BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 111 -

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2015 Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015 harus sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. RKP pusat tahun 2015 mengambil tema pembangunan “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.”. Unsur-unsur pokok dalam tema RKP 2015, meliputi hal sebagai berikut : 1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap). 3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek. Tema tersebut dijabarkan kedalam 9 prioritas nasional. Prioritas nasional dan isu strategis tahun 2015 mencakup 9 prioritas yaitu: 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Politik 7. Pertahanan dan Keamanan 8. Hukum dan Aparatur 9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Selanjutnya, prioritas nasional tersebut dijabarkan kembali dalam prioritas dan isu strategis RKP 2015 sebagai berikut :

- 112 -

Tabel 4.1 Prioritas dan Isu Strategis RKP 2015 PRIORITAS

ISU STRATEGIS Reformasi Pembangunan Kesehatan  Penguatan Sistem Jaringan Sosial Nasional (Demand dan Supply)  Penurunan AngkaKematian Ibu dan Bayi

PRIORITAS 1 : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pengendalian Jumlah Penduduk Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Reformasi Pembangunan Pendidikan Transformasi Struktur Industri dalam arti luas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

PRIORITAS 2 : Ekonomi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi Penguatan Konektivitas Nasional  Keseimbangan Pembangunan antar wilayah  Pendorong pertumbuhan ekonomi  Pembangunan transportasi masal perkotaan

PRIORITAS 3 : Sarana dan Prasarana

Peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar  Peningkatan Rasio Elektrisasi Nasional  Peningkatan akses air minum dan sanitasi  Penataan perumahan/pemukiman Peningkatan ketahanan air Perkuatan Ketahanan Pangan

PRIORITAS 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Ketahanan Energi Percepatan pembangunan kelautan Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

PRIORITAS 5 : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

PRIORITAS 6 : Politik

Konsolidasi Demokrasi Politik

PRIORITAS 7 : Pertahanan dan Keamanan

PRIORITAS 8 : Hukum dan Aparatur

Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Keamanan Pertahanan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

PRIORITAS 9 : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Pengelolaan Risiko Bencana Sinergi Pembangunan Perdesaan

- 113 -

4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2015 Sejalan pembangunan

dengan

tema

Provinsi

pembangunan

Jawa

Timur

Tahun

pemerintah 2015

pusat,

adalah

kebijakan

“Penguatan

Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri HuluHilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur” yang dijabarkan ke dalam unsur pokok tema yaitu: Kemandirian Ekonomi a. Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi; b. Penguatan Daya Saing Daerah baik Sumber Daya Manusia maupun Produk Daerah; c.

Peningkatan Perdagangan LN (Export) dan Surplus Neraca Perdagangan DN.

Pembangunan Industri Hulu-Hilir a. Pengembangan Industri Dasar (Smelter, Aromatik , Kimia )  Penguatan Struktur Industri; b. Pengembangan hilirisasi industri; c.

Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik

 pengganti/substitusi

impor. Pembangunan Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM a. Peningkatan produktivitas pertanian  meningkatkan NTP; b. Pengembangan

Agroindustri

diarahkan

pada

sentra-sentra

produksi

pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian. Pembangunan Infrastruktur a. Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi  keberpihakan pada kekuatan ekonomi domestik; b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar wilayah; c.

Infrastruktur Keuangan  meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui Bank Umum, Bank UMKM (penambahan penyertaan modal) dan BPR Kab/Kota. Dalam

mendukung

pencapaian

RKP

Tahun

2015,

maka

sasaran

pembangunan difokuskan dalam beberapa bidang sebagai berikut. 1. Pembangunan Ekonomi a. Perkuatan Kemandirian Pangan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Bahan Makan;

- 114 -

2) Pengembangan Karang Kitri (200 lokasi di 38 Kab/kota) dan KRPL 114 unit; 3) Swasembada Daging; 4) Peningkatan Luas Lahan Pertanian. b. Pemberdayaan

5.000

Lembaga

Ekonomi

Perempuan

(fungsional/

non struktural) dan Kompontren, LMDH serta Kopkar. c.

Pengembangan Agroindustri dan Industrialisasi, dengan kebijakan sebagai berikut : 1) Pembangunan Agroindustri di Sentra ON FARM/Produsen 2) Pembangunan Industri Smelter (direncanakan 5 Smelter) 3) 1.200 WUB dan 60 kelompok IKM

d. Penguatan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang bertujuan untuk : 1) Solusi terhadap kontraksi ekonomi global (yang berdampak pada menurunnya ekspor); 2) Membangun jejaring kerja dengan 26 Provinsi di Indonesia (dapat meminimalkan impor bahan baku, penolong dan barang jadi). e. Kemitraan PMA dan PMD, mendorong PMA untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal dalam rangka mendukung pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. 2. Pembangunan Infrastruktur Jalan a. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan; b. Pembangunan JLS. 3. Pembangunan Transportasi Perhubungan a. Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan; b. Pembangunan & Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian; c.

Dukungan Sarana Prasarana Transportasi.

4. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air a. Pembangunan Gully Plug; b. Pendayagunaan Sumberdaya Air, kegiatan prioritas: Pembangunan Embung Geomembran; c.

Pengendalian Daya Rusak Air, Kegiatan Prioritas : Pembebasan lahan dan penyusunan DED, AMDAL Floodway Plangwot.

5. Pembangunan Prasarana Keciptakaryaan a. Pembangunan Rusun Sewa di Kelurahan Gununganyar Tambak Kec. Gununganyar Kota Surabaya sebanyak 4 TB; b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTKANTOR LINGKUNGAN HIDUP) sebanyak 20.000 unit; c.

Bantuan Stimulan PSU untuk 10 Kawasan Perumahan dan Permukiman;

- 115 -

d. Pengembangan Teknologi Tepat Guna; e. Pengelolaan Air Minum; f.

Pengelolaan Sanitasi. Selain sasaran pembangunan, penyusununan perencanaan pembangunan

Provinsi Jawa Timur juga memiliki prioritas yang difokuskan pada beberapa bidang, antara lain sebagai berikut : 1. Pembangunan Pendidikan meliputi : a.

Mendukung Wajib Belajar 12 Tahun;

b.

Mengembangkan SMK dengan Community College, Pendidikan Vokasi Berkelanjutan dan Akademi Komunitas;

c.

Pengembangan SMK Mini.

2. Pembangunan Kesehatan meliputi : a.

Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes;

b.

Peningkatan Kapasitas Posyandu;

c.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (UKBM);

d.

Meningkatkan Pencapaian Universal Child Immunization (UCI).

3. Penurunan Kemiskinan 4. Pembangunan

Ketenaga

Kerjaan,

dengan

kebijakan

sebagai

berikut : a.

Memperluas lapangan kerja;

b.

Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM;

c.

Afiliasi SMK Mini dengan SMK  Tenaga Kerja Terakreditasi;

d.

Penempatan dan perluasan kerja sektor formal dan informal, termasuk penciptaan wirausaha baru;

e.

Memperbanyak Balai Latihan Kerja Berstandar Internasional;

f.

Membangun sistem jaringan informasi ketenagakerjaan;

g.

Kemitraan strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Perusahaan;

h.

Program Magang bagi peserta di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk magang di perusahaan.

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan beberapa kebijakan sebagai berikut : a.

Pada Aspek Regulasi : Penyusunan Perda/Pergub tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM, SOP dan SPP);

b.

Pada

Aspek

Sumberdaya

Manusia

:

Diklat

Aparatur

untuk

meningkatkan Profesionalisme  Peningkatan Produktivitas SDM;

- 116 -

c.

Pada Aspek Teknologi Informasi : Penerapan e-Goverment mulai aspek Perencaan s/d Pengawasan (online dengan BPK) untuk efisiensi Kerja, termasuk e – PROCUREMENT melalui UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;

d.

Pada Aspek Kontrol : Pelibatan Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam Aspek Pengawasan.

4.3.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2015 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun, maka tema pembangunan dalam Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Kota

Madiun

Tahun

2015

adalah

“Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Kota Madiun”. Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2015 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut: a. Peningkatan Kualitas Pendidikan; b. Peningkatan Derajat Kesehatan; c. Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi, Penguatan Lembaga Ekonomi serta Pemberdayaan Masyarakat; d. Penurunan Angka Kemiskinan; e. Peningkatan Pelayanan Publik; f. Peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 4.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2015 Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada RPJP 2005-2025. Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada

saat

pemilihan

kepala

daerah.

Hubungan

visi/misi

dan

tujuan/sasaran dalam RPJMD 2014–2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

- 117 -

Tabel 4. 2. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera MISI

TUJUAN

SASARAN

Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat

Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan

a. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah b. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan professional

a. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah; b. Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa. a. Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program b. Tersedianya data base dan dokumen statistik daerah a. Meningkatnya Pengelolaan arsip Pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal a. Meningkatnya administratsi kependudukan dan catatan sipil secara terintegrasi a. Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana b. meningkatnya fasilitasi partai politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat; b. meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan, telekomunikasi dan informasi c. Meningkatnya infrastruktur ekonomi masyarakat d. Meningkatknya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup a. Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan pemerataan kesejahteraan rakyat

Meningkatkan efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Pengelolaan arsip Pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal Meningkatkan administratsi kependudukan dan catatan sipil secara terintegrasi Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar Masyarakat

Meningkatkan memeratakan kesejahteraan masyarakat

dan tingkat

Meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan

a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan

- 118 -

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera MISI

TUJUAN

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencanan Meningkatkan Daya Saing Tenagakerja

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebudayaan dan peningkatan peran pemuda serta olah raga Meningkatkan kontribusi koperasi, UMKM, Perdagangan, Pariwisata dan perindustrian secara berkelanjutan Meningkatkan ketahanan pangan daerah

SASARAN b. Meningkatnya masyarakat a. meningkatnya masyarakat

minat

membaca

derajat

kesehatan

a. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencana a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Daya Saing Tenagakerja

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebudayaan dan peningkatan peran pemuda serta olah raga a. Meningkatnya kontribusi koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata dan perindustrian

a. Meningkatnya daerah

ketahanan

pangan

Tabel di atas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi Kepala Daerah Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera yang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu: 1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat; 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik; 4. Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Guna mengoperasionalkan misi-misi tersebut di atas dibutuhkan arah

misi

atau

orientasi

pembangunan,

sehingga

setiap

langkah

pembangunan menjadi jelas tujuan dan sasarannya. Adapun kebijakan umum pembangunan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: Rumusan kebijakan umum urusan Wajib, terdiri dari : 1. Pendidikan a. peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Percepatan Pencapaian SPM dan Standar Nasional; b. peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, diseluruh jejang pendidikan; c.

meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal lainnya;

- 119 -

d. meningkatkan kependidikan

kompetensi serta

tenaga

pendidik,

mengoptimalkan

kualitas

dan

tenaga

dan

jaringan

kerjasama; e. mengoptimalkan pencapaian

program-program

target

program

rutin

prioritas

dalam

menunjang

pembangunan

jangka

menengah. 2. Kesehatan a. meningkatan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan; b. meningkatkan

kualitas

tenaga

kesehatan

SDM

untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; c.

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu;

d. meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang; e. meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder dan pencegahan

tersier

penyakit-penyakit

menular

terutama

HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC, Diare, dan penyakit menular lainnya; f.

meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan;

g. meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan; h. peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan. 3. Lingkungan Hidup a. mengoptimalisasikan

potensi,

keselarasan/pelestarian

tatanan

lingkungan hidup; b. pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; c.

pengembangan

kebijakan

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan. d. peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup; e. peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair. 4. Pekerjaaan Umum a. meningkatkan dan mengembangan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan dan jembatan kabupaten dan perdesaan untuk menunjang distribusi barang/jasa ke dan dari pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi);

pusat

- 120 -

b. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat; c.

mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat;

d. mengembangkan dan meningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. 5. Penataan ruang a. menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya; b. penyesuaian

tata

ruang

dengan

menetapkan

dan

mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. c.

mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, guna memayungi kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

6. Perencanaan Pembangunan a. peningkatan kualitas data dan informasi serta melakukan kajian untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas; b. pengembangan data dan informasi; c.

penguatan data dan informasi bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

7. Perumahan mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Madiun serta tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 8. Pemuda dan Olah Raga a. meningkatkan pembinaan olahraga kalangan pemasyarakatan dan kepemudaan; b. peningkatan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; dan c.

mengoptimalkan

program-program

rutin

dalam

menunjang

pencapaian target program prioroitas pembangunan jangka menengah. 9. Urusan Penanaman Modal menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor.

- 121 -

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif; b. meningkatkan kapasitas SDM yang unggul. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil penataan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal. 12. Ketenagakerjaan a. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. b. menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. 13. Ketahanan Pangan meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

petani

dalam

upaya

meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kota Madiun. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. melaksanakan

upaya-upaya

advokasi

untuk

mengurangi

diskriminasi dan penguatan kelembagaan; b. meningkatkan perlindungan dan kualitas perempuan agar dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya; dan c. meningkatkan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai tindak kekerasan. 15. Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera a. meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dalam upaya menekan laju perkembangan penduduk serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. b. meningkatkan current use (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi). c.

peningkatan kapasitas kelembagaan Keluarga Berencana di seluruh kecamatan se-Kota Madiun.

16. Perhubungan a. pengembangan

dan

transportasi masyarakat;

peningkatkan

sarana

dan

prasarana

- 122 -

b. peningkatan dan pengembangkan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan kaki dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas; c.

revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;

d. pembangunan

dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun serta menjaga konektivitas wilayah. 17. Komunikasi dan Informatika a. mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis

teknologi

meningkatkan

informasi/komputerisasi

efektivitas

dan

efisiensi

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan. b. meningkatkan

dan

mengembangkan

kualitas

komunikasi,

informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka menginformasi berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 18. Pertanahan peningkatan dan pengembangan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik

melalui

pendidikan

politik

yang

teratur

dan

berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik. b. mengurangi semaksimal mungkin terjadinya friksi dan konflik baik antar agama, antar golongan, dan antar ras/suku; c.

meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka menciptakan tertib hukum;

20. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 123 -

b. mendorong tercipta partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah c. peningkatan Kapasitas SDM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun; d. pengembangan sistem informasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan; e. peningkatan

dan

pengembangan

penataan

ketetalaksanaan

perangkat daerah; f.

memantapkan

pelaksanaan

otonomi

daerah,

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat g. pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah; h. peningkatan dan pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur; i.

peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

j.

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah bagi penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Madiun.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa a. meningkatkan

dan

memperkuat

kelembagaan

ekonomi

masyarakat di setiap kelurahan; b. meningkatkan peran serta masyarakat diseluruh kelurahan dalam penyelengaraan pembangunan diberbagai bidang. 22. Sosial a. penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk umum; dan c. melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah sosial. 23. Kebudayaan memperkuat mengusung

kelembagaan dan

mengawal

tradisional pelestarian

kemasyarakatan dan

guna

pengembangan

kebudayaan. 24. Statistik meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 124 -

25. Kearsipan meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas tenaga dan sarana serta prasarana kearsipan modern yang berbasis Informasi Tehnologi (IT); 26. Perpustakaan peningkatkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan pelajar/mahasiswa. Rumusan kebijakan umum urusan pilihan, terdiri dari : 1. Pertanian a. pencegahan dan penanggulanan penyakit ternak dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; b. peningkatan

peran

sektor

pertanian

dalam

memperkokoh

ketahanan pangan; c. mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan.; d. meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi. 2. Kehutanan peningkatan kualitas perencanaan Kehutanan yang berkelanjutan. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral peningkatan pembinaan dan pengawasan di bidang Energi dan Sumber daya Mineral; 4. Pariwisata pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 5. Perindustrian a. mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing; b. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri. 6. Perdagangan a. peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal; b. peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. 7. Ketransmigrasian peningkatan

dan

ketransmigrasian.

pengembangan

kualitas

layanan

bidang

- 125 -

8. Kelautan dan Perikanan peningkatan Budidaya Perikanan. Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. 4.3.2. Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2015 Prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program

pembangunan

daerah

(RPJMD)

tahun

rencana.

Prioritas

pembangunan sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan memiliki keterhubungan satu sama lain. Keterkaitannya dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 4. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun Rencana Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) (RPJMD) Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Peningkatan Kualitas Pendidikan pendidikan pada semua jenjang pendidikan Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat Meningkatkan kontribusi koperasi, UMKM, Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Perdagangan, Pariwisata dan perindustrian Peningkatan Investasi, Penguatan Lembaga secara berkelanjutan Ekonomi serta Pemberdayaan Masyarakat. Meningkatkan penanganan penyandang Penurunan Angka Kemiskinan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencanan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Peningkatan Pelayanan Publik dasar Masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Peningkatan infrastruktur kota untuk dasar Masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan hidup

No 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah diatas dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut ini. Tabel 4. 4 Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun 2015 Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Tahun 2015

SKPD Penanggung Jawab

1

2

3

4

5

1 1

A 1

xx

Pendidikan

1 1

1

Urusan Wajib

2 1

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

4

5

100,3

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- 126 -


Kode 1 1

1

1

1

2 1

1

16

17


4

5

107

Angka Partisipasi Kasar SD/MI

110


103

Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Angka partisipasi murni SD/MI Angka partisipasi murni SMP/MTs Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Angka partisipasi sekolah Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka Melek Huruf

1

1

1

18

Program Pendidikan Non Formal

1

1

1

19

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.

1

1

1

20

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

1 1

2 2

xx 3

15

1

2

3

18

1

2

4

19

1

2

4

20

1

2

4

21

1

2

4

24

1

2

4

25


Angka partisipasi sekolah

Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3

Target Tahun 2015

Kesehatan Program Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Penyehatan Lingkungan Program Pengendalian Penyakit Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan

104 96 1 : 38

1:14 1:36 100 160 102,55 1 : 48

1:13 1:35 100

96

10,59

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

83

Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

0,2

0

122

34

Prosentase Rumah Sehat

80

SOP Pelayanan

0

IKM bidang Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kota Madiun Prosentase penduduk yang memiliki Jaminan pelayanan kesehatan Pra-bayar

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

100

jenis obat tersedia

Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk


100 0,0288

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

81

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

64%

DINAS KESEHATAN

- 127 -


Kode 1

2

1

2

3

27

1

2

3

29

1

2

3

31

1

2

3

32

1

2

3

33

1

2

3

34

1

2

3

35

1

2

3

36

1 1

3 3

xx 5

15

1

1

3

3

5

5

16

17

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan Program Kesehatan Ibu Program Kesehatan Bayi dan Balita Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dan Minuman Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong;

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3

Target Tahun 2015


4

5

Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS Puskesmas berstandar ISO

65,34%

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka Kelangsungan Hidup bayi Prosentase sasaran yang diperiksa kesehatan

8,75

1

69 992,9 75,00%

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Jumlah Puskesmas PONED

-

DINAS KESEHATAN

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk

0,14

DINAS KESEHATAN

Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4 Rasio Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Jumlah ruas jalan

88,15

DINAS PEKERJAAN UMUM

18,99 62


7 100 87,54

1

3

5

18

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1

3

5

19

Persentase Software

1

3

5

21

1

3

5

22

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir.

1

3

5

24

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi

1 1

4 4

xx 5

15

Perumahan Program lingkungan sehat perumahan;

Rasio rumah layak huni

93 95

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

65

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah kawasan

1

4

8

17

1 1

5 5

xx 6

15

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1

5

5

16

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang

1

5

5

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketaatan terhadap RTRW

5


5

98%

1

100%

100

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

- 128 -

Kode 1 1 1

1

6 6

6

xx 6

6

15

16



Target Tahun 2015


2

3

4

5

Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA

100

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data dan informasi;

Program perencanaan pembangunan daerah

ada

ya

30

ada

100 100

1

6

6

17

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1

6

6

18

Program perencanaan pembangunan sosial budaya;

Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA

100

1

6

6

19

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA

100

1

6

6

20

Program Pengembangan Kajian/Penelitian

Jumlah kegiatan

19

1 1

7 7

xx 7

15

Jumlah terminal

3

Angkutan darat

325 146

Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

100

1

7

7

16

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

Jumlah Pemasangan ramburambu

1

7

7

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah arus penumpang angkutan

1

7

xx

18

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas.

Rasio ijin trayek

0,03

1

7

7

19

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kepemilikan kir angkutan umum

6.083

Jumlah uji kir angkutan umum

6.083

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.987.264

Lama pengujian kelayakan angkutan umum

25 menit

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,402777778

50

1 1

8 8

xx 8

15

1

8

9

16

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah Titik Pantau yang diawasai

1

8

9

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah Unit


30 Unit

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN/ KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP/DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

- 129 -


Kode 1

2

1

8

9

18

1

8

9

19

1 1

9 9

xx 32

1

1

10

xx

1

10

10

15

1

11

xx

1

11

35

15

1

11

35

16

1

11

35

1

11

35

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan


Target Tahun 2015 4

5

50 Sekolah Adiwiyata

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

16,70%

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

10

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk Ketersedian data base kependudukan skala kota

98

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah Sekolah Adiwiyata

Cakupan luas RTH

95 63 960 92

Partisipasi angkatan kerja perempuan

76,14

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

80,01

17

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

10,23

18

Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan dan anak

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

0,05

Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dati tindakan kekerasan

100

Cakupan peserta KB aktif

73

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana


1

12

xx

1

12

35

15

1

12

35

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)

Jumlah kelompok

6

1

12

35

17

Program pelayanan kontrasepsi

Rasio akseptor KB

11,5

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

- 130 -


Kode 1

2


Target Tahun 2015


4

5

1

12

35

18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

Jumlah pembinaan

18

1

12

35

20

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

Jumlah kegiatan

5

1

12

35

21

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

18

1

12

35

22

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,97

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

1

13

xx

1

13

11

15

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainya

Jumlah penerima bantuan

1600

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1

13

34

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

14

1

13

11

17

Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

824

1

13

11

18

Program Pelayanan PMKS

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1600

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1

14

xx

1

14

11

Sosial

Ketenagakerjaan 15

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

80 67

1

14

11

16

Program peningkatan kesempatan kerja

Rasio ketergantungan

43,15

1

14

11

17

Program perlindungan dan pengembangan Kelembagaan ketenagakerjaan

Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Rasio lulusan S1/S2/S3 Tingkat pengangguran terbuka

1500

1

14

11

18

1

14

11

19

1

14

11

20

1

15

xx

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

100


DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

83 9,58 6.33

Jumlah kegiatan

1

Jumlah kegiatan

4

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

- 131 -


Kode 1 1

1

15

15


2 37

37

15

16

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

3

15

37

17

1 1

16 16

xx 34

15

1

16

34

16

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

Penanaman Modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

4

5

871

Jumlah wirausaha

300

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

Prosentase koperasi aktif

291

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

68

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

3

Jumlah gedung kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

2 12

Jumlah grup kesenian

4

Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

Jumlah kegiatan kepemudaan

1

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raga

1 1

xx 1

15

Kebudayaan Pengembangan Nilai Budaya

1

17

1

16

Pengelolaan Kekayaan Budaya

20

17

1 1

18 18

xx 34

15

1

18

20

17

22.648

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

17 17

17

60

593

1 1

1

Usaha mikro dan kecil

97,89

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Jumlah perda yang mendukung iklim investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; .

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Jumlah UKM

Jumlah Koperasi

1

Target Tahun 2015

1

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

31

3

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA/BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN/DINA S PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN / BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

- 132 -


Kode 1 1

18

2 1

1

19

xx

1

19

12

18

15

1

19

13

16

1

19

12

17

1

19

12

18

1

19

20

19

Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Angka kriminalitas Jumlah demonstrasi jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan

4

21

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

1

20

28

16

1

20

26

17

1

20

20

19

19

18

19

89,34

2

27

15

37,39

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah kegiatan

19

17

45,25

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

20

12

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN/SAT UAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

5 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

150

20

xx

4 14 11

jumlah organisasi kemasyarakatan

12

20

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota persentase Penegakan Perda


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

19

1

3 Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

Target Tahun 2015

97,45%

1

1


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.0005.000 liter pada WMK

66 14 10

48,55 100

5,46

100

Persentase Perda yang disahkan tepat waktu

100

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah rapat

37

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pengesahan Perda APBD tepat waktu (Desember Tahun ke n-1) Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu Persentase temuan audit yang ditindak lanjuti Persentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya kategori baik Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Bersertifikat

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

WTP ya

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

100

100

INSPEKTORAT

10%

55

INSPEKTORAT

- 133 -


Kode 1

2



4

5

1

20

30

20

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ketersediaan Sistem informasi menajemen pemerintahan daerah

53

1

20

32

21

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan

3

1

20

29

22

20

32

23

Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK

100

1

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

1

20

24

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Persentase Aparatur yang Lulus Diklat

71

1

20

25

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai

0,3

Persentase Penataan Pegawai Sesuai Kompetensi Jumlah aset

80

23

23

3

Target Tahun 2015

96

1

20

26

26

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

804105

1

20

18

27

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu

ya

1

20

20

28

Optimalisasi Pemungutan PBB

10,5

1

20

24

29

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Persentase peningkatan PAD Lama proses perijinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah pedoman dan prosedur kerja ketatalaksanaan

5H Ada

20

29

30

Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

1

20

23

31

Persentase penyeleseaian admnistrasi kepegawaian

85

1

20

30

32

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Penyusunan Analisa, Kompetensi dan Evaluasi Jabatan

Jumlah Dokumen

55

1

20

33

Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prosentase Capaian Reformasi Birokrasi

20

1

20

32

34

Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah dokumen

4

1

20

30

37

Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah

Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD

1

20

30

38

Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Pemberdayaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam Pelaksanaan Tugas Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Persentase Penegakan Perda

1

1

20

20

30

30

39

40

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Terciptanya Lingkungan Masyarakat yang Aman dan Nyaman

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

12

1

30

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1

ada

97

1,8

47

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



- 134 -

Kode 1 1

1

1

20

20

20

30

30

30

41

42

43

1 1

21 21

xx 35

1

22

xx

1

22

35

15

1

22

35

16

1

22

20

1

22

1

15



Target Tahun 2015

2

3

4

5

6 kali


Program Pemeliharaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program Peningkatan Parrtisipasi Masyarakatdalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Jumlah Giat Patroli Wilayah Perhari Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) kota Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase capaian SPM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 85%

81,13 77

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

ada

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

LPM berprestasi

1

Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan

Jumlah LKK yang Sehat

26

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

PKK aktif

31

20

18

35

19

Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Posyandu Balita

81

22

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN/ KECAMATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN/ KECAMATAN KECAMATAN

1 1

23 23

xx 6

15

1 1

24 24

xx 2

16

1

24

2

17

1

24

2

18

1 1

25 25

xx 31

15

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Statistik Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Informasi dan Komunikasi Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa

Regulasi ketahanan pangan


270

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia

3


Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah sasaran

50

PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Jumlah kegiatan emeliharaan

Persentase SKPD yang menyampaikan Informasi Publik Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal

200

2

100

14 9

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 135 -


Kode 1

2


Target Tahun 2015 4

5

0,11 0,0006

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

25

7

16

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi, Informasi

Jumlah jaringan komunikasi Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk

1

25

7

17

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi, Komunikasi

Jumlah peserta

10

1

25

31

18

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo per tahun

ada

Jumlah pengunjung perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

4000

1 1

26 26

xx 2

15

Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan


1

14.500

PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH/ DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah Urusan Wajib 2

B

2 2

1 1

xx 36

15

2

1

36

16

2

1

36

17

2

1

36

18

2

1

36

19

2

1

36

20

2

1

36

21

2

1

36

22

2

2

xx

2 2

2 2

36 36

2

3

xx

2

3

37

2

4

xx

2

4

37

15

2

4

37

2

4

2 2 2

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program pencegahan dan penanggulanan penyakit ternak Program Peningkatan produksi pertanian/Perkebunan

Cakupan bina kelompok petani Jumlah produk

100

DINAS PERTANIAN

5

DINAS PERTANIAN

Jumlah kelompok petani

8

DINAS PERTANIAN

304

DINAS PERTANIAN

7,1

DINAS PERTANIAN

625

DINAS PERTANIAN

11

DINAS PERTANIAN

Jumlah teknologi

4

DINAS PERTANIAN

Luas Area Lahan Kritis Jumlah industri

9 8

DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN

Intensitas tera timbangan

2

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Jml pelaksanaan

5

16

Program pengembangan destinasi pariwisata

Kunjungan wisata

472.484

37

17

Program pengembangan kemitraan

Jml pelaksanaan

5

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

5 5

xx 36

15

6

xx

15 16

15

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

jumlah populasi ternak (sapi potong) Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar jumlah hewan ternak (sapi) yang dipotong per tahun Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)

Pariwisata

Kelautan Dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Perdagangan

Produksi perikanan Konsumsi Ikan

105 ton 14,2

DINAS PERTANIAN

- 136 -


Kode 1

2


Target Tahun 2015 4

5

148.335.860.000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

2

6

37

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

omset pasar tradisional

2

6

37

16

Program Peningkatan dan Pengembangan Export

Jumlah pameran

1

2

6

37

17

Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

Jenis dan jumlah bank dan cabang jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas dan jumlah restoran jumlah penginapan/hotel Rasio ketersediaan daya listrik Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp Cakupan bina kelompok pedagangan/usaha informal

18

2

6

37

18

Program Pembinaan PKL dan Asongan

2

6

34

19

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

2 2

7 7

xx 37

15

2

7

37

16

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2

7

37

17

Program Pengembangan Industri

2

7

37

18

Program Pengembangan IKM

2 2

8 8

xx 11

15

Jumlah kegiatan

perindustrian Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi


8 14 32 89,6 90 32

6

10

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

Pertumbuhan industri

6

Cakupan bina kelompok pengrajin

6

Ketransmigrasian Program Ketransmigrasian

Jumlah sosialisasi

1


Jumlah Urusan Pilihan Total Jumlah Urusan Wajib, Pilihan dan Belanja Langsung Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran

100%

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

0

0

1

1

0

0

1

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100%

0

0

1

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

100%

- 137 -


Kode 1

2



4

5

0

0

1

4

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik

100%

0

0

2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

0

0

2

2


100%

0

0

2

3

0

0

2

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

100%

0

0

3

1

0

0

3

2

0

0

3

3

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

100%

DINAS KESEHATAN

0

0

3

4

100%

DINAS KESEHATAN

0

0

4

1

100%

0

0

4

2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

0

0

4

3


100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

0

0

5

1


100%

0

0

5

2


100%

0

0

5

3

0

0

5

4



DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

0

0

6

1


Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran

0

0

6

3


100%

0

0

6

4



100%

0

0

7

1



100%

0

0

7

2



100%

0

0

7

3



100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Target Tahun 2015

100%

100% 100%

100%

100%

100%

PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 138 -


Kode 1

2



4

5

0

0

7

4



100%

0

0

8

1



100%

0

0

8

2


100%

0

0

8

3

0

0

8

4



DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

100%

0

0

9

1



0

0

9

2


100%

0

0

9

3

0

0

9

4



100%

0

0

10

1



0

0

10

2



100%

0

0

10

3


100%

0

0

10

4



100%

0

0

11

1



100%

0

0

11

2


100%

0

0

11

3

0

0

11

4



100%

0

0

12

1



0

0

12

2


100%

0

0

12

3

0

0

12

4



100%

0

0

13

1

0

0

13

2

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Target Tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 139 -


Kode 1

2



4

5


100%



100%


100%



100%



100%


100%

1



100%

18

2


100%

0

18

3

0

0

18

4



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH

100%

0

0

19

1

0

0

19

2

0

0

19

3


0

0

19

4

0

0

20

1

0

0

20

2

0

0

20

3

0

0

20

4

0

0

20

1

0

0

20

2

0

0

20

3

0

0

20

4

0

0

20

1

0

0

20

2

0

0

13

3


0

0

13

4

0

0

17

1


0

0

17

2

0

0

17

3

0

0

17

4

0

0

18

0

0

0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Target Tahun 2015

100%

100%

DINAS PENDAPATAN DAERAH INSPEKTORAT

100%

INSPEKTORAT

100%

INSPEKTORAT


100%

INSPEKTORAT

100%

KECAMATAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO

100%

KECAMATAN KARTOHARJO


100%

KECAMATAN KARTOHARJO

100%

KECAMATAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO

100%

KECAMATAN MANGUHARJO

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100%

KECAMATAN MANGUHARJO

100%

KECAMATAN TAMAN KECAMATAN TAMAN

100%

100%

100%

- 140 -


Kode 1

2



4

5


100%

KECAMATAN TAMAN


100%

KECAMATAN TAMAN

100%


100%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


100%



100%



100%


100%

1



100%

26

2



100%

0

26

3


100%

0

0

26

4



100%

0

0

27

1



100%

0

0

27

2



100%

0

0

27

3


100%

0

0

27

4



100%

0

0

28

1



100%

0

0

28

2


100%

0

0

28

3



0

0

20

3


0

0

20

4

0

0

23

1


0

0

23

2


0

0

23

3

0

0

23

4


0

0

24

1


0

0

24

2

0

0

24

3

0

0

24

4

0

0

26

0

0

0

3

Target Tahun 2015

100%

100%

100%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

- 141 -


Kode 1

2



4

5

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

100%

100%

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

100%

BAGIAN HUKUM


100%

BAGIAN HUKUM

100%



100%



100%


100%

1



100%

31

2



100%

0

31

3


100%

0

0

31

4



100%

0

0

33

1



100%

0

0

33

2



100%

0

0

33

3



100%

0

0

33

4



100%

0

0

34

1



100%

0

0

34

3



100%

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

0

0

28

4


0

0

29

1

0

0

29

3

0

0

29

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

0

0

30

1


0

0

30

2

0

0

30

3

0

0

30

4

0

0

31

0

0

0

3

Target Tahun 2015

- 142 -


Kode 1

2



4

5

0

0

34

4



100%

0

0

35

1



100%

0

0

35

2



100%

0

0

35

3



100%

0

0

35

4



100%

0

0

36

1

0

36

2

100%

DINAS PERTANIAN

0

0

36

3

Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

100%

0


BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN

100%

DINAS PERTANIAN

0

0

36

4

100%

DINAS PERTANIAN

0

0

37

1



100%

0

0

37

2



100%

0

0

37

3



100%

0

0

37

4



100%

0

0

38

1

0

38

2

100%

DINAS PASAR

0

0

38

3

Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu

100%

0


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA DINAS PASAR

100%

DINAS PASAR

0

0

38

4


100%

DINAS PASAR



3

Target Tahun 2015

- 143 -


Kode 1

2


Target Tahun 2015


4

5

1

9

32

1



100%

1

9

32

2



100%

1

9

32

3



100%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents