BAB IV PEMBAHASAN. maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui

BAB IV PEMBAHASAN

IV.1 Penyajian Data Agar penyajian data dapat diketahui setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adlah tahap akhir dalam akuntansi. Masa akuntansi atau periode akuntansi adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai bahan dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Berikut dibawah ini laporan keuangan (laporan laba/rugi) PT PMJ. IV.1.1

Laporan Laba/Rugi komersial PT PMJ Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun

berdasarkan prinsip akuntansi (SAK) dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Laporan keuangan komersial bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan komersial dapat didefinisikan sebagai ikhtisar (daftar) penghasilan, biaya, dan laba/rugi untuk satu periode. Laporan laba/rugi tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Melalui laporan laba/rugi tersebut perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan (profit) atau kerugian (loss) Berikut adalah laporan laba/rugi komersial yang disusun PT PMJ untuk tahun 2006, 2007, dan 2008.

67

PT PMJ Laporan Laba/Rugi Komersial 31 Desember 2006 16,059,656,411

PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN

9,716,338,654

LABA KOTOR

6,343,317,757

BEBAN USAHA

6,163,839,824 179,477,933

LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Lain-Lain Jasa Giro Pendapatan lain-lain

2,394,265 189,817,529

Jumlah Pendapatan Lain-Lain

192,211,794

Beban Lain-Lain Biaya bunga bank

(99,077,979)

Biaya administrasi bank

(64,034,749)

Selisih kurang pembulatan Biaya lain-lain Jumlah Biaya Lain-Lain

(105,390) 0 (163,218,118) 28,993,676

LABA TAHUN BERJALAN

208,471,609

68

PT PMJ Laporan Laba/Rugi Komersial 31 Desember 2007 PENJUALAN BERSIH

35,740,550,477

BEBAN POKOK PENJUALAN

21,288,540,915

LABA KOTOR

14,452,009,562

BEBAN USAHA

13,956,773,842

LABA USAHA

495,235,720

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Lain-Lain Jasa Giro Pendapatan lain-lain

8,661,152 47,364,107


56,025,259

Beban Lain-Lain Biaya bunga bank Biaya administrasi bank Selisih kurang pembulatan Biaya lain-lain Jumlah Biaya Lain-Lain Pendapatan (Beban) Lain-Lain

LABA TAHUN BERJALAN

(58,404,383) (300,105,576) (748,356) 0 (359,258,315) (303,233,056)

192,002,664

69

PT PMJ Laporan Laba/Rugi Komersial 31 Desember 2008 PENJUALAN BERSIH

45,368,444,799

BEBAN POKOK PENJUALAN

25,063,275,564

LABA KOTOR

20,305,169,235

BEBAN USAHA

18,292,720,118

LABA USAHA

2,012,449,117

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Lain-Lain Selisih lebih pembulatan

3,853,941

Jasa Giro

10,792,430

Pendapatan lain-lain

56,794,066


71,440,437

Beban Lain-Lain Biaya bunga bank Biaya administrasi bank Selisih kurang pembulatan Biaya lain-lain Jumlah Biaya Lain-Lain

(1,548,133,213) (285,269,591) (4,105,712) 0 (1,837,508,516) (1,766,068,079)

LABA TAHUN BERJALAN

246,381,038

70

IV.2

Analisa Hasil Penelitian IV.2.1 Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut Ketentuan Perpajakan Atas Laporan Laba/Rugi Komersial PT PMJ Berdasarkan data yang telah disajikan pada sub bab IV.1 maka penulis akan melakukan evaluasi tentang perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiscal PT PMJ khususnya pada pos-pos biaya dan penghasilan. Pengevaluasian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berdasarkan pasal-pasal pada Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan berbagai peraturan pelaksanaan yang berlaku. Apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan maka laporan tersebut dinamakan laporan fiscal. Untuk membedakan kedua jenis laporan keuangan tersebut maka harus dapat dibedakan antara pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial dengan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan untuk tujuan fiskal. IV.2.1.1 Pengakuan Pendapatan Tahun 2006, 2007, dan 2008 Menurut Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan (yang merupakan obyek pajak) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengakuan pendapatan menurut ketentuan perpajakan atas laporan Laba/Rugi PT PMJ adalah sebagai berikut : 71

1. Penjualan Barang Dagangan Merupakan pendapatan yang diterima atau diperoleh PT PMJ atas aktivitas penjualan barang dagangan. 2. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang diterima atau diperoleh perusahaan berupa: a. Pendapatan Jasa Giro - Perusahaan Bagi perusahaan pendapatan jasa giro merupakan taxable income, karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Sehingga atas pendapatan tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Berdasarkan analisis penulis, pendapatan jasa giro merupakan non taxable income. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pemotongan pajak yang bersifat final atas penghasilan bunga deposito dan jasa giro. Sehingga atas pendapatan tersebut penulis melakukan koreksi negatif. b. Penjualan parcel 72

Pendapatan yang diterima atau diperoleh perusahaan atas kegiatan penjualan

parcel-parcel

pada

event-event

tertentu

atau

atas

permintaan pelanggan. - Perusahaan Bagi perusahaan pendapatan atas penjualan parcel – parcel merupakan taxable income ekonomis

perusahaan.

karena menambah kemampuan

Sehingga

atas

pendapatan

tersebut

perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa penjualan parcel merupakan taxable income. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 yaitu yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga atas pendapatan tersebut tidak perlu dilakukan koreksi. c. Selisih Lebih Pembulatan Selisih lebih pembulatan disini adalah selisih yang didapat dari pembulatan keatas atas harga pada saat pelanggan melakukan pembayaran, pembulatan ini dilakukan oleh kasir yang berada di outlet-outlet. 73

- Perusahaan Bagi perusahaan selisih lebih pembulatan dapat menambah kemampuan ekonomis yang besarnya cukup material. Sehingga atas pendapatan tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa pendapatan yang berasal dari selisih lebih pembulatan merupakan taxable income. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 yaitu yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga atas pendapatan tersebut tidak perlu dilakukan koreksi. IV.2.1.2 Pengakuan Beban Tahun 2006, 2007, dan 2008 Pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 adalah biaya atau beban yang mempunyai hubungan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa perusahaan yang merupakan obyek pajak, sedangkan beban yang bukan merupakan obyek ajak tidak boleh dikurangkan atau diakui.

74

Menurut pasal 9 Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 biaya-biaya atau beban yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) dan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non deductible expenses). Pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan atas laporan laba/rugi PT PMJ adalah sebagai berikut : 1. Beban Pemasaran a. Biaya Pameran Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sewa tempat pada saat event-event tertentu. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya pameran merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Atas biaya ini perusahaan dikenakan PPh final oleh pihak yang menyewakan tempat. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya pameran merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (2) yaitu, Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa 75

efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknnya diatur dengan Peraturan Pemerintah yakni PP 138/2000. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. b. Biaya Promosi, Iklan dan Brosur Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan promosi atas produk-produk perusahaan. Kegiatan promosi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pembuatan iklan dan brosur merupakan salah satu kegiatannya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya promosi, iklan, dan brosur merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses karena tidak mengandung unsur sumbangan dan biaya promosi tersebut didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga atas promosi yang dilakukan. Artinya hanya biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk biaya promosi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya ini merupakan deductible expenses karena biaya iklan tersebut telah dikenakan PPh Pasal 23 dimana perusahaan sebagai pihak pemotong dan perusahaan memiliki bukti potong nya. Perusahaan telah melakukan 76

pemotongan, membayar, dan melaporkan tepat waktu. Biaya iklan merupakan bagian dari kegitan perusahaan dan berkaitan secara langsung sehingga biaya tersebut termasuk dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) hurut a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. c. Biaya Komisi Penjualan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka

meningkatkan

penjualan

barang

dagangan

dengan

memberikan komisi kepada outlet yang dapat mencapai target penjualan sebelum atau tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pusat. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya komisi penjualan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis 77

Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya komisi penjualan merupakan deductible expenses. Sesuai dengan KEP545/PJ/2000 Pasal 5 ayat (1) yaitu, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga atas biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi. d. Biaya Pengiriman Barang Sample Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk seluruh aktivitas pengiriman barang. Biaya ini lebih ditekankan untuk pengiriman atau perawatan barang yang akan dikirim, bukan untuk pihak yang mengirim barang. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya pengiriman barang sample merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses, karena biaya pengiriman barang sample merupakan bagian dari kegitan perusahaan dan berkaitan secara langsung. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya pengiriman barang sample merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) hurut a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 78

memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi. e. Biaya Packing Biaya ini terjadi karena adanya pembelian barang-barang yang digunakan dalam proses pengemasan barang dagangan seperti pembelian plastik dan kerdus. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya packing merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses, karena biaya packing merupakan bagian dari kegitan perusahaan dan berkaitan secara langsung. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya packing merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) hurut a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 79

gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. f. Pajak Reklame Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pemasangan reklame yang dilakukan. - Perusahaan Bagi perusahaan beban ini merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses, karena beban pajak disini adalah beban pajak yang tidak dapat dikreditkan karena merupakan pajak daerah dan ditanggung sendiri oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa pajak reklame merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi 80

dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. g. Biaya Bordir Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas bordir seperti membeli benang bordir, jarum, hiasan-hiasan dan membeli peralatan-peralatan lain yang digunakan dalam aktivitas bordir ini. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya ini merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, karena kegiatan ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaharui model-model produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sehingga produknya mengikuti zaman dan tetap menjadi yang terbaik daripada produk competitor. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya bordir merupakan deductible expenses. Aktivitas bordir ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 81

dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi. h. Biaya Administrasi Penjualan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menunjang kegiatan administrasi seperti penyediaan faktur, kwitansi, dan barang-barang lain yang diperlukan dalam kegiatan administrasi. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya administrasi penjualan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses, karena biaya packing merupakan bagian dari kegitan perusahaan dan berkaitan secara langsung. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya administrasi penjualan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 82

bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi.

2. Beban Umum a. Biaya Gaji dan Upah Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaaan dalam rangka pembayaran gaji para karyawannya yang telah bekerja pada perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya gaji dan upah merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya gaji dan upah merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, yaitu biya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, 83

piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya gaji dan upah tidak perlu dilakukan koreksi. b. Biaya Uang Makan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menunjang semangat kerja para karyawannya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya uang makan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses karena diberikan kepada seluruh karyawan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya uang makan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari 84

penghasilan bruto pemberi kerja. Sehingga atas biaya uang makan tidak perlu dilakukan koreksi. c. Biaya Transportasi Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada seluruh pegawai dan pejabatnya dengan tujuan agar pegawai dan pejabat lebih bertanggung jawab atas kehadirannya dalam bekerja. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya transportasi merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses karena diberikan kepada seluruh karyawan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya transportasi merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang maka penggantiannya dalam bentuk natura lain seperti penggunaan fasilitas-fasilitas seperti mobil, rumah, pengobatan, asuransi dan lain sebagainya, bukan merupakan obyek pajak, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 85

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Namun karena penggantian tersebut dalam bentuk uang maka boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sehingga atas biaya transportasi tidak perlu dilakukan koreksi. d. Biaya Pengobatan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan para karyawannya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya pengobatan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses karena diberikan kepada seluruh karyawan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya pengobatan merupakan non deductible expenses atau biaya yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto karena, pemberian pengobatan ini diberikan secara cuma – cuma oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya ini termasuk kedalam non deductible expenses karena perpajakan menganggap hal ini sebagai natura/kenikmatan yang diberikan perusahaan dalam

86

rangka meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Sehingga atas biaya tersebut dilakukan koreksi positif. e. Biaya THR Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sekali setahun kepada seluruh karyawannya dalam rangka perayaan hari besar kaum muslim. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya THR merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya THR merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan

dan

jasa

termasuk

upah,

gaji,

honorarium,

bonus,gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya THR tidak perlu dilakukan koreksi.

87

f. Biaya Lembur Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pegawainya yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya lembur merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya THR merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan

dan

jasa

termasuk

upah,

gaji,

honorarium,

bonus,gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Biaya lembur ini memiliki obyek pajak yaitu PPh Pasal 21. Sehingga atas biaya lembur tidak perlu dilakukan koreksi. g. Biaya Seragam Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan kenyamanan para pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan pegawai 88

serta untuk menghindari adanya kesenjangan social diantara para pekerja. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya seragam merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, karena seluruh pegawai ditetapkan menggunakan seragam. Pemberian seragam dibagi dalam 2 kategori : 1. Untuk tingkat manajer keatas diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga merupakan penghasilan bagi pegawai dan merupakan pengurangan penghasilan bruto bagi perusahaan. 2. Untuk dibawah tingkat manajer diberikan dalam bentuk natura sehingga bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan merupakan pengurang bagi penghasilan bruto perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya seragam merupakan non deductible expenses karena dalam kenyataannya

penulis

menemukan

tidak

semua

karyawan

menggunakan seragam. Sesuai dengan KEP-312/PJ/2001. Sehingga atas biaya seragam perusahaan seharusnya melakukan koreksi. h. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperuntukkan bagi pegawai yang akan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh outlet yang berada diluar kota. Seperti 89

menghadiri acara pameran, melakukan pengecekan pada outlet-outlet di luar kota dan lain sebagainya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya transportasi perjalanan dinas merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena terdapat data-data nominatifnya. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya transportasi perjalanan dinas merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya transportasi perjalanan dinas tidak perlu dilakukan koreksi. i. Biaya Notaris Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas jasa professional yang diterima perusahaan.

90

- Perusahaan Bagi perusahaan biaya ini merupakan deductible expanses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, karena berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Sehinga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya notaries merupakan deductible expanses. Sesuai dengan KEP-545/PJ/2000 Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu, honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri terdiri dari : 1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam KEP-545/PJ/2000 Pasal 9 ayat (7) yaitu, Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutangkepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perusahaan telah melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21. Sehingga atas biaya notaries ini tidak perlu dilakukan koreksi.

91

3. Beban Administrasi a. Biaya Sewa Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sewa tempat yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya sewa kantor merupakan deductible expanses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, karena berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Sehinga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya notaries merupakan deductible expanses karena biaya sewa kantor merupakan bagian dari kegitan perusahaan dan berkaitan secara langsung. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Atas biaya sewa kantor ini pihak perusahaan

92

telah dikenakan PPh final oleh pihak yang menyewakan gedung. Sehingga atas biaya sewa kantor tidak perlu dilakukan koreksi. b. Biaya Asuransi Gedung Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar asuransi atas gedung yang telah disewa oleh pihak perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya asuransi gedung merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena premi asuransi. Sehingga perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya seragam merupakan non deductible expenses karena PT PMJ adalah pihak yang menyewa gedung dan tidak memiliki bangunan tersebut. Sehingga atas biaya asuransi gedung seharusnya perusahaan melakukan koreksi. c. Biaya Service Charge Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka service – service yang telah diterima perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya service charge merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang 93

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya sservice charge merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya service charge tidak perlu dilakukan koreksi. d. Biaya Listrik, PAM Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar listrik dan air yang digunakan selama kegiatan bekerja dalam tahun berjalan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya listrik dan PAM merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan dan juga pada bukti pembayarannya tercantum nama perusahaan yang melakukan 94

pembayaran. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya listrik dan PAM merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya listrik dan PAM tidak perlu dilakukan koreksi. e. Biaya PBB Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak atas bumi dan bangunan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya PBB merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. 95

- Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya PBB merupakan non deductible expenses karena dalam hal ini pihak perusahaan menyewa bangunan untuk kantor, bukan yang memiliki tanah dan bangunan. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1). Dalam perjanjian pun yang membayar PBB adalah pemilik gedung. Sehingga atas biaya ini perusahaan seharusnya melakukan koreksi. f. Biaya Renovasi Gedung Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki bagian gedung yang sudah mulai rusak agar tetap dapat digunakan, seperti melakukan pengecatan kembali, memperbaiki lantai – lantai atau interknit yang sudah mulai rusak. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya renovasi gedung merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya renovasi gedung merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf 96

a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya renovasi gedung tidak perlu dilakukan koreksi. g. Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka merawat gedung agar dapat berfungsi dengan baik dan dengan kondisi gedung yang baik diharapkan para karyawan bekerja lebih semangat, seperti mengadakan penyemprotan serangga, pembersihan saluran air. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya pemeliharaan gadung merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya pemeliharaan gedung merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf 97

a yaitu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Karena gedung yang digunakan untuk kantor bukan milik sendiri, maka atas biaya ini juga dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) oleh pihak yang menyewakan gedung kantor. Dalam melakukan pemeliharaan gedung, perusahaan menggunakan pihak ketiga dan perusahaan telah memotong PPh 23 dan telah membayar serta melapor tepat waktu. Sehingga atas biaya pemeliharaan gedung tidak perlu dilakukan koreksi. h. Biaya Perizinan Jasa perizinan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya perizinan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengurusan masalah perijinan kepada pihak berwenang, misalnya STNK, ijin domisili dan perijinan lainnya. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi.

98

- Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya perizinan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya perizinan tidak perlu dilakukan koreksi. i. Biaya Perbaikan Komputer Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka penerimaan jasa teknik. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya perbaikan komputer merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi.

99

- Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya perbaikan komputer merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan KEP545/PJ/2000 Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari: pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social. Sehingga atas biaya perbaikan komputer tidak perlu dilakukan koreksi. j. Biaya Penyusutan Rp. 2.690.736.436 Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam menentukan besarnya biaya penyusutan ini terdapat 2 metode yaitu garis lurus dan saldo menurun, sesuai dengan Undang–Undang pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasal 11 dan PT PMJ menggunakan metode garis lurus. Berikut adalah rincian biaya penyusutan yang dilakukan oleh PT PMJ: 1. Biaya Penyusutan Tanah & Bangunan sebesar Rp. 117.189.759 - Perusahaan Bagi perusahaan biaya penyusutan tanh dan bangunan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi 100

pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya PBB merupakan non deductible expenses karena tanah dan bangunan yang digunakan untuk kantor bukanlah milik perusahaan. Sehingga atas biaya penyusutan tanah dan bangunan perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif. 2. Biaya Penyusutan Kendaraan - Perusahaan Bagi perusahaan pada tahun 2006 dan 2007 biaya penyusutan ini merupakan non deductible expenses atau biaya yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto karena terdapat beberapa kendaraan yang digunakan oleh para direksi dan dibawa pulang. Namun pada tahun 2008 biaya penyusutan ini merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena karena perusahaan meyakinkan bahwa kendaraan hanya digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak ada yang dibawa pulang. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya penyusutan kendaraan merupakan deductible expenses namun untuk tahun 101

2008 perusahaan seharusnya tetap melakukan koreksi, karena pada tahun 2008 kenyataannya terdapat beberapa kendaraan yang digunakan oleh direksi dan dibawa pulang. Maka atas biaya penyusutan tersebut sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif. 3. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan penyusutan atas peralatan kantor yang dimiliki oleh perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya penyusutan peralatan kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya penyusutan peralatan kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini di keluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya penyusutan peralatan kantor perusahaan tidak perlu melakukan koreksi.

102

4. Biaya Penyusutan Perabotan Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan penyusutan atas perabotan kantor yang dimiliki oleh perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya penyusutan perabotan kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya penyusutan perabotan kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini di keluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya penyusutan perabotan kantor perusahaan tidak perlu melakukan koreksi. k. Biaya Alat Tulis Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membeli peralatan guna menunjang aktivitas yang terjadi di kantor. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya alat tulis kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan 103

bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya alat tulis kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini di keluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya alat tulis kantor tidak perlu dilakukan koreksi. l. Biaya Barang Cetakan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membeli barang cetakan guna memperbaharui produk-produk yang telah dihasilkan agar kualitasnya tetap baik dan tidak serupa dengan barang yang dihasilkan oleh competitor.

104

- Perusahaan Bagi perusahaan biaya barang cetakan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya barang cetakan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini di keluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sesuai dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya barang cetakan tidak perlu dilakukan koreksi. m. Biaya Pos/Prangko, materai, Pengiriman Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menunjang aktivitas pengiriman barang.

105

- Perusahaan Bagi perusahaan Biaya Pos/Prangko, materai, Pengiriman kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk menunjang aktivitas pengiriman barang untuk outlet-outlet yang berada diluar kota. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya Biaya Pos/Prangko, materai, Pengiriman merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya pos/prangko, materai, pengiriman tidak perlu dilakukan koreksi. n. Biaya Fotocopy dan Jilid Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperbanyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga

106

untuk menyimpan berkas agar tertata rapi dan terhindar dari resiko hilang. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya fotocopy dan jilid merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena karena berhubungan langsung dengan pekerjaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya biaya fotocopy dan jilid merupakan deductible expenses. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya fotocopy dan jilid tidak perlu dilakukan koreksi. o. Biaya Keperluan Dapur Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menambah semangat kerja para pegawainya, seperti penyediaan kopi, teh dan lainnya. - Perusahaan 107

Bagi perusahaan biaya keperluan dapur merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk membantu menambah kinerja para pegawai. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya keperluan dapur merupakan non deductible expenses karena dalam perpajakan hal ini dianggap sebagai natura. Sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu, Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sehingga atas biaya keperluan dapur perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif. p.

Biaya Sumbangan Biaya ini merupakan bentuk kepedulian PT PMJ terhadap sesama dalam rangka memberikan bantuan social. - Perusahaan 108

Bagi perusahaan biaya sumbangan

merupakan non deductible

expenses atau biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan natura. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan melakukan koreksi positif. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya sumbangan merupakan non deductible expenses atau biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan

Undang–

Undang Pajak Penghasilan No.17 Pasal 9 ayat 1 huruf g, yaitu harta hibahan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orag pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. q. Biaya Perbaikan Peralatan Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membayar jasa yang telah diterima oleh perusahaan dimana perusahaan menggunakan pihak ketiga. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya perbaikan peralatan kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Atas biaya tersebut telah dikenakan PPh pasal 23 dan perusahaan telah membayar dan 109

melaporkan tetap waktu. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya alat tulis kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya perbaikan peralatan kantor tidak perlu dilakukan koreksi. r. Biaya Safe Deposit Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membeli safe deposit yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas penting seperti bukti-bukti dari menyewa gedung, dan lain sebagainya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya safe deposit merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung 110

dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya safe deposit merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini di keluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Sehingga atas biaya safe deposit tidak perlu dilakukan koreksi. s. Biaya Umum Kantor Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan persiapan rapat triwulanan maupun rapat tahunan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya umum kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan rapat – rapat yang

111

diselenggarakan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya alat tulis kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan pekerjaan. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. t. Biaya Telepon dan fax Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar seluruh tagihan telepon dan fax yang telah digunakan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya telepon dan fax merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya telepon dan fax merupakan deductible expenses, Namun tidak seluruhnya boleh diakui sebagai biaya karena didalamnya terdapat biaya bulanan tunjangan pulsa untuk direktur atau jabatan tertentu. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan PT PMJ

untuk 112

pegawai

tertentu

karena

jabatan

atau

pekerjaannya,

dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebasar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga atas biaya telepon dan fax pihak perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif. u. Biaya Internet Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar seluruh internet yang telah digunakan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya internet merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan. Karena penggunaan internet seluruhnya hanya untuk kegiatan perusahaan. Hal ini terbukti dengan hanya dapat membuka situs – situs tertentu yang berhubungan dengan kegiatan usaha. v. Biaya Bensin Biaya ini merupakan pengeluaran atas bensin yang kegunaannya berkaitan dengan kegiatan perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya bensin merupakan deductible expenses atau biaya yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Pada 113

tahun 2006 dan 2007 biaya sparepart kendaraan ini dikoreksi 50% oleh perusahaan karena terdapat beberapa kendaraan yang digunakan oleh para direksi dan dibawa pulang. Namun pada tahun 2008 biaya bensin ini tidak dikoreksi karena perusahaan meyakinkan bahwa kendaraan hanya digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak ada yang dibawa pulang. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya bensin merupakan

deductible

expenses

namun

untuk

tahun

2008

perusahaan seharusnya tetap melakukan koreksi, karena pada tahun 2008 kenyataannya terdapat beberapa kendaraan yang digunakan oleh direksi dan dibawa pulang. Maka atas biaya penyusutan tersebut sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif. w. Biaya Tol Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan perjalanan untuk pekerjaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya tol merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi.

114

- Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya tol merupakan non deductible expenses karena karena tidak didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga atas jasa tol yang digunakan. Sehingga atas biaya tol pihak perusahaan harusnya melakukan koreksi positif. x. Biaya Parkir Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan jasa parkir pada saat melakukan pekerjaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya parkir merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis tidak sependapat dengan perusahaan. Bagi penulis biaya parkir

merupakan

non

deductible

expenses karena

karena

pengakuan biaya ini oleh perusahaan tidak didukung oleh buktibukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga yang digunakan. Sehingga atas biaya parkir pihak perusahaan harusnya melakukan koreksi positif.

115

y. Biaya Sewa Kendaraan Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membayar kendaraan-kendaraan yang disewa perusahaan untuk mengantar produk-produk yang telah dihasilkan dari pusat ke outlet-outlet yang berada dikawasan Jakarta dan sekitarnya. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya sewa kendaraan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto

karena

biaya

ini

dikeluarkan

untuk

kegiatan

yang

berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya sewa kendaraan merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Atas biaya tersebut telah dikenakan PPh Pasal 23 dan perusahaan telah membayar dan melaporkannya ke kantor pajak tepat waktu. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. z. Biaya Sparepart Kendaraan Biaya ini diperuntukan untuk kendaraan yang digunakan - Perusahaan Bagi perusahaan biaya sparepart kendaraan merupakan deductible expenses atau biaya yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan 116

bruto. Pada tahun 2006 dan 2007 biaya sparepart kendaraan ini dikoreksi 50% oleh perusahaan karena biaya ini juga diberikan untuk kendaraan – kendaraan yang digunakan oleh para direksi. Namun pada tahun 2008 biaya sparepart kendaraan ini tidak dikoreksi karena perusahaan meyakinkan bahwa tidak ada kendaraan yang digunakan oleh para direksi dan dibawa pulang. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya sparepart kendaraan merupakan deductible expenses

namun tidak boleh

seluruhnya diakui sebagai biaya. Pada tahun 2008 pun perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif karena dalam kenyataan masih terdapat kendaraan yang dibawa pulang. Sesuai dengan Undang–Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 3 huruf d yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang maka pengganti atau imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya bukan merupakan obyek pajak kecuali yang diatur seperti makan dan minum yang diberikan kepada seluruh karyawan ditempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai karena pekerjaanya atau jabatannya boleh dibiayakan (deductible expenses). Sesuai dengan KEP 220/PJ/2002,

117

biaya kendaraan dinas yang dikuasai oleh karyawan hanya diakui sebesar 50 %. aa. Biaya Perangkat Lunak Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membeli software-software yang digunakan perusahaan. - Perusahaan Bagi perusahaan biaya perangkat lunak kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga atas biaya tersebut perusahaan tidak melakukan koreksi. - Penulis Penulis sependapat dengan perusahaan bahwa biaya alat tulis kantor merupakan deductible expenses atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi.

4. Beban Lain-Lain a. Biaya Bunga Bank Biaya bunga bank merupakan non deductible expenses atau biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga perlu dikoreksi. Pada tahun 2006 dan 2007 perusahaan telah melakukan koreksi atas biaya bunga bank, Namur pada tahun 2008 perusahaan tidak melakukan koreksi. Sesuai dengan Undang–Undang 118

Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf k yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. Sehingga atas biaya ini seharusnya perusahaan pada tahun 2008 juga melakukan koreksi positif. b. Biaya Administrasi Bank Biaya administrasi bank merupakan deductible expenses atau biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga tidak perlu dikoreksi karena biaya administrasi ini berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. c. Selisih Kurang Pembulatan Selisih kurang pembulatan disini adalah selisih yang didapat dari pembulatan kebawah atas harga pada saat pelanggan melakukan pembayaran, pembulatan ini dilakukan oleh kasir yang berada di outlet-outlet. Sehingga atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi. d. Biaya Lain-Lain sebesar Rp. 0

119

Tabel 4.1 Koreksi Positif Perusahaan Uraian

2008

2007

2006

Biaya Penyusutan Kendaraan

-

42.380.588

18.786.311

4.085.000

5.650.000

15.000.000

Biaya Bensin

-

81.494.909

36.124.762

Biaya Sparepart Kendaraan

-

8.431.040

3.737.280

Biaya Bunga Bank

-

58.404.383

99.077.979

Biaya Sumbangan

Tabel 4.2 Koreksi Positif Penulis Uraian

2008

2007

2006

Biaya Pengobatan

29,237,361

22,310,816

9,886,424

Biaya Seragam

52,322,160

39,926,657

17,692,399

Biaya Penyusutan Tanah dan Bangunan

117,189,759

89,395,611

39,626,956

Biaya Penyusutan Kendaraan

55,557,212

42,380,588

18,786,311

Biaya Keperluan Dapur

30,276,808

23,095,992

-

Biaya Sumbangan

4,085,000

5,650,000

15,000,000

Biaya Tlp dan Fax

157,530,676

120,168,785

53,267,976

Biaya Bensin

106,832,636

81,494,909

36,124,762

Biaya Tol

36,967,000

28,199,457

10,580,350

Biaya Parkir

14,958,000

10,875,147

5,057,951

Biaya Sparepart Kendaraan

11,052,350

8,431,040

3,737,280

1,548,133,213

58,404,383

99,077,979

Biaya Asuransi Gedung

58,441,984

44,581,173

19,761,778

Biaya PBB

68,595,280

52,326,389

23,195,049

Biaya Perijinan

20,648,363

15,751,146

-

Biaya Bunga Bank

120

IV.2.2

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal PT PMJ Dengan diketahuinya perbedaan perlakuan atas pendapatan dan beban tersebut maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal laporan keuangan terutama dalam laporan laba/rugi. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal perlu dilakukan penyesuaian antara konsep akuntansi dengan ketentuan perpajakan, perbedaan ini dilakukan melalui rekonsiliasi yang akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan meningkatkan laba kena pajak dan koreksi negatif akan menurunkan laba kena pajak, laba kena pajak inilah yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Berikut ini merupakan rekonsiliasi laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh PT PMJ :

121

PT PMJ Rekonsiliasi fiskal atas komersial perusahaan 31 Desember 2008

Uraian Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya bordir Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Biaya notaries Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perizinan Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor

Komersial 45,368,444,799 25,063,275,564 20,305,169,235

Koreksi (+) -

Fiskal

(-) -

45,368,444,799 25,063,275,564 20,305,169,235

934,804,381 1,146,444,377 537,664,831 6,964,000 89,778,225 21,522,990 44,017,554 97,210,344 2,878,406,702

-

-

934,804,381 1,146,444,377 537,664,831 6,964,000 89,778,225 21,522,990 44,017,554 97,210,344 2,878,406,702

5,836,435,701 9,545,000 494,000 29,237,361 389,270,355 154,849,442 52,322,160 368,897,465 13,321,990 6,854,373,474

-

-

5,836,435,701 9,545,000 494,000 29,237,361 389,270,355 154,849,442 52,322,160 368,897,465 13,321,990 6,854,373,474

1,670,139,468 58,441,984 1,411,510,063 540,475,078 68,595,280 300,999,461 144,631,530 20,648,363 68,580,145 117,189,759 111,114,424 757,214,556 1,705,217,697

-

-

1,670,139,468 58,441,984 1,411,510,063 540,475,078 68,595,280 300,999,461 144,631,530 20,648,363 68,580,145 117,189,759 111,114,424 757,214,556 1,705,217,697

122

Biaya alat tulis kantor Biaya barang cetakan Biaya pos/prangko, materai dan pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya keperluan dapur dan kantor Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya safe deposit Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax Biaya internet Biaya bensin Biaya tol Biaya parkir Biaya sewa kendaraan Biaya sparepart kendaraan Biaya perangkat lunak Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

91,561,447 86,859,170

-

-

91,561,447 86,859,170

534,183,833 13,297,318 30,276,808 4,085,000 80,242,352 2,970,830 51,762,067 315,061,351 12,287,797 213,665,272 36,967,000 14,958,000 3,960,000 22,104,700 70,939,189 8,559,939,942 18,292,720,118 2,012,449,117 71,440,437 1,837,508,516

4,085,000 -

-

534,183,833 13,297,318 30,276,808 80,242,352 2,970,830 51,762,067 315,061,351 12,287,797 213,665,272 36,967,000 14,958,000 3,960,000 22,104,700 70,939,189 8,555,854,942 18,288,635,118 2,016,534,117 71,440,437 1,837,508,516

(1,766,068,079) 246,381,038 56,414,311 189,966,727

-

-

(1,766,068,079) 250,466,038 57,639,811 192,826,227

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan: Laba/rugi sebelum pajak penghasilan Taksiran Pajak Penghasilan: - 10% X Rp.50.000.000

Rp. 5.000.000

- 15% X Rp.50.000.000

Rp. 7.500.000

- 30% X Rp.150.466.038

Rp. 45.139.811

Pajak Penghasilan Badan

Rp. 57.639.811

123

PT PMJ Rekonsiliasi Fiskal atas Komersial Perusahaan 31 Desember 2007

Uraian Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya bordir Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Biaya notaries Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perizinan Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor Biaya alat tulis kantor

Komersial

Koreksi

Fiskal

35,740,550,477 21,288,540,915 14,452,009,562

(+) -

(-) -

35,740,550,477 21,288,540,915 14,452,009,562

713,342,382 874,843,315 410,288,098 5,314,177 68,509,107 16,424,036 33,589,473 74,180,502 2,196,491,091

-

-

713,342,382 874,843,315 410,288,098 5,314,177 68,509,107 16,424,036 33,589,473 74,180,502 2,196,491,091

4,453,741,374 7,283,720 376,968 22,310,816 297,049,359 118,164,476 39,926,657 281,502,956 10,165,913 5,230,522,239

-

-

4,453,741,374 7,283,720 376,968 22,310,816 297,049,359 118,164,476 39,926,657 281,502,956 10,165,913 5,230,522,239

1,274,028,886 44,581,173 1,076,739,175 412,289,437 52,326,389 229,610,769 110,328,958 15,751,146 52,314,844 89,395,611 84,761,176 577,624,346 1,300,787,536 69,845,621

42,380,588 -

-

1,274,028,886 44,581,173 1,076,739,175 412,289,437 52,326,389 229,610,769 110,328,958 15,751,146 52,314,844 89,395,611 42,380,588 577,624,346 1,300,787,536 69,845,621

124

Biaya barang cetakan Biaya pos/prangko, materai dan pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya keperluan dapur dan kantor Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax Biaya internet Biaya bensin Biaya tol Biaya parkir Biaya sewa kendaraan Biaya sparepart kendaraan Biaya perangkat lunak Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

66,258,593 407,490,300 10,143,564 23,095,992 5,650,000 61,211,100 39,485,546 240,337,570 9,641,090 162,989,818 28,199,457 10,875,147 3,020,798 16,862,081 54,114,388 6,529,760,512 13,956,773,842 495,235,720 56,025,259 359,258,315 (303,233,056) 192,002,664 40,100,700 151,901,964

5,650,000 81,494,909 8,431,040 58,404,383 -

8,661,152 -

66,258,593 407,490,300 10,143,564 23,095,992 61,211,100 39,485,546 240,337,570 9,641,090 81,494,909 28,199,457 10,875,147 3,020,798 8,431,040 54,114,388 6,391,803,975 13,818,817,305 633,192,257 47,364,107 300,853,932 (253,489,825) 379,702,432 96,410,729 283,291,703

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan: Laba/rugi sebelum pajak penghasilan Taksiran Pajak Penghasilan: - 10% X Rp. 50.000.000

Rp.

5.000.000

- 15% X Rp. 50.000.000

Rp.

7.500.000

- 30% X Rp.279.702.432

Rp. 83.910.729


Rp. 96.410.729

125

PT PMJ Rekonsiliasi fiskal atas komersial perusahaan 31 Desember 2006

Uraian Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya bordir Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor Biaya alat tulis kantor Biaya barang cetakan

Komersial 16,059,656,411 9,716,338,654 6,343,317,757

316,098,034 387,662,725 181,807,873 2,354,831 30,357,924 7,277,859 14,884,250 32,871,047 973,314,545 1,973,552,853 3,227,580 167,043 9,886,424 131,629,244 52,361,334 17,692,399 124,740,284 2,313,257,160 564,746,822 19,761,778 477,292,967 171,059,257 23,195,049 101,781,014 48,906,213 23,189,931 39,626,956 37,572,621 256,047,188 576,608,297 30,960,909 29,370,865

Koreksi

Fiskal

(+) -

(-) -

16,059,656,411 9,716,338,654 6,343,317,757

18,786,311 -

-

316,098,034 387,662,725 181,807,873 2,354,831 30,357,924 7,277,859 14,884,250 32,871,047 973,314,545

-

1,973,552,853 3,227,580 167,043 9,886,424 131,629,244 52,361,334 17,692,399 124,740,284 2,313,257,160

-

564,746,822 19,761,778 477,292,967 171,059,257 23,195,049 101,781,014 48,906,213 23,189,931 39,626,956 18,786,311 256,047,188 576,608,297 30,960,909 29,370,865

126

Biaya pos/prangko, materai dan pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya safe deposit Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax Biaya internet Biaya bensin Biaya tol Biaya parkir Biaya sewa kendaraan Biaya sparepart kendaraan Biaya perangkat lunak Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

180,630,796 4,496,402 15,000,000 27,133,431 1,004,567 17,503,007 106,535,951 4,155,039 72,249,525 10,580,350 5,057,951 1,339,048 7,474,561 23,987,626 2,877,268,120 6,163,839,824 179,477,933 192,211,794 163,218,118

15,000,000 36,124,762 3,737,280 99,077,979

2,394,265 -

180,630,796 4,496,402 27,133,431 1,004,567 17,503,007 106,535,951 4,155,039 36,124,762 10,580,350 5,057,951 1,339,048 3,737,280 23,987,626 2,803,619,766 6,090,191,470 253,126,287 189,817,529 64,140,139

28,993,676 208,471,609 45,041,483 163,430,126

-

-

125,677,390 378,803,677 96,141,103 282,662,574

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan: Laba/rugi sebelum pajak penghasilan Taksiran Pajak Penghasilan: - 10% X Rp. 50.000.000

Rp.

5.000.000

- 15% X Rp. 50.000.000

Rp.

7.500.000

- 30% X Rp. 278.803.677

Rp. 83.641.103


Rp. 96.141.103

127

Setelah laporan keuangan komersial disesuaikan menjadi laporan keuangan fiskal maka akan menghasilkan rekonsiliasi fiskal menurut penulis yang terdiri dari: 1. Koreksi karena beda tetap, yaitu: a. Biaya Pengobatan Menurut perusahaan biaya pengobatan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf e, biaya ini termasuk kedalam non deductible expenses karena perpajakan menganggap hal ini sebagai natura/kenikmatan yang diberikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawainya. b. Biaya Keperluan Dapur Menurut perusahaan biaya penyusutan tanah dan bangunan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya ini termasuk kedalam non deductible expenses karena perpajakan menganggap hal ini sebagai natura/kenikmatan yang diberikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya. c. Biaya Sumbangan Biaya untuk sumbangan, dimana biaya tersebut menurut peraturan perpajakan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 merupakan biaya yang tidak diakui atau tidak dapat mengurangi

128

penghasilan bruto. Perusahaan telah mengkoreksi biaya tersebut sesuai dengan analisa penulis. d. Biaya Telepon dan Fax Menurut perusahaan biaya telepon dan fax seluruhnya merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang seluruhnya namun harus dikoreksi sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep220/PJ./2002 pasal 1 ayat (2) bahwa biaya tersebut dapat menjadi beban perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa tersebut. e. Biaya Bensin Menurut perusahaan biaya bensin seluruhnya merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang seluruhnya namun harus dikoreksi sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-220/PJ/2002. f. Biaya Sparepart Kendaraan Menurut perusahaan biaya bensin seluruhnya merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang seluruhnya namun harus dikoreksi sebesar 50%. Sesuai dengan KEP 220/PJ/2002, biaya kendaraan dinas yang dikuasai oleh karyawan hanya diakui sebesar 50 %. g. Biaya Bunga Bank Menurut perusahaan beban bunga merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis beban tersebut tidak boleh menjadi 129

pengurang. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 dimana sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. h. Pendapatan Jasa Giro Menurut perusahaan pendapatan jasa giro merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis beban tersebut tidak boleh menjadi pengurang. Karena pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang telah dikenakan pajak final sehingga tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya, sesuai pasal 4 ayat (2) Undang – undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pemotongan pajak yang bersifat final atas penghasilan bunga deposito dan jasa giro.

2. Koreksi karena beda waktu, yaitu: a. Biaya Seragam b. Biaya PBB Menurut perusahaan biaya PBB merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi. Karena perusahaan 130

sebagai pihak yang menyewa. Pajak atas tanah dan bangunan adalah kewajiban dari pihak yang memiliki tanah dan bangunan tersebut. c. Biaya Penyusutan atas Tanah dan Bangunan Menurut perusahaan biaya penyusutan tanah dan bangunan merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi. Karena perusahaan sebagai pihak yang menyewa dan yang berhak melakukan penyusutan tanah dan bangunan adalah pihak yang memiliki tanah dan bangunan tersebut. d. Biaya Penyusutan Kendaraan Menurut perusahaan biaya penyusutan kendaraan seluruhnya merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang seluruhnya namun harus dikoreksi sebesar 50%. Karena pada kenyataannya terdapat beberapa kendaraan yang digunakan oleh direksi dan dibawa pulang. Hal ini sesuai dengan KEP220/PJ/2002. e. Biaya Tol Menurut perusahaan biaya tol merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang sehingga harus dikoreksi. Karena biaya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga. f. Biaya Parkir Menurut perusahaan biaya parkir merupakan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi menurut analisa penulis biaya tersebut tidak boleh menjadi 131

pengurang sehingga harus dikoreksi. Karena biaya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga. Berikut ini merupakan rekonsiliasi laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh Penulis :

132

PT PMJ Rekonsiliasi Fiscal atas Komersial Penulis 31 Desember 2008 Uraian

Komersial

Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya border Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Biaya notaries Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perizinan Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor

Koreksi

Fiskal

45,368,444,799 25,063,275,564 20,305,169,235

(+) -

(-) -

45,368,444,799 25,063,275,564 20,305,169,235

934,804,381 1,146,444,377 537,664,831 6,964,000 89,778,225 21,522,990 44,017,554 97,210,344 2,878,406,702

-

-

934,804,381 1,146,444,377 537,664,831 6,964,000 89,778,225 21,522,990 44,017,554 97,210,344 2,878,406,702

5,836,435,701 9,545,000 494,000 29,237,361 389,270,355 154,849,442 52,322,160 368,897,465 13,321,990 6,854,373,474

29,237,361 52,322,160 -

-

5,836,435,701 9,545,000 494,000 389,270,355 154,849,442 368,897,465 13,321,990 6,772,813,953

1,670,139,468 58,441,984 1,411,510,063 540,475,078 68,595,280 300,999,461 144,631,530 20,648,363 68,580,145

68,595,280 -

-

1,670,139,468 58,441,984 1,411,510,063 540,475,078 300,999,461 144,631,530 20,648,363 68,580,145

117,189,759 111,114,424

117,189,759 55,557,212

-

55,557,212

757,214,556

-

-

757,214,556

1,705,217,697

-

-

1,705,217,697

133

Biaya alat tulis kantor Biaya barang cetakan Biaya pos/prangko, materai dan pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya keperluan dapur Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya safe deposit Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax Biaya internet Biaya bensin Biaya tol Biaya parkir Biaya sewa kendaraan Biaya sparepart kendaraan Biaya perangkat lunak Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

91,561,447 86,859,170

-

-

91,561,447 86,859,170

534,183,833 13,297,318 30,276,808 4,085,000 80,242,352 2,970,830 51,762,067 315,061,351 12,287,797 213,665,272 36,967,000 14,958,000 3,960,000 22,104,700 70,939,189 8,559,939,942 18,292,720,118 2,012,449,117 71,440,437 1,837,508,516

30,276,808 4,085,000 157,530,676 106,832,636 36,967,000 14,958,000 11,052,350 1,548,133,213

10,792,430 -

534,183,833 13,297,318 80,242,352 2,970,830 51,762,067 157,530,676 12,287,797 106,832,636 3,960,000 11,052,350 70,939,189 7,950,751,323 17,601,971,978 2,703,197,257 60,648,007 289,375,303

(1,766,068,079)

-

-

(228,727,296)

246,381,038 56,414,311 189,966,727

-

-

2,495,118,314 731,035,400 1,764,082,914


Rp.

5.000.000

- 15% X Rp.50.000.000

Rp.

7.500.000

- 30% X Rp.2.359.118.000

Rp. 718.535.400


Rp. 731.035.400

134


Komersial

Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya bordir Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Biaya notaries Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perizinan Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor

Koreksi

Fiskal

35,740,550,477 21,288,540,915 14,452,009,562

(+) -

(-) -

35,740,550,477 21,288,540,915 14,452,009,562

713,342,382 874,843,315 410,288,098 5,314,177 68,509,107 16,424,036 33,589,473 74,180,502 2,196,491,091

-

-

713,342,382 874,843,315 410,288,098 5,314,177 68,509,107 16,424,036 33,589,473 74,180,502 2,196,491,091

4,453,741,374 7,283,720 376,968 22,310,816 297,049,359 118,164,476 39,926,657 281,502,956 10,165,913 5,230,522,239

22,310,816 39,926,657 -

-

4,453,741,374 7,283,720 376,968 297,049,359 118,164,476 281,502,956 10,165,913 5,230,522,239

1,274,028,886 44,581,173 1,076,739,175 412,289,437 52,326,389 229,610,769 110,328,958 15,751,146 52,314,844

52,326,389 -

-

1,274,028,886 44,581,173 1,076,739,175 412,289,437 229,610,769 110,328,958 15,751,146 52,314,844

89,395,611 84,761,176 577,624,346 1,300,787,536

89,395,611 42,380,588 -

-

42,380,588 577,624,346 1,300,787,536

135

Biaya alat tulis kantor Biaya barang cetakan Biaya pos/prangko, materai dan pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya keperluan dapur dan kantor Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax

69,845,621 66,258,593

-

-

69,845,621 66,258,593

407,490,300 10,143,564 23,095,992 5,650,000 61,211,100 39,485,546 240,337,570

5,650,000 120,168,785

-

407,490,300 10,143,564 23,095,992 61,211,100 39,485,546 120,168,785

-

-

9,641,090

162,989,818

81,494,909

-

81,494,909

Biaya tol

28,199,457

28,199,457

-

-

Biaya parkir

10,875,147

10,875,147

-

-

3,020,798

-

-

3,020,798

Biaya sparepart kendaraan

16,862,081

8,431,040

-

8,431,040

Biaya perangkat lunak

54,114,388

-

-

54,114,388

-

-

-

-

6,529,760,512

-

-

6,086,018,040

13,956,773,842

-

-

13,513,031,371

58,404,383

8,661,152 -

-

-

Biaya internet

9,641,090

Biaya bensin

Biaya sewa kendaraan

Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

495,235,720 56,025,259 359,258,315 (303,233,056) 192,002,664 40,100,700 151,901,964

938,978,191 47,364,107 300,853,932 (253,489,825) 701,239,513 192,871,700 710,790,287


Rp.

5.000.000

- 15% X Rp.50.000.000

Rp.

7.500.000

- 30% X Rp.601.239.000

Rp. 180.371.700


Rp. 192.871.700

136


Komersial

Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban pemasaran Biaya pameran Biaya promosi, iklan, dan brosur Biaya komisi penjualan Biaya pengiriman barang sample Biaya packing Pajak reklame Biaya bordir Biaya administrasi penjualan Total beban pemasaran Beban Umum Biaya gaji dan upah Biaya uang makan Biaya transportasi Biaya pengobatan Biaya THR Biaya lembur Biaya seragam Biaya perjalanan dinas Total beban umum Beban Administrasi Biaya sewa kantor Biaya asuransi gedung Biaya service charge Biaya listrik, PAM Biaya PBB Biaya renovasi gedung Biaya pemeliharaan gedung Biaya perbaikan computer Biaya penyusutan tanah dan bangunan Biaya penyusutan kendaraan Biaya penyusutan peralatan kantor Biaya penyusutan perabotan kantor Biaya alat tulis kantor Biaya barang cetakan Biaya pos/prangko, materai dan

16,059,656,411 9,716,338,654 6,343,317,757

Koreksi (+)

564,746,822 19,761,778 477,292,967 171,059,257 23,195,049 101,781,014 48,906,213 23,189,931

9,886,424 17,692,399 23,195,049 -

39,626,956 37,572,621 256,047,188 576,608,297 30,960,909 29,370,865 180,630,796

39,626,956 18,786,311 -

316,098,034 387,662,725 181,807,873 2,354,831 30,357,924 7,277,859 14,884,250 32,871,047 973,314,545 1,973,552,853 3,227,580 167,043 9,886,424 131,629,244 52,361,334 17,692,399 124,740,284 2,313,257,160

Fiskal

(-) -

16,059,656,411 9,716,338,654 6,343,317,757

-

316,098,034 387,662,725 181,807,873 2,354,831 30,357,924 7,277,859 14,884,250 32,871,047 973,314,545

-

1,973,552,853 3,227,580 167,043 131,629,244 52,361,334 124,740,284 2,285,678,337

-

564,746,822 19,761,778 477,292,967 171,059,257 101,781,014 48,906,213 23,189,931

-

18,786,311 256,047,188 576,608,297 30,960,909 29,370,865 180,630,796

137

pengiriman Biaya fotocopy dan jilid Biaya sumbangan Biaya perbaikan peralatan kantor Biaya safe deposit Biaya umum kantor Biaya tlp dan fax Biaya internet Biaya bensin Biaya tol Biaya parkir Biaya sewa kendaraan Biaya sparepart kendaraan Biaya perangkat lunak Biaya lain-lain Total beban administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak Biaya Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak

4,496,402 15,000,000 27,133,431 1,004,567 17,503,007 106,535,951 4,155,039 72,249,525 10,580,350 5,057,951 1,339,048 7,474,561 23,987,626 2,877,268,120 6,163,839,824 179,477,933 192,211,794 163,218,118

15,000,000 53,267,976 36,124,762 10,580,350 5,057,951 3,737,280 99,077,979

2,394,265 -

4,496,402 27,133,431 1,004,567 17,503,007 53,267,976 4,155,039 36,124,762 1,339,048 3,737,280 23,987,626 2,669,813,965 5,928,806,847 414,510,910 189,817,529 64,140,139

28,993,676 208,471,609 45,041,483 163,430,126

-

-

189,712,139 606,300,569 164,390,000 441,910,569

- 10% X Rp.50.000.000

Rp.

5.000.000

- 15% X Rp.50.000.000

Rp.

7.500.000

- 30% X Rp.440.188.000

Rp. 132.056.400

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan: Laba/rugi sebelum pajak penghasilan Taksiran Pajak Penghasilan:


Rp. 183.040.400

Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.540,188,300 menjadi Rp.540,188,000 untuk tahun 2006, Rp.701,239,513 menjadi Rp.701,239,000 untuk tahun 2007 dan Rp.2,495,118,314 menjadi Rp.2,495,118,000 untuk tahun

138

2008. Hal ini berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasl 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk keperluan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

IV.3

Penyampaian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PT PMJ Fungsi Surat Pemberitahuan berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, 2. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, 3. Harta dan kewajiban, 4. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan dengan benar, jelas, dan lengkap kemudian menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jendral Pajak. SPT Tahunan yang telah diisi secara benar, jelas, dan lengkap dan ditandatangani harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (Pasal 3 ayat (3) UU No.16 Tahun 2000). Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun Direktorat Jendral Pajak 139

tidak mengeluarkan ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN) maka jumlah pembayaran-pembayaran pajak yang dilaporkan menjadi pasti (Pasal 13 ayat (4) UU No.16 Tahun 2000). Menurut Penelitian penulis, ternyata PT PMJ tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2008 dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak dikarenakan masalah-masalah teknis yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan PT PMJ . Oleh karena itu, mengacu kepada Pasal 3 ayat (4) UU No.16 Tahun 2000 PT PMJ mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan selama 6 bulan kepada Direktorat Jendral Pajak dengan disertai: 1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan, 2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak, 3. Bukti pelunasan kekurangan pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut. Penundaan penyampaian SPT Tahunan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban pelunasan pajak yang terutang. Jika pada saat SPT Tahunan disampaikan ternyata perhitungan sementara pajak selama 1 (satu) tahun yang terutang kurang dari jumlah yang seharusnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga 2% sebulan dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 19 ayat (3) UU No.16 tahun 2000). Perhitungan pajak PT PMJ adalah sama dengan perhitungan pajak sementara yang telah disampaikan sebelumnya sehingga PT PMJ tidak dikenakan bunga 2%. 140

Resiko-resiko lainnya yang terkait dengan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan antara lain sebagai berikut: 1. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (Pasal 8 ayat (5) UU No.16 Tahun 2000), 2. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran apabila pembayaran/penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak (Pasal 9 ayat (2a) UU PPh No.16 Tahun 2000), 3. Jika diterbitkan SKPKB, maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (Pasal 13 ayat (2) UU PPh No.16 Tahun 2000), 4. Jika diterbitkan STP, maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya sampai dengan diterbitkannya STP (Pasal 14 ayat (3) UU PPh No.16 Tahun 2000), 5. Jika diterbitkan SKPKBT, maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut (Pasal 15 ayat (2) UU PPh No.16 Tahun 2000),

141

6. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan (Pasal 19 ayat (2) UU PPh No.16 Tahun 2000), 7. Setiap Wajib Pajak karena kealpaannnya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38 huruf (b) UU PPh No.16 Tahun 2000), 8. Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 ayat (1) UU PPh No.16 Tahun 2000).

142

BAB IV PEMBAHASAN. maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui

Recommend Documents