BAB IV PEMBAHASAN
IV.1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru dan Pemungutan Lainnya Pada Kantor SAMSAT Serpong Pada bab ini dimulai dengan pembahasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Lainnya yang dilaksanakan oleh kantor SAMSAT khususnya kantor SAMSAT Serpong. Hal ini disebabkan penulis mendapat kesempatan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya pada kantor tersebut. IV.1.1. Mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN I Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor SAMSAT terdapat beberapa mekanisme pelaksanaan pemungutan. Adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari mekanisme BBN I dan BBN II. Kali ini penulis akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN I. pelaksanaan pemungutan BBN I pada kantor SAMSAT Serpong terbagi tiga yaitu: IV.1.1.1 Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD (Completely Knocked Down) CKD adalah singkatan dari ( Completely Knocked Down ) dimana semua spare part / alat dan bagian bagian mobil / motor di import / di export dalam keadaan terpisah untuk di rakit dan dijual di negara tujuan pemasaran Mobil / Motor tersebut. Dalam hal ini agen pemasaran / importir merek mobil / motor yang bersangkutan akan melakukan proses perakitan untuk kemudian dijual kepada end user / konsumen. Dalam hal ini
53
Gambar IV.1 Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD
diperuntukkan bagi kendaraan bermotor baru. Kendaraan bermotor ini belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dikarenakan hal-hal tersebut maka pemilik / wajib pajak harus mendaftarkan kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT sehingga mendapat pengesahan kepemilikan kendaraan bermotor. Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD: 1. Mengisi formulir permohonan 2. Cek fisik kendaraan bermotor 3. Faktur pembelian
54
4. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) / Vehicle Identification Number (VIN) 5. Copy identitas : a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah (KTP, SIM & PASPORT ASLI), bagi yang berhalangan melamprkan surat kuasa. b. Badan hukum: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) & Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum. c.
Instansi pemerintah: surat tugas / surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi.
IV.1.1.2. Pendaftaran kendaraaan bermotor CBU (Completely Build Up) CBU adalah singkatan dari ( Completely Build Up ) dimana Mobil / motor di import dalam keadaan untuh /sudah dirakit secara penuh dan tidak membutuhkan proses lanjutan untuk dapat di jual kepada end user ( pemakai / konsumen ) dalam hal ini semua jenis perakitan sudah dilakukan di negara asal / pabrik merek mobil / motor yang bersangkutan. Untuk kendaraan bermotor CBU sebenarnya memiliki mekanisme pembayaran yang sama dengan kendaraan bermotor CKD hanya saja kendaraan bermotor CBU harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai yang sedikit berbeda dengan kendaraan CKD. Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor CBU form A: 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Cek fisik kendaraan bermotor. 3. Rekomendasi dir lantas BABINKAM POLRI (TNT 30 juni 2002 khusus form A, B, dan C yang diterbitkan oleh kantor bea dan cukai tanjung priok I,II dan III Halim, Soekarno Hatta, Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Kantor pusat Bea dan Cukai Jakarta).
55
4. Formulir A asli 3 lembar. 5. Surat Tanda Pendaftaran Type (TPT) dan Varian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG). 6. Sertifikat lulus uji tipe (S.U.T) dari DITJEN HUBDAR (Direktorat Jendral Perhubungan Darat). 7. Identitas pemilik : KTP/surat kuasa/SIUP/NPWP. 8. Surat persetujuan pengeluaran barang. 9. Vehicle Identification Number (VIN). 10. Faktur Importir. 11. Foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 12. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSPCP). 13. Invoice. 14. Packing List. 15. Bill Of Landing. Gambar IV.2 Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor CBU
56
IV.1.1.3. Pendaftaran Dump TNI/POLRI Persyaratan pendaftaran DUMP TNI/POLRI: 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Identitas: a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah (KTP, SIM, dan PASPORT asli), bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa. b. Badan hukum: SIUP dan NPWP, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai dan tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum. c. Instansi pemerintah: surat tugas/surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani pimpinan serta dibubuhi cap instansi. 3. Surat keputusan penghapusan: a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima TNI. b. Surat keterangan penjualan dari kas angkatan / KAPOLRI. 57
4. Daftar kolektif kendaraan bermotor yang dilegalisir oleh kesatuan yang melaksanakan dump / penghapusan. 5. Berita acara penjualan. 6. Kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup. 7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan.
Gambar IV.3 Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dump TNI / POLRI
Dalam mekanisme pembayaran BBN I pemilik / wajib pajak harus melalui beberapa loket / POKJA (kelompok kerja). Berikut adalah tugas dan fungsi POKJA pada pembayaran BBN I:
58
Loket / POKJA I
: Penyediaan formulir dan penerangan.
Loket / POKJA II
: Cek fisik kendaraan bermotor.
Loket / POKJA III
: Pendaftaran, penelitian dan penetapan.
Loket / POKJA IV
: penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
Loket / POKJA V
: Penyerahan STNK dan TNKB.
Loket/ POKJA VI
: Pengarsipan.
Contoh perhitungan BBN I : seorang pria membeli sebuah mobil dengan keterangan sebagai berikut Toyota New Avanza 1.3G A/T tahun 2012 dengan harga on the road sebesar Rp.170.700.000 sedangkan NJKB untuk kendaraan tersebut sebesar Rp.133.000.000, berapakah besar BBN I yang harus dibayar? BBN I
= DPP X Tarif = NJKB X Tarif = Rp.133.000.000 X 10% = Rp.13.300.000 (jadi besar BBN I yang harus dibayar adalah Rp.13.300.000).
IV.1.2. Mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN II Dalam mekanisme ini diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang telah berpindah kepemilikan atau tangan kedua dan selanjutnya. Kendaraan ini telah memiliki STNK, TNKB, dan BPKB. Oleh karena disebabkan oleh perpindahan kepemilikkan maka diperlukan perubahan data kendaraan yang disesuaikan dengan wajib pajak. perubahan ini wajib dilaporkan ke kantor SAMSAT agar dapat diubah dengan identitas terbaru.
59
Sebagai contoh pada SAMSAT Serpong salah satu BBN II yang bisa dilakukan adalah rubah bentuk / ganti warna, persyaratan yang diperlukan ialah: 1.
Mengisi formulir
2.
Identitas: a. Perorangan: foto copy tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. b. Untuk badan hukum: salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas/ surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. 3. STNK dan BPKB asli. 4. Surat rubah bentuk dari perusahaan karoseri / bengkel yang memiliki ijin yang sah. 5. Bukti pelunasan PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi). 6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan.
60
Gambar IV.4 Tata Cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II)
Contoh perhitungan BBN II : seorang pria membeli sepeda motor second / bekas seharga dengan keterangan sebagai berikut Yamaha Jupiter MX 135 (2005) dengan harga Rp.5.000.000 besarnya PKB yang tertera pada STNK sebesar Rp.156.000 maka berapakah BBN II yang harus dibayar? BBN II
= 2/3 X PKB = 2/3 X Rp.156.000 = Rp.104.000 (jadi besar BBN II yang harus dibayar adalah Rp.104.000).
IV.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Pengesahan dan Perpanjangan Pengesahan dan perpanjangan dilakukan untuk kendaraan bermotor yang telah mendapatkan STNK, TNKB, dan BPKB. STNK dan TNKB yang dimiliki memiliki masa berlaku selama 5
61
tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya untuk pelunasan pajak kendaraan bermotor. Untuk perpanjangan dilakukan setiap lima tahun sekali dan sekaligus melunasi pajak kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK dan plat nomor. Persyaratan Perpanjangan dan pengesahan kendaraan roda dua dan roda empat: 1. Mengisi formulir. 2. Identitas: a. Perorangan: foto copy tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. b. Untuk badan hukum: salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas/ surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. 3. STNK asli. 4. BPKB asli 5. Bukti pelunasan PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ (SKBD yang telah divalidasi) tahun terakhir. 6. Apabila masa berlaku STNK telah habis (5 tahun) harus melampirkan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
62
Gambar IV.5 Tata Cara Perpanjangan dan Pengesahan STNK
Jenis pelayanan pengesahan STNK masuk dalam pelayanan loket / kelompok kerja (Pokja): Loket / Pokja I
: Penyediaan formulir dan penerangan.
Loket / Pokja III
: Pendaftaran, penelitian dan penetapan.
Loket / Pokja IV
: Penerimaan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Loket / Pokja V
: Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Pelunasan Pajak (TPP).
Loket / Pokja VI
: Pengarsipan.
63
Jenis pelayanan perpanjangan STNK dan TNKB setelah 5 tahun, masuk dalam pelayanan loket / kelompok kerja (Pokja): Loket / Pokja I
: Penyediaan formulir dan penerangan.
Loket / Pokja II
: Cek fisik kendaraan bermotor.
Loket / Pokja III
: Pendaftaran, penelitian dan penetapan.
Loket / Pokja IV
: penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, biaya Administrasi STNK, biaya TNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Loket / Pokja V
: Penyerahan STNK, TNKB, dan Tanda Pelunasan Pajak.
Loket/ Pokja VI
: Pengarsipan.
IV.1.4. Mekanisme Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Daerah Bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin memindahkan kendaraannya keluar daerah pendaftaran dimana kendaraan tersebut terdaftar maka terlebih dahulu pemilik harus mencabut berkas pada bagian tata usaha polri dan mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK dan surat keterangan fiskal antar daerah yang memuat data kendaraan dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan SWDKLLJ. Fungsi dari surat keterangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tunggakkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan mendahului kewajiban perpajakannya. Persyaratan mutasi ialah sebagai berikut: 1. Mengisi formulir. 2. Identitas: a. Perorangan: foto copy KTP, SIM / PASSPORT.
64
b. Badan hukum: SIUP / NPWP + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai dan ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel. c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN/BUMD): surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani serta dibubuhi stempel 3. Surat rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri. 4. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan. 5. Surat pengantar dari perusahaan. 6. Kwitansi pembelian. 7. Surat keterangan ganti warna (apabila ganti warna). 8. STNK, BPKB, dan cek fisik. GambarIV.6 Tata Cara Mutasi Keluar Daerah
65
IV.2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ex CD/CC. Kendaraan bermotor ex CD/CC merupakan kendaraan yang dahulu dimiliki korps diplomatik (kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (Corps Diplomatique) atau CC (Corps Consulaire). Berdasarkan KMK No. 90 / KMK.04 / 2002 yang kemudian dilengkapi pada PMK No. 137 / PMK.04 / 2007 kendaraan bermotor milik CD/CC dapat dijual atau dipindahtangankan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Untuk kendaraan Kantor perwakilan diplomatik, Kantor perwakilan konsuler dan Kantor perwakilan organisasi internasional. Kendaraan bermotor dapat dijual atau dipindahtangankan apabila: a. Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau b.kendaraan
bermotor
tersebut
secara
meyakinkan
terbukti
tidak
dapat
dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. 2. Untuk kendaraan pejabat perwakilan negara asing, dan staf administrasi dan teknik perwakilan negara asing baik yang memiliki paspor diplomatik atau dinas. Kendaraan bermotor dapat dijual atau dipindahtangankan apabila: a. Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau b. Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau c. Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun.
66
3. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/ pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan. 4. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan menggunakan Formulir sebagaimana ditetapkan. 5. Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi dengan menggunakan tarif pembebanan dan nilai pabean yang
berlaku
pada
saat
kendaraan
bermotor
dimaksud
dijual
atau
dipindahtangankan. Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor ex CD / CC: 1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor). 2. Identitas/tanda jati diri pemohon/ pemilik yang sah. 3. STNK asli. 4. BPKB asli. 5. Pemberitahuan impor barang. 6. Formulir C dari bea cukai. 7. Kwitansi pembelian yang sah. 8. Bukti hasil pemeriksaaan fisik kendaraan bermotor. IV.3. Cara Mengatasi Kendaraan Bermotor Ilegal. Tidak semua kendaraan bermotor yang masuk kedalam negeri merupakan kendaraan yang legal ada beberapa orang atau oknum yang kerap kali melakukan kecurangan dengan
67
menyelundupkan kendaraan bermotor yang tidak memiliki ijin dan kelengkapan surat-surat yang sah. Jenis-jenis tindakan ilegal meliputi: 1. Menyelundupkan kendaraan dari luar wilayah pabean kedalam wilayah pabean. 2. Membuat surat-surat kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor palsu. 3. Menjual kendaraan curian. Untuk mengatasi hal-hal ini diperlukan kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi Tanggung jawab Polisi tetapi menjadi tanggung jawab bea cukai, pemerintah daerah, warga masyarakat hingga konsumen itu sendiri. Tindak pencegahan dan untuk mengatasi kendaraan bodong / ilegal tersebut dapat dengan cara: 1. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar negeri, dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan / kelegalan lembaga yang melakukan import kendaraan bermotor tersebut dan tujuan melakukan import kendaraan bermotor. 2. Melakukan razia guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengguna kendaraan bermotor. 3. Mendata dan memeriksa secara lengkap baik kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang melakukan balik nama, mutasi maupun pada saat perpanjangan dan pengesahan surat-surat kendaraan bermotor. 4. Mendata kelengkapan setiap kendaraan bekas yang yang diperjualbelikan di show room. 5. Teliti sebelum membeli dan jangan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan penjual terlebih jika harga yang ditawarkan jauh dibawah Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan sejenisnya.
68
IV.4. Perlakuan Terhadap Kendaraan Bermotor yang Bertujuan Untuk Pameran. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 9 ayat 6 tentang pajak dan retribusi daerah, termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali: 1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. 2. Untuk diperdagangkan. 3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Sebagaimana disebutkan dalam point 4 bahwa kendaraan yang bertujuan untuk dipamerkan dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor, tetapi banyak kecurangan yang terjadi terhadap mobil untuk pameran ini yaitu banyaknya mobil pameran yang tiba-tiba berpindah tangan secara ilegal yaitu tanpa membayar bea balik nama yang masih terhutang padahal seharusnya kendaraan tersebut hanya untuk dipamerkan yang kemudian akan dikembalikan ke negara asalnya. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari Polisi, pihak penyelanggara, ATPM , dan Bea Cukai untuk mengecek berapa pabrikan kendaraan bermotor yang mengikuti pameran, jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, dan identitas kendaraan bermotor (meliputi nomer mesin, rangka, dan warna kendaraan) yang mengikuti pameran dan setelah mengikuti pameran agar dapat mencegah terjadinya kecurangan terhadap kendaraan bermotor untuk pameran. IV.5. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan dari beberapa penerimaan yang diperoleh kantor SAMSAT. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai
69
peranan yang sangat penting dan signifikan dalam pemasukkan daerah. Kali ini penulis akan menganalisis mengenai efektifitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. IV.5.1. Laju Pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong Laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada kantor SAMSAT Serpong dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009, 2010, dan 2011) dapat dilihat pada Grafik IV.1 sebagai berikut: Grafik IV.1 Realisasi BBN I di Kantor SAMSAT Serpong
Sumber : UPTD Serpong Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 realisasi BBN I adalah sebesar Rp.61.382.520.000 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp.104.599.127.500 dan peningkatan terus terjadi hingga tahun 2011 yaitu sebesar Rp.148.610.880.000. Untuk mengetahui besarnya presentase laju pertumbuhan BBN I pada kantor SAMSAT Serpong dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini:
70
Tabel IV.1 Petumbuhan BBN I di Kantor SAMSAT Serpong No Tahun 1 2009 2 2010 3 2011
Realisasi 61.382.520.000 104.599.127.500 148.610.880.000 Rata-Rata Sumber : UPTD Serpong, diolah
Pertumbuhan (Rp.) 43.216.607.500 44.011.752.500
Pertumbuhan (%) 70.41 42.08 56.24
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan BBN I mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 mulai mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu sebesar 70.41% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan menjadi 42.08% walaupun secara rupiah terjadi kenaikan tetapi secara presentase terjadi penurunan sebesar 28.33%. Dari hasil rata-rata perhitungan pertumbuhan BBN I diperoleh rata-rata sebesar 56.24%, IV.5.2. Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong Setiap tahunnya Dinas pendapatan Daerah melakukan perencanaan terhadap pajak daerah yang akan dipungut pada tahun selanjutnya tidak terkecuali BBN I. Perencanaan penerimaan tersebut harus dilakukan dengan baik dan matang sehingga diperoleh realisasi yang maksimal, sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan daerah. Pada Grafik IV.2 akan menampilkan perbandingan antara rencana dengan realisasi BBN I di Kantor SAMSAT Serpong dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009, 2010, dan 2011), sebagai berikut:
71
Grafik IV.2 Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong
Sumber : UPTD Serpong Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa antara rencana dan realisasi BBN I menunjukkan adanya kenaikan terus-menerus tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 realisasi BBN I sebesar Rp.61.38.520.000 dimana jumlah ini melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp.51.676.288.000. Pada tahun 2010 terjadi lagi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.76.508.751.000 menjadi sebesar Rp.104.599.127.500. Kemudian pada tahun 2011 masih terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.129.119.857.000 menjadi sebesar Rp.148.610.880.000. Untuk mengetahui besarnya presentase antara rencana dan realisasi BBN I di kantor SAMSAT Serpong dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini:
72
Tabel IV.2 Perbandingan Pertumbuhan Rencana dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru di Kantor SAMSAT Serpong No Tahun 1 2009 2 2010 3 2011
Rencana 51.676.288.000 76.508.751.000 129.119.857.000 Rata - Rata
Realisasi 61.382.520.000 104.599.127.500 148.610.880.000
Pertumbuhan (%) 118.78 136.72 115.10 123.53
Sumber : UPTD Serpong Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui bahwa BBN I di Kantor SAMSAT Serpong mengalami kenaikan baik dalam rencana maupun realisasi. Pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan realisasi sebesar 118.78%. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan pertumbuhan realisasi sebesar 136.72%. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan realisasi dari yang sebelumnya 136.72% menjadi 115.10% walaupun secara rupiah realisasi pada tahun 2011 telah melebihi rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil rata-rata perhitungan pertumbuhan realisasi penerimaan dari yang telah dianggarkan didapatkan angka sebesar 123.53%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian realisasi dari rencana yang telah ditetapkan setiap tahunnya baik sekali karena selalu melebihi 100% atau melebihi rencana yang telah ditetapkan. IV.5.3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) yang dibayarkan saat pertama membeli atau penyerahan pertama atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) yang dibayarkan pada saat pergantian kepemilikan atau penyerahan kedua. Pada Grafik IV.3 berikut ini akan menampilkan kontribusi BBN I terhadap BBNKB selama tiga tahun terakhir:
73
Grafik IV.3 Kontribusi BBN I Terhadap Penerimaan BBNKB
Sumber : UPTD Serpong Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa BBN I memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan BBNKB pada SAMSAT Serpong dikarenakan selama tiga tahun terakhir realisasi BBN I selalu melebihi target yang telah direncanakan sehingga penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup potensial dan hal ini juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir banyak terjadi pembelian kendaraan bermotor baru dikawasan serpong. Pada Tabel IV.3 berikut ini akan ditampilkan besarnya kontribusi BBN I terhadap BBNKB selama 3 tahun terakhir: Tabel IV.3 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Serpong Realisasi BBN I 61.382.520.000 104.599.127.500 148.610.880.000 Rata - Rata Sumber : UPTD Serpong, diolah
No 1 2 3
Tahun 2009 2010 2011
Realisasi BBNKB 63.913.052.550 107.135.453.700 151.754.552.200
Pertumbuhan (%) 96.04 97.63 97.93 97.20
74
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir BBN I selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dan menyumbang lebih dari setengah dari pendapatan BBNKB pada SAMSAT Serpong. Dibuktikan pada tahun 2009 BBN I memberikan kontribusi sebesar 96.04%, lalu pada tahun 2010 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.63% meningkat 1.59% dari tahun 2009 dan pada tahun 2011 BBN I memberikan kontribusi sebesar 97.93% meningkat 0.30% dari tahun 2010 jika dirata-rata maka BBN I selama tiga tahun terakhir rata-rata memberikan kontribusi sebesar 97.20% kepada pendapatan BBNKB. IV.5.4. Laju Pertumbuhan PAD Pada UPTD Serpong Salah satu cara untuk menghitung besarnya peranan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan analisis perbandingan dengan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya. Besarnya realisasi penerimaan PAD dapat dilihat pada Grafik IV.4 berikut ini:
Grafik IV.4 Realisasi PAD
Sumber : UPTD Serpong Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi PAD menunjukkan tren yang positif dengan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2009 PAD yang diperoleh 75
sebesar
Rp.120.656.348.885.
Pada
tahun
2010
terjadi
peningkatan
PAD
menjadi
Rp.177.454.749.615 dan peningkatan terus berlanjut pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.280.990.520.537. Untuk mengetahui besarnya presentase laju pertumbuhan PAD dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini
Tabel IV.4 Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2009-2011 No Tahun 1 2009 2 2010 3 2011
Realisasi PAD 120.656.348.885 177.454.749.615 280.990.520.537 Rata-Rata Sumber : UPTD Serpong, diolah
Pertumbuhan (Rp.) 56.798.400.730 103.535.770.922
Pertumbuhan (%) 47.07 58.34 52.71
Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 47.07% dari tahun 2009. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2011 yaitu sebesar 58.34%. Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir selalu terjadi peningkatan PAD, hal ini dikarenakan selalu terlampauinya target yang direncanakan sehingga pertumbuhan PAD mengarah pada tren positif.
76
IV.5.5. Kontribusi BBNKB Terhadap PAD
Sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah ada berbagai macam pendapatan tetapi yang paling terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah memiliki beragam jenis pajak, salah satu pajak yang menyumbang kontribusi paling dominan adalah BBNKB. berikut akan ditampilkan besarnya kontribusi BBNKB terhadap PAD dalam Grafik IV.5, sebagai berikut:
Grafik IV.5 Kontribusi BBNKB Terhadap PAD
Sumber : UPTD Serpong Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah Pendapatan asli daerah. Berikut ini akan ditampilkan besarnya nilai yang diberikan oelah Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Baru terhadap Pendapatan Asli daerah pada Tabel IV.5 dibawah ini:
77
Tabel IV.5 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Realisasi BBNKB 63.913.052.550 107.135.453.700 151.754.552.200 Rata - Rata Sumber : UPTD Serpong, diolah No 1 2 3
Tahun 2009 2010 2011
Realisasi PAD 120.656.348.885 177.454.749.615 280.990.520.537
Pertumbuhan (%) 52.97 60.37 54.01 55.78
Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang cukup baik dari setiap tahunnya. Pada tahun 2009 realisasi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor memberikan kontribusi penerimaan terhadap Pendapatan asli Daerah sebesar 52.97%, kemudian pada tahun 2010 kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor meningkat menjadi 60.37% meningkat 7.40% dari tahun 2009, tetapi pada tahun 2011kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turun sebesar 6.37% menjadi 54.01% hal ini disebabkan peningkatan target PAD pada tahun 2010-2011 yang meningkat sebesar 30.9% dibanding tahun 2009 ke 2010 yang hanya 13.8% Jika dilihat dari dari tiga tahun terakhir maka rata-rata kontribusi penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi yaitu sebesar 55.78%, ini menandakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru memberikan kontribusi yang potensial bagi Pendapatan Asli daerah. IV.5.6. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT Serpong Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru identik dengan pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang terjual. Dalam tiga tahun terakhir kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang
78
sangat pesat yang mengakibatkan peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru. Ada berbagai jenis kendaraan bermotor baru yang terjual tiap tahunnya dan Pada Tabel IV.6 akan ditunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang terdaftar pada SAMSAT Serpong yang dikelompokkan sesuai jenisnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:
Tabel IV.6 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru Yang Terdaftar Pada SAMSAT Serpong No
Jenis Kendaraan Bermotor
Sedan,Sedan Station dan 1 Sejenisnya 2 Jeep dan Sejenisnya 3 Mini Bus dan Sejenisnya 4 Microbus dan Sejenisnya 5 Bus dan Sejenisnya 6 Pick Up dan Sejenisnya 7 Truk dan Sejenisnya 8 Kendaraan Alat-Alat Berat Sepeda Motor (Roda 2 dan 9 Roda 3) Jumlah Sumber : SAMSAT Serpong
Tahun 2010
2009 327 168 1,873 8
406 422 3,915 43 12 381 312
200 174 -
10,473 13,223
2011 299 559 5,555 33 36 574 442 -
17,697 23,188
18,374 25,872
Dari Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tiap tahunnya terutama terjadi peningkatan yang tinggi pada 2010 hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 jumlah penjualan kendaraan bermotor mengalami penurunan yang diakibatkan adanya krisis global sehingga terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2010 situasi perekonomian sudah membaik sehingga penjualan kendaraan kembali meninggi dan pada tahun 2011 penjualan kendaraan bermotor kembali kepada kondisi normal bahkan meningkat pesat dan untuk penjualan kendaraan bermotor masih didominasi oleh kendaraan bermotor berjenis mini bus dan sepeda motor, dibuktikan pada tahun 2010 kendaraan 79
mini bus mengalami penigkatan menjadi 3,951 dari tahun 2009 yang berjumlah 1,873 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu menjadi 5,555 dari tahun 2010 yang berjumlah 3,915. Untuk jenis sepeda motor pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah sepeda motor menjadi 17,697 yang sebelumnya pada tahun 2009 berjumlah 10,473 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 18,374 dari tahun 2010 yang berjumlah 17,697. Diperkirakan peningkatan akan terus berlanjut pada tahun berikutnya untuk kendaraan berjenis mini bus dan sepeda motor dikarenakan jumlah peminat untuk kendaraan jenis ini diperkirakan akan terus bertambah disebabkan banyaknya peminat untuk mini bus termasuk MPV (Multi Purpose Vehicle) dikarenakan rata-rata masyarakat Indonesia menganut paham kekeluargaan dimana mereka lebih menyukai kendaraan khususnya mobil yang dapat membawa anggota keluarga selain itu pajak yang lebih murah dibanding sedan karena masuk dalam kategori minibus membuat MPV mempunyai daya tarik yang kuat, selain itu beberapa MPV yang mendominasi saat ini seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Grand Livina dan Suzuki APV adalah Kendaraan yang mempunyai kapasitas mesin relatif kecil, antara 1000cc hingga 1.500 cc. sehingga lebih irit dalam penggunaan bahan bakarnya., sedangkan alasan banyak pengguna memilih sepeda motor karena sepeda motor memiliki harga yang murah, irit dan praktis dan terjangkau semua kalangan, kemudian adanya sistem kredit yang memberikan kemudahan seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor dan rendahnya DP (Down payment) yang ditawarkan untuk memiliki kendaraan berjenis tersebut terutama untuk jenis sepeda motor. IV.6. Analisis Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru (BBN I) merupakan pajak yang dipungut sebagai pembayaran oleh wajib pajak (pemilik kendaraan), pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat pembelian atau saat penyerahan kendaraan dari dealer kepada pembeli (wajib pajak). Bea Balik 80
Nama dapat terjadi karena terdapat perpindahan hak milik dan kewajiban dari kendaraan tersebut. Saat melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru ada tiga pihak yang ikut dalam proses tersebut yaitu Dispenda berkaitan dengan pajak yang merupakan pendapatan daerah, Kepolisian berkaitan dengan identitas kendaraan bermotor, dan Jasa Raharja berkaitan dengan asuransi yang disebut sebagai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Baru adalah berdasarkan nilai jual yang kemudian dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam penetapan nilai jual ini atau disebut juga Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan tiap tahunnya oleh Peraturan Gubernur. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BBN I yaitu adanya NJKB kendaraan yang tidak terdapat pada tabel yang disebabkan tidak terdatanya kendaraan dikarenakan kendaraan tersebut merupakan kendaraan Completely Built Up (CBU) yang merupakan kendaraan import yang tidak ada di dalam negeri sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menetapkan NJKB dimana kendaraan sudah masuk dan bahkan sudah memiliki pemilik tetapi masih belum dapat ditentukan besarnya BBN I yang harus di bayar. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2011
tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyatakan dasar pengenaan merupakan hasil perkalian dari nilai jual dengan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor. Bobot yang ditetapkan untuk kendaraan sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, 81
sepeda motor serta alat-alat berat dan alat-alat besar memiliki bobot 1 (satu) sedangkan untuk mobil barang / beban memiliki bobot 1.3 (satu koma tiga). Penetapan NJKB untuk dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan: 1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (Off the road) atau 21.5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road). 2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama. Sedangkan untuk jenis, merek, dan tipe yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur ketentuan dalam menentukan NJKB adalah sebagai berikut: 1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya. 2. Untuk tahun pembuatan yang lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku. Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang 82
belum tercantum. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan NJKB kendaraan bermotor dan hal ini dapat menambah kelancaran pemungutan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor terutama untuk kendaraan bermotor yang tidak atau belum terdaftar NJKBnya. Dalam proses penghitungan tersebut memakan waktu 10 (sepuluh hari) hal ini menyebabkan lamanya proses pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor baru yang dapat memakan waktu menjadi lebih dari 10 (sepuluh) hari. Untuk kendaraan yang NJKB-nya telah tercantum dalam proses pembayaran BBN I memakan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dikarenakan untuk Provinsi Banten dalam hal penomoran kendaraan dan penerbitan BPKB dilakukan di Polda, hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. IV.7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan hal ini harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar daerah tidak kehilangan sumber pendapatan yang potensial, oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan kepada perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan pada penggunaan sistem baru dan pengembangan sistem yang sudah ada. Jenis ekstensifikasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dinas baik
83
pelat merah / TNI / Polri hal ini dapat meningkatkan objek pajak sekaligus pendapatan pajak, sedangkan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan razia kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa kelengkapan suratsurat kendaraan dan pelunasan kewajiban pajak kendaraan. 2. Pembuatan Samsat on line, dimana dapat mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan dalam membayar kewajiban pajaknya melalui sistem komputerisasi. 3. Pengadaaan Samsat keliling, mempermudah wajib pajak / pemilik kendaraan untuk dapat membayar kewajiban pajaknya dengan membuka stand pembayaran di tempat-tempat strategis tanpa perlu datang ke kantor Samsat. 4. Pemberia surat teguran kepada wajib pajak / pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
84
