BAB IV KESIMPULAN
Kebutuhan akan BBM dalam negeri Indonesia yang terus meningkat tidak diiringi oleh peningkatan produksi dalam negeri. Pertamina sebagai PMN harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan domestik Indonesia akan BBM. Keterbatasan sumber daya dalam negeri menjadi alasan bagi Pertamina untuk memperoleh sumber daya dari luar negeri. Ekspansi bisnis ke luar negeri merupakan jawaban atas keinginan Pertamina untuk memperoleh sumber daya minyak dalam jumlah besar. Ekspansi bisnis juga menjadi opsi yang lebih menguntungkan bagi Pertamina dibandingkan dengan membeli langsung minyak mentah dari luar negeri. Keputusan Pertamina untuk memilih Irak sebagai salah satu tujuan ekspansi bisnisnya adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Adanya sejarah kerja sama yang pernah terjalin antara Pertamina dengan Irak dan tertunda pelaksanaannya. 2. Cadangan sumber daya minyak dan gas bumi Irak yang sangat besar. Disebutkan bahwa Irak peringkat kelima di dunia dari sisi cadangan minyak hampir 9% dari cadangan dunia. Sebagai negara dengan cadangan minyak bumi yang sangat besar, Irak menjadi incaran berbagai perusahaan minyak multinasional. Sehingga perjuangan
78
Pertamina untuk melakukan ekspansi bisnis ke Irak menjadi tidak mudah. Persaingan dengan para pemain besar kelas dunia sektor migas mengharuskan Pertamina untuk mengoptimalkan strateginya. Pertamina memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia untuk melancarkan ekspansi bisnisnya ke Irak. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pertamina di Irak memerlukan campur tangan dan dukungan penuh Pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Pada dasarnya Pertamina berbenturan dengan kebijakan Pemerintah Irak dalam mewujudkan rencana ekspansi bisnisnya di Irak. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dilakukan adalah pendekatan pada tataran kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut haruslah mendukung ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Pertamina. Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung ekspansi bisnis Pertamina ke Irak dipengaruhi oleh kepentingan Pertamina. Kepentingan Pertamina di Irak juga merupakan kepentingan Pemerintah Indonesia, bahkan kepentingan-kepentingan Indonesia di luar sektor migas juga bisa tercapai. Kebijakan politik luar negeri yang berkaitan dengan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Irak memegang peranan penting dalam keberhasilan ekspansi bisnis Pertamina ke Irak. Mengingat hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Pertamina dan sekaligus tujuan nasional Indonesia, maka diperlukan suatu rencana dan strategi yang tepat.
79
Ekspansi bisnis Pertamina ke Irak dapat terlaksana berkat strategi dan peran pemerintah Indonesia dalam membangun kembali kerja sama dengan Irak. Strategi Pemerintah Indonesia yang paling kentara adalah peran-perannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung Pertamina dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Penerapan diplomasi ekonomi melalui konsep Indonesia Incorporated merupakan kebijakan mendukung paling menonjol dalam menaikkan nilai tawar Pertamina. Dalam konsep Indonesia Incorporated tersebut terlihat jelas keterlibatan berbagai agen Pemerintah seperti Kementerian-kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta nasional. Teori dari Kishan S. Rana tentang diplomasi ekonomi menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah diplomasi ekonomi harus melibatkan semua unsur negara. Koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam setiap kunjungan oleh Pemerintah Indonesia mau pun Pertamina juga menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menilai bahwa diplomasi ekonomi melalui konsep Indonesia Incorporated merupakan strategi kunci yang menjadikan ekspansi bisnis Pertamina ke Irak berjalan sesuai dengan keinginan Pertamina. Bahkan peluang bisnis lain juga diperoleh oleh beberapa BUMN lain dan perusahaan swasta nasional. Peran Pemerintah melalui kebijakan yang mendukung transformasi Pertamina menjadi perusahaan multi nasional dengan perubahan Undang-Undang Migas menjadi Undang-Undang Migas 22/2001 telah mendorong Pertamina untuk
80
go international dan melakukan ekspansi bisnis ke Irak. Undang-Undang Migas 22/2001 juga telah menciptakan iklim persaingan industri dan pasar migas yang sehat di Indonesia. Melalui Undang-undang Migas 22/2001, status Pertamina juga telah berubah dalam dunia migas Indonesia. Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal atau memonopoli industri dan pasar migas Indonesia. Kebijakan tersebut juga didukung oleh beberapa kebijakan internasional dalam tataran bilateral dengan Irak. Salah satu dari kebijakan internasional tersebut adalah MoU mengenai energi dan sumber daya mineral dengan Irak yang ditandatangani pada Maret 2013. MoU tersebut menjadi momentum pulihnya kepercayaan Irak terhadap keseriusan Pemerintah Indonesia untuk memperat kerja sama bilateral di sektor energi dan sumber daya mineral kedua negara. MoU tersebut juga menjadi dasar kerja sama untuk ekspansi bisnis Pertamina di Irak. Penelitian ini sesuai dengan tujuan penulisannya dapat menyimpulkan beberapa pelajaran yang dapat disarikan sebagaimana berikut: 1. Sebagai sebuah BUMN yang sedang bergerak untuk menjadi sebuah Multi National Company, Pertamina sangat memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upayanya untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. 2. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara agen Pemerintah, baik itu Pertamina dan Kementerian-kementerian terkait mau pun dengan agen terkait lainnya, sangat membantu keberhasilan ekspansi bisnis Pertamina ke Irak.
81
3. Keberhasilan kerja sama dan koordinasi antara Pertamina dan Pemerintah Indonesia dalam melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri (Irak) dapat menjadi contoh bagi BUMN Indonesia lainnya. 4. Penelitian ini telah memberikan contoh nyata dari peran Pemerintah yang sangat penting dan signifikan dalam mendukung ekspansi bisnis sebuah perusahaan atau BUMN (Pertamina) ke luar negeri untuk go international. Sebagai penutup, Penelitian ini berkesimpulan bahwa keberhasilan strategi diplomasi ekonomi Pemerintah Indonesia melalui konsep Indonesia Incorporated terhadap Irak bisa dijadikan batu loncatan untuk mewujudkan sebuah Indonesia Incorporated yang terlembaga dengan baik. Sebagaimana Jepang membentuk dan menjalankan Japan Incorporated. Kalau pun tidak, mungkin menyerupai apa yang dilakukan oleh Jepang. Pemerintah Indonesia dapat membentuk Indonesia Incorporated yang terkoordinasi dengan lebih baik. Sehingga Indonesia Incorporated dapat terlibat secara terencana dalam setiap kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Walaupun dengan kebijakan internasional yang ada saat ini Pertamina sudah berhasil melakukan ekspansi bisnis ke Irak, masih ada kebijakan internasional atau perjanjian bilateral yang harus dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Double Taxation Treaties (DTTs) yang bertujuan untuk menghindari penarikan pajak atas pendapatan yang sama oleh dua atau lebih negara akan sangat membantu ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Pertamina mau pun perusahaan Indonesia lainnya dari
82
sisi keuntungan bisnis. P3B antara Indonesia dan Irak sampai saat ini belum ada, akan tetapi telah menjadi perhatian Pemerintah untuk segera merealisasikannya. Hal lain yang cukup menarik adalah bahwa Irak hanya diminati oleh investor pada sektor migas dan kurang menarik di sektor lainnya dengan kondisi paska perang dan situasi politik yang belum begitu kondusif. Akan tetapi Irak berhasil memanfaatkan kelebihan nilai tawarnya dari sektor migas untuk menarik investor ke sektor selain migas. Strategi Irak memanfaatkan keunggulannya tersebut perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat diterapkan dalam kerja sama dengan negara lain.
83
