BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang merupakan program pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan pada tingkat daerah. Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kota Magelang ialah mempertahankan agar tidak adanya gejolak sosial masyarakat (stabilisator), melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan program pelatihan kerja (innovator), mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berorientasi pada masa depan (modernisator), menjadi panutan untuk bekerja seproduktif mungkin (pelopor), dan sebagai pelaksana program pelatihan kerja. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana yang berasal dari APBD untuk penyelenggaraan program pelatihan kerja. Penyelenggaraan program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang tahun 2013 cukup optimal. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja yaitu: teknisi komputer, teknisi handphone, montir sepeda motor, tata boga, tata rias, bahasa inggris, cenderamata fiber, batik jumputan, batik kayu, bordir, dan menjahit. Jumlah peserta secara keseluruhan terdapat 240 orang, tempat dan waktu pelaksanaan menyesuaikan masingmasing jenis pelatihan kerja. Dalam upaya penyelenggaraan program, terdapat
115
116
hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah tujuan pelatihan, peserta pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, media pelatihan, serta manfaat pelatihan. Hal-hal tersebut telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu output telah benar-benar sampai ke kelompok sasaran yaitu masyarakat Kota Magelang. Dalam pelaksanaan program pasti terdapat faktor penghambat yang muncul dan mengganggu berjalannya penyelenggaraan suatu kegiatan. Faktor yang menghambat program pelatihan kerja tersebut diantaranya adalah waktu, instruktur, dan fasilitas. Namun, ketiga hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk perbaikan penyelenggaraan program adalah: 1. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang a. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan Disnakertransos Kota Magelang dapat didukung dengan diadakannya program pelatihan keliling atau yang diselenggarakan dengan menggunakan sebuah unit mobil yang berisi alat-alat praktek suatu jenis pelatihan kerja tertentu, kemudian mendatangi tempat pelatihan kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Tempat pelatihan kerja dapat disebar dari beberapa titik di 17 kelurahan (3 kecamatan) yang ada di Kota Magelang dengan tujuan agar sasaran yang ingin dijangkau lebih merata. Kuota peserta lebih
117
ditingkatkan menjadi minimal 30 orang untuk setiap jenis pelatihan. Untuk
memudahkan
menyediakan
instruktur
Disnakertransos dan
fasilitas
Kota
Magelang
dalam
yang
dibutuhkan,
maka
Disnakertransos Kota Magelang dapat mengajukan kerjasama dengan berbagai perusahaan. Perusahaan dapat menyediakan minimal 17 unit mobil yaitu untuk masing-masing kelurahan. Setelah program tersebut selesai, perusahaan yang terkait kerjasama itu juga dapat menempatkan peserta pelatihan kerja sebagai karyawan perusahaan, sesuai pengamatan kemampuan peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi karyawan pada saat program pelatihan kerja. b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang perlu segera mempersiapkan dan mengusulkan dibentuknya BLK untuk wilayah Kota Magelang sebagai Unit Pelaksana Teknis bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam membantu pelaksanaan program pelatihan kerja. 2. Bagi Aparatur Pemerintah Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah yang terlibat sebagai penguasa dana APBD yang digunakan untuk penyelenggaraan program pelatihan kerja ini, perlu mempertimbangkan anggaran untuk peminjaman modal usaha bagi para peserta pelatihan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung
peserta
pelatihan
yang
mempunyai
keinginan
untuk
berwirausaha secara mandiri, agar tidak terhambat karena belum adanya modal untuk membuka usaha baru.
118
3. Bagi Masyarakat Sasaran Peserta pelatihan kerja perlu menanamkan serta membiasakan kedisiplinan dan sikap kerja, baik pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan kerja, maupun sebagai bekal untuk lebih berdaya saing pada saat memasuki pasar kerja. Peserta pelatihan kerja setidaknya memahami akan pentingnya penyelenggaraan pelatihan kerja ini, yaitu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan bekal keterampilan bagi calon tenaga kerja, bukan memberikan lahan untuk mencari penghasilan.
119
DAFTAR PUSTAKA
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta:Media Pressindo Faustino Cardoso Gomes. Yogyakarta:Andi
2003.
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia.
Hadari Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta:Salemba Humanika http://jateng.bps.go.id/offrel/brs_pengangguran http://www.unio-indonesia.org/aggregator/sources Inu Kencana Syafiie, dkk. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta:PT Rineka Cipta John H Procton & William M. Thornton. 1983. Latihan Kerja. Jakarta:PT Bina Aksara Lexy Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Mathew B. Miles & A. Michael Hubberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI Press. Oemar
Hamalik. 1990. Pendidikan Tenaga Kerja Nasional:Kejuruan, Kewiraswastaan dan Manajemen. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Poerwodarminto. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo KelompokGramedia. Sadono Sukirno. 2006. Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan. Jakarta:Prenada Media Group
120
Sendjun H. Manullang. 1990. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung:Rineka Cipta Siagian P. Sondang. 1992. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta:PT Rineka Cipta Siswanto Sastrohadiwiryo. 2000. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrastif dan Operasional. Jakarta:Bumi Aksara Soeharsono Sagir. 1989. Membangun Manusia Karya:Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Surabaya:Pustaka Sinar Harapan Soerjono Soekanto. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta Sugandi. 1983. Latihan Kerja: Buku Pegangan bagi Para Manager. Jakarta:Bina Aksara Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Wahyudin Sumpeno. 2009. Sekolah Masyarakat: Penerapan Rapid-TrainingDesign dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar William N. Dunn. 2000. Analisis Kebijakan Publik .Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
