BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
4.1. RINCIAN DAN PENJELASAN PELAPORAN KEUANGAN
MASING-MASING
POS-POS
Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya sesuai struktur APBD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas sebagai berikut : 4.1.1. PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara garis besar diuraikan sebagai berikut :
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
terealisasi
sebesar
Rp.273.180.273.310,90,- atau 106,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.257.180.000.000,-.
Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.726.574.031.657,- atau 107,52% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.675.7650.000.000,-
sedangkan untuk pinjaman daerah tidak dianggarkan, lain-lain pendapatan yang
sah
realisasinya
pada
tahun
ini
terealisasi
sebesar
Rp.65.000.000.000,- atau 100% dari target sebesar Rp.65.000.000.000,-.
78
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Jenis
1
2
Tahun anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah / (Berkurang)
%
1
Pendapatan Asli Daerah
257.180.000.000,-
273.180.273.310,90,-
15.984.706.970,90,-
106.22
2
Dana Perimbangan
675.765.000.000,-
726.574.031.657,60,-
50.809.031.657,60,-
107,52
3
Pinjaman Daerah
-
-
-
4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
65.000.000.000,-
65.000.000.000,-
-
100,00
997.945.000.000,-
1.064.754.304.968,50,-
66.809.304.968,50,-
106,69
Jumlah
-
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.273.180.273.310,90,- atau 106,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.257.180.000.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dalam APBD, maka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun ini sudah mencapai sebesar 27,37%. Berbagai faktor pendukung turut mempengaruhi tingkat pencapaian target PAD antara lain faktor kebijakan seperti upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, faktor
kesadaran
masyarakat
yang
semakin
tinggi
terhadap
kewajibannya membayar pungutan daerah serta upaya yang optimal para aparat terkait dalam rangka pengamanan target PAD yang ditetapkan. Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Tabel 2 Realisasi PAD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 NO. 1
Uraian 2
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah/ (Berkurang) 5
% 6
1
Pajak Daerah
210.520.00.000,-
226.464.407.533,-
15.944.407.533,-
107.57
2
Retribusi Daerah
23.995.849.000,-
17.201.576.250.66,-
(6.794.272.749,34,-)
71,69
3
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelola an Kekayaan Daerah yang dipisahkan
9.015.000.000,-
12.725.874.152.01,-
3.710.874.152,01,-
141,16
4
Lain-lain Pendapatan
13.649.151.000,-
16.772.849.035,23,-
3.123.698.035,23,-
122,89
79
Daerah Yang Sah Jumlah
257.180.000.000,-
273.164.706.970,90,-
15.984.706.970,90,-
Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini. 1) Pajak Daerah : Realisasi penerimaan Pajak Daerah seperti nampak pada Tabel tersebut diatas berjumlah sebesar Rp.226.464.407.533,atau 107,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.210.520.00.000,- terlampauinya target tersebut mencapai Rp.15.944.407.533,- atau 7,57% dari target semula sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2007 kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD mencapai 106,22% Penerimaan Pajak Daerah tersebut diperoleh dari : (1) Pajak
Kendaraan
Bermotor,
realisasinya
sebesar
Rp.59.474.181.705,- atau 116,22% dari target sebesar Rp.51.000.000.000,(2) Pajak
Kendaraan
Rp.21.303.750,-
diatas
atau
Air,
81,94%
realisasinya dari
target
sebesar sebesar
Rp.26.000.000,(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasinya sebesar Rp.71.916.343.810,-
atau
96,94%
dari
target
sebesar
Rp.74.189..000.000,(4) Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air, realisasinya sebesar Rp.44.065.700,-
atau
220,33%
dari
target
sebesar
Rp.20.000.000,(5) Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, realisasinya
sebesar Rp.94.742.263.710,- atau 111,46% dari target sebesar Rp.85.000.000.000,(6) Pajak
Pengambilan
dan
Pemanfaatan
realisasinya sebesar Rp.266.248.858,-
Air
permukaan,
atau 93,42% dari
target sebesar Rp.285.000.000,(7) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan pada tahun 2007 tidak dianggarkan.
air di bawah tanah
106,22
80
Gambaran realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Jenis Pendapatan
1
2
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah (Berkurang) 5
% 6
1
Pajak Kendaraan Bermotor
51.000.000.000,-
59.474.181.705,-
8.474.181.705,-
116,62
2
Pajak Kendaraan diatas Air
26.000.000,-
21.303.705,-
( 4.696.250,- )
81,94
3
BBM Kendaraan Bermotor
74.189.000.000
71.916.343.810,-
( 2.272.656.190,- )
96,94
4
Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
20.000.000
44.065.700,-
24.065.700,-
220,33
5
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
85.000.000.000,-
94.742.263.710,-
9.742.263.710,-
111,46
6
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah
285.000.000,-
266.248.858,-
( 18.751.142,- )
93,42
7
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
-
-
-
-
210.520.000.000,-
226.464.407.533,-
15.944.407.533,-
107,57
Jumlah
Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah per jenis dapat diuraikan sebagai berikut :
(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu
sebesar
Rp.59.474.181.705,-
atau
targetnya sebesar Rp.51.000.000.000,-
116,62%
dari
Namun apabila
dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp.43.822.424.115,- terjadi kenaikan penerimaan sebesar 30,68 % pada tahun ini. dengan
realisasi
penerimaan
Apabila dibandingkan
Pajak
keseluruhan sebesar Rp.226.464.407.533,-
Daerah
secara
maka kontribusi
pendapatan PKB terhadap Pajak Daerah mencapai 22,69%. melampaui target tersebut pada tahun anggaran ini lebih disebabkan karena adanya kesadaran pembayar pajak sebagai objek PKB, sehingga realisasinya belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
81
(2) Pajak Kendaraan diatas Air : Pajak Kendaraan diatas Air sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2007
realisasinya
mencapai
sebesar
Rp.21.303.750,- atau 81,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.26.000.000,- sehingga pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007. Realisasi Penerimaan dari pajak ini berkurang sebesar Rp.4.696.250,- atau 18,06% disebabkan perubahan angkutan sungai diganti dengan angkutan darat. (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Realisasi pendapatan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar RP.71.916.343.810,- atau 96,94% dari target yang ditetapkan Rp.74.189.000.000,sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasi penerimaan BBN-KB berkurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.272.656.190,- atau 3,06%.
Bila
dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar Rp.210.520.000.000,- maka kontribusi BBN-KB terhadap Pajak Daerah jumlahnya tidak signifikan yaitu mencapai 96,94%.
Tercapainya angka realisasi penerimaan BBN-KB sebesar tersebut diatas tentunya sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya produk-produk kendaraan baru yang mendapat respon positif dari masyarakat serta adanya kebijakan pemerintah Pusat tentang deregulasi impor kendaraan bermotor yang masih dipertahankan.
(4) Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air Realisasi penerimaan sampai akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.44.065.700,- atau 220,33% dari target yang ditetapkan Rp.20.000.000,- sehingga pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasi penerimaan pajak ini berhasil melampaui target sebesar Rp.24.065.700,- atau 120,33%. Bila dibanding dengan
realisasi
penerimaan
pajak
Daerah
secara
82
keseluruhan, maka kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air terhadap pajak Daerah mencapai 0,01%.
(5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB-KB ) Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.94.742.263.710,- atau 111,46% dari target yang ditetapkan Rp.85.000.000.000,sehingga pada laporan pertanggungjawaban palaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasi penerimaan Pajak ini berhasil melampaui target sebesar Rp.9.742.263.710,- atau 11,46%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah
secara
keseluruhan,
maka
kontribusi
PBB-KB
terhadap Pajak Daerah mencapai 45,00%. Keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-KB yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor oleh masyarakat luas, adanya pengaruh
kenaikan
harga
BBM,
serta
adanya
upaya
koordinasi secara intensif dengan pihak Pertamina sebagai penghimpun hasil pemungutan PBB-KB sehingga hasilnya dapat tercapai secara optimal. (6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah (PP-ABT) Realisasi pendapatan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
(7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Realisasi pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.266.248.858,- atau 93,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.285.000.000,-. Dengan demikian pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 penerimaan Pajak
ini
tidak
berhasil
Rp.285.000.000,- atau 93,42%.
melampaui
target
sebesar
83
Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi P3-AP terhadap Pajak Daerah
mencapai
0,12%.
Target
penerimaan
Pajak
pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ini secara umum dipengaruhi oleh stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2) Retribusi Daerah : Retribusi
Daerah
merupakan
salah
satu
sumber
Pendapatan Daerah, dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Untuk kepentingan pribadi
atau
badan
baik
bersifat
pelayanan
jasa
umum,
pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Daerah dipungut dari masyarakat sebagai pembayaran atas pelayanan dengan
pengupayakan
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat. Realisasi penerimaan retribusi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.17.210.576,66,- atau 71,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.23.995.849.000,sehingga pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasi penerimaannya tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.23.995.849.000,atau 71,69%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan sebesar Rp.273.164.706.970,- maka kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah
hanya
mencapai
9,33%.
Tercapainya
target
penerimaan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 ini pada dasarnya dikarenakan target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada.
Rincian realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran 2007 digambarkan pada Tabel 4.
APBD
Tahun
84
Tabel 4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Jenis Pendapatan
1 1 2
2 Pelayanan Kesehatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi penggantian biaya cetak peta Retribusi penjualan produksi usaha daerah Retribusi perijinan
3 4 5
Jumlah
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4 22.494.625.000,15.948.181.365,-
Bertambah (Berkurang) 5 ( 6.546.443.635,- ) -
6 70,90 -
-
-
-
-
1.478.000.000,-
1.227.424.385,66,-
( 250.575.614,34 )
83,05
23.224.000,00
25.970.500,-
2.746.500,-
111,83
23.995.849.000,-
17.201.576.250,66,-
( 6.794.272.749,34 )
71,69
Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi per jenis Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 antara lain sebagai berikut : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.15.948.181.365,- atau 70,90% dari target yang ditetapkan sebesar
%
Rp.22.494.625.000,-
sehingga
pada
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasinya tidak berhasil melampaui target sebesar Rp.22.494.625.000,- atau 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah tidak signifikan yaitu mencapai 71,69 %.
Tidak terlampauinya target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini selain karena adanya upaya rehab gedung untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada RS. Doris Sylvanus juga disebabkan penurunan penerimaan cukup besar dari PHB/ASKES yang jumlah tidak dapat mencapai dua kali lebih besar dari yang ditargetkan.
85
(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sampai
dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2007
tidak
dianggarkan. (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan. (4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran mencapai sebesar Rp.1.227.424.385,66,- atau 83,05% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2007 Rp.1.478.000.000,Belum terlampauinya target penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disebabkan karena transaksi atas hasil penjualan produksi usaha daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
(5) Retribusi perijinan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran
2007
mencapai
Rp.25.970.500,-
atau
111,83% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.23.224.000,-
sehingga dengan demikian
pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 realisasinya melebihi target yang ditetapkan.
Bila dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Perijinan terhadap Retribusi Daerah hanya mencapai 0,10%.
Penerimaan
Retribusi
dikeluarkan
untuk
ini
sangat
kendaraan
persyaratan teknis dan laik jalan.
tergantung
umum
agar
Ijin
yang
memenuhi
86
3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : Pendapatan yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai sebesar Rp.12.725.874.152,01,- atau 141,16 % dari target pendapatan sebesar
Rp.9.015.000.000,-
Sehingga
pada
laporan
pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 20067 realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.
Kontribusi dari Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Tahun
Anggaran
2007
sebesar
4,94
%
jika
dibandingkan dari jumlah PAD Tahun Anggaran 2007. Realisasi penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 digambarkan pada Tabel 5.
Tabel 5 Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Uraian
1
2
1
Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur PT. Bank Pembangunan Kalteng PT. Palangka Nusantara Jumlah
2 3
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah (Berkurang) 5
% 6
1.250.000.000,-
800.000.000,-
( 450.000.000,- )
64,00
7.750.000.000,-
11.925.874.152,01,-
4.175.874.152,01,-
153,88
15.000.000,-
-
( 15.000.000,- )
-
9.015.000.000,-
12.725.874.152,01,-
3.710.874.152,01,-
141,16
Lebih lanjut mengenai realisasi pendapatan masing-masing objek penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut : (1) Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Target pendapatan bagian Laba Usaha Daerah untuk Perusahaan Daerah ( PD ) Tahun Anggaran 2007 ditargetkan sebesar Rp.9.015.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
87
Rp.12.725.874.152,01,- atau 141,16%. Kontribusi penerimaan ini
bila
dibandingkan
penerimaan
dengan
Hasil perusahaan
Pengelolaan
Kekayaan
keseluruhan
realisasi
Milik Daerah dan
Daerah
yang
dipisahkan
Hasil maka
kontribusinya sebesar 4,94%. (2) Bagian Laba Lembaga Keuangan Setoran bagian laba dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Pembangunan
Anggaran
2007
Kalimantan
ditargetkan
Tengah
sebesar
pada
Tahun
Rp.7.750.000.000,-
terealisasi sebesar Rp.11.925.874.152,01,- atau 153,88%. Kontribusi yang berasal dari bagian laba Lembaga Keuangan Bank
adalah
4,63%
dari
seluruh
pendapatan
Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kelompok pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai
dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2007
mencapai
Rp.16.772.849.035,23,- atau 122,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.649.151.000,-
Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 penerimaan kelompok ini berhasil melampaui target sebesar Rp.3.123698.035,23,- atau 22,89%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.273.164.706.970,90,maka kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD mencapai 1,14%. Realisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 digambarkan pada Tabel 6.
88
Tabel 6 Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Uraian
1
2
Bertambah (Berkurang) 5(4–3)
% 6 (4:3)
1
Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan
676.500.000
1.193.379.971,-
516.879.971,-
176,41
2
Pendapatan Jasa Giro
6.200.000.000
6.148.654.521,77,-
( 51.345.478,23,- )
99,17
3
Pendapatan Bunga Deposito
120.000.000
1.579.520.547,94,-
1.459.520.547,94,-
1.316,27
4
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
550.000.000
670.914.708,-
120.914.708,-
121,98
5
TPTGR
2.675.000.000
1.531.792.798,77,-
( 1.143.207.201,23,- )
57,26
6
Sumbangan dari Pihak Ketiga
3.008.776.000
5.224.420.987,75,-
2.215.644.987,75,-
173,64
7
Penerimaan lainlainnya
4.500.000,-
9.750.000,-
5.250.000,-
217,57
8
Penerimaan PT. Kalteng Pos
414.375.000,-
414.375.000,-
-
100
Jumlah
13.649.151.000,-
16.772.849.035,23,-
3.123.698.035,23,-
122,89
Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 antara lain sebagai berikut :
(1) Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.1.193.379.971,- atau 176,41% dari target yang ditetapkan Rp.676.500.000,- Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun
Anggaran
2007
melampaui
target
sebesar
Rp.516.879.971,- atau 76,41%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan, maka terlihat kontribusi penerimaan Hasil
Penjualan
Asset
Daerah
yang
tidak
dipisahkan
ditetapkan mencapai 8,74%.
Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan upaya yang dilakukan antara lain :
89
(a) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Tahap II dan Tahap III yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan
No.012/310/BP
Gubernur
Kalimantan
Tengah
tanggal 24 Desember 1998 tentang
Penjualan Rumah Dinas Golongan II beserta ganti rugi atas
tanah
milik/yang
dikuasai
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan Tengah dan No.346 Tahun 2002 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dan atau ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (b) Penjualan kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang realisasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/215/2007 tanggal, 21 Mei 2007 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi pendapatan Hasil penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 digambarkan pada Tabel 7 :
Tabel 7 Realisasi Pendapatan Hasil penjualan Asset Daerah yang tidak Dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Uraian
1
2
1
Penjualan Rumah Jabatan/Dinas
2
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah (Berkurang) 5(4–3)
% 6 (4:3)
500.000.000,-
503.728.301,-
3.728.301,-
100,75
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
6.500.000,-
124.444.370,-
117.944.370,-
1.914,53
3
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
20.000.000,-
413.707.300,-
393.707.300,-
2.068,54
4
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
150.000.000,-
151.500.000,-
1.500.000,-
102
676.500.000,-
1.193.379.971,-
516.879.971,-
176,41
Jumlah
(2) Jasa Giro Realisasi pendapatan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.6.148.654.521,77,- atau 99,17%,
dari
target
yang
ditetapkan
sebesar
Rp.6.200.000.000,- Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 terlihat tidak adanya pelampauan
90
pandapatan dari target Rp.51.145.478,23,- atau 0,83%. Terlampauinya
target
penerimaan
Jasa
Giro
tersebut
bersumber dari penerimaan Jasa Giro yang berasal dari Jasa Giro para Pemegang Kas. (3) Penerimaan Bunga Obligasi Penerimaan Bunga Obligasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2007
realisasinya
mencapai
sebesar
Rp.1.579.520.547,94,- atau 1.316,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.120.000.000,- Realisasi Penerimaan Bunga Obligasi tersebut tidak termasuk pokok obligasi dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, sehingga murni bunga obligasi sebesar Rp.1.579.520.547,94,- dengan demikian maka realisasi untuk bunga obligasi melampaui target yang ditetapkan. Apabila realisasi Penerimaan Bunga Obligasi murni tersebut dibandingkan dengan pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, maka terlihat kontribusinya terhadap lain-lain Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 0,16%.
(4) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Realisasi
Denda
Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.670.914.708,- atau 121,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.550.000.000,Dengan
demikian
pada
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 terjadi pelampauan pendapatan
dari
target
sebesar
Rp.120.914.708,-
atau
21,98%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka terlihat kontribusi Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
terhadap
keseluruhan
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah mencapai 0,26%.
lain-lain
91
(5) Penerimaan Ganti Rugi Kekayaan daerah (TP-TGR)
atas
Kerugian/Kehilangan
Realisasi Penerimaan TP-TGR Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 tidak berhasil mencapai target yaitu terealisir sebesar
Rp.1.531.792.798,77,- atau 57,26%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.675.000.000,- Bila dibandingkan
dengan
realisasi
penerimaan
lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan, maka kontribusi pendapatan Penerimaan TP-TGR terhadap lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 0,59%.
(6) Sumbangan dari Pihak Ketiga Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.5.224.420.987,75,-
atau
173,64%
ditetapkan sebesar Rp.3.008.776.000,-
dari
target
yang
Dengan demikian
pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 penerimaan ini berhasil melampaui target sebesar Rp.2.215.644.987,75,atau 73,64%. Realisasi pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga diperoleh dari : (a) Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor (b) Sumbangan dari PT. Jasa Raharja (c) Sumbangan dari Mutasi Kendaraan Bermotor keluar Provinsi (d) Pendapatan lainnya, untuk pendapatan lainnya yang tidak memiliki rekening.
Realisasi pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga lebih rinci
pada
Perhitungan
digambarkan pada Tabel 8.
APBD
Tahun
Anggaran
2007
92
Tabel 8 Realisasi Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Uraian
1
2
1
Sumbangan Dealer dari Kendaraan Bermotor Sumbangan dari PT. Jasa Raharja Sumbangan dari Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Provinsi Pendapatan Lainnya Jumlah
2 3
4
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3 4
Bertambah / (Berkurang) 5
6
2.768.776.000,-
2.815.577.000,-
46.801.000,-
101,69
110.000.000,-
127.496.537,-
17.496.537,-
115,91
50.000.000,-
35.510.000,-
( 14.490.000,- )
71,02
50.000.000,3.008.776.000,-
2.220.169.372,75,5.224.420.987,75,-
2.170.169.372,75,2.215.644.987,75,-
4.440,34 173,64
b. Bagian Dana Perimbangan Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab. Sebagaimana diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pendapatan Daerah dari Bagian Dana Perimbangan ini bersumber dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( termasuk PPh Pasal 21 ), Sumber Daya Alam yang terdiri dari peran Hak Penguasa Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap/Landrent dan Royalti. Selain pendapatan tersebut diatas, juga Daerah mendapat Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, dimana pengaturan yang lebih teknis ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Realisasi pendapatan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar
%
Rp.726.574.031.657.60,-
atau
ditetapkan sebesar Rp.675.765.000.000,-
107,52
%
dari
target
93
Dengan
demikian
pada
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 realisasi pendapatannya melampaui target sebesar Rp.50.809.031.657,- atau 7,52 %. Apabila realisasi pendapatan Dana Perimbangan ini dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan
Rp.726.574.031.657,60,-
Daerah
yang
jumlahnya
maka
kontribusi
Dana
mencapai
Perimbangan
terhadap Pendapatan Daerah mencapai 265,98 %
Realisasi
pendapatan Dana Perimbangan tersebut bersumber dari : a) Bagi
Hasil
Pajak
realisasinya
mencapai
sebesar
Rp.110.996.686.699,60,- atau 141,89%. b) Bagi
hasil
Bukan
Pajak
realisasinya
mencapai
sebesar
Rp.44.287.344.958,- atau 168,71%. c) Dana Alokasi Umum realisasinya mencapai Rp.571.000.000.000,atau 100%.
Realisasi pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada Tabel 9. Tabel 9 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 No.
Uraian
1 I
2 Bagi Hasil Pajak : - Pajak Bumi dan Bangunan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam : - Iuran Hak Penguasaan Hutan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) - Iuran Tetap/Landrent - Iuran Eksploitasi (Royalti) Dana Alokasi Umum
II
III
Jumlah
Tahun Anggaran 2007 Anggaran Realisasi 3
4
Bertambah (Berkurang)
%
5 (4-3)
6
66.925.000.000,-
97.687.276.623,-
30.762.276.623,-
145,97
3.300.000.000,-
4.371.432.707,60,-
1.071.432.707,-
132,47
8.000.000.000,-
8.937.977.369,-
8.937.977.369,-
111,72
1.000.000.000,-
-
1.000.000.000,-
0
21.000.000.000,-
29.859.608.661,-
8.859.608.661,-
138,88
750.000.000,3.000.000.000,-
1.163.466.020,13.264.270.277,-
413.466.020,10.264.270.277,-
155,13 442,14
571.290.000.000,-
571.290.000.000,-
-
100
675.765.000.000,-
726.574.031.657,60,-
50.809.031.657,-
107,52
94
Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan bagian Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
1) Bagi Hasil Pajak : Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp.110.996.686.699,60 atau 141,89% dari target yang ditetapkan Rp.78.225.000.000,Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 terjadi penerimaan ini berhasil melampaui target sebesar Rp.32.771.686.699,60,- atau 41,89%.
Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Perimbangan, maka kontribusi terhadap Dana Perimbangan cukup signifikan yaitu mencapai 16,42%. Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari : (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sampai
dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2007
realisasinya mencapai sebesar Rp.97.687.276.623,-
atau
145,97% dari target yang ditetapkan Rp.66.925.000.000,Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 ini penerimaan PBB berhasil melampaui target sebesar Rp.30.762.276.623,- atau 45,97%.
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan,
maka terlihat kontribusi PBB
terhadap Bagi Hasil Pajak sangat signifikan yaitu mencapai 124,87%. Berhasilnya upaya pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan adanya upaya, antara lain : (a) Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait. (b) Peningkatan masyarakat.
sosialisasi
dan
penyuluhan
kepada
95
(c) Adanya upaya pemutakhiran data objek dan subjek PBB yang berkelanjutan. (d) Peningkatan
sistem
pelayanan
“Payment on line system”
pembayaran
melalui
di beberapa bank, sebagai
tempat pembayaran PBB. (e) Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB. (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagian Daerah dari pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp.4.371.432.707,atau 132,47% dari target yang ditetapkan Rp.3.300.000.000,Dengan
demikian
pada
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini realisasi penerimaan
BPHTB
melampaui
dari
target
sebesar
Rp.3.300.000.000,- atau 32,42%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan, maka kontribusi BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target. (3) Pajak Penghasilan orang Pribadi (PPh Pasal 21) Pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan Perorangan (PPh) ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. pendapatan
Adapun yang menjadi bagian Daerah dari PPh
diatur lebih lanjut
Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000,
dengan
Peraturan
pendapatan PPh ini
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Daerah dan 80% untuk Pemerintah Pusat.
Bagian Daerah Provinsi Kalimantan tengah dari pendapatan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007
96
tidak
berhasil
mencapai
target
yaitu
sebesar
Rp.8.937.977.369,- atau 111,72% dari target yang ditetapkan Rp.8.000.000.000,-
Bila dibandingkan dengan realisasi
pendapatan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan,
maka
kontribusi PPh Pasal 21 terhadap Bagi Hasil Pajak jumlahnya mencapai 11,42%. Walaupun PPh ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, namun tetap diupayakan peningkatan ekstensifikasi pendapatan PPh, serta koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat. 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sum,ber Daya Alam sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.44.287.344.958,- atau 168,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.26.250.000.000,-
Dengan
demikian
pada
perhitungan
APBD
Tahun
Anggaran 2007 penerimaan ini berhasil melampaui target sebesar Rp.18.037.344.958,- atau 68,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana perimbangan, maka kontribusi terhadap Dana Perimbangan cukup signifikan yaitu mencapai 6,55% Realisasi penerimaan bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari : (1) Iuran Hak Penguasaan Hutan Bagian Daerah dari pendapatan bagi hasil iuran hak penguasaan hutan sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000,- tetapi realisasinya tidak ada, disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk Penertiban Ilegal Loging. (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Daerah dari Provisi Sumber Daya Hutan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp.29.859.608.661,atau
138,88%
dari
target
yang
ditetapkan
sebesar
Rp.21.000.000.000,- dengan demikian pada perhitungan ini
97
berhasil melampaui target sebesar Rp.8.859.608.661,- atau 38,88%. (3) Iuran Tetap/Landrent Bagi Daerah dari iuran tetap landrent sampai akhir tahun 2007 realisasinya sebesar Rp.1.163.466.020,- atau 155,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.750.000.000,- sehingga melampaui target sebesar Rp.413.466.020,- atau 55,13%. (4) Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Daerah dari iuran eksploitasi (Royalti) sampai akhir tahun 2007 realisasinya sebesar Rp.13.264.270.277,- atau 442,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000,sehingga
terdapat
melampaui
target
sebesar
Umum
sebesar
Rp.10.264.270.277,- atau 342,14%. 3) Dana Alokasi Umum Realisasi
Dana
Alokasi
Rp.571.290.000.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan. c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah sampai
dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2007
sebesar
Rp.65.000.000.000,- atau 100% dari target ditetapkan.
d. Permasalahan Dan Solusi a. Permasalahan Membesar dan menguatnya peran PAD dalam struktur penerimaan daerah akan semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan rumah tangganya sesuai misi yang diemban Otonomi Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun
upaya
penguatan
peran
PAD
tersebut
membutuhkan suatu perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan panjang yang sistimatis dan terprogram serta melibatkan segenap instansi terkait, mengingat pada saat ini
98
kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih sangat kecil, yaitu rata-rata masih berada dibawah 30%.
Kondisi demikian disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat diindentifikasi sebagai permasalahan sebagaimana telah pada table berikut ini : 1) Masih
kurangnya
kesadaran SKPD penghasil/pemungut
bahwa pengamanan target pendapatan daerah bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Dipenda tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh SKPD untuk membantu mengamankan rencana target pendapatan darah yang telah ditetapkan bersama. 2) Sumber daya manusia secara kuantitatif sangat kurang untuk mengisi formasi pada UPPD khususnya UPPD yang baru terbentuk. Secara kualitatif, SDM perlu diarahkan agar semakin mendekati kompetensinya sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, teruitama dalam hal kemampuan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. 3) Dasar hukum pemungutan banyak yang sudah memerlukan penyesuaian-penyesuaian
dengan
berbagai
ketentuan/
peraturan baru yang ada. 4) Kesadaran wajib pajak masih kurang dan perlu terus menerus ditanamkan
kesadaran
pembayaran
pajak
bahwa
maupun
dengan
pungutan
melakukan
lainnya
maka
masyarakat secara langsung turut serta dalam pembangunan daerahnya. 5) Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan PAD maupun antar tingkatan Pemerintahan di Kabupaten/Kota
dalam
Kalimantan Tengah.
Wilayah
Pemerintah
Provinsi
99
6) Masih perlu penataan secara terus menerus yang terkait dengan
sitem
administrasi,
perpajakan/pungutan
daerah
mekanisme,
yang
telah
prosedur
mengakomodir
berbagai ketentuan yang yang berlaku. 7) Data potensi riil pajak/retribusi daerah yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui mekanisme lain yang lebih tepat. 8) Komputerisasi
SAMSAT
UPPD/SAMSAT
yang
perlu
masih
dilengkapi memberikan
pada
Kantor
pelayanannya
secara manual.
9) Penyaluran dana perimbangan masih kurang tepat waktu terutama terkait dengan bagi hasil sumber daya alam, demikian pula kepastian jumlah yang akan diterima daerah seringkali tidak sesuai dengan perhitungan daerah.
b. Solusi Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut diatas adalaha sebagai berikut :
1) Koordinasi perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pelaksanaan koordinasi ini memerlukan anggaran khusus agar hasilnya maksimal, misalnya melalui razia kendaraan bermotor secara terpadu, rapat-rapat koordinasi secara intensif dan berkelanjutan,
melakukan tinjauan lapangan kepada obyek-
obyek tertentu seperti perusahaan-perusahaan yang lokasinya terpencil, dll. 2) Perekrutan tenaga-tenaga baru yang memiliki kompentensi dan bersedia ditempatkan didaerah Kabupaten, juga mendidik dan melatih aparat yang sudah ada agar dapat lebih professional dalam melaksanakan tugasnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
100
3) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk sama
melakukan
program
legislasi
untuk
bersama-
penyesuaian
berbagai peraturan dibidang pendapatan yang sudah tidak releven dan perlu penyesuaian tarif, demikian pula halnya dengan sistem admiistrasi / mekanisme pemungutan yang perlu dipayungi oleh dasar hukum yang sesuai agar dapat meminimalisir kebocoran baik keuangan maupun materil. 4) Perlu kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan rekonsiliasi data potensi rill pajak dan pungutan lainnya. misalnya bekerja sama dengan BPS dalam kegiatan sensus. 5) Alokasi dana yang berkelanjutan untuk mengadakan sistem Komputerisasi SAMSAT yang mapan dan terpelihara dengan baik. 6) Melakukan
koordinasi
yang
semakin
intens
dengan
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai dana bagi hasil yang sesuai dengan potensi rill daerah.
4.1.2. BELANJA Belanja Daerah terdiri atas : a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.232.864.018.513,- atau 21,08% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.213.083.554.356,- atau 91,71% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.19.265.809.157,- atau 8,29% dari total belanja pegawai.
b. Belanja Barang Belanja barang dianggarkan sebesar Rp.198.278.361.863,- atau 17,99% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.156.737.652.172,69,- atau 79,05%
sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp.41.540.709.690,31,- atau 20,95% dari total belanja barang.
101
c. Belanja Modal Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp.467.677.293.493,atau 42,42% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.443.113.369.848,- atau 94,75% dari total belanja modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.24.563.923.645,- atau 5,25% dari total belanja modal.
d. Belanja Bunga Belanja Bunga dalam tahun anggaran 2007 tidak dianggarkan.
e. Belanja Subsidi Belanja subsidi dalam tahun anggaran 2007 tidak dianggarkan.
f. Belanja Hibah Belanja hibah dalam tahun anggaran 2007 tidak dianggarkan.
g. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp.46.577.750.000,atau 4,23% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.41.666.633.690,- atau 88,73% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.247.116.310,- atau 11,27% dari total belanja bantuan sosial.
h. Belanja Bagi Hasil (Transfer) Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp.110.957.138.000,- atau 10,06% dari total belanja daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.109.628.852.192,- atau 98,80% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.328.285.871,- atau 1,20% dari total belanja bagi hasil. Kelompok belanja ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Realisasi Belanja Bagih Hasil (Transfer) Tahun Anggaran 2007 No. Urt 1 1 2
Jenis Belanja 2 PKB / BBN – KB PBB – KB
Jumlah Anggaran setelah perubahan (Rp) 3 51.535.820.000,59.216.000.000,-
Realisasi Anggaran (Rp) 4 48.415.579.928,61.068.635.708,-
Berlebih / ( Berkurang ) 5 3.120.240.072,1.852.635.708,-
% 6 93,94 103,12
102
3
P3ABT dan AP Jumlah
205.318.000,110.957.138.000,-
144.636.493,109.628.852.129,-
60.681.507,1.328.285.871,-
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja bagi hasil (transfer) sebagai berikut : 1) Bagi Hasil PKB/BBN-KB Pada belanja bagi hasil PKB/BBN-KB dianggarkan sebesar Rp.51.535.820.000,-
atau 46,44% dari total anggaran belanja
bagi hasil. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.48.415.579.928,- atau 93,94% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.120.240.072,- atau 2,18% dari total belanja bagi hasil pajak Kab/Kota.
2) Bagi Hasil PBB-KB Pada
belanja
bagi
hasil
PBB-KB
dianggarkan
sebesar
Rp.59.216.000.000,- atau 53,36% dari total bagi hasil retribusi. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.61.068.635.708,-
atau
103,12%
sehingga
melampaui
anggaran sebesar Rp.1.852.635.708,- atau 3,12% dari total belanja bagi hasil retribusi.
3) Bagi Hasil Pendapatan P3ABT dan AP Pada bagi hasil pendapatan lainnya ke Kab/Kota dianggarkan sebesar Rp.205.318.000,- atau 0,18% dari total anggaran bagi hasil pendapatan lainnnya ke Kab/Kota. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.144.636.493,atau
70,44%
sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp.60.681.507,- atau 29,56% dari total belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke Kab/Kota.
i. Belanja Bantuan Keuangan Belanja
bantuan
keuangan
telah
dianggarkan
sebesar
Rp.13.498.475.000,- atau 1,22% dari total anggaran daerah. Sampai akhir
tahun
anggaran
2007
telah
terealisasikan
sebesar
Rp.13.498.474.225,- atau 99,99% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.775,- atau 0,01% dari total belanja bantuan keuangan.
70,45 98,80
103
j.
Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.32.990.592.963,- atau 2,99% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.1.236.297.283,- atau 3,81% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.31.754.295.680,- atau 97,01% dari total belanja tidak terduga.
Pengelompokkan struktur target dan Belanja terbagi dalam 39 SKPD, tiap SKPD ditangani oleh satu atau beberapa unit kerja, sehingga dalam mengukur indikator kinerja unit kerja yang bersangkutan akan lebih mudah dilaksanakan. Untuk melihat anggaran dan realisasi ke 39 SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Menurut SKPD Tahun Anggaran 2007 No Urt
SKPD
1. Dinas P dan K
Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
Sisa
(%)
71.507.660.701,00
68.888.820.234,00
2.618.840.467,00
96,34
5.571.859.179,00
5.268.851.149,00
303.008.030,00
94,56
3. Dinas Kesehatan
25.152.909.690,00
21.758.535.674,00
3.394.374.016,00
86,51
4. RSUD Dr. Doris Sylvanus
46.712.368.790,00
44.198.940.703,00
2.513.428.087,00
94,62
4.439.475.514,00
3.990.180.302,00
449.295.212,00
89,88
331.781.249.000,00
313.428.288.910,00
18.352.960.090,00
94,47
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16.817.096.629,00
13.307.482.350,00
3.509.614.279,00
79,13
8. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
18.783.290.105,00
18.024.369.522,00
758.920.583,00
95,96
9. Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah
6.065.171.864,00
5.886.469.053,00
178.702.811,00
97,05
10. Dinas Kesejahteraan Sosial
8.662.672.804,00
8.061.553.592,00
601.119.212,00
93,06
11. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang
2.074.345.614,00
2.032.066.842,00
42.278.772,00
97,96
12. Dinas Tenaga Kerja
6.480.680.529,00
6.029.094.952,00
451.585.577,00
93,03
13. Dinas Koperasi dan UKM
5.328.192.328,00
4.890.886.977,00
437.305.351,00
91,79
14. Badan Penanaman Modal Daerah
6.603.271.842,00
5.600.505.003,00
1.002.766.839,00
84,81
15. Museum Negeri "Balanga"
3.938.310.387,00
3.797.028.594,25
141.281.792,75
96,41
13.653.480.551,00
13.390.075.663,00
263.404.888,00
98,07
17. Badan Linmas Kesbang dan Polisi PP
6.100.117.211,00
5.562.315.039,00
537.802.172,00
91,18
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.636.879.300,00
7.203.991.230,00
2.432.888.070,00
74,75
2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 6. Dinas Pekerjaan Umum
16. Badan Kepemudaan dan Keolahragaan
104
No Urt
Anggaran (Rp.) 5,89309E+11 5.786.605.937,00
Realisasi Anggaran (Rp.) 5,51319E+11 4.758.048.484,00
37989576249 1.028.557.453,00
82,23
282.951.318.416,00
232.609.157.900,50
50.342.160.515,50
82,21
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27.338.726.434,00
17.356.722.114,00
9.982.004.320,00
63,49
22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.986.891.678,00
3.795.583.830,00
191.307.848,00
95,20
23. Badan Pengawas Daerah
7.748.032.185,00
7.254.868.578,00
493.163.607,00
93,63
24. Kantor Penghubung di Jakarta
2.650.220.506,00
2.425.925.472,00
224.295.034,00
91,54
36.396.387.698,00
31.718.709.642,00
4.677.678.056,00
87,15
26. Badan Pendidikan dan Latihan
8.108.398.034,00
7.507.542.125,00
600.855.909,00
92,59
27. Badan Kepegawaian Daerah
6.399.845.303,00
4.567.385.516,00
1.832.459.787,00
71,37
28. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6.430.071.634,00
5.758.924.700,00
671.146.934,00
89,56
29. Badan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Daerah
7.089.439.468,00
6.105.960.117,00
983.479.351,00
86,13
30. Dinas Pertanian
21.771.080.171,00
19.100.535.343,00
2.670.544.828,00
87,73
31. Dinas Perkebunan
14.334.611.468,00
12.932.045.068,00
1.402.566.400,00
90,22
32. Dinas Kehewanan
12.745.998.675,00
11.199.587.744,00
1.546.410.931,00
87,87
33. Dinas Kehutanan
20.047.367.536,00
14.566.624.087,00
5.480.743.449,00
72,66
34. Dinas Pertambangan dan Energi
7.262.777.975,00
6.911.178.220,00
351.599.755,00
95,16
35. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
7.573.824.079,00
7.137.790.573,00
436.033.506,00
94,24
11.742.129.552,00
10.554.975.134,00
1.187.154.418,00
89,89
37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.880.939.269,00
8.278.940.197,00
601.999.072,00
93,22
38. UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Barang
1.224.224.587,00
1.172.520.640,00
51.703.947,00
95,78
12.551.052.189,00 513.019.942.794,00
11.596.352.429,94 427.309.377.914,44
954.699.759,06 85.710.564.879,56
92,39
1.102.328.974.832,00
978.628.833.703,69
123.700.141.128,31
88,78
SKPD
19. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
20. Sekretariat Daerah
25. Dinas Pendapatan Daerah
\
36. Dinas Kelautan dan Perikanan
39. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi JUMLAH 1 JUMLAH
Sisa
APBD Tahun Anggaran 2007 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.102.328.976.832,00 untuk 39 SKPD dan UPTD.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 direalisasikan sebesar Rp.978.628.833.703,69 atau 88,78% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.123.700.141.128,31 atau 11,22% dari total APBD Tahun Anggaran 2007.
(%)
105
Dari realisasi tersebut digambarkan Penyerapan Anggaran yang dapat
dilaksanakan
oleh
tiap-tiap
SKPD
sebaliknya
atas
Pelaksanaannya terlihat efisiensi anggaran 2007.
Hal tersebut tidak terlepas ke akurasiannya perencanaan kegiatan tiap SKPD masing-masing.
Proyek Multy Years atau Kontrak Tahun Jamak terdiri 19 paket Pekerjaan Multy Years berdasarkan Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Surat Keputusan Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006.
Tujuan
Proyek
Multy
Years
tersebut
untuk
mendorong
pembangunan secara sinergi dan bukan hanya sekedar muncul dari aparaturnya. Melainkan harus terjadi sinergitas dan kolektivitas dari tiap komponen masyarakat yang ada di dalamnya.
Proyek Multy Years tersebut menurut perlakuan akuntansi termasuk dalam kelompok konstruksi dalam pengerjaan, yang dalam tahun anggaran 2007 dapat digambarkan realisasinya sebagai berikut : Tabel Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (Termasuk Proyek Multy Years) Tahun Anggaran 2007
NO.
JUDUL KEGIATAN
REALISASI TAHUN 2007
JUMLAH YG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
01
Bagugus-Bukit Batu
3.000.996.500,00
4.375.000.000,00
02
Bawan-Kuala Kurun
8.857.645.500,00
22.865.000.000,00
03
Biaya Opersional dan Pemasangan Pondasi
04
Bukit Liti-Bawan
05 06 07 08 09 10
975.176.580,00
2.000.000.000,00
7.628.473.500,00
14.105.000.000,00
Jalan G. Obos
622.131.763,00
500.000.000,00
Jalan Manduhara
441.212.000,00
300.000.000,00
Jembatan Kalahien
4.927.517.700,00
24.557.500.000,00
Jembatan Palinget
1.159.802.485,00
2.100.000.000,00
Jembatan Murui
787.878.550,00
1.155.000.000,00
Jembatan Hambie
900.723.000,00
2.350.000.000,00
11
Jembatan S. Langanen
899.293.000,00
2.375.000.000,00
12
Jembatan S. Mangkutup
702.451.500,00
2.500.000.000,00
13
Jembatan Sei Buluh
932.837.000,00
1.050.000.000,00
14
Jembatan Sei Jelai
935.724.900,00
3.500.000.000,00
106
NO.
JUDUL KEGIATAN
REALISASI TAHUN 2007
JUMLAH YG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
15
Jembatan Sei Pangi
930.262.000,00
1.988.000.000,00
16
Jembatan Sei Tampelas
921.149.500,00
1.900.000.000,00
17
Jembatan Seruyan
1.774.162.000,00
6.150.000.000,00
18
Jembatan S. Petak Bahandang
1.353.945.000,00
1.288.000.000,00
19
Jembatan Tumbang Terusan
2.510.103.500,00
2.500.000.000,00
20
Kotawaringin Lama-Riam Durian-Tempayung
3.260.148.750,00
4.500.000.000,00
21
Lingkar Kota Muara Teweh
22
Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama
23
939.409.750,00
1.000.000.000,00
13.024.805.000,00
1.617.000.000,00
Palangkaraya-Bagugus
4.518.514.000,00
6.500.000.000,00
24
Pulang Pisau-Maliku I
5.308.931.452,00
18.600.000.000,00
25
Pulang Pisau-Maliku II
5.010.181.478,00
21.300.000.000,00
26
Maliku-Pangkoh
4.104.943.500,00
15.200.000.000,00
27
Lingkar Kota Kuala Pembuang
2.287.697.500,00
500.000.000,00
28
Lingkar Selatan Kota Sampit
1.245.820.000,00
500.000.000,00
29
Lingkar Utara Kota Sampit
640.445.000,00
500.000.000,00
30
Samuda Ujung Pandaran EIRTP
1.590.775.000,00
6.280.000.000,00
31
Samuda Ujung Pandaran 1
4.324.395.000,00
7.795.000.000,00
32
Samuda Ujung Pandaran 2
5.559.484.500,00
14.000.000.000,00
33
SP. Pundu-Tumbang Samba I
5.176.233.250,00
15.115.000.000,00
34
SP. Pundu-Tumbang Samba II
4.104.343.500,00
14.025.000.000,00
35
Kereng Pangi-Baun Bango
1.416.611.250,00
500.000.000,00
36
Tumbang Sangai-Tumbang Kalang
1.135.495.000,00
500.000.000,00
37
Ujung Pandaran-Kuala Pembuang I
4.538.911.500,00
14.381.000.000,00
38
Jembatan S. Kampuri
1.812.092.500,00
900.000.000,00
39
Jembatan S. Sepang
1.160.593.700,00
1.828.000.000,00
40
Jembatan S. Tuyun
1.239.900.505,00
988.000.000,00
41
Jembatan S. Kapuas
3.052.968.000,00
13.874.100.000,00
42
Bukit Batu-Lungkuh Layang
3.442.680.400,00
5.425.000.000,00
43
Lungkuh Layang-Buntok
2.770.536.500,00
4.212.373.400,00
44
Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren Kabupaten Pulang Pisau
485.615.500,00
505.622.400,00
45
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Desa Lahei di Mangkatip
733.706.500,00
495.622.400,00
46
Pembangunan Bendung Hurung Bunut
951.769.000,00
745.088.900,00
47
Pembangunan Jaringan Irigasi di Karang Anyar
288.329.100,00
496.042.880,00
48
Rehab. Jaringan Pengairan di Baruh Rintis Desa Matabu Kab. Bartim
613.354.000,00
745.161.000,00
49
Perbaikan Tebing Sungai Barito
1.176.836.440,00
1.295.050.000,00
50
Pengamanan Abrasi Pantai Kuala Jelai
474.715.000,00
594.550.000,00
51
Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl. Diponegeoro, Jl. Imam Bonjol, Jl. Murjani
1.292.400.000,00
2.000.000.000,00
52
2.618.750.000,00
5.245.600.000,00
53
Lanjutan Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad dan Pemb. Tugu Perbatasan Penataan Kembali Geometris Bundaran Burung
1.501.550.000,00
3.500.000.000,00
54
Lanjutan Drainase Jl. RTA. Milono
1.039.157.500,00
800.000.000,00
55
Peningkatan Drainase Jl. Rajawali
56
Pembuatan Drainase Primer Puruk Cahu
57
Pembangunan Drainase Jl. Sapan JUMLAH
562.400.000,00
1.000.000.000,00
1.821.868.800,00
1.000.000.000,00
657.162.500,00
750.000.000,00
136.145.017.353,00
286.771.710.980,00
107
4.1.3. PEMBIAYAAN Pembiayaan Daerah terdiri atas : a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
dianggarkan
sebesar
Rp.124.383.974.832,- sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.126.727.557.002,- atau 101,88% dari total anggaran.
b. Penerimaan Pembiayaan 1) Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan
Dana
Cadangan
dianggarkan
sebesar
Rp.10.000.000.000,- sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 100% dari total anggaran.
2) Penyertaan Modal Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,sampai akhir tahun anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 100% dari total anggaran. 4.1.4. ASET Aset terdiri atas : ASET LANCAR 1. Kas di Kas Daerah
Rp. 191.001.024.279,81
Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2007 yang terdiri dari : - Saldo PT. Bank Pembangunan Kalteng
Rp.
89.250.857.365,04
Rp.
542.976.037,00
Rp.
47.841.760.676,71
Rp.
3.365.430.201,06
No.Rek. 0100-001-000005278-7 - Saldo PT. Bank Pembangunan Kalteng No.Rek. 0100-001-000001145-2 - Saldo PT. Bank Mandiri Cab P.Raya No.Rek. 031-00-0521101-9 - Saldo Kas Bendahara Umum Daerah
- Surat – Surat Berharga (didepositokan pada PT. Bank Mandiri Cab Palangka Raya)
108
a. Sertifikat Deposito AB 750866
Rp.
12.500.000.000,00
b. Sertifikat Deposito AB 750876
Rp.
12.500.000.000,00
c. Sertifikat Deposito AB 750880
Rp.
12.500.000.000,00
d. Sertifikat Deposito AB 750888
Rp.
12.500.000.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2007 Rp. 191.001.024.279,81 (lihat rincian lampiran 1).
2. Kas Bendahara Pengeluaran
Rp.
1.852.003.987,00
Adalah Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang merupakan dana yang telah direalisir selama T.A 2007 namun oleh Bendahara Pengeluaran
belum
disetorkan/dipertanggungjawabkan
sampai
dengan periode 31 Desember 2007 sebesar Rp.1.852.003.987,00 (lihat rincian lampiran 2). 3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp.
1.129.281.250,00
Adalah saldo Kas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2007 yang terdiri dari : - Rumah Tahap II
Rp.
0,00
- Rumah Tahap III
Rp.
0,00
- Kendaraan Tahap III
Rp.
14.335.000,00
- Kendaraan SK 2007
Rp.
1.114.946.250,00
Jumlah Rp.
1.129.281.250,00
Rp.
7.386.723.087,00
(lihat rincian lampiran 3)
4. Piutang Pajak
Saldo Kas Piutang Pajak per 31 Desember 2007 merupakan saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat-alat Berat/Besar para Pemegang HPH, Piutang Pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), serta Piutang PBB dengan perhitungan sebagai berikut : - Saldo Piutang Pajak s/d 31 Desember 2006 Rp.
12.354.499.235,00
- Penambahan Dalam Tahun 2007
Rp.
- Pelunasan dalam Tahun 2007
Rp. (14.258.662.004,00)
Sisa Piutang Pajak per 31 Desember 2007 (lihat rincian lampiran4).
Rp.
9.290.885.856,00 7.386.723.087,00
109
5. Piutang Lain-lain
Rp.
7.766.668.029,00
Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2007 terdiri atas : 3.681.856,00 *)
- Piutang Perhitungan Pihak Ketiga
Rp.
- Piutang PT. ASKES
Rp.
2.945.031.600,00 **)
- Piutang Pengembalian DO & TKI T.A 2006
Rp.
4.791.056.000,00 ***)
- Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Kantor Rp. Penghubung Jkt T.A 2006 an. Yan Siwuh Jumlah
Rp.
26.898.573,00 7.766.668.029,00
*)Saldo Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.681.856,00 merupakan kelebihan pembayaran atas potongan PPh 21 Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.621.139,00 dan potongan PPh 21 Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.60.717,00 **)Saldo piutang pelayanan kesehatan RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya kepada PT. Askes T.A 2007 dengan rincian sebagai berikut : - Piutang Askes Sosial / Komersial
Rp.
722.882.050,00
- Piutang Askeskin
Rp.
2.222.149.550,00
Piutang Retribusi Per 31 Desember 2007 Rp.
2.945.031.600,00
(Lihat rincian lampiran) ***)Saldo piutang pengembalian DO & TKI Rp.
5.243.400.000,00
Pengembalian tahun 2007
Rp.
452.344.000,00
Sisa Per 13 Desember 2007
Rp.
4.791.056.000,00
Rp.
5.172.039.910,00
6. Persediaan
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2007 yang ada pada seluruh unit kerja, yang terdiri dari : - Alat Listrik & Elektronik
Rp.
25.386.400,00
- Alat Tulis Kantor (ATK)
Rp.
124.381.074,00
- Benda Pos
Rp.
40.806.700,00
- Peralatan & Bahan Kebersihan
Rp.
166.080.035,00
- Biaya Cetak & Penggandaan
Rp.
623.019.336,00
- Biaya Bahan & Perlengkapan Rumah Sakit
Rp.
4.192.366.365,00
Saldo Persediaan per 31 Des 2006 Rp.
5.172.039.910,00
(lihat rincian lampiran 5)
110
INVESTASI PERMANEN 7. Penyertaan Modal Pemerintah
Rp.
59.216.810.134,00
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Penyertaan Modal pada PD. Banama Tingang Makmur
Rp.
8.570.000.000,00 *)
- Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Rp.
50.196.810.134,00 **)
- Penyertaan Modal pada PT. Palangka Nusantara
Rp.
450.000.000,00
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Des 2007 Rp.
59.216.810.134,00
*) Saldo Penyertaan Modal pada PD Banama Tingang Makmur terdiri dari: - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.
7.250.000.000,00
- Penambahan dalam Tahun 2007
Rp.
1.320.000.000,00
Jumlah Rp.
8.570.000.000,00
**)Saldo Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng terdiri dari: - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.
41.516.810.134,00
- Penambahan dalam Tahun 2007
Rp.
8.680.000.000,00
Jumlah Rp.
50.196.810.134,00
8. Investasi Permanen Lainnya
Rp.
00,00
ASET TETAP
Rp.2.984.849.410.623,00
Adalah nilai Aktiva tetap per 31 Des 2007 terdiri dari : (lihat rincian lampiran 6)
9. Tanah
Rp. 365.633.550.945,00
Nilai Tanah sebesar Rp.365.633.550.945,00 merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp. 364.054.607.145,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp.
1.578.943.800,00
- Penyesuaian Kurang dalam Tahun 2007 Rp.
(00,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2007 Rp. 365.633.550.945,00
111
10. Peralatan dan Mesin
Rp. 208.980.417.633,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp. 158.879.768.885,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp.
50.100.648.748,00
- Penyesuaian Kurang dalam Tahun 2007 Rp.
(00,00)
Saldo Akhir Desember 2007 Rp. 208.980.417.633,00 11. Gedung dan Bangunan
Rp. 342.340.219.065,00
Saldo Gedung dan Bangunan nilai per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp. 296.023.630.362,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp.
46.316.588.703,00
- Penyesuaian Kurang dalam Tahun 2007 Rp.
(00,00)
Saldo Akhir Desember 2007 Rp. 342.340.219.065,00 12. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Rp.1.896.565.823.683,00
Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.1.725.086.160.455,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp. 171.479.663.228,00 - Penyesuaian Kurang dalam Tahun 2007 Rp.
(00,00)
Saldo Akhir Desember 2007 Rp.1.896.565.823.683,00 13. Aset Tetap Lainnya
Rp.
23.016.949.980,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.
15.491.929.505,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp.
7.525.020.475,00
- Penyesuaian Kurang dalam Tahun 2007 Rp.
(00,00)
Saldo Akhir Desember 2007 Rp.
23. 016.949.980,00
14. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp. 137.827.312.243,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2007 terdiri dari : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.
0,00
- Penyesuaian Tambah dalam Tahun 2007 Rp. 137.827.312.243,00 Saldo Akhir Desember 2007 Rp. 137.827.312.243,00 15. Dana Cadangan Saldo
Dana
Rp. Cadangan
per
31
Des
22.784.050.948,00 2007
sebesar
Rp.22.784.050.948,00 dengan rincian sebagai berikut : - Saldo s/d 31 Desember 2006
Rp.
12.000.000.000,00
112
- Penambahan dalam Tahun 2007
Rp.
10.000.000.000,00
- Bunga Deposito dalam Tahun 2007
Rp.
784.050.948,00
Rp.
22.784.050.948,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2007 Saldo
sejumlah
Rp.12.000.000.000,00
merupakan
dana
yang
dicadangkan untuk membiayai kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur dan Saldo Penambahan tahun 2007 sebesar Rp.10.000.000.000 merupakan dana yang dicadangkan untuk kegiatan Pilkada tahun 2010. Dana cadangan tersebut didepositokan dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya atas nama Bendahara Umum Daerah dengan no rekening 0243-01-000701-30-1. (lihat rincian lampiran 7) ASET LAINNYA 16. Tagihan Penjualan Angsuran
Rp.
2.416.232.540,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas dan Kedaran Dinas per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut : - Harga Penjualan Rumah Dinas Dan Kendaraan
Rp.
10.009.214.525,00
- Penerimaan s/d 31 Desember 2007
Rp.
(6.463.700.735,00)
Jumlah Rp.
3.545.513.790,00
- Reklasifikasi ke Bagian Lancar
Rp.
1.129.281.250,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2006
Rp.
2.416.232.540,00
Rp.
1.039.244.109,00
17. Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp.1.039.244.109,00 dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mutasi sebagai berikut : - Jumlah Kerugian per 31 Desember 2006 Rp. - Jumlah Pengembalian/Setoran dalam Tahun Anggaran 2007 Jumlah Kerugian Daerah Per 31 Desember 2007
1.039.244.109,00
Rp.
(0,00)
Rp.
1.039.244.109,00
113
18. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Rp.
1.039.244.109,00
Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.039.244.109,- dengan rincian sebagai berikut : 1) Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mutasi sebagai berikut : - Jumlah Kerugian per 31 Desember 2006 Rp.
1.039.244.109,00
- Jumlah Pengembalian/Setoran dalam dalam Tahun Anggaran 2007
Rp.
(00,00)
Jumlah Kerugian Daerah Per 31 Desember 2007 Rp.
1.039.244.109,00
(lihat rincian lampiran 8) 2) Saldo Asset Pemda pada Kalteng Pos
19. Aset Lain-lain Saldo
Aset
Lain-lain
per
31
Rp.
250.000.000,00
Rp.
40.048.482.428,00
Desember
2007
sebesar
Rp.40.048.482.428,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Saldo Aset Pemda pada PT. Kalteng PosRp.
250.000.000,00
2) Saldo Aset Dinas P dan K yang akan Dihibahkan/dilimpahkan kepada Kab./ Kota (masih dalam proses) adalah sebesar Rp.
39.798.482.428,00
4.1.5. HUTANG Hutang terdiri atas : HUTANG JANGKA PENDEK
Rp.
10.439.826.498,00
1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
Rp.
9.700.431,00
Adalah
saldo
Hutang
Perhitungan
Pihak
Ketiga
sebesar
Rp.9.700.431,00 merupakan kekurangan pembayaran atas potongan Iuran Wajib Pegawai, potongan Beras, potongan Taperum untuk Tahun Anggaran 2006 dengan perincian sebagai berikut : - Iuran Wajib Pegawai
Rp.
5.791.855,00
- Askes
Rp.
170.264,00
- Beras
Rp.
3.688.312,00
- Taperum
Rp.
50.000,00
Jumlah Rp.
9.700.431,00
114
2. Hutang Jangka Pendek Lainnya
Rp.
10.430.126.067,00
Adalah merupakan saldo Hutang Retensi atas Pekerjaan Konstruksi pada Tahun Anggaran 2007 yang masa pemeliharannya melampaui tahun 2007. (lihat rincian lampiran) HUTANG JANGKA PANJANG
Rp.
94.408.000,00
Adalah merupakan saldo Hutang Jangka Panjang per 31 Desember 2007. Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewajiban Hutang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang digunakan untuk menambah modal Bank Pembangunan Kalteng, sesuai dengan dokumen Perjanjian Pinjaman Bantuan Tambahan Modal Bank Pembangunan Daerah Nomor PRJ-136/MK.11/1983 tanggal 12 Maret 1983 dan Perubahan perjanjian Pinjaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor PRJ-136/ MK.11/1983 tanggal 18 September 1985. 4.1.6. EKUITAS DANA Ekuitas Dana terdiri atas : 1. Ekuitas Dana Lancar
Rp. 203.867.914.044,81
Saldo Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Silpa, cadangan Piutang, cadangan persediaan dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dengan perhitungan sebagai berikut : - SiLPA
Rp. 192.853.028.266,81
- Cadangan Piutang
Rp.
16.282.672.366,00
- Cadangan Persediaan
Rp.
5.172.039.910,00
- Dana yg harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Rp. (10.439.826.498,00) Saldo Ekuitas Dana Lancar
2. Ekuitas Dana Investasi
Rp. 203.867.914.044,81
Rp.3.076.990.634.760,00
Saldo Dana Investasi merupakan selisih antara Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap dan diinvestasikan dalam aset lainnya dengan dana yang harus
115
disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dengan perhitungan sebagai berikut : - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
Rp.
59.216.810.134,00
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp.2.974.364.273.549,00
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Rp.
45.503.959.077,00
Rp.3.077.085.042.760,00 - Dana yg harus disediakan untuk pembayaran Rp. Utang jangka panjang
94.408.000,00
Saldo ekuitas Dana Investasi Rp.3.076.990.634.760,00
3. Ekuitas Dana Cadangan
Rp.
22.784.050.948,00
Merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan tertentu yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dalam hubungan dengan pembentukan Ekuitas Dana Cadangan ini adalah akumulasi guna membiayai kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur dan kegiatan Pilkada tahun 2010.
4.1.7. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Komponen-Komponen Laporan Arus Kas terdiri atas : a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi periode 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.529.273.350.112,81 yang diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar sebagai berikut : - Arus Kas Masuk
Rp.1.064.747.304.968,50
- Arus Kas Keluar
Rp. 535.480.954.855,69 Jumlah Rp. 529.273.350.112,81
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Periode 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.(443.147.878.848,00) yang merupakan selisih antara Arus Kas masuk dengan Arus Kas keluar sebagai berikut : - Arus Kas Masuk
Rp.
0,00
- Arus Kas Keluar
Rp. 443.147.878.848,00 Jumlah Arus Kas Rp. (443.147.878.848,00)
116
c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan periode 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.(17.656.417.827,00) yang diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar sebagai berikut : 1) Arus Kas Masuk
Rp.
2.343.582.173,00
Arus Kas Masuk untuk aktivitas ini Tahun Anggaran 2007 berasal dari penerimaan UUDP Tahun Anggaran 2006. 2) Arus Kas Keluar Arus
Kas
Keluar
Rp. dari
aktivitas
20.000.000.000,00
Pembiayaan
sebesar
Rp.20.000.000.000,00. Arus Kas Keluar ini meliputi : - Pembentukan Dana Cadangan
Rp.
10.000.000.000,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Rp.
10.000.000.000,00
Jumlah Rp.
20.000.000.000,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran 1) Arus Kas Masuk
Rp.
13.284.316.368,00
Arus Kas Masuk untuk aktivitas ini Tahun Anggaran 2007 berasal dari potongan gaji dan tunjangan pegawai sebagai berikut : - Iuran Wajib Pegawai
Rp.
8.337.801.790,00
- Askes
Rp.
1.667.214.942,00
- Potongan Beras
Rp.
114.057.000,00
- Potongan Taperum
Rp.
350.551.000,00
- PPh Pasal 21
Rp.
2.814.691.636,00
Jumlah Rp.
13.284.316.368,00
2) Arus Kas Keluar
Rp.
13.284.316.368,00
Arus Kas Keluar untuk aktivitas ini Tahun Anggaran 2007 dibayarkan untuk : - Iuran Wajib Pegawai
Rp.
8.337.801.790,00
- Askes
Rp.
1.667.214.942,00
- Potongan Beras
Rp.
114.057.000,00
- Potongan Taperum
Rp.
350.551.000,00
- PPh Pasal 21
Rp.
2.814.691.636,00
Jumlah Rp.
13.284.316.368,00
117
Saldo Awal Kas di BUD Saldo awal kas BUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 1 Januari 2007 sebesar
Rp. 124.383.974.829,00
Saldo Akhir Kas di BUD Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp.192.853.028.266,81. Saldo akhir Kas diperoleh dengan menjumlahkan Arus Kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan Arus Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan dan aktivitas pembiayaan sehingga diperoleh kenaikan kas selama periode
akuntansi
atau
Rp.68.469.053.437,81.
selama
tahun
Kenaikan
anggaran Kas
2007
bersih
sebesar sebesar
Rp.68.469.053.437,81 kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas 1 Januari 2007 sebesar Rp. 124.383.975.829,00 sehingga diperoleh saldo akhir
kas
pada
posisi
tanggal
31
Desember
2007
sebesar
Rp.192.853.028.266,81 yang terdiri dari : - Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp.
1.852.003.987,00
- Saldo akhir Kas di BUD
Rp. 191.001.024.279,81
PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan 1) Masih terdapat banyak program dan kegiatan khususnya proyek fisik pada beberapa SKPD yang permintaan pembayarannya dilakukan menumpuk pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2007, sehingga pembayaran biaya pemeliharaan (5%) dari pekerjaan dimaksud harus dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya (TA.2008), hal demikian terjadi karena proses tender/pelelangan paket-paket pekerjaan
fisik
dimaksud
terlambat
dilaksanakan,
sehingga
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan juga ikut terlambat. 2) Fungsi SKPD selaku entitas akuntansi yang seyogiyanya dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Barang SKPD terkait dengan kewajiban melakukan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan SKPD, belum dapat dilaksanakan secara optimal pada semua SKPD. Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan sendiri oleh Pejabat
118
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku entitas pelaporan, yang seyogiyanya hanya menghimpun/menyusun laporan konsolidasi dari laporan keuangan tahunan semua SKPD. 3) Demikian juga dengan pelaksanaan fungsi Pejabat Penata- usahaan Keuangan (PPK) SKPD, masih terlihat belum dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya fungsi verifikasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, misalnya masih terlihat terjadi perbedaan SPJ tidak sesuai dengan rekening kegiatan sehingga mengakibatkan laporan SKPD
tidak
akurat
dan
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan
kebenaran- nya, termasuk kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang masih belum disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sehingga mengakibatkan tidak
jelasnya kemajuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
Hal
tersebut
diatas
nampaknya
lebih
disebabkan oleh faktor sumber daya manusia para pejabat pengelola keuangan daerah,
seperti
masih
kurangnya
kompetensi
dan
rendahnya kemampuan serta latar belakang pendidikan dari para pejabat dimaksud.
b. Solusi 1) Untuk Tahun-tahun Anggaran yang akan datang, agar pelaksanaan tender/pelelangan
kegiatan
oleh
semua
Pejabat
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang SKPD agar dilakukan lebih awal (pada Triwulan I) sehingga permasalahan seperti yang terjadi pada Tahun Anggaran 2007 tidak terjadi lagi. 2) Fungsi SKPD selaku entitas akuntansi harus tetap dilakukan, dengan cara merancang dan membuat kegiatan yang sifatnya semacam crash program agar laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2007 tetap dapat disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan
dimaksud
berupa
bimbingan
teknis
dan
pendampingan serta pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan) yang mampu dan berkompeten. 3) Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan dari para pejabat pengelola keuangan daerah pada lingkup SKPD maupun PPKD melalui bimbingan teknis/kursus/latihan, pendidikan formal
119
(tugas belajar), serta
penambahan pegawai melalui rekrutmen
CPNS yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas fungsi yang betul-betul dibutuhkan seperti ilmu akuntansi.
4.2. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL NERACA SKPD Dalam Neraca SKPD pada kolom/komposisi per 31 Desember 2006 belum dicantumkan/ditampilan angka, mengingat baru pada tahun 2007 ini SKPD sebagai
entitas
akuntansi
baru
membuat
neraca
dan
pada
kolom/komposisi per 31 Desember 2007 yang dicantumkan/ditampilkan adalah merupakan angka mutasi yang terjadi dalam tahun anggaran 2007.
Oleh karena itu dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008 yang akan datang diharapkan dapat menampilkan kondisi/komposisi yang sebenarnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. ASET LAINNYA Aset
Dinas P dan K sejumlah
Rp.36.410.432.403,00 sementara
ditempatkan di akun aset lainnya yaitu pada kelompok aset lain-lain, karena : -
Status kepemilikan bangunan SD, SMP, SMA dll, pengadaan mebeulair serta pengadaan modal barang masih belum jelas, antara lain menyangkut dokumen resmi hibah/penghapusan.
-
Proses perubahan status kepemilikan aset untuk hibah/pelimpahan kepada kabupaten/kota, memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga diharapkan dalam neraca tahun 2008 sudah ada kejelasan tentang posisi aset tetap dimaksud
Selanjutnya BAB V ...
