BAB V Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Sistem perbankan di Indonesia saat ini merupakan salah satu poros yang memiliki berbagai macam kegunaan. Selain menjadi salah satu sektor penanaman modal, sistem perbankan merupakan sebuah fasilitas untuk mempercepat
pertumbuhan
perekonomian.
Melalui
jasa
layanan
perbankan yang disediakan oleh bank umum. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal transaksi ekonomi. Masyarakat yang menggunakan jasa layanan perbankan tentunya terikat dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Hubungan kontraktual dalam prespektif 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa adanya persetujuan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang berlaku seperti undang undang bagi para pihak. Berdasarkan perjanjian tersebut kemudian lahir rahasia bank dimana dalam pengaturan di Indonesia rahasia bank merupakan segala bentuk informasi yang terkait dengan nasabah. Pemberlakuan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif dimana dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan pengecualian dalam Pasal 41 berkaitan dengan pembukaan rahasia bank. Berkaitan dengan objek skripsi yaitu penilaian tanggung jawab bankir dalam berakhirnya izin operasional bank diluar merger dan akuisis. Maka kesimpulan yang didapat adalah:
145
146
1. Kategorisasi rahasia bank menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia Pasal 36 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dimaksudkan dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan”. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia maka pemberlakuan rahasia bank dikategorikan bersifat nisbi atau relatif. Hal ini dibuktikan dengan pengecualian yang ada dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengecualian tersebut merupakan bentuk proporsionalitas dalam ketentuan mengenai rahasia bank serta bentuk win win solution dimana negara tetap menjaga kerahasiaan bank tetapi disisi lain tetap memberikan jaminan keamanan bagi nasabah. Ketentuan mengenai kategori rahasia bank dalam hubungan kontraktual masyarakat sebagai nasabah dan bank adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 ayat 16 dimana rahasia bank merupakan segala bentuk informasi hasil dari hubungan nasabah dan bank sebagai penyedia jasa perbankan. Sedangkan pada UU No.21 tahun 2008, ruang lingkup rahasia bank tetap berada pada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kategori rahasia bank tidak terbatas pada nasabah penyimpan dana tetapi juga nasabah sebagai pengguna layanan perbankan secara umum.
147
2. Peranan dan tanggung jawab seorang bankir dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia Pengelolaan terhadap rahasia bank yang baik dan aman merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Dengan penerapan hukum yang baik maka pelanggaran terhadap ketenuan rahasia bank dapat di hindari untuk meminimalisir risiko dalam operasional. Pengelolaan yang baik dalam sistem perbankan tentunya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan operasional yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan meningkatkan kepercayaan dan keuntungan dari bank. Profesi bankir dalam struktur operasional bank memiliki peranan yang sangat vital. Individu yang berprofesi sebagai bankir merupakan salah satu komponen sumber daya manusia yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bank Untuk menghasilkan bankir yang baik dan memiliki kompetensi seperti yang diamanatkan dalam No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewadahi legalitas dan memberikan tolak ukur atas penetapan kompetensi kerja. Bagi individu yang ingin berprofesi sebagai bankir berdasarkan persyaratan keanggotaan Ikatan Bankir Indonesia diwajibkan untuk mengikuti test kompetensi kerja. Pelaksanaan fit and proper test sektor perbankan sendiri diamanatkan oleh pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2004 untuk mengatur sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia serta menjadi
148
pengaturan pelaksanaan dari kompetensi kerja Sertifikasi dalam dunia perbankan perbankan di Indonesia dikembangkan dan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSP Perbankan) yang telah memperoleh lisensi dari BNSP melalui SK No. KEP 16/BNSP/VI2008 tanggal 19 Juni 2008. Ruang lingkup uji kompetensi profesi perbankan sendiri mencakup bidang102: 1) Audit Internal 2) Treasury Dealer, Settlement, dan Money Broker. 3) Wealth Management 4) Risk Management Kedudukan bankir dalam struktur kepegawaian bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Managemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta digabungkan dengan Ketentuan Keanggotan Ikatan Bankir Indonesia adalah individu yang dalam struktur operasional perbankan berada satu tingkat dibawah direksi. Serta memiliki wewenang serta pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank dan telah dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi menejemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.
102
Diakses dari http://www.lspp.ikatanbankir.com/home/content.php?id=18 pada 30 oktober 2014
149
3. Tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir menurut Undang Undang No 7 Tahun1992 junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia Kedudukan dari bankir yang sangat vital tentunya memiliki akses langsung terhadap rahasia bank. Untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tanggung jawab bankir terbagi dalam dua golongan yaitu moral obligation dan law abiding. Jika melihat kedalam kerangka moral obligation pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Pasal Pasal 47 ayat 1 Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling
lama
4
(empat)
tahunj
serta
denda
sekurang-kurangnya
Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Perlindungan pada saat berakhirnya izin operasional bank terhadap rahasia bank terdapat dalam Pasal Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Berdasarkan ketentuan diatas maka adanya sanksi dalam 322 KUHP tidak terbatas dalam hubungan kerja semata melainkan adanya jabatan tertentu yang dipegang dalam hal ini adalah bankir. Hal ini dikarenakan jika izin operasional bank berakhir maka tidak turut serta menghapuskan status bankir dari seseorang. Tetapi
150
apabila dikemudian hari ada pihak yang merupakan mantan nasabah dan merasa dirugikan dengan penyalahgunaan rahasia bank oleh bankir tersebut maka dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban secara materil. Jika menganalisis dalam kerangka moral obligation maka bankir terikat dengan ketentuan kode etik bankir sebagai koridor utama pemberi batasan dalam hal menentukan etika bankir. Tanggung jawab mengikat seorang bankir terdapat dalam ketentuan Ikatan Bankir Indonesia yang memiliki sanksi yang wajib dijalankan oleh seorang bankir. Sehingga dalam kerangka moralitas bankir juga dituntut memiliki integritas untuk menjaga nama baik dari profesi bankir. B. Saran
1. Untuk Akademisi Bagi kalangan akademisi penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai bentuk tanggung jawab seorang bankir pada saat izin operasional bank berakhir. Serta menambah kompilasi pengetahuan bagaimana penerapan rahasia bank serta kedudukan bankir dalam kerangka perlindungan terhadap nasabah 2. Untuk Pemerintah Bagi pemerintah Beberapa mekanisme yang dapat digunakan dalam rangka perlindungan terhadap nasabah berkaitan dengan tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir adalah 1) Pembuatan peraturan baru Pembuatan peraturan baru terkait dengan pengaturan atas profesi bankir merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan
151
bagi nasabah. Pembentukan peraturan baru harus mengakomodir secara detail batasan tanggung jawab dari seorang bankir serta kewajiban. Secara khusus perlu diatur mengenai kewajiban hukum dari seorang bankir terlepas dari hubungan kerja dengan bank 2) Pelaksanaan Peraturan yang baik Pelaksanaan peraturan berkaitan erat dengan penegakan hukum dimana saat ini sistem perbankan telah berjalan dengan baik dan efisien. Berkaitan dengan masalah rahasia bank pengawasan terhadap pengecualian tentang pembukaan rahasia bank serta pengelolaan rahasia bank harus terus dijaga. 3) Pembaharuan Ujian Kompetensi Profesi Perbankan Secara Berulang Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan telah mengamanatkan bahwa ada batasan kadaluarsa dalam sertifikasi yang perlu terus diperbaharui. Pengaturan ini mewajibkan pemegang sertifikat untuk secara rutin dalam jangka waktu tertentu mengikuti ujian ulang. Hal ini perlu didukung dengan materi yang terus secara berkesinambungan mengikuti perkembangan jaman agar para bankir tidak hanya mampu berkompetisi secara nasional melainkan memiliki kompetensi untuk bersaing dalam tingkatan global 3. Untuk Pembaca Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai perlindungan yang dimiliki oleh seorang nasabah dalam hal
152
kontraktual bank dan nasabah. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana masyarakat memiliki perlindungan apabila nasabah dirugikan atas rahasia bank yang dibukakan walau izin operasional berakhir.
