BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

121

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Pada bab terakhir ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari penulisan skripsi yang berjudul " Refungsionalisasi Tentara Nasional Indonesia Tahun 1998-2008". Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis pada bab sebelumnya.

Terdapat

tiga

hal

yang

penulis

simpulkan

berdasarkan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Angkatan bersenjata terutama angkatan darat pada masa Orde Baru dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam rezim Soeharto. Menyadari bahwa militer merupakan kekuatan yang paling terorganisir, solid dan secara cultural bersikap hierarki dan komando, maka ABRI dalam hal ini dijadikan sasaran utama untuk melancarkan Soeharto dalam melangengkan kekuasaannya melalui pola budaya politik patrimonial. Lebih dari tiga dekade bangsa Indonesia berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pada masa keberadaan militer diperkuat dengan adanya fungsi dan keterlibatan militer dalam bidang sosial politik Indonesia. Militer masa Orde baru dipahami memiliki dua fungsi yang diperkuat dengan adanya doktrin Dwifungsi ABRI yang datang dari pemikiran awal Jenderal Besar TNI yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Diberlakukannya konsep Dwifungsi ABRI, dalam hal ini milter memiliki fungsi dalam fungsi Hankam dan Sospol. Seiring dengan berjalannya waktu peran ABRI pada masa Orde Baru semakin terlihat terutama dalam bidang kekaryaan ABRI dan penempatan perwira-perwira ABRI dalam jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan baik dari tingkat daerah hingga nasional. Dalam hal ini dengan dijalankannya konsep Dwifungsi ABRI selama lebih dari 30 tahun, kalangan militer mendapatkan kritikan-kritikan tajam dari bergai pihak.

NOVRISA YULINDA BURHAN, 2015 REFUNGSIONALISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 1998-2008 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

122

Sorotan tajam yang diberikan beberapa kalangan terhadap militer dikarnakandukungan penuh yang diberikan ABRI kepada partai Golongan Karya dan keberpihakkan militer terhadap kekuasaan Soeharto. Dalam hal ini ABRI tidak akan segan-segan untuk bersikap represif dalam menghadapi segala kritkan yang ditunjukkan untuk pemerintahan yang dijalani Presiden Soeharto. Pada masa akhir Orde Baru, bangsa Indonesia dihadapi beberapa rangkaian peristiwa yang pada akhirnya membuat masyarakat memberikan pandangan buruk kepada militer pada saat itu. Menyikapi keadaan politik yang semakin memburuk setelah memasuki bulan Mei 1998 dengan ditandainya terjadi krisis yang menjerat kehidupan masyarakat Indonesia dan disusul dengan demonstrasi mahasiswa membuat citra militer semakin memburuk dengan mencuatnya isu penculikan para aktivis pro-demokrasi. Rangkaian peristiwa pada masa akhir Orde baru ini pun membuat segenap rakyat Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh mahasiswa Indonesia menuntut didakannya reformasi nasional secara menyeluruh dalam berbagai system yang ada dalam pemerintahan. Tututan reformasi ini pun ditunjukan kepada kalangan militer yang dianggap harus melakukan reformasi internal dalam tubuh militer. Adapun yang menjadi penyebab utama dilakukannya suatu reformasi dalam internal TNI yaitu karna kuatnya desakan masyarakat yang tidak lagi menghendaki militer berpolitik, yang menuntut dilakukannya suatu Dwifungsi ABRI. Desakan ini sejalan dengan kesadaran yang dimiliki oleh internal militer yang memandang dirinya perlu melakukan suatu redefinisi Dwifungsi ABRI agar tidak didominasi militer di lembaga-lembaga sipil seperti kekaryaan ABRI. Kedua, berakhirnya kekuasaan Soeharto yang sudah berjalan selama 32 tahun menandakan bahwa masa Orde Baru pun berakhir dan bangsa Indonesia mulai memasuki Reformasi. Dalam hal ini dijalankan suatu reformasi nasional yang diikuti oleh beberapa reformasi lainnya salah satunya yaitu reformasi


123

internal ABRI yang terus dijadikan sorotan utama masyarakat Indonesia. Agenda reformasi ABRI ini pun dijalankan dengan merengfusionalisasikan fungsi TNI, dalam hal ini kalangan militer dituntut untuk kembali kepada tugas ABRI yang sebenarnya dan militer tidak dibenarkan untuk turut campur kembali ke dalam perpolitikan Indonesia dan kembali menjadi alat kekuasaan kekuatan politik manapun. Militer pun harus mengakhiri keberpihakkannya terhadap Golkar pada masa sebelum reformasi, selain itu militer pun dituntut untuk tidak mencampuri kebijakan politik pemerintah sipil dan tidak terlihat pada persoalanpersoalan yang tidak ada kaitannya dengan tugas pertahanan atau keamanan. Dengan sadar dan jujur militer telah menangkap tuntutan perubahan yang terus berkembang dengan melakukan tinjauan reflektif atas perannya di masa lalu dan pentingnya merumuskan perannya di masa yang akan datang. Melalui pencanangan reformasi internal TNI, militer ingin menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh menarik diri dari politik. Di sisi lain, masyarakat pun semakin berani menyuarakan pendapatnya menuntut militer tidak lagi terlibat dalam urusan politik yang sudah dijalaninya bersamaan dengan berjalannya rezim Soeharto Bagi militer, reformasi merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi militer

untuk

melakukan

reformasi

internal

dalam

membangun

profesionalismenya kembali.Pada masa awal reformasi, banyak perubahanperubahan yang terjadi dalam tubuh ABRI terutama dalam tataran konsep dan organisatoris. Reformasi internal TNI dilakukan secara gradual dan berlanjut sejalan pula dengan dinamika reformasi nasional, kalangan militer secara dinamis mengimplementasikan reformasi internalya. Terdapat banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh TNI dalam menjalankan reformasi internalnya yang sudah berjalan dari tahun 1998 hingga 2008.


124

Ketiga, tuntutan reformasi terhadap militer pada masa Orde Baru diwujudkan dengan adanya agenda untuk melaksanakan reformasi militer dengan tindakan awal diadakannya suatu seminar mengenai “Peran ABRI pada Abad XXI”, yang mana seminar ini diadakan untuk menunjukan kepada semua kalangan mengenai keseriusan militer untuk merubah dirinya dan menjadi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan dan dijalankan oleh kalangan militer dalam jangka waktu sepuluh tahun dari tahun 1998 hingga tahun 2008.Dalam hal ini, TNI harus dapat memulihkan kepercayaan dan kehormatannya dan TNI diharapkan berperan hanya dibidang pertahanan keamanan. Reformasi militer dalam membentuk paradigma baru terhadap kalangan milter dijalankan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia dan menjauhkan diri dari segala urusan di bidang Hankam. Dalam hal ini, seiring dengan berjalannya reformasi berbagai kalangan dari dalam militer maupun masyarakat sipil telah melihat adanya suatu perubahan yang terjadi di dalam internal militer, tetapi perubahan yang terjadi pun tidak dapat dikatakan terlalu besar karena dalam perjalananya para perwira militer memang telah kembali ke dalam tugas awalnya tetapi hal ini pun dipatahkan dengan tindakan para perwira militer yang melakukan hal yang dianggap tidak baik dengan adanya konflik TNI dan Polri yang berlangsung terus-menerus dan terkadang melukai kalangan masyarakat sipil. Tetapi, dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa TNI telah menjawab komitmenya dengan melakukan perubahan dari paradigma lama yang sarat dengan pendekatan kendali langsung ke arah paradigma baru yang menunjukan konsistensi tekad TNI untuk berperan dalam mengembangkan dan membangun kemampuan bangsa menuju pencapaian cita-cita nasional.


125

Keempat, reformasi TNI yang dilakukan secara gradual atau secara bertahap, implementasi dalam reformasi tersebut pun terus dilakukan dan terus berkembang sejak tahun 1998 hingga mencapai tepat sepuluh tahun dilakukannya reformasi yaitu tahun 2008, terdapat lebih dari tiga puluh poin kebijakan yang diberlakukan dalam proses reformasi internal TNI. Proses reformasi ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak terutama dari para perwira TNI yang mendukung dilakukannya reformasi. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, dalam hal ini bertujuan untuk membentuk suatu paradigma baru masyarakat terhadap militer dan dalam perjalanannya terdapat beberapa kebijakan sudah tercapai sesuai dengan tujuannya. Di tengah upaya melakukan perubahan format politik pada era reformasi, TNI telah menunjukan keseriusannya untuk kembali ke dalam peran militernya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selama satu dekade jalannya reformasi militer dengan menjalankan berbagai kebijakan militer pun mengfokuskan perannya kedalam peranan Hankam dan tidak lagi banyak turut campur diluar bidang Hankam seperti politik dan ekonomi. 5.2 Rekomendasi Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan suatu ketertarikan kepada para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap reformasi yang dijalankan oleh internal TNI sejak tahun 1998, yang mana penelitian ini sebenarnya dapat dikatakan cukup menarik karena hingga detik ini reformasi internal militer masih terus dilakukan untuk mencapai citacita militer sesuai dengan apa yang diharapkan oleh berbagai pihak. Melalui penelitian ini diharapkan bahwa para pembaca hasil penelitian ini akan ikut tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan reformasi yang dijalankan oleh militer. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk melihat


126

sikap TNI yang memang telah kembali ke dalam perannya sebagai seorang prajurit dalam kata lain yaitu apakah militer telah kembali ke barak atau kalangan militer kembali tergoda dan melupakan perannya kembali di bidang Hankam dan ikut berkecimpung kembali ke politik. Penelitian selanjutnya pun dapat dilakukan untuk melihat para perwira menengah yang berkuasa di dalam internal militer, dalam hal ini lebih khususnya untuk melihat latar belakang dari para perwira tersebut yang nantinya akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan dan berdampak kepada perkembangan reformasi militer pada masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan terdapat penelitian lainnya yang dapat mengisi kekurangan dari penelitian ini. Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini yaitu skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, baik untuk kalangan akademisi maupun para pembaca pada umumnya mengenai keadaan Indonesia pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi, yang mana di dalamnya kemelut permasalahan tidak hanya berkutat pada tuntutan untuk Presiden yang menjabat saat itu yaitu Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Lebih dari itu kemelut permasalahan pun menyerang ke dalam ranah militer yang mendapatkan kritikan tajam untuk melakukan reformasi dan refungsionalisasi sejalan dengan reformasi nasional. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dan informasi baru bahwa kalangan militer telah melakukan perubahan yang tidak lagi membawanya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia. Penelitian ini pun memberikan referensi baru bagi kalangan yang ingin mengetahui secara mendalam bagaimana suatu reformasi dapat berjalan dan dikung oleh beberapa kalangan yang menginginkan perubahan dalam internal TNI. Penelitian ini pun dapat dijadikan suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang merasa tertarik


127

pada tema penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dengan landasan berpikir dari hasil penelitian penulis.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Recommend Documents