BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Putusan

Pengadilan

Negeri

Purwokerto

pada

perkara

Nomor

26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, tentang tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwaan terhadap terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Identitas Terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi, tempat lahir Purwokerto, umur 52 tahun tanggal lahir 22 September 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat/tempat tinggal Perumahan Puri Indah Blok G-26 Kelurahan Karangklesem RT 04/ RW 01 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Agama Islam, pekerjaan swasta. 2. Duduk perkara Terdakwa

Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi pada hari

Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekira pukul 16.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plaza Jl. Jend. Sudirman Kelurahan, Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 48

49

bukan tanaman berupa serbuk kristal metamfetamina sebanyak 3 (tiga) amplop seberat 2,248 gram, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 192/KNF/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 terhadap barang bukti No. BB-1415/2011 hasil pemeriksaan yaitu metamfetamina positif, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang Bukti No. BB0415/2011 berupa kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan tersebut didasarkan atas surat permintaan Polisi Kepolisian Resort Banyumas No. R/189/II/2011/Narkoba tanggal 10 Pebruari 2011, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Mula-mula terdakwa beberapa bulan yang lalu pergi ke Semarang ke rumah temannya Ayong dan oleh Ayong terdakwa dikenalkan dengan Bagong (belum tertangkap) kemudian terdakwa berteman dengan Bagong dan Bagong pernah menawarkan Sabu kepada terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 terdakwa menghubungi Bagong melalui telpon untuk memesan Sabu lalu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 Sabunya diantar oleh Anto (belum tertangkap), terus Sabu tersebut dibayar seharga Rp 3.600.000, setelah Sabu diterima dan sikuasai oleh terdakwa kemudian disimpan di dalam laci meja di Rumah Makan Dewi, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi, terdakwa lalu ditangkap berikut dengan barang bukti.

50

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke depan sidang Pengadilan dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar

Pasal

112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Alat bukti yang diajukan di persidangan a. Keterangan saksi 1) Saksi : Hadiyanto Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar jam 16.47 WIB di Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas; - Pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari terdakwa didapati 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Double Mint berisi 1 (satu) paket Sabu, 1 (atu) buah bekas bungkus permen Pagoda berisi 1 (satu) paket Sabu dan 1 (satu) buah buku tulis berisi 1 (satu) paket Sabu; - Kronologisnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan telpon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pemilik Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas memiliki

51

Narkoba, kemudian saksi bersama team yang terdiri dari saksi sendiri, Pramuaji Wibowo, SH dan Aris Budi Santoso, datang ke Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas kepunyaan terdakwa; - Selanjutnya saksi ke Rumah Makan Dewi dan ketemu dengan pemilik

Rumah

Makan

tersebut

yaitu

terdakwa,

setelah

memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polres Banyumas, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “di mana kamu menyimpan Sabu-sabu”, terdakwa merasa kaget dan kebingunan kemudian menunjuk sebuah bekas bungkus permen merk Double Mint warna Biru di atas meja kasir dan terdakwa saksi suruh mengambil dan membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya satu paket Sabu-sabu, selanjutnya saksi menanyakan lagi kepada terdakwa “apakah kamu masih memiliki Sabu-sabu”, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir dan menunjukan sebuah bungkus permen merk Pagoda dan sebuah buku tulis, setelah dibuka masing-masing berisi 1 (satu) paket Sabu-sabu, karena terdakwa kedapatan memiliki Sabu-sabu, terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut; - Pengakuan terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dari Bagong orang Semarang dibeli dengan harga Rp 3.600.000,- dan Sabu-sabu yang dibelinya tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa;

52

- Pengakuan terdakwa Sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Bagong tersebut untuk dipergunakan sendiri dan Sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Bagong pada tanggal 29 Januari 2011 dan oleh terdakwa uangnya sudah dibayarkan melalui kurir; - Sebelumnya terdakwa pernah kena kasus Narkoba di Polda Jawa Tengah pada tahun dan berapa lama terdakwa dipidana, mengenai hal tersebut saksi tidak tahu; - Terdakwa memiliki Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin penelitian dari pihak yang berwenang; - Terdakwa sebagai pengusaha rumah makan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki Sabu-sabu tersebut; - Saksi kenal dengan barang bukti yang bersangkutan. 2) Saksi : Aris Budi Setiono, SH Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Saksi 1 (satu) team) dengan saksi ke-1 pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa diajukan ke persidangan karena kedapatan memiliki Sabu-sabu; - Kronologis

pada

saat

melakukan

penangkapan

terhadap

terdakwa, setelah mendapatkan telpon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pemilik Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas memiliki Narkoba, kemudian saksi bersama team yang terdiri dari saksi

53

sendiri, saksi ke-1 dan Pramuaji Wibowo,SH datang ke Rumah Makan Dewi tersebut pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekira jam 16.45 WIB; - Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kepunyaan terdakwa; - Sesampainya di Rumah Makan Dewi dan bertemu dengan pemilik Rumah Makan tersebut yaitu terdakwa, setelah memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polres Banyumas, saksi ke-1 menanyakan kepada terdakwa “di mana kamu menyimpan Sabu-sabu”, terdakwa merasa kaget dan kebingungan kemudian menunjuk sebuah bekas bungkus permen merk Double Mint warna Biru di atas meja kasir dan terdakwa disuruh mengambil dan membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya satu paket Sabu-sabu, selanjutnya saksi ke-1 menanyakan lagi kepada terdakwa “apakah kamu masih memiliki Sabu-sabu”, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir dan menunjukan sebuah bungkus permen merk Pagoda dan sebuah buku tulis, setelah dibuka masing-masing berisi 1 (satu) paket Sabu-sabu, karena terdakwa kedapatan memiliki Sabu-sabu, terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut; - Pengakuan terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bagong orang Semarang dibeli dengan harga Rp 3.600.000,- dan Sabu-sabu yang dibelinya tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa;

54

- Pengakuan terdakwa Sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Bagong tersebut untuk dipergunakan sendiri dan Sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Bagong pada tanggal 29 Januari 2011 dan oleh terdakwa uangnya sudah dibayarkan melalui kurir; - Sebelumnya terdakwa pernah kena kasus Narkoba di Polda Jawa Tengah pada tahun dan berapa lama terdakwa dipidana, mengenai hal tersebut saksi tidak tahu; - Terdakwa memiliki Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin penelitian dari pihak yang berwenang; - Terdakwa sebagai pengusaha rumah makan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki Sabu-sabu tersebut; - Saksi kenal dengan barang bukti yang bersangkutan. 3) Saksi : Pramuaji Wibowo, SH Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Setelah

mendapatkan

telpon

dari

masyarakat

yang

menginformasikan bahwa pemilik Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas memiliki Narkoba kemudian saksi bersama team yang terdiri dari Bripka Hadiyanto (saksi ke-1) dan Briptu Aris Budi Setiono datang ke Rumah Makan Dewi tersebut pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar jam 16.45 WIB;

55

- Sesampainya di Rumah Makan Dewi tersebut, saksi ke-1 dan ke-2 masuk ke Rumah Makan Dewi, sedangkan saksi menunggu di luar Rumah Makan untuk berjaga-jaga apabila terdakwa melarikan diri, tidak beberapa lama kemudian saksi ke-1 dan ke-2 keluar dari Rumah Makan Dewi bersama terdakwa menuju ke Mobil, setelah berada dal Mobil saksi tanyakan perihal terdakwa tersebut kepada saksi ke-1 dan ke-2, yang dijawab terdakwa kedapatan memiliki Sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut; - Saksi diberitahu oleh saksi ke-1 dan ke-2, terdakwa memiliki Sabusabu sebanyak 3 (tiga) paket, masing-masing dibungkus dengan bekas bungkus permen merk Double Mint warna Biru, sebuah bungkus permen merk Pagoda dan sebuah buku tulis; - Terdakwa memiliki Sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ijin penelitian dari pihak yang berwenang; - Pekerjaan terdakwa sebagai pengusaha rumah makan, sebagai pengusaha rumah makan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki Sabu-sabu tersebut; - Saksi kenal dengan barang bukti yang bersangkutan. b. Barang bukti Di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Double Mint berisi 1 (satu) paket sabu

56

2) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda berisi 1 (satu) paket sabu 3) 1 (satu) buah buku tulis berisi 1 (satu) paket sabu Barang bukti telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian. c. Surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.192/KNF/II/2011/ tanggal 16 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih; B. Nurcahyo, S.Si M.Biotech dan Ibnu Sutanto, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 001415/2011 berupa serbuk kristal milik Beny Septianto alias Lidin, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. d. Keterangan Terdakwa Dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Sebelumnya terdakwa pernah tersangkut kasus Narkoba di Polda Jawa Tengah pada tahun 2002 dan dipidana selama 1 (satu) tahun; - Terdakwa menggunakan Sabu-sabu ini mulai tahun 2002 setelah terdakwa diperiksa oleh dokter ada gejala diabetes, dengan menggunakan Sabu-sabu untuk menaikan stamina;

57

- Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Sabu-sabu dari Sdr. Bagong orang Semarang seharga Rp 3.600.000,- Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket Sabu-sabu tersebut untuk persediaan selama 2 (dua) bulan lebih, karena stamina saya selalu naik turun, saya membeli 3 (tiga) paket Sabu-sabu untuk persediaan selama 2 (dua) bulan lebih dan terdakwa menggunakan Sabu-sabu setiap 2-3 hari sekali; - Terdakwa membeli Sabu-sabu dengan cara mengunjungi Sdr. Bagong orang Semarang, terdakwa bilang mau beli barang, Sdr. Bagong mengatakan “ya nanti akan diantarkan ke Purwokerto”, selanjutnya datang seorang laki-laki yang tidak dikenal katanya suruhan Sdr. Bagong untuk mengantarkan barang (Sabu-sabu) kemudian orang tersebut menyerahkan Sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp 3.600.000,- kepada orang tersebut; - Terdakwa pesan kepada Sdr. Bagong pada tanggal 29 Januari 2011 dan pada hari Minggunya tanggal 30 Januari 2011 Sabu-sabu dikirimkan ke Rumah Makan milik terdakwa melalui kurir; - Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Sabu-sabu tersebut untuk persediaan 2 (dua) bulan dan akan terdakwa pergunakan sendiri dan tidak untuk di jual beli; - Terdakwa

ketergantungan

dengan

sabu-sabu,

kalau

tidak

mengkonsumsi sabu-sabu badan menjadi lemas; - Sabu-sabu yang dijadikan barang bukti ini semuanya milik terdakwa dan tahu sabu-sabu tersebut dilarang;

58

- Cara memakai sabu-sabu adalah dengan mengunakan alat pipet dimasukan ke dalam bong yang ada airnya, kemudian dibakar dan asapnya dihirup; - Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin penelitian dari pihak yang berwenang; - Pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengusaha rumah makan; - Atas terjadinya perkara ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; - Terdakwa kenal dengan barang bukti yang bersangkutan. 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum dalam tuntutan pidananya, pada pokoknya menuntut supaya Mejelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : a. Menyatakan Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika GolonganI bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman mana dikurangi selama terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

59

c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Double Mint berisi 1 (satu) paket Sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda berisi 1 (satu) paket Sabu dan 1 (satu) bungkus buku tulis berisi 1 (satu) paket Sabu, dirampas untuk dimusnahkan. d. Menyatakan bahwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: - Pada hari Jum’at, tanggal 4 Pebruari 2011 sekira pukul 16.45 WIB di Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plaza Jl. Jend. Sudirman Kelurahan, Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari terdakwa di dapati 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Double Mint berisi 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah buku tulis berisi 1 (satu) paket sabu; - Melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah mendapatkan telpon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pemilik Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas memiliki Narkoba, kemudian team reserse Narkoba Polres Banyumas yang terdiri dari saksi Hadiyanto, Pramuaji Wibowo, SH dan Aris Budi Setiono, datang ke

60

Rumah Makan Dewi tersebut dan ketemu dengan pemilik Rumah Makan tersebut yaitu terdakwa, setelah memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Polres Banyumas, kemudian menanyakan kepada terdakwa “di mana kamu menyimpan sabu-sabu”, terdakwa merasa kaget dan kebingungan kemudian terdakwa menunjuk sebuah bekas bungkus permen merk Double Mint warna Biru di atsa meja kasir dan terdakwa disuruh mengambil dan membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya satu paket sabu-sabu, selanjutnya ditanyakan lagi kepada terdakwa “apakah kamu masih memiliki sabu-sabu”, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir dan menunjukan sebuah bungkus permen merk Pagoda dan sebuah buku tulis, setelah dibuka masing-masing berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, karena terdakwa kedapatan memiliki sabu-sabu, terdakwa di bawa ke Kator Polisi untuk diperiksa lebih lanjut. - Pengakuan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bagong orang Semarang dibeli dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sabu - sabu yang dibelinya tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa. - Pengakuan terdakwa sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Bagong tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Bagong pada tanggal 29 Januari 2011 dan oleh terdakwa uanganya sudah dibayarkan melalui kurir. - Sebalumnya terdakwa perna kena kasus Narkoba di Polda Jawa Tengah, pada tahun 2002 dan dipidana selama 1 tahun.

61

- Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin penelitian dari pihak yang berwenang. - Terdakwa sebagai

pengusaha Rumah

Makan tidak mempunyai

kewenangan untuk memiliki sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dari fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 6. Pertimbangan Hukum Hakim Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap orang b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Ad. a. Unsur setiap orang Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah merupakan unsur yang menunju pada orang atau manusia sebagai subjek atau pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang

62

didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama Beny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi sudah dewasa dan ternyata terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan kemuka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang. Menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa. Ad. b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini juga dipandang sebagai telah terbukti. Pengertian tanpa hak dalam pasal ini dimaksudkan bila orang tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagai dokter, apoteker maupun Petugas Kesehatan yang bertugas sesuai bidangnya dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

63

menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan I. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah mendapatkan telpon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pemilik Rumah Makan Dewi Komplek Satria Plasa Jl. Jend Sudirman Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas memiliki Narkoba, kemudian team serse Narkoba Polres Banyumas yang terdiri saksi Hardiyanto, Pramuaji Wibowo, SH dan Aris Budi Setiono, pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar jam 16.45 WIB datang ke Rumah Makan Dewi tersebut dan ketemu dengan pemilik Rumah Makan yaitu terdakwa, setelah memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Polres Banyumas, kemudian

menanyakan kepada terdakwa “di

mana kamu menyimpan Sabu-sabu”, terdakwa merasa kaget dan kebingunan kemudian menunjuk sebuah bekas bungkus permen merk Doble Mint warna Biru di atas meja kasir dan terdakwa saksi suruh mengambil dan membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya satu paket Sabu-sabu, selanjutnya ditanyakan lagi kepada terdakwa “apakah kamu masih memiliki Sabu-sabu”, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir dan menunjukan sebuah bungkus rokok merk Pagoda dan sebuah buku tulis, setelah dibuka masing-masing berisi 1 (satu) paket Sabu-sabu, terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

64

Pengakuan terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 3.600.000,- dari Sdr. Bagong orang Semarang pada tanggal 29 Januari 2011 dan oleh terdakwa uangnya sudah dibayarkan melalui kurir dan Sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebagai persediaan dan untuk dipergunakan sendiri. Berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Laboratoris

Kriminalistik No. Lab.192/KNF/II/2011/ tanggal 16 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih; B. Nurcahyo, S.Si M.Biotech dan Ibnu Sutanto, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 001415/2011 berupa serbuk kristal milik Beny Septianto alias Lidin, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengetahui peredaran sabu-sabu tersebut dilarang akan tetapi terdakwa tetap berurusan dengan sabu-sabu dengan alasan karena penyakitnya diabetes dengan mengkonsumsi sabusabu akan menambah stamina dan semangat kerja, berdasarkan keterangan

saksi-saksi

dan

pengakuan

terdakwa

sendiri

dipersidangan, pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengusaha Rumah Makan, sehingga bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan sabu-sabu, terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

65

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa sebagai Pengusaha Rumah Makan yang bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai datau menyediakan sabu-sabu dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pada diri terdakwa. Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pdiana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut. Selama dalam persidangan tidak diperoleh unsur pemaaf dan pembenar yang dimiliki terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa: Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba; - Terdakwa adalah residivis dengan kasus yang sama; Hal-hal yang meringankan :

66

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan; - Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya; - Terdakwa menyesali perbuatannya. 7. Putusan Berdasarkan ataa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan maka Majelis Hakim menutuskan : a. Menyatakan bahwa terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan beralah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan c. Menetapkan bawa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan e. Menetapkan barang bukti berupa :

67

1 (Satu) buah bekas bungkus permen merk Double Mint berisi 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah buku tulus berisi 1 (satu) paket sabu, dirampas untuk dimusnahkan. f. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan 1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan atau menguasai narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2012/PN. Pwt., mengenai tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, serta dengan melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, maka dapat dilakukan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, yang pada pokoknya dari hasil penelitian tersebut dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut : Dalam putusan perkara tersebut di atas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap orang

68

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Ad. a. Unsur setiap orang Dalam Putusan Perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal. Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan ”setiap orang” di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pengertian ”setiap orang” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut di atas adalah menunjuk kepada setiap subjek hukum yang apat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga bisa terjadi pada siapa saja sebagai subjek hukum secara umum. Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilhat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir

69

sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 90 Dari pengertian di atas apabila dihubungkan dengan putusan perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah merupakan unsur yang menunju pada orang atau manusia sebagai subjek atau pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, atau dengan kata lain setiap orang adalah orang perorangan termasuk korporasi. Orang perorangan atau korporasi tersebut dimaksudkan sebagai subjek yang dapat dipersalahkan perbuatannya. Orang perseorangan berarti orang secara individu, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik berupa badan hukum maupun tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama Beny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi sudah dewasa dan ternyata terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya. Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (error in subjecto).

90

Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Eresco, Bandung.. hlm. 55

70

Dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang. Dengan demikian Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri terdakwa. Ad. b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Syarat kedua seseorang untuk dapat dipidana selain perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang juga harus bersifat melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. Moch. Anwar menjelaskan pengertian melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan

71

hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. 91 Sehubungan dengan permasalahan tentang tanpa hak atau melawan hukum, menurut Sudarto pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu : 1) Menurut ajaran melawan hukum formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). 2) Sifat melawan hukum yang meteriil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis. 92 Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melwan hukum yang formil, karena perbuatan terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi, tanpa hak dan tidak mempunyai kewenangan sebagai dokter, apoteker maupun Petugas Kesehatan yang bertugas sesuai bidangnya dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk 91 92

H.A.K. Moch. Anwar, 1986. Op. Cit. hlm. 19 Sudarto, 1990/1191. hlm. 69-70.

72

dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar Narkotika Golongan I. Sehubungan dengan unsur yang kedua ini, dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Laboratoris

Kriminalistik No. Lab.192/KNF/II/2011/ tanggal 16 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih; B. Nurcahyo, S.Si M.Biotech dan Ibnu Sutanto, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 001415/2011 berupa serbuk kristal milik Beny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi, setelah dilakukan pemeriksaan secara

laboratories

kriminalistik,

adalah

mengandung

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik

73

penghubung dasar untuk pemberian pidana. Dalam arti yang sesungguhnya ”handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat. 93 Dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang artinya perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus masuk dalam rumusan delik itu. 94 Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, perbuatan terdakwa sebagai pengusaha Rumah Makan bukan merupakan

pihak

yang

mempunyai

kewenangan

memiliki,

menyimpan, menguasai datau menyediakan sabu-sabu dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang semua itu ada keterkaitan dengan narkotika baik memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, membawa dan 93 94

Ibid., hal. 57. Ibid., hal. 48.

74

mengedarkan atau menyediakan Narkotika. Dengan demikian jelaslah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa. Pada

hakikatnya

untuk

dapat

menjatuhkan

pidana

kepada

seseorang selain perbuatan itu bersifat melawan hukum, juga dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu pada seseorang, artinya perbuatan itu dilakukan karena kesalahan. Hal ini sejalan dengan asas nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hubungan ini Bambang Poernomo mengemukakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang hukum pidana, belumlah berarti bahwa ia langsung dipidana, akan tetapi masih bergantung kepada kesalahannya. Jadi dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan, Putusan untuk menjatuhkan pidnaa harus ditentukan adanya perbuatan pidana danadanya keasalahan yang terbukti darialat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan. 95 Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto pada putusan perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., dari fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa 95

Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 134.

75

perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal tersebut sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak padana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut. Selama dalam persidangan tidak diperoleh unsur pemaaf dan pembenar yang dimiliki terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., mengenai tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

76

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap orang b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dari unsur-unsur tersebut di atas ternyata telah terbukti secara sah dan menyakinkan, selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menjatuhkan putusan pemidanaannya terhadap terdakwa. Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebelum menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Mengenai alat bukti, dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam putusan perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim telah memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan, adapun saksi-saksi dimaksud adalah: a. Saksi : Hadiyanto b. Saksi : Aris Budi Setiono, SH c. Saksi : Pramuaji Wibowo, SH Pasal 1 butir 27 KUHAP, merumuskan sebagai berikut : ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

77

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan tentang pengertian keterangan terdakwa, yaitu : ”Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakawa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”. Dalam perkara ini keterangan terdakwa adalah Beny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi, yang telah memberikan keterangan di persidangan. Pada rumusan Pasal 189 KUHAP tersebut diketahui bahwa keterangan terdakwa itu adalah sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. Untuk menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu dengan alat-alat bukti yang lain. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor : 26/Pid. Sus./2011/PN. Pwt., mengenai tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal pemeriksaan keterangan para saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merumuskan : (1) Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli;

78

c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang telah diajukan dalam persidangan pada perkara tersebut di atas dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing alat bukti, pertimbangan lain dalam perakra ini tidak terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, serta mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdalah melakukan tindak pidana Secara melawan hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Di

persidangan

hakim

dalam

putusannya

juga

telah

mempertimbangkan tentang syarat-syarat pemidanaan. Menurut Sudarto, syarat pemidanaan terdiri dari : a. Perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : 1) Memenuhi rumusan undang-undang 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) b. Orang, yang mempunyai kesalahan, yaitu : 1) Mampu bertanggung jawab 2) Dolus culpa (tidak ada alasan pemaaf). 96

96

Sudarto, 1990/1991. Op. cit. hlm. 31

79

Ad. a. Perbuatan, yang mempunyai kesalahan Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dalam arti yang sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.97 Dalam putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena semua unsur telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian dalam kasus tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi semua ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1) Memenuhi rumusan undang-undang Terkait dengan masalah syarat pemidanaan yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dikemukakan oleh Sudarto, dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, artinya perbuatan konkrit dari 97

Ibid., hlm. 57

80

pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus dalam rumusan delik itu. 98 Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memnuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah kosekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2)

Bersifat melawan hukum Syarat

kedua untuk

dapat

dipidananya

seseorang selain

perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang juga harus bersifat melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan. Menurut Sudarto pengertian sifat melawan hukum, ada dua pendirian yaitu : a. Menurut ajaran melawan hukum formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

98

Sudarto. 1990/1991.Op. cit., hlm. 48

81

b. Sifat melawan hukum yang meteriil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis. 99 Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26Pid.Sus/2011/PN.Pwt., diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, karena perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perbuatan terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau undangundang yang berlaku, oleh karena itu maka syarat perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa. 3) Tidak ada alasan pembenar Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatan itu tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Pada putusan

Nomor:

26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt., tidak ditemukan adanya alasan pembenar bagi terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi, telah melakukan 99

Sudarto, 1990. hlm. 69-70.

82

tindak pidana tanpa hak dan melawanhukum memiliki, menyimpan atau menguasai

narkotika

golongan

I

bukan

tanaman,

sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ad. b. Orang, yang mempunyai kesalahan Syarat penjatuhan pidana di samping dilihat dari perbuatannya juga dari orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi subjek tindak pidana adalah manusia tetapi tidak menutup kemungkinan badan hukum, perkumpulan atau korporasi, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu. Dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt., adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1) Mampu bertanggung jawab Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya, bahwa orang mampu bertanggung jawab jika sehat jiwanya, yaitu : a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

83

b. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt., terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi adalah orang yang menurut majelis hakim mampu bertanggung jawab sebab terdakwa membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan undang-undang (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). 2) Dolus/culpa Terhadap perbuatan terdakwa juga harus dinyatakan bersalah, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian tanggung jawab dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindakan pidana, maka itu berarti ia adapat dicela perbuatannya. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan lebih dahulu pada si pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan kebebasan kehendak. Dikemukakan oleh Sudarto, mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak ada kesalahan ada 3 pendapat, yaitu : a. Kaum indeterminis, menganggap bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan b. Kaum determinis, mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalama rti nafsu-nafsu manusia dalam hubungn kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah rangsangan-rangsangan yang datang dari luar atau dari dalam watak tersebut. Ini berarti seseorang tidak dapat dicela atau

84

perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab tidak punya kehendak bebas c. Golongan ketiga mengatakan bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu hukum pidana tidak menjadi soal, kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas. 100 Di samping hubungan kebebasan dengan kehendak tersebut di atas, selanjutnya mengenai kesalahan menurut Sudarto ada tiga yaitu : a. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan perngertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schidnorm) yang berupa: 1) Kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willesenwetens) sehingga dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. 2) Kealpaan ini disebut sebagai kesalahan yuridis c. Kesalahan dalam arti sempit, yaitu kealpaan/culpa.101 Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt., terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi memang telah dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikiann kasus tersebut termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk) untuk mencapai tujuan yang dekat atau dolus directus. Dalam hal terdakwa memang sengaja melakukan perbuatan itu dan menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya, dengan demikian unsur kesengajaan dalam perkara ini telah terpenuhi. 3) Alasan pemaaf Untuk syarat pemidanaan yang lain yaitu alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si 100 101

Ibid., hlm. 5 Sudarto, 1991. Loc. Cit.

85

pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbutannya melawan hukum. Jadi di sini tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahansi pembuat, sehingga ada pemidanaan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta dilihat dari hubungan dan sangkut-pautnya antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling berhubungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoo Nyi yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Purwokerto

juga

telah

mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf

f

KUHAP. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah : Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba; terdakwa adalah residivis dengan kasus yang sama. Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah : terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan; terdakwa masih berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatannya.

86

Mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Benny Septianto alias Lidin bin Hoon Nyi, karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.