BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1

RENCANA KERJA Untuk menjabarkan tujuh prioritas pembangunan, sembilan sasaran dan 28

sub sasaran serta 27 fokus pembangunan Daerah guna menjawab tantangan, isu dan masalah yang akan dihadapi pada tahun 2008, maka operasionalisasi dari hal tersebut di atas dijabarkan dalam 41 program dan indikasi kegiatan prioritas sebagai berikut : 1.

Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah

2.

Program Pendidikan Menengah

3.

Program Pendidikan Luar Sekolah serta Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan

4.

Program Pelayanan Kesehatan Komunitas, Gizi dan Rumah Sakit

5.

Program

Lingkungan

Sehat,

Pencegahan,

Pemantauan

dan

Pemberantasan Penyakit. 6.

Program Perilaku Sehat, Sumber Daya, dan Manajemen Kesehatan

7.

Program Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan

8.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

9.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

10. Program Penataan Ruang 11. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 12. Program Pengembangan Sistem Informasi 13. Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan 14. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 15. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 16. Program Pengarusutamaan Gender 17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 18. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-1

19. Program Pembinaan dan Pengembangan

Industri, Perdagangan,

Koperasi dan UKM 20. Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan. 21. Program Pengembangan Pariwisata 22. Program Penanggulangan Bencana Alam 23. Program Pengembangan Tramtibmas dan Kesbang Linmas. 24. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah 25. Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 26. Program Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah serta BUMD 27. Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum 28. Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek & Obyek Pajak/Retribusi Daerah 29. Program Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (PKBD) / Sustainable

Capacity

Building

for

Decentralization

(SCBD) 30. Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) 31. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 32. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan 33. Program Penataan

Sarana

Prasarana

Aparatur dan Kearsipan

Daerah 34. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

dan

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Pengembangan

Agribisnis 35. Program

Konservasi

dan

Rehabilitasi Sumber daya Alam 36. Program Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan 37. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 38. Program Pengusahaan dan Pemanfaatan Pertambangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-2

39. Program Pengembangan Tenaga Listrik 40. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 41. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rencana kerja prioritas yang merupakan Belanja Langsung (BL) dan alokasi pendanaan yang merupakan Belanja Tidak Langsung (BTL) harus mengacu kepada 41 program. Hal tersebut untuk menjamin terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang akan dibelanjakan sehingga dapat dinilai pencapaian kinerjanya.

4.2 PENDANAAN Rencana alokasi pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 memberikan kerangka anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Rencana alokasi Pendanaan tersebut bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Banten dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4.2.1 Kerangka Anggaran Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-3

menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan

dan

Lain-lain

Pendapatan

Yang

sah.

Sedangkan

pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang peruntukannya bagi pelaksanaan percepatan pembangunan.

Sumber Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak selama 5 Tahun (2003 – 2007) secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan Sumber Pendanaan di Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007.

Kontribusi

Kontribusi

Kontribusi

Jumlah

Pertumbuhan

Kab

Prov

Pusat

APBD

per Tahun %

2003

11.714.838.040

34.412.425.155

261.470.000.000

325.789.388.195

2004

17.188.251.071

19.774.595.428

275.311.000.000

329.218.865.499

1,05

2005

23.917.612.810

46.284.940.428

308.521.000.000

390.904.553.238

18,74

2006

33.479.668.750

58.081.575.000

488.460.000.000

586.521.243.750

50,04

2007

40.033.667.000

47.860.575.000

563.107.000.000

664.871.242.000

13,36

Tahun

Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun

20,80

Sumber : BPKAD Kab. Lebak 2007

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-4

Perkembangan sumber dana pembangunan di Kabupaten Lebak secara keseluruhan yang berasal dari kontribusi Kabupaten, kontribusi Provinsi maupun kontribusi Pusat (dana perimbangan), yang masuk ke Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 Tahun (2003-2007), rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 20,80%.

4.2.2 Kondisi APBD Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kelompok Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Belanja

Daerah

yang

merupakan

pengeluaran

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan yang diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan serta Jenis Belanja.

Pembiayaan Daerah merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran atau mendayagunakan surplus. Pembiayaan

daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

4.2.3 Pendapatan Daerah Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

dan

Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah.

Kelompok

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.


IV-5

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 Tahun (2003-2007),

mengalami fluktuasi rata-rata pertumbuhan per

tahun sebesar 37,66%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama mengalami fluktuasi proporsi rata-rata per tahun sebesar 5,40%. Perkembangan PAD dan kontribusinya terhadap APBD dapat disimak dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007

Tahun

PAD

2003

11.714.838.040

2004

17.188.251.071

2005

APBD

Proporsi %

341.417.390.561

3,43

46,72

349.780.368.208

4,91

23.917.612.810

39,15

413.038.959.199

5,79

2006

33.479.668.750

39,98

650.309.187.962

5,15

2007

40.433.667.000

20,77

705.214.451.050

5,73

Rata-rata per tahun

Pertumbuhan %

37,66

5,40


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli

Daerah

Kabupaten

Lebak

mengalami

peningkatan

yang

cukup

menggembirakan. Namun jika melihat kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 5,40% per tahun dapat diketahui bahwa Kabupaten Lebak masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Pemerintah Pusat.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada dasarnya DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiskal gap) antar daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-6

Perkembangan

DAU Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun

terakhir, mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 21,41% sedangkan kontribusi terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 76,88%. Namun demikian, fluktuasi nilai DAU dari tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 terjadi peningkatan nilai DAU

yang

cukup signifikan.

Kemudian

dana

perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, selama kurun waktu yang sama menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,89%, sedangkan kontribusi terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 4,23%, sebagaimana Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Perkembangan Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007 Tahun

Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak

2003

10,110,067,131

2004

13.234.118.900

2005

Pertum buhan %

Proporsi

%

DAU

Pertum buhan %

Proporsi %

APBD

75.90

325,789,388,195

3.10

247,270,000,000

30.90

4.02

264,401,000,000

6.93

80.31

329,218,865,499

19,744,463,900

49.19

5.05

288,401,000,000

9.13

73.78

390,904,553,238

2006

27,051,575,000

37.01

4.61

458,050,000,000

58.82

78.10

586,521,243,750

2007

27,860,575,000

2.99

4.19

507,640,000,000

10.83

76.35

664,871,242,000

30.02

4.20

21.41

76.89

Rata-rata per tahun


Perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2003 – 2007) mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,92%, dana kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 86,39% berikut ini tabel perkembangannya :


IV-7

Tabel 4.4 Perkembangan Total Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007

Tahun

Perimbangan

2003

295.882.425.155

2004

295.085.505.428

2005

APBD

Pertumbuhan %

325.789.388.195

Proporsi % 90,82

-0,27

329.218.865.499

89,63

354.805.940.428

20,24

390.904.553.238

90,77

2006

546.541.575.000

54,04

586.521.243.750

93,18

2007

590.967.575.000

8,13

664.871.242.000

88,88

Rata-rata per Tahun

20,53

72,49


Secara total pendapatan Kabupaten Lebak yaitu Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2003 – 2007 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20,80% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 92,31% per tahun sebagaimana tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5 Perkembangan Total Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun 2003 s.d 2007

APBD Berimbang

Proporsi %

345,690,341,561

94.24

1.05

351,340,368,208

93.70

390,904,553,238

18.74

414,845,329,199

94.23

2006

586,521,243,750

50.04

669,904,187,962

87.55

2007

664,871,242,000

13.36

724,007,951,050

91.83

Tahun

Pendapatan

2003

325,789,388,195

2004

329,218,865,499

2005

Pertumbuhan %

Rata-rata per Tahun Sumber : BPKAD Kab. Lebak 2007

20.80


92.31

IV-8

4.2.4 Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 21,61% dan rata-rata proporsi terhadap pendapatan sebesar 106,73% per tahun sebagaimana terlihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 s.d 2007 Tahun

Belanja

2003

341.417.390.561

2004

349.780.368.208

2005

Pertumbuhan %

Pendapatan

Proporsi %

325.789.388.195

104,80

2,45

329.218.865.499

106,25

413.038.959.199

18,09

390.904.553.238

105,66

2006

650.309.187.962

57,44

586.521.243.750

110,88

2007

705.214.451.050

8,44

664.871.242.000

106,07

Rata-rata per Tahun

21,61


106,73

IV-9

Sumber : BPKAD Kab. Lebak Tahun 2007

Sesuai pasal 37 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari delapan jenis belanja yang meliputi : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk kelompok Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 tahun (2003 - 2007) untuk Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan ratarata sebesar 10,80% per tahun. Sedangkan untuk Belanja Langsung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 40,15% per tahun. Perkembangan rincian belanja sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.7 berikut :


IV-10

Tabel 4.7 Perkembangan Rincian Belanja Daerah Tahun 2003 s.d 2007

No

1

2003

2004

2005

2006

2007

Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)

Belanja Daerah

341,417,390,561

349,780,368,208

413,038,959,199

650,309,187,962

705,214,451,050

21.61

Belanja Tidak Langsung

211,725,096,821

242,016,364,161

260,534,778,834

314,757,838,103

316,050,409,900

10.80

Belanja Pegawai *)

189,397,232,959

220,718,919,656

244,185,705,949

299,862,266,664

286,348,614,769

11.37

Belanja Bunga

0

0

0

0

2,756,000,000

Belanja Hibah

0

0

0

0

3,300,000,000

Belanja Bantuan Sosial

0

0

0

0

13,487,456,000

22,149,999,800

19,814,000,000

14,048,483,000

14,517,275,000

9,000,000,000

-18.58

177,864,062

1,483,444,505

2,300,589,885

378,296,439

1,158,339,131

227.94

129,692,293,740

107,764,004,047

152,504,180,365

335,551,349,859

389,164,041,150

40.15

Uraian

Belanja Bagi Hasil Belanja Tdk Terduga 2

Belanja Langsung

Keterangan : *) : Khusus tahun 2003 – 2006 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan


IV-11

4.2.5 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Berdasarkan Tabel 4.8 selama kurun waktu 5 tahun (20032007) APBD Kabupaten Lebak menunjukkan perbandingan antara Belanja Daerah yang lebih besar dari Pendapatan Daerah, namun defisit tersebut dapat ditutupi melalui transaksi keuangan pada struktur Pembiayaan Daerah, dengan rata-rata sebesar 47,66% per tahun.

Tabel 4.8 Perkembangan Pembiayaan Tahun 2003 -2007 Pembiayaan Penerimaan (Rp.)

2003

19,900,953,366

4,272,951,000

15,628,002,366

2004

22,121,502,709

1,560,000,000

20,561,502,709

31.57

2005

23,940,775,961

1,806,370,000

22,134,405,961

7.65

2006

83,382,944,212

19,595,000,000

63,787,944,212

188.18

2007

59,136,709,050

18,793,500,000

40,343,209,050

-36.75

hapus

Pengeluaran

hapus

Surplus/ Defisit

Pertumbuhan Defisit

Tahun

Rata-rata per Tahun

47.66


4.3 KEBIJAKAN ANGGARAN 4.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan anggaran tahun 2008 untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya-upaya : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;


IV-1

b. Meningkatkan mekanisme konsultasi dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan SKPD penghasil; c. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah; d. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, PPh Pasal 21 dan BPHTB; e. Meningkatkan akurasi data dasar kemampuan dan kebutuhan fiskal daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; f. Optimalisasi manajemen arus kas dan penyertaan modal/ investasi daerah.

Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari tahun 2003

sampai

dengan

tahun

2007,

diproyeksikan

perkiraan

pendapatan daerah tahun 2008 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.9 berikut ini : TABEL 4.9 PERKEMBANGAN KOMPONEN PENDAPATAN TAHUN 2000 – 20007 PROYEKSI TAHUN 2008 TAHUN

BAGI HASIL / BANTUAN PROPINSI

PAD

DAU

DAK

LAIN-LAIN

TOTAL

2003

11,714,838,040

34,412,425,155

247,270,000,000

14,200,000,000

18,192,125,000

325,789,388,195

2004

17,188,251,071

19,774,595,428

264,401,000,000

10,910,000,000

16,945,019,000

329,218,865,499

2005

23,917,612,810

46,284,940,428

288,401,000,000

20,120,000,000

12,181,000,000

390,904,553,238

2006

33,479,668,750

58,081,575,000

458,050,000,000

30,410,000,000

6,500,000,000

586,521,243,750

2007

40,033,667,000

47,860,575,000

507,640,000,000

55,467,000,000

13,870,000,000

664,871,242,000

2008

43,228,584,700

36,257,000,000

520,000,000,000

40,000,000,000

0

670.279.284.700


Memperhatikan tabel tersebut di atas, pendapatan daerah sejak tahun 2003 sampai 2007 terutama pada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi PAD.

Untuk pendapatan

membiayai pada

670.279.284.700,-

kegiatan

tahun

2008

2008

sebesar

Rp.

atau naik sebesar Rp. 5.408.042.700,-

bila

RAPBD

pada

Tahun

dibandingkan dengan pendapatan pada

rencana

APBD Tahun Anggaran

2007 sebesar Rp. 664.871.242.000, sedangkan perinciannya sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-2

Tabel . 4.3 Perkiraan RAPBD Tahun 2008

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2008

NO

APBD TH. 2007 3.

RENCANA TH. 2008 4.

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Peng. Galian Gol. C 7 Pajak Parkir Pajak Pengmbl. Srg Brng Walet & 8 sejenisnya

40.033.667.000 5.792.300.000 35.000.000 350.000.000 6.300.000 250.000.000 2.100.000.000 3.000.000.000 6.000.000

43.228.584.700 6.396.030.000 37.000.000 425.000.000 6.300.000 280.000.000 2.396.730.000 3.200.000.000 6.000.000

3.194.917.700 603.730.000 2.000.000 75.000.000 0 30.000.000 296.730.000 200.000.000 0

45.000.000

45.000.000

0

Retribusi Daerah 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan - RSUD Retribusi Pelayanan 2 Persampahan/Kebersihan 3 Retribusi Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak 4 Akte Capil 5 Retribusi Pelayanan Pemakaman Retribusi Pelayanan Pengabuan 6 Mayat 7 Retr. Parkir ditepi Jalan Umum 8 Retribusi Pasar Retr. Pengujian Kendaraan 9 Bermotor Retr. Pemeriksaan Alat Pemadam 10 Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak 11 Peta 12 Retr. Pengujian Kapal Perikanan 13 Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Pasar Grosir dan atau 14 Pertokoan Retr. Jasa Usaha Tempat 15 Pelelangan Ikan (TPI) 16 Retr. Terminal

18.975.093.000

19.986.262.300

1.011.169.300

1.400.000.000 12.000.000.000

1.540.000.000 13.000.000.000

140.000.000 1.000.000.000

66.000.000

72.600.000

6.600.000

0

0

0

258.060.000

258.060.000

0

0

0

0

0

0

0

35.000.000 437.215.000

35.000.000 437.215.000

0 0

100.590.000

100.590.000

0

0

0

0

3.000.000

3.300.000

300.000

0 1.872.315.000

0 2.042.365.000

0 170.050.000

0

0

0

174.815.000

220.000.000

45.185.000

453.512.000

456.154.300

2.642.300

JENIS PENERIMAAN

1.

2. Sisa Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

1,1 I

II


BERTAMBAH/ BERKURANG 5.

IV-3

1. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

III

2. Retr. Tempat Parkir Khusus Retr. Penginapan/Villa/Pesanggarahan Retr. Penyedotan Kakus Retr. Rumah Potong Hewan Retr. Pendaratan Kapal Retr. Tempat Rekreasi & Olah Raga Retr. Penyeberangan diatas air Retr. Pengolahan Limbah Cair Retr. Penjualan Produksi Usaha Daerah Retr. Izin Mendirikan Bangunan Retr. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retr. Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha Retr. Izin Trayek Retr. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Retr. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Retr. Izin Tebang Retr. Izin Pengambilan Sarang Burung Walet Retr. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Retr. Izin Wajib Daftar Perusahaan Retr. Surat Izin Usaha Perdagangan Retr. Izin Tanda Daftar Gudang Retr. Surat Tanda Daftar Ind. & Izin Usaha Ind. Retr. Peny. Perizinan Pertambangan Umum

Hasil Perusahaan Milik Negara dan Hasil Pengg. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1 Perusahaan Daerah Air Minum 2 Bank Pembangunan Daerah Penyertaan Modal Daerah Kepada 3 LPK Penyert. Modal Daerah Kpd 4 Kop.Bina Mukti Penyert. Modal Kpd Kop. DW. 5 Melati

IV

Lain-Lain PAD yang syah.

01

Pen. Penjualan Aset Daerah Penj. Per/Perlengkapan Kantor 1 Tidak Terpakai Penj. Mesin/Alat Berat Tidak 2 Terpakai 3 Penj. Rumah Jab./Rumah Dinas 4 Penj. Kend. Dinas Roda Dua 5 Penj. Kend. Dinas Roda Empat 6 Penj. Drum Bekas 7 Penj. Hasil Penebangan Pohon 8 Penj. Perlengkapan Lalu Lintas 9 Penerimaan Lain-lain

3. 50.000.000

4. 50.000.000

0

0

0

7.000.000 26.676.000 15.100.000

7.700.000 26.676.000 17.000.000

700.000 0 1.900.000

56.990.000

56.990.000

0

0 0

0 0

0 0

177.500.000

182.500.000

300.000.000

330.000.000

30.000.000

0

0

0

200.000.000

250.000.000

50.000.000

64.920.000

71.412.000

6.492.000

1.000.000.000

500.000.000

(500.000.000)

0

0

0

125.000.000

160.000.000

35.000.000

28.000.000

30.800.000

2.800.000

5.000.000

5.500.000

500.000

25.000.000 55.000.000 3.400.000

27.500.000 62.500.000 3.400.000

2.500.000 7.500.000 0

5.000.000

6.000.000

1.000.000

30.000.000

33.000.000

3.000.000

817.584.000 0 600.000.000

1.239.342.400 0 1.000.000.000

421.758.400 0 400.000.000

24.000.000

26.400.000

2.400.000

145.188.000

159.706.800

48.396.000

53.235.600

14.448.690.000

15.606.950.000

1.158.260.000

120.000.000

132.000.000

12.000.000

0

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0 0 20.000.000 0 0 0 0

0 0 32.000.000 0 0 0 0

0 0 12.000.000 0 0 0 0


5. 0

14.518.800 4.839.600

IV-4

1.

2.

02

Penerimaan Jasa Giro 1 Jasa Giro Kas Daerah 2 Jasa Giro Pemegang Kas 3 Jasa Giro Dana Cadangan

03

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

04

Set. Kel. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

05

06

07

Penerimaan Bunga Deposito Rekening Dep. Pada Bank Jabar 1 Rksbtg 2 Rekening Dep. Pada Bank BRI Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 Bidang Umum Pemerintahan 2 Bidang Pekerjaan Umum 3 Bidang Kesehatan dan LH 4 Bidang P & K 5 Bidang Pertanian 6 Bidang HUBPAR Bidang Industri, Perdagangan, 7 Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Bidang Pertanahan dan 8 Pertambangan Bidang Kependudukan, Tenaga 9 Kerja & Sosial Penerimaan Atas Kekayaan Daerah 1 Kerugian Uang Daerah 2 Kerugian Barang Daerah Angsuran dan atau Cicilan 3 Kendaraan Bermotor Angsuran dan atau Cicilan Rumah 4 Dinas

3.

4.

5.

800.000.000 800.000.000 0 0

800.000.000 800.000.000 0 0

0 0 0 0

58.500.000

87.750.000

29.250.000

0

0

0

5.000.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

08

Penerimaan Iuran Pertambangan

45.000.000

49.500.000

4.500.000

09

Penerimaan Pen. Wilayah Pertambangan

30.000.000

33.000.000

3.000.000

8.395.190.000 17.700.000 0 3.250.000.000 5.127.490.000

8.504.700.000 17.700.000 0 3.500.000.000 4.987.000.000

109.510.000 0 0 250.000.000 (140.490.000)

624.837.575.000

627.050.700.000

2.213.125.000

10

1.2.

Penerimaan Lain-lain a. Radio Daerah Kabupaten Lebak b BPN c Aspal Mixing Plant (AMP). d Penerimaan Lainnya Dana Perimbangan


IV-5

1. 1.2.1 1

2. 3. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak

4. 27.860.575.000

5. 30.793.700.000

2.933.125.000

Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 64,8 % Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 dari Pusat BPHTB 4 BPHTB (64%) 5 BPHTB dari Pusat 6 Bagi Hasil Pajak Penghasilan 7 (PPh.21)

27.173.575.000 15.366.575.000

30.017.700.000 17.500.000.000

2.844.125.000 2.133.425.000

0

0

0

0

0

0

4.700.000.000 0 0

4.700.000.000 0 0

0 0 0

7.107.000.000

7.817.700.000

710.700.000

687.000.000

776.000.000

89.000.000

0

0

88.500.000

88.500.000

18.500.000 0

18.500.000 0

375.000.000

375.000.000

0

0

150.000.000

225.000.000

55.000.000

69.000.000

0

0

0

0

507.640.000.000

520.000.000.000

12.360.000.000

55.467.000.000 0

40.000.000.000 0

(15.467.000.000) 0

55.467.000.000

40.000.000.000

33.870.000.000

36.257.000.000

13.870.000.000 2.840.000.000 0 3.500.000.000

16.257.000.000 3.295.000.000 0 3.675.000.000

0

0

7.500.000.000

9.250.000.000

30.000.000

37.000.000

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan 1 (IHPH) Provisi Sumber Daya Hutan 2 (PSDH) 3 Iuran Tetap / Landrent 4 Iuran Eksplorasi

2

5 6 7 8 9 10 01.2.2 1.2.3

Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) Iuran Kuasa Usaha Pertambangan Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan Pungutan dari Hasil Pertambangan/Minyak Bumi Penerimaan dari sektor Pertambangan Gas Alam Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus 1 Dana Alokasi Khusus Reboisasi Dana Alokasi Khusus Non 2 Reboisasi Dana Alokasi Khusus Bidang 3 ……….

4

-

Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.Dari Propinsi Bagi Hasil Pajak Propinsi 1 Pajak Kendaraan Bermotor 2 Pajak Kendaraan Diatas Air 3 BBNKB Bea Balik Nama / Kendaraan 4 Diatas Air 5 PBBKB Pajak Pengambilan & Pemanfaatan 6 ABT/APT


0 0 0 0

0 0 75.000.000 14.000.000 0 0

(15.467.000.000)

2.387.000.000 2.387.000.000 455.000.000 0 175.000.000 0 1.750.000.000 7.000.000

IV-6

1. -

1,3

2. 3. Bantuan Keuangan dari Propinsi Bantuan Keuangan untuk 1 Kabupaten 2 Bantuan Keuangan untuk Desa Lain-lain Pendapatan Yang Syah Bantuan Dana 1 Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah 2 Bantuan Dana Penyeimbang Gaji 3 Dana Darurat Penanggulangan Korban/Kerusakan 4 Akibat Bencana Alam Penanggulangan Korban/Kerusakan 5 Akibat Bencana Sosial Dana Hibah dari World Bank 6 (P2TPD) JUMLAH SELURUHNYA …………………..

4. 20.000.000.000

5. 20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

664.871.242.000

670.279.284.700

0

0 0 0 0

0 0 0 5.408.042.700

Sumber : BPKAD Kab. Lebak Tahun 2007

4.3.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan

prestasi

kerja

setiap

SKPD

dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran ke dalam kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun

2008 diupayakan

dengan mengatur pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, aspiratif dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi : a. Pencapaian target rencana strategis pada 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan, terutama di bidang sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan; b. Penjagaan kemungkinan penuntasan program ketenagalistrikan bagi desa yang belum menerima fasilitas PLN dan kemungkinan perluasan jaringan; c. Peningkatan jumlah sasaran dan biaya untuk mendukung hot mix masuk desa (HMD) terhadap ruas-ruas jalan poros desa yang telah memenuhi kriteria teknis dan populasi; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-7

d. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang produktivitas perekonomian daerah guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat; e. Pengembangan ekonomi local berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kelautan); f. Persiapan secara bertahap guna menjadi tuan rumah PORPROV III Banten; g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat pada jenjang Kabupaten, kecamatan dan desa; h. Persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis, jujur dan adil.

Mencermati kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, akan berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan upaya pembiayaan sebagai berikut : a. Mendayagunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; b. Melakukan penjualan asset daerah dan atau kekayaan daerah yang

dipisahkan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan. c. Melakukan pinjaman daerah yang terukur dalam masa bakti Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.3.3 PROSEDUR PENETAPAN PAGU INDIKATIF ANGGARAN Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengerahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan. Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi kemampuan sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-8

Oleh karena itu pemilihan prioritas aktivitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang system dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Gambaran interaksi kebijakan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya keuangan daerah, disajikan dalam gambar berikut :

ISU PEMBANGUNAN DAERAH

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DAERAH

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

 TUJUAN

PROGRAM

 SASARAN

 Definisi Tujuan dan Sasaran Program;

PROGRAM

PERENCANAAN

KEGIATAN

 MASUKAN  KELUARAN  HASIL

ASUMSI IMPLEMENTASI

KEGIATAN

 Definisi Kegiatan terhadap Sasaran Program;  Definisi alokasi Program dan Kegiatan, untuk setiap Sumber Dana

Gambar 4.1 : Interaksi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan jangka menengah yang telah disusun. Domain pokok kebijakan tahunan secara prinsip memiliki korelasi, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya target kebijakan jangka menengah, walaupun pada beberapa hal akan dijumpai kebijakan yang bersifat spesifik untuk dilaksanakan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

IV-9

Oleh karenanya posisi kebijakan tahunan dalam interaksi kebijakan jangka menengah, hendaknya memiliki kriteria yang jelas dan tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan jangka menengahnya.

Strategi kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan,

akan berkonsekuensi pada

kebutuhan sumber daya keuangan, meliputi : APBN / PHLN, APBD dan dana-dana lainnya. Berkenaan dengan adanya kebutuhan akan anggaran dalam implementasi kebijakan, serta terjadinya diversifikasi sumber

dana

tersedia

namun

memiliki

keterbatasan,

maka

penetapan pagu indikatif menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Pagu indikatif anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi

kebijakan

(baik

program

maupun

kegiatan)

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan dalam penyusunan pagu anggaran indikatif tersebut adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi isu strategisnya.

Dalam penetapan pagu anggaran indikatif, yang perlu diperhatikan adalah kejelasan definisi struktur baik program maupun kegiatan

yang

akan

dilaksanakan.

Hal

ini

dilakukan

untuk

memberikan kejelasan posisi relatif kegiatan terhadap program, melalui tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Pemilihan yang jelas antara program dan kegiatan, berdasarkan definisi komposisi sasaran dalam program, serta kegiatan dalam setiap sasaran, akan memberikan informasi berkenaan dengan bobot pagu yang semestinya disusun.


IV-10

Kebijakan Jangka Menengah

Kebijakan Tahunan Sumber Dana

PROGRAM

PROGRAM APBN/BLN

VISI

MISI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

Kegiatan

APBD

Kegiatan DANA LAINNYA

PROGRAM

2004

2005

2006

PROGRAM

2007

2008

Gambar 4.2 : Sumber Dana Dalam Kebijakan Tahunan Daerah


IV-11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Recommend Documents