BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penentuan karakteristik konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah didasarkan pada jenis konversi, persebaran dan arah konversi, menunjukkan sebagai berikut: a. Jenis konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah adalah konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak. b. Sebaran lokasi konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah cenderung mengarah ke daerah muara Sungai Bengawan Solo dan kawasan pantai. 2. Faktor-faktor penyebab konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah, yaitu: a. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir mendorong masyarakat melakukan eksploitasi terhadap hutan mangrove. b. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui produksi perikanan melalui pembuatan lahanlahan pertambakan c. Sering terjadi tumpang tindih, dan ketidakjelasan kewenangan antara instansi sektoral pusat dan daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, termasuk hutan mangrove.
129
d. Kawasan hutan mangrove yang tidak termasuk dalam kawasan konservasi cenderung akan dimanfaatkan untuk penggunaan lahan yang lain. e. Penduduk tradisional yang masih tersisa disekitar kawasan mangrove cenderung untuk menebang pohon-pohon mangrove karena kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan rumah tangga. f. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberadaan ekosistem hutan mangrove. g. Adanya sedimentasi di kawasan pantai dan sempadan sungai Desa Pangkah kulon dan Desa Pangkahwetan menimbulkan adanya tanah oloran yang ditumbuhi mangrove yang tidak jelas status kepemilikannya 3. Arahan Pengendalian konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah secara umum, yaitu: a. Instrumen regulasi • Kebijakan peraturan zonasi dengan penetapan hutan mangrove sebagai kawasan lindung suaka alam dengan pemanfaatan terbatas dan kawasan lindung pantai berhutan bakau sedalam sedalam 300 meter dari bibir pantai sebagai zona konservasi inti. Penetapan sempadan sungai dengan lebar 50-100 meter. • Memperketat proses perijinan dan lebih selektif dalam mengeluarkan izin untuk memanfaatan lahan di sekitar kawasan lindung. b. Kebijakan Insentif • Pemberian insentif berupa keringanan pajak bagi pemilik tambak yang melakukan sistem budidaya perikanan dengan menggunakan metode silvofishery dan tidak menambah luas tambak. • Memberikan insentif berupa bantuan dana sosial bagi masyarakat kurang mampu yang terlibat 130
dalam kegiatan pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove yang diadakan oleh pemerintah. • Memberikan insentif bagi masyarakat yang tetap mempertahankan fungsi ekosistem mangrove berupa keringanan pajak tanah. c. Kebijakan Disinsentif • Pemberian disinsentif kepada para memilik tambak yang tidak menggunakan metode silvofishery di kawasan konservasi. Disinsentif yang diberikan berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi. • Pembatasan penyediaan infrastruktur bagi kegiatan yang mengganggu keberadaan hutan mangrove. d. Kebijakan Sanksi Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar ketentuan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana. e. Kelembagaan Memperjelas kewenangan antara instansi sektoral pusat dan daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, termasuk hutan mangrove dengan menyerahkan prioritas kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove Kecamatan Ujungpangkah kepada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik. f. Sosialisasi Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan pemanfaatan ruang yang berlaku dan mengenai pentingnya keberadaan ekosistem hutan mangrove. 4. Arahan pengendalian konversi hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah secara khusus untuk tiap desa adalah sebagai berikut:
131
a. Arahan pengendalian konversi hutan mangrove di Desa Ngembo: • Memperketat proses perijinan dan lebih selektif dalam mengeluarkan izin untuk memanfaatan lahan di sekitar kawasan lindung • Melakukan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan b. Arahan pengendalian konversi hutan mangrove di Desa Banyuurip: • Membatasi arah pembangunan ke arah pesisir • Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekosistem hutan mangrove c. Arahan pengendalian konversi hutan mangrove di Desa Pangkahkulon: • Penetapan hutan mangrove sebagai kawasan lindung suaka alam dengan pemanfaatan terbatas dan kawasan lindung pantai berhutan bakau sedalam sedalam 300 meter dari bibir pantai sebagai zona konservasi inti. • Penetapan sempadan sungai dengan lebar 50-100 meter. Apabila kawasan ini telah berubah fungsi menjadi kegiatan lain, sedapat mungkin mengurangi kegiatan tersebut dengan melakukan pemindahan lokasi atau melarang kegiatan tersebut berada di kawasan sempadan sungai. • Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekosistem hutan mangrove dan penerapan metode silvofishery pada lahan tambak. • Tambak pada sekitar kawasan konservasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan aspek ekologis harus dihutankan kembali karena tidak akan bisa produktif dan dapat menyebabkan kerusakan hutan mangrove
132
d. Arahan pengendalian konversi hutan mangrove di Desa Pangkahwetan: • Penetapan hutan mangrove sebagai kawasan lindung suaka alam dengan pemanfaatan terbatas dan kawasan lindung pantai berhutan bakau sedalam sedalam 350 meter dari bibir pantai sebagai zona konservasi inti. • Penetapan sempadan sungai dengan lebar 50-150 meter. Apabila kawasan ini telah berubah fungsi menjadi kegiatan lain, sedapat mungkin mengurangi kegiatan tersebut dengan melakukan pemindahan lokasi atau melarang kegiatan tersebut berada di kawasan sempadan sungai. • Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekosistem hutan mangrove dan penerapan metode silvofishery pada lahan tambak.
5.2
Rekomendasi Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan pada penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain : 1. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kecepatan, bentuk perubahan dan dampak konversi hutan mangrove, sehingga diperlukan adanya studi lanjutan. 2. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penyebab didasarkan pada pendapat stakeholder. Penelitian dengan menggunakan metode yang lain akan dapat menghasilkan faktor-faktor baru.
133
“Halaman ini sengaja dikosongkan.”
134
