BAB IV PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA

55

BAB IV PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA

4.1 KONSEP CODE OF CONDUCT

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance biasanya diadopsi lagi oleh perusahaan-perusahaan kedalam suatu bentuk peraturan internal perusahaan yang biasanya disebut Code of Conduct. Tiap-tiap perusahaan besar biasanya membuat dan memiliki sendiri Code of Conduct-nya masing-masing. Code of Conduct ialah pedoman etika usaha dan tata perilaku suatu perusahaan. Menurut Black’s Law Dictionary, Code of Conduct ialah a written set of rules governing the behaviour of a specified group, such as lawyers, government employees or corporate employees.119 [Suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur mengenai tingkah laku dari suatu grup, seperti advokat, pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan].

4.2 CODE OF CONDUCT PERTAMINA

Pertamina yang telah berubah status badan hukumnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan, mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam bentuk Code of Corporate Governance dan Code of Conduct. Tujuan Tata Kelola Perusahaaan adalah sebagai naskah acuan utama bagi seluruh Organ Perusahaan dalam menerapkan praktik GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.

119

Bryan A Garner, ed., Black’s Law Dictionary, (St.Paul: West, 2004), hal .274.

Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009

56

Tujuan penerapan GCG ialah:120 a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban,

transparansi, dan

kewajaran

kemandirian, dalam

akuntabilitas,

pelaksanaan

kegiatan

perusahaan; b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri; c. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders; e. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia.

Selain Code of Corporate Governance terdapat juga Code of Conduct yang disebut Pedoman Etika Usaha Dan Tata Perilaku. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini ialah penerapannya dimaksudkan untuk:121 1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan. 2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan Pertamina dalam melaksanakan tugas. 3. Menjadi acuan perilaku insan Pertamina dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan. 4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Pertamina dapat menilai bentuk

kegiatan

yang

diinginkan

dan

membantu

memberikan

pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

120

“Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008. 121

“Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct),” http://www.pertamina.com/download/profil/Pertamina_Code_of_CONDUCT.pdf, 16 September 2008.


57

Tata Nilai yang dimaksud ialah:122 1. Clean (Bersih): Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 2. Competitive (Berdaya saing): Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 3. Confident (Percaya Diri): Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. 4. Customer

Focused

(Fokus

Pada

Pelanggan):

Berorientasi

pada

kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 5. Commercial (Komersial): Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 6. Capable (Berkemampuan): Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

Didalam Code of Conduct ini termasuk pula diatur mengenai Standar Etika Usaha dan Standar Tata Perilaku. Standar Etika Usaha ini mengatur etika antara Pertamina dengan pihak-pihak. Standar Etika Usaha ini terdiri dari:123

1. Etika Perusahaan dengan Pekerja Pertamina memperlakukan pekerja secara setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. Setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan 122

Ibid.

123

Ibid.


58

seimbang antara perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan: a. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja. b. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten. c. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB. d. Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan perusahaan. e. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja. f. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.

2. Etika Perusahaan dengan Konsumen Pertamina mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan: a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen. c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat. Insan Pertamina bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan memasarkan produk Perusahaan.

3. Etika Perusahaan dengan Pesaing Pertamina menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara:


59

a. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing. b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

4. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara: a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi. b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran. d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent. f. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya eprocurement).

5. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja Pertamina meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara: a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur. b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.


60

6. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor Pertamina menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara: a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/ investor. b. Memilih kreditur/ investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Menerima pinjaman/ penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness). d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/ investor. e. Menjajaki

peluang

bisnis

dengan

kreditur

untuk

meningkatkan

pertumbuhan Perusahaan.

7. Etika Perusahaan dengan Pemerintah Pertamina berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara: a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. b. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

8. Etika Perusahaan dengan Masyarakat Pertamina

melaksanakan

program

sosial

dan

kemayarakatan

untuk

memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara: a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.


61

b. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatankegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan. c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat. d. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya. e. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

9. Etika Perusahaan dengan Media Massa Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan: a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa. b. Menerima

dan

menindaklanjuti

kritik-kritik

membangun

yang

disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya. c. Mengundang media massa utuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

10. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi. Pertamina menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk meperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan: a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi. b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Sedangkan Standar Tata Perilaku ini mengatur tentang:124 1. Etika kerja sesama Insan Pertamina Etika kerja antar sesama insan Pertamina dilandasi dengan: a. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 124

Ibid.


62

b. Jujur, sopan dan tertib. c. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. d. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. e. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan. f. Mengambil

inisiatif

dan

mengembangkan

kompetensi

dalam

melaksanakan tugas. g. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun. h. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

2. Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan Insan

Pertamina

memanfaatkan

data

dan

informasi

perusahaan

untuk

meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara: a. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai b. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan. c. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja. d. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja. e. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.

3. Menjaga harta Perusahaan Insan Pertamina mengoptimalkan pengunaan harta perusahaan dengan cara: a. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan. b. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. c. Melakukan penghematan pemakaian energi.


63

4. Menjaga keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Insan Pertamina menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara: a. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten. b. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam.

5. Mencatat data dan pelaporan Insan Pertamina mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara: a. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja. c. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

6. Menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan Insan Pertamina menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara: a. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan. b. Tidak memiliki saham/ kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/ istri dan anak. c. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/ istri dan anak.


64

d. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak objektif. e. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/ jasa dan konsumen.

7. Menerima hadiah/ cindera mata/ gratifikasi dan entertainment Insan Pertamina tidak menerima hadiah/ cinderamata/ gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali: a. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan. b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/ nama perusahaan pemberi.

8. Memberi hadiah/ cindera mata dan entertainment Insan Pertamina dapat memberikan hadiah/ cindera mata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat: a. Menunjang kepentingan perusahaan, dan b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan c. Telah dianggarkan oleh perusahaan, dan d. Apabila hadiah/ cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/ nama Pertamina.

9. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan minuman keras (Miras) Insan Pertamina bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

10. Aktivitas politik Insan Pertamina bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara: a. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/ partai politik tertentu. b. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legisatif.


65

c. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

Good Corporate Governance dalam Pertamina diwujudkan melalui Code of Corporate Governance dan Code of Conduct. Keduanya merupakan acuan utama bagi seluruh Organ Perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik Good Corporate Governance. Selain itu Pertamina juga mempunyai Komite GCG yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:125 1) Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil assesment berkala tentang penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organ-organ RUPS, Komisaris dan Direksi dan organ pendukung dalam penegakan GCG yakni Sekretaris Perseroan, Sekretaris Komisaris, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Komisaris lainnya. 2) Memberikan

rekomendasi

tentang

penyempurnaan

sistem

dan

kelengkapan GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, terutama berkenaan dengan: a. Pedoman Corporate Governance (Code of CG); b. Pedoman Perilaku (Code of Conduct); c. Statement of Corporate Intent (SCI); d. Board Manual. 3) Meriviu rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan. 4) Melakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik GCG (best practice) untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang terkait dengan pengembangan dan penerapan GCG.

125

“Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008.


66

Dengan adanya komite GCG ini penerapan GCG dapat diawasi dengan lebih efektif. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diatur secara seksama dalam Code of Corporate Governance dan Code of Conduct yang dikeluarkan oleh Pertamina ini.

4.3 CODE OF CONDUCT INTERNATIONAL

Good Corporate Governance juga diterapkan pada banyak perusahaanperusahaan di dunia. Penerapan Good Corporate Governance oleh perusahaanperusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Code of Conduct masing-masing perusahaan. Organisasi-organisasi internasional pun banyak yang mengeluarkan Code of Conduct Internasional.126 Ada banyak Code of Conduct Internasional yang mengatur banyak bidang, seperti International Code of Conduct for Public Service, International Code of Conduct Against Coruption, dan belum lagi Code of Conduct yang dibuat oleh masing-masing Negara. International Code of Conduct terdiri dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang biasa digunakan antara lain yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dibuat oleh OECD. OECD menciptakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (international benchmark) bagi para penguasa Negara, investor, perusahaan dan para stakeholders perusahaan (termasuk pemegang saham), baik di Negara-negara anggota OECD maupun bagi Negara non-anggota.127 Dengan demikian prinsipprinsip Good Corporate Governance diterapkan pada banyak Code of Conduct International.

126

“International Code of Conduct: OECD Guidelines,” http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/international_code_of_conduct_oecd_guidelines, 28 Oktober 2008 127

Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), hal. 9.


67

Sebagai perbandingan akan dibahas code of conduct mengenai perusahaan internasional yang bergerak di bidang yang sama dengan Pertamina, yaitu Shell. Menurut Shell Code of Conduct, Code of Conduct ialah titik acuan umum bagi siapa saja yang tidak jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Code of Conduct merupakan perwujudan peraturan dasar, standar dan tingkah laku yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di dalamnya tersedia persyaratan dan petunjuk sejelas dan sekonsiten yang dimungkinkan dalam satu dokumen untuk semua pegawai Shell. Termasuk juga didalamnya kumpulan hukum dan kebijakan yang diperlukan. Code of Conduct ini merupakan komponen penting bagi Kerangka Kontrol Shell.128 Hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct Shell, yaitu:129 1. National And International Trade (Perdagangan Nasional dan Internasional). Dalam bagian ini diatur mengenai Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, Kontrol Ekspor dan Sanksinya, serta Kontrol Impor dan Sanksinya. 2. Health, Safety, Security And the Environment (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan). Dalam bagian ini diatur mengenai kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. 3. Personal And Business Integrity (Integritas Perorangan dan Bisnis) Dalam bagian Integritas Perorangan dan Bisnis ini diatur mengenai penyuapan dan korupsi, konflik kepentingan, pemberian dan jamuan, penjualan yang dilakukan oleh orang dalam, pembayaran dan aktivitas politik. 4. Financial And Asset Protection (Perlindungan Keuangan dan Asset) Dalam bagian ini diatur mengenai keterbukaan publik, laporan keuangan, pencucian uang dan perlindungan terhadap asset perusahaan.

128

“Shell Code of Conduct”, http://wwwstatic.shell.com/static/aboutshell/downloads/who_we_are/code_of_conduct/english.pdf, hal.4. 129

Ibid., hal.1.


68

5. People (Orang) Dalam bagian ini diatur mengenai kesempatan yang sama, gangguan dan penyalahgunaan subtansi. 6. Information Management (Manajemen Informasi). Dalam bagian Manajemen Informasi ini diatur mengenai kekayaan intelektual, perlindungan dan privasi data, manajemen record, komunikasi bisnis dan kode email, penggunaan personal dan komunikasi.

Shell merupakan perusahaan global, beroperasi di dunia yang selalu berubah-ubah. Jadi tidak mungkin bagi seorang pegawai Shell untuk memprediksi hambatan-hambatan yang akan datang. Jika dihadapi dengan suatu masalah maka Code of Conduct ini merupakan tempat awal untuk mencari petunjuk, nasihat dan jawaban karena Code of Conduct ini menyediakan berbagai macam informasi yang berguna. Informasi tersebut antara lain:130 a. Menyediakan nasihat praktis bagaimana untuk mematuhi peraturan dan hukum. b. Menyediakan syarat-syarat yang diperlukan dan petunjuk bagaimana seharusnya bertindak terhadap kolega, pelanggan, pemegang saham, komunitas, penjual, kompetitor dan pemerintah. c. Mengarahkan langsung kepada sumber informasi yang berguna. d. Dapat membantu pertanyaan sulit mengenai etika usaha dan perilaku bisnis dan menjelaskan bagaimana mendapatkan nasihat rahasia.

Mengenai pelanggaran terhadap Shell Code of Conduct juga diatur didalamnya. Jika terjadi pelanggaran maka dapat dilaporkan kepada pihak manajemen atau bagian Sumber Daya Manusia (Human Resources), dengan melalui Business or Functional Compliance Officer di masing-masing Negara atau menghubungi Shell Compliance Office. Shell juga menyediakan saluran langsung internasional melalui Shell Global Helpline yang dapat diakses melalui

130

Ibid., hal. 05.


69

telepon atau internet. Shell juga melindungi pihak-pihak yang melaporkan adanya pelanggaran Shell Code of Conduct.131 Perusahaan shell mengenali lima area tanggungjawab, yang terdiri dari:132 1) Tanggungjawab kepada Pemegang Saham Melindungi investasi pemegang saham dan menyediakan pengembalian jangka panjang yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain.

2) Tanggungjawab kepada Pelanggan Mendapatkan

dan

memelihara

pelanggan

dengan

melakukan

pengembangan dan menyediakan produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dalam harga, kualitas, keamanan dan dampak lingkungan yang didukung oleh teknologi terkini, keahlian lingkungan dan komersial

3) Tanggungjawab kepada Pegawai Menghargai hak asasi manusia dari pegawai dan menyediakan kondisi kerja yang baik dan aman.

4) Tanggungjawab kepada Pihak Yang Ada Hubungan Bisnis Mencari hubungan yang menguntungkan antara kontraktor, supplier dan dalam joint ventures.

5) Tanggungjawab kepada Masyarakat. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku didalam masyarakat dan berkontribusi dalam bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

131

Ibid., hal. 07.

132

Ibid., hal. 09.


70

Didalam Shell Code of Conduct juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Bisnis Umum Shell, yaitu terdiri dari:133 1) Prinsip 1 Ekonomi Keuntungan jangka panjang merupakan tujuan utama bisnis perusahaan dan untuk pertumbuhan perusahaan. Kemudian dalam Prinsip Ekonomi ini diatur juga antara lain mengenai kriteria bagi pengambilan keputusan untuk investasi dan divestasi.

2) Prinsip 2 Kompetisi Berkompetisi secara wajar dan sesuai etika dalam kerangka Hukum Persaingan Usaha.

3) Prinsip 3 Integritas Bisnis Shell menekankan pada kejujuran, integritas dan kewajaran dalam setiap aspek bisnis. Penawaran langsung maupun tidak langsung, pembayaran ataupun penerimaan suap dalam segala bentuk tidak diperbolehkan.

4) Prinsip 4 Aktivitas Politik Shell tidak memberikan sumbangan kepada organisasi politik dan Shell juga tidak berpartisipasi dalam politik. Namun dalam hubungan dengan pemerintahan, Shell mempunyai hak dan kewajiban untuk menyatakan posisinya dalam berbagai masalah yang dapat mempengaruhi perusahaan, pegawai, pelanggan, pemegang saham atau komunitas lokal yang sesuai dengan Business Principles. Pegawai Shell diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik.

5) Prinsip 5 Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Shell mempunyai pendekatan sistematik dalam bidang kesehatan, keselamatan, keamanan dan manajemen lingkungan dalam rangka untuk mencapai performa manajemen yang berkelanjutan.

133

Ibid., hal. 11.


71

6) Prinsip 6 Komunitas Lokal Shell mengatur dampak sosial dari aktivitas bisnis dengan hati-hati dan bekerja untuk keuntungan komunitas lokal.

7) Prinsip 7 Komunikasi dan Perjanjian Dalam berinteraksi dengan pegawai, partner bisnis dan komunitas lokal, Shell mengedepankan kejujuran dan tanggungjawab.

8) Prinsip 8 Pemenuhan Shell akan mematuhi dan memenuhi hukum dan peraturan di negara tempat Shell beroperasi.

Code of Conduct Shell ini memang tidak jauh berbeda dengan Code of Conduct Pertamina. Keduanya sama-sama mengatur tentang etika usaha dan tata perilaku dalam bisnis. Namun apabila dilihat dengan lebih seksama maka akan terlihat bahwa Code of Conduct Shell memang lebih lengkap dibandingkan dengan Code of Conduct Pertamina. Ada hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Code of Conduct Shell namun belum diatur dalam Code of Conduct Pertamina, antara lain yaitu mengenai laporan keuangan, pencucian uang, dan kekayaan intelektual. Hal-hal tersebut belum diatur dalam Code of Conduct Pertamina. Shell Code of Conduct memang tidak merujuk langsung pada prinsip Good Corporate Governance seperti dalam Code of Conduct Pertamina, namun prinsip Good Corporate Governance terdapat dalam Shell Code of Conduct.

4.4 PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA

Good Corporate Governance merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat, untuk mensosialisasikan hal tersebut khususnya dalam menegakkan prinsip transparansi,


72

pemerintah

telah

mengeluarkan

peraturan

tentang

akuntabilitas BUMN dan pembentukan Komite Audit.

transparansi

BUMN,

134

Pertamina sebagai sebuah BUMN, harus menggunakan prinsip Good Corporate Governance sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini dikarenakan UU No.19 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap BUMN harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 3 UU No19 tahun 2003 secara jelas menyebutkan bahwa direksi dan komisaris BUMN dalam melakukan pengelolaan perusahaannya harus berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pertamina haruslah melaksanakannya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Jika Direksi Pertamina tidak melakukan prinsip Good Corporate Governance maka menurut Pasal 23 ayat 2 huruf C PP No.45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran BUMN yang berbunyi pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota direksi yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.135 Apabila direksi suatu BUMN tidak melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka direksi BUMN tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dapat diberikan ialah pemberhentian melalui keputusan RUPS. Hal yang sama juga terhadap komisaris, menurut Pasal 56 ayat 2 huruf b PP No.45 Tahun 2005 dikatakan bahwa pemberhentian anggota komisaris dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila berdasarkan

kenyataan

anggota

komisaris

dan

dewan

pengawas

yang

bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

134

Ingke Yosi Hermawati, “Penerapan GCG Pada BUMN (Studi Kasus: PT. Timah, Tbk),” (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004). 135

Indonesia, PP Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran BUMN, PP No. 45 Tahun 2005, LN No.117 Tahun 2005, TLN No.4556, pasal 23 ayat 2 huruf c.


73

dan/atau ketentuan anggaran dasar.

136

Sanksi yang dapat diberikan juga berupa

pemberhentian melaui RUPS. Prinsip Good Corporate Governance dalam Pertamina diwujudkan dalam bentuk Code of Conduct Pertamina. Ini berarti jika pengelolaan Pertamina harus berdasarkan Good Corporate Governance maka pengelolaan Pertamina haruslah sesuai dengan Code of Conduct Pertamina. Pokok permasalahan yang utama yang akan dibahas adalah penerapan Good Corporate Governance dalam penjualan tanker VLCC Pertamina. Permasalahan ini akan dibahas sesuai dengan prinsipprinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

4.4.1 TRANSPARANSI (TRANSPARENCY) Pengertian transparansi menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002, ialah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.137 Transparansi dalam Code of Conduct Pertamina telah dijabarkan dalam Bagian II Standar Etika Usaha mengenai Etika Perusahaan Dengan Media Massa yang berbunyi: Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan: a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa. b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya. c. Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

136

Ibid., pasal 56 ayat 2 huruf b.

137

Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf a.


74

Pada kasus penjualan tanker VLCC Pertamina ini prinsip transparansi tidak dilakukan dengan semestinya. Hal ini bisa dilihat pada saat pelaksanaan Divestasi VLCC tersebut adalah dengan pengumuman terbatas melalui undangan yang didalamnya disertakan persyaratan tender.138 Jadi Divestasi VLCC ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang diundang oleh Pertamina untuk mengikuti tender. Pihak-pihak di luar pihak yang diundang tidak mengetahui adanya proses Divestasi VLCC tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pertamina sebenarnya tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut, namun sebelum tanggal 16 April 2004 Divisi Perkapalan Pertamina sudah menerima surat dari beberapa perusahaan yang berminat untuk membeli VLCC.139 Hal ini berarti Pertamina sebenarnya tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut. Pertamina tidak memberitahu media massa bahwa akan ada Divestasi VLCC. Media massa hanya mengetahui Divestasi VLCC yang telah terjadi, bukan sebelum dan pada saat Divestasi VLCC itu terjadi. Pemberitaan yang ramai di media massa pun terjadi pada saat penjualan tanker VLCC ini diperiksa oleh KPPU. Jika ada pemberitaan di media massa mengenai rencana Divestasi VLCC ini maka itu bukanlah pemberitahuan resmi dari Pertamina, karena sebenarnya Pertamina tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut. Jadi Pertamina tidak menginformasikan kepada media massa tentang rencana Divestasi VLCC tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi yang terdapat dalam Code of Conduct Pertamina yang dijabarkan dalam Etika Perusahaan Dengan Media Massa. Dalam Code of Conduct ini Pertamina seharusnya memberikan informasi kepada media massa mengenai rencana Divestasi VLCC. Dalam Code of Conduct inipun disebutkan bahwa Pertamina secara aktif mengundang media massa untuk mengekspose berita mengenai Pertamina, tidak hanya menunggu datangnya media massa.140 138

”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.6. 139

Ibid., hal. 6.

140

“Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct),” http://www.pertamina.com/download/profil/Pertamina_Code_of_CONDUCT.pdf, 16 September 2008.


75

Karena itu prinsip transparansi yang terdapat dalam Code of Conduct Pertamina tidak terpenuhi. Pertamina pada waktu melakukan Divestasi VLCC tersebut tidak melaksanakan prinsip transparansi dengan baik.

4.4.2 KEMANDIRIAN (INDEPENDENCE)

Pengertian kemandirian dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.141 Prinsip ini dijabarkan melalui Code of Conduct Pertamina Bagian II tentang Standar Etika Usaha mengenai Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang Dan Jasa, yaitu: Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara: a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi. b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran. d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent. f. Menetapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement).

141

Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf b.


76

Dalam kasus VLCC Pertamina, pihak Pertamina memang menetapkan penjualan tanker VLCC Pertamina melalui tender. Namun pihak yang melaksanakan tender itu ialah Goldman Sach yang ditunjuk langsung oleh Pertamina. Sehingga walaupun pemenang tender ditetapkan berdasarkan tender itu namun pihak yang menyelenggarakan tender itu ditunjuk secara langsung. Alasan Goldman Sach ditunjuk secara langsung ialah karena rapat antara Direksi Pertamina dengan Dewan Komisaris Pertamina memutuskan Divestasi VLCC harus selesai dalam waktu 1 (satu) bulan, adanya keterbatasan kemampuan Pertamina untuk menjual tanker VLCC, lalu Goldman Sach memiliki kredibilitas dan kemampuan yang sudah mendunia serta memiliki jaringan yang luas untuk mencari pembeli potensial di luar negeri dan memiliki pengalaman dalam penjualan aset serta sebelumnya Goldman Sachs bekerja pada Pertamina tanpa retainer fee.142 Namun diketahui pada saat persidangan oleh KPPU, ternyata Goldman Sach mempunyai saham dalam perusahaan yang menang tender VLCC itu, yaitu Frontline, Ltd yang beralamat di Bermuda. Goldman Sachs mempunyai saham sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) saham pada Frontline, Ltd.143 Hal ini menunjukkan adanya kepentingan Goldman Sachs dengan kemenangan Frontline, Ltd atas tender VLCC. Memang penunjukkan Goldman Sachs telah sesuai dengan prinsip kemandirian yang terdapat dalam Code of Conduct Pertamina tentang Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang dan Jasa. Yaitu penunjukkan Goldman Sachs didasarkan atas kemampuan dan prestasi dari Goldman Sachs tersebut. Pemenang tender VLCC tersebut yaitu Frontline, Ltd pun telah ditunjuk atas dasar kemenangannya dalam proses tender. Namun terdapat benturan kepentingan antara Pertamina, Goldman Sachs dan Frontline, Ltd. Goldman Sachs memiliki saham di Frontline, Ltd sehingga kemenangan Frontline, Ltd dalam proses tender Divestasi VLCC tersebut menjadi kepentingan Goldman Sachs juga. Goldman Sachs dapat mempengaruhi proses tender VLCC

142

”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.5. 143

Ibid., hal. 8.


77

Pertamina tersebut karena Goldman Sachs merupakan financial advisor dan arranger yang ditunjuk oleh Pertamina dalam Divestasi VLCC tersebut. Jadi sebenarnya Pertamina secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dan tekanan dari Goldman Sachs. Hal ini bisa dilihat pada saat Direksi Pertamina menyampaikan usulan agar Essar dan OSG diberikan kesempatan untuk memasukkan penawaran ketiga, namun usulan ini ditolak oleh Goldman Sachs dengan alasan waktu yang tersedia terbatas dan Goldman Sachs menyampaikan pada Petamina bahwa Pertamina memiliki hak untuk tidak memberikan penjelasan kepada para peserta atas keputusan mengenai proses tender.144 Seharusnya Essar dan OSG diberikan kesempatan yang sama dengan Frontline, Ltd untuk mengajukan penawaran ketiga. Menurut Code of Corporate Governance Pertamina yang sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, kemandirian ialah keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.145 Maka prinsip kemandirian ini belum dipenuhi oleh Pertamina. Pertamina dalam Divestasi VLCC ini masih dipengaruhi oleh pihak lain dalam hal ini Goldman Sachs.

4.4.3 AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)

Akuntabilitas dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 ialah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.146 Hal ini terdapat pada Code of Corporate Governance Bagian II mengenai Struktur Corporate Governance. Dalam bagian ini diatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab Organ Perusahaan.

144

Ibid., hal. 8.

145


Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf c.


78

Hal yang menarik ialah pada kasus VLCC, terungkap pada persidangan KPPU dikatakan penjualan tanker VLCC tersebut telah disetujui oleh RUPS.147 Dalam penjualan tanker VLCC Pertamina, Direksi dan Komisaris Pertamina sebenarnya telah memainkan peranannya dengan baik. Penjualan tersebut memang dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan dengan Komisaris. Hanya saja persetujuan RUPS diterima setelah proses tender selesai. Pemenang tender ditentukan pada tanggal 10 Juni 2004, sedangkan persetujuan RUPS atas divestasi VLCC diterima tanggal 11 Juni 2004. Ini berarti persetujuan RUPS dalam hal pengalihan aktiva dilakukan setelah proses tender selesai. Seharusnya persetujuan RUPS diberikan pada saat sebelum dimulainya proses tender. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UU No.19 tahun 2003, kewenangan RUPS ialah: a. Perubahan jumlah modal; b. Perubahan anggaran dasar; c. Rencana penggunaan laba; d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero; e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang; f. Kerjasama persero; g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; h. Pengalihan aktiva.

Kewenangan mengalihkan aktiva memang merupakan kewenangan RUPS, tetapi persetujuan tersebut seharusnya diberikan sebelum dimulainya proses tender. Bukan sesudah proses tender selesai. Dalam Code of Corporate Governance Pertamina, tidak disebutkan adanya kewenangan RUPS untuk mengalihkan aktiva perusahaan. Seharusnya kewenangan RUPS untuk mengalihkan aktiva dicantumkan dalam Code of Corporate Governance ini.

147

”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.8.


79

Namun karena yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam Code of Corporate Governance Pertamina adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,

148

maka dalam kasus penjualan tanker VLCC Pertamina ini prinsip

tersebut belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan persetujuan RUPS diberikan setelah proses tender selesai. Sehingga RUPS tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.

4.4.4 PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)

Pertanggungjawaban

menurut

Keputusan

Menteri

BUMN

Nomor

117/2002 ialah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.149 Prinsip ini diwujudkan salah satunya dalam Bagian II Standar Etika Usaha tentang Etika Perusahaan Dengan Pemerintah yang terdapat dalam Code of Conduct Pertamina, yaitu: Pertamina berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara: a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. b. Menerapkan

standar

terbaik

(best

practices)

dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

Dalam kasus penjualan VLCC Pertamina terdapat hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu adanya kerugian negara yang ditimbulkan 148


Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf d.


80

oleh penjualan itu. Namun pihak Pertamina sendiri berdalih bahwa Pertamina merupakan BUMN, sehingga kerugian yang diderita Pertamina bukanlah kerugian negara. Negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham saja dalam Pertamina. Selain itu pihak Pertamina juga mengatakan bahwa penjualan VLCC itu perlu karena adanya ancaman penyitaan aset Pertamina di luar negeri pada waktu itu oleh Karaha Bodas. Sehingga daripada disita lebih baik dijual saja, begitulah anggapan pihak Pertamina pada waktu itu. Kemudian penjualan tanker VLCC Pertamina juga dicurigai melanggar Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusannya yang bernomor 07/KPPU-L/2004, KPPU menyatakan Pertamina bersalah. Putusan KPPU ini dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan Pertamina telah melakukan monopoli dalam penjualan dua unit tanker VLCC.150 Sehingga dapat dianggap bahwa Pertamina telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pertamina juga tidak menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini bisa dilihat karena Pertamina tidak mengetahui bahwa Goldman Sachs memiliki saham di Frontline, Ltd. Pertamina baru mengetahui setelah hal itu diberitakan di media massa.151 Seharusnya Pertamina mengetahui hal tersebut. Karena kepemilikan Frontline, Ltd oleh Goldman Sachs dapat mempengaruhi proses tender Divestasi VLCC dimana Goldman Sachs berkedudukan sebagai financial advisor dan arranger dari Divestasi VLCC tesebut. Jadi Pertamina telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Pertamina juga tidak melaksanakan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, sehingga prinsip pertanggungjawaban ini belum dipenuhi oleh Pertamina. 150

“KPK Masih Selidiki Soal Dugaan Korupsi Kasus Penjualan Tanker VLCC,” http://www.kapanlagi.com/h/0000154282.html, 23 November 2008. 151

”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.8.


81

4.4.5 KEWAJARAN (FAIRNESS)

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.152 Hubungan dengan stakeholders ini diatur dalam Code of Corporate Governance Pertamina Bagian V mengenai Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholders. Yang dimaksud dengan stakeholders dalam Code of Corporate Governance Pertamina ialah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan. 153 Pada kasus VLCC ini, Negara yang juga berkedudukan sebagai stakeholders dalam Pertamina juga dirugikan dengan penjualan VLCC ini. Belum lagi masyarakat yang juga merupakan stakeholders Pertamina. Hal ini disebabkan dengan dijualnya kapal tanker VLCC Pertamina mengakibatkan Pertamina harus menyewa kapal untuk mengangkut minyaknya. Ada kemungkinan hal ini bisa mempengaruhi harga minyak dipasaran akibat mahalnya ongkos pengangkutan minyak. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat yang akan menanggung beban dari penjualan tanker VLCC tersebut. Oleh karena itu prinsip kewajaran belum dipenuhi Pertamina dalam penjualan tanker VLCC ini. Belum ada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak negara dan hak-hak masyarakat sebagai stakeholders Pertamina.

152

Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf e. 153

“Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008.


BAB IV PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA

Recommend Documents