BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyebab Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE - 013 / A/ JA/ 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dalam Penuntutan Perkara Pemalsuan Uang atas nama terdakwa YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO ALIAS SENTOT BIN SUPENO (alm) di Kejaksaan Negeri Boyolali

a. Kasus Posisi 1) Identitas terdakwa Nama lengkap

: Yohanes Nugrahanto Raharjo alias Sentot Bin Supeno Pranowo

Tempat Lahir

: Nganjuk

Umur/ Tgl Lahir

: 50 tahun / 29 April 1963

Jenis kelamin

: Laki-Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dk. Semangkak Rt. 02/ 02 Ds/Kel. Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Wiraswasta

Penddikan

: SMA

2) Riwayat penahanan - Penyidik

: ditahan Rutan sejak 30 januari 2014 sampai dengan 18 Februari 2014;

- Perpanjangan

: 19 Februari sampai dengan 30 Maret 2014;

- JPU

: 25 Maret 2014 sampai dengan 13 April 2014.

3) Riwayat penyidikan a) Dasar : - Laporan Polisi No. Pol : LP / A/ 18 / 1 / 2014/ JATENG/ RES BOYOLALI tanggal 29 Januari 2014 tentang tindak Pidana diduga mengedarkan uang palsu. commit to user

52


digilib.uns.ac.id

- Surat perintah penyidikan No. Pol. : Sprin . Sidik / 28.a/ I / 2014/ reskrim tanggaal 29 Januari 2014. b) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik - Pemanggilan : tidak dilakukan upaya paksa pemanggilan - Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sprint. Kap / 14 / I/ 2014 / Reskrim tanggal 29 Januari 2014 dan dibuatkan berita acara penangkapan. - Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SPP / 14 / I / 2014/ Reskrim tanggal 30 Januari 2014 dan dibuatkan berita acara penahanan. - Penyitaan berdasarkan surat perintah Penyitaan No. Pol. SPP / 14 / I / 2014 Reskrim telah dilakukan upaya paksa penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga ) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HFG329824, 1 (satu) lembar uang

kertas pecahan

seratus ribu rupiah dengan nomor seri HFG329824 yang dite,peli dengan tulisan palsu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri PFG266326 yang diduga palsu. 4) Bukti - bukti a) keterangan saksi - Sunaryo lahir di Boyolali , 01 Desember 1968 , 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, Islam, laki-laki, Dk.Soko Rt. 11 / RW 03, Ds Jenengan, kecamatan Sawit, kabupaten Boyolali, nomor HP : 087835136300 yang menerangkan sebagai berikut : (1). bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya .

commit to user

53


digilib.uns.ac.id

(2). bahwa saksi bersedia angkat sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . (3). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka . (4). bahwa saksi mengerti maksud untuk dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan seseorang yang sudah membeli barang di toko milik saksi namun membayar dengan uang yang didug palsu . (5). bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di toko milik saksi yang terletak Dk.Soko Rt. 11 / RW 03, Ds Jenengan, kecamatan Sawit, kabupaten Boyolali . (6). bahwa barang yang dibeli oleh tersangka adalah berupa 1 bungkus rokok LA seharga Rp 12.500,- dan sepasang sendal jepit seharga Rp 35.000,- dan selanjutnya dibayar dengan uang yang diduga palsu . (7). bahwa uang yang diduga palsu yang digunakan untuk membayar adalah satu lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HFG329824 . (8). bahwa kronologi dari kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIWB saat saksi sedang menjaga toko milik saksi, kemudian datang satu unit mobil yaitu jenis toyota Avanza warna silver dengan Nopol tidak tahu. Kemudian mobil tersebut parkir di depan toko saksi setelah parkir ada satu orang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, berperawakan gemuk, umur sekitar 50 tahun , rambut pendek turun dari mobil dan mendatangi toko saksi . Saat itu orang tersebut langsung dilayani oleh saksi dan saat saksi tanya mau beli apa dan dijawab orang itu mau beli rokok plavo, namun saat dijawab habis, akhirnya orang tersebut membeli rokok LA seharga Rp. 12.commit 500,00.toSelain user itu orang tersebut juga membeli

54


digilib.uns.ac.id

sandal jepit merek golfer warna krem hijau seharga Rp. 35.000,00 . Setelah selesai saksi kemudian menjumlah harga total barang yang dibeli yaitu Rp 47.500,00 dan kemudian orang tersebut membayar dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,00, saat itu saksi sebenarnya ingin memeriksa uang tersebut apakah asli atau tidak. Namun karena terburu-buru akhirnya saksi tidak jadi mengecek uang tersebut dan saksi langsung mengembalikan uang kembaliannya sebanyak Rp 52.500,00 . Setelah menerima uang kembalian maka tersangka langsung pergi ke arah utara . Setelah orang tersebut pergi selanjutnya

saksi

memeriksa

uang

tersebut

dengan

menggunakan alat pendeteksi uang palsu ternyata uang yang dibayarkan tadi berbeda dengan uang seratus ribuan yang lain dan selanjutnya saksi menandai uang tersebut dengan tulisan “PALSU” . (9). bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah uang yang dipergunakan tersangka

untuk

membayar barang-barang di toko saksi . (10)bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah seharga barang-barang yang dibeli sejumlah Rp 47.500,00 ditambah uang pengembalian yang saksi berikan sebesar Rp. 52.500,00.

- Sugeng Sudibyo lahir di Boyolali, tanggal 06 Juni 1971, umur 42 tahun , pekerjaan swasta, agama Islam, suku Jawa, laki-laki, alamat : Dk. Bantulan RT 02 / RW.01, Ds. Jembungan RT 02 / RW 01 , Ds. Jembungan , kecamatan Banyudono , kabupaten Boyolali, HP : 085729932310 (1). bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya .

commit to user

55


digilib.uns.ac.id

(2). bahwa saksi bersedia angkat sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . (3). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka . (4). bahwa saksi mengerti maksud untuk dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan seseorang yang sudah membeli makan di warung milik saksi namun membayar dengan uang yang didug palsu . (5). bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 di warung makan milik saksi yang terletak di pinggir jalan Dk. Bantulan RT 2/ RW 1 Ds. Bantulan kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali ; (6). bahwa uang yang diduga palsu yang digunakan untuk membayar makanan di warung milik saksi adalah berupa satu lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HFG329824 . (7). bahwa kronologi dari kejadian tersebut adalah pada hari rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada di warung makan milik saksi yang terletak di pinggir jalan Dk. Bantulan RT 2/ RW 1 Ds Bantulan kecamatan Banyudono , ada satu mobil jenis seingat saksi avanza silver nopol seingat saksi adalah “ AB....” yang kemudian memarkirkan mobil tersebut deket warung saksi . Selanjutnya ada satu orang yang turun dari mobil tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut laki-laki , umur sekitar 50 tahun , perawakan gendut kelihatan tua, kulit sawo matang, tinggi badan kurang 165 cm , masuk ke warung saksi dan bertanya bisa makan di sini? . Kemudian saksi menjawab “bisa”, setelah itu 2 (dua) orang masuk ke dalam yaitu seorang perempuan dengan ciri-ciri umur sekitar 50 tahun, tinggi sekitar 155 cm, kulittosawo commit user matang, rambut sebahu diikat.

56


digilib.uns.ac.id

Sedangkan yang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 45 tahun , perwakan sedang, rambut ikal. Setelah selesai makan habisnya Rp 55.000,00 kemudian saksi membayar seingat saksi adalah seorang laki-laki yang gemuk , dimana dia membayar dengan satu lembar Rp. 100.000,00 dan langsung saksi kembalikan Rp. 45.000,00 dan selanjutnya tersangka pergi ke arah utara. (8). bahwa pada awalnya saksi belum tahu kalau uang tersebut diduga palsu dan saksi mengetahui hal tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 20 januari 2014 sekitar pukul 20.30 WIB diwarung saksi didatangi petugas polsi dengan membawa satu orang laki-laki yang selanjutnya diperkenalkan kepada saksi apakah benar orang tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB pernah makan di warung saksi. Setelah dibenarkan, kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa uang yang digunakan orang tersebut untuk membayar makanan kemarin diduga palsu. Kemudian saksi mengecek uang tersebut dan memang uang tersebut agak berbeda dengan uang yang biasanya yaitu tulisan “BI” nya tidak timbul . Dari hal tersebut saksi mengerti bahwa uang yang diterima adalah uang palsu. (9). bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah orang yang makan dan membayar di warung milik saksi . (10)benar bahwa barang bukti yang ditunjukan pemeriksa kepada saksi adalah uang yang digunakan tersangka untuk membayar makanan di warung saksi . (11)benar bahwa atas kejadian tersebut kerugian saksi adalah seharga makanan yaitu Rp 45.000,00 ditambah dengan uang kembalian yaitu Rp 55.000,00.

commit to user

57


digilib.uns.ac.id

- Totok Hartoyo lahir di Boyolali, tanggal 03 Maret 1959, umur 54 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, Indonesia, laki-laki, tempat tinggal Dk. Ngablak Rt 17/Rw 04

Ds. Tanjung, Kec. Klego, Kabupaten

Boyolali. (1). bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya . (2). bahwa saksi bersedia angkat sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . (3). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka . (4). bahwa saksi sudah mengerti bahwa akan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan seseorang yang sudah membeli rokok di warung saksi namun membayarnya dengan uang yang diduga palsu. (5). bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kelontong milik saksi di Dk. Ngablak Rt 17/ Rw 04 Ds Tanjung kec. Klego Kab. Boyolali. (6). bahwa kronologi dari kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 WIB saat saksi berada di warung kelontong milik saksi yang terletak di pinggir jalan Dk. Ngablak Rt 17/ Rw 04 Ds Tanjung kec. Klego Kab. Boyolali , ada satu mobil avanza warna silver nomor Polisi saksi tidak tahu yang selanjutnya ada satu orang yang turun dari mobil tersebut dengan ciri-ciri laki-laki , umur sekitar 50 tahun, perawakan gendut kelihatan tua , kulit swo matang , tinggi badan sekitar 165 cm , masuk ke warung milik saksi dan berkata “beli rokok” dan dijawab oleh saksi “rokok nopo?” dan orang tersebut commit to usermeminta rokok Dji Sam Soe dan

58


digilib.uns.ac.id

diambilkan rokok Dji Sam Soe dan memberikan uang pecahan seratusribuan dan kemudian saksi mengambil uang kembalian sebesar Rp 86.000,00 dan memberikan kepada orang tersebut dan selanjutnya saksi tidak sempat meneliti uang yang diberikan tersebut dan pembeli itu naik ke mobil lagi dan pergi ke arah utara. (7). bahwa sekitar pukul 20.00 WIB polisi datang ke rumah saksi bersama dengan orang yang tadi membeli rokok Dji Sam Soe tadi dan menanyakan kepada saksi apakah benar orang yang bersama polisi ini telah membeli rokok dan membayar dengan uang pecahan seratus ribuan yang diduga palsu. (8). bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut

diduga

sebagai

uang

palsu

dan

saksi

baru

mengetahuinya setelah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Polisi datang dengan tersangka dan menjelaskan bahwa uang yang dibayarkan adalah uang palsu. Saksi kemudian mengecek uang tersebut dan setelah di cek ternyata uang pecahan seratus ribuan itu beda dengan uang yang asli

perbedaannya logo

“BI” nya tidak menyala. (9). bahwa benar barang bukti berupa uang yang dipergunakan oleh tersangka untuk membayar rokok di warung saksi. (10).bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah rokok yang sudah dibeli seharga Rp 14.000,00 dan ditambah dengan kembaliannya sebesar Rp. 84.000 sehingga totalnya adalah Rp 100.000,00.

- Budi Prasetyo lahir di Jogjakarta, tanggal bulan lupa, pekerjaan swasta, agama Islam, Indonesia, suku Jawa, laki-laki, alamat Dk. Kebonan RT 05/ RW 04, Ds Kebonan , Kecamatan Karang gede , kabupaten Boyolali , No. HP. 082326762907

commit to user

59


digilib.uns.ac.id

(1). bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya . (2). bahwa saksi bersedia angkat sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . (3). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka . (4). bahwa saksi sudah mengerti bahwa akan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah diamankannya pelaku pengedar uang palsu. (5). bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar kurang lebih pukul 17.00 WIB di SPBU Dk. Kaworan , Ds, Sranten, kec. karanggede, Kabupaten Boyolali. (6). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku pengedar uang palsu. (7). bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di warung saksi yang terletak di depan SPBU Dk Kaworan Ds, Sranten ,kec. karanggede, kabupaten Boyolali.Saat itu ada sebuah mobil parkir , kalau tidak salah jenis avanza atau xenia warnanya biru telur yang parkir di dekat warung saksi. kemudian dari mobil tersebut turun seseorang yang

membeli rokok Dji samsoe seharga Rp

12.000,00 dan keripik seharga Rp. 8000,00

yang dibayar

dengan uang seratus ribuan dan dikembalikan oleh saksi sebesar Rp 80.000,00. Namun tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan sepeda motor dan berkata “ nah ini orangnya , nah ini mobilnya” dan tiba-tiba mobil tersebut melarikan diri dan meninggalkan orang yang tadi membeli rokok dan keripik tersebut. Saksicommit kemudian mengambil uang kembalian yang Rp to user

60


digilib.uns.ac.id

80.000,00 dan mengamankan tersangka di SPBU lalu menghubungi pak Wartono yang bertugas sebagai petugas Polisi karanggede dan selanjutnya ditindak lanjuti. (8). bahwa benar saat pelaku datang ke warung saksi pelaku membeli rokok Dji sam soe

dan keripik dan totalnya Rp

20.000,00. (9). bahwa pelaku membayar barang-barang yang dibeli di warung saksi dengan pecahan seratus ribuan palsu namun untuk nomor serinya saksi lupa. (10)bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan saksi mengetahui hal tersebut dari pengendara sepeda motor yang datang ke warung saksi dan memberitahukan bahwa uang yang dibayarkan adalah palsu. (11)bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor yang datang ke warungnya. (12)bahwa keberadaan uang palsu yang dipergunakan untuk membayar di warung saksi sudah diserahkan lagi kepada tersangka . (13)bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah seharga merk Dji Sam Soe sebesar Rp.12.000,00.

- Suwartono lahir di Boyolali , tanggal 6 Agustus 1967, umur 46 tahun, pekerjaan POLRI, agama Islam, Indonesia, laki-laki, tempat tinggal Dk. Sendang , RT 01 / RW 01 kecamatan Karanggede, kabupaten Boyolali. (1). bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya . (2). bahwa saksi bersedia angkat sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . commit to user

61


digilib.uns.ac.id

(3). bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka . (4). bahwa saksi sudah mengerti bahwa akan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah diamankannya pelaku pengedar uang palsu. (5). bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar kurang lebih pukul 17.00 WIB di SPBU Dk. Kaworan , Ds, Sranten, kec. karanggede, Kabupaten Boyolali. (6). bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di warung saksi yang terletak di depan SPBU Dk Kaworan Ds, Sranten ,kec. karanggede, kabupaten Boyolali saksi telah mengamankan tersangka Yohanes Nugrahanto Rahardjo

bin

Supeno

Pranowo

yang

diduga

telah

mengedarkan uang palsu . Saksi mendapat telpon dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang mengedarkan uang

palsu atau membeli barang orang dan

membayarnya dengan menggunakan uang yang diduga palsu . Kemudian tersangka berada di kamar mandi pom bensin Karanggede setelah itu saksi menuju Pom Bensin Karanggede dan sesampainya disana sudah banyak orang berkumpul dan di dekat toilet ada orang berperawakan gemuk yaitu tersangka Yohanes Nugrahanto Rahardjo bin Supeno

Pranowo lalu

segera diamankan ke Polres dari pada diamuk oleh massa. Setelah berada di kantor polisi, tersangka membenarkan telah mengedarkan uang palsu bersama dua temannya yang melarikan diri duluan . Kemudian tersangka diserahkan kepada bagian opsnal Polres Boyolali untuk dikembangkan.

b) keterangan ahli - Supriyadi

commit to user

62


digilib.uns.ac.id

lahir di Semarang, tanggal 13 Februari 1983, umur 30 tahun , karyawan BUMN (kantor perwakilan Bank Indonesia Solo), Katolik , Laki-laki, suku Jawa, tempat tinggal Jln Gajahan Nomor 12 rt 04 Rw.01 kel Gajahan, kecamatan Pasar Kliwon , kota Surakarta, nomor Hp . 0856 2993 816 (1). bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya . (2). bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara mengedarkan uang palsu yang telah dilakukan oleh tersangka sdr. Yohanes Nugrahanto Raharjo . (3). bahwa saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga dengan tersangka. (4). bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saksi adalah: (a). riwayat pendidikan : SD don Bosco Semarang, SMP Dominico Ssafio Semarang, SMK Negeri 7 Semarang . (b). riwayat pekerjaan saksi adalah : Bank Indonesia Solo tanggal 1 Mei 2004 sampai Desember 2012 menjabat sebagai asisten kasir,

Sejak 1 Januari 2013 sampai

sekarang menjabat sebagai kasir. (5). bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir junior di Bank Indonesia adalah mengelola uang dan melakukan klarifikasi uang palsu dari bank-bank dan masyarakat serta melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah. (6). bahwa saksi sudah mengerti berkaitan dengan surat dari Kapolres Boyolali nomor B/123/II/2014/ reskrim tanggal 5 februari 2014 tentang permintaan pemeriksaan ahli kepada Bank Indonesia dan saksi yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk dimintai keterangan sebagai ahli dengan surat tugas dari kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo Nomor 16/29/SLO tanggal 10 Februari 2014.

commit to user

63


digilib.uns.ac.id

(7). bahwa ciri-ciri uang rupiah nominal Rp. 100.000,00 tahun emisi 2004 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 / 18 / PBI/ 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 /28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran uang kertas rupiah pecahan 100.000 tahun emisi 2014 antara lain adalah : (a). bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah ; (b). pada bagian muka : - gambar utama berupa gambar proklamator Dr. Ir.Soekarno dan

Dr. H. Mohammad

Hatta dan dibawahnya

dicantumkan tulisan “DR. Ir Soekarno” dan DR. H Mohammad Hatta” - diantara gambar proklamator terdapat teks proklamasi dengan latar belakang bendera negara kesatuan Republik Indonesia. - pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah air dengan arah vertikal terdapat angka “100.000”. - pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar gedung proklamasi . - di atas bagian kiri gambar gedung proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo bank Indonesia secara utuh. - pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”. - pada sebelah kiri gambar utama

dan di atas tulisan

“BANK INDONESiA” terdapat kode tun netra (blind

commit to user

64


digilib.uns.ac.id

code) berupa 2 (dua) lingkaran yang akan terasa kasar ketika diraba. - pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. - pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila . - pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yag dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. - pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka “2009” akan berubah sesuai dengan

tahun

pencetakan

uang),

tulisan

“Dewan

Gubernur” ,tanda tangan “Gubernur” dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “Deputi Gubernur” . - sebagai latar belakang dan pengisi

bidang terdiri dari

garis-garis bergelombang , miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu . - mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya dapt dibaca

dengan bantuan kaca pembesar

terdapat : i. di tepi kiri atas , tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda ; ii. pada bagian tengah , dibawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan .

commit to user

65


digilib.uns.ac.id

iii. pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Muhammad Hatta yang berbentuk gambar bunga teratai . iv. di tepi kanan atas , tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar

uang dengan

warna teks yang berbeda . - miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar

terdapat di atas dan di

bawah tanda air berupa tulisan “BANK INDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda. (c). Pada bagian belakang uang : - gambar

utama

berupa

gambar

gedung

Majelis

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat . - pada sebelah bawah gambar utama

terdapat tulisan

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , BANK

INDONESIA

SEBAGAI ALAT

MENGELUARKAN

UANG

PEMBAYARAN YANG SAH

DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” - pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet. - di atas tanda air , terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung MPR dan DPR RI yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet. - pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet . - nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga ) huruf dan 6 (enam) angka terletak di bawah sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar dibawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas commit to user

66


digilib.uns.ac.id

dibawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet. - pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA” - pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh. - pada sebelah kanan bawah dengan arah horizaontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”. - pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan sebelah kiri ke atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000” - pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004” - mini teks adalah teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan “Bank Indoensia”yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda. (d). bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut : - terbuat dari serat kapas ; - ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm ; - warna merah muda ; - tidak memendar di bawah sinar ultra violet ; - tanda air berupa gambar pahlawan nasional WR Soepratman dan electrotype berupa ornamen; - benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI 100000” yang utuh atau terpotong sebagian. commit to user

67


digilib.uns.ac.id

- jenis pigmen tertentu berbentuk 2 (dua) garis tanpa celah akan berubah warna tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan berwarna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. (8). bahwa barang bukti berupa 3(tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2004 maka diperoleh fakta sebagai berikut : (a). pada bagian muka : - bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang lebih halus ; - pada tinta berubah warna di pojok kiri bawah yang bertuliskan logo “BI” pada bidang segi lima tidak berubah warna . - angka nominal 100000, tulisan Bank Indonesia dan gambar Dr. Ir . Soekarno dan “DR. H Mohammad Hatta” tidak terasa kasar bila diraba. - gambar saling isi logo BI yang berbentuk bulat tidak terlihat jelas bila diterawangkan ke arah cahaya . - mini teks yang bertuliskan Bank Indonesia secara berulang-ulang tidak terlihat jelas . - mikro teks tulisan “BI” di samping gambar “DR. H. Mohammad Hatta” tidak terlihat. - tanda air gambar WR Supratman akan terlihat walau tidak diterawang dan yang asli akan terlihat jika diterawang ke arah cahaya. - tidak terdapat latent image. (b). bagian belakang - benang pengaman berasal dari cetakan yang seharusnya adalah berupa anyaman commit to useryang memuat tulisan “BI 100000”

68


digilib.uns.ac.id

- dua dari uang palsu itu mempunyai nomer seri yang sama yang mana uang asli tidak ada nomer serinya yang sama. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar barang bukti tersebut adalah bukan pecahan Rp 100000 tahun emisi 2004 yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam peraturan Bank Indonesia nomor 6 / 28 /PBI/ 2004 tentang pengeluaran dan Pengedaran uang kertas rupiah pecahan Rp 100000 tahun emisi 2004. Dengan demikian 3 (tiga) lembar barang bukti tersebut adalah rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. (9). bahwa yang dimaksud dengan uang rupiah palsu adalah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) sampai dengan (5) peraturan Bank Indonesia nomor 14/7.PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah disebutkan bahwa : (a). Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah . (b). Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi ciri uang rupiah sebagai uang tidak asli. (c). Uang rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang rupiah palsu atau uang rupiah tiruan. (d). dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat. (e). dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indoensia dapat bekerjasama commit todengan user pihak lain.

69


digilib.uns.ac.id

Mengacu kepada pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 7/ PBI / 2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang rupiah , sebagaimana diuraikan diatas maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan rupiah palsu atau rupiah tiruan adalah bukan merupakan kewenangan saksi selaku ahli dari Bank Indonesia. (10). Bahwa yang berwenang untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan rupiah tiruan atau rupiah palsu adalah sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang , disebutkan bahwa rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan , ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak , digandakan , atau diedarkan , tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Adapun sesuai pasal 1 butir 9 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna , gambar dan atau desainnya

menyerupai rupiah yang dibuat , dibentuk,

dicetak , digandakan , diedarkan , atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan rupiah palsu atau rupiah tiruan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik POLRI. (11). Bahwa berdasarkan penjelasan dalam pasal 1 angka 14 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, sehingga perbuatan committersangka to user Yohanes Nugrahanto Raharjo

70


digilib.uns.ac.id

telah membelanjakan tiga lembar uang pecahan seratus ribuan tersebut untuk membeli barang di wilayah hukum Polres Boyolali pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 termasuk kategori membelanjakan uang palsu. (12). bahwa menurut pedapat saksi selaku ahli dari Bank Indonesia kejahatan pemalsuan uang rupiah di Indonesia harus dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang juga berdampak pada integritas negara karena uang rupiah adalah merupakan simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun.

c) keterangan tersangka - Yohanes Nugrahanto Raharjo Bin Supeno Pranowo, lahir di Nganjuk, tanggal 29 April 1963, laki-laki , agama kristen , pekerjaan wiraswasta, alamat dk/ Ds. Semangkak, RT 002 / RW 002 , kecamatan Klaten Tengah, kab. Klaten. (01). bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersangka dalam keadaan sehat (02). bahwa untuk menghadapi perkara ini tersangka tidak menggunakan atau didampingi oleh Penasehat hukum. (03). bahwa sebelumnya tersangka pernah dihukum dirutan klaten selama 10 bulan terkait perkara penipuan. (04). bahwa tersangka sudah mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tersangka telah mengedarkan uang palsu. (05). bahwa uang palsu yang tersangka edarkan tersebut berupa uang kertas dalam bentuk pecahan Rp. 100000.

commit to user

71


digilib.uns.ac.id

(06). bahwa tersangka mendapatkan uang itu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Agus yang tinggal di Solo. (07). bahwa tersangka membeli uang palsu tersebut dari sdr. Agus sdh sebanyak 3 (tiga) kali . Yang pertama sekitar bulan Mei 2013 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta ) dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2013 sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), dan yang terakhir pada bulan Januari 2014 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta). (08). bahwa dalam tersangka membeli uang palsu dari Agus , tersangka selalu bersama-sama sdri. Suci Rahayu ( ibu angkat),umur 55 tahun, katolik, pedagang , jl.klangon KM 1 Pucung rejo , Muntilan , dan sdr. Agus Ponco , umur 48 tahun, Islam , pedagang , alamat: jln klangon km 1 , Pucung rejo , Muntilan. (09). bahwa dalam setiap pertemuan tersebut yang melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut dengan sdr. Agus adalah sdr. Agus Ponco, sedangkan tersangka bersama dengn sdri Suci Rahayu menunggu dalam mobi. (10). bahwa transaksi tersebut berlangsung di sebuah warung susu segar di daerah kampus UNS tepatnya di RM embun pagi. (11). Bahwa dalam transaksi tersebut berlaku sistem pembayaran setiap uang palsu sebesar Rp 10.000.000 dibeli dengan uang asli Rp 3.000.000. (12). Bahwa setelah tersangka dan kedua temannya melakukan transaksi

tersebut

,

selanjutnya

uang

palsu

tersebut

dipergunakan untuk membeli makanan ringan dan rokok dari warung-warung kecil di pinggir jalan di daerah sekitar Jogja , Prambanan, Gunung Kidul, Wonosari, Sleman dan Boyolali. (13). bahwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut tersangka beserta temannya menggunakan sarana berupa sebuah KBM yang disewa dari sebuah commit to rental user mobil di daerah Muntilan.

72


digilib.uns.ac.id

(14). bahwa uang asli yang digunakan atau ditukar / membeli uang palsu tersebut berasal dari hasil usaha milik sdr, Suci Rahayu dan hasil pinjaman. (15). bahwa dalam proses pengedaran uang palsu tersebut tersangka berperan sebagai pengedar, sdr. Suci Rahayu sebagai pemilik modal dan sdr Agus Ponco sebagai driver. (16). bahwa dalam tersangka menjadi pengedar uang palsu tersebut mendapat komisi / upah dari sdr. suci rahayu setiap kali berhasil mengedarkan , untuk

nominalnya tidak pasti

tergantung ada tidaknya uang yang dimiliki sdr. Suci Rahayu rata-rata sebesar Rp. 400.000. (17). bahwa cara tersangka mengedarkan uang palsu adalah dengan cara membeli sebungkus rokok atau makanan ringan dengan menggunakan uang palsu Rp. 100.000 dan dari pembelian tersebut mendapatkan kembalian berupa uang asli. (18). bahwa setiap uang asli yang berasal dari uang kembalian diserahkan kepada sdr Suci Rahayudan dipergunakan untuk apa tersangka tidak tahu. (19). bahwa setiap kali tersangka berhasil mengedarkan uang palsu setiap

Rp.

10.000.000

tersangka

bersama

rekannya

menghasilkan uang asli rata-rata Rp 7.000.000. (20). bahwa tersangka ditangkap pada hari Rabu sekira pukul 16.00 wib tanggal 29 Januari 2014 di sebuah warung kelontong depan SPBU Karanggede karanggede,

tepatnya dk/ ds

kebonan, kec.

kabupaten Boyolali oleh petugasdari polsek

Karanggede. Dalam penangkapan tersebut turut diamankan dari tangan tersangka uang komisi sebesar Rp 300.000,00. (21). bahwa perbuatan tersangka atas dasar inisiatif sendiri. (22). bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian . (23). bahwa uang komisi hasil mengedarkan uang palsu tersebut tersangka pergunakan commit untuk to usermencukupi kebutuhan sehari-hari.

73


digilib.uns.ac.id

b. Tahap Pra Penuntutan Pra

penuntutan

adalah

tindakan

Jaksa

untuk

mengikuti

perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pra penuntutan wajib dilaksanakan dengan baik berdasarkan hukum acara pidana maupun asasasas hukum pidana materiil. Adapun proses pra penuntutan secara garis besar antara lain sebagai berikut : (1). memantau perkembangan penyidikan setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); (2). mempelajari dan meneliti berkas acara pemeriksaan ; (3). memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi dalam hal kelengkapan materiil dan atau formil perkara ; (4). menentukan apakah sebuah perkara dapat dimajukan kepada tahap penuntutan; Dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana diatur sebagai berikut 89: (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (Tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum . (2) Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas ) hari sejak tanggal penerimaan berkas , penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum Apabila kita mencermati KUHAP perihal penuntutan ini maka terdapat kontradiksi yaitu bahwa dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf 89

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Op.cit, hlm. 58.

commit to user

74


digilib.uns.ac.id

a undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menjelaskan bahwa “dalam melakukan penuntutan Jaksa dapat melakukan pra penuntutan" . Dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP

diatur

bahwa

“ Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan

menelitinya dan dalam waktu 7 (Tujuh) hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum” Pada

prakteknya

setelah

penyidik

mengirimkan

Surat

Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) maka kepala Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan Penyidikan ( P-16) . Surat perintah ini memerintahkan Jaksa peneliti yang bersangkutan untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara yang telah dikirimkan SPDP nya oleh penyidik. Pra penuntutan adalah meneliti hasil penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik Polri / Penyidik lainnya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berbicara tentang penyidikan perkara pidana, sampai saat inti masih terdapat hal - hal yang saling bertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tentang manajemen penyidikan perkara pidana. Dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diatur bahwa dasar dilakukannya penyidikan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

laporan polisi; Surat perintah tugas ; Laporan Hasil Penyelidikan ; Surat Perintah Penyidikan; Surat Pemberitahuan Dimulainya SPDP.90

Hal ini kemudian diatur selanjutnya dalam pasal 15 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang

commit to userAcara Pidana Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press, Malang , 2014, hlm 83-84. 90

Perkembangan

dan

75


digilib.uns.ac.id

menjelaskan

tentang

tahapan

penyidikan

tindak pidana yang terdiri

atas 91: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

penyelidikan ; pengiriman SPDP ; Upaya paksa ; Pemeriksaan ; Gelar Perkara ; Penyelesaian berkas perkara ; Penyerahan berkas perkara ke Penuntut umum ; Penyerahan tersangka dan barang bukti ; Penghentian Penyidikan

Susunan tahapan penyidikan tindak pidana yang telah diatur oleh Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP yang membedakan proses penyelidikan dengan penyidikan. Dalam pasal 1 angka 5 juncto pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP diatur sebagai berikut 92: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang” Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan adalah sebuah tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dilakukannya sebuah penyidikan tindak pidana yang ditandai dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Laporan hasil penyelidikan yang berisi laporan tentang waktu, tempat kejadian , hasil penyelidikan , hambatan , pendapat dan saran kemudian disampaikan kepada penyidik untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan seharusnya dimulai sejak adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) bukan sejak penyelidikan sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini dapat diuraikan terlebih dahulu karena kewenangan Jaksa Peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan juga ada sejak diterbitkannya Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Peneliti (P-16) sebagai 91 92

commit to ibid. KUHAP, Op.cit, hlm 5 dan 10

user

76


digilib.uns.ac.id

tanggapan atas dikirimkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh Penyidik kepada Kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu 93: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana , penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum” Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah sebuah surat yang berasal dari penyidik yang ditujukan kepada Kejaksaan yang menginformasikan bahwa pada saat tersebut penyidik sedang melakukan penyidikan terhadap tersangka dalam suatu sangkaan pasal tertentu. SPDP secara rinci terdiri atas dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian tindak pidana yang disidik, identitas tersangka, dan pejabat yang menandatangani.94 Dalam pra penuntutan perkara atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Rahardjo Bin Supeno Pranowo maka berdasarkan penelitian diketahui sebagai berikut : - SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Rahardjo Bin Supeno Pranowo dengan nomor surat : SPDP/18/II/2014 / Reskrim tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Parwanto, SH, MH (atas nama Kapolres Boyolali/ Kasat Reskrim/ selaku penyidik). - Rujukan yang dipergunakan dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu : (1). pasal 109 KUHAP ; (2). Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (3). Laporan Polisi No.Pol : LP/A/18/I/2014 /JATENG / RES BOYOLALI tanggal 29 Januari 2014 ;

93 94

KUHAP, Op.cit, hlm. 49. Tolib Effendi,op.cit, hlm 85. commit to

user

77


digilib.uns.ac.id

(4). Surat Perintah Penyidikan

No.Pol. Sprint.Dik/28.a/II/Reskrim

tanggal 29 Januari 2014; - Di dalam SPDP juga diberikan uraian secara singkat tindak pidana yang sedang disidik sebagai berikut : bahwa dengan ini diberitahukan pada tanggal 29 Januari 2014 telah dilakukan penyidikan perkara tindak pidana diduga mengedarkan uang palsu yang terjadi diwilayah kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 KUHP. - Di dalam SPDP juga disampaikan identitas tersangka yaitu sebagai berikut : Nama

: Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo

Tempat / tgl lahir : Nganjuk, 29 April 1963 Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia Kelamin

: laki-laki

Agama

: Kristen

Alamat

: Dk. semangkak RT.002/RW.002 , Ds. Semangkak, kec. klaten Tengah, kabupaten Klaten.

Dari uraian SPDP diatas dapat diketahui bahwa sebelum sampai ke SPDP maka harus ada laporan Polisi yang dalam perkara ini adalah LP/A/18/I/2014 /JATENG / RES BOYOLALI tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Wikan Sri Kadiono (yang membuat laporan). Selain itu SPDP juga didahului dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol. Sprint.Dik/28.a/II/Reskrim tanggal 29 Januari 2014 yang memerintahkan beberapa penyidik yaitu sdr. Nur Arifin, Sdr. Ali Murtopo, Sdr. Agus Supriyanto, Sdr. Trima Rolianto, dan Sdr. Hartanto untuk melakukan penyidikan dan membuat rencana penyidikan dan melaporkan hasilnya. Dengan

dikirimkannya

Surat

Pemberitahuan

Dimulainya

Penyidikan (SPDP) atas nama Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo maka Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali menerbitkan Surat Perintah

Penunjukan

Jaksa commit Penuntut to user

Umum

Untuk

mengikuti

78


digilib.uns.ac.id

Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana ( P-16 ) dengan nomor : Print - 243 / O.3. 29/ Euh.1/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sdr. Muhandas ulimen , SH atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali. Adapun Jaksa Penuntut Umum yang diperintahkan untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara ini adalah sebagai berikut : - Saptanti Lastari , SH / Jaksa Muda / 19730212. 199803.2.002 - Muhandas Ulimen, SH/ Jaksa Pratama/19800518.200312.1.003 - Varida T Suwardi, SH /Jaksa Muda/19770117.200012.2.001. dengan perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo dan melakukan penelitian SP3 dari Penyidik. Dasar yang dipergunakan untuk diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana ( P-16 ) dengan nomor : Print - 243 / O.3. 29/ Euh.1/02/2014 adalah sebagai berikut : - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 8 ayat (3), Pasal 14, Pasal 109 , Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP - Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana ( P-16 ) inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan

dan

melakukan

penelitian

terhadap

berkas

perkara

pemeriksaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tolib Effendi perihal tujuan dibuatnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu sebagai berikut95 : 95

Tolib Effendi,op.cit, hlm 85.

commit to user

79


digilib.uns.ac.id

“ tujuan dari SPDP sebetulnya adalah bagian dari sistem peradilan pidana pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak berbentuk secara vertikal, dalam artian pihak atau lembaga dalam proses selanjutnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak atau lembaga dalam proses yang lebih awal. Masing-masing lembaga tersebut berdiri masing masing dengan garis koordinasi masing-masing yang tentunya diawasi oleh komisi Pengawas masing-masing lembaga, namun dalam melaksanakan fungsinya , lembaga yang melaksanakan fungsinya , lembaga yang memeriksa perkara pada proses lebih awal mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lainnya yang pada gilirannya nanti akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing” Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa di Indonesia antara penyidikan dan penuntutan adalah dua hal yang terpisah dan dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Little mengatakan sebagai berikut96 : “while prosecutor may not play an investigate role in all or even most criminal cases (the majority of which probably reactive as well as routine) , the importance of the investigative role lies not in the number of cases it affects , but in the significance of the role in the matters where it arises” (saat ini penuntut umum tidak memiliki peranan dalam penyidikan perkara pidana , bahkan hampir di semua kasus pidana, pentingnya untuk berperan dalam penyidikan bukan pada jumlah kasus yang akan terpengaruh namun pada peranan yang signifikan untuk menemukan sebuah tindak pidana berasal) Perihal hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik oleh Tony Krone dijelaskan sebagai berikut97 : “Six models are summarised in the following table ranging from lowest prosecution control to highest prosecution control. The degree of prosecutor control depends firstly, on whether the prosecutor ‘s office is separately constituted or not and secondly,

96 Little RK , Proportionality as an en ethical Precept for prosecutors in their investigative role, Fordham Law Review, 1999, p. 728 97 tony Krone , Convergence of criminal Justice systems: building bridges - bridging the gaps ( the prosecutor’s authority over investigators in common law jurisdiction) , diambil sebagai bahan dari Annual Conference of The International society for the reform of the criminal law, the Haque, Netherlands , 24-28 August 2003,commit p.4-5. to user

80


digilib.uns.ac.id

if it is, the extent to which the prosecutor can direct the work of the investigator which is : a. investigator as prosecutor (by default) ; prosecution by investigator b. prosecutor and investigator divide ; prosecution divorced by investigation c. prosecutor power to requisition police; prosecutor has the power to direct police to take action d. prosecutor charge control ; control over the decision to prosecute e. prosecutor authority over a separate investigation agency ; separately constituted prosecution authority having control over the investigator f. prosecutor as investigator (by design). investigation by prosecutor (Terdapat enam model yang diringkas sebagai berikut dalam tabel dari kontrol JPU yang terendah hingga yang tertinggi. Tingkatan kontrol tersebut diindikasikan dalam kesatu, keadaan kantor JPU dengan penyidik dan kedua, apakah JPU dapat mengarahkan pekerjaan para penyidik yaitu : a. penyidik sebagai penuntut umum ( penuntutan oleh penyidik); b. Penuntut Umum dan penyidik dibagi (penuntutan dan penyidikan berjalan terpisah) ; c. Penuntut umum mengarahkan penyidik (penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan penyidik bertindak atau tidak) ; d. penuntut umum memegang kendali penuh atas penuntutan (Penuntut Umum memegang kendali untuk memutuskan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak) ; e. Penuntut Umum berwenang untuk mengambil alih tugas sebagai agen penyidik; f. penuntut umum juga sebagai penyidik (Penyidikan dilakukan oleh Penuntut Umum)” Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terkait dengan penuntutan selalu tarik menarik dengan penyidikan. Sebagai sebuah sistem maka perlu dipahami terlebih dahulu hubungan penuntut umum dan penyidik model apakah yang dianut di Indonesia. Uraian diatas menerangkan peranan penuntut umum dalam sebuah penyidikan memang masih diperdebatkan namun juga urgensi agar penuntut umum dapat mengikuti penyidikan dan memahami penyidikan yang dilakukan adalah yang penting untuk keberhasilan penuntutan.

commit to user

81


digilib.uns.ac.id

Hal ini seperti disampaikan oleh despina Kyprianou yang menyampaikan hal sebagai berikut 98: “the description of prosecution system, in various jurisdiction used to be characterized by dichotomies : on the one hand there were adversarial prosecution system and on the other inquisitorial ones ; there were systems where prosecutors were also responsible for the investigative stage and others where there was a complete division of responsibility regarding the prosecution and the investigative stage; finaly , there were systems which adhere to the opportunity principle and others which adhere to the mandatory one. Both adversarial and inquisitorial systems , though , in theory and practice , have been moved away from their traditional models and the present time no prosecution system can be charactarized as coming under the one particular model” (deskripsi dari sistem penuntutan, dalam berbagai sistem hukum dibagi dalam dua karakter yaitu sistem penuntutan adversarial dan sistem penuntutan inkuisitor ; Terdapat juga sistem penuntutan dimana penuntutan umum juga bertanggung jawab terhadap tahap penyidikan dan sistem lainnya yang memisahkan antara penuntutan dan tahap penyidikan. Pada terdapat sistem penuntutan dengan menggunakan oprtunitas dan yang lain menggunakan sistem mandatori. Dalam hal ini walaupun sistem penuntutan baik adversarial maupun inkuisitor , dalam teori dan praktek sudah tidak ada dalam modelnya yang tradisional namun tidak ada satupun sistem penuntutan yang dapat dikatakan mengacu pada satu model sistem penuntutan). b.1. Hasil Penelitian Berkas Perkara (Persyaratan formal) Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B.401 / E/ 9/1993 tentang Pedoman Penelitian Berkas Perkara pelaksanaan pra penuntutan maka terhadap perkara pemalsuan uang atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo dilakukan penelitian syarat formal dengan hasil sebagai berikut : - identitas tersangka : Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo, Nganjuk , 29 April 1963, Wiraswasta, Indonesia, Jawa , laki-laki , Kristen , Dk Semangkak Rt. 002/RW 002 kec. klaten tengah, kab. Klaten dan

98 Despina Kyprianou , Comparative Analysis of Prosecution Systems : Origins, commit to user Services , page 1-2 diunduh dari Constitutional position and Organization of Prosecution www.law.gov.cy /law pada hari kamis 2 April 2015 pkl. 15.30 WIB.

82


digilib.uns.ac.id

dilengkapi dengan kartu tanda penduduk dan foto untuk menghindari “error ini persona”. - daftar isi berkas perkara

: (ada)

- Resume

: (ada)

- laporan Polisi

: (ada) no. LP/A/18/I/2014

- Surat pengaduan

: (tidak ada)

- Surat Perintah Penyidikan

: (ada) Sp sidik 28a/I/2014

- BA Pemeriksaan tempat Kejadian

: tidak ada

- SPDP

: (ada) tgl 5 februari 2014

- Surat panggilan tersangka / saksi

: (ada)

- Surat Perintah membawa saksi

: tidak ada

- BA pemeriksaan saksi

: (ada)

- BA Penyumpahan saksi

: (ada)

- BA pemeriksaan tersangka

: (ada)

- Surat kuasa tersangka kepada Penasehat Hukum : tidak ada - BA Konstruksi

: (tidak ada)

- BA Rekonstruksi

: (tidak ada)

- Surat Permintaan Visum Et Repertum : tidak ada - BA Hasil Pemeriksaan Ahli ( Pemeriksaan Forensik Laborat) :t. ada - Surat Perintah Penangkapan

: (ada) sprinkap / 12/I/2014

- BA penangkapan

: (ada ) 29 jan. 2014

- Surat Perintah penahanan

: (ada) sp.han/14/I/2014

- BA penahanan

: (ada) 30 januari 2014.

- Surat Perintah Penangguhan Penahanan

: tidak ada

- BA Penangguhan Penahanan

: tidak ada

- Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan

: tidak ada

- BA Pencabutan Penangguhan Penahanan

:tidak ada

- Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan

: tidak ada

- BA Pengalihan jenis tahanan

: tidak ada

- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan

: (ada)

- Surat ketetapan perpanjangan penahanan dari Kajari

: (ada)

- Surat Penolakan Perpanjangan dari Kajari : tidak ada commit toPenahanan user

83


digilib.uns.ac.id

- Surat Ketetapan Perpanjangan dari ketua PN

: tidak ada

- Surat permintaan perpanjangan penahanan dari ketua PN : tidak ada - Surat Penolakan perpanjangan penahanan dari ketua PN : tidak ada - Surat Perintah membawa tahanan

: tidak ada

- BA pelaksanaan membawa tahanan

:tidak ada

- BA pengeluaran tahanan

: tidak ada

- Surat perintah Pengeluaran tahanan

:tidak ada

- laporan / surat ijin penggeledahan kepada ketua PN

: tidak ada

- Surat persetujuan penggeledahan rumah

: tidak ada

- BA penggeledahan

: tidak ada

- laporan / surat ijin penyitaan kepada ketua PN

: tidak ada

- persetujuan ijin penyitaan dari ketua PN

: (ada)

- Surat Perintah Penyitaan BB

: (ada)

- BA penyitaan barang bukti

: (ada)

- Surat Perintah penyisihan barang bukti

: tidak ada

- BA penyisihan barang bukti

: tidak ada

- BA pembungkusan / penyegelan barang bukti

: (ada)

- Surat Perintah pelelangan barang bukti

: tidak ada

- BA penerimaan hasil lelang.

: tidak ada

- Surat perintah pengembalian barang bukti

: tidak ada

- BA pengembalian barang bukti

: tidak ada

- Surat Perintah Pemeriksaan surat

: tidak ada

- BA pemeriksaan surat

: tidak ada

- Surat perintah penyitaan surat

: tidak ada

- BA Penyitaan surat

: tidak ada

- Surat tanda Penerimaan Barang

: (ada)

- Daftar rincian barang bukti

: (ada)

- Petikan surat pemidanaan

: tidak ada

- Daftar saksi

: (ada)

- Daftar tersangka

: (ada)

- Daftar barang bukti

: (ada)

- BA tindakan lain.

commit to user

: tidak ada

84


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan formal diatas maka dapat diketahui bahwa hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat formal telah terpenuhi oleh penyidik. Di dalam berkas perkara telah dilampirkan syarat formal yang harus dipenuhi seperti kartu identitas, surat perintah penangkapan , penahanan dan sebagainya serta berita acaranya.

b.2. Hasil Penelitian Berkas Perkara (Persyaratan Materill ) (1).Tindak pidana yang disangkakan Pasal yang disangkakan terhadap tersangka adalah pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 atau pasal 245 KUHP. Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2001 tentang mata uang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00” Sedangkan dalam pasal 245 KUHP diatur sebagai berikut : “barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan , atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara Indoensia mata uang dan uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Terhadap sangkaan yang dipasang oleh penyidik tersebut maka kemudian Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penelaahan pasal dan fakta yang terdapat di berkas perkara dan menuangkannya dalam matriks serta dilakukan ekspose perkara kepada para Jaksa , Kasi Pidum serta Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila kita membaca kasus posisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka terhadap penggunaan pasal yang disangkakan dapat dijabarkan commit to user sebagai berikut : 85


digilib.uns.ac.id

(a). pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 maka unsur-unsur pasalnya adalah : - setiap orang adalah tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo , yang sebenarnya dilakukan bersama-sama Suci Rahayu, Agus Ponco, dan Agus (ketiganya dalam posisi DPO). - mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah adalah dibuktikan dengan keterangan dari Sunaryo ,

saksi

Sugeng Sudibyo dan saksi Totok Haryo dan Budi Prasetyo. - diketahuinya merupakan rupiah palsu adalah

dibuktikan

dengan

keterangan

tersangka

yang

mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan bahwa tersangka membeli uang palsu tersebut dari sdr. Agus sebanyak 3 (tiga) kali, pertama

sekitar

bulan

Mei

2013

sebesar

Rp 10.000.000 (sepuluh juta ) dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2013 sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), dan yang terakhir pada bulan Januari 2014 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta). Hal lainnya juga berdasarkan keterangan ahli dari BI bahwa uang yang telah diedarkan oleh tersangka adalah uang palsu menurut ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 28/PBI /2004 tentang Pengeluaran dan pengedaran Bank Indonesia. (b). Pasal 245 KUHP Dari rumusan pasal 245 KUHP dapat ditemukan bentuk - bentuk tindak pidana yaitu99 : - tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank palsu atau dipalsu sebagai mata uang asli atau tidak dipalsu, uang palsu atau dipalsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri; - tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank 99 Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan , Tindak Pidana yang to user menyerang kepentingan Hukum terhadapcommit kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan I, 2014, hlm.54.

86


digilib.uns.ac.id

tidak asli atau dipalsu sebagai uang asli atau tidak dipalsu , yang waktu menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu ; - tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu , yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu; - tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara bank yang waktu diterima diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seperti uang asli dan tidak dipalsu. Dari uraian diatas maka dari setiap bentuk perbuatan pemalsuan uang dan atau pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh tersangka dengan modus membeli barang dan membayarnya dengan uang palsu , yang termasuk dalam pelaksanaan pasal 245 dapat ditemukan unsur sebagai berikut 100: - Bentuk Pertama unsur-unsur obyektif : 1). perbuatan : mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu 2).obyeknya : a.mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu. b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu. 3). padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri unsur subyektif: 4). kesalahan : dengan sengaja. - Bentuk Kedua unsur-unsur obyektif : 1). perbuatan : mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu 2). obyeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu. b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu. Unsur subyektif : 3). kesalahan : a. dengan sengaja. b. yang tidak asli atau dipalsunya uang itu diketahuinya pada saat diterimanya. - Bentuk Ketiga unsur-unsur obyektif : 1). perbuatan : a. menyimpan commit to user 100

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, ibid, hlm. 55-56.

87


digilib.uns.ac.id

b. memasukkan ke Indonesia. 2). obyeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu. b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu. 3). yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri. Unsur subyektif : 4). dengan sengaja. 5). dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu. - Bentuk Keempat unsur-unsur obyektif : 1). perbuatan : a. menyimpan b. memasukkan ke Indonesia. 2). obyeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank b. uang kertas negara atau uang kertas bank 3). uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain. Unsur subyektif : 4). kesalahan : a. dengan sengaja b. yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya. c. dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak dipalsu. Dari uraian tentang bentuk yang ada dalam pasal 245 KUHP sebagaimana diuraikan di atas dan disesuaikan dengan kasus posisi perkara ini, maka bentuk yang terjadi adalah bentuk kedua. Dalam hal ini Adami Chazawi mengatakan sebagai berikut101 : “a.pada bentuk kedua, tidak aslinya atau dipalsunya uang kertas atau mata uang negara atau bank itu bukan disebabkan perbuatan meniru atau memalsu oleh si pengedar sendiri, melainkan oleh perbuatan orang lain. Orang lain ini tidak perlu diketahui olehnya, melainkan cukup pada waktu menerima uang tidak asli atau dipalsu tersebut ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli atau dipalsu tersebut. Pengetahuannya tersebut harus ditujukan pada tidak aslinya atau dipalsunya uang yang diterimanya. Penyelesaian tindak pidana pasal 245 ini bukan pada unsur pengetahuan pada saat menerima uang tidak asli atau dipalsu seperti itu , melainkan pada perbuatan mengedarkannya ,tindak pidana ini merupakan tindak pidana formal murni. 101

commit to user Adami Chazawi, Ardi Ferdian, ibid, hlm. 57.

88


digilib.uns.ac.id

b.pada bentuk kedua, secara formal dicantumkan unsur kesalahan berupa uang yang diedarkannya tersebut berupa uang tidak asli atau uang yang dipalsu , yang pengetahuannya telah diperolehnya pada saat menerimanya .Oleh karena unsur pengetahuan ini harus dicantumkan dalam rumusan , maka harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan c.pada bentuk kedua selain dengan sengaja terdapat juga unsur pengetahuan tentang tidak asli atau dipalsunya uang tersebut pada saat diterimanya. Unsur sengaja yang dimaksud, ditujukan pada unsur perbuatan mengedarkan dan tidak aslinya atau dipalsu uangnya (oleh orang lain) yang diketahuinya pada saat menerimanya . (2). Tempus Delicti Pada perkara ini tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana ini adalah : - berdasarkan Laporan polisi waktu kejadian adalah 29 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB. - berdasarkan

keterangan

saksi-saksi

tersangka

menjalankan

perbuatannya pada tanggal 29 Januari 2014 sejak pukul 14.00 WIB sampai sekitar pukul 16.00 WIB. (3). Locus Delicti Dalam menentukan locus delicti terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan yaitu sebagai berikut 102: - teori perbuatan materiil atau perbuatan jasmaniah (leer der lichamelijk daad) menurut teori ini locus delicti adalah tempat dimana tindakan atau kelakuan terjadi. - teori instrumen ( leer van instrument) menurut teori ini locus delicti ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikan . - teori akibat yang menyatakan bahwa locus delicti ada pada tempat dimana akibat perbuatan pidana itu terjadi. Terkait perkara ini , maka locus delicti yang sesuai adalah Boyolali sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHAP merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Boyolali. Hal ini karena

tersangka pada tanggal 29 januari 2014 tidak hanya

commitHukum to user Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Pidana, Cahaya Atma Pustaka Universitas Atmajaya, Yogjakarta, cet. I, 2014, hlm 250-251. 102

89


digilib.uns.ac.id

mengedarkan uang palsu di karanggede saja, melainkan juga mengedarkan uang di kecamatan Klego, banyudono dan Sawit, semuanya wilayah kabupaten Boyolali. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan dengan cermat tentang dimana saja terdakwa mengedarkan uangnya dan dijelaskan pula tempat terjadi akibat. (4). Peran

dan

Kedudukan

tersangka

terhadap

perbuatan

yang

disangkakan Peranan tersangka sesuai dengan uraian unsur pasal yang disangkakan dan unsur-unsur pasalnya telah sesuai sebagaimana dibahas sebelumnya. (5). Alat bukti Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa103. Apabila hal ini dikaitkan dengan perkara pemalsuan uang yang ada maka dapat dijabarkan sebagai berikut : - keterangan saksi Dalam berkas perkara diterangkan terdapat beberpa saksi yang telah diperiksa dalam BAP saksi dengan disumpah yaitu keterangan dari Sunaryo, Sugeng Sudibyo,Totok Hartoyo, saksi Budi Prasetyo, saksi Suwartono. - keterangan ahli Dalam berkas perkara terdapat keterangan dari ahli

yaitu sdr

Supriyadi yaitu pegawai Bank Indonesia . - Petunjuk adalah diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dengan barang bukti uang palsu dan dengan keterangan terdakwa. - keterangan terdakwa terdakwa Yohanes Nugrahanto Raharjo Bin Supeno Pranowo dalam BAP nya mengakui perbuatannya dan cara mengedarkan uang palsunya. Hal tersebut dilakukan bersama sdr. Suci Rahayu 103

KUHAP, Op.cit, hlm 77.

commit to user

90


digilib.uns.ac.id

dan sdr. Agus Ponco dan uang palsunya didapat dengan membeli dari seseorang yang bernama Agus. (6). Pertanggungjawaban Pidana tersangka Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tersangka dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek peradilan di Indonesia maka masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda beda dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana. Penafsiran yang pertama adalah bahwa pertanggungjawaban pidana adalah apabila seluruh perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa telah

memenuhi seluruh unsur delik saja maka hal ini sudah cukup. Terdapat juga pemahaman yang mana pertanggungjawaban pidana itu juga menilai kesengajaan dari terdakwa dan bukan hanya sekedar memenuhi unsur pasal saja. Hal ini perlu dipahami adanya perbedaan sistemik antara civil law dan common law menyebabkan konsep pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat selalu dipersamakan dengan pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Sekalipun demikian

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan

masalah fundamental

sehingga keduanya

dapat

saja saling

mempengaruhi104. Hal ini masih ditambah dengan kenyataan bahwa hukum Indonesia , termasuk hukum pidananya mempunyai karakteristik yang berasal dari kedua sistem hukum tersebut.105. Terkait dengan perkara pemalsuan uang ini maka dari seluruh bukti yang diungkapkan dalam berkas perkara, baik berupa keterangan saksi, petunjuk,

keterangan ahli dan terdakwa maka penulis

berpendapat bahwa faktor kesalahan dan kesengajaan dari tersangka telah secara jelas tergambar diberkas perkara dimana tersangka bersama dengan bersama sdr. Suci Rahayu dan sdr. Agus Ponco

104

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, cetakan ke 2, 2006, hlm.9. 105 Soetandyo wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional ; Dinamikia commit to user Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, hlm.201.

91


digilib.uns.ac.id

mengedarkan uang palsu di beberapa kecamatan di Boyolali. Sehingga

tersangka

wajib

memberikan

pertanggungjawaban

terhadap perkara ini yang mana walaupun baru dalam pra penuntutan akan tetapi kesengajaan dari tersangka sudah cukup terlihat di berkas perkara. Selain itu , dalam hal ini tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dari tersangka dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana disangkakan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Chairul Huda sebagai berikut 106: “Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan pasal 44, 48, 49 , 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana . Dalam tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan” (7). Kompetensi Absolut dan Relatif. Dalam perkara ini , sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa perbuatan pidana ini dilakukan di kabupaten Boyolali sehingga merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Boyolali .

Dari keseluruhan perihal yang diperiksa sebagaimana tertera dalam checklist Pra penuntutan sebagaimana telah diatas diatas maka dapat diketahui bahwa formulir checklist pra penuntutan sebagaimana diatur dalam SE Jampidum Nomor B.401 /E/9/1993 tentang pedoman penelitian berkas perkara (selanjutnya disebut “checklist”)

tidak mampu

memberikan penjelasan yang lengkap dan memadai tentang proses pra penuntutan. Sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat perihal bagaimana proses penangkapan seorang tersangka atau bagaimana proses penyitaan barang bukti, apakah disita dengan benar sesuai hukum acara yang berlaku. Contoh lainnya terhadap bagaimana proses pemeriksaan saksi ataupun tersangka , apakah sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Hal-hal tersebut sebenarnya perlu untuk diketahui oleh Jaksa Peneliti

commit to user 106

ibid, hlm 9.

92


digilib.uns.ac.id

berkas Perkara untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan berkas perkara. Hal ini untuk menghindari sehingga jangan sampai karena proses penyitaan barang bukti yang salah / tidak sesuai prosedur atau proses penggeledahan yang salah atau proses pemeriksaan saksi dan tersangka yang salah menyebabkan berkas perkara yang salah dan akan berdampak pada dakwaan Penuntut umum. Permasalahan berikutnya dapat dilihat bahwa berdasarkan pasal 110 KUHAP ayat (1) (2) dan (3) yang mengatur bahwa apabila penyidik menganggap penyidikan sudah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Apabila dalam pemeriksaan baik secara formil maupun materiil ternyata masih terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari uraian di atas tersebut Yahya Harahap mengatakan sebagai berikut107 : “sekalipun penyidik menganggap penyidikan telah selesai , anggapan itu masih bisa dilumpuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. walaupun berkas perkara telah diserahkan dan kemudian diterima oleh Jaksa Penuntut Umum , penyerahan itu belum dengan sendirinya diikuti dengan penyerahan tanggung jawab dan kewenangan penahanan karena belum tentu hasil pemeriksaan penyidikan dianggap sudah selesai dan penuntut umum masih berhak dan berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan apabila penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan yang diterima kurang lengkap.” Pasal 110 ayat (4 )

KUHAP

mengatur

tentang

selesainya

penyidikan sebagai berikut108 : “penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut 107 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,commit hlm .235.to user 108 KUHAP , Op.cit,hlm.49

93


digilib.uns.ac.id

berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik” Dari apa yang diatur dalam pasal 110 ayat (4) KUHAP tersebut maka dapat diketahui beberapa hal terkait dengan selesainya penyidikan yaitu 109: (a). batas waktu pra penuntutan atau selesainya pemeriksaan penyidikan serta beralihnya tanggungjawab yuridis kepada penuntut umum, apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik ; (b). apabila sebelum tenggang waktu 14 (empat belas) hari, telah ada pemberitahuan dari pihak penuntut umum yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan telah sempurna ; (c). tenggang waktu 14 hari tersebut dihitung dari tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik. Terkait hal tersebut ternyata masih terdapat aturan KUHAP yang bertentangan dengan pasal 110 ayat (4) yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajarinya dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum”110. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui sebagai berikut bahwa: (a). Penuntut Umum memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas diterima untuk wajib memutuskan apakah berkas perkara telah memenuhi unsur formal maupun materiil; (b). Penuntut

Umum

wajib

memberitahukan

apakah

diperlukan

pemeriksaan tambahan atau tidak (c). Apabila tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya masa pra penuntutan telah selesai dan berkas perkara tidak dapat lagi dikembalikan kepada penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pasal - pasal yang saling bertentangan

109 110

sehingga

membingungkan

Yahya Harahap, Op.cit,hlm.372 commit to KUHAP, Op.cit.hlm .58

penuntut

umum

dalam

user

94


digilib.uns.ac.id

melaksanakan pra penuntutan. Permasalahan ini masih ditambah lagi dengan terbatasnya waktu yang diberikan

KUHAP kepada penyidik

untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP sebagai berikut111 : “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Hal ini menjadi masalah ketika ternyata petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum ternyata tidak bisa dilengkapi dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya berkas oleh penyidik. Masalah lain yang muncul adalah terkadang berkas perkara yang telah diberikan petunjuk justru tidak dilengkapi namun hanya dikembalikan kepada Penuntut umum saja setelah empat belas hari. Dalam hal ini Penuntut umum tidak dapat berbuat apa-apa, selain karena

tidak

diatur

di

KUHAP,

terkadang

penyidik

sengaja

mengembalikan berkas yang telah dilengkapi dengan waktu yang terlalu dekat intervalnya dengan masa waktu penahanan penyidik. Hal ini dapat mengakibatkan tersangka bisa lepas demi hukum dan akhirnya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa berbuat banyak dan menerbitkan pernyataan berkas lengkap (P-21) hanya agar tersangka tidak lepas demi hukum.

b.3. Pembuatan Matriks Perkara Setelah

melakukan

penelitian

berkas

perkara

sebagaimana

dijelaskan diatas maka proses pra penuntutan dilanjutkan dengan pembuatan matriks perkara pidana. Pembuatan matriks perkara pidana ini adalah dilakukan dengan tujuan agar mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara serta pembuktian di persidangan. Selain itu keberadaan kolom-kolom di matriks tersebut akan

commit to user 111

KUHAP, Op.cit.hlm .58

95


digilib.uns.ac.id

mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan perkara yang penting. Adapun matriks perkara ini adalah adalah sebagai berikut: KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA UMUM ATAS NAMA TERSANGKA YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO

N o . 1 1 .

Identitas Tersangka 2 Yohanes Nugrahanto Raharjo Bin Supeno Pranowo, Nganjuk, 29 April 1963, Laki-laki, Indonesia/Ja wa, Dk. Semangkak Rt.02/02 Ds. Semangkak, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten

Kasus Posisi

3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan 2 rekannya yaitu sdr. Suci dan sdr. Agus Ponco (masing-masing DPO) berangkat sdari Muntilan dengan membawa uang palsu sebesar Rp. 6.600.000,(enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,an yang disimpan dalam kantong plastic warna hitam tujuan Boyolali dengan mengendarai KBM Avanza warna hijau muda Nopol: AB…… yang disewa dari sdr. Santo, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan teman-temannya berhenti di daerah Sepet dengan cara membeli sebungkus rokok dengan selembar uang kertas palsu Rp. 100.000,dan mendapatkan

Uraian Fakta Perbuatan Waktu dan Tempat Kejadian 4 5 Pasal 36 Bahwa pada hari ayat (3) Rabu tanggal 29 UURI No. Januari 2014 07/2011 sekira pukul tentang mata 09.00 WIB uang, bersama dengan unsurnya : 2 rekannya yaitu 1. Setiap sdr. Suci dan orang sdr. Agus Ponco 2. Menged (masing-masing arkan DPO) berangkat dan atau dari Muntilan membel dengan anjakan membawa uang rupiah palsu sebesar yang Rp. 6.600.000,diketahu (enam juta enam inya ratus ribu merupa rupiah) dalam kan bentuk pecahan rupiah. Rp. 100.000,- an Pasal 245 yang disimpan KUHP, dalam kantong unsurnya : plastik warna tujuan  Barangs hitam Boyolali dengan iapa mengendarai  Dengan KBM Avanza sengaja hijau  Menjala warna muda yang nkan disewa dari sdr. serupa Santo, sekira mata pukul 13.30 uang WIB terdakwa kertas dan temanNegara temannya atau berhenti di uang daerah Sepet kertas dengan cara Bank membeli asli dan sebungkus rokok yang dengan selembar tidak kertas dipalsuk uang palsu Rp. an, commit to100.000,user dan yakni Pasal dan unsur Pasal yang disangkakan

Alat Bukti yang mendukung

B B

6 Keterangan saksi Sunaryo, Sugeng Sudibyo, Totok Hartoyo, Budi Prasetya, Suwartono Keterangan terdakwa ket.Ahli Supriyadi Petunjuk

7 T E R L A G M P I R



  

Ket.

8 -

96


digilib.uns.ac.id

kembalian uang asli sebesar Rp. 88.000,demikian seterusnya hingga akhirnya terdakwa sampai di sebuah warung kelontong dan melakukan aksi yang sama, setelah melakukan aksinya pemilik warung kelontong tersebut tersadar kalau uang yang diterimanya adalah uang palsu lalu pemilik warung tsb langsung teriak dan spontan warga sekitar langsung menangkap terdakwa, tetapi sdr. Suci dan Sdr. Agus Ponco berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil sewaan tersebut berikut sisa uang palsu yang belum sempat diedarkan.

mata uang atau uang kertas kertas Bank yang demikia n dengan maksud akan menged arkan atau menyur uh menged arkanny a serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsuk an.

mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp. 88.000,demikian seterusnya hingga akhirnya terdakwa sampai di sebuah warung kelontong dan melakukan aksi yang sama, setelah melakukan aksinya pemilik warung kelontong tersebut tersadar kalau uang yang diterimanya adalah uang palsu lalu pemilik warung tsb langsung teriak dan spontan warga sekitar langsung menangkap terdakwa, tetapi sdr. Suci dan Sdr. Agus Ponco berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil sewaan tersebut berikut sisa uang palsu yang belum sempat diedarkan.

b.4. Pembuatan Rencana Dakwaan

KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI “UNTUK KEADILAN”

P-42

RENCANA SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM- 19 /Boyol/Epp.2/03/2014

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa : Nama Lengkap

:

Tempat Lahir

:

YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO ALIAS SENTOT BIN SUPENO (alm) commit to user Nganjuk.

97


digilib.uns.ac.id

Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal

: : : :

Agama Pekerjaan Pendidikan

: : :

50 tahun / 29 April 1963. Laki-laki Indonesia Dk. Semangkak Rt. 02/02 Ds/Kel. Semangkak, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Kristen. Wiraswasta SMA tamat.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 April 2014 Nomor : 76/Pen.Pid./2011/PN.Bi Pelimpahan Acara Biasa No. 76/APB/Epp.2/04/2014 tanggal 10 April 2014, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama: Bahwa ia Terdakwa YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO BIN SUPENO PRANOWO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung kelontong depan SPBU Karanggede, Kab. Boyolali tepatnya di Dk. / ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara – cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan 2 rekanya yaitu sdr. Suci Rahayu dan sdr. Agus Ponco (masing-masing DPO) berangkat dari Muntilan dengan membawa uang palsu sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- an yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam tujuan Boyolali dengan mengendarai KBM. Avanza warna hijau muda Nopol: AB- ........ (nomor polisinya terdakwa lupa) yang disewa oleh sdr. Agus Ponco, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan teman-temannya memasuki wilayah Boyolali sesampainya di daerah Sepet Kab. Boyolali terdakwa bermaksud untuk melakukan niatnya kejahatannya dengan cara membeli sebungkus rokok dengan selembar uang kertas palsu Rp. 100.000,- an dan mendapatkan pengembalian uang asli sebesar Rp. 88.000,setelah berhasil melakukan aksinya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Ponco dan sdr. Suci Rahayu melanjutkan aksinya setelah berhasil melakukan kejahatan, terdakwa bersama sama dengan sdr. Agus Ponco dan sdri. Suci Rahayu melanjutkan aksinya di daerah Pengging Kab. Boyolali di sebuah warung makan untuk makan lalu terdakwa membayar dengan uang palsu 100.000,- an setelah selesai terdakwa dan teman temannya melanjutkan perjalanannya dan kembali melakukan aksinya, sesampainya di sebuah warung kelontong di daerah karanggede, Kab. Boyolali, terdakwa kembali melakukan aksinya, sesampainya di sebuah warung kelontong di daerah Karanggede, Kab. Boyolali tetapi kemudian pemilik warung kelontong tersebut tersadar kalau uang yang diterimanya palsu, lalu pemiliknya melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwajib selanjutnya terdakwa dapat ditangkap, tetapi sdr. Agus Ponco dan sdr. Suci Rahayu dapat melarikan diri dengan membawa sisa uang palsu yang belum diedarkan; - Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik tanggal 27 Pebruari 2014 no. 191/DUF/2014 yang ditandatangani oleh drs. Moh. Arif Budiarto, Budi Santoso, S.Si.M.Si, Dwita Sri Hapsari, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti no. BB-0482/2014/DUF/berupa 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan DR. H. MOH. HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR dan MPR RI yang disita dari terdakwa Yohanes Nugrahanto Raharjo alai Sentot Bin Supeno Pranowo dengan nomor seri seperti tersebut pada bab I (Q) adalah PALSU; - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UURI no. 07 th. 2011 tentang mata uang.commit to user

98


digilib.uns.ac.id

ATAU Kedua: Bahwa ia Terdakwa YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO BIN SUPENO PRANOWO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung kelontong depan SPBU Karanggede, Kab. Boyolali tepatnya di Dk. / ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara – cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan 2 rekanya yaitu sdr. Suci Rahayu dan sdr. Agus Ponco (masing-masing DPO) berangkat dari Muntilan dengan membawa uang palsu sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- an yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam tujuan Boyolali dengan mengendarai KBM. Avanza warna hijau muda Nopol: AB- ........ (nomor polisinya terdakwa lupa) yang disewa oleh sdr. Agus Ponco, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan teman-temannya memasuki wilayah Boyolali sesampainya di daerah Sepet Kab. Boyolali terdakwa bermaksud untuk melakukan niatnya kejahatannya dengan cara membeli sebungkus rokok dengan selembar uang kertas palsu Rp. 100.000,- an dan mendapatkan pengembalian uang asli sebesar Rp. 88.000,setelah berhasil melakukan aksinya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Ponco dan sdr. Suci Rahayu melanjutkan aksinya setelah berhasil melakukan kejahatan, terdakwa bersama sama dengan sdr. Agus Ponco dan sdri. Suci Rahayu melanjutkan aksinya di daerah Pengging Kab. Boyolali di sebuah warung makan untuk makan lalu terdakwa membayar dengan uang palsu 100.000,- an setelah selesai terdakwa dan teman temannya melanjutkan perjalanannya dan kembali melakukan aksinya, sesampainya di sebuah warung kelontong di daerah karanggede, Kab. Boyolali, terdakwa kembali melakukan aksinya, sesampainya di sebuah warung kelontong di daerah Karanggede, Kab. Boyolali tetapi kemudian pemilik warung kelontong tersebut tersadar kalau uang yang diterimanya palsu, lalu pemiliknya melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwajib selanjutnya terdakwa dapat ditangkap, tetapi sdr. Agus Ponco dan sdr. Suci Rahayu dapat melarikan diri dengan membawa sisa uang palsu yang belum diedarkan; - Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik tanggal 27 Pebruari 2014 no. 191/DUF/2014 yang ditandatangani oleh drs. Moh. Arif Budiarto, Budi Santoso, S.Si.M.Si, Dwita Sri Hapsari, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti no. BB-0482/2014/DUF/berupa 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan DR. H. MOH. HATTA serta gambar utama bagian belakang gedung DPR dan MPR RI yang disita dari terdakwa Yohanes Nugrahanto Raharjo alai Sentot Bin Supeno Pranowo dengan nomor seri seperti tersebut pada bab I (Q) adalah PALSU; - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP. Boyolali, .......2014 JAKSA PENUNTUT UMUM tanda tangan

commit to user

SAPTANTI LASTARI SH

99


digilib.uns.ac.id

Pembuatan rencana surat dakwaan adalah tahapan penting dalam proses

pra penuntutan. Hal ini dikarenakan rencana dakwaan

( selanjutnya disebut “ rendak” ) yang nantinya akan menjadi dakwaan adalah inti sari dari proses pra penuntutan dimana dakwaan dibuat berdasarkan berkas perkara dan dakwaan juga menjadi pijakan atau dasar, baik bagi Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Hakim / majelis hakim dalam melakukan pembuktian ,

tuntutan pidana , maupun

putusan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kata “ secepatnya ” sebagaimana diatur dalam KUHAP memang tidak dijelaskan dengan jelas, apakah sehari atau dua hari atau kapan waktu yang cepat. Hal ini juga menjadi permasalahan bila dikaitkan dengan masa waktu penahanan tersangka. Pasal 143 ayat (2) mengatur tentang aturan pembuatan surat dakwaan yaitu sebagai berikut112 : “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap , tempat lahir , umur atau tanggal lahir , jenis kelamin , kebangsaan, tempat tinggal , agama, dan pekerjaan tersangka ; b. uraian secara cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pembuatan surat dakwaan itu adalah sebuah proses yang paripurna dari proses pra penuntutan. Dalam hal ini Jaksa Peneliti berada dalam keadaan dimana telah mendapatkan secara menyeluruh tentang locus delicti, tempus delicti, peristiwa pidananya, kesalahan, pertanggungjawaban pidananya, pasal yang disangkakan, alat bukti yang ada dan siapa yang wajib bertanggungjawab.

112

KUHAP, Op.cit, hlm. 60.

commit to user

100


digilib.uns.ac.id

Dalam tahapan rendak ini, maka Jaksa Peneliti harus melakukan ekspose tentang perkara dimaksud yang terdiri tentang locus delicti, tempus delicti, peristiwa pidananya, kesalahan, pertanggungjawaban pidananya, pasal yang disangkakan, alat bukti yang ada dan siapa yang wajib

bertanggungjawab.

Tujuan

ekspose

ini

adalah

untuk

menyempurnakan rencana dakwaan yang ada sehingga mempermudah dalam hal pembuktian di persidangan. Terkait dengan rencana dakwaan yang telah dibuat dalam perkara ini maka jaksa peneliti telah membuat dakwaan dengan cermat , jelas dan lengkap. Hal ini berarti baik tentang pasal yang didakwakan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, uraian tentang perbuatan serta dengan menyebutkan waktu serta tempat. Dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bila surat dakwaan tidak dibuat dengan cermat , jelas dan lengkap serta tidak menyebutkan waktu dan tempat maka surat dakwaan akan menjadi batal demi hukum.

b.5. Penerbitan Pemberitahuan berkas perkara lengkap (P-21) Setelah Jaksa peneliti telah selesai melakukan proses pra penuntutan yang terdiri atas : -

penerbitan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa peneliti ( P-16) ;

-

melakukan penelitian berkas perkara dalam syarat formil ;

-

melakukan penelitian berkas perkara dalam syarat materiil ;

-

membuat matriks perkara ;

-

melakukan ekspose perkara.

selanjutnya adalah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Yohanes Nugrahanto Raharjo Bin Supeno sudah Lengkap atau yang biasa disebut P-21. Terhadap perkara ini, pada tanggal 3 Maret 2014 telah diterbitkan P-21 terhadap perkara dengan nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno. Adapun dalam surat tersebut pada alinea ke 2 berbunyi sebagai berikut commit : to user

101


digilib.uns.ac.id

“ sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b , pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan” Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa ada kemungkinan perkara pidana yang telah dinyatakan lengkap untuk kemudian tidak dilimpahkan ke Pengadilan dan atau ke tahap penuntutan. Dalam bagian penjelasan KUHAP pada pasal 139 tidak diberikan penjelasan tentang hal ini. Apakah hal ini juga dapat dikategorikan sebagai hapusnya kewenangan penuntutan dan apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh semua Penuntut Umum . Selain itu dari format surat P-21 juga tergambar kontradiksi antara pasal 8 ayat (3) b KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk segera menyampaikan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum tersebut seharusnya dilanjutkan dengan pelimpahan perkara kepada Pengadilan namun pasal 139 KUHAP justru memberi ruang kepada penuntut umum yaitu dengan terlebih dahulu menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini menunjukan adanya kemungkinan bahwa sebuah perkara pidana tidak dilanjutkan dengan penuntutan.

b.6. Penerbitan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16A) dan Surat Perintah Penahanan (T-7) Sebelum dilakukan penerimaan dan pemeriksaan tersangka dan barang bukti yang biasa disebut Tahap II maka Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali mengeluarkan Surat Perintah Kajari tentang Penunjukan Jaksa Penuntut

Umum

untuk

Penyelesaian

Perkara (P-16A) atas nama

tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo nomor Print - 545 / O.3.29/ Euh. 2/ 03 / 2014 tanggal 25 Maret 2014.

commit to user

102


digilib.uns.ac.id

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali selaku Penuntut Umum Andi Murji Machfud, SH , MH yang memerintahkan kepada Saptanti Lastari, SH, Muhandas Ulimen, SH dan Varida T Suwarni , SH. Surat perintah ini (P -16 A) tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : - melaksanakan penahanan / pengalihan jenis penahanan / penangguhan penahanan / pengeluaran dari tahanan / pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan / barang bukti ; - melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu; - melaksanakan penghentian penuntutan ; - melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan ; - melaksanakan penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri ; - melakukan upaya hukum ; - memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana; - memberikan jawaban / tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan

hukum tetap ;

- menandatangani berita acara pemeriksaan PK ; - melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan. Selanjutnya terkait perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali selaku penuntut umum juga memerintahkan penahanan melalui Surat Perintah Penahanan No. Prin.544 / O.3.29/Euh.2/03/2014 terhadap Tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo di Rutan Boyolali selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 13 April 2014. Hal ini selanjutnya dituangkan dalam berita acara pelaksanaan penahanan atas nama tersangka (BA - 10) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan tersangka serta Kepala Rumah Tahanan Boyolali. Dari uraian diatas maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu dalamcommit hal penandatanganan P-16 A dan Surat Perintah to user

103


digilib.uns.ac.id

Penahanan

oleh Kepala Kejaksaan Negeri

yaitu kata-kata “ selaku

Penuntut Umum”. Hal ini penting karena yang berwenang untuk melakukan penanganan perkara adalah Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan pada jabatan fungsional, sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri

hanya

penandatanganan

menunjukkan

jabatan

struktural

saja.

Sehingga

P-16 A atau Surat Perintah penahanan (T-7) tanpa

mencantumkan kata-kata “selaku penuntut umum” dapat menyebabkan surat perintah tersebut tidak sah dan dapat berujung pada pra peradilan.

b.7. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Peneliti 1) Penelitian terhadap tersangka Sejak tahap penelitian berkas perkara , jaksa peneliti berkas perkara telah melakukan penelitian secara seksama guna mencegah terjadinya error in persona. Hal tersebut dilakukan baik dengan memeriksa KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan mencocokannya dengan alat-alat bukti lain sehingga terang dan jelas bahwa tersangka itulah yang bertanggungjawab pidana. Dalam perkara atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo berdasarkan surat Kapolres Boyolali dengan nomor surat : B/582 / III/ 2014 / RES.BYL tanggal 25 Maret 2014 tentang pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali ini dilakukan atas dasar surat Kapolres nomor B / 174 /II/ 2014 /Reskrim tanggal 17 Februari 2014 tentang Pengiriman berkas perkara atas nama tersangka dan surat Kepala Kejaksaan Negeri nomor B. 409 / O.3.29/ Epp.1/03/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka jaksa penuntut umum menggunakan beberapa format berita acara yaitu berita acara penerimaan dan to penelitian tersangka ( BA- 15) , berita commit user

104


digilib.uns.ac.id

acara pelaksanaan perintah penahanan / penahanan lanjutan dan berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan / barang bukti. Jaksa penuntut umum menerima / memeriksa tersangka dengan cara: - menanyakan kebenaran identitas tersangka yang mana dalam perkara ini identitas tersangka atas nama Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo, lahir di Nganjuk, 50 tahun, 29 April 1963, lakilaki, Indonesia, Dk. Semangkak Rt 02/02 kelaten tengah , kabupaten Klaten, Kristen, Wiraswasta, APMD (semester 3). Identitas tersebut dibenarkan oleh tersangka dan sesuai dengan KTP tersangka. - Setelah itu tersangka menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam format BA 15 tersebut yang mana isi pertanyaannya adalah apa sebab saudara dihadapkan di Kejaksaan, apakah untuk perkara ini saudara ditahan, benarkah sangkaan terhadap saudara , apakah saudara pernah dihukum dan apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Dalam perkara ini , tersangka Yohanes Nugrahanto menulis dalam BA 15 bahwa dirinya dihadapkan di Kejaksaan karena terlibat mengedarkan uang palsu, dan benar bahwatersangka telah ditahan sejak 30 Januaari 2014 . Selain itu tersangka juga membenarkan sangkaan penyidik tersebut. Setelah itu tersangka menandatangani BA 15 tersebut. Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA 15) ini adalah suatu hal yang penting di dalam pembuktian perkara dalam sidang persidangan dimana dapat dipergunakan dalam hal terdakwa menyangkal / mencabut sebagian / seluruh keterangannya di dalam berkas perkara. BA 15 tersebut akan selanjutnya dimajukan dalam pemeriksaan alat bukti dipersidangan sebagai sebuah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf a KUHAP dengan nilai pembuktian sebagai sebuah petunjuk. Sehingga Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cerdik dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut.

commit to user

105


digilib.uns.ac.id

2). Penelitian terhadap barang bukti Penerimaan dan penelitian barang bukti juga didasarkan pada surat Kapolres Boyolali dengan nomor surat : B/582 / III/ 2014 / RES.BYL tanggal 25 Maret 2014 tentang pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo. Di dalam surat ini juga dijelaskan barang bukti apa yang telah disita dan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri yaitu berupa : - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ; - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah nomor seri HFG329824 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah nomor seri HFG329834 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah nomor seri PFG266326 Barang bukti tersebut setelah diterima dan dikonfirmasi kepada penyidik dan tersangka maka Jaksa Penuntut Umum dan penyidik , tersangka dan saksi-saksi petugas kemudian menandatangani berita acara

penerimaan dan

penelitian

benda

sitaan

atau barang

bukti (BA -18). Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum maka tahap pra penuntutan terhdap perkara pidana atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo bin Supeno Pranowo telah selesai dan akan dilanjutkan kepada tahap penuntutan. c. Tahap Penuntutan dan Tuntutan Pidana berdasarkan SE Nomor SE 013 / A/ JA/ 12/2011 Pasal 1 angka 3 Undang - Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan to diputus commit user oleh hakim di sidang pengadilan

106


digilib.uns.ac.id

yang mana hal ini juga diatur dalam pasal 1 angka 7 KUHAP. Setelah tahap pra penuntutan selesai dilaksanakan maka Jaksa penuntut umum segera membuat surat dakwaan sesuai dengan persyaratan di dalam pasal 143 KUHAP. Dalam perkara atas nama tersangka Yohanes Nugrahanto Raharjo ini , Jaksa Penuntut Umum kemudian membuat Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31). Berdasarkan surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 08 April 2014 Nomor 74 / APB / Euh.2/04/2014 maka perkara dengan nomor register perkara PDM 19/ Boyol/ euh.2 /04/2014 atas nama Yohanes Nugrahanto Raharjo Als Sentot Bin Supeno Pranowo telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Boyolali dengan permohonan untuk segera menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut serta menetapkan pemanggilan terdakwa dan para saksi. Selain itu agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. Dalam pelimpahan perkara ini terdapat beberapa hal yang kerap menjadi permasalahan yaitu : - dalam pasal 143 ayat (4) KUHAP pada saat pelimpahan maka turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan harus diberikan kepada tersangka, kuasanya dan penyidik. Dalam penjelasan pasal 143 ayat (4) KUHAP tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Hal ini harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena ketika melimpahkan perkara, hanya pada perkara-perkara

yang

menarik

perhatian

masyarakat

saja

yang

dakwaannya diberikan. Selain itu berkas perkara yang hanya 2 eksemplar juga menyebabkan tersangka tidak mendapatkan berkas perkara sebagaimana dimaksud. - pelimpahan

perkara

ke

Pengadilan

juga

dibarengi

dengan

dilimpahkannya barang bukti. Dalam prakteknya pelimpahan perkara pidana kerap tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umumnya melainkan oleh staf seksi pidanacommit umum.to Hal user ini perlu diperhatikan tentang

107


digilib.uns.ac.id

keamanan barang bukti sehingga jumlah, bentuk dan ukurannya juga harus sesuai dengan ketika diterima dari penyidik. Setelah

Ketua

Pengadilan

mengeluarkan

penetapan

yang

memutuskan hari pelaksanaan persidangan maka proses penuntutan telah selesai dilaksanakan dan berlanjut ke proses pemeriksaan dipersidangan. Pemeriksaan persidangan dan tuntutan pidana akan tetap berdasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus bersikap aktif dan profesional dalam melakukan pembuktian terhadap surat dakwaan yang telah diajukan dengan berdasarkan pada asas-asas pembuktian sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dalam hal tuntutan pidana telah diatur dalam Pasal 182 huruf a KUHAP yang mana dilakukan setelah pemeriksaan persidangan selesai dilakukan dan Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kewenangan membuat tuntutan pidana ini adalah penjabaran dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menjelaskan tentang kewenangan penuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal inilah yang kemudian diatur dalam berbagai surat edaran Jaksa Agung tentang pedoman penuntutan perkara pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah rentut. Dalam membuat surat tuntutan , Jaksa Penuntut Umum akan memasukkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dan memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal yang sering menjadi sorotan bukan mengenai teknis Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan namun adalah tentang bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan lamanya tuntutan pidana yang dikenakan terhadap seorang terdakwa dalam sebuah perkara pidana . Dalam perkara ini Jaksa penuntut umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkaracommit Tindakto user Pidana Umum dengan mengajukan

108


digilib.uns.ac.id

rencana tuntutan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali. Dalam rencana tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan : - identitas terdakwa; - Nama JPU yang menangani ; - Kasus Posisi ; - Waktu penahanan terdakwa sejak penyidikan ; - Pasal yang didakwakan yaitu pertama pasal 36 UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang atau kedua pasal 245 KUHP. - Pasal yang dapat dibuktikan yaitu Pasal 245 ; - Lamanya ancaman hukuman pidana maksimal yaitu 15 tahun ; - barang bukti yaitu 3 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah; - Akibat yang ditimbulkan ; - Hal-hal yang mempengaruhi tuntutan baik hal -hal yang memberatkan maupun meringankan. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menuliskan hal-hal yang memberatkan kepada terdakwa sedangkan dalam hal yang meringankan Jaksa Penuntut umum menyampaikan beberapa hal yaitu bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum - Dalam rencana tuntutannya usul Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : a). agar terdakwa Yohanes Raharjo Bin Supeno Pranowo dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja

mengedarkan uang palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaaa kedua yaitu pasal 245 KUHP ; b). agar terdakwa Yohanes Raharjo Bin Supeno Pranowo dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ; c). menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah nomor seri HFG329824, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan commit to user

109


digilib.uns.ac.id

seratus ribu rupiah nomor seri HFG329834 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah nomor seri PFG266326 masingmasing dirampas untuk dimusnahkan d). agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah). Terhadap usul tersebut kemudian Kepala seksi Tindak Pidana Umum akan memeriksa lamanya tuntutan dan status barang bukti. Dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tentang pasal 245 diatur sebagai berikut : a). kategori V

: s/d 3 tahun (tidak ada hal yang memberatkan) ;

b). kategori IV : > 3 tahun - 6 tahun ( lebih dominan hal yang meringankan tetapi ada hal yang memberatkan) ; c). kategori III : > 6 tahun - 9 tahun ( antara hal yang memberatkan dan meringankan seimbang) ; d). kategori II

: > 9 tahun - 12 tahun (antara hal yang memberatkan lebih dominan tetapi ada hal yang meringankan) ;

e). kategori I

: s/d 15 tahun (tidak ada hal yang meringankan);

Penentuan lamanya tuntutan pidana inilah yang menjadi salah satu tugas pokok Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan atau oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam perkara atas nama Yohanes Raharjo Bin Supeno Pranowo, Kasi Pidum menaikan lamanya tuntutan Pidana dari usulan Jaksa Penuntut Umum menjadi 2 (dua) tahun dan 3 ( tiga) bulan dan Kajari conform dengan tuntutan tersebut. Pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum di bidang penuntutan , Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah. Pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penanganan perkara pidana113

commit to user 113

Bambang Waluyo , Loc.cit. hlm. 69.

110


digilib.uns.ac.id

Hal tersebut senada dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yaitu sebagai salah satu program reformasi birokrasi kejaksaan dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga kejaksaan melalui cara sebagai berikut : - penyederhanaan sistem kerja ; - mengefektifkan dan menyederhanakan penanganan perkara tindak pidana umum

yang

efektif

dan

efisien

dengan

tetap

memperhatikan

perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan dan keadilan. Pelaksanaan visi penuntutan perkara pidana umum sebagaimana dijelaskan diatas tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1).Pendelegasian kewenangan penuntutan Dalam hal ini diatur bahwa pada prinsipnya kewenangan pengendalian rencana tuntutan pidana umum didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan kecuali yang akan diajukan dengan tuntutan bebas / lepas dari segala tuntutan, percobaan , seumur hidup atau pidana mati dan terhadap perkara

tindak

pidana

umum

tertentu

dapat

diambil

alih

Pengendaliannya oleh Pimpinan. 2). Menentukan faktor memberatkan dan meringankan Tuntutan Pidana Dalam hal ini, Surat Edaran Jaksa Agung ini juga mengatur bahwa perbuatan terdakwa, keadaan diri , dan dampak perbuatan terdakwa dapat dijadikan alasan untuk menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara lain: a). Faktor - faktor yang memberatkan adalah : - mengganggu stabilitas negara ; - merusak hasil pembangunan ; - menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat ; - menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat ; - menyangkut SARA ; - menarik perhatiancommit masyarakat ; to user

111


digilib.uns.ac.id

- merusak pembinaan generasi muda ; - menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya ; - korban kehilangan nyawa, harta benda dan kehormatan; - korban kehilangan mata pencaharian ; - pengulangan tindak pidana ; - perbuatan yang dilakukan secara sadis; - motivasi melakukan tindak pidana ; - riwayat hidup terdakwa (pekerjaan dan pendidikan) ; - karakter, moral, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa ; - peranan terdakwa ; - keadaan jasmani / rohani terdakwa; - umur terdakwa. b). Faktor - faktor yang meringankan adalah : - adanya perdamaian ; - terdakwa menyesali perbuatannya ; - terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; - terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ; - terdakwa mengaku terus terang ; - terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana ; - terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga ; - nilai ekonomi obyek kejahatan relatif kecil ; - pengaruh pidana yang diajukan terhadap masa depan terdakwa ; - pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi ; - faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat ; c). Faktor - faktor dalam menuntut Pidana Percobaan atau Pidana bersyarat sebagai berikut : - terdakwa belum cukup umur ; - adanya perdamaian ; - adanya pembayaran gantito rugi oleh terdakwa ; commit user

112


digilib.uns.ac.id

- saksi korban mencabut laporan / pengaduan ; - memperhatikan situasi keadaan , keadilan dalam masyarakat setempat dan kearifan lokal. Dari uraian tersebut pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum , Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri terhadap perkara mengedarkan uang palsu atas nama terdakwa Yohanes tersebut sehingga lama tuntutan dari 2 (dua) tahun bisa dinaikkan menjadi 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. Apabila penggolongan dan disparitas tuntutan yang dibuat dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum hanya didasarkan perbandingan antara hal yang memberatkan dan meringankan saja sedangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu adalah hal-hal yang sangat subyektif dari Jaksa Penuntut Umum saja bahkan bukan

tidak

mungkin

untuk

menjadi

sebuah

pintu

masuk

penyalahgunaan kewenangan atau cara bernegosiasi perkara pidana belaka. Hal tersebut dapat dilihat dalam rencana tuntutan milik terdakwa atas nama Yohanes Raharjo Bin Supeno Pranowo dimana pada bagian hal-hal yang memberatkan Jaksa Penuntut Umum tidak menganggap ada hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa maupun dari terdakwa itu sendiri. Hal ini berbeda ketika dalam bagian hal - hal yang meringankan Jaksa Penuntut Umum memasukkan 3 (tiga ) buah pertimbangan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa yaitu bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum . Oleh karena itu , apabila menggunakan pertimbangan dalam rencana tuntutan yang seperti ini , sudah barang tentu kualifikasi tuntutan pidana yang dipergunakan adalah kategori V yaitu dengan unsur tidak ada hal-hal yang memberatkan dan dengan masa ancaman hukuman s/d 3 tahun.

commit to user

113


digilib.uns.ac.id

Ancaman hukuman seperti ini dapat diartikan bahwa bila tuntutan pidana 1 (satu) bulan pun secara formil tidak akan menyalahi prosedur tentang aturan pidana. Dalam hal ini perkara pidana mengedarkan uang palsu maka sudah pasti seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengedarkan uang palsu adalah sebuah perbuatan yang sudah masuk dalam kriteria hal-hal yang memberatkan . Hal yang memberatkan itu adalah merusak hasil pembangunan dan menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat mengingat peredaran uang palsu akan secara sistematis menurunkan nilai rupiah. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana kemudian hal tersebut dapat diubah oleh Kasi Pidum maupun oleh Kepala Kejaksaan Negeri karena yang bersidang di Pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum . Hal ini menyebabkan kasi Pidum dan Kajari sulit untuk mengetahui fakta hukum apa yang terjadi kecuali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Apabila hal ini kemudian dikaitkan dengan misi Kejaksaan dalam rangka reformasi birokrasi yaitu untuk menyederhanakan sistem kerja dan membuat mekanisme kerja yang efisien dan efektif rasanya seperti jauh panggang dari api. Hal tersebut sulit tercapai apabila dalam penentuan lamanya waktu tuntutan pidana masih didasarkan hanya dengan perbandingan antara hal yang memberatkan dengan meringankan yang mana penilaiannya sangat subyektif. Hal tersebut menyebabkan yang muncul adalah tuntutan pidana yang sangat kaku serta tidak berdasar dan menimbulkan kesan adanya ketidakjelasan sistem kerja sehingga hasilnya pun akan tidak efektif dan efisien. Penggunaan mekanisme rencana tuntutan yang demikian panjang menunjukkan bahwa mekanisme untuk melaksanakan penuntutan pidana sebagaimana diperintahkan dalam UU Nomor 16 tahun 2004 dan telah dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara (P-16A) dalam perkara atas nama terdakwa Yohanes Raharjo Bin Supeno Pranowo dimaksudkan agar ada pengendalian commit to userterhadap disparitas tuntutan Jaksa

114


digilib.uns.ac.id

Penuntut Umum serta kontrol terhadap perilaku menyimpang dalam penanganan

perkara.

Akan

tetapi

mekanismenya

menimbulkan

pandangan bahwa birokrasi penuntutan sangat panjang dan berbelit belit dimana Jaksa Penuntut Umum seolah tidak punya kewenangan untuk menuntut perkaranya sendiri. Sementara apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang negatif sebagai akibat pembacaan tuntutan dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum juga akan terkena dampak negatifnya padahal pembacaan tuntutan pidana telah melalui mekanisme rencana tuntutan dan ditentukan serta disetujui pimpinan satuan kerja kejaksaan. Dari uraian diatas maka Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE 013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum bersifat positivis. Hal ini sebagaimana pendapat dari HLA Hart. Terdapat sedikitnya 5 (lima ) pendapat yang disebutkan oleh Hart tentang positivisme yaitu114 : - pandangan bahwa hukum adalah perintah manusia ; - pandangan bahwa tidak perlu ada hubungan antara moral dengan hukum atau hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana mestinya ; - pandangan bahwa analisis (atau studi tentang makna) konsep konsep legal (a) layak didalami dan (b) berbeda dari penyelidikan historis ; - pandangan bahwa sistem legal merupakan sistem logis yang tertutup dimana putusan - putusan legal yang tepat bisa dideduksi dari makna-makna logis jika ingin menakdirkan aturan-aturan legal tanpa harus mengacu ke tujuan sosial, kebijakan, standar-standar moral , dsb ; - pandangan bahwa penilaian moral tidak bisa dibangun atau dipertahankan apapun faktanya lewat argumen rasional , pembuktian, atau penalaran ; Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum maka dalam Surat Edaran tersebut terlihat bahwa lamanya tuntutan pidana itu sudah ditetapkan sehingga Jaksa Penuntut Umum , Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri hanya tinggal memilih sesuai dengan perbandingan hal yang meringankan dan

commit to user RM Dworkin (diterjemahkan oleh Yudi Santoso S. Fil) , Filsafat Hukum sebuah Pengantar , Merkid Press, Yogyakarta, 2013, hlm 27. 114

115


digilib.uns.ac.id

memberatkan. Adanya penggolongan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada Surat Edaran tersebut juga tidak dapat diartikan kemudian bahwa hukum dan moral disatukan justru sebaliknya hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan moral dari terdakwa yang tergambar dari perbuatannya , dimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga merupakan sebuah aturan yang juga harus ditaati. Hal ini terjadi karena penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan atau kondisi sosial masyarakat atau kearifan lokal itu tidak bisa dibangun melalui sebuah argumen rasional , yang akhirnya berujung pada pertentangan antara aturan - aturan tentang lamanya tuntutan pidana dengan hal-hal yang berada diluar aturan. Hal - hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu penghambat terlaksananya tujuan dibentuknya Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yaitu melakukan penyederhanaan sistem kerja dan mekanisme penanganan perkara pidana umum yang efektif dan efisien dalam rangka terpenuhinya visi reformasi birokrasi yaitu meningkatnya kepercayaan publik kepada masyarakat.

2. Hal-hal yang dapat dilakukan agar Pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE - 013 / A/ JA/ 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dalam Penuntutan Perkara Pemalsuan Uang atas nama terdakwa YOHANES NUGRAHANTO RAHARJO ALIAS SENTOT BIN SUPENO (alm) di Kejaksaan Negeri Boyolali dapat dilaksanakan dengan maksimal A. Penggunaan Teori Progresif Satjipto Raharjo mengatakan bahwa faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama di abaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum (baca : undang-undang, prosedur dan logika hukum). Ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum . Hukum berfungsi untuk memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusialah yang berperan lebih penting.115

commit to user 115

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Op.cit, Hlm. xix

116


digilib.uns.ac.id

Hal tersebut senada dengan Lawrence W Sherman mengatakan bahwa dalam penelitiannya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sangat rendah , sehingga perlu dikaji dari segi korban dan pelaku kejahatan . Para responden meyakini hal-hal sebagai berikut 116: - Victims are not accorded sufficient rights in the criminal justice process. - Victims are not informed enough about the status of their cases. - Victims are not able to talk to prosecutors enough - Victims should be able to tell the court what impact the crime had on them, but most victims do not get that chance. - Offenders, even if jailed, should reimburse victims for the cost of the crime. - Offenders should acknowledge their responsibility for the crime. - Victims should have the opportunity to meet with the offender to find out why the crime occurred and to learn whether the offender accepted responsibility. terjemahannya sebagai berikut : - Para korban tidak mendapatkan perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. - Para korban tidak diinformasikan tentang status perkara mereka . - Para korban tidak diberikan kesempatan untuk diberikan waktu berbicara dengan Penuntut Umum. - Para korban seharusnya dapat menceritakan / menjelaskan dalam persidangan akibat yang muncul dari kejahatan yang terjadi pada mereka , namun kenyataannya mereka tidak mendapatkan kesempatan tersebut . - Para terdakwa harus memberikan ganti kerugian kepada korban . - Para terdakwa harus mengerti pertanggungjawaban pidananya - Para korban seharusya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan terdakwa untuk mengetahui alasan kejahatan yang terjadi dan untuk melihat apakah terdakwa menerima pidananya. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa di Amerika Serikat sistem peradilan pidana tidak hanya berbicara tentang hak-hak terdakwa belaka akan tetapi juga berbicara tentang keadaan korban. Hal ini sejalan dengan teori progresif dimana penuntut umum harus mampu melihat sebuah keadaan dari dua sisi. Dengan hal ini maka diharapkan akan tercapai keadilan bagi para pihak.

NIJ Journal No. 248, 2002 , ditulis oleh Lawrence W Sherman , Trust commit to user and Confidence in Criminal justice., p.23. 116

117


digilib.uns.ac.id

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya ada dalam panduan proses penuntutan perkara pidana di Indonesia. Akan tetapi yang terjadi adalah dalam SE Jaksa Agung RI Nomor SE - 013 / A/ JA / 12 / 2011 yang dijadikan pertimbangan adalah keadaan terdakwa saja selain itu muncul berbagai kontradiksi antara satu pasal dengan pasal yang lain di KUHAP atau bahkan dalam SE Jaksa Agung RI Nomor SE - 013 / A/ JA / 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara visi dibentuknya Surat Edaran tersebut. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE - 013 / A / JA / 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum diharapkan dapat memotong sistem dan mekanisme tuntutan pidana dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan sebagai upaya birokrasi reformasi. Pada kenyataannya Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tersebut bersifat legal formal belaka dan kurang fleksibel serta kurang peka terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Dalam penegakan hukum jangan lagi orang bicara tentang peraturan dan logika semata. Oleh karena itu tidak benar jika penegak hukum hanya tinggal menarik garis lurus antara peraturan dengan kejadian yang terjadi dilapangan.

117

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Jaksa

Penuntut Umum harus lebih berperan dalam menegakan hukum dengan tidak hanya menggunakan peraturan dan logika semata namun mempertimbangkan faktor faktor lain yang ada disekitarnya. Proses pemeriksaan berkas perkara baik secara materiil maupun formil yang diatur dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B.401 / E/ 9/1993 tentang Pedoman Penelitian Berkas Perkara pelaksanaan pra penuntutan ternyata belum cukup mampu untuk menunjukkan peristiwa pidana yang sebenarnya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya kembali disodorkan oleh Penyidik berbagai surat

commit to user 117

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , ibid, Hlm. 61.

118


digilib.uns.ac.id

perintah dan berita acara yang bersifat formalitas untuk memenuhi hukum acara. Sementara dalam hal kebenaran peristiwanya sangat sulit untuk bisa didapatkan dalam berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum dipaksa untuk meyakini kebenaran dari hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara. Walaupun dalam hal ini diberikan kewenangan untuk melakukan pra penuntutan namun instrumen yang dipergunakan tidak tepat dan tidak lengkap. Sehingga bukan tidak mungkin karena proses pra penuntutan yang tidak sempurna maka yang terjadi adalah perkara pun menjadi tidak sempurna dalam pemeriksaan persidangannya

dan menjadi tidak manusiawi atau baik

dalam disparitas tuntutan pidananya sebagaimana terjadi dalam perkara nenek Asyani (70 tahun) di situbondo atas tuduhan melakukan pencurian kayu.Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan

mengatakan sebagai

berikut : “kepada semua UPT termasuk Perhutani agar jangan sembarangan memasukan perkara ke ranah hukum , nggak boleh represif ”.118 Terkait dengan hal tersebut Arsul Sani , anggota komisi III DPR RI mengatakan bahwa dakwaan yang disampaikan kepada nenek Asyani tidak berwawasan social justice. Dalam kasus seperti ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim perlu memiliki konsep social justice yang bermuara pada keadilan yakni memeriksa, menuntut dan memutus dengan mengedepankan keadilan.119 Perkara nenek Asyani tersebut adalah contoh nyata yang terjadi ketika Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses pra penuntutan dan penuntutan tidak sempurna, baik karena lemahnya peraturan perundangundangannya atau karena kurang pengetahuan yuridis Jaksa Penuntut Umum serta karena Jaksa Penuntut Umum hanya mempergunakan peraturan dan logika semata dalam menyelesaikan sebuah perkara tanpa mempertimbangkan unsur lainnya.

118 www.detik.com/ news, Ini cara Menteri Siti cegah kasus Nenek Asyani, liputan dari Moksa Hutasoit, diunduh pada hari Kamis 19 Maret 2015 pukul 22.35 WIB. 119 commit userPotret buram Hukum, diliput Rabu 11 www.sindonews.com, Kasus Nenek to Asyani Maret 2015, diunduh pada hari Kamis, 19 Maret 2015 pukul 22. 40 WIB

119


digilib.uns.ac.id

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Artidjo alkostar sebagai berikut bahwa : “perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Sah atau tidaknya tindakan yang diambil Penyidik dan dituangkan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik mempunyai konsekuensi yuridis terhadap legitimasi surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Ketidaksempurnaan surat dakwaan akan terlihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) a, b KUHAP”120 Pendapat Artidjo tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai sebuah kebenaran dan keadilan maka proses hukum harus benar dan tepat secara materiil dan prosedural. Permasalahannya selain masih banyak pasal KUHAP yang saling bertentangan juga karena banyak penegak hukum yang bertindak tidak sesuai prosedur dan akhirnya menyebabkan kesesatan peradilan. Mark Beeleey mengatakan sebagai berikut ; “the independence of the judiciary is the foundation of any modern justice system , it is a well established principle that the sentencing of the offenders is solely for the judge”121 ( kemandirian peradilan adalah dasar dari seluruh sistem peradilan modern, hal ini merupakan prinsip yang baik untuk dilaksanakan dimana hukuman terhadap terdakwa adalah berdasarkan pertimbangan hakim) Kemandirian sebagaimana digambarkan tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum yang ada masih menerapkan hukum secara konvensional, hal tersebut antara lain sebagai berikut 122:

120

https: //anggara.files.wordpress.com , Artidjo Alkostar, kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity, disampaikan acara Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia, Jakarta , 18-22 September 2011, yang diunduh pada hari Kamis 19 Maret 2015 pukul 23.00 WIB 121 Westlaw Jounal , Volume 26, issue 10 , 2012 oleh Mark Beeley , Deffered Prosecution Agreements, Westlaw Jounal.,, p.2 122 commit user Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, Derita Prapti Rahayu, Budaya HukumtoPancasila, cetakan I, 2014, hlm 112-113.

120


digilib.uns.ac.id

a) perilaku penegak hukum dalam memahami dan membaca hukum dilakukan secara linear , deterministik, dan mekanistik yang semuanya dipengaruhi oleh arus berpikir legal positivis ; b) penegak hukum hukum konvensional sangat erat sekali dengan tipe cara berhukum yang mempertahankan status quo yang artinya hanya menjalankan kepastian undang-undang saja ; Dalam hal ini teori progresif, pertama, tampil untuk melakukan penegakan hukum progresif yang beranjak pada filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan di dalam hukum maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki , bukan orangnya yang dipaksa-paksakan untuk mengikuti skema hukum dimaksud. Kedua, penegakan hukum progresif akan senantiasa menolak anggapan bahwa

institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak namun

sebaliknya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi ( law as a process , law in the making)123. Akibat pengaruh berpikir legal positivis maka penegak hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum tidak sekedar terjebak dalam “kepastian undang-undang atau peraturan” , namun juga tanpa disadari atau bahkan sadar telah menerima hukum sebagai sebuah skema maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan namun manusialah yang memenuhi kepentingan kepastian undang-undang. ketiga, penegak hukum progresif

menempatkan diri

sebagai kekuatan yang membebaskan diri dari tipe , cara berpikir, asas dan teori hukum yang legal positivisme. Ada keberanian untuk melakukan rule breaking dan keluar dari rutinitas penerapan hukum124 . Dari uraian di atas maka teori progresif berusaha membawa serta membentuk pola pikir Jaksa Penuntut Umum agar tidak hanya terikat pada ansih aturan-aturan beracara sebagaimana di KUHAP saja. Jaksa Penuntut Umum harus dengan kritis dalam memeriksa kebenaran data yang disajikan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum diajak untuk meluaskan pikiran dan nalar hukumnya dalam melihat siapa pelakunya, apa perbuatannya, mengapa

123 124

Satjpto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2010, hlm VII. commit user ibid, hlm. 113-114. Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum to Pancasila,

121


digilib.uns.ac.id

pelaku berbuat tindak pidana tersebut, dimana perbuatan dilakukan, apakah sudah ada perdamaian, apakah segala kerugian sudah terpulihkan, bagaimana kondisi masyarakat akibat tindak pidana tersebut, apa dampak yang muncul dan lain sebagainya. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh hanya berbicara tentang formil belaka karena Jaksa Penuntut Umum sejak diterbitkannya P-16 seharusnya sudah mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan Penyidik. Oleh karena itu sejak tahap pra penuntutan, Jaksa Penuntut Umum sudah mempunyai gambaran yang paripurna tentang pelaksanaan prosedur hukum acara pidana serta kebenaran materiil dari penanganan perkara tersebut serta berbagai variabel sosial yang mengikuti dan diakibatkan dari penanganan perkara tersebut. Hal ini bertujuan selain untuk menciptakan proses penuntutan yang benar serta mencapai keadilan juga untuk menciptakan ruang diskresi bagi Jaksa Penuntut Umum ketika mengajukan tuntutan pidana. Terkait dengan masalah diskresi, Kaplan sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar mengatakan sebagai berikut125 : “judicial and legal discretion :these term are applied to the discretionary action of a judge or court and mean discretion bounded by the rules and principles of law and not arbitrary capricious or unrestrained. It is not the indulgence of judicial whim but the excercise of judicial judgement , based on facts and guided by the law or the equitable decision of what is just and proper under the circumtances It is a legal discretion to be exercised in dicerning the course prescribe by law and is not to give effect to the will of judge but to that of the law” (terjemahan bebasnya : diskresi hukum pada peradilan: terminologi ini dipergunakan pada tindakan diskresi hakim pada pengadilan atau peradilan dimana berarti diskresi dibatasi dengan aturan-aturan perundang-undangan dan prinsip - prinsip hukum dan tidak sewenang-wenang atau dapat seenak-enaknya. Diskresi bukan bentuk untuk seenaknya memutuskan tapi lebih pada bentuk latihan terhadap pelaksanaan peradilan berdasarkan fakta-fakta dan dipandu oleh oleh hukum atau keputusan yang adil yang tergantung pada apa yang baik dalam sebuah keadaan. Diskresi merupakan 125 https: //anggara.files.wordpress.com , Artidjo Alkostar, kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity, ibid, hlm.4 commit to userBrace Jovanovich Publisher, New York, dikutip dari John Kaplan, Criminal Justice, Harcourt 1987.

122


digilib.uns.ac.id

sebuah kebijakan hukum yang dilakukan sesuai aturan perundangundangan dan bukan dibentuk karena kehendak hakim melainkan karena hukum itu sendiri”) Hal ini juga dikemukakan juga oleh Kenneth Culp davis sebagai berikut126 : “Perhaps the most intriguing debate concerned the civil-law tenet of strictly limited prosecutorial discretion, based on the so-called “legality principle” and its corollary of mandatory (or compulsory) prosecution, which requires prosecutors to proceed in all cases where evidence supported criminal charges. ( Mungkin perdebatan yang paling menarik terkait dengan tentang prinsip yang secara tegas membatasi diskresi penuntutan pada civil law sistem , adalah didasarkan pada asas legalitas dan akibat dari pergantian penuntutan yang wajar, dimana penuntut umum memproses hal ini dalam hal alat bukti dapat mendukung tuntutan pidana) Dari uraian ini dapat diketahui bahwa diskresi dibatasi oleh asas legalitas. Apabila Diskresi kemudian dikaitkan dengan teori progresif maka semakin jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum harus memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum tetap harus jernih dan obyektif dalam penanganan perkara serta tidak semata-mata hanya melihat ansih isi peraturan perundang-undangan. Diskresi yang juga dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dibatasi oleh berbagai prinsip -prinsip hukum dan aturan perundang-undangan serta dibuat tidak dengan seenak-enaknya. Penentuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum harus dibuat dengan fakta-fakta yang ada dan dipandu oleh prinsip hukum serta penilaian yang obyektif atas apa sebenar-benarnya terjadi. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum akan sulit dipergunakan oleh Jaksa Penuntut karena didalamnya sangat menghargai persamaan dan keseragaman. Oleh karena itu siapapun yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi kualifikasi perbuatan maka masuk dalam

126

Stanford Journal of Criminal Law and Policy, Vol. I: 48 oleh Kenneth Calp to user INQUIRY, page 194-95 1969 yang Davis, DISCRETIONARY JUSTICE: Acommit PRELIMINARY dicuplik oleh Erik Luna, Prosecutor king, 123


digilib.uns.ac.id

kategori penjahat, baik itu seorang pejabat tinggi maupun kuli bangunan. Artidjo127 berpendapat sebagai berikut bahwa : “hal ini menimbulkan masalah yaitu terkait konstruksi hipotesis pasal hukum pidana merumuskan secara umum dan terbuka bagi siapa saja, segala tindakan dianggap hitam dan putih namun dalam praktek banyak perbuatan pidana yang abu-abu, ancaman sanksi pidana terlalu kaku padahal ciri perbuatan pidana berubah-ubah. Oleh karena itu , seharusnya dalam penentuan tuntutan pidana , seorang Jaksa Penuntut Umum harus menganut prinsip keadilan yang menekankan pada individualitas dan perbedaan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa harus berdasarkan pada fakta dan menjadi sebuah ciri dari pelakunya. Sehingga menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku harus sesuai dengan kesalahannya , sesuai fakta kasus , individualizing justice, yang berbeda satu perkara dengan lainnya. Sehingga tuntutan pidana yang dibuat dan bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan sangat menjunjung nilai kemanusiaan dan lebih individu karena pertimbangan yang dilakukan dalam penuntutan berbeda satu dengan lainnya.128 Dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE -013 / A/ JA /12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dibuat proporsional, berlaku untuk seluruh perkara secara kaku dan meminimalisir diskresi sehingga pada akhirnya tuntutan menjadi tidak maksimal dan rawan konflik. Selain itu permasalahan tentang mekanisme rencana tuntutan yang terlalu panjang dan berbelit-belit juga dapat diatasi dengan penggunaan teori progresif. Jaksa Penuntut Umum seharusnya memiliki kemandirian dalam menentukan tuntutan pidana dengan mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan pidana , cara melakukan tindak pidana, sikap bathin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana dilakukan.129

127 https: //anggara.files.wordpress.com , Artidjo Alkostar, kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity, ibid,hlm.7. 128 commit to user ibid , hlm 7. 129 ibid, hlm 8.

124


digilib.uns.ac.id

b. Penggunaan asas - asas terkait pembuktian dalam rangka mengatasi kelemahan pada hukum acara pidana dan rule of moral Penanganan perkara pidana umum sejak dari tahap pra penuntutan sampai dengan tuntutan pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan pembuktian. Terdapat faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian yaitu sebagai berikut130 : 1) bukti harus relevan atau berhubungan . Oleh karena itu dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus bianya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti unsur-unsur kejahatan yang disangkakan ? apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan ? fakta-fakta mana yang harus dibuktikan. 2) bukti harus dapat dipercaya (reliabel) , dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya. 3) bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya artinya bukti tersebut bersifat obyektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta. 4) dasar pembuktian yang maksudnya bahwa pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah, 5) berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti haruslah dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Proses pra penuntutan , penuntutan dan tuntutan pidana perlu dilaksanakan dengan baik dan benar yaitu dengan cara mematuhi segala asas yang terkait dengan pembuktian yaitu sebagai berikut 131 : a. Due process of law adalah seperangkat prosedur yang sebagai standar beracara untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. due process menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal yaitu apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan , kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur serta apabila menggunakan prosedur apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process b. presumption of innocent adalah asas praduga tidak bersalah artinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 130 131

commitPembuktian, to user Op.cit, hlm. 13 Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Op.cit, ringkasan hlm. 32 - 45 125


c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

digilib.uns.ac.id

menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana. adversary system diartikan sebagai sistem peradilan dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. beyond reasonable doubt diartikan sebagai standar pembuktian dimana Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada hakim bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang didakwakan. Actori Incumbit Onus Probandi diartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah wajib membuktikan kesalahan terdakwa. Kelanjutannya adalah asas actore non probante reus absolvitur yang artinya adalah jika tidak dapat dibuktikan terdakwa harus dibebaskan. actus dei nemini facit injuriam yang diartikan tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam. negativa non sunt probanda adalah bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah sangat sulit karena membuktikan sesuatu yang negatif dalam pengertian sesuatu yang tidak dilakukannya. unus testis nullus testis adalah seorang saksi bukanlah saksi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip dan asas penuntutan ini pun belum cukup untuk menjamin bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan dapat mencapai keadilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Adi Sulistiyono132 bahwa hubungan moral dan hukum sebenarnya diawali dengan perdebatan masalah sumber hukum baik sumber hukum material maupun sumber hukum formil, termasuk didalamnya adalah masalah normativitas hukum. 132 Adi Sulistiyono, Negara Hukum:Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, Lembaga commit to user Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS , Surakarta,2007,hlm . 98.

126


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan landasan discourse nya sejarah moralitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase perkembangan yaitu133 : a. era ketika wacana berdiri sangat kokoh di atas fondasi agama, penilaian moral mengenai baik atau buruk , benar atau salah, halal atau haram secara konsisten dikembalikan kepada aturanaturan yang bersifat Illahiah . b. era ketika wacana moralitas dilandasi oleh kepentingankepentingan politik , militer dan kekuasaan. Penilaian moral diatur oleh konvensi-konvensi atau kode-kode yang dibuat oleh akal budi manusia itu sendiri dan semuanya tidak dapat dilepaskan dari kaitan-kaitan politiknya. Penilaian moral akhirnya menjadi alat politik . c. era ketika penilaian moral sangat dipengaruhi oleh wacana ekonomi politik .Penilaian moral mengenai baik buruk, benar salah, moral amoral sangat dilandasai oleh kepentingan ekonomi, khususnya kapitalisme dengan perkataan lain nilainilai moral kini menjadi bagian integral dari nilai-nilai komoditi. Satjipto Rahardjo mengatakan sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistiyono sebagai berikut : “kendati kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal maupun material untuk bisa dirasakan kehadirannya , supaya kepastian hukum itu mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang dihasilkannya. Jika hal demikian, tidak tercapai , maka hal itu menunjukkan kemungkinan perkembangan hukum yang berbeda dengan yang kita cita-citakan”134 Konsep rule of law yang mana ditelan mentah-mentah justru akan menghasilkan negara hukum tanpa moral

dan disiplin. Pendekatan yang

digagas oleh Satjipto Rahardjo adalah penegakan hukum yang berbasis moral yang lahir dari konsep Rule of Moral . Inti dari Rule of Moral adalah tersebut adalah nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang selama ini hidup dalam masyarakat Indonesia yang komunalisme , seperti musyawarah, asas kekeluargaan, keselarasan dan keseimbangan.135

133

ibid, hlm 99. Adi Sulistiyono , Op.cit , hlm 105 mengutip dari Satjipto Rahardjo, “Hukum Sebagai commit to 1996, user hlm 4. Keadilan , Permainan dan Bisnis”, Kompas, 4 April 135 Adi Sulistiyono , Op.cit , hlm 107. 134

127


digilib.uns.ac.id

Hal ini juga tergambar dimana terdapat perbedaan yang mendasar antara rule of law dan rule of moral yang tergambar dalam tabel sebagaimana dicuplik oleh Adi Sulistiyono sebagai berikut136 :

Rule of law

Rule of moral

1. penyelesaian konflik

1. perdamaian

2. peraturan perundang-undangan

1. moral , keadilan

3. prosedur

2. empati

4. kebenaran hukum (legal justice)

3. kebenaran substantif

5. birokrasi

4. komitmen

Adi Sulistiyono mengatakan bahwa ada beberapa pola yang dapat dipilih untuk menjadi sandaran dalam penegakan paradigma hukum baru yaitu rule of moral yaitu 137: 1. pola yang pertama lebih menawarkan pemecahan damai karena nilai-nilai Pancasila tidak akan berperan langsung sebagai yurisprudensi , akan tetapi terbatas sebagai jiwa atau sumber inspirasi hukum. Perjuangan lebih diarahkan kepada merumuskan pesan moral Pancasila dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan diterima oleh kelompok-kelompok lain.Dimensi universalitas pesan moral dituntut untuk bisa diwujudkan maka pessan moral pancasila dituntut memiliki tingkat understanbility dan communicability. 2. pola yang kedua tidak bisa dipisahkan dari proses legitimasi sistem politik yang berlaku. Pengaruh moral Pancasila akan sangat bergantung kepada kemenangan partai yang membawa aspirasi tersebut dan pada politikus-politikus di pemerintahan. Secara politik , masuknya aspirasi tadi dalam penerapan sistem hukum negara melalui cara ini legitim, tetapi akan meminggirkan atau mengabaikan aspirasi minoritas. 3. pola yang ketiga lebih mengandalkan pada reformasi moral terus-menerus terus menerus memberi peluang kepada keseluruhan moral Pancasila untuk ikut menyumbangkan di dalam pembangunan sistem hukum negara melalui perdebatan teoritis , debat tentang nilai , dan diskusi tentang prioritas yang selalu diperbarui. Maka tuntutan understanbility dan communicability menjadi syarat utama. 136 Adi Sulistiyono , Op.cit , hlm 108 dicuplik dari Satjipto Rahardjo, “Transformasi Nilai-Nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional”, 1996, hlm 16. 137 commit to user Konsep dan Paradigma Moral, Op.cit Adi Sulistiyono, Negara Hukum : Kekuasaan, ,hlm.109.

128


digilib.uns.ac.id

4. pola yang keempat mengarah pada pemecahan damai tetapi sering tidak efektif dan seperti berteriak di padang gurun. Pola ini biasanya menekankan pemisahan yang jelas antara moral dan politik. Maka hukum yang adil akan dikritik tetapi moral tidak memiliki saluran langsung ikut serta mengoreksi kecuali melalui saluran langsung yang berusaha memperjuangkan aspirasinya 5. pola yang kelima tidak jauh berbeda dengan pola yang kedua dalam arti bahwa perjuangan moral Pancasila harus melalui perjuangan di tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan hanya moral tidak lebur dalam politik dan hukum . Dengan demikian kegagalan sistem politik dan hukum tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan moral. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum idealnya dan seharusnya disatu sisi menyandarkan dirinya pada prinsip legalitas peraturan yang mewakili penegakan hukum konvensional dan tetap menyandarkan peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri dan seharusnya dilakukan biasanya menyangkut diskresi yang melampaui prinsip legalitas yang merupakan penegakan hukum progresif.138 Penegakan hukum konvensional yang dimaksud adalah dapat diartikan sebagai berikut 139: a. sebagai hukum yang saat ini berlaku dan dianggap tidak dapat dipergunakan lagi sehingga perlu ditata ulang; b. suatu putusan yang keluar dari kebiasaan yang biasanya berpihak kepada pemegang kekuasaan ; c. studi yang terbatas dalam ranah perundang-undangan. Hal ini menunjukkan keterbatasan dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan terobosan agar efektif dalam pelaksanaannya. Dalam hal inilah peranan penegak hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum diperlukan baik dalam membaca, memahami, menerapkan suatu peraturan perundang-undangan melalui penerapan asas-asas hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum pidana dalam kaitannya pra penuntutan , penuntutan dan penentuan tuntutan Pidana. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu penegak hukum juga harus inovatif dan kreatif

138

Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, Op.cit, hlm 112. commit toProgresif user Yudi Kristiana,Menuju Kejaksaan “studi penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi”, LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm.105. 139

129


dalam

mencari

digilib.uns.ac.id

jalan

keluar

apabila

terjadi

kebuntuan

dengan

mempertimbangkan segala aspek untuk kebuntuan demi tercapainya keadilan dengan mempergunakan rule of moral sebagai pisau analisisnya.

commit to user

130

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents