BAB IV PENDAFTARAN BOEDEL
A. PENGERTIAN PENDAFTARAN BOEDEL Boedel ialah suatu pendaftaran dari keseluruhan harta (vermogen) seseorang, dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva. Pendaftaran boedel ialah suatu sarana untuk mengetaui keadaan atau mengkonstatir harta boedel (mencari tahu isi dari boedel). Karena anak-anak tersebut masih belum dewasa, maka anak-anak tidak tahu apa saja yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya yang telah meninggal, sedang ibunya karena matinya si ayah (suami si ibu) atau bapaknya dalam hal yang mati dulu adalah si ibu demi hukum menjadi wali anak-anak tersebut (yang belum dewasa) dan ia adalah orang yang oleh hukum diwajibkan untuk mengurus harta anak-anak yang sekarang ada dibawah perwaliannya (pasal 385 BW). Ia harus mengurus harta tersebut laksana seorang bapak keluarga yang baik yang bertanggung jawab untuk itu. Untuk mengetahui keadaan harta pada waktu si suami/istri meninggal, maka kepada suami/istri yang masih hidup, diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran boedel. Pendaftaran boleh dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun akta authentik, tetapi harus dihindari oleh wali pengawas.
Hukum Perkawinan - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
1
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Jangka waktu diselenggarakan pendaftaran dibatasi sampai tiga bulan sesudah meninggalnya suami/istri. Kalau pendaftaran dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka harta
persatuan dianggap
telah berhenti/pecah sejak
meninggalnya suami/istri. Kalau kewajiban tersebut dilalaikan, maka undang-undang memberi akibat hukum sebagai berikut :
Peraturan harta berjalan terus, tetapi hanya demi keuntungan anak-anak yang belum dewasa dan sekali-kali tidak boleh merugikan mereka (pasal 127 BW kalimat terakhir).
Suami/istri yang hidup terlama kehilangan haknya atas nikmat hasil (vruchtgenot) atas barang-barang harta anak-anaknya.
RUMUS PENDAFTARAN BOEDEL Tidak Berlanjut = ½ (HP) + Harta masingmasing ahli waris Soal : Pak Ahmad dan Bu Siti menikah mulai tahun 1980, Pak Ahmad meninggal tahun 1990 bulan Januari, pada waktu meninggal dunia Pak Ahmad meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil (A, B, C) dan D anak angka yang pada bulan Februari di legalisasikan di Pengadilan Negeri.
Hukum Perkawinan - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
2
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Hal-hal yang Terjadi : Pada tahun 1989 orang tua Pak Ahmad memberi uang kepada ahli waris Ahmad sebesar Rp. 50 Juta, pada tahun 1979 Bu Siti dapat hibah dari orang tuanya Rp. 10 juta, sedang Pak Ahmad juga mendapat hibah dari orang tuanya Rp. 20 juta, pada tahun 1988 Pak Ahmad hutang ke Budi Rp. 10 juta untuk memperbaiki mobil pribadinya, pada tahun 1988 Pak Ahmad hutang ke Budi Rp. 20 Juta untuk mengurus kepentingan anak-anak mereka, selama perkawinan mempunyai HP Rp. 100 juta, pada tahun 1988 Bu Siti hutang Rp. 1 juta untuk memeriksakan anaknya. Pertanyaan : Bagaimana cara penyelesaian soal pendaftaran Boedel, bila pendaftaran Boedel di teruskan dan pendaftaran Boedel tidak diteruskan.
B. PEMECAHAN HARTA PERSATUAN Pemisahan ialah suatu tindakan dengan kerja sama, semua pemilik serta harta yang berakibat berhenti sebagai pemilik serta. Unsur Pemisahan Harta Boedel harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Adanya harta boedel. 2. Kemauan pemilik serta untuk mengadakan pemisahan. 3. Pemilik serta berarti sebagai pemilik atas benda milik bersama.
Hukum Perkawinan - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
3
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Yang berhak menuntut pemisahan harta boedel adalah : Pasal 1066 tiada seorangpun diperbolehkan yang mempunyai bagian dalam Hukum Perkawinan membiarkan Hukum perkawinan tak terbagi. Yang berhak untuk menuntut diakhirnya kepemilikan bersama pada pemilik serta dalam boedel milik bersama yang tak terbagi. Tentang subyek yang dituntut, dalam gugatan harus ditujukan kepada semua para pemilik serta harta boedel, kalau pemilik asli tidak ada baru ke ahli waris.
Pemilik serta A, A1, A2, A3, (pemilik serta harus disebutkan yaitu (A1, A2, A3).
Pada asasnya pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukan kalau menunda pembagian harus ada kesepakatan pasal 1066 ayat 2 KUH Perdata. Pemisahan paksa mengenai harta persatuan terjadi bila, ada ahli waris yang
tidak
bersedia
untuk
turut
serta
membiarkan
kerja
samanya
dalam
pemisahan/pembagian warisan, ketidaksediaan itu dapat berupa penolakan atau kelalaian (yaitu tidak hadir dalam pemisahan atau pembagian Hukum Perkawinan (pasal 1066 (2) KUH Perdata).
Dalam pemisahan Hukum Perkawinan ada ahli waris yang tidak cakap/tidak mau untuk dibagi maka ahli waris lain minta bantuan ke BHP (Balai Harta Peninggalan) dasar pasal 1072 KUH Perdata.
Dalam pasal 1071 ayat 2 KUH Perdata ada syarat :
Syarat formalitas yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam pemisahan harta, apabila dilanggar maka kebatalan dalam pemisahan harta persatuan tersebut.
Hukum Perkawinan - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
4
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Dengan demikian fungsi BHP ada 2 yaitu : 1. Memiliki orang yang tidak hadir (pasal 1071 KUH Perdata). 1. Sebagai pengawas/corector (pasal 1072 KUH Perdata).
C. PEMBATALAN PEMECAHAN HARTA BOEDEL Dalam
peristiwa-peristiwa
tertentu,
suatu
pemisahan
yang sudah
dilaksanakan bisa dibatalkan dasar pasal 1112 KUH Perdata. Menurut pasal 1112 KUH Perdata dasar-dasar tuntutan pembatalan pemisahan adalah :
Adanya unsur paksanaan.
Penipuan oleh satu atau lebih peserta pemisahan.
Adanya kerugian pada salah satu persyaratan pemisahan, yang besarnya lebih dari ¼ hak bagiannya.
Hukum Perkawinan - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
5
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
