BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Temuan Studi Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil studi mengenai penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok adalah sebagai berikut: •
Karakteristik local business di Kota Depok: 1. jenis kegiatan usaha pokok yang paling mendominasi di Kota Depok adalah kegiatan usaha perdagangan eceran, dengan berbagai variasi pada jenis produk yang dipasarkan. 2. sebagian besar kegiatan usaha tersebut dirintis sendiri oleh pemiliknya saat ini dan baru mulai beroperasi ketika Depok sudah berubah statusnya menjadi kota otonom. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di Depok, mengalami peningkatan setelah era otonomi daerah diberlakukan 3. local business di Kota Depok memiliki tingkat mobilitas yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari pilihan lokasi-lokasi usaha yang sebagian besar dipilih karena alasan kedekatan dengan tempat tinggal dan ketersediaan peluang usaha yang cukup besar. 4. local business Kota Depok jarang memiliki cabang di luar Kota Depok, dan hingga saat ini unit usaha bisnis tersebut tidak ingin pindah ke kota lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya daya tarik investasi di Kota Depok umumnya masih cukup tinggi, sehingga local business cenderung memilih untuk tetap beroperasi di kota ini, meskipun kesempatan untuk beroperasi di kota lain juga tersedia.
•
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan umum perkotaan yang tersedia di Kota Depok selama kurun waktu 3 tahun terakhir: Local business menilai bahwa kondisi pelayanan yang ada saat ini sudah cukup mendukung kelangsungan usaha bisnis di Kota Depok, walaupun
90
beberapa diantaranya (jaringan jalan dan terminal) masih berada jauh dari kondisi yang diharapankan. Meskipun demikian, local business di Kota Depok umumnya masih merasa kurang puas dengan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah kota hingga saat ini. •
urutan preferensi local business di Kota Depok terhadap Pelayanan Umum Perkotaan: Urutan preferensi terhadap pelayanan fisik perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Jaringan jalan 2. Jaringan air bersih 3. Jaringan listrik 4. Jaringan telekomunikasi 5. Ketersediaan kawasan untuk bisnis 6. Jaringan air kotor dan drainase 7. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. Terminal angkutan orang dan barang
Urutan preferensi terhadap pelayanan non fisik perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kepastian hukum 4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi
Urutan preferensi di atas sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok dan lokasi unit bisnis tersebut beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa urutan preferensi ini akan berbeda-beda satu sama lainnya,
91
tergantung pada besar dan jenis persoalan yang dihadapi oleh masingmasing local business. •
Mekanisme memasukkan pertimbangan atas preferensi local business ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan: 1.
untuk dapat membuat preferensi local business ini dimasukkan sebagai pertimbangan dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan, dapat digunakan urutan mekanisme sebagai berikut: •
membentuk
forum-forum
bisnis
berdasarkan
batasan
administrasi kecamatan maupun jenis kegiatan usaha pokok yang dilakukannya, •
menyelenggarakan diskusi informal di dalam forum-forum bisnis, untuk memperoleh urutan preferensi local business di setiap forum bisnis,
•
meng-agendakan pertemuan antara forum-forum bisnis dengan pemerintah kota,
•
membangun kesepakatan antara forum bisnis dan pemerintah kota.
2.
mekanisme ini merupakan alat yang cukup efektif dalam memasukkan penyediaan
pertimbangan pelayanan
preferensi
umum
local
perkotaan,
business
karena
dalam
didalamnya
terbangun kesepakatan dan kepercayaan sosial antara local business dengan pihak pengambil keputusan (pemerintah) 3.
kesepakatan dan kepercayaan sosial ini yang selanjutnya menjamin bahwa pihak pemerintah akan menjadikan preferensi local business sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan.
92
5.2 Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulankesimpulan sebagai berikut: •
meskipun iklim investasi di Kota Depok mengalami peningkatan setelah otonomi daerah diberlakukan, local business masih merasa kurang puas terhadap pelayanan umum perkotaan. Hal ini terjadi karena preferensi local business belum terefleksi dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan.
•
walaupun pelayanan perkotaan yang tersedia belum merefleksikan preferensinya, local business di Kota Depok memiliki kecenderungan untuk menerima kondisi pelayanan kota apa adanya. Hal ini terjadi karena sebagian besar local business ini memiliki karakteristik “loyal” terhadap kotanya.
•
meskipun local business memiliki karakteristik loyal dan tingkat mobilitas yang rendah, dalam jangka panjang, kemungkinan local business untuk pindah ke kota lain di sekitarnya (Jakarta) tetap ada. Kemungkinan ini akan semakin besar apabila kondisi pelayanan umum pekotaan di Kota Depok terus dibiarkan seperti apa adanya. Apalagi dengan adanya daya tarik investasi yang cukup besar dari Jakarta dan kota-kota Jabodetabek lainnya.
•
dengan karakteristik loyal yang dimilikinya, local business di Kota Depok cenderung bersikap kurang proaktif dalam menyampaikan preferensinya kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak inisiasi dari pemerintah kota untuk menanyakan apa yang menjadi preferensi dari local business ini.
•
menurut local business di Kota Depok, jenis pelayanan fisik dan non fisik
perkotaan
yang
seharusnya
menjadi
prioritas
dalam
penyediaannya adalah jaringan jalan dan jaminan keamanan. •
supaya preferensi local business ini dapat terefleksi dalam rencana penyediaan
pelayanan
perkotaan,
perlu
dilakukan
upaya
93
pembentukan forum bisnis dan pembangunan kesepakatan yang melibatkan peran aktif dari local business dan pemerintah kota. •
dengan kemampuan untuk mengungkapkan preferensi local business, pemerintah daerah akan dapat menyediakan barang dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan membebankan pajak usaha yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
•
dengan merefleksikan preferensi local business, alokasi sumber daya publik untuk menyediakan set pelayanan umum perkotaan akan menjadi lebih efisien.
5.3 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang bisa diberikan bagi upaya penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok diantaranya adalah: 1.
untuk dapat menghasilkan alokasi sumber daya publik yang efisien, pemerintah harus memasukkan preferensi local business dalam proses penyusunan rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan
2.
pemerintah perlu meningkatkan political will yang dimilikinya untuk memasukkan pertimbangan preferensi local business ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Peningkatan political will ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran pemerintah akan pentingnya perhatian terhadap preferensi lokal dalam upaya mengalokasikan sumber daya publik secara efisien. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ini adalah dengan terus mengembangkan kegiatan penelitian di bidang preferensi lokal dan mendudukkan hasilnya
sebagai
masukan
bagi
pengambilan
kebijakan
penyediaan pelayanan umum perkotaan. Selain itu, diperlukan juga training-training mengenai preferensi lokal bagi para aparat pemerintahan.
94
3.
peran aktif local business dalam menyampaikan preferensinya terhadap pelayanan umum perkotaan perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan peran aktif ini bisa dilakukan dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mengayomi unit-unit usaha bisnis di perkotaan.
4.
perlunya mekanisme kontrol dari semua pihak untuk memastikan bahwa
preferensi
local
business
tersebut
benar-benar
dipertimbangkan oleh pemerintah kota. 5.
setelah mengetahui preferensi local business, pemerintah Kota Depok diharapkan dapat menyusun alokasi anggaran yang sesuai dengan preferensi tersebut.
5.4 Kelemahan Studi Studi mengenai set pelayanan umum perkotaan yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: •
adanya keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap kondisi penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok, sebagai perbandingan dengan preferensi yang dinyatakan oleh local business,
•
penentuan urutan preferensi local business dilakukan dengan metode rank sum Friedman yang hanya mampu mendeteksi perbedaan rata-rata rangking dari setiap pilihan, tanpa mengetahui perbedaan distribusi rangking dari setiap opsi pilihan,
5.5 Usulan Studi Lanjutan Mengingat kelemahan dan keterbatasan studi di atas, berikut ini diuraikan beberapa usulan studi lanjutan yang dapat menyempurnakan dan memperdalam studi mengenai penyediaan set pelayanan umum perkotaan
95
yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok. Studi lanjutan yang perlu dilakukan diantaranya adalah: •
studi yang menggabungkan preferensi local business dan local resident di Kota Depok terhadap penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Untuk hasil yang lebih representatif, studi lanjutan ini perlu dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar, opsi-opsi pelayanan perkotaan yang lebih spesifik, serta analisis yang lebih komprehensif
•
studi mengenai keefektifan peran forum-forum
bisnis dan
musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara local business dan pemerintah dalam memasukkan pertimbangan preferensi local business dalam penyediaan set pelayanan umum perkotaan
96
