BAB IV PEMBAHASAN IV.I. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Jakarta Barat. Bab ini akan dimulai dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat). Di Propinsi DKI Jakarta, Kantor Samsat terbagi dalam 5 (lima) wilayah yaitu Kantor Samsat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pada umumnya, semua mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sama pada setiap wilayah. Namun, penulis mendapat kesempatan untuk mengamati pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Barat. Adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari Pendaftaran kendaraan bermotor, pengesahan STNK setiap tahun, perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB, pendaftaran kendaraan bermotor pindah keluar daerah (mutasi). IV.I.I. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Bagi kendaraan bermotor baru (100% baru) dan kendaraan mutasi dari luar daerah harus didaftarkan pada Kantor Samsat untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk mendapatkan STNK, TNKB, dan BPKB pemohon diharuskan mengisi Formulir pendaftaran yang telah disediakan pada loket I dengan melampirkan : 44
a. Identitas 1. Untuk Perorangan 1 (satu) lembar fotokopi KTP 2. Untuk Badan Hukum : Fotocopy akta pendirian, Surat keterangan domisili dari kelurahan dan Surat kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan 3. Untuk Instansi Pemerintah Surat keputusan pemilikan dari pejabat yang berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan b. Faktur. c. Untuk kendaraan impor dilampirkan pemberitahuan impor barang (PIB). d. Bukti cek fisik kendaraan. e. Surat fiskal antar daerah (kendaraan yang mutasi dari luar daerah). Jika ada rubah bentuk, harus ada surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri yang mendapat izin. Jenis pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru, masuk dalam pelayanan Loket/Kelompok Kerja (Pokja) : Loket/Pokja I
: Penyediaan Formulir dan Penerangan
Loket/Pokja II
: Cek Fisik Kendaraan Bermotor
Loket/Pokja III
: Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan
45
Loket/Pokja IV
: Penerimaan Pembayaran PKB, BBN-KB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).
Loket/Pokja V
: Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
dan
Tanda
Nomor
Kendaraan
Bermotor
(TNKB). Loket/Pokja VI
: Pengarsipan
Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Wajib Pajak, langkah selanjutnya yaitu mengetahui mekanisme pendaftaran kendaraan bermotor yang terdapat pada bagan 1 di bawah ini: Bagan 1. Mekanisme Pendaftaran Kendaraan Bermotor LOKET PENDAFTARAN PENELITIAN PERSYARATAN AWAL
PENELITIAN BERKAS PENELITIAN PERSYARATAN AKHIR
K U R I R
TU STNK -MENULIS IDENT.RAN & PEMILIK -CHEK IDENT
K U R I R
WAJIB PAJAK KOHAR TULIS IDENTITAS RANMOR & NO.POL
AMBIL STNK, SKPD & TNKB
KODING PENGKODEAN IDENT RANMOR OLEH DIPENDA
KASIR -BAYAR PKB -PRINT STNK & SKPD
NOTICE KE WAJIB PAJAK
PENGESAHAN PENGECEKAN PAJAK RANMOR AKHIR PD NOTICE OLEH DIPENDA
KOREKTOR PENGECEKAN PAJAK RANMOR ULANG PD NOTICE OLEH DIPENDA
ENTRY COMP -INPUT DATA RANMOR -PRINT NOTICE OLEH POLRI PENETAPAN PENGECEKAN PAJAK RANMOR AWAL PD NOTICE OLEH DIPENDA
KOREKTOR PENGECEKAN IDENT RANMOR PD NOTICE OLEH POLRI
46
IV.1.2. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Setiap Tahun Bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan telah mendapatkan STNK, TNKB dan BPKB, dimana STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun, untuk itu STNK setiap tahun harus disahkan dengan dikaitkan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor. Permohonan pengesahan STNK bagi setiap Kendaraan Bermotor harus mengisi formulir yang telah disediakan di Loket 1 dengan melampirkan : a. Identitas 1. Untuk Perorangan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan menunjukan KTP aslinya 2. Untuk Badan Hukum : fotokopi akta pendirian, Surat keterangan domisili dari kelurahan dan Surat kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan 3. Untuk Instansi Pemerintah Surat keputusan pemilikan dari pejabat yang berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. Surat Pernyataan pemilik Kendaraan Bermotor, bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spesifikasi Kendaraan Bermotor. c. STNK Asli dan 1 lembar foto copy d. BPKB Asli dan 1 lembar foto copy e. Bukti lunas PKB dan Premi Asuransi Jasa Raharja (SWDKLLJ). 47
Jenis pelayanan pendaftaran pengesahan STNK setiap tahun, masuk dalam pelayanan loket/Kelompok Kerja (Pokja) : Loket/Pokja I
: Penyediaan Formulir dan Penerangan.
Loket/Pokja III
: Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan.
Loket/Pokja IV
: Penerimaan Pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib
Dana
Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Loket/Pokja V
: Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Pelunasan Pajak (TPP).
Loket/Pokja VI
: Pengarsipan.
IV.1.3. Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Bagi STNK dan TNKB yang telah habis masa berlakunya harus diperpanjang dengan masa berlaku selama 5 tahun, dan sekaligus melunasi Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), Biaya Administrasi STNK dan Plat Nomor. Permohonan perpanjangan STNK dan TNKB untuk setiap kendaraan bermotor harus mengisi Formulir dengan melampirkan : a. Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor 1. Untuk Perorangan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan menunjukan KTP aslinya 2. Untuk Badan Hukum :
48
fotokopi akta pendirian, Surat keterangan domisili dari kelurahan, Surat kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. 3. Untuk Instansi Pemerintah Surat keputusan pemilikan dari pejabat yang berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. STNK lama c. BPKB Asli dan 1 set foto copy d. Bukti Cek Fisik Kendaraan e. Jika ada rubah bentuk, harus ada surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karuseri yang telah mendapat izin f. Tanda Lunas PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan Biaya TNKB. Jenis pelayanan pendaftaran Perpanjangan STNK dan TNKB setelah 5 tahun, masuk dalam pelayanan Loket/Kelompok Kerja (Pokja) : Loket/Pokja I
: Penyediaan Formulir dan Penerangan
Loket/Pokja II
: Cek Fisik Kendaraan Bermotor
Loket/Pokja II
: Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan
Loket/Pokja IV
: Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Biaya Administrasi Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor
49
(STNK) dan Biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas
(SWDKLLJ). Loket/Pokja V
: Penyerahan STNK, TNKB dan Tanda Pelunasan Pajak.
Loket/Pokja VI
: Pengarsipan.
Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Wajib Pajak, langkah selanjutnya yaitu mengetahui mekanisme perpanjangan dan pengesahan kendaraan roda dua (R2) atau roda empat (R4) pada bagan 2 dibawah ini : Bagan 2. Mekanisme Perpanjangan dan Pengesahan R2/R4 MENGISI FORMULIR
LOKET PENDAFTARAN PENELITIAN PERSYARATAN
KOREKSI DATA DOK & DATA KOMPUTER
WAJIB PAJAK DENGAN PERSYARATAN LENGKAP
AMBIL STNK,SKPD & TNKB
ENTRY COMP -INPUT DATA RAN -PRINT NOTICE
KOREKTOR NOTICE PENGECEKAN IDENT RANMOR OLEH POLRI
BAYAR PRINT STNK & SKPD
NOTICE KE WAJIB PAJAK
KOREKTOR NOTICE PENGECEKAN PJK RANMOR OLEH DIPENDA
IV.1.4. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Keluar Daerah (Mutasi) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang akan memindahkan kendaraannya keluar daerah pendaftaran asal, terlebih dahulu mencabut berkas pada bagian Tata Usaha Polri dan wajib mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK dan surat keterangan fiskal antar daerah yang memuat data kendaraan dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Surat keterangan fiskal tersebut 50
berfungsi untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan mendahului kewajiban perpajakannya. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut : a. Mengisi formulir b. Identitas : 1. Perorangan : KTP dan 1 lembar fotocopy 2. Badan Hukum : fotokopi akta pendirian, Surat keterangan domosili dari kelurahan, Surat kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. 3. Instansi Pemerintah : Surat keputusan pemilikan dari pejabat yang berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan c. STNK asli d. BPKB asli e. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik) f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
51
IV.2. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta. IV.2.1. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Untuk mengetahui seberapa besar peranan PKB terhadap PAD maka perlu menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Propinsi DKI Jakarta, dimana menggunakan perhitungan dengan cara melakukan perbandingan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan PAD dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini : Grafik 1. Realisasi PAD
Realisasi PAD 10.000.000.000.000
9.143.085.836.048
7.585.060.383.845
Nilai
8.000.000.000.000
6.681.235.972.442
7.817.545.125.278
6.000.000.000.000 5.470.516.836.160 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0 2003
2004
2005 Tahun
2006
2007
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan PAD pada tahun 2003 sebesar Rp 5.470.516.836.160 dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.681.235.972.442 sampai akhirnya pada tahun 2007 realisasi PAD adalah sebesar
Rp 9.143.085.836.048. Persentase Laju
pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
52
Tabel 1 Laju Pertumbuhan PAD Prop.DKI Jakarta Tahun 2003 s/d 2007 NO 1 2 3 4 5
Tahun Anggaran 2003 2004 2005 2006 2007
Realisasi Penerimaan PAD 5.470.516.836.160 6.681.235.972.442 7.585.060.383.845 7.817.545.125.278 9.143.085.836.048 Rata-rata
Pertumbuhan ( Rp )
Pertumbuhan ( % )
1.210.719.136.282 903.824.411.403 232.484.741.433 1.325.540.710.770
22,13 13,53 3,07 16,96 13,92
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel-1 ternyata Pendapatan Asli Daerah Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari penerimaan, dimulai pada tahun 2004 yang mengalami peningkatan sebesar 22,13% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003. Pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 13,53% dari tahun 2004, sedangkan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan
yang
cukup drastis sebesar 3,07% hal ini disebabkan karena adanya penurunan dari jumlah penerimaan Pajak Daerah. Selanjutnya pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun anggaran 2006 menjadi sebesar 16,96% hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penerimaan dari retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah yang memberikan peranan terhadap PAD cukup besar, sehingga apabila dihitung laju pertumbuhan rata-rata selama empat tahun adalah sebesar 13,92%. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,92% PAD DKI Jakarta termasuk cukup bagus, walaupun kenaikannya tidak terlalu banyak dari tahun ke tahun. IV.2.2. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Salah satu komponen penting dalam meningkatkan PAD adalah pendapatan melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu perlu mengetahui laju pertumbuhan Pajak 53
Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun anggaran 2002/2003 sampai dengan tahun anggaran 2007. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2 berikut : Grafik 2. Realisasi PKB Realisasi PKB 2.368.877.005.505
2.500.000.000.000 1.960.369.264.584
2.219.386.557.130
Nilai
2.000.000.000.000 1.500.000.000.000
1.402.154.438.396 1.692.225.469.630
1.000.000.000.000 500.000.000.000 0 2003
2004
2005
2006
2007
Tahun
Dari grafik di atas menunjukkan realisasi PKB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan PKB pada tahun 2003 sebesar Rp 1.402.154.438.396 dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.692.225.469.630 sampai akhirnya realisasi PKB pada tahun 2007 sebesar Rp 2.368.877.005.505. Persentase Laju pertumbuhan PKB dapat dilihat pada tabel 4 berikut : Tabel 2 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 s/d 2007 NO 1 2 3 4 5
Tahun Anggaran 2003 2004 2005 2006 2007
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 2.368.877.005.505 Rata - rata
Pertumbuhan (Rp) 290.071.031.234 268.143.794.954 259.017.292.546 149.490.448.375
Pertumbuhan (%) 20,69 15,85 13,21 6,74 14,12
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel-2 ternyata realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dari
54
penerimaan namun pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2003/2004 sebesar 20,69% dan pada tahun 2005 turun sebesar 15,85% dari tahun 2004. Pada tahun 2006 kembali menurun sebesar 13,21% dari tahun 2005. Sampai pada akhirnya pada tahun 2007 kembali menurun dari tahun anggaran 2006 menjadi sebesar 6,74%. Dengan Kata lain apabila dihitung laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata selama empat tahun di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar 14,12% dimana pertumbuhan ini cukup baik. IV.2.2. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang potensial bagi penerimaan pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu perlu mengetahui rencana dan realisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun anggaran 2002/2003 sampai dengan tahun anggaran 2007. Sebagaimana dapat di lihat pada grafik perbandingan rencana dan realisasi PKB berikut : Grafik 3. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PKB Perbandingan Rencana dan Realisasi PKB 3.000.000.000.000
N ilai
2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 0
2003 Rencana Pajak Kendaraan Bermotor Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
2004
2005
2006
2007
Tahun
55
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 tidak semua rencana yang telah dianggarkan dapat
terealisasi. Hal ini dapat
terlihat pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 grafik garis realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berada di atas garis rencana penerimaan PKB, hal ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan PKB selama tahun 2003 sampai tahun 2005 dapat terealisasi dari rencana PKB yang telah dianggarkan pada tahun tersebut. Untuk tahun 2006 dan 2007 grafik garis realisasi penerimaan PKB berada di bawah garis rencana PKB, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 rencana PKB tidak terealisasi dari anggaran yang telah direncanakan. Nilai realisasi penerimaan PKB dan persentasenya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : Tabel 3 Analisis Rencana dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 s/d 2007
No
Tahun Anggaran
1 2 3 4 5
2003 2004 2005 2006 2007
Rencana Pajak Kendaraan Bermotor ( Rp )
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor ( Rp )
1.285.940.000.000 1.653.130.399.000 1.935.840.000.000 2.332.000.000.000 2.500.000.000.000 Rata – rata
1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 2.368.877.005.505
Realisasi terhadap rencana PKB (%)
109,04 102,36 101,27 95,17 94,76 100,52
Dari Tabel-3 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran 2002/2003 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 109,04% dari rencana yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2003/2004 terjadi penurunan yaitu sebesar 102,36% dari rencana yang ditetapkan. Pada tahun 2004/2005 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 101,27% dari rencana yang ditetapkan. Untuk realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2006 dan 2007 tidak
56
mencapai rencana yang telah ditetapkan yaitu 95,17% untuk tahun 2006 dan 94,76% untuk tahun 2007. Penyebab pajak tidak terealisasi tersebut diakibatkan: 1. Daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif sebagai akibat dari konsumsi otomotif tidak menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat, yang dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada Tabel 4 di bawah ini : Tabel 4 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DKI Jakarta Tahun 2005 s/d 2007
No 1 2 3
Tahun 2005 2006 2007
Jumlah Kbm 3.009.581 3.277.977 3.454.199
Pertumbuhan
%
268.396 176.222
8,92 5,38
Berdasarakan Tabel-4 di atas bahwa jumlah kendaraan bermotor (Kbm) selama tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menurun. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2006 sebesar 8,92% atau naik sebesar 268.396 Kbm dari tahun 2005 sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 5,38% atau hanya naik sebesar 176.222 Kbm dari tahun 2006. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurun dan penerimaan PKB tidak terealisasi pada tahun 2006. 2. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah pada tahun 2006 dan 2007 yang berdampak negatif terhadap penerimaan. Sebagaimana dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah pada Tabel 5di bawah ini :
57
Tabel 5 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor (KBm) Mutasi Keluar Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2005 s/d 2007 No 1 2 3
Tahun 2005 2006 2007
Jumlah Kbm 152.364 143.547 149.105
Pertumbuhan
%
(8.817) 5.558
-5,79 3,87
Berdasarkan pada table 5 dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah mengalami kenaikan. Jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah pada tahun 2005 sebesar 152.364 Kbm dan pada tahun 2006 menurun sebesar 143.547 Kbm atau berkurang 5,79% dari tahun 2005. Sedangkan untuk tahun 2007 kembali mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah sebesar 149.105 Kbm atau naik 3,87% dari tahun 2006. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor mutasi keluar daerah pada tahun 2005 dan 2007 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau tidak terealisasi pada tahun 2007. IV.3.2. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah yang dapat memberikan peranan cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk dapat membiayai pembangunan dan memajukan daerah tersebut. Untuk melihat peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah dapat dilihat pada grafik 4 berikut :
58
Grafik 4. Peranan PKB terhadap Pajak Daerah
Nilai
Kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah 12.000.000.000.000 10.000.000.000.000 8.000.000.000.000 6.000.000.000.000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0 2003
Pajak Daerah Realisasi PKB 2004
2005
2006
2007
Tahun Realisasi PKB
Pajak Daerah
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Pajak Daerah yang memang memberikan peranan cukup besar terhadap Pajak Daerah sedangkan untuk melihat nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 6 berikut : Tabel 6 Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003 s/d 2007 No
Tahun Anggaran
Realisasi PKB (Rp)
1 2 3 4 5
2003 2004 2005 2006 2007
1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 2.368.877.005.505 Rata-rata
Realisasi Pajak Daerah (Rp) 4.401.724.404.022 5.498.478.327.416 6.499.708.720.984 6.482.649.163.338 7.202.489.658.437
% 31,85 30,78 30,16 34,24 32,89 31,98
Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah dari tahun anggaran 2003 s/d 2007 menunjukan bahwa pada tahun 2003 peranan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pajak Daerah sebesar 31,85% kemudian pada tahun 2004 turun menjadi sebesar
59
30,78% atau turun sebesar 1,07% dari tahun 2003. Pada tahun 2005 kembali terjadi penurunan peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah yaitu menjadi sebesar 30,16% atau turun sebesar 0,62% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 terjadi kenaikan yang cukup baik dari tahun 2005 yaitu menjadi sebesar 34,23% atau mengalami kenaikan sebesar 4,08% hal ini disebabkan karena penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2006 sedangkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu meningkat. Pada tahun 2007 kembali terjadi penurunan peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah yaitu menjadi sebesar 32,89% atau turun sebesar 1,35% dari tahun sebelumnya. Pada periode lima tahun yang diteliti hanya terjadi kenaikan sekali yaitu pada tahun 2006, tapi dengan rata-rata sebesar 31,98% peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah tidak terlalu mengecewakan karena hampir sepertiga dari Pajak Daerah disokong oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. IV.3.3. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik 5 berikut ini : Grafik 5. Peranan PKB terhadap PAD Kontribusi PKB terhadap PAD
Nilai
15.000.000.000.000 10.000.000.000.000 PAD
5.000.000.000.000 0 2003
Realisasi PKB 2004
2005
2006
2007
Tahun Realisasi PKB
PAD
60
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Pajak Daerah dan memberikan peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7 Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003 s/d 2007 No 1 2 3 4 5
Tahun Anggaran 2003 2004 2005 2006 2007
Realisasi PKB (Rp) 1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 2.368.877.005.505 Rata-rata
Realisasi PAD (Rp) 5.470.516.836.160 6.681.235.972.442 7.585.060.383.845 7.817.545.125.278 9.143.085.836.048
% 25,63 25,33 25,85 28,39 25,91 26,22
Peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD selama lima tahun terakhir cukup stabil. Dimulai dari tahun 2003 sebesar 25,63% dan pada tahun 2004 mengalami sedikit yaitu menjadi 25,33% atau turun sebesar 0,3% dari tahun 2003. Pada tahun 2005 terjadi kenaikan menjadi 25,85% atau naik sebesar 0,52%, sedangkan pada tahun 2006 peranan PKB pada PAD dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 28,39% dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih besar dari PAD yang hanya mengalami peningkatan sebesar 2,54% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 25,91% atau turun sebesar 2,48%. Dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 26,22% peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD cukup bagus mengingat dari sisi pendapatan yang lain tidak sebesar itu.
61
Untuk mengetahui seberapa besar kuatnya hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 8 Kuatnya hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD ( 000,000,000 ) Tahun Anggaran 2003
PKB (X)
PAD (Y) 5.471
2004
1.402 1.692
6.681
2005
1.960
7.585
2006
2.219
7.818
2007
2.369
9.143
Jumlah
9.643
36.697
Di bawah ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS : Tabel 9 Hasil Perhitungan Korelasi Correlations PKB PKB
Pearson Correlation
PAD 1
Sig. (2-tailed) N PAD
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.973** .005
5
5
.973**
1
.005 5
5
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari hasil output terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,973 (=97,3%). Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa hasil perhitungan korelasi dinyatakan signifikan pada α = 1%.
62
Dengan hasil tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan hasil yang signifikan untuk kelangsungan PAD itu sendiri dan pendapatan terbesar PAD diperoleh dari Pajak Daerah. IV.4. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan Pajak Daerah yang paling dominan peranannya terhadap PAD. Dominasi peranan PKB tersebut selain ditunjang oleh potensi yang cukup besar juga sangat bergantung pada mutu pelayanan, efektifitas pelaksanaan sistem pemungutan yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat). Dalam mewujudkan sistem pelayanan yang baik maka harus dilakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dipenda bersama Kantor Samsat. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : 1. Penyampaian Surat
Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor
(Super PKB) secara intensif. 2.
Peningkatan pendataan dan pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Show Room kendaraan bermotor bekas.
3.
Pengawasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di lapangan melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dalam beberapa operasi razia dengan pihak kepolisian.
4.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, seperti pemberian pelayanan melalui Samsat Keliling. Pelaksanaan ini baru disosialisasikan pada tahun 2006 dan efektif dilakukan pada tahun 2007.
5.
Pelaksanaan kegiatan penyampaian surat penagihan kewajiban PKB bagi pemilik kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU). 63
6.
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan STNK “GERAI SAMSAT” yaitu pelayanan Samsat yang berlokasi pada Mall-Mall dengan sistem pembayaran Banking Bank, dalam upaya meningkatkan PAD optimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini baru diselenggarakan pada tahun 2008.
Upaya-upaya tersebut pada umumnya adalah lebih meningkatkan pengawasan dan pendekatan secara persuasif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mengingatkan tentang kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan pelayanan. Dari semua upaya-upaya yang dilaksanakan tidak semuanya dapat diketahui realisasi penerimaan dan realisasi biayanya, karena penerimaan dari semua upaya di atas merupakan penerimaan kolektif yang telah tergabung dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. Adapun upaya yang dapat diketahui realisasi penerimaan dan biaya antara lain pelaksanaan kegiatan penyampaian surat penagihan kewajiban PKB bagi pemilik kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Samsat Keliling (Samling) serta realisasi penerimaan Gerai Samsat. Untuk mengetahui sejauh mana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan PKB dalam meningkatkan penerimaan PKB, akan diuraikan pada subbab selanjutnya. Data penerimaan yang dipakai adalah data penerimaan pada tahun 2007 untuk BDU dan Samling serta April-Juni tahun 2008 untuk Gerai Samsat sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar efektifnya kegiatan tersebut dilaksanakan.
64
IV.4.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Surat Penagihan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pelaksanaan ini dilakukan karena masih adanya kendaraan bermotor baik milik perorangan maupun milik Badan Usaha yang telah habis masa berlakunya namun belum dilakukan daftar ulang tepat pada waktunya, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi dengan melakukan penyampaian surat penagihan kewajiban PKB bagi pemilik kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo. Tujuan dilakukannya kegiatan pelaksanaan ini yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tepat pada waktunya. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD tahun 2007 pada unit Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Jumlah kendaraan yang dikirim surat penagihan sebanyak 100.000 lembar surat. Dari 100.000 Kendaraan bermotor (Kbm) telah disampaikan kepada pemilik Kbm yang sudah jatuh tempo, dapat direkap dengan hasil sebagai berikut : Kbm masih dimiliki dan aktif
1.772 Kbm
Kbm sudah dijual
21.887 Kbm
Kbm rusak/hilang,mutasi,dsb (pasif)
70.717 Kbm
Kbm alamat tidak lengkap Jumlah
5.624 Kbm 100.000 Kbm
Dari pelaksanaan kegiatan penyampaian surat penagihan kewajiban PKB bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum daftar ulang dalam tahapan-tahapan yang dilakukan pada tahun 2007 diperoleh hasil penerimaan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :
65
Tabel 10. Hasil penerimaan BDU per tahapan tahun 2007 No.
Tahapan Kegiatan
1
Tahap I
2
Tahap II
3
Tahap III
4
Penerimaan Per-Tanggal 10 /9 – 25/9 2007 26/9 - 11/10 2007 22/10 - 6/11 2007 07/11 – 30/11 2007 01 des. 2007 s/d 03 Jan. 2008 JUMLAH
Pelaporan
Jumlah PKB & BBNKB (Rp)
Jumlah KBm
Penerimaan PKB ( Rp )
Penerimaan BBN-KB ( Rp )
890
1.247.053.100
1.710.318.300
2.957.371.400
1.036
1.398.610.290
2.495.718.000
3.894.328.290
569
840.787.000
681.373.600
1.522.160.600
1.112
1.642.522.150
1.225.833.140
2.868.355.290
2.483.309.150
1.907.206.740
4.390.515.890
1.339
1.824.389.725
1.480.665.600
3.305.055.325
4.946
6.953.362.265
7.593.908.640
14.547.270.905
Sumber : Laporan Dipenda
Berdasarkan tabel di atas Wajib Pajak yang telah membayar/mendaftar PKB hanya 4.946 Kbm dari 100.000 kendaraan yang dikirimkan surat Belum Daftar Ulang (BDU) dan hasil penerimaan PKB sebesar Rp 6.953.362.265. Untuk mengetahui seberapa efektifnya upaya tersebut dilaksanakan, dapat terlihat dari realisasi penerimaan BDU dan realisasi biaya pelaksanaan yang terdapat pada Tabel-11 sebagai berikut : Tabel 11 Realisasi Biaya Pelaksanaan BDU dan Penerimaan BDU Tahun 2007 Realisasi Biaya Pelaksanaan BDU Rp677.482.268
Realisasi Penerimaan BDU Rp 6.953.362.265
% 10
Dari jumlah 100.000 Kendaraan Bermotor (Kbm) yang telah dikirim surat Belum Daftar Ulang (BDU) ternyata wajib pajak yang telah membayar / mendaftar Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 4.946 Kbm atau hanya 4,95% dari jumlah 100.000 Kbm
66
yang berarti cukup kecil. Namun, bila dilihat dari penerimaan PKB sebesar Rp 6.953.362.265 hal ini cukup baik bila dibandingkan dengan anggaran biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 677.482.268 atau 68% disebabkan adanya efisiensi penyerapan anggaran dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.000.000.000 dan biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 10% dari jumlah penerimaan PKB yang dihasilkan dari Upaya BDU, maka pelaksanaan ini sudah berjalan dengan efektif dan berguna untuk meningkatkan penerimaan PKB. IV.4.2. Samsat Keliling (Samling) Samsat Keliling (Samling) merupakan upaya atau kegiatan yang pada umumnya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan ini baru disosialisasikan pada tahun 2006 dan berjalan efektif pada tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan ini berada pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat di lima wilayah Propinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat, Pusat, Utara, Selatan dan Timur. Sarana atau fasilitas yang disediakan yaitu berupa sebuah bis yang didalamnya terdapat seperangkat komputer on-line system yang tersambung dengan menggunakan alat berupa switch dan router yang didalamnya menggunakan kartu Pro-XL disiapkan khusus untuk pembayaran PKB, sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samling hanya melayani pelayanan pengesahan STNK. Jadi, kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Wajib Pajak PKB untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor Samsat masingmasing wilayah. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari kerja dengan anggaran yang tersedia dalam APBD tahun 2007 pada unit Dipenda DKI Jakarta sebesar Rp 3.000.000.000,- sebagai anggaran biaya operasional Upaya pelaksanaan ini dinilai 67
dapat menunjang peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penerimaan Samsat Keliling pada lima wilayah di DKI Jakarta terdapat pada Tabel 12 di bawah ini : Tabel 12 NO 1 2 3 4 5
WILAYAH BARAT UTARA PUSAT SELATAN TIMUR TOTAL
JUMLAH KBM 19.033 15.860 18.396 34.586 26.124 113.999
PENERIMAAN PKB & BBN-KB ( Rp ) 8.957.818.100 11.697.098.600 8.835.592.100 15.840.226.700 9.213.011.700 54.543.747.200
Hasil
Penerimaan Samsat Keliling di Lima Wilayah Tahun 2007
Untuk mengetahui seberapa efektifnya upaya tersebut dilaksanakan, dapat terlihat dari realisasi penerimaan Samling dan realisasi biaya operasional yang dapat dilihat pada Tabel-13 sebagai berikut : Tabel 13 Realisasi Biaya Operasional Samsat Keliling dan Penerimaan Samsat Keliling Tahun 2007 Ralisasi Biaya Realisasi Penerimaan Operasional (Rp) Samling (Rp) % 1.149.789.000 54.543.747.200 2,11 Berdasarkan Tabel 12 dan 13 diatas wajib pajak yang telah membayar / mendaftar PKB sebanyak 113.999 Kendaraan bermotor dengan penerimaan PKB sebesar Rp 54.543.747.200,-. Hal
ini cukup signifikan bila dibandingkan dengan
realisasi biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp 1.149.789.000 atau 38% 68
disebabkan adanya efisiensi penyerapan anggaran dari anggaran yang telah disediakan sebesar Rp 3.000.000.000,-. Biaya yang diserap cukup kecil karena biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 2,11% dari realisasi penerimaan PKB yang dihasilkan dari upaya Samling maka pelaksanaan ini sudah berjalan dengan efektif dan berguna untuk meningkatkan penerimaan PKB. IV.4.3. Gerai Samsat Seiring dengan berjalannya waktu, Dipenda bersama Kantor Samsat selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Wajib Pajak. Kini, di Tahun 2008 Dipenda bersama Kantor Samsat kembali memberikan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu dengan pelaksanaan Gerai Samsat. Gerai samsat merupakan pelayanan Samsat yang beroperasi pada Mall-Mall dengan sistem pembayaran Banking Bank, kegiatan ini diadakan dalam upaya meningkatkan PAD NO
GERAI
JUMLAH KBM
PENERIMAAN PKB
1
ARTHA GADING
6.052.584.200
2
TAMAN PALM
7.415 5.530
2.323.785.000
melalui optimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. Adapun realisasi penerimaan PKB yang dicapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 14 Hasil Penerimaan Gerai Samsat di Tiga Mall Bulan April s/d Juni 2008 3
PG.CILILITAN
8.577
3.170.362.900
TOTAL
21.522
11.546.732.100
69
Berdasarkan Tabel diatas bahwa kegiatan ini direncanakan pada bulan Februari tahun 2008 namun baru berjalan efektif pada bulan April tahun 2008. Jumlah penerimaan Gerai Samsat dari bulan April sampai Juni 2008 sebesar Rp 11.546.732.100 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 21.522 Kbm. Kegiatan ini belum terdapat realisasi biaya operasional karena Gerai Samsat baru dilaksanakan pada bulan April Tahun 2008 dan laporan pelaksanaan ini baru akan dilaporkan pada Tahun 2009. Walaupun pelaksanaan Gerai Samsat baru dilaksanakan selama tiga bulan, namun penerimaannya sudah cukup besar dan menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerai Samsat cukup efektif sehingga dengan terlaksananya Gerai Samsat, diharapkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin meningkat dan rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2008 akan terealisasi. Kompilasi dari Tabel 11 ,13 dan 14 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 15 Upaya Pelaksanaan BDU, Samsat Keliling dan Gerai Samsat No
Uraian
1
BDU Samsat Keliling Gerai Samsat Jumlah
2 3
Realisasi Biaya (Rp)
Realisasi Penerimaan (Rp)
%
677.482.268 1.149.789.000 1.827.271.268
6.953.362.265
10
54.543.747.200 11.546.732.100 73.043.841.565
2,11 -
2,50
Berdasarkan Tabel-15 di atas terlihat upaya pelaksanaan BDU menghasilkan penerimaan PKB sebesar Rp 6.953.362.265 dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp 677.482.268 atau 10% dari penerimaan. Upaya pelaksanaan Samling menghasilkan penerimaan PKB sebesar Rp 54.543.747.200 dengan biaya operasional sebesar Rp 1.149.789.000 atau 2,11% dari penerimaan dan upaya Gerai Samsat menghasilkan penerimaan PKB selama bulan April-Juni Tahun 2008 sebesar Rp 11.546.732.100. Jumlah penerimaan dari ketiga upaya
tersebut sebesar Rp 73.043.841.565 dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.827.271.268 atau 70
hanya sebesar 2,50% dari jumlah hasil upaya. Dari ketiga upaya yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa kegiatan atau upaya pelaksanaan yang paling efektif dan optimal saat ini adalah pelaksanaan Samsat Keliling, karena biaya operasional yang dikeluarkan hanya sebesar 2,11% dari hasil penerimaan Samsat Keliling. Dengan demikian, upaya atau kegiatan pelaksanaan Belum Daftar Ulang, Samsat Keliling dan Gerai Samsat dapat menunjang dan meningkatkan penerimaan PKB. IV.5. Pengaruh Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan PKB. Adanya Upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan PKB yang telah dilaksanakan, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan PKB. Untuk itu, perlu mengetahui sejauh mana pengaruh upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan PKB terhadap penerimaan PKB Propinsi DKI Jakarta. IV.4.1. Pengaruh Upaya BDU dan Samling terhadap Penerimaan PKB Pengaruh upaya-upaya pelaksanaan BDU dan Samling terhadap penerimaan PKB terlihat pada Tabel-16 di bawah ini : Tabel 16 Pengaruh Upaya BDU dan Samling terhadap Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2003 s/d 2007 Tahun Anggaran 2003 2004 2005 2006 2007
Upaya Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling BDU dan Samling Rata-rata
Realisasi Penerimaan PKB (Rp) 1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 2.368.877.005.505
Kenaikan (Rp) 290.071.031.234 268.143.794.954 259.017.292.546 149.490.448.375
% 20,69 15,85 13,21 6,74 14,12
71
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKB di Propinsi DKI Jakarta setiap tahunnya meningkat. Sebelum dilakukan upaya BDU dan Samling realisasi penerimaan PKB pada tahun 2003 sebesar Rp 1.402.154.438.396 dan pada tahun 2004 sebesar Rp1.692.225.469.630 naik sebesar 20,69% dari tahun 2003. Pada tahun 2005
sebesar Rp 1.960.369.264.584 atau naik 15,85% dari tahun 2004 dan pada tahun 2006 sebesar Rp 2.219.386.557.130 atau naik sebesar 13,21% dari tahun sebelumnya. Setelah dilakukan upaya BDU dan Samling penerimaan PKB pada tahun 2007
meningkat
sebesar Rp 2.368.877.005.505 atau naik sebesar Rp 149.490.448.375 (6,74%) dari tahun 2006. IV.4.2. Pengaruh Upaya BDU, Samling dan Gerai Samsat terhadap Penerimaan PKB Untuk melihat sejauh mana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu BDU, Samling dan Gerai Samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 17 Hasil Upaya BDU, Samling dan Gerai Samsat terhadap Penerimaan PKB Tahun
Upaya
2003 2004 2005 2006 2007 2007
Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling Tanpa BDU dan Samling BDU dan Samling BDU, Samling, Gerai Samsat
Hasil Upaya
Total Penerimaan PKB 1.402.154.438.396 1.692.225.469.630 1.960.369.264.584 2.219.386.557.130 61.497.109.465 2.368.877.005.505 73.043.841.565 2.368.877.005.505
% 2,60 3,08
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa total hasil penerimaan upaya BDU dan Samling sebesar Rp 61.497.109.465 pada tahun 2007 yang memberikan pengaruh sebesar 2,6% dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007.
72
Meskipun kelihatnnya kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007 namun hasil upaya BDU dan Samling dapat menunjang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengingat karena adanya penyebab menurunnya jumlah peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahun diantaranya adalah kendaraan bermotor yang pindah keluar daerah atau mutasi keluar daerah dan daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif sebagai akibat konsumsi otomotif yang tidak menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat pada tahun 2007. Penerimaan dari upaya atau pelaksanaan Gerai Samsat pada tahun 2008 (bulan AprilJuni) sebesar Rp 11.546.732.100 atau jika dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007 (Rp2.368.877.005.505) sebesar 0,4%. Secara keseluruhan jumlah penerimaan hasil upaya yang didapat dari BDU, Samling dan Gerai Samsat menjadi sebesar Rp 73.043.841.565 yaitu : •
BDU
= Rp 6.953.362.265
•
Samling
= Rp 54.543.747.200
•
Gerai Samsat = Rp 11.546.732.100
Jika penerimaan Gerai Samsat dijadikan sebagai hasil upaya dalam total penerimaan upaya secara keseluruhan (BDU,Samling dan Gerai Samsat) terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2007 maka pengaruh dari upaya BDU, Samling dan Gerai Samsat sebesar 3,08% dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007. Apabila dilihat dari hasil upaya Gerai Samsat selama 3 (tiga) bulan atau sejak bulan April sampai dengan Juni tahun 2008 cukup memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, apalagi jika jika upaya pelaksanaan ini sudah dilaksanakan dalam satu tahun penuh maka akan semakin memberikan pengaruh
73
yang lebih besar terhadap Penerimaan PKB. Dengan demikian diharapkan penerimaan Gerai Samsat pada akhir tahun (2008) akan memberikan pengaruh yang cukup besar dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta maka akan semakin memberikan peranan yang besar terhadap PAD di Propinsi DKI Jakarta, sehingga dengan adanya upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya dan upaya-upaya tersebut diadakan dalam upaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah dan memberikan peranan cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan
tujuan
dapat
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dan
pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Walaupun semakin banyaknya kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta yang sering menimbulkan kemacetan di jalan-jalan, tapi dengan begitu berarti ada kemajuan di daerah tersebut dan membuat Propinsi DKI Jakarta akan semakin berkembang.
74
