BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Gambaran PNS di kota Salatiga Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2013 mempunyai 4.408 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tabel 4. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Salatiga No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Bina Marga dan Pendayagunaan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Lingkungan Hidup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Argomulyo Kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidorejo Kecamatan Tingkir Jumlah

Sumber: BKD Kota Salatiga, data per 31 Desember 2013

71

commit to user

Jumlah

%

42 42 44

0,95 0,95 1,00

47

1,07

36 66

0,82 1,50

198 34 387 83

4,50 0,77 8,78 1,88

2004 84

45,46 1,91

113

2,56

78 45 37 21 25 467 58 165 27 79 62 81 83 4.408

1,77 1,02 0,84 0,48 0,57 10,59 1,32 3,74 0,61 1,79 1,41 1,84 1,87 100,00


digilib.uns.ac.id

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut: Tabel 5. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pendidikan

Jumlah

SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2 S3 Jumlah

145 141 869 11 115 607 29 2157 333 1 4408

% 3,29 3,20 19,71 0,25 2,61 13,77 0,66 48,93 7,55 0,02 100,00


Komposisi Pejabat struktural pada Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut: Tabel 6. Pejabat Struktural Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Eselon No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eselon

Jumlah

IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) IIIa (Administrator) IIIb (Administrator) IVa (Pengawas) IVb (Pengawas) Jumlah

1 24 43 72 326 115 581


Berdasarkan data tersebut, 581 jabatan struktural pada Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari eselon IIa atau disetarakan dengan Pimpinan Tinggi Pratama

yaitu Sekretaris Daerah, eselon IIb atau disetarakan

dengan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Direktur RSUD. Eselon IIIa atau disetarakan dengan administrator yaitu Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris Badan, 72

commit to user


digilib.uns.ac.id

Sekretaris Dinas, Wakil Direktur RSUD. Eselon IIIb atau disetarakan dengan administrator yaitu Kepala Bidang, dan Sekretaris Kecamatan. Eselon IVa atau disetarakan Pengawas adalah Kasi pada Dinas, Kasi pada Kantor, Kasi pada Kecamatan, Kasubbid pada Badan, kasubbag pada Sekretariat Daerah, Kasubbag pada Sekretariat DPRD, Kasubbag pada Dinas, Kasubbag pada Badan, Kasubbag pada Kantor, Lurah dan Kepala UPTD. Eselon IVb atau disetarakan pengawas terdiri dari Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan. Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan golongan adalah sebagai berikut: Tabel 7. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Golongan

Jumlah

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Jumlah

4 24 81 980 481 517 604 502 211 427 286 97 68 21 86 19 4.408

% 0,01 0,05 1,84 22,23 10,91 11,73 13,70 11,39 4,79 9,69 6,49 2,20 1,54 0,48 1,95 0,43 100,00


Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan usia adalah sebagai berikut: Tabel 8. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Usia No 1. 2.

Usia (Tahun)

Jumlah

20-29 30-39

280 1.191 73

commit to user

% 6,35 27,02


digilib.uns.ac.id

3. 4.

40-49 50-60 Jumlah

1.376 1.561 4.408

31,22 35,41 100,00


Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Salatiga didominasi oleh pegawai yang telah berusia 5060 tahun. 2. Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun pada Pemerintah Kota Salatiga Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 9. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Salatiga yang Mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2014 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Bina Marga dan Pendayagunaan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Lingkungan Hidup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah

74

commit to user

Jumlah

%

0 1 7

0 0,68 4,76

1

0,68

1 4

0,68 2,72

5 3 4 2

3,40 2,04 2,72 1,36

56 1

38,10 0,68

4

2,72

7 5

4,76 3,40

4 1 0 13 2 5

2,72 0,68 0 8,84 1,36 3,40


22. 23. 24. 25. 26.

digilib.uns.ac.id

Sekretariat DPRD Kecamatan Argomulyo Kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidorejo Kecamatan Tingkir Jumlah

3 2 5 7 4 147

2,04 1,36 3,40 4,76 2,72 100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga per 31 Desember 2013

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 38,10 % dari jumlah 147 PNS yang pensiun pada tahun 2014,

didominasi oleh PNS dari Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan pegawai yang Pensiun Bulan Januari 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 10. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun Bulan Januari Tahun 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jabatan

Jumlah

Eselon IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIIa (Administrator) Eselon IIIb (Administrator) Eselon IVa (Pengawas) Eselon IVb (Pengawas) Fungsional Umum (Pelaksana) Jumlah

0 0 0 0 6 0 1 7

% 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 0,00 14,29 100,00


Pegawai Negeri Sipil yang tetap mengajukan pensiun bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 11. Pegawai Negeri Sipil yang Tetap Pensiun Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jabatan Eselon IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIIa (Administrator) Eselon IIIb (Administrator) Eselon IVa (Pengawas) Eselon IVb (Pengawas) Fungsional Umum (Pelaksana) Fungsional tertentu Jumlah

Sumber: BKD Kota Salatiga, data per 31 Januari 2014

75

commit to user

Jumlah 0 0 0 1 6 0 9 36 52

% 0,00 0,00 0,00 1,92 11,54 0,00 17,31 69,23 100,00


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan data tersebut, dari jumlah 52 orang yang tetap pensiun didominasi oleh fungsional tertentu yang tidak mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun. Pegawai negeri sipil yang bersedia melaksanakan tugas kembali adalah sebagai berikut: Tabel 12. Pegawai Negeri Sipil yang Bersedia Melaksanakan Tugas Kembali No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jabatan Eselon IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIIa (Administrator) Eselon IIIb (Administrator) Eselon IVa (Pengawas) Eselon IVb (Pengawas) Fungsional Umum (Pelaksana) Jumlah

Jumlah 1 7 4 4 16 7 42 81

% 1,23 8,64 4,94 4,94 19,75 8,64 51,85 100,00


Berdasarkan data tersebut, dari jumlah 81 orang yang bersedia melaksanakan tugas kembali, pejabat struktural eselon II semuanya bersedia melaksanakan tugas kembali, termasuk 2 orang Pejabat struktural eselon II yang seharusnya pensiun tahun 2013 kemudian diperpanjang karena kebutuhan organisasi yaitu kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 13. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



76

commit to user

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 43 43

% 0 0 0 0 0 0 0 100 100


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2015 Pegawai Negeri Sipil yang pensiun hanya fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

sedangkan

pejabat

struktural

dan

pelaksana

(fungsional umum) diperpanjang batas usia pensiunnya. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 14. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun Tahun 2016 No

Jabatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah

Eselon IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIIa (Administrator) Eselon IIIb (Administrator) Eselon IVa (Pengawas) Eselon IVb (Pengawas) Fungsional Umum (Pelaksana) Fungsional tertentu Jumlah

%

0 0,00 0 0,00 4 3,20 4 3,20 16 12,80 7 5,60 42 33,60 54 43,20 125 100,00


Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2016 pejabat struktural yang pensiun sebanyak 31 orang, fungsional umum (pelaksana) sebanyak 42 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 54 orang. Pejabat struktural dan pelaksana yang pensiun di tahun 2016 adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya pensiun di tahun 2014 sebelum adanya perpanjangan batas usia pensiun,

namun

karena

bersedia

melaksanakan

tugas

kembali,

diperpanjang 2 tahun sampai usia 58 tahun. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 15. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun Tahun 2017 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jabatan Eselon IIa (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIb (Pimpinan Tinggi Pratama) Eselon IIIa (Administrator) Eselon IIIb (Administrator) Eselon IVa (Pengawas) Eselon IVb (Pengawas) 77

commit to user

Jumlah 0 2 5 6 17 9

% 0,00 1,30 3,25 3,90 11,04 5,84


digilib.uns.ac.id

7. 8.

Fungsional Umum (Pelaksana) Fungsional tertentu Jumlah

47 30,51 68 44,16 154 100,00


Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2017 pejabat struktural yang pensiun sebanyak 39 orang, pelaksana (fungsional umum) sebanyak 47 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 68 orang. Pejabat struktural dan pelaksana yang pensiun di tahun 2017 adalah pegawai negeri sipil yang sebelum adanya perpanjangan batas usia pensiun seharusnya pensiun di tahun 2015, termasuk 2 orang pejabat struktural eselon II yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya di tahun 2013. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 16. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun Tahun 2018 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Jumlah 1 5 3 2 16 7 68 98 200

% 0,50 2,50 1,50 1,00 8,00 3,50 34,00 49,00 100,00


Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018 pejabat struktural yang pensiun sebanyak 34 orang, pelaksana (fungsional umum) sebanyak 68 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 98 orang. Pejabat struktural eselon II yang pensiun di tahun 2018 adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelum adanya perpanjangan batas usia pensiun seharusnya pensiun di tahun 2014, yaitu 1 Orang Pejabat Struktural Eselon IIa dan 5 orang Pejabat Struktural Eselon IIb.

78

commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Mekanisme Pelaksanaan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Salatiga. Pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun PNS disampaikan oleh Adhi Isnanto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mulai berlaku sejak 01 februari 2014. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Adhi Isnanto, S.Sos, M.Si menyatakan bahwa: yang diambil oleh 16 orang atau lanjut. Ada yang mengambil kesempatan. Perpanjangan BUP untuk PNS struktural dan fungsional umum ini sudah tertinggal dari yang lain misalnya guru yang pensiun usia 60 tahun. Dengan meningkatnya angka harapan hidup maka usia 56 sebenarnya PNS masih cukup produktif. sehingga cukup logis jika PNS diberi penghargaan dengan perpanjangan 128

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014 Perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil berlaku efektif bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 1 Februari 2014 dan seterusnya. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. Bl4SlM.PAN-RB/O1 /2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diatur halhal sebagai berikut: a. Dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa: 1)

Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

128

Wawancara dengan Adhi Isnanto,S.Sos, selaku Kepala BKD kota Salatiga, pada Selasa 22 Juli 2014

79

commit to user


digilib.uns.ac.id

a) Jabatan Administrasi; b) Jabatan Fungsional; dan c) Jabatan Pimpinan Tinggi. 2)

Jabatan Administrasi terdiri atas: a) Jabatan Administrator; b) Jabatan Pengawas; dan c) Jabatan Pelaksana.

3)

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

b. Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. c. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan: 1) jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2) jabatan eselon la dan eselon lb setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3) jabatan eselon ll setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) jabatan eselon lll setara dengan Jabatan Administrator; 5) jabatan eselon lV setara dengan Jabatan Pengawas; dan

80

commit to user


digilib.uns.ac.id

6) jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat mulai berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka: a. Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon ll) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. b. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon ll) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; 2) apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun; 3) apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya. c. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan

81

commit to user


digilib.uns.ac.id

berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali; 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

secara

tertulis

bermaterai

kepada

Pejabat

Pembina

Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentiannya dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan

pemberhentian

serta

pemberian

kenaikan

pangkat

pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon I dan eselon II) dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

82

commit to user


digilib.uns.ac.id

1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. 2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. 3) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional umum) belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun, tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 83

commit to user


digilib.uns.ac.id

1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali; dan 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Dalam hal terdapat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke bawah dan fungsional umum), sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. 2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

84

commit to user


digilib.uns.ac.id

Batas usia pensiun bagi pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangan batas usia pensiunnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, dan Panitera), dinyatakan tetap berlaku. Kemudian terbit Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, yang isinya adalah berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang antara lain mengatur tentang Batas usia Pensiun (BUP) PNS, yaitu: a. BUP PNS: 1) Bagi pejabat administrasi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III kebawah dan pejabat fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun; 2) Bagi pejabat pimpinan tinggi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan pejabat struktural eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun. 85

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani masa Persiapan Pensiun (MPP) maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, maka Keputusan Pemberhentian dan Keputusan Pensiun termasuk Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal terdapat PNS yang Keputusan pemberhentian/ Pertimbangan Teknis Pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka Keputusan pemberhentian/Pertimbangan Teknis Pensiun yang bersangkutan akan ditinjau kembali. d. Dalam hal terdapat PNS yang: 1) Menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau 2) Belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai 58 (lima puluh delapan) tahun, Maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan. e. Usul pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada kepala Badan kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas dan Kepala Badan kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 86

commit to user


digilib.uns.ac.id

Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah. Kemudian ada Surat Deputi Mutasi kepegawaian Nomor D26-30/V 104-2/99 Tanggal 10 Juni 2014 Perihal Tindak Lanjut Perubahan BUP berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 21 Tahun 2014, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang tindak lanjut perubahan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional, yang mana Surat Edaran Bersama tersebut telah disampaikan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, yang isinya antara lain sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar nominatif yang berisi nama seluruh PNS di lingkungannya masing-masing yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. b. Penyampaian daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Edaran Bersama tersebut ditetapkan. c. Kepala Badan kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

mencabut/meninjau 87

commit to user

kembali

keputusan/


digilib.uns.ac.id

Pertimbangan teknis pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun. 2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyampaian daftar nominatif seluruh

PNS

di

lingkungan

instansinya

masing-masing

yang

menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, paling lambat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Edaran bersama ditetapkan (SEB ditetapkan tanggal 22 Mei 2014) dan apabila daftar nominatif tersebut disampaikan melewati batas waktu yang sudah ditentukan (lewat dari 3 bulan kalender) maka daftar nominatif tersebut tidak akan diterima, dengan demikian Keputusan/Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS tersebut tetap berlaku dan PNS yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugas, sehingga dengan sendirinya gajinya tidak dapat dibayarkan. Berkaitan dengan pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun, maka terbit Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional, yang berisi ketentuan sebagai berikut: A. Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional, perlu menyampaikan petunjuk kepada para pejabat pembina kepegawaian pusat, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengenai tindak lanjut pelaksanaan dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil

88

commit to user


digilib.uns.ac.id

berkenaan dengan perubahan batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan tersebut. B. Maksud dan Tujuan Memberikan

pedoman/petunjuk

bagi

pejabat

Pembina

Kepegawaian dalam menindaklanjuti perubahan batas usia pensiun pegawai negeri sipil dan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan jabatan struktural eselon I dan eselon III), Jabatan Administrasi (setara dengan jabatan struktural eselon III ke bawah), dan Jabatan fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

21

Tahun

2014

tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional. C. Ruang Lingkup 1. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; 2. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Administrasi; dan 3. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional. D. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5423). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi 89

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2014 Nomor 58). 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191). 5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.73/99 tanggal 17 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.286/99 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas. E. Ketentuan umum 1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja

kepegawaiannya

yang dan

diangkat

diserahi

oleh

tugas

pejabat

dalam

suatu

pembina jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Aparatur Sipil negara terdiri atas: a. Jabatan administrasi; b. Jabatan fungsional; dan c. Jabatan pimpinan tinggi. 4. Jabatan Administrasi terdiri atas: a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan 90

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Jabatan pelaksana. 5. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi utama; b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. 6. PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi; dan c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. 7. Penyetaraan jabatan PNS ditentukan: a. Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. b. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. c. Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. d. Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator. e. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas. f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai jabatan ASN dalam undang-undang aparatur sipil negara. F. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. 1. Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 204) maka batas usia pensiun pejabat pimpinan tinggi (pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) adalah 60

91

commit to user


digilib.uns.ac.id

(enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Pembayaran

gaji

kepada

PNS

yang

menduduki

jabatan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihentikan pada bulan berikutnya setelah pejabat tersebut mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. 3. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi belum berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku batas usia pensiun dan diberikan pembayaran gaji sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun; b. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya; c. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai PNS ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir januari 2014 dan seterusnya, maka: 1) Apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. 2) Apabila tidak bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, diberhentikan

sebagai

PNS mulai

akhir bulan

bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

92

commit to user

yang


digilib.uns.ac.id

d. Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dapat dibayarkan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila Surat keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP nya dicabut/ditinjau kembali; 2) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat

keputusan

pemberhentiannya

sebagai

PNS

dicabut/ditinjau kembali. e. Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dihentikan pembayarannya mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PNS. 4. Dalam hal terdapat PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun; b. Apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS belum diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai 58 (lima puluh delapan) tahun.

93

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS telah diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Pembayaran gaji terhadap PNS tersebut adalah: 1) Apabila surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP dicabut/ditinjau kembali; 2) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali. d. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/

Kepala

Kantor

Regional

Badan

Kepegawaian Negara. e. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia melaksanakan

tugas

kembali,

maka

Surat

keputusan

Pemberhentiannya tetap berlaku dan pembayaran gajinya dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian PNS yang bersangkutan. 5. Usul permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan 94

commit to user


digilib.uns.ac.id

kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. G. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi 1. Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka batas usia pensiun pejabat administrasi (jabatan eselon III, jabatan eselon IV, jabatan eselon V dan pelaksana) adalah 58 tahun. 2. PNS yang menduduki jabatan administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS belum ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya berlaku terhitung mulai akhir bulan januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, berlaku batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun. 3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak besedia melanjutkan bertugas sampai dengan usia 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan usul permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. 4. PNS yang menduduki jabatan administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir bulan 95

commit to user


digilib.uns.ac.id

januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, maka pembayaran gajinya dihentikan. 5. Terhadap PNS yang menduduki jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun, surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya dicabut/ ditinjau kembali. b. Apabila PNS yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun maka surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya tetap berlaku. c. Pembayaran kembali gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan: 1) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP nya dicabut/ ditinjau kembali. 2) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembali. H. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. 1. Batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 96

commit to user


digilib.uns.ac.id

4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. d. PNS yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki jabatan fungsional ahli muda, ahli pertama, dan penyelia selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun. e. PNS yang diangkat setelah tanggal 30 Januari 2014 dalam jabatan fungsional ahli muda, ahli pertama, dan penyelia sebagaimana dimaksud pada huruf d, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. 97

commit to user


digilib.uns.ac.id

f. PNS yang menduduki jabatan fungsinal lain yang ditentukan Undang-Undang, batas usia pensiunnya sesuai ketentuan Undang-Undang berkenaan. 2. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2014 telah mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan januari 2014 atau bulan-bulan berikutnya: a. Apabila belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS, maka gajinya dibayarkan sampai dengan batas usia

pensiun

sebagaimana

ditetapkan

dalam

peraturan

pemerintah nomor 21 tahun 2014. b. Apabila belum diterbitkan surat keputusan pemebrhentian sebagai PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun namun tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka PNS dimaksud

harus

mengajukan

permohonan

pemberhentian

dengan hormat kepada pejabat pembina kepegawaian. c. Apabila telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS serta tidak dicabut/ditinjau kembali maka pembayaran gajinya dihentikan. d. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapatkan perpanjangan

batas

usia

pensiun

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014, maka: 1) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP nya dicabut/ ditinjau kembali. 2) Apabila SKPP gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembali. 98

commit to user


digilib.uns.ac.id

e. Usul permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional

Badan

Kepegawaian

Negara bagi

PNS

yang

berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. I.

Tata Cara peninjauan kembali surat keputusan pemberhentian sebagai PNS: 1. Pejabat pembina kepegawaian menyampaikan daftar nominatif yang berisi nama selruh PNS di lingkungan masing-masing yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali Keputusan/Pertimbangan teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 2. Penyampaian daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran bersama ini ditetapkan. 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian

Negara

mencabut/meninjau

kembali

keputusan pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun. J.

Tata Cara Pembayaran: 1. Semua surat keputusan kepegawaian yang terkait dengan pelaksanaan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Aparatur

99

commit to user


digilib.uns.ac.id

Sipil Negara harus direkam dalam Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat). 2. Pembayaran

kembali

gaji

pegawai

yang telah

dihentikan

sebagaimana dimaksud pada bagian F angka 3 huruf d dan angka 4 huruf c, bagian G angka 5 huruf c, serta bagian H angka 2 huruf d, dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk satker berkenaan (dalam daftar gaji yang sama), sedangkan gaji yang belum diterima pada bulan sebelumnya karena dihentikan pembayarannya diajukan sekaligus melalui SPM gaji susulan yang diajukan secara terpisah. 3. Dalam pembayaran gaji bagi PNS yang sebelumnya telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian dan telah diterbitkan SPP, Kauasa Pengguna Anggaran harus memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermaterai. 4. Untuk keperluan pembayaran gaji sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, KPPN agar mengunduh update aplikasi GPP pada alamat www.intra.perbendaharaan.go.id dan menyampaikan kepada satker

mitra kerjanya. 5. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Pelaksanaan

pembayaran,

penghentian

pembayaran,

dan

pembayaran kembali gaji PNS sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 merupakan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran. K. Penutup:

100

commit to user


digilib.uns.ac.id

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat edaran bersama ini kepada satker di wilayah kerjanya. 2. Pejabat pembina kepegawaian pusat agar memberitahukan kepada seluruh unit kerja masing-masing untuk menindaklanjuti surat edaran bersama ini. 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran bersama ini. Pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun PNS di Salatiga tidak menemui kendala, beberapa Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami masalah dalam pengurusan pelaksanaan tugas kembali. 4. Dampak Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Salatiga. Perpanjangan Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Salatiga menurut Adhi Isnanto, S.Sos, Msi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga cukup membantu kekurangan sumber daya manusia yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga, apalagi untuk rekruitmen PNS yang memiliki kapasitas, cukup mahal karena harus didiklatkan. Selain itu dengan adanya pensiun yang rata-rata 125 orang pertahun sedangkan pengajuan formasi hanya disetujui 57 orang seperti tahun 2014 maka perpanjangan pensiun selama 2 tahun merupakan solusi bagi pengelola kepegawaian untuk memberdayakan pegawai tersebut di SKPD-SKPD yang masih kekurangan pegawai. 129 Beberapa Pegawai Negeri Sipil bersedia melaksanakan tugas kembali dengan beberapa alasan, seperti yang diungkapkan oleh Sri Ahmaniah,SIP Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga yang bersedia melaksanakan tugas kembali karena aturannya diperpanjang 2 (dua) tahun, selain itu juga karena ingin mengabdi kepada negara. Hal 129 Wawancara dengan Adhi Isnanto, S.Sos, MSi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada Selasa 22 Juli 2014.

101

commit to user


digilib.uns.ac.id

senada juga diungkapkan oleh Setya Widyawasti,SH selaku Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Salatiga, yang seharusnya pensiun di tahun 2014 namun karena aturan maka diperpanjang sampai tahun 2016.130 Sedangkan Sri Muktiningsih Kasubbagian Kepegawaian dan

Diklat

pada

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Kota

Salatiga

mengungkapkan sebenarnya lebih memilih pensiun dengan pertimbangan bertambahnya

usia

maka

produktivitas

menurun

tetapi

karena

pertimbangan kebutuhan organisasi yang akan menghadapi akreditasi maka bersedia melaksanakan tugas kembali.131 Namun tidak semua PNS bersedia melaksanakan tugas kembali karena beberapa alasan, seperti dikemukakan oleh Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Sri Sugiyatni,SE:132 produktivitas telah menurun dan dengan diberlakukannya ASN maka tantangan bagi PNS semakin berat, jika tidak bisa meningkatkan kemampuan akan tersisih dan kalah dengan yang lebih muda. Sehingga dengan adanya kesempatan untuk pensiun di usia 56 tahun tetap saya ambil. Kesadaran diri akan keterbatasan potensi diri, jika tetap dipaksakan lanjut malah akan membebani pegawai negeri yang lain, karena tetap mendapatkan tunjangan jabatan namun pekerjaannya diampu oleh PNS lain, jadi buat apa memaksakan diri untuk tetap lanjut, karena pensiun lebih menyenangkan karena bisa Jaka Istiadi,SH, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo memutuskan untuk pensiun karena

pertimbangan

anaknya

membutuhkan

perhatian

khusus.133

Sedangkan Muratno Pricilla,SE selaku Kepala UPT Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota

130

Wawancara dengan Setya Widyawasti, SH, Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Salatiga, pada Senin 6 Oktober 2014. 131 Wawancara dengan Sri Muktiningsih, Kasubbagian Kepegawaian dan Diklat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, pada Senin 29 September 2014. 132 Wawancara dengan Sri Sugiyatni,SE, Kasubbag Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Jumat 25 Juli 2014. 133 Wawancara dengan Jaka Istiadi, SH, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomuly, pada Jumat 11 Juli 2014.

102

commit to user


digilib.uns.ac.id

Salatiga memilih pensiun karena sudah merasa mantap untuk tetap pensiun.134 Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil membawa dampak ke Pemerintah Kota Salatiga, seperti diungkapkan oleh Adhi Isnanto, S.Sos, M.Si:135 dampak negatif misalnya semangat kerja menurun, gerbong tidak bergerak, karier berhenti atau tidak saya tidak bisa simpulkan. Regenerasi pasti mundur, tapi kan hanya 2 tahun setelah itu juga semuanya lancar. Kalau dampak ke organisasi ada semacam gejala semangat menurun, tapi saya lebih melihat dampak positifnya. Dengan perpanjangan batas usia pensiun maka kebutuhan PNS bisa tercukupi dengan memberdayakan PNS yang ada, karena berdasarkan bezetting maka ada kekurangan 663 PNS, terjadi efisiensi biaya rekruitmen CPNS, Mencetak PNS dengan kapabilitas dan kapasitas yang memenuhi sangat mahal karena harus Namun Hartoyo,SE,M.Si, Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota

Salatiga

kurang

sependapat.

Menurut

Hartoyo,SE,M.Si,

perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil akan menghambat regenerasi.

Selain

itu

juga

menghambat

lapangan

kerja.

Jika

pertimbangannya biaya pengadaan CPNS mahal maka sebenarnya rekruitmen sedikit atau banyak pun akan sama saja biayanya. 136 Hal senada juga diungkapkan oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo,S.Si,MH, Kasubbag Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga:137 perkembangan karier PNS antara 2-4 tahun. Selain itu menurut pendapat saya, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara peningkatan kinerja dengan perpanjangan batas usia pensiun. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah apabila PNS yang 134 Wawancara dengan Muratno Pricilla, SE, Kepala UPT Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga, pada Jumat 17 Oktober 2014. 135 Wawancara dengan Adhi Isnanto, S.Sos, MSi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada Selasa 22 Juli 2014. 136 Wawancara dengan Hartoyo, SE, M.Si, selaku Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, pada tanggal Senin 29 September 2014. 137 Wawancara dengan Suryo Sakti Hadiwijoyo, S.Si, selaku Kasubbag Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, pada Selasa 22 Juli 2014.

103

commit to user


digilib.uns.ac.id

diperpanjang batas usia pensiunnya tidak memiliki kapasitas, Sedangkan Kabid Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga, Jumiarto AP, melihat perpanjangan batas usia pensiun sebagai adanya kesempatan yang lebih lama untuk mengabdi dan tertundanya sementara waktu dalam kegiatan penempatan dalam jabatan.138 5. Kebijakan dan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga berkaitan dengan pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun menurut

Adhi

Isnanto,S.Sos,M.Si

maka

BKD

selaku

pengelola

kepegawaian telah membuat Surat Edaran tentang kebijakan pensiun, mengundang orang yang memasuki usia pensiun untuk mengikuti sosialisasi tentang pensiun, penyelesaian berkas yang tetap pensiun, pencabutan Keputusan pensiun yang telah diterbitkan tetapi yang bersangkutan tetap melanjutkan kerja, dan pembatalan pensiun. Badan kepegawaian Daerah Kota salatiga telah menindak lanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Nomor 882/237/203 tanggal 28 Januari 2014 perihal batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang isinya yaitu: Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7.3/99 tanggal 17 januari 2014 sebagaimana terlampir, dengan ini dimintai bantuan saudara terhadap hal-hal sebagai berikut: a.

Menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun 56 tahun dan pemberhentiannya diberlakukan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari 2014 dan seterusnya (s.d Desember 2014) untuk:

138 Wawancara dengan Jumiarto,AP, selaku Kabid Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga, pada Rabu 17 September 2014.

104

commit to user


digilib.uns.ac.id

1) Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas secara tertulis bermeterai kepada pejabat pembina kepegawaian apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas dengan menggunakan formulir 1 2) Membuat surat pernyataan tidak bersedia melaksanakan tugas secara tertulis bermeterai kepada pejabat pembina kepegawaian apabila yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas dengan menggunakan formulir 2 b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjalani masa bebas tugas dan masa persiapan pensiun apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali. Sedangkan apabila tidak bersedia melaksanakan tugas kembali membuat surat pernyataan tidak bersedia melaksanakan tugas. Selanjutnya pada saat masa bebas tugas atau masa persiapan pensiunnya berakhir mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri (APS). c.

Mengirmkan surat pernyataan tersebut diatas kepada BKD kota salatiga masing masing rangkap 2 paling lambat tanggal 30 januari 2014 yang akan dijadikan dasar bagi proses kepegawaian ke kantor regional I BKN yogyakarta.

d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun TMT 1 Februari 2014 dan seterusnya

sedangkan

yang

bersangkutan

masih

bersedia

melaksanakan tugas, maka ketentuannya adalah sebagai berikut: 1) Bagi PNS yang telah menerima SK pensiun dan telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP)/ pembayaran gaji telah dihentikan maka pembayaran kembali gaji dilakukan setelah terbit surat keputusan peninjauan kembali SK pensiun. 2) Bagi PNS yang telah menerima SK pensiun dan telah diusulkan pemberhentian

pembayarannya

maka

kepala

SKPD

agar

mengusulkan pencabutan usulan pemberhentian pembayaran gaji

105

commit to user


digilib.uns.ac.id

dengan melampirkan surat pernyataan bersedia melaksanakn tugas kembali. 3) Bagi PNS yang telah menerima SK pensiun namun belum diusulkan pemberhentian pembayarannya maka kepala SKPD tidak mengusulkan pemberhentian pembayaran. 4) Bagi PNS yang belum menerima SK pensiun tetapi sudah dihentikan pembayaran gajinya maka kepala SKPD agar mengusulkan kembali pembayaran gajinya dengan melampirkan surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali.

B. PEMBAHASAN Pada pembahasan ini, peneliti dalam menganalisis pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pemerintah Kota Salatiga mengacu pada teori bekerjanya hukum dan teori kebijakan publik. Lawrence M. Friedman139 mengemukakan ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Subtance), Kultur Hukum (Legal Culture). Secara singkat Friedman menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut: a. Struktur hukum diibaratkan mesin. b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakaan dan dihasilkan oleh mesin itu. c. Kultur hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.140 Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. 139 Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum Persepektif Sosial (Terjemahan The Legal Sistem A Sosial Science Perspektive). Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 12 140 Loc.Cit

106

commit to user


digilib.uns.ac.id

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Selanjutnya yang disebut dengan substansi adalah aturan, norma atau perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undangundang (law in the book). Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Kultur hukum menurut Friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan nilai, pemikiran dan harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa kultur hukum maka struktur hukum tidak berdaya. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat UndangUndang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya ekonomi dan politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.141 Dengan demikian, peranan yang akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor. 141

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, dikutip dari Esmi Warassih. op cit, hlm.11.

107

commit to user


digilib.uns.ac.id

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapanharapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun bekerjanya hukum itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran antara lain: 1) sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya, 2) aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan 3) seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan itu. Perubahan-perubahan itu pun juga disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan birokrasi. Demikian pula sebaliknya komponen birokrasi juga memberikan umpan balik terhadap pembuat undang-undang maupun pihak pemegang peran.142 1. Mekanisme Pelaksanaan Perpanjangan Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pemerintah Kota Salatiga. Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah fungsinya menindaklanjuti kebijakan tersebut. Perpanjangan batas usia pensiun diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun yaitu: 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Dalam pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, maka berdasarkan atas 142

Esmi Warassih. Ibid. hlm. 15-16.

108

commit to user


digilib.uns.ac.id

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai negeri Sipil, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional. Pemerintah Kota Salatiga menindaklanjuti perpanjangan batas usia pensiun PNS dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Nomor 882/237/203 tanggal 28 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Karena

Pemerintah Kota Salatiga berperan sebagai pembuat

kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal maka tidaklah mustahil para pemegang kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles) dan adanya kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka akan terjadi kesenjangan peranan (role-distance), sehingga hampir mustahil bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk menggunakan suatu instrument atau otoritas tertentu untuk melakukan pressure terhadap Pegawai Negeri Sipil agar menunaikan kewajiban administratifnya kaitannya dengan perpanjangan batas usia pensiun. Formulasi kebijakan yang resultannya antara lain seperti undangundang, terkadang dibuat secara tergesa-gesa untuk memenuhi target atau desakan tertentu sekedar untuk memenuhi aspek formalitas dan kelengkapan administratif semata tanpa didahului dengan kajian yang mendalam atas dampak yuridis dan administratifnya di masa yang akan

109

commit to user


digilib.uns.ac.id

datang, termasuk kondisi yang dialami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Hal tersebut terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran, dimana terlihat adanya ketidakkonsistenan pengaturan dalam Surat Edaran tersebut. PNS yang mencapai BUP pada tahun 2014 bisa tetap melanjutkan tugas kembali atau pensiun pada usia 56 tahun. Kemudian diralat dengan SE BKN yang kedua, yang menyebutkan bahwa PNS yang mencapai BUP 56 tahun pada tahun 2015 pun bisa mengajukan pensiun sampai dengan akhir desember 2015. Belum adanya ketentuan pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 menyebabkan ada ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Menurut Kasi Pensiun II pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta hal tersebut bisa dimaklumi karena dalam masa transisi.143 2. Dampak Perpanjangan Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pemerintah Kota Salatiga. Analisis dampak perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Salatiga, dapat dilihat berdasarkan: a.

Struktur Hukum Perpanjangan batas usia pensiun seorang PNS yang sudah memasuki usia pensiun memiliki dua sisi positif dan negatif bagi Pemerintah Kota Salatiga. Kelebihan dari perpanjangan usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu, tugas pokoknya berjalan normal karena pejabatnya berpengalaman. Perpanjangan itu pun berbiaya rendah, karena tidak ada pelatihan bagi pimpinan baru. Sedangkan sisi negatif perpanjangan jabatan adalah memperlambat kaderisasi pimpinan secara internal, biaya rendah yang tercapai

143 Wawancara dengan Kasi Pensiun II pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, pada Rabu 1 Oktober 2014.

110

commit to user


digilib.uns.ac.id

bersifat sementara, pemberdayaan regenerasi kurang terlaksana, dan dapat memperkecil semangat pegawai. Perpanjangan batas usia pensiun ternyata tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas kerja karena pegawai juga bekerja seperti biasa, mengalir saja, tidak ada peningkatan kinerja seperti yang dikemukakan oleh Setya Widyawasti,SH Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Salatiga.144 Selain itu, Selama tahun 2014 ada pelantikan 1 kali pada tanggal 18 Februari 2014. Pelantikan hanya untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat lama meninggal dunia atau alih status. b. Substansi Hukum (Legal Substance) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah ditetapkan kemudian langsung diberlakukan. Padahal undang-undang ini 75% merubah manajemen kepegawaian yang diterapkan selama ini. Berlakunya undang-undang ini belum diikuti dengan Peraturan Pemerintah, karena perlu waktu untuk menyusun Peraturan Pemerintah. Tanpa Peraturan Pemerintah maka terjadi ketidakpastian manajemen kepegawaian. Dengan adanya Surat Edaran maka menjadi jelas. Surat edaran tersebut menjadi penyelamat teknis di lapangan. Tanpa Surat edaran maka akan terjadi kerusakan tatanan, seperti perpanjangan batas usia pensiun yang teknisnya diatur dengan Surat Edaran. Surat edaran yang diterbitkan BKN kurang lengkap karena diterbitkan sampai tiga kali namun bisa dijadikan acuan. Walaupun surat edaran tersebut tidak bisa mengakomodir permasalahan yang muncul. Menurut Hartoyo, SE, M.Si, Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, perpanjangan batas usia pensiun ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu selaku pembuat undang-undang untuk menguntungkan kepentingan pribadinya. perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri 144

Sipil

akan

menghambat

regenerasi.

Wawancara tanggal 6 Oktober 2014, jam 11.00 WIB

111

commit to user

Selain

itu juga


digilib.uns.ac.id

menghambat lapangan kerja. Jika pertimbangannya biaya pengadaan CPNS mahal maka sebenarnya rekruitmen sedikit atau banyak pun akan sama saja biayanya.145 c. Kultur Hukum. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses kegiatan dalam

bidang

kepegawaian

berupa

perencanaan,

pendaftaran,

pengujian, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru yang dilakukan untuk mengisi formasi yang lowong. Sedangkan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu. Dampak dari adanya perpanjangan masa pensiun pegawai negeri, yaitu mengakibatkan tidak ada formasi yang lowong. Hal ini berkaitan dengan para pencari kerja yang semakin banyak dan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit karena tidak berimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Padahal sudah menjadi rahasia umum jika menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah harapan dari semua orang, karena dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil mereka akan mendapat berbagai tunjangan bahkan ketika mereka sudah pensiun mereka tidak perlu khawatir lagi karena ada uang pensiun untuk menunjang hari tua mereka. Selain berkaitan dengan para pencari kerja, juga berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Kaitannya yaitu jika tidak ada pengadaan Pegawai Negeri Sipil maka pemberdayaan regenerasi kurang terlaksana. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Seperti dinyatakan anderson sebagaimana dikutip oleh Wayne Parsons, kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat

145

Wawancara tanggal 29 September 2014, 09.00 WIB

112

commit to user


digilib.uns.ac.id

sedang dibuat.146 Menurut Rossi dan Freeman, penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek bersih dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.147 Sedangkan menurut Anderson terdapat 8 (delapan) faktor yang menyebabkan suatu program tidak memperoleh dampak yang diinginkan, yaitu:148 a.

Sumber-sumber yang tidak memadai.

b.

Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

c.

Masalah publik seringkali disebabkan oleh banyak faktor sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan satu dari beberapa masalah.

d.

Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan publik yang justru meniadakan dampak yang diinginkan.

e.

Tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain.

f.

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding dengan masalah tersebut.

g.

Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.

h.

Menyangkut masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan. Suatu masalah mungkin saja telah berkembang dan

146

Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction To The Teory And Practice Of Policy Analysis, edward elgar publishing, ltd. 2001 dialih bahasakkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Ctk. kesatu, Prenada media, Jakarta, 2005. hlm. 464. 147 Ibid, hlm. 604. 148 Ibid.

113

commit to user


digilib.uns.ac.id

mengalami perubahan, sedangkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut sedang diterapkan. Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bisa dilihat dalam tiga aspek yaitu dampak administratif, dampak kelembagaan, dan dampak psikologis. a. Dampak administratif Dampak administratif berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebabkan belum adanya peraturan pelaksana sehingga mengakibatkan pelaksanaannnya mengalami kendala, terutama yang berkaitan dengan penerapan Batas Usia Pensiun (BUP), karena belum ada mekanisme yang jelas. Pegawai yang telah diberhentikan pembayarannya, sudah ditetapkan keputusan pensiunnya, tetapi ditawarkan perpanjangan, sehingga ada ketidakpastian dalam administrasi kepegawaian. Selain itu, adanya ketidakkonsistenan pengaturan BUP dalam SE BKN. PNS yang mencapai BUP pada tahun 2014 bisa tetap melanjutkan tugas kembali atau pensiun pada usia 56 tahun. Kemudian diralat dengan SE BKN yang kedua, yang menyebutkan bahwa PNS yang mencapai BUP 56 tahun pada tahun 2015 pun bisa mengajukan pensiun sampai dengan akhir desember 2015. Belum adanya ketentuan pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 menyebabkan ada ketidakpastian dalam pelaksanaannya. b. Dampak kelembagaan Dampak kelembagaan perpanjangan batas usia pensiun yaitu, bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu, tugas pokoknya berjalan normal karena pejabatnya berpengalaman. Perpanjangan itu pun berbiaya rendah, karena tidak ada pelatihan bagi pimpinan baru. Sedangkan sisi negatif perpanjangan jabatan adalah memperlambat kaderisasi pimpinan secara internal, biaya rendah yang tercapai bersifat sementara, dan terhambatnya regenerasi.

114

commit to user


digilib.uns.ac.id

Selain itu, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara peningkatan kinerja dengan perpanjangan batas usia pensiun. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah apabila PNS yang diperpanjang batas usia pensiunnya tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang memadai, sehingga akan menghambat kinerja organisasi. c. Dampak psikologis Perpanjangan batas usia pensiun juga membawa dampak psikologis yaitu akan mengakibatkan stagnannya perkembangan karier PNS dan dapat memperkecil semangat pegawai. Perpanjangan batas usia pensiun akan mengakibatkan stagnannya perkembangan karier PNS antara 2-4 tahun. Dampak negatif dari perpanjangan masa pensiun dari pegawai negeri inilah yang harus diperhatikan. Karena dampak yang akan ditimbulkan itu tidak hanya berpengaruh terhadap pegawai negeri yang lain tetapi juga dapat

berpengaruh

terhadap

masyarakat.

Dampak

negatif

dari

perpanjangan masa pensiun pegawai negeri adalah dapat memperkecil semangat pegawai dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dikarenakan bahwa mereka tidak mungkin lagi mendapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Padahal untuk mendapatkan promosi tersebut syaratnya ialah mereka harus bekerja keras dan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Tetapi karena ada perpanjangan masa pensiun mengakibatkan pegawai yang semula semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan tujuan agar mendapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi menjadi tidak semangat dan malas-malasan. Hal ini juga yang menyebabkan terhambatnya kaderisasi pimpinan secara internal dan pemberdayaan regenerasi kurang terlaksana. Dan secara tidak langsung juga, hal ini bisa menghambat kinerja suatu instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

115

commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).149 Pada dasarnya, dalam memahami kebijakan publik terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu: a.

Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Hukum adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik, baik dari sisi wujud maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Dari sisi produk atau wujud, karena kebijakan publik dapat berupa hukum, dapat juga berupa konvensi atau kesepakatan, bahkan pada tingkat tertentu berupa keputusan lisan atau perilaku dari pejabat publik. Dari sisi proses, hukum merupakan produk dari negara atau pemerintah. Sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara. Pembuatan hukum tidak mensyaratkan pelibatan publik dalam prosesnya. Kebijakan publik, disisi lain adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik, yang filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir. Undang-undang di Indonesia, sebagai salah satu bentuk terpenting kebijakan publik, dipahami sebagai produk dari legislatif dan eksekutif, dengan meniadakan keberadaan publik dalam inti prosesnya. Dengan demikian Undang-Undang hanya dipahami sebaai

149 Hanif Nurcholis 2007, Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta PT. Grasindo. hlm. 263.

116

commit to user


digilib.uns.ac.id

sebuah produk dari legislatif dan disahkan oleh eksekutif. Keberadaan publik tidak mempunyai dukungan secara politik dan yuridis formal. Pelibatan publik dalam proses politik, termasuk proses kebijakan, tidak menjadi prioritas utama. Dengan demikian, dalam pandangan kontinental, kebijakan publik adalah hukum publik atau bahkan ada yang ekstrem memahami kebijakan publik sebagai salah satu bentuk dari hukum publik atau hukum tata negara. b.

Anglo-saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Sistem politik yang ideal adalah demokrasi, dan demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam proses politik yang tidak berhenti setelah pemilu usai. Partisipasi publik adalah proses yang melekat dalam sistem politik. Dari sisi pandang inilah kebijakan publik mendapatkan pemahaman yang lebih memadai, dan lebih relevan untuk dijadikan isu tata kelola setiap negara modern hari ini dan ke depan.150 Menurut Andrew Le Suer dan Maurice Sunkin, hukum publik merupakan bagian dari proses akhir kebijakan publik, karena hukum publik memberikan wadah legal bagi negara untuk mencapai tujuan yang dibawa oleh kebijakan publik tersebut di satu sisi, dan di sisi lain sebagai bentuk untuk membatasi kekuasaan negara, karena prinsip negara modern adalah negara dengan kekuasaan yang tidak tak terbatas.151 Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan

dapat

mencapai

tujuannya.

Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang 150 Andrew Le Suer dan Maurice Sunkin, 1997, Public Law, Longman, London, dikutip oleh Riant Nugroho, 2009, Public Policy, edisi ketiga revisi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. hlm. 30-33. 151 Ibid. hlm 43.

117

commit to user


digilib.uns.ac.id

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.152 Christopher Hood mengemukakan lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna: 1) Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas; 2) Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan; 3) Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan; 4) Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan diantara organisasi; 5) Bahwa tidak ada tekanan waktu.153 Pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut: 1) Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 2) Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata; 3) Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu; 152 153

Ibid. hlm 618-619. Wayne Parsons, Loc Cit. hlm. 464.

118

commit to user


digilib.uns.ac.id

4) Pada akhirnya segala macam proses yang ada adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.154 Kebijakan menurut George C. Edwards III, what government say and do, or not to do155. Thomas R. Dye menjelaskan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus mencakup seluruh tindakan pemerintah. Sedangkan jika pemerintah tidak memilih untuk melakukan sesuatu, maka tetap akan disebut kebijakan publik, karena akibat yang ditimbulkan sama besarnya dengan akibat yang ditimbulkan dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.156Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah sebuah kebijakan, terutama berkaitan dengan penyusunan

kebijakan

yang

mengatur

tentang

mekanisme

perpanjangan batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan. Pada

organisasi

pemerintahan

kebijaksanaan

politik

kepegawaian ditetapkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan

(Undang-Undang,

Peraturan),

ketetapan/ keputusan, surat edaran, pengumuman dan lain-lain). peraturan perundang-undangan inilah yang merupakan sumber hukum kepegawaian. Disamping pengaturan melalui Undang-Undang yang mengatur prinsip-prinsip dalam manajemen pegawai negeri, lazimnya diperlukan

peraturan

perundang-undangan

untuk

melaksanakan

Undang-Undang tersebut secara operasional.157

154 M. Irfan Islami. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, dikutip Eddi Wibowo,dkk. Hukum dan Kebijakan Publik, ctk Pertama, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004. hlm. 25. 155 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori Dan Proses, media presindo, Jakarta, 2007. Hlm.35. 156 Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997, hlm. 39. 157 W. Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 153.

119

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan

kebijakan

pemerintah

selama

ini

kadang

menimbulkan permasalahan dikarenakan dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan kewenangan dan benturan-benturan dari suatu organisasi atau kepentingan lainnya. Dengan kondisi yang demikian maka dalam membuat rancangan kebijakan birokrasi akan lebih menguntungkan pihak tertentu (suku, atau mengutamakan kepentingan pribadi dan lain-lain), sehingga sebagai konseptor kebijakan birokrasi belum dapat berdiri netral. Pemerintah Kota Salatiga berperan sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal maka tidaklah mustahil para pemegang kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles) dan adanya kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka akan terjadi kesenjangan peranan (role-distance), sehingga hampir mustahil bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk menggunakan suatu instrument atau otoritas tertentu untuk melakukan pressure terhadap Pegawai Sipil agar menunaikan kewajiban administratifnya. Untuk pegawai yang tetap melanjutkan padahal sudah tidak produktif, misalnya ada pegawai yang sudah sakit lama dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai PNS, tetapi karena pensiun adalah hak maka BKD tidak bisa mengambil tindakan, jika pimpinan SKPD mengusulkan agar pegawai yang bersangkutan diperiksa oleh tim kesehatan. Tanpa ada rekomendasi dari kepala SKPD, maka BKD tidak bisa mengambil tindakan.

120

commit to user

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents