BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab IV

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009–2014, evaluasi pembangunan tahun 2010 dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 yang merupakan tahun kedua sebelum berakhirnya masa RPJMD 2009- 2014, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 : "Terciptanya Kepemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut di atas melalui pelaksanaan Misi, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012

70


Bab IV

Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

Visi : Terciptanya Kepemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya Misi Pertama, Mendorong peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pemerintahan.

Terciptanya peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pemerintahan.

1. Peningkatan kualitas perencanaan; 2. Pengembangan sistem pelayanan publik; 3. Peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur; 4. Peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan dan asset; 5. Penataan organisasi dan tata kerja birokrasi daerah; 6. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintahan daerah.

Misi Kedua, Membangun struktur perekonomian yang makin maju dan mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal menuju pasar regional, nasional dan global.

Terwujudnya struktur perekonomian yang maju dan mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal menuju pasar regional, nasional dan global.

1. Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; 2. Peningkatan human resources (SDM) pelaku ekonomi; 3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan serta perwilayahan komoditas unggulan; 4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan daya saing usaha masyarakat; 5. Penguatan lembaga keuangan mikro, koperasi usaha kecil, menengah dan makro; 6. Optimalisasi pengelolaan pertambangan; 7. Pengembangan home industri, industri kecil dan menengah; 8. Optimalisasi promosi usaha dan penanaman modal daerah;


71


Bab IV

9. Pengembangan sarana dan prasarana balai latihan kerja; 10. Optimalisasi pengelolaan potensi kepariwisataan; 11. Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Misi Ketiga, Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Terlaksananya pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

1. Optimalisasi pengawasan tata ruang; 2. Pengendalian lingkungan hidup.

Misi Keempat, Meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial berdasarkan nilai agama dan budaya lokal.

Terciptanya peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial berdasarkan nilai agama dan budaya lokal.

1. Penguatan implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat; 2. Pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal; 3. Peningkatan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja; 4. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; 5. Peningkatan indeks pemberdayaan gender; 6. Peningkatan angka usia harapan hidup; 7. Penurunan prevalensi kurang gizi anak balita 8. Penurunan angka kematian anak dan ibu melahirkan; 9. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah; 10. Peningkatan kualitas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; 11. Peningkatan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, yatim piatu dan fakir miskin.


72


Misi Kelima, Mendorong peningkatan pembangunan demokrasi, kesadaran hukum dan HAM serta pendidikan politik.

Terciptanya peningkatan kualitas demokrasi, kesadaran hukum dan HAM serta pendidikan politik.

Bab IV

1. Peningkatan pemahaman dan penegakan hukum dan HAM; 2. Perwujudan kehidupan politik yang demokratis dan kondusif.

Kelima misi tersebut akan dicapai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, serta berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah, sebagai berikut:  Keterbukaan/akuntabilitas dapat ditemukan dalam falsafah jujur, terbuka; Matappa; membawa makna kehidupan kemasyarakatan dan penegakan hukum secara jujur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar, tunduk pada hukum, transparan dan bertanggung jawab.  Demokratis dapat dicermati melalui persatuan dan kesatuan dengan makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Adat lebih menentukan dari penguasa, bahkan rakyat lebih menentukan dari adat. Kekuasaan ditangan rakyat karena aturan ade’ yang dipatuhi bukan karena kehendak sang penguasa.  Profesionalisme dan kemandirian, ini adalah hakikat dari nilai-nilai lokal yang merupakan perwujudan dari budaya bahari. Berbasis pada nilai kerja keras yang bermakna bahwa pembangunan hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.  Kualitas manusia, nilai-nilai yang berkaitan dengan kualitas manusia sebagai modal dasar untuk pengembangan tatanan modern. Tekad bertindak menurut kesepakatan, dalam pengertian seseorang akan memiliki tekad keras yang bulat karena dalam dirinya sudah memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai sehingga bisa bertekad untuk mengemban amanah/tugas yang dibebankan kepadanya.


73


Bab IV

4.2. Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2012 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 – 2014. Sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya perencanaan pembangunan di daerah juga mengacu dan berpedoman pada perencanaan pembangunan pemerintah di tingkat atasnya. Prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pertama, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Kedua, Pendidikan; Ketiga, Kesehatan; Keempat, Penanggulangan Kemiskinan; Kelima, Ketahanan Pangan; Keenam, Infrastruktur; Ketujuh, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Kedelapan, Energi; Kesembilan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Kesepuluh, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; Kesebelas, Kebudayaan, Kreativitas, dan inovasi teknologi. Selain kesebelas prioritas nasional di atas, prioritas lainnya adalah di bidang Politik, Hukum dan Keamanan; di bidang Perekonomian; dan di bidang Kesejahteraan Rakyat. Prioritas pembangunan (strong point pembangunan) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : Pertama, Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Kedua, Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan; Ketiga, Revitalisasi Pertanian; Keempat, Pembangunan Infrastruktur. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 selain memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat di atas,

juga dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi

pencapaian kinerja tahun 2010 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2011, masalah dan tantangan pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD tahun anggaran 2012.


74


Bab IV

Adapun urutan prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 3. Peningkatan Ketahanan Pangan; 4. Pengembangan Sejuta Ternak (Peningkatan Produksi Peternakan); 5. Pembangunan Perkotaan (Kota Berkelanjutan/Kota yang Bersih dan Hijau); 6. Pengembangan Budidaya dan Perikanan Tangkap Berbasis Minapolitan.

Prioritas pembangunan tahun 2011 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini :


75


Bab IV

Tabel 4.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah No. 1.

Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program/ Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

SKPD

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan

100%

Dinas PU

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan

64 ruas jalan, 4 unit jembatan

Dinas PU

4 paket

Dinas PU

100%

Dinas PU

100%

Dinas PU

100%

Dinas PU

6.750M

Dinas PU

Pengendalian Banjir (Pembangunan TPO) Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan lainnya Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong Terlaksananya program pengendalian banjir Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Pembinaan dan Pengembangan Kelistrikan

Tercapainya kebutuhan penerangan listrik di perdesaan

Pengembangan Perumahan

Berkembangnya perumahan

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Pembinaan Panti/ Asuhan/ Jompo Asuhan/ Panti Jompo

Tersedianya pembinaan panti/ asuhan/ jompo asuhan/ panti jompo

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Terlaksananya pembinaan anak terlantar Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan Terlaksananya model kelembagaan perlindungan sosial Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja

Pembinaan Anak Terlantar Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan


3 unit PLTMH, 4 unit PLTS 100%

Dinas Pertamb. Energi & Mineral Dinas Tarkim

150 anak terlantar, 100 orang tua jompo, 40 orang anak cacat

Dinas Sosial, Nakertrans

100%


100%


167 kel/desa

100%

100%

Dinas Sosial, Nakertrans Dinas Sosial, Nakertrans Dinas Sosial, Nakertrans

76


Pengembangan Wilayah Transmigrasi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Penataan Struktur Industri Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pengembangan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Produksi Kehutanan dan Perkebunan

Bab IV

125KK pada UPT Bulo, 200KK transmigran baru


Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif

100%

Dinas Koperasi, UMKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

100%

Dinas Koperasi, UMKM

95%

Dinas Perindag

9 unit

Dinas Perindag

1 paket

Dinas Perindag

100%

Dinas Perindag

1 paket

Dinas Perindag

100%

Dinas Hutbun

100%

Dinas Hutbun

Terlaksananya program pengembangan wilayah transmigrasi

Meningkatnya kemampuan teknologi industri Terciptanya pengembangan peralatan industri Berkembangnya klaster industri kecil pertenunan sutera ATBM Terdapatnya peningkatan efisiensi dalam negeri Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan Berkembangnya penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan Meningkatnya produksi kehutanan dan perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan petani

100%

- BP4KKP; - Dinas Tannak

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin

100%

RSUD

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

85%

Badan Koordinasi KB & PP

100%


100%


100%

Badan PM & Pemdes

100%

Badan PM & Pemdes

Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan Kualitas Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan Keberdayaan Masy. Perdesaan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012

Terlaksananya pembinaan keluarga berencana Meningkatnya kualitas peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksanya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

77


Kerjasama Informasi dengan Mass Media 2.

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bab IV

Tersediannya bahan informasi & mass media

100%

Dinas Perhub. Kominfo

100%

Disdikpora

100%

Disdikpora

100%

Disdikpora

100%

Disdikpora

100%

Disdikpora

100%

- Disdikpora; - Kantor Perpus. & Arsip Daerah

100%

Dinkes

100%

- Dinkes; - RSUD

100%

Dinkes

100%

Dinkes

100%

Dinkes

100%

Dinkes

Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

100%

Dinkes

Tersedianya pelayanan kesehatan anak Balita

100%

Dinkes

Tersedianya pelayanan kesehatan Lansia

100%

Dinkes

Peningkatan kesehatan ibu dan anak

100%

Dinkes

Terlaksananya program pendidikan anak usia dini Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun Terselenggaranya pengembangan pendidikan menengah Terlaksananya program pendidikan non formal Terlaksananya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan gizi masyarakat Peningkatan pengembangan lingkungan sehat Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM, Pustu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kesehatan Ibu dan Anak


78


3.

Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan

Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan

100 %

- BP4KKP; - Distannak

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

100 %

BP4KKP

100 %

BP4KKP

100 %

Distannak

100 %

Distannak

100 %

Distannak

100 %


100 %

Distannak

100%


100%

Distannak

100%

Distannak

100%

BP4KKP

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan

4

Pengembangan Sejuta Ternak (Peningkatan Produksi Peternakan)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastuktur Pertanian Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

5

Pembangunan Perkotaan (Kota Berkelanjutan/ Kota yang Bersih dan Hijau)

Bab IV

Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Tercapainya peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan Tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana infrastuktur pertanian Tercapainya peningkatan produksi hasil peternakan Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Terpeliharanya kesehatan & pencegahan penyakit ternak Tercapainya peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan Kinerja Persampahan

Terkendalinya pemanfaatan ruang Berkembangnya perumahan Terciptanya lingkungan sehat perumahan Meningkatnya kinerja persampahan

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


100% 100% 1 paket 1 tahun

8 paket

Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim

79


Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Penerangan Jalan 6.

Pengembangan Budidaya dan Perikanan tangkap Berbasis Minapolitan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Bab IV

Pemeliharaan/ penataan jalur hijau

100%

Badan LH

Terciptanya lingkungan yang sehat

100%

Badan LH

100%

Badan LH

100%

Dinas Perhub. Kominfo

95%

Setda (Bag. Umum & Perlengk.)

100%

Dinas Kelautan & Perikanan

Tercapainya peningkatan pengendalian polusi Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Terpenuhinya pembangunan prasarana dan fasilitasi penerangan jalan Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pengembangan Budidaya Perikanan

Berkembangnya budidaya perikanan

100%

Pengembangan Perikanan Tangkap

Tercapainya pengembangan perikanan tangkap

100%

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Tercapainya pengembangan sistem penyuluhan perikanan

100%

Pengembangan kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Tercapainya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Tercapainya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


100%

100%

- BP4KKP; - Dinas Kel. & Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan - BP4KKP; - Dinas Kel. & Perikanan BP4KKP

Dinas Kelautan & Perikanan

80

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents