BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN
5.1.
Kesimpulan Penelitian ini menggunakan metoda campuran (mixed method), yaitu
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian metoda campuran yang digunakan, yaitu desain sekuensial eksplanatoris (explanatory sequential design). Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Provinsi Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif menggunakan alat statistik PLS-SEM dan regresi berganda menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu komitmen manajemen, pengetahuan peraturan, dan lingkungan birokrasi. Sedangkan, faktor pengawasan keluaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai koefisien, nilai t-statistik, dan nilai signifikansi. Berdasarkan nilai koefisien setiap konstruk, faktor yang paling mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa
adalah
lingkungan
birokrasi.
Lingkungan
birokrasi
sangat
mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa karena 91
melingkupi kondisi terkait keutuhan, ketepatan, dan keterlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tidak akan terlaksana sesuai dengan perencanaannya jika tidak didukung oleh koordinasi antar pegawai, koordinasi antara atasan dan bawahan, prosedur yang dapat mempercepat pengadaan barang/jasa, pegawai yang terlibat pengadaan barang/jasa memahami proses pengadaan barang/jasa, dan pemahaman pegawai atas deskripsi pekerjaannya. Faktor komitmen manajemen dan pengetahuan peraturan tetap menjadi fakor yang mendukung penyerapan anggaran karena kesinergisan antar faktor tersebut sangat mempengaruhi terlaksananya penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Faktor pengawasan keluaran secara statistik tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Teori institusional dan teori pengharapan yang menjelaskan faktor-faktor seperti komitmen manajemen, pengetahuan peraturan, lingkungan birokrasi, dan pengawasan keluaran dapat dijelaskan secara analisis kuantitati serta dapat diperjelaskan dengan analisis kualitatif. Teori pengharapan menjelaskan penyebab pada motivasi, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku individu (Miller, 1978). Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan dapat menjelaskan fenomena tersebut. Teori pengharapan menjelaskan faktor komitmen manajemen dan pengawasan keluaran. Seorang kepala SKPD selaku pimpinan atau manajemen pada organisasi publik berusaha untuk berperilaku yang dapat berdampak baik terhadap organisasi yang dipimpinnya dengan melakukan upaya secara maksimal atas tanggung jawab yang dibebankan pada organisasinya. Komitmen kepala 92
SKPD terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa adalah melakukan upaya secara maksimal dengan menggunakan segala sumber daya yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar organisasi yang dipimpinnya dinilai atau dilegitimasi baik. Faktor pengawasan keluaran tidak mencerminkan bahwa organisasi tersebut bekerja untuk suatu pengharapan atas reward tetapi lebih kepada kegiatan yang dicapai berdasarkan ketaatan dan kepatuhan organisasi tersebut mengikuti peraturan yang berlaku dalam mencapai target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Evalusi kinerja dilakukan tidak hanya berdasarkan nilai nominal yang dicapai SKPD terkait persentase penyerapan anggaran tetapi lebih kepada proses yang mereka laksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Teori instusional mempertimbangkan proses dimana struktur yang meliputi skema, aturan, norma, dan rutinitas sebagai panduan untuk berperilaku (Scott, 2004) dalam organisasi. Pengetahuan peraturan setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa menuntut mereka untuk terus mengupdate peraturan yang ada, terus berkembang, dan berubah-ubah. Segala kegiatan yang mereka lakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mereka dituntut untuk terus mempelajari baik secara sosialisasi di dalam pemerintahan, melalui internet, belajar dari teman, dan lain sebagainya untuk ketepatan kegiatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
93
Lingkungan birokrasi pada pemerintahan menuntut orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa bekerja sesuai dengan tupoksinya agar tidak keluar dari skema dan norma yang berlaku. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan mengikuti prosedur yang ada sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak dicurigai dan dipersalahkan.
5.2.
Implikasi Penelitian Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah
tentang
penyerapan
anggaran
terkait
pengadaan
barang/jasa
khususnya
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa menjadi permasalahan yang terus berkelanjutan karena setiap tahunnya penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dengan pendekatan campuran diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perbaikan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil
penelitian ini
menunjukkan bahwa
komitmen manajemen,
pengetahuan peraturan, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dibutuhkan perbaikan yang berkesinambungan dan peningkatakan komitmen dari kepala SKPD, pengetahuan peraturan pegawai pengadaan 94
barang/jasa, dan lingkungan organisasi publik yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kemajuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dan percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
5.3.
Keterbatasan dan Saran Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi
hasil tetapi dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan dan saran atas penelitian ini sebagai berikut: 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga harus lebih berhati-hati jika digeneralisasi untuk keseluruhan wilayah
pemerintah
daerah
Indonesia.
Penelitian
selanjutnya
dapat
menambahkan wilayah pemerintahan daerah lainnya yang ada di Indonesia. 2) Penelitian ini terkait kebijakan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sehingga peneliti berharap responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD tetapi pada kenyataannya yang menjadi responden adalah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan kepala SKPD cenderung untuk mendelegasikan atau mendisposisikan kepada bawahannya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan cara-cara atau metoda lain untuk memperoleh responden yang lebih akurat. 3) Penelitian ini belum mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi
penyerapan
anggaran
terkait
pengadaan
barang/jasa. 95
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor lain diluar dari faktor yang diteliti pada penelitian. Faktor-faktor lain yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa adalah faktor lingkungan eksternal, pengawasan eksternal, pengawasan internal, selisih harga barang/jasa, perencanaan, dan lainnya. 4) Instrumen pada penelitian ini dirancang dan dimodifikasi sendiri oleh peneliti yang disesuaikan dengan konteks penelitian berdasarkan hasil diskusi dari beberapa orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dan dosen. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dan memperbaiki instrumen penelitian yang dibangun pada penelitian ini sehingga dapat lebih menangkap substansi pada penelitian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
96
