BAB PENDAHULUAN Umum

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. Umum Krisis Eropa merupakan bentuk krisis utang yang berasal dari Yunani, yang kemudian menjalar ke Irlandia dan Portugal serta menimbulkan efek domino ke beberapa negara Uni Eropa lainnya. Akibatnya, kondisi ekonomi Uni Eropa secara umum telah mengalami kontraksi. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Eropa yang terus turun dan mencapai level negatif pada kuartal IV 2011. Karena hubungan ekonomi antar negara di dunia yang saling terkait, dampak krisis Eropa ini pun terus meluas ke negara-negara di luar Eropa. Tidak terkecuali Indonesia. Kendati tidak berimbas langsung pada perekonomian Indonesia, krisis berdampak pada kinerja ekspor sejumlah negara, terutama dengan negara mitra dagang Indonesia seperti Cina dan India, membuat permintaan akan produk dari Indonesia mulai menurun sejak kuartal IV 2011. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya kinerja ekspor Indonesia dan menipisnya surplus neraca perdagangan Indonesia sejak akhir 2011, dan akhirnya mengalami defisit berturut-turut pada April, Mei, Juni, dan Juli 2012. Padahal sejak tahun 2007 kinerja ekspor Indonesia terus mengalami kecenderungan positif. Bahkan, pada Agustus 2011 ekspor Indonesia sempat mencapai rekor tertinggi sebesar US$18,6 miliar. Penurunan permintaan produk oleh luar negeri ini akan berdampak langsung pada menurunnya harga komoditas, pengurangan volume produksi yang tentunya memiliki chain effect pada pengurangan jam kerja, shift kerja, jumlah tenaga kerja, atau yang paling buruk adalah tutupnya sejumlah perusahaan/usaha. Sebagai respon menghadapi situasi seperti ini, secara khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono mengundang Kepala Badan Pusat Statistik pada 21 Juni 2012 untuk membicarakan bagaimana melakukan deteksi imbas krisis Eropa pada kondisi ekonomi Indonesia, khususnya yang terkait dengan perubahan volume komoditas ekspor, tenaga kerja dan situasi bisnis. Selanjutnya, BPS diminta untuk mengembangkan suatu Crisis Early Warning System(CEWS) yang dapat memberikan gambaran secara real time perkembangan tenaga kerja dan produksi dari perusahaanpertanian (perkebunandanperikanan), pertambangan, danindustripengolahanberskalabesardansedang (IBS) yang melakukan ekspor. Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif sebagai input dari CEWS, maka BPS melakukan Survei Deteksi Dini Dampak Krisis (SD3K). Survei ini diselenggarakan untuk PedomanTeknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota SD3K 1

mendata keberadaan, aktivitas, dan karakteristik kegiatan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Pendekatan SD3K dilakukan melalui pendekatan perusahaan. Sasaran pencacahan SD3K adalah semua perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Dari hasil kegiatan SD3K ini diharapkan dapat diperoleh data mengenai kondisi produksi kegiatan usaha, tenaga kerja, jumlah pesanan, situasi bisnis dan indikator perusahaan lainnya. Buku pedoman ini dibuat sebagai pedoman untuk BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan SD3K. 1.2. LandasanHukum Landasan hukum pelaksanaan SD3K: a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik. b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik. c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007, tentang Badan Pusat Statistik. 1.3. Tujuan Secara umum SD3K bertujuan untuk melakukan pendeteksian dini adanya pengaruh krisis terhadap kinerja sektor riil di Indonesia khususnya perusahaan pertanian (perkebunan dan perikanan), pertambangan, dan industri pengolahan berskala besar dan sedang (IBS) yang melakukan ekspor. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi berbagai kebijakan untuk mendukung kinerja ekspor. Secara khusus tujuan pelaksanaan SD3K adalah untuk mendapatkan informasi, seperti: a. Keadaan produksi kegiatan usaha b. Keadaan ketenagakerjaaan kegiatan usaha c. Keadaan Jumlah pesanan dan persediaan kegiatan usaha d. Situasi bisnis e. Investasi

1.4. Lingkup dan Cakupan

2

PedomanTeknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota SD3K

SD3K ini dilaksanakan di seluruh provinsi potensi di Indonesia yang meliputi perusahaan industri pengolahan berskala besar dan sedang (IBS), perusahaan pertanian (perkebunan dan perikanan) dan pertambangan yang melakukan kegiatan ekspor. 1.5. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan Blok I Blok II

: Keterangan Umum Perusahaan : Kegiatan Usaha

1.6. Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan SD3K Adapun jadwal kegiatan dan pelaksanaan SD3K yang dilaksanakan pada Triwulan I 2013 seperti tabel di bawah ini: Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan SD3K Triwulan III 2013 No. (1) 1

Kegiatan (2) Pembahasan umum SD3K

P/D

Waktu Pelaksanaan

Penanggung jawab

(3) P

(4) September 2013

(5) Tim SD3K

2

Penyusunan Direktori Perusahaan yang menjadi target

P

September 2013

Sub Tim Metodologi

3

Penyusunan dan Pembahasan Kuesioner

P

September 2013

Tim SD3K

4

Pembahasan Metodologi

P

September 2013

Sub Tim Metodologi

5

Penyusunan Buku Pedoman Teknis

P

September 2013

Sub Tim Buku Pedoman

6

Penyiapan dan pengiriman dokumen (soft copy)

P

Pekan keempat September 2013

Tim SD3K

7

Sosialisasi (Video Conference)

P

24 September 2013

Tim SD3K

8

Pencetakan Dokumen

D

30 September 2013

9

Pelaksanaan Lapangan

D

1 s.d 20 Oktober 2013

BPS Provinsi/ Kabupaten BPS Kabupaten

10

Pengolahan

D

2 s.d 21 Oktober 2013

11

Kompilasi, Tabulasi, Analisis, dan Penyusunan Laporan

P

Pekan kelima Oktober 2013

12

Pelaporan ke Wakil Presiden RI

P

Pekan pertama November 2013

Ket : Kolom (3) : P = Pusat

BPS Provinsi/Kab/Kota Tim SD3K KBPS RI

D = Daerah

PedomanTeknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota SD3K 3

1.7. Jenis Dokumen yang Digunakan

Adapun Jenis Dokumen, kegunaan serta petugas dalam SD3K dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Jenis Dokumen, Kegunaan, dan Petugas No

JenisDokumen

Kegunaan

Petugas

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

SD3K-DSP

Mengetahui nama dan alamat

Pencacah/Pengawas

perusahaan/usaha yang akan dicacah 2.

Daftar SD3K

Untuk mencacah perusahaan yang

Pencacah/Pengawas

menjadi sampel

Selanjutnya sebagai pedoman teknis pelaksanaan SD3K adalah Buku Pedoman Teknis SD3Kyang harus dipahami oleh Kepala BPS Prov/Kab/Kota, pengawas, dan pencacah.

4


1.8. Alur Dokumen SD3K ALUR DOKUMEN SD3K DARI BPS RI KE PETUGAS BPS RI 1. 2. 3.

BPS PROVINSI

Daftar SD3K-DSP Daftar SD3K Buku Pedoman Teknis SD3K

1. 2. 3.

BPS KABUPATEN/KOTA


1. 2. 3.


PetugasLapangan 1. 2. 3.


ALUR DOKUMEN SD3K DARI PETUGAS KE BPS RI

1. 2.

PCL Daftar SD3K-DSP Daftar SD3K

1.

BPS RI File Hasil Entri SD3K

BPS KABUPATEN/KOTA 1. Daftar SD3K-DSP 2. Daftar SD3K

1. 2.

BPS PROVINSI Daftar SD3K-DSP Daftar SD3K/Hasil Entri


BAB

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

2

2.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan SD3K melibatkan beberapa pihak terkait dari Pusat sampai Daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya perlu disusun struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, sebagaimana disampaikan pada bagan berikut: KBPS TIM PELAKSANA

KBPS PROP TIM PENGOLAHAN DAERAH

UNIT PENYUSUNAN MATERI

KBPS KAB/KOTA

KBPS KAB/KOTA

PENCACAH

PENCACAH

UNIT METODOLOGI

UNIT PENGOLAHAN

KBPS KAB/KOTA

PENCACAH

2.2. PenanggungJawab Penanggung jawab umum kegiatan SD3K di Pusata dalah Kepala BPS. Kepala BPS bertanggung jawab atas semua aspek teknis dan administrasi pelaksanaan SD3K. Instruksi petunjuk teknis dan administrasi tentang pelaksanaan SD3K dikeluarkan/ditetapkan oleh Kepala BPS. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, Kepala BPS dibantu oleh Sekretaris Utama sebagai Penanggung Jawab Bidang Perencanaan Administrasi Keuangan, dan Pengadaan dan Penyaluran. Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Ketua Tim SD3K, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) sebagai Penanggung Jawab Bidang Metodologi dan Pengolahan Data. 6


Tabel UraianTugas Tim SD3K Sub Tim

UraianTugas

(1)

(2)

Buku Pedoman

Menyusun buku pedoman teknis SD3K

Administrasi Keuangan

Melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku

Metodologi

Menyusun metodologi pendataan dan organisasi lapangan secara tepat

Pengolahan dan Analisis

1. Melaksanakan pengolahan data hasil pendataan lapangan 2. Melaksanakan analisis hasil pengolahan

Selanjutnya uraian tugas secara rinci telah dimuat dalam susunan dan uraian tugas tim pelaksana SD3K. a.

Organisasi SD3K di BPS Provinsi. Penanggung jawab pelaksanaan SD3K di Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Produksi sebagai Penanggung Jawab Teknis, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) sebagai Penanggung Jawab Pengolahan, serta Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Penanggung Jawab Administrasi. BPS Provinsi secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan SD3K di daerah sesuai petunjuk yang digariskan Kepala BPS RI. 2) Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan jajarannya tentang pelaksanaan SD3K. 3) Melakukan pencetakan dan mengatur pengelolaan dokumen/ perlengkapan. 4) Mengatur pengelolaan dana dministrasi keuangan. 5) Menentukan petugas pelaksanaan lapangan dan pengolahan. 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. 7) Mengatur pelaksanaan pengolahan data. 8) Menyusun laporan penyelenggaraan SD3K yang mencakup teknis dana dministrasi. 9) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS RI, serta petunjuk dalam buku pedoman. PedomanTeknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota SD3K 7

b.

Organisasi SD3K di BPS Kabupaten/Kota Penanggung jawab pelaksanaan SD3K di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala

BPS

Kabupaten/Kota.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Kepala

BPS

Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Seksi Statistik Produksi serta Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. BPS Kabupaten/Kota secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut: 1) Melaksanakan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi yang mencakup masalah pelaksanaan lapangan. 2) Melakukan pencetakan dan mengatur pengelolaan dokumen/perlengkapan. 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan. 4) Mengatur administrasi pelaksanaan SD3K di tingkat Kabupaten/Kota. 5) Mengirim hasil pelaksanaan lapangan/hasil entri data ke BPS Provinsi sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. 6) Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SD3K kepada Kepala BPS Provinsi. c.

PencacahLapangan (PCL) PCL adalah pejabat/staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.Tugas dan tanggungjawab PCL adalah sebagai berikut: a) Melakukan identifikasi keberadaan perusahaan yang menjadi sampel dengan menggunakan Daftar SD3K-DSP. b) Melakukan pendataan perusahaan dengan Kuesioner SD3K. c) Memeriksa kelengkapan isian Kuesioner SD3K. d) Menyerahkan Daftar SD3K-DSP danSD3K yang telah diisilengkap kepada Tim Pengolahan Daerah. e) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

8


BAB

3

METODOLOGI

3.1. Pendekatan Survei Survei dilakukan melalui pendekatan perusahaan. 3.2. Cakupan 

Survei ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.



Cakupan perusahaan adalah perusahaan yang lapangan usaha dan komoditasnya sebagai berikut: a) Industri: tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, karet olahan, mesin mekanik,

barang-barang elektronik, dan Crude Palm Oil (CPO); b) Perkebunan: kakao, kelapa sawit, kopi, karet alam; c) Pertambangan: batubara; d) Perikanan: ikan, udang, moluska.

3.3. Sampel Kerangka sampel Kerangka sampel perusahaan adalah perusahaan besar dan sedang, perusahaan besar sedang yang melakukan ekspor maupun tidak, dan perusahaan pertanian. Untuk setiap sektor/komoditas, perusahaan dalam kerangka sampel distratifikasi berdasarkan outputnya dengan cut off point tertentu.


Penentuan ukuran sampel Ukuran sampel perusahaan per komoditas/sektor dapat dihitung dengan rumus Taro Yamane: n

N , Nd 2  1

dengan: n

: minimum jumlah sampel perusahaan,

N

: banyaknyapopulasiperusahaan

d

: margin of error. Tabel 1. Populasidanukuransampel per komoditas Komoditas Perkebunan Kelapasawit Karet Kakao Kopi Industri Alas kaki Barangelektronik Karetolahan Mesinmekanik Tekstildanproduktekstillainnya Crude Palm Oil (CPO) Pertambangan Perikanan Jumlah

Populasi

Sampel

1217 383 116 122

100 100 31 66

447 316 482 276 4575 425 54 400

69 82 123 98 135 48 17 74 943

Prosedur penarikan sampel Penarikan sampel perusahaan dalam kerangka sampel dilakukan dengan memperhatikan output perusahaan terhadap total output dari populasinya. Pengambilan sampel untuk setiap komoditas dilakukan secara terpisah. Pada setiap komoditas, sebaran peubah bantu berbentuk skewness sehingga perlu dilakukan pelapisan (penstratifikasian), karena nilai ekstrem di pencilan akan mengganggu estimasi secara keseluruhan. Selanjutnya untuk setiap strata yang dihasilkan, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan metode yang berbeda-beda pula yaitu take all untuk perusahaan dengan output besar dan systematic sampling untuk strata

10


perusahaan dengan output menengah kebawah. Untuk pembentukan strata perusahaan untuk setiap komoditas, harus ditentukan terlebih dahulu cut off point tertentu. Glassers (1962) mengusulkan dalam hal peubah pelapis tidak simetris (menjulur kekanan) jumlah lapisan yang dibentuk adalah 2. Lapisan pertama yang memuat unitunit yang kecil, yang selanjutnya disebut lapisan atas, dan lapisan kedua yang memuat unit-unit besar termasuk unit-unit ekstrim, yang selanjutnya disebut lapisan bawah. Misalkan peubah yang digunakan sebagai dasar pelapisan adalah X dan kemudian nilai-nilai peubah tersebut dibentuk dalam statistik tataan menaik (ascending order statistics), yaitu :

x1 , x2  , x3 , x4  ,, xi  ,, x N  dengan xi   xi 1 untuk i = 1,2,3, ..., N. Jika dapat diidentifikasikan ada t unit dalam populasi yang bernilai besar, maka akan terdapat N  t  unit yang bernilai kecil. Misalkan titik batas lapisan atas adalah X * yang ditentukan sedemikian rupa sehingga skewness pada lapisan atas mendekati nol. Tabel 2. Parameter penstratifikasian Glasser Lapisan Uraian

Seluruhnya

Atas (strata 1)

Bawah (strata 2)

Jumlah unit

N

N t

t

Rata-rata



  N t 

t

Ragam

2

 2N t 

 t2

Bila jumlah sampel yang diambil adalah nt  unit, komposisi t unit sampel yang lengkap (take all samples) dari strata 2 dengan nilai X terbesar, dan sisanya nt   t unit sampel sebagian (take some samples) harus dipilih secara acak dari N  t  unit sampel strata 1, besarnya ukuran sampel yaitu: nt   t 

N  t 2 S 2N t  . C 2 X 2  N  t S N2 t

Untuk jumlah sampel yang ditetapkan, besarnya koefisien variasi yang minimum (c) adalah: c

S  N t  X

N  t N  nt  . nt   t  PedomanTeknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota SD3K 11

Titik Batas Optimum

Penentuan titik batas optimum dari X diperlukan agar nt  minimum pada

tingkat batas galat relatif sebesar c dan pada selang kepercayaan 1    100 % . Syarat perlu bagi suatu fungsi mencapai minimum adalah jika nilai fungsi pada suatu titik selalu lebih kecil atau sama dengan dua nilai fungsi pada setiap dua titik bertetangga yang terdekat. Jadi syarat perlu bagi nt  mencapai optimum adalah jika

nt  dengan t  m tidak lebih besar nt  dengan t  m  1 atau t  m  1 . Ini berarti, bahwa titik batas optimum yang dinyatakan X * diperoleh jika:

nm  1  nm dan nm  nm  1 Ketidaksamaan merupakan kendala bagi iterasi untuk menyelesaikan persamaan dalam selang nilai 0  t  N  1 .

12



14



BAB PENDAHULUAN Umum

Recommend Documents