SKRIPSI EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA KENDARI)

SKRIPSI

EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA KENDARI)

OLEH ANDI ELSA LESTARI B1C1 12 064

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017

ABSTRAK Andi Elsa Lestari. 2017. Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kota Kendari). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Halu Oleo. Pembimbing : (1) Christian Rimporok, SE.,M.Si dan (2) Santiadji Mustafa, SE.,M.SA.,Ak.,CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dikota kendari. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggumpulkan dan mengevaluasi data mengenai sistem dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor

yang kemudian akan

menyimpulkan fakta yang didapat dari evaluasi tersebut. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa Penerapan sistem dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dikota kendari sudah memadai menurut syarat penegndalian intern, hal ini ditandai dengan struktur organisasi yang jelas pada Kantor Samsat sehingga job description atau tugas pokok masing-masing setiap bagian jelas dan terarah, dan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap bagian sehingga tujuan Kantor Samsat Kendari dapat tercapai

Kata Kunci : Sistem, Sistem Informasi Akuntansi, Bea Balik Nama.

ABSTRACT Andi Elsa Lestari. 2017. Evaluation of Application Systems and Procedures Collection of Export of Vehicle (Studies in Samsat Office of Kendari). Thesis, Department of Accounting, University of

Halu Oleo.

Supervisor: : (1) Christian Rimporok, SE.,M.Si dan (2) Santiadji Mustafa, SE.,M.SA.,Ak.,CA

This study aims to determine the application of systems and procedures for the collection of duty behind the motor vehicle in the city of Kendari. The research method used is descriptive analysis method. In this study, researchers herd and evaluate data collection systems and procedures regarding transfer tax motor vehicles will then conclude the facts obtained from the evaluation.

The results achieved in this study that the adoption of systems and procedures for the collection of duty behind the motor vehicle in the city of Kendari is sufficient according to the terms penegndalian intern, it is characterized by a clear organizational structure at the Office of Samsat so the job description or the main tasks of each every part clearly and directed, and the separation of functions and responsibilities clearly in each section so that the objective can be achieved Kendari Samsat Office.

Keywords: Systems, Accounting Information Systems, transfer tax.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kota Kendari)”. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Penulis menyadari bahwa dalam upaya penulisan skripsi ini senantiasa mengalami kendala dan hambatan, namun berkat Rahmat Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga segala tantangan dan rintangan dapat teratasi. Penulis haturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Andi Muh Ilyas dan Ibunda Rosmiati K.T, serta Kepada Bapak Christian Rimporok,SE.,MSi selaku pembimbing I dan Ibu Santiadji Mustafa, SE.,M.SA.,Ak.,CA selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis dari lubuk hati yang paling dalam menghanturkan terimakasih yang tulus dan teristimewa kepada : 1.

Rektor Universitas Halu Oleo

2.

Ibu Dr. Hj. Rostin, SE, MS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3.

Ibu Tuti Darmawati,SE.,M.Si.,Ak, QIA, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4.

Bapak Safaruddin,, SE.,MSA.,Ak.,CA Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

5.

Bapak Dr. H. Nasrullah Dali, SE,M.Si,Ak,CA, Bapak Dr.H. Andi Basru Wawo, SE.,M.Si., Ak,CA dan Ibu Nur Asni, SE., M.Si selaku dosen penguji

6.

Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staff di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo. Terkhusus untuk staff Tata Usaha dan Administrasi Jurusan Akuntansi: Pak Saleh, Bu Nita, dan Pak Halifa.

7.

Saudara kandungku tercinta Andi Ilsa Sulastri. Terima kasih banyak atas support dan segala bantuannya sejak awal perkuliahan sampai saat ini.

8.

Sahabat kesayangan Salmiyanti Ruslan S.ak dan Muh Hidayat Terima kasih atas doa dan dukungan selama ini..

9.

Dan juga sahabat-sahabat saya yang setia selalu dari jaman smp dan sma sampai sekarang Rahma Suci Puspitasari Amd.Kep, Nurul Widya Amrin dan Putri Agustyiani, S.Farm., Apt

10. Teman-teman kuliah dari semester awal Mutmainna Aulia Bustam S.Ak, Nur Arvah Tamrin S.Ak, Sutriana Basri S.Ak, Irmawati S.Ak, Lia Amdayani S.Ak, Dyah Aulia Inayatillah S.Ak, Nur Afifa Muthia S.Ak, Fatmawati Winarni S.Ak dan teman kelas perpajakan Kiki Sarita S.Ak, Rheiskhy Fitrianingsih S.Ak, Sulkipli S.Ak, Rabiul Misa S.Ak, Eko Sudarman S.Ak, Ahmad Faruq S.Ak. Reyen Nurul Rias S.Ak. Terima kasih atas kebersamaan dan kegembiraan yang diberikan. Semoga sukses selalu. 11. Teman- teman seperjuangan Andi Rafiqah Rivai S.Ak, Puspita Hasir S.Ak, Kartika Aprilya S.Ak, Mega Putri Hamid S.Ak, Rahmi Soraya S.Ak, Chindy Amelia S.Ak Wahda Lestari S.Ak, Eka Muhammad Rois, Fiqri Zulfikar, Arizal Wali S.Ak, Syaiful Herman S.Ak, Sanyoto Wibisono, Made Ngurah P S.Ak dan Indra Yadhi. 12. Segenap Warga Desa terkhusus Kepala Desa serta Ibu Desa Wulele Jaya beserta jajarannya. Terima kasih banyak telah memberikan kami tempat tinggal, telah mengganggap kami seperti keluarga sendiri. Segala kebaikan kalian tidak akan pernah kami lupakan. Serta teman KKN terima kasih atas 45 hari yang berkesan. 13. Terimakasih juga kepada pak Arman Alimuddin dan Ibu Fitry 14. Seluruh mahasiswa (i) Akuntansi, Senior yang mewarnai masa-ma kuliah. Terima kasih para senior Safriaddin SE, Abdullah Ridwan SE, Sulfiani SE, Kartini Mayasari SE, Aswan Pratama SE, Adrianto SE, Mariani SE, Tomy

Ardiansyah SE, Dedy Darma S.Ak, Dedi hartono S.Ak dan Noval Darise S.Ak. 15. Junior Reski Lestari, Windy Hardiyanti S.Ak, Andi Fauziah S.Ak , Puput Chanrika Pratiwi S.Ak, Andi Siti Fadiah, Nurhikmah, Anggi Shesilia, Mita Nur Gama, Ismawati Putri Ahmad Mubaraq, Muhammad Hari, Agung Alamsyah, Hakim Al Fattah atas dukungan dan doanya. 16. Serta seluruh pihak yang ikut membantu terselesaikannya tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Tugas Akhir ini merupakan usaha maksimal dari penulis masih banyak keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya kelak. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin……

Kendari,

April 2017

Andi Elsa Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN TULISAN HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIIMBING HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR SKEMA BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................ 1.5 Ruang Lingkup ..................................................................................

1 5 6 6 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 8 2.2 Landasan Teori ................................................................................. 11 2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi ................................................... 11 2.2.1.1 Pengertian Sistem ...................................................... 11 2.2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi .................... 13 2.2.1.3 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi ..................... 15 2.2.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi .......................... 16 2.2.1.5 Flowchart .................................................................. 16 2.2.2 Pemahaman Pajak ................................................................. 19 2.2.2.1 Definisi Pajak............................................................. 19 2.2.2.2 Jenis Pajak ................................................................ 20 2.2.2.3 Fungsi Pajak .............................................................. 21 2.2.3 Pemungutan Pajak ................................................................. 21 2.2.3.1 Syarat Pemungutan Pajak ......................................... 21 2.2.3.2 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak ............. 23 2.2.3.3 Asas Pemungutan Pajak ............................................. 24 2.2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak.......................................... 25

2.2.3.5 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak ........................... 2.2.3.6 Hambatan Pemungutan Pajak .................................... 2.2.4 Pajak Daerah .......................................................................... 2.2.4.1 Pengertian Pajak Daerah ............................................ 2.2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah ....................................... 2.2.4.3 Jenis Pajak Daerah ..................................................... 2.2.4.4 Kriteria Pajak Daerah ................................................ 2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ......................................... 2.2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .......... 2.2.5.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor ............................. 2.2.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .......... 2.2.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .................................................. 2.2.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ................ 2.2.6.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .... 2.2.6.2 Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB ........................ 2.2.6.3 Objek dan Subjek Pajak BBN-KB ............................. 2.2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB .................................................................... 2.2.7 Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).............. 2.2.8 Pengertian Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ... 2.3 Kerangka Pikir .................................................................................

26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 33 33 33 34 35 36 36 37

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian ............................................................................... 3.2 Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 3.2.1 Jenis Data ............................................................................... 3.2.2 Sumber Data ........................................................................... 3.3 Metode Pengumpulan Data .............................................................. 3.4 Metode Analisis Data ...................................................................... 3.5 Definisi Operasional ........................................................................

39 39 39 40 40 40 41

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Kantor Samsat ................................................... 4.1.1 Sejarah Berdirinya Samsat ..................................................... 4.1.2 Visi dan Misi Samsat .............................................................. 4.1.3 Tujuan dan Motto Samsat Kendari .......................................... 4.1.3.1. Tujuan dan Motto Samsat Kendari ............................ 4.1.3.2 Motto Samsat Kendari ................................................ 4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Samsat .........................................

42 42 43 44 44 44 44

4.1.5 Aparat Pelaksanaan dan Koordinator ...................................... 4.2 Hasil Penelitian ............................................................................... 4.2.1 Loket Pelayanan pada Kantor Samsat ..................................... 4.2.2 Mekanisme Pelayanan pada Kantor Samsat ............................

46 47 47 52

4.2.3 Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ………… 53 4.2.4 Durasi Waktu Pelayanan ……………………………………… 53 4.2.5 Syarat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ……………….. 54 4.2.6 Prosedur Balik Nama BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor 55 4.2.6.1 Prosedur Balik Nama BPKB …..…………………….. 66 4.3.2 Prosedur Balik Nama STNK …………….…………….. 68 4.2.7 Hambatan Pelayanan BBN-KB di Kantor Samsat …………… 70 4.3 Pembahasan ………………………………………………………… 70 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ………………………………………………………… 73 5.2 Saran ……………………………………………………………….. 73 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Target dan realisasi BBN-KB ……………...……………………………………… 5 2.1 Penelitian Terdahulu ……………………………………………………………… 10 2.2 Simbol-simbol Standar dalal,m Bagan Alir Dokumen …………………………… 17

DAFTAR SKEMA Tabel

Halaman

2.1 Kerangka Pemikir ……………………………………………. 38 4.1 Bagan struktur Organisasi Samsat Wil.Kota Kendari ………

45

4.2 Mekanisme BBN-KB ……………………………………….

52

4.3. Prosedur Balik Nama menurut Peraturan……………………. 56 4.4 Prosedur Balik Nama BPKB dan STNK ……..……………..

60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang yang kini sedang gencargencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar sekali artinya bagi pembangunan Nasional, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik NAma Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber penerimaan yang cukup besar

peranannya

dibandingkan

sumber

pendapatan

yang lain.

Dalam

operasionalisasinya PKB dan BBN-KB didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

1

2

Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan ke Kabupaten / Kota. 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota.

Untuk meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Pada saat ini tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap harinya kita melihat banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Hal ini berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat tiap tahunnya guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3

Peningkatan jumlah masyarakat akan kebutuhan alat transportasi sangat mempengaruhi

jumlah

perusahaan-perusahaan

di

bidang otomotif

yang

menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru, maupun yang bekas. Dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak perlu susah dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena yang akan mengurusi adalah toko tempat atas

kepemilikan kendaraan bermotor

tersebut. Sedangkan apabila konsumen membeli kendaraan bermotor bekas (second), maka yang harus melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah konsumen itu sendiri. Namun demikian, dalam kenyataannya banyak ditemui pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor dengan berbagai alasan antara lain karena tidak dikenakan atau tidak ada denda atau sangsi apapun jika tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor dan juga tak sedikitpun masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor itu begitu ribet dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengurusan BPKB dipolda, mengurus STNK di kantor samsat, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pembayaran balik nama kendaraan bermotor. Dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum mengenai prosedur bea balik nama kendaraan bermotor sehingga mereka Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurusi surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan

4

bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Adapun ketentuan hukum yang berkaitan dengan BPKB yaitu Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang Nomor 22. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkap Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai jumlah target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011-2015, berikut : Tabel 1.1 Target, Realisasi Penerimaan BBN-KB 2011-2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Target BBN-KB Rp. 95.052.519.502 Rp. 121.382.811.692 Rp. 186.345. 468.006 Rp. 212.240.884.597 Rp. 156.578.000.000

Realisasi Penerimaan Rp. 76.395.027.246 Rp. 111.739.968.723 Rp. 144.503.408.756 Rp. 122.650.378.057 Rp. 35.767.727.945

Sumber: Kantor Samsat Kota Kendari Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat dari tahun 2011-2015 jumlah realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang perduli untuk melakukan balik nama. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sistem dan prosedur yang di terapkan dalam

pemungutan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, maka penelitian ini berjudul : “Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Kendari)”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan Sistem

6

dan Prosedur atau Tata Cara Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kota Kendari?”.

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kota Kendari.

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat adanya penelitian ini, antara lain : 1.

Bagi Peneliti Diharapkan agar biar menambah pengetahuan

dan wawasan mengenai

sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan teori yang diperolah dalam pekuliahan. 2.

Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3.

Bagi pihak samsat Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat sistem informasi akuntansi yang memadai agar terciptanya sistem dan prosedur yang lebih baik lagi.

7

1.5 Ruang Lingkup Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Kendari (periode 2011 s/d 2015).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rosalina (2008) dengan judul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kepulauan Riau). Hasil dari penelitian ini menunjukkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wowoling (2015) dengan judul “Analisis Prosedur Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widanarko (2010) dengan judul “Kualitas Pelayan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelayananan BBN-KB meliputi pelayanan BBN-KBI dan BBNKB II. BBN-KB I yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau untuk pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor

8

9

kedua dan seterusnya. Pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama. Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif. Standar waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam pelayanan BBN-KB di Kantor Samsat Kota Surakarta adalah kurang lebih sekitar 50 menit. Dalam pelayanan BBN-KB, hal pokok yang sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan pelayanan adalah mengenai prosedur pelayanan, persyaratan-persyaratan kelengkapan dalam pengurusan BBN-KB, dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputra (2012) dengan judul “Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Stusi Kasus Terhadap Mekanisme Bea Belik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada Samsat Kota Serpong. Hasil penelitian ini Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam 3 tahun terakhir (2009-2011) efektifitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu memeberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perekonomian khususnya perekonomian dunia mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor baru. Terjadi permasalahan dalam penetapan NJKB untuk kendaraan yang belum terdaftar sehingga dalam penetapan NJKB memakan waktu yang dapat mengganggu efektifitas penerimaan pajak.

10

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No.

Peneliti

Judul Penelitian

1.

Rosalina (2008)

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kepulauan Riau). Analisis Prosedur Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2.

Wowoling (2015)

3.

Widanarko Kualitas Pelayan Pajak (2010) Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Teknik Analisis Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis Deskriptif Kualitatif

Kesimpulan Penelitian Berdasarkan analisis Trend yang dilakukan pada pajak kendaraan bermotor dan pajak bea baliknama kendaraan bermotor cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pelayanan BBN-KBI dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama. Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif. Standar waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam pelayanan BBN-KB di Kantor Samsat Kota Surakarta adalah kurang lebih sekitar 50 menit. Dalam pelayanan BBN-KB, hal pokok yang sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan pelayanan adalah mengenai prosedur pelayanan, persyaratanpersyaratan kelengkapan dalam pengurusan BBN-KB, dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

11

4.

Saputra (2010)

Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Stusi Kasus Terhadap Mekanisme Bea Belik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada Samsat Kota Serpong.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam 3 tahun terakhir (2009-2011) efektifitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perekonomian khususnya perekonomian dunia mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor baru. Terjadi permasalahan dalam penetapan NJKB untuk kendaraan yang belum terdaftar sehingga dalam penetapan NJKB memakan waktu yang dapat mengganggu efektifitas penerimaan pajak. Sumber : Rosalina (2008), Wowoling (2015), Widanarko (2010), Saputra (2010)

2.2 Landasan Teori 2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi 2.2.1.1Pengertian Sistem Widjajanto (2001:2) sistem adalah “sesuatu yang memiliki bagianbagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output”. Midjan (2003:2), sistem memiliki sifat sebagai berikut: 1.

Memiliki tujuan Setiap sistem memiliki satu atau lebih tujuan.

12

2.

Adanya kegiatan input – proses – output Berbagai masukan diolah untuk menghasilkan berbagai keluaran.

3.

Adanya lingkungan dan batas Setiap sistem secara fisik memiliki batas dan sekitar batas adalah lingkungan.

4.

Adanya sub-sub sistem Setiap sistem memiliki sub sistem misalnya perusahaan sebagai sistem memiliki organisasi sebagai sub sistem atau operasi sebagai sub sistem.

5.

Adanya saling ketergantungan Setiap sistem memiliki ketergantungan antara berbagai sub sistem dan hubungan antar sub sistem membentuk suatu jaringan sistem.

6.

Setiap sistem memiliki keterbatasan internal maupun eksternal yaitu dibatasi secara fisik maupun peraturan-peraturan.

7.

Adanya pengendalian Setiap sistem harus dapat menata dan mengendalikan sub sistemnya agar dapat mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan

kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan memiliki cakupan lingkungan tertentu.

13

2.2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Widjajanto (2001:4) sistem informasi akuntansi adalah “susunan berbagai

formulir

catatan,

peralatan,

termasuk

komputer

dan

perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan

yang terkoordinasikan secara

erat

yang didesain

untuk

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen”. Manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang: 1. Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. 2. Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 3. Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, seperti misalnya informasi mengenai penjualan, piutang, pembelian, utang, dan lainnya. 4. Informasi lain yang harus disajikan kepada para stakeholder atau berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Kieso (2007:72) adalah “sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Reeve yang diterjemahkan oleh Damayanti dian (2009:223) sistem akuntansi (accounting system) adalah “metode dan prosedur untuk

14

mengumpulkan,

mengelompokkan,

merangkum,

serta

melaporkan

informasi keuangan dan operasi perusahaan”. Perubahaan sistem akuntansi seiring dengan perkembangan zaman diproses dengan tiga tahap: 1. Tahap pertama adalah Analisis terdiri dari: a. Mengidentifikasi kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan perusahaan. b. Menentukan bagaimana sistem dapat menyediakan informasi ini. 2. Tahap kedua adalah Desain, sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Tahap ketiga adalah implementasi, menganalisis dan mengembangkan sistem. Menurut Bodnar (2000:1) sistem informasi akuntansi adalah “kumpulan sumber daya, sepert i manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi”. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. 1.

Siklus

pendapatan.

pendistribusian

Kejadian-kejadian

barang

dan

jasa

ke

yang

berkaitan

entitas-entitas

pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan.

dengan

lain

dan

15

2.

Siklus pengeluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban yang berkaitan

3. Siklus produksi. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa 4.

Siklus keuangan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas.

2.2.1.3 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Tujuan utama penyusunan sistem informasi akuntansi bagi suatu organisasi perusahaan menurut Midjan (2001:37) adalah: 1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat mampu memberikan informasi yang diperlukan. 2. Untuk meningkatkan kualitas internal check atau pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan pengendalian intern 3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi.

16

Sedangkan Bodnar (2000:21), tujuan yang utama adalah dalam penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperbaiki kualitas informasi 2. Untuk memperbaiki kualitas sistem 3. Untuk meminimalkan biaya yang berkaitan 2.2.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut Midjan (2001:30) adalah: “Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagi informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna.” Bodnar (2000:11) fungsi sistem informasi adalah bertanggung jawab untuk pengolahan data. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar dalam setiap organisasi. 2.2.1.5 Flowchart Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan

dengan

simbol.

Dengan

demikian

setiap

simbol

menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart urutan poses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah

17

flowchart

selesai

disusun,

selanjutnya

pemrogram

(programmer)

menerjemahkannya kebentuk program dengan bahasa pemrogram. Flowchart disusun dengan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Simbolsimbol yang dipakai antara lain : Tabel 2.2 Simbol-Simbol Standar Dalam Bagan Alir Dokumen Simbol

Fungsi Simbol : Star/stop, Fungsi : untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Simbol :Catatan, Fungsi : digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya didalam dokumen atau formulir. Simbol : Arsip sementara, Fungsi : simbol ini digunakan untuk menggambarkan tempat penyimpanan dokumen yang akan diproses lagi. Simbol : Process, Fungsi : untuk memproses data, baiak berupa ekspresi aritmatika atau konstanta Simbol : Decision, Fungsi : untuk pengambilan keputusan dalam pengundian suatu kondisi yang diberikan dalam pengendalian proses program Simbol : Dokumen Fungsi : input/atau output baik proses manual maupun komputerisasi.

Simbol : Dokumen dan tembusannya, Fungsi : untuk menggambarkan berbagai dokumen asli dan tembusannya,

18

Simbol : Arsip tetap, Fungsi : simbol ini digunakan untuk menggambarkan bahwa dokumen telah diarsipkan. Simbol : Kegiatan manual, Fungsi : symbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara manual.

Simbol : Connector, Fungsi : untuk menyambung flowchart yang terputus pada halaman yang sama. Simbol : Page Connector, Fungsi : untuk menyambung flowchart yang terputus ke halaman lain (halaman berbeda). Simbol : Arrow, Fungsi : anak panah sebagai penunjuk arah dari logika proses program. Sumber : Mulyadi (2008)

19

2.2.2 Pemahaman Pajak 2.2.2.1 Definisi Pajak Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak

dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan adalah sebagai berikut. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Iuran dari rakyat kepada negara 2. Berdasarkan undang-undang 3. Tanpa jasa timbale balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

20

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.2.2.2 Jenis pajak Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam (Mardiasmo, 2011:5) yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya yaitu: 1. Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak penghasilan b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankanmatau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penambahan nilai 2. Menurut Sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan. b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

21

Penghasilan, Pajak Perambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:  Pajak Propinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  Pajak Kabupaten/kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 2.2.2.3 Fungsi Pajak Pajak bagi negara memiliki fungsi sangat penting menurut Suandy (2005:14) antara lain: a. Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara. b. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.2.3 Pemungutan Pajak 2.2.3.1 Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak.

22

Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu: 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakin mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris) Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan,

sehingga

tidak

menimbulkan

kelesuan

perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

23

5. Sistem pemungutan harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru. 2.2.3.2 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2011:3). Teori-teori tersebut antara lain adalah: 1. Teori Asuransi Negara melindungi kes keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori Kepentingan Pembagian

beban

pajak

kepada

rakyat

didasarkan

pada

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

24

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 2.2.3.3 Asas Pemungutan Pajak Asas pemungutan pajak menurut Kurnia (2013:42) yaitu: 1. Asas domisili Pengenaan pajak tergantung padatempat tinggal (domosili) wajiib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segalahal yang berhubungan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

25

2. Asas Sumber Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 3. Asas kebangsaan Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaandari suatu negara. 2.2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemunugutan pajak di Indonesia tidak hanya dipungut oleh pemerintah tapi bias juga dipungut oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu: a. Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukanbesarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2. Wajib pajak bersifat pasif 3. Utang pajak oleh fiskus

26

b. Self assessment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besanya pajak yang terutang. Ciri-Cirinya: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri 2. Wajib pajak aktf, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi c. With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. 2.2.3.5 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Mardiasmo (2011:8) yaitu: 1. Ajaran formil Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.

27

2. Ajaran Material Utang pajak timbul karena berlakunya unddang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini di terapkan self assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal : a. Pembayaran, b. Kompensasi, c. Daluwarsa, d. Pembebasan dan penghapusan. 2.2.3.6 Hambatan Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011: 8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : 1. Perlawanan Pasif. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

28

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak denagn cara melanggar undanng-undang (menggelapkan pajak).

2.2.4 Pajak Daerah 2.2.4.1 Pengertian Pajak Daerah Pengertian pajak daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah , yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah menurut Yasin yang dikutip oleh Sutedi (2010:57), menyatakan: Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

29

2.2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2.2.4.3 Jenis Pajak Daerah Jenis pajak daerah terdiri atas : 1. Pajak Provinsi, antara lain : a. Pajak Kendaraan Bermotor, b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d. Pajak Air Permukaan dan e. Pajak Rokok 2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran, c. Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g. Pajak Parkir, h. Pajak Air Tanah, i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

30

2.2.4.4 Kriteria Pajak Daerah Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, tetapi harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah menurut Siahaan (2010 : 197) adalah sebagai berikut : a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. b. Adil dan merata secara vertical, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal yang artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bag wajib pajak. d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. e. Non distorsi terhadap perekonomian, artinya implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Republik Indonesia, pajak kendaraan bermotor yang

31

disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 2.2.5.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : 1) Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. 2) Keduataan, konsultan, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik. 3) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. 2.2.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaaan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

32

2.2.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Kendaraan

Bermotor Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomro 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu : a. Nilai jual kendaraan bermotor, b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan diatas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut : 1. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor bukan umum (pribadi) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen), 2. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor umum sebesar 1 % (satu persen), 3. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor: PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot x Tarif

33

2.2.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 2.2.6.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atas perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha menurut Siahaan (2010:209). Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. 2.2.6.2 Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

34

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. 2.2.6.3 Objek dan Subyek Pajak BBN-KB 1. Objek Pajak BBN-KB Objek pajak menurut Waluyo (2010:99) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bemotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. Untuk di pakaisendirioleh orang pribadi yang bersangkutan. b. Untuk perdagangan. c. Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia. d. Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga. 2. Subyek Pajak BBN-KB Secara umum yang disebut sebagai subyek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan. a. Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor b. Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

35

2.2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB 1. Dasar Pengenaan BBN-KB Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: a. Nilai jual kendaraan bermotor. b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar keerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 2. Tarif BBN-KB Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk penyerahan pertama adalah sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen). 3. Cara perhitungan BBN-KB Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Model perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor PBBN-KB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Tarif

36

2.2.7 Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas

pemilik,

identitas

Ranmor

dan

masa

berlaku

termasuk

pengesahannya. STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/ dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Pelat Nomor. TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor. 2.2.8 Pengertian Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang

diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang

berlaku selama Ranmor tidak dipindah tangankan.

37

2.3 Kerangka Pikir Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara. telah diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2011, dan Perkap Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor. Pelaksanaannya yang harus sesuai dengan peraturan tersebut terkadang mengalami hambatan baik secara internal dan eksternal. Pengaruh eksternal yakni kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus BBNKB serta faktor biaya yang mereka harus keluarkan. Secara internal pemungutan BBNKB juga mengalami hambatan terkait kendala pembuatan dimana waktu yang dibutuhkan dalam pembuatannya cukup lama. Ketidaksesuaian yang terjadi antara teori serta peraturan yang ada dengan apa yang sesungguhnya terjadi, perlu dilakukan analisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dan dapat memberikan kesimpulan dan saran untuk melakukan perbaikan. Sehingga dapat digambarkan skema kerangka pikir sebagai berikut:

38

Skema 2.1 Kerangka Pemikiran K. Samsat Kota Kendari

Studi Teoritis  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  Perkap Nomor. 5 Tahun 2012

tentang Regident Ranmor.

Studi Empiris  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosalina (2008), Wowoling (2015), Widanarko (2010), dan Saputra (2010) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu peduli terhadap masalah BBN-KB dengan berbagai macam alasan

Masalah Penelitian Sistem dan Prosedur BBN-KB

Analisis Deskriptif Kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan

39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Objek dari penelitian yang dilakukan adalah Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lokasi penelitian yaitu Kantor SAMSAT Kota Kendari Jalan Tebau Nunggu No. 3 Kendari.

3.2 Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data Menurut Sekaran (2010), metode penelitian ada dua yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan. Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi

40

40

3.2.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Mudrajad Kuncoro (2009:148), data primer yaitu data yang diambil langsung dari pusat data atau melalui survey lapangan. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari SAMSAT Kota Kendari, berupa laporan penilaian hasil penerapan sistem dan prosedur bea balik nama kendaraan bermotor, visi dan misi, struktur organisasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan aparat-aparat terkait pada Kantor SAMSAT Kota Kendari.

b.

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh pihak Kantor SAMSAT Kota Kendari yang relevan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di evaluasi dengan cara membandingkan data-data yang telah ada dengan teori-teori kepustakaan yang tersaji.

41

3.5 Definisi Operasional 1.

Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan

2.

Penerapan merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan berdasarkan suatu teori atau metode guna mencapai tujuan tertentu.

3.

Sistem merupakan sekolompok unsur-unsur atau bagian yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

4.

Prosedur merupakan suatu susunan teratur atas sebuah kegiatan yang berkaitan satu sama lainnya.

5.

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Samsat 4.1.1 Sejarah Berdirinya Samsat Kantor Samsat provinsi Sultra didirikan pada tahun 1979 dimana wilayah kerjanya meliputi di 4 (empat) kabupaten seprovinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan dikota kendari sebagai ibu kota provinsi sulawesi tenggara. Pada tahun 1985 terbentuk kantor perwakilan Dipensa Tingkat I dan sekaligus juga merupakan kantor Samsat yang berfungsi melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor ditiap kabupaten yaitu: 1. Kabupaten Kolaka berkedudukan di Kolaka 2. Kabupaten Kendari berkedudukan di Unaaha 3. Kabupaten Buton berkedudukan di Bau-bau 4. Kabupaten Muna berkedudukan di Raha Pada tahun 1986 kantor perwakilan Dipenda Tingkat I tersebut diatas, ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang Dipenda dan masing-masing kantor cabang tersebut terdapat kantor Samsat. Peningkatan status tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga PAD sekaligus lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena pertimbangan luas wilayah Sulawesi Tenggara. Menyikapi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka pada tahun 2004 dibentuklah kantor Samsat dimasing-masing

42

43

Kab/kota seprovinsi Sulawesi Tenggara, seiring dengan pembentukkan dan pemekaran wilayah Kab/kota yaitu: 1. Kabupaten Konawe Selatan Berkedudukan di Andolo 2. Kabupaten Bombana berkedudukan di Kasipute 3. Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua 4. Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-wangi (Wanci) 5. Kabupaten Buton berkedudukan di Pasar Wajo

4.1.2 Visi dan Misi Samsat Visi dari kantor samsat dikota kendari adalah mengoptimalkan penerimaan pajak kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jenis-jenis penerimaan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan razzia kendaraan. Misi dari kantor samsat dikota kendari adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima (kecepatan, Ketepatan, kenyamanan, keramahan dan keamanan (5 K) ) 2. Meningkatkan profesionalisme petugas 3. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal; 4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait baik fertikal, horizontal maupun diagonal 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

44

4.1,3 Tujuan dan Motto Samsat Kendari 4.1.3.1 Tujuan Samsat Kendari Sesuai dengan visi dan misi Samsat Kendari, maka Samsat KotaKendari memiliki tujuan sebagai beriku : 1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB), maupun jenis-jenis penerimaan lainnya sesuai target yang direncanakan 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima (5k), kecepatan, keteapatan, kenyamanan, keramahan dan keamanan. 3. Meningkatkan profesionalisme petugas 4. Meningktakan Pendapatan Asli Daerah 5. Meningkatkan koordinasi dan dan kerjasama antar lembaga Instansi terkait. 4.1.3.2 Motto Samsat Kendari Motto SAMSAT Kendari yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik. 4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Samsat Adapun bagan struktur organisasi dari kantor samsat bersama adalah sebagai berikut :

45

Skema 4.1 Bagan Struktur Organisasi Samsat Wilayah Kota Kendari

Kepala Samsat Wil.Kota Kendari Sub bagian Tata Usaha

Seksi Penetapan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi

Seksi Pencatatan

Sumber : SAMSAT Kota Kendari tahun 2016 Berdasarkan struktur organisai di atas, maka tugas pokok dan fungsi setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Kepala SAMSAT kota Kendari mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan kegiatan operasional dan urusan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya di wilayah kota Kendari. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian tata usaha mempunyai tugas dan fungsi :

46

1. Menyelenggarakan penegelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat 2. Menyelenggarakan penatausahaan barang-barang dinas 3. Menyelenggarakan penataausahaan barang-barang dinas 4.Menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan keuangan 3. Seksi Penetapan, Pelayanan Pajak dan Retribusi Seksi penetapan, pelayanan pajak dan retribusi mempunyai tugas dan fungsi : 1. Membuat nota perhitungan pajak dan retribusi daerah 2. Menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah 3. Melaksanakan soialisasi aturan pajak dan retribusi daerah 4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas dan fungsi: 1. Membuat rencana target penerimaan pajak dan retribusi daerah 2. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah 3. Melaksanakan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala 4.1.4 Aparat Pelaksana dan Koordinator Adapun aparat pelaksana dan coordinator Kantor Bersama Samsat adalah sebagai berikut: 1. Aparat pelaksana Kantor Bersama Samsat terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT.Jasa Raharja. 2. Penanggung jawab kegiatan: a. Unit Pelayanan

: Petugas Dipenda dan Polri

47

b. Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja c. Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendahara Samsat) d. Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri e. Unit Penyerahan : Petugas Polri f. Unit Arsip

: Petugas Polri dan Dipenda

g. Unit Informasi

: Petugas Polri dan Dipenda

4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Loket Pelayanan pada Kantor Samsat Loket pelayanan pada Kantor Samsat di kota kendari adalah sebagai berikut: 1. Loket I : Pendaftaran 2. Loket II : Penyerahan Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pegawasan dan pengendalian pelaksanaan Samsat, maka dibentuk tujuh kelompok kerja dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kelompok kerja penyediaan formulir permohonan dan penerangan. Pada kelompok kerja ini petugas layanan adalah

dari polri dan dipenda. Polri

mempunyai tugas menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan permohonan. Memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran. Pembukuan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari yaitu mencatat nomor formulir, memberikan tanda tangan atau paraf pada setiap persyaratan permohonan, menerima formulir kembali yang rusak untuk diganti dengan

48

yang baru. Sedangkan tugas dari dipenda yaitu memberikan penerangan kepada pemohon tentang kewajibannya sebagai wajib pajak. 2. Kelompok kerja pendaftaran, penelitian dan penetapan. Pada kelompok ini pelayanan dilakukan oleh petugas dari polri dan dipenda. a). Sub kelompok kerja pendaftaran Petugas dari polri menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan. Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang daftar agunan (jaminan), membubuhkan paraf pada tanda tangan penerimaan formulir permohonan yang telah diteliti dan diterima serta memberikan tanda tangan penerimaan kepada pemohon. Memberikan nota pemeriksaan fisik kendaraan bermotor kepada kelompok kerja pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, menerima dan meneiliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Menggabungkan berkas baru dengan arsip yang ada kedalam map yang telah disediakan, meneruskan beras yang telah diteliti kepada petugas dipenda. Selain itu tugas dari dipenda betugas meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian dan membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan kemudian meneruskan berkas kepada petugas polri bagian registrasi dan penomoran. Memberitahukan kepada petugas polri dan jasa raharja

apabila ditemukan kekeliruan atau kekurangan persyaratan

administrasi yang diperlukan. b). Sub kelompok kerja registrasi dan penomoran Petugas dari polri bertugas menerima berkas dari petugas dipenda. Meregistrasi dan memberikan nomor polisi sesuai dengan sistem penomoran

49

yang berlaku, mencantumkan nomor polisi pada dokumen permohonan kemudian melanjutkan berkas kepada sub kelompok kerja penetapan. c). Sub kelompok kerja penetapan Petugas dipenda bertugas menerima dan meneliti berkas dari kelompok registrasi dan penomoran, menetapkan PKB dan BBNKB dan pemungutan lainnya dalam nota perhitungan pajak. Sedangkan petugas dari jasa raharja bertugas menerima dan meneliti berkas yang diterima dari dipenda. Menetapkan SWDKLLJ dan dendanya yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir permohonan maupun dalam nota perhitungan Pajak. Membukukan penetapan SWDKLLJ meneruskan berkas tersebut kepada sub kelompok kerja pengetikkan. d). Sub kelompok kerja pengetikkan Petugas polri dan dipenda melaksanakan pengetikkan pada blanko STNK. Mencatat blanko STNK yang diterima, dipakai dan sisanya setiap hari serta mempertanggung jawabkan setiap lembar penggunaan blanko STNK tersebut kemudian meneruskan berkas kepada kelompok kerja pemeriksaan penyelesaian Administrasi. 3. Kelompok kerja pemeriksaan kendaraan bermotor ( cek fisik) Ini dilakukan oleh petugas polri yang mempunyai tugas menerima nota pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dari kelompok kerja pendaftaran., melakukan pemeriksaan identitas kendaraan bermotor (mesin motor, nomor rangka,

warna)

maupun

kelengkapan

teknis

keselamatan

kendaraan,

menyerahkan hasil pemeriksaan kepada kelompok kerja pendaftaran.

50

4. Kelompok kerja penyelesaian Administrasi Dilakukan oleh petugas polri, dipenda dan jasa raharja, yang masing-masing petugas meneliti kembali kebenaran

penetapan dan pengetikan serta

persyaratan administrasinya. Masing-masing petugas membubuhkan tanda tangan atau paraf pada blanko STNK yang sudah diketik. 5. Kelompok kerja penerimaan pembayaran Ini dilakukan oleh petugas dai polri dan bendahara. Petugas polri bertugas menerima berkas dari kelompok kerja pemeriksaan penyelesaian administrasi, menyerahkan nota perhitungan pajak dan blanko STNK yang sudah diketik kepada bendahara khusu penerima, menerima kembali nota perhitungan pajak dan STNK. Kemudian menyatukan kembali dalam berkasnya serta mengirimkan berkas tersebut kepada kelompok kerja pemesanan PNKB dan penyerahan dengan ekspedisi. Mengirimkan berkas-berkas STNK yang dibelum dibayar kepada kelompok kerja pendaftaran dan penetapan dengan ekpedisi. Menerima setoran biaya PNKB dan biaya administrasi dari bendahara khusus penerima. Sedangkan dari petugas bendahara khusus yaitu bertugas menerima nota perhitungan pajak dan blanko STNK yang sudah diketik dari petugas polri pada kelompokkerja penerimaan pembayaran mengumumkan nomor kendaraan bermotor yang siap dibayar melalui papan tulis atau pengeras suara. Menerima, membubuhi teraan kas registet pada STNK/STCK dan membukukan pembayaran, menyerahkan nota perhitungan pajak dan STNK yang sudah ditera kas register kepada petugas polri ke kelompokkerja penerima pembayaran. Menerima pembayaran PNKB dari pemilik/pemegang kendaraan

51

bermotor. Menyetorkan hasil penerimaan pembayaran kepada masing-masing instansi berikut data penerimaan yang dibuat oleh bendahara khusus penerima. 6. Kelompok Kerja Pemesana PNKB dan Penyerahan a). Sub Kelompok Kerja Pemesanan PNKB Dari petugas polri bertugas menerima berkas permohonan dari petugas polri pada kelompok kerja penerimaan pembayaran. Membuat pesanan plat nomor setelah meneliti pelunasan kewajiban pembayaran dan pengirimannya kepada pabrik plat nomor dengan ekspedisi. Kemudian meneruskan berkas permohonan STNK kepada sub kelompok kerja penyerahan. b). Sub Kelompok Penyerahan Ini dilakukan oleh petugas dari Polri, Dipenda dan PT. Jasa Raharja yang bertugas menerima berkas permohonan STNK yang sudah dibayar. Kemudian menerima plat nomor dari pabrik plat nomor. Menggabungkan STNK asli, plat nomor dan persyaratan lainnya milik pemohon. Menyerahkan STNK, Plat nomor serta persyaratan-persyaratan lainnya milik pemohon setelah pemohon menunjukkan nota perhitungan pajak yang asli dan meminta kembali tanda telah diterima kembali syarat-syarat milik pemohon. Memishkan lembar STNK untuk disampaikan kepada petugas ketiga instansi. Kemudian dibukukan dan meneruskan berkas kepada kelompok kerja arsip dengan ekspedisi. 7. Kelompok Kerja Arsip Dalam kelompok ini dilakukan oleh petugas Polri dan Dipenda yang bertugas menerima berkas arsip dari kelompok kerja pemesanan PNKB dan penyerah. Mencatat jenis macam dokumen yang disimpan dalam map arsip,

52

menata berkas-berkas kedalam kelompok sehingga memudahkan pencarian kembali. Membukukan arsip-arsip yang diterima dan yang dikeluarkan. Menyusun dan menyiapkan berkas-berkas surat kendaraan bermotor untuk data pendaftaran ulang, memisahkan berkas berkas surat kendaraan bermotor untuk data pendaftaran ulang. Selain itu ada juga sarana yang meliputi rak arsip, ruang arsip, buku registrasi, buku ekpedisi.

4.2.2 Mekanisme Pelayanan pada Kantor Samsat Samsat Kota Kendari merupakan Instansi pemerintah yang merupakan sistem kerjasama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat srus alah satunya yaitu pengurusan balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah dirancang oleh Samsat Kota Kendari untuk kelancaran proses pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berikut adalah Mekanisme Pelayanan di Kantor Samsat : Skema 4.2 Mekanisme Pelayanan di Kantor Samsat (BBN-KB) Pemilik/Pemohon

Loket Pelayanan Pendaftaran

Sumber : Samsat Kota Kendari 2016

Loket Pelayanan Penyerahan

53

4.2.3 Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jumlah Biaya dan Perhitungan untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : 1. a. BPKB untuk kendaraan roda 2 atau roda 3 : Rp. 80.000 b. BPKB untuk kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 100.000 2. a. STNK untuk kendaraan roda 2 atau roda 3 : Rp. 50.000 b. STNK untuk kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 75.000 3. a. TNKB untuk kendaraan roda 2 atau roda 3 : Rp. 30.000 b. TNKB untuk Kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 50.000 Pemungutan biaya untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : BBN KB = 2/3 x PKB = Rp. PKB = Rp. SWDKLLJ = Rp. 35.000 (untuk roda 2 atau roda 3 ) Rp. 145.000 (untuk roda 4 atau lebih)

4.2.4 Durasi Waktu Standar waktu pelayanan sepeti yang terpampang di atas loket pelayanan di kantor Samsat Kota Kendari sebagai berikut : 1. Pelayanan Pajak STNK

:30 menit

2. Ganti STNK 5 Tahun

:60 menit

3. Balik Nama, Ganti Nama, Pindah Alamat

:60 menit

4. Mutasi Masuk

:60 menit

5. Kendaraan Baru

:60 menit

54

4.2.5 Syarat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berikut adalah persyaratan yang dibutuh untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : a. Persyaratan Bea Balik Nama Kendaraan dari dalam Kab/Kota 1. STNK asli. 2. BPKB asli. 3. Fotocopy identitas : a. Perorangan : KTP, SIM dan Paspor b. Badan hukum : SIUP /NPWP, keterangan domisili, surat kuasu bermaterai dan tanda tangan pimpinan dan cap badan hukum c. Instansi pemerintah : surat tugas atau surat kuasa bermaterai dan di tanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum 4. Kwitansi pembelian yang sah. 5. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mutasi dari Luar Provinsi 1. Mengisi formulir SPPKB 2. Identitas 3. STNK asli 4. BPKB asli 5. Kwitansi Pembelian Asli 6. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 8. Fiskal antar daerah

55

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Provinsi 1. Mengisi formulir SPPKB 2. Identitas 3. STNK asli 4. BPKB asli 5. Kwitansi Pembelian Asli 6. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 8. Fiskal antar daerah 4.2.6 Prosedur Balik Nama BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor Adapun sistem dan prosedur bea balik nama BPKB dan STNK kendaraan bermotor berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang regident ranmor serta sistem dan prosedur balik nama kendaraan bermotor yang terjadi dilapangan, dapat dilihat pada skema 4.3 dan 4.4 sebagai berikut :

56 PEMOHON

LOKET CEK FISIK

LOKET PENDAFTARAN 2

1

STA

LOKET BANK PEMO H

R

O

T

FORM FORM

PERMOH

PERMOH TANDA BUKTI

S FORM

ONAN IDENTITA TANDA BUKTI S

S

PEMINDAH

PEMINDAH

STNK

YARAN BUKTI

N RANMOR

YARAN PEMBA BUKTI 1 YARAN PEMBA

PEMERIK SAAN

2

TID CEK FISIK Y VERIFIKASI &

N RANMOR

CEK

YARAN

33

RANMOR A A

KE

PEMBA BANK BUKTI

NHASIL RANMOR

PEMINDAH

AN BPKB KEPEMILIKA

PEMBA

AN BPKB KEPEMILIKA STNK

AN BPKB KEPEMILIKA STNK

PERMOH TANDA BUKTI

AN

ONAN IDENTITA TANDA BUKTI

ONAN IDENTITA TANDA BUKTI

ONAN

N MELAKUKAK

PERMOH TANDA BUKTI

FORM

1

K DIKEMBALI

2 FISIK

KAN MELAKUKA

RANMO HASIL

1

N

R

PEMERIK

PEMB

SAAN CEK FISIK RANMOR

TANDA AYARA

2

TERIN KE MABANK PENDAN DAF TAR

1

57

POKJA DATA ENTRY

POKJA PENERTIBAN BPKB

LOKET PEMILIHAN / PEMISAHAN DOKUMEN ARSIP BPKB

3 1

4

BPKB

BERKAS TANDA

BERKAS BA

BP

TERI MA PEN DAF MEMASUKAN DATA TAR IDENTITAS RANMOR AN DAN PEMILIK SERTA MEMBERIKAN NOMOR REGITRASI/ PERUBAHAN

VERIFI

BA

K

PENGESAHAN RU TANDA

A

TANGAN DAN TEMPEL

PEJABAT YANG

REGISTER RUK

RU

KB

BERDASARKAN JENIS BERKAS

KEDALAM BA BUKU VERIFI

N BA

RUBP

BASAH KEPADA

MENCATAT KB

KB

BERKAS BA

IDENTITAS

KENDARAAN DAN BP

BP RU

KB MENCETAK BA BPKB RU BPKB

S BPKB I BA BRU

BERWENANG DAN

P2

VERIFIKASI DATA DAN BPKB

K

PARAF BERKAS BA

B

BP RU

A

KB

3S

BA

I

RU

4

58

LOKET PENYERAHAN

2

BPKB BA RU PEMO H O N

59

Skema 4.4 Prosedur Bea Balik Nama STNK PEMOHON

LOKET PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

LOKET BANK SULTRA

1

M

4

u l

STNK

BPKB a A FC A i s Kwita I s li n d Hasil li s e C i n e J

2

t 1k u i F a t i

Form P

l a s

er

B s i

No

BPKB A FC A s Kwita I s li n d Hasil li s e C

m o Slip

Verift J k

1

u i iF a tk Form i l a as P

3

h r

h

er

o

No m

k

li

o m na pe P n r er

3

P e

i n e

o fo

e

r

Slip

B s si er ei m 2k li o

m Mengisi

Form

STNK

Pe a Slip m mn b Pe ba t a mb ra1r r aya n i a ran 2 a n

Form

1 P

na

om

n

ho

m m

or

oh o

na

3 n

2

60 POKJA DATA ENTRY

POKJA PENERTIBAN STNK

1

Slip

4

5

STNK

Berkas Pe

Berkas b

St

m

ar ST

nk

ba Memasukkan identitas ya ranmor dan kendaraan ra pemilik serta n

STNK ru STNK baru

ba

Berkas

ru

STN

identitas berdasarkan

K

jenis kendaraan dan

baru

ST registrasi

u N N K

Mencetak ba

memberikan nomor

Berkas mencatat kedalam buku

Verifikas i

Pengesahan tanda ST tangan dan

N

STNK NK

temepel kepada VeriK

LOKET PEMILIHAN / PEMISAHAN DOKUMEN ARSIP STNK

b pejabat yang

baf rui

4 k a

s i

a berwenang dan r

STNK verifikasi data dan Berkas b paraf STNK a r u

u

baru

5

61

LOKET PENYERAHAN 2

STNK BA RU PEMO H O N

62

4.2.6.1 Prosedur Balik Nama BPKB 1. Pemohon a. Mengisi formulir permohonan; b. Melampirkan tanda bukti identitas c. Melampirkan Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa: d. Melampirkan BPKB; e. Melampirkan STNK f. Setelah lengkap maka form permohonan dan berkas diberikan ke bagian loket cek fisik 2. Loket Cek Fisik a. Menerima form permohonan dan berkas b. Melakukan verifikasi dan cek fisik ranmor c. Setelah dilakukan verifikasi dan cek fisik ranmor maka akan dikeluarkan hasil pemeriksaan cek fisik ranmor d. form permohonan, berkas dan hasil cek fisik ranmor akan di serahkan ke bagian loket pendaftaran 3. Loket Pendaftaran a. menerima form permohonan, berkas dan hasil cek fisik ranmor b. form permohonan, berkas dan hasil cek fisik ranmor dari pemohon/ masyarakat diverifikasi oleh petugas jika sesuai persyaratan maka berkas diterima tetapi jika kurang lengkap maka akan di kembalikan

63

c. Setelah dinyatakan lengkap maka pemohon akan melakukan pembayaran ke bank/ loket bank setelah itu melakukan pembayaran ke bank maka akan di berikan tanda terima pendaftaran d. Setelah itu tanda terima pendaftaran di berikan ke pokja data entry 4. Loket Bank a. Melakukan pembayaran di loket bank, slip 1 untuk pemohon, slip 2 untuk pendaftaran, dan slip 3 untuk benma 5. Pokja Data Entry a. Menerima tanda terima pendaftaran dari loket pendaftaran memasukan data identitas ranmor dan pemilik serta memberikan nomor regitrasi/ perubahan identitas berdasarkan jenis kendaraan dan mencatat kedalam buku register b. setelah data dip roses maka akn keluar berkas BPKB baru c. melakukan verifikasi kesesuaian data dan berkas BPKB baru d. setelah diverifikasi dan dinyatakan sesuai maka akan di berikan ke bagian pokja penertiban BPKB 6. Pokja Penertiban BPKB a. Menerima berkas BPKB baru dari pokja data entry b. Mencetak BPKB c. Melakukan pengesahan tanda tangan dan tempel basah kepada pejabat berwenang dan verifikasi data dan paraf d. Setelah itu maka BPKB baru dan berkas BPKB baru di berikan ke bagian loket pemilihan/ pemisahan dokumen arsip BPKB

64

7. Loket Pemilihan / pemisahan dokumen Arsip BPKB a. Menerima BPKB baru dan berkas BPKB baru dari pokja penertiban BPKB b. Setalah itu berkas BPKB baru di arsipkan c. Dan BPKB baru diverifikasi setelah dinyatakan sesuai makan BPKB baru akan di serahkan ke bagian loket penyerahan 8. Loket Penyerahan a. Menerima BPKB baru dari loket pemilihan/pemisahan dokumen arsip BPKB b. Setelahitu BPKB baru akan di serahkan kepada pemohon. c. Balik Nama STNK (Samsat) 4.2.6.2 Prosedur Balik Nama STNK. a. Loket Pendaftaran Pemohon : 1. Membawa persyaratan balik nama STNK dan BPKB asli 2. Mengambil formulir untuk balik nama STNK Petugas : 1. menginput informasi dari BPKB dan STNK 2. Mencetak formulir 3. Menyerahkan formulir kepada pemohon BBN-KB b. Loket Pendaftaran dan Penetapan Pemohon : 1. Mengumpulkan formulir dan berkas persyaratan BBN-KB

65

Petugas : 1. Menerima formulir berserta berkas persyaratan yang sudah lengkap 2. Memproses formulir balik nama 3. Memanggil nama pemohon untuk melakukan pembayaran administrasi atas ganti nama motor tersebut. c. Loket pembayaran/kasir Pemohon : 1. Melakukan pembayaran biaya administrasi atas ganti nama motor tersebut. Selain itu anda juga diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan, jika pajak kendaraan anda sudah lunas maka cukup membayar uang administrasi. Petugas : 1. Setelah menerima biaya administrasi petugas akan memberikan cap lunas pembayaran administrasi pembayaran. d. Loket Penyerahan Pemohon : 1. Melapor kebagian loket penyerahan 2. Membawa Cap lunas pembayaran administrasi untuk mengambil STNK baru Petugas : 1. Menyerahkan STNK baru

66

4.2.7 Hambatan Pelayanan BBN-KB di Kantor Samsat Kota Kendari Pelayanan BBN-KB di kantor Samsat Kota Kendari tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang ditemui terutama yang berkaitan dengan kelengkapan berkas dan gangguan teknis. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai di kantor Samsat Kota Kendari yang menyatakan : “Hambatan yang biasanya terjadi dalam hal kelengkapan berkas-berkasnya untuk mengurus balik nama tersebut. Sering kali para wajib Pajak kurang memperhatikan syarat-syaratnya, jadi ada salah satu berkas persyaratan yang tidak ada. Kalau sudah seperti itu pastinya tidak bisa meneruskan pelayanan sebelum berkasnya lengkap. Kemudian yang juga dapat menghambat pelayanan kalau terjadi pemadaman listrik otomatis pelayanan juga tidak dapat dilakukan, sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ada dan yang membuat proses BBN-KB tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yaitu pihak yang menanda tangani STNK tidak berada ditempat” (Wawancara 22 Agustus 2016).

4.3 Pembahasan Dari penjelasan skema di atas prosedur balik nama BPKB dipolda dan prosedur balik nama STNK yang dilakukan oleh Kantor Samsat sudah berjalan dengan baik dan karena telah menjalankan sistem dan prosedur yang telah di tetapkan oleh undang-undang yaitu Prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5. Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor di tandai dengan jumlah rangkap formulir yang di buat lebih dari satu agar nantinya jika terjadi pemeriksaan laporan atau formulir dapat di cocokkan dari setiap bagian yang berhubungan.

67

Adapun yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kendari adalah : 1. Struktur organisasi yang menjalankan wewenang dan tanggung jawab Setelah mengevaluasi struktur organisasi yang ada pada Kantor Samsat Kendari setiap bagian telah menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga tidak ada bagian yang menjalankan tugas secara rangkap (rangkap jabatan). 2. Fungsi otoritasi posedur dan prosedur pencatatan Setelah mengevaluasi, setiap prosedur yang dijalankan telah diotorisasi dengan baik oleh setiap bagian, sehingga laporan yang dihasilkan dalam proses pencatatan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit usaha organisasi Setelah mengevaluasi, kegiatan yang ada pada Kantor Samsat Kendari sudah berjalan dengan baik ini ditunjukkan dengan tak ada pungli dalam menjalankan tugas dan setiap fungsi dari masing-masing unit telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor.

4. Karyawan yang cakap dan professional

68

Setelah mengevaluasi, pegawai yang ada pada Kantor Samsat Kendari telah memenuhi persyaratan seorang pegawai damn menempati posisi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing dan bekerja secara loyal, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat berguna untuk kepentingan kantor Samsat Kendari. Untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik seharusnya Kantor Samsat Kendari melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawainya dengan cara adanya pemeriksaan secara periode agar berkas-berkas disetiap bagian dicocokkan untuk menghindari kekeliruan, manipulasi dan menjaga aktiva Kantor Samsat Kendari. Dan juga setiap bagian bagian kelompok kerja sudah berjalan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.Penerapan sistem informasi akuntansi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Kantor Samsat sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor mulai. 2. Hal ini ditandai dengan struktur organisasi yang jelas pada Kantor Samsat sehingga job description atau tugas pokok masing-masing setiap bagian jelas dan terarah, dan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap bagian sehingga tujuan Kantor Samsat Kendari dapat tercapai. 3. Adapun kendala yang biasa terjadi dilapangan disebabkan oleh pemohon balik nama yang kurang mengetahui apa saja syarat yang di perlukan dan adanya beberapa kesalah teknis sehingga hal menyebabkan waktu yang ditentukan dalam proses balik nama tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

69

70

1. Bagi Pihak samsat agar bisa meningkatkan kualitas

pelayanan.

Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh terhadap pentingnya melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kemudian bisa mengatasi hambatan-hambatan yang biasa terjadi pada saat menginput data. 2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas ruang lingkup dari penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, George H. Willaim S. Hopwood .2000.Accounting Information System. Dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat Kieso, Donald. 2007. Akuntansi Intermediate. Edisi kedua belas. Jilid 1. Jakarta : Erlangga Kuncoro, Mudrajad .2009. Mahir Menulis. Jakarta: Erlangga Kurnia, Siti. 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Midjan La, Susanto Azhar. 2003. Sistem Informasi Akuntansi II, Praktika Penyusunan, Metoda dan Prosedur. Bandung: Lingga Jaya Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Daerah. Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pajak daerah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Rosalina, Fransiska Andar. 2008. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kepulauan Riau). Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Univeritas Sanata Dharma. Yogyakarta Saputra, Pashorio. 2012. Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus terhadap Mekanisme Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada Samsat Serpong). Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta Barat Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Sutedi, Adrian. 2010.Hukum Perizinan Dalam Sektor dan Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan _____________Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat Widanarko, Aris. 2010. Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendraan Bermotor). Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta:Erlangga Wowoling, Susana Sintia. 2015. Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi. Manado