BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Desa Sumber Kerep Wilayah Desa Sumber Kerep merupakan salah satu desa yang letaknya berada di wilayah tatanan Pemerintah di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Desa Sumber Kerep

merupakan daerah yang terdiri dari

perkampungan, sawah tadah hujan dan hutan milik Perhutani. Desa Sumber Kerep terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Banyuurip, Dusun Banyuawet, Dusun Sumber Kerep dan Dusun Jatisari, Dusun Gridi. Dimana luas seluruh wilayah Desa Sumber Kerep adalah 489,70 ha. Kondisi iklim di Desa Sumber Kerep adalah iklim tropis, dengan curah hujan sedang dengan jarak wilayah dekoan ibukota Kecamatan Mantup + 5 km, sedangkan jarak dengan wilayah Ibukota Kabupaten Lamongan + 25 km. Desa Sumber Kerep dengan luas wilayah kurang lebih 489,70 ha yang pembagian berdasarkan penggunaannya seperti yang telah penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini Tabel 4.1 Macam Penggunaan Tanah No. 1 2 3 4 5 6

Penggunaan Tanah Sawah tadah hujan Tegalan Pekarangan & pemukiman Hutan Perhutani Lain-lainWaduk Jumlah

Luas (Ha) 170,00 92,00 22,00 92,00 108,00 5,00 489,70

Sumber : Buku Profil Desa Sumber Kerep Tahun 2013

47

Prosentase 34,72 18,79 4,49 18,79 22,05 1,02 100%

48

Berdasarkan tabel 4.1 tesebut di atas dpat diketahui bahwa dari luas wilayah Desa Sumber Kerep 489,70 Ha, dimana terbagi dalam penggunaan untuk sawah tadah hujan adalah 170 Ha atau 34,72% dari luas wilayah seluruhnya. Kemudian tanah tegalan adalah 92 Ha (18,79%), pekarangan dan pemukiman seluas 22 Ha (4,49%) dan tanah hutan milik Perhutani seluas 92 Ha (18,79%) dan dipergunakan dalam bentuk lain-lain (fasilits umum) seluas 108 Ha (22,05%) dan sisanya yaitu seluas 5 Ha (1,02%) adalah berupa waduk. Dalam perkembangan penduduk sebesar 4% per tahun, dimana data penduduk pada akhir tahun 2006 diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Sumber Kerep adalah sebanyak Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasar Jenis Kelamin No.

Jenis Kelamin

Jumlah (jiwa)

Prosentase (%)

1

Laki-laki

853

49,08%

2

Perempuan

885

50,92%

1.738

100%

Jumlah


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Sumber Kerep adalah sebanyak 1.738 jiwa dengan komposisi untuk penduduk laki-laki sebanyak 853 jiwa atau sebesar 49,08%, sedangkan untuk penduduk perempuan sebanyak 885 jiwa atau sebesar 50,92%. Dengan demikian bahwa penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki. Untuk selanjutnya dalam tabel berikut ini akan disajikan komposisi atau pembagian penduduk berdasar umur.

49

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur No. 1 2 3 4 5 6 7

Kelompok Umur 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 58 > 58 Jumlah

Jumlah (jiwa) 230 323 224 420 396 200 35 1.738

Prosentase (%) 13,23 13,35 12,89 24,17 22,78 11,51 2,01 100%


Dari data yang tersaji dalam tabel di atas, maka kondisi berdasarkan umur dapat diketahui, berturut-turut dari yang terbesar bahwa penduduk yang berumur antara 0 – 10 tahun sebanyak 230 (13,23%), penduduk yang berumur antra 11 – 20 tahun sebanyak 323 (13,35%) sedangkan penduduk yang berumur 21 – 30 tahun sebanyak 224 (12,89%) dan yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 420 (24,17%). Berikut penduduk yang berusia antara 41 – 50 tahun sebanyak 396 (22,78%) sedangkan yang berusia antara 51 – 58 sebanyak 200 (11,51%) dan sisanya sebanyak 35 orang atau sebesar 2,01% berusia diatas 58 tahun. Masalah pendidikan merupakan masalah yang penting dalam proses pengembangan baik itu pengembangan dalam bidang kemampuan dan intelektual masyarakat ataupun juga pengembangan dalam hal perekonomian dan kesejahteraan. Masalahnya maju dan tidaknya suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan dasar tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Secara umum wilayah Desa Sumber Kerep mengenyam pendidikan dibangku sekolah formal yang bervariasi yaitu baik dari tingkat pendidikan perguruan tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Untuk memberikan gambaran mengenai

50

tingkat pendidikan formal yang ditempuh masyarakat Desa Sumber Kerep, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No. 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Kelompok Umur Jumlah Prosentase Buta huruf 96 5,52 Belum Sekolah 115 6,62 TK 118 6,79 SD 589 33,89 SLTP 423 24,34 SMU 369 21,23 PT 28 1,61 Jumlah 1.738 100%


Dari data komposisi penduduk berdasat tingkatan pendidikan, dimana diperoleh bahwa penduduk yang buta huruf sebanyak 96 (5,52%), warga yang belum sekolah sebanyak 115 (6,62%), selanjutnya penduduk yang bersekolah di TK sebanyak 118 (6,79%) dan penduduk yang masih sekolah ataupun tamat SD sebanyak589 (33,89%) dan berpendidikan SMP sebanyak 423 (19,39%) sedangkan yang berpendidikan SMU sebanyak 369 (21,23%) sementara itu yang warga dengan tingkat pendidikan Sarjana baik yang sudah lulus maupun belum lulus sebanyak 28 (1,61%). Keadaan penduduk berdasar kepercayaan dapat diketahui bahwa seluruh penduduk di Desa Sumber Kerep memeluk agama Islam

51

4.1.2. Potensi Ekonomi Desa Sumber Kerep Desa Sumber Kerep merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis. Secara geografis Desa Sumber Kerep memiliki kondisi tanah yang cukup datas dan subur, sehingga sangat menunjang produktivitas pertanian. Transportasi antar daerah di Desa Sumber Kerep juga relatif lancar, karena Desa Sumber Kerep memiliki jalan Kabupaten yang melintas tepat di sebelah selatan desa. Sehingga keberadaan Desa Sumber Kerep dapat dijangkau oleh angkutan umum, dengan demikian mobilitas masyarakat di Desa Sumber Kerep cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktifitas kehidupan masyarakat Desa Sumber Kerep, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun potensi desa lainnya. Namun demikian hal tersebut di atas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni. Suatu misal, keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Sumber Kerep tidak bisa mengangkat hidup petani Sumber Kerep karena produktivitas pertaniannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan cenderung rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif kurang, sehingga banyak petani yang masih di

52

bawah garis kemiskinan. Begitu juga dengan posisi Desa Sumber Kerep yang dilalui oleh jalan Kabupaten menyebabkan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga banyak pengaruh negatif yang masuk dan dikonsumsi masyarakat terutama para pemuda. Sehingga tingkat kenakalan remaja di Sumber Kerep cukup mengkhawatirkan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tingkat kerawanan baik ekonomi (kemiskinan) pendidikan maupun pengangguran, berikut ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel yang berdasarkan data statistik terakhir tahun 2013. Tabel 4.5 Tabulasi Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Sumber Kerep No. 1 2 3 4 5

Tingkatan Kesejahteraan Prasejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III +

Jumlah (Orng) 414 122 115 29 -


4.1.3. Diskripsi Kepemerintahan Desa Sumber Kerep Manajemen keperangkat desaan dan sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga baik itu swasta maupun lembaga kepemerintahan baik itu didalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan perangkat desa sehingga dapat berfungsi secara kebutuhan keterkaitantif untuk tercapainya tujuan organisasi terkait. Dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pelayanan di Kantor Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didukung oleh 15 orang perangkat desa. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan disajikan

53

data perangkat desa dengan berdasarkan pada jenis kelamin perangkat desa yang ada. Tabel 4.6 Data Perangkat desa Berdasar Kelamin Kantor Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan No.

Jenis Kelamin

1

Laki-laki Perempuan

2

Jumlah

Jumlah (Orang perangkat desa) 14 1 15


Berdasar atas tabel 4.6 dapat diketahui bahwa perangkat desa yang ada di Kantor Desa Sumber Kerep, untuk perangkat desa laki-laki sebanyak 14 orang perangkat desa sedangkan perangkat desa perempuan (wanita) sebanyak 1 orang. Kemudian data perangkat desa yang ada di Kantor Desa Sumber Kerep berdasarkan tingkat pendidikan terakhir atau pendidikan yang telah diselesaikan, data tersebut seperti yang penulis sajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.7 Data Perangkat desa Berdasar Tingkat Pendidikan Kantor Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan No. 1 2 3 4 5

Tingkat Pendidikan Perangkat desa SD SMP SMU Sarjana Muda Sarjana (S1) Jumlah

Jumlah (Orang perangkat desa) 6 4 3 2 15


54

Data selanjutnya akan peneliti sajikan tentang kondisi perangkat Desa Sumber Kerep berdasarkan tingkat pendidikan, data tersebut seperti tersaji dalam tabel 4.8 berikut ini : Tabel 4.8 Data Perangkat desa Berdasar Tingkat Pendidikan Kantor Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan No. 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan SD SLTP SLTA Sarjana Jumlah

Jumlah (Orang) 6 4 3 2 15


4.1.4. Struktur Organisasi Desa Sumber Kerep Bedasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabuapten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Desa di Kabuapten Lamongan, pada (Pasal 1, ayat 7) menjelaskan pengertian Kepala Desa adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lamongan di bawah Kecamatan, sedangkan struktur organisasi Kantor Desa Sumber Kerep sebagai berikut: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa (Carik) 3. Kepala Urusan Umum 4. Kepala Urusan Keuangan 5. Kebayan (Keamanan) 6. Modin 7. Badan Perwakilan Desa

55

Teori mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang yang masing-masing memegang dan menjelaskan jabatan, posisi atau fungsi yang harus bekerjasama melalui suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan dalam pemerintahan desa memerlukan : 1. Kerangka struktur orgnisasi dalam pemerintahan desa yang menjadi sudah kerja sama 2. Pembagian tugas dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab 3. Pengaturan dan penyusunan staf pelaksana 4. Pengaturan hubugan kerja antar stuan kerja organisasi dan suatu tata hubungan kerja. Pemerintahan desa sebagai alat untuk mencapai tujuan sebagimana digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi sebagai perpanjangan pemerintahan yang lebih atas sebagai alat untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dan efesien. Untuk mewujudkan Pemerintah Desa disusun sederhana dan seefektif mungkin agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan adanya keragaman secara nasional. Menurut ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ditegaskan bahwa : 1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa

56

2. Perangkat Desa Terdiri dari Skretaris Desa dan Perangkat Desa Lainya 3. Sekretaris Desa yang dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negri sipil yang memenuhi persaratan. Dalam upaya untuk optimalisasi pelayaan kepada masyarakat di bidang administrasi dan urusan kepemerintahan, maka di wilayah Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didukung oleh beberapa aparatur atau perangkat desa. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya dalam menentukan efektifitas pelaksanaan otonomi desa. Sebagaimana dalam Bab terdahulu struktur organisasi pemerintahan desa Sumber Kerep di atur dalam Perda Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Desa. Dalam hubungan kelembagaan di Kantor Desa Sumber Kerep, bagan keorganisasiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

KEPALA DESA SEKRETARIS

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

KAUR PEMBANGUNAN

KADUS

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sumber Kerep

KAUR KESRA

57

Berdasar bagan struktur organisasi di atas, maka penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini : 1.

Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tercantum Pasal 3, Ayat (1), berbunyi

Dalam

menjalankan

fungsinya

Kepala

Desa

mempunyai

kewenangan yang berasal dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Sedangkan “pelimpahan kewenangan dimasudkan pada ayat (1) Pasal 3 diatur dengan Keputusan Camat yang bersangkutan. Sedangkan rincian tugas dan fungsi Kepala Desa adalah : a.

Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat,

b.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal, Kepala Desa mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat; 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya pemerintahan Kepala Desa pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; 4) Penyusunan program, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

58

Sekretariat Kepala Desa mempunyai tugas membantu Kepala Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kepala Desa, Pasal 11 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Kepala Desa mempunyai fungsi: a.

Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannyaa;

b.

Pengelolaan urusan keuangan;

c.

Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan;

2.

d.

Pelaksanaan urusan rumaah tangga;

e.

Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Fungsi dan tugas Seksi Pemerintahan, Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

pemerintahan, administrasi kependudukan, Pasal 12 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a.

Pengumpulan,

pengolahan

dan

pengevaluasian

data

di

bidang

pemerintahan; b.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansiinstansi di wilayah kerja Kepala Desa;

c.

Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

d.

Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

59

3.

Tugas pokok dan Fungsi Seksi Ketertiban Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketertiban mempunyai fungsi: a.

Pengumpulan,

pengolahan

dan

pengevaluasian

data

di

bidang

ketentraman dan ketertiban;

4.

b.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c.

Pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;

d.

Penyelenggaraan kegitan administrasi perlindungan masyarakat;

e.

Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;

f.


Tugas pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan, Seksi

Pembangunan

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pembinaan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: a.

Pegumpulan,

pengolahan

dan

pengevaluasian

data

di

bidang

perekonomian dan pembangunaan; b.

Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

c.

Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

d.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

pembangunan

serta

memelihara prasarana dan sarana lingkungan kepala desa;

manjaga

dan

60

e.

Penyusunan program dan pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kepala desa;

f. 5.


Tugas pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagmaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a.

Pelayanan kepada masyaarakat di bidang kesejahteraan rakyat;

b.

Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

c.

Penyusunan program dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

d.

Penyusunan bahan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

4.2. Analisis Hasil Penelitian 4.2.1. Peran Pemerintah Desa 4.2.1.1. Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Sumber Kerep Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja

61

pemerintah Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan Desa, yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Camat Mantup (wawancara tanggal 9 Mei 2014) : “Kalau masalah pembangunan di Desa Sumber Kerep itu sudah sangat pesat mengingat di sini adalah bisa dikatakan semi perkotaan. Kondisinya sangat kompleks dan profesi warga cukup beragam, kendati demikian peranan Kepala Desa tetap sangat penting. Pemerintah Desa sangat berperan, kami berharap tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebas-bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan”

Berikut ini ditampilkan data yang merupakan daftar anggaran pemerintah Desa Sumber Kerep pada tahun 2014 yang juga merupakan anggaran APBD Tahun 2014 (sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa) setelah melalui MUSREMBANG tingkat kecamatan Tabel 4.9 APBD Desa Sumber Kerep Tahun Anggaran 2014 No 1 2 3 4 5

Jenis Anggaran Perkerasan jalan PANSIMAS Drainase Pengadaan Sarpras Pengadaan tempat sampah Total biaya anggaran Sumber : Hasil olahan data sekunder

Biaya Rp 100.000.000 Rp 153.000.000 Rp 73.000.000 Rp 125.000.000 Rp 25.000.000 Rp 476.000.000

62

Kemudian ditambahkan oleh oleh Kasi Pemerintahan di kantor Desa Sumber Kerep (wawancara pada tanggal 7 Mei 2014) mengatakan : “Desa Sumber Kerep adalah daerah yang memberi tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pembangunan. Di sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah yang berada pada level paling bawah, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan karena semua dihendel oleh tingkat kabupaten. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang dituju”

Hal di atas menunjukkan peranan pemerintah Desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan pemerintah Desa mempunyai Perangkatur dan pemimpin yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat Desa Sumber Kerep seperti yang diungkapkan oleh Faisal (wawancara tanggal 13 Mei 2014, jam 17.00 ) “Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan seorang Kepala Desa yang benar-benar dapat memberikan panutan dan pelayanan yang baik. Beliau juga sama sekali tidak membeda-bedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. Sehingga masyarakat bisa lebih berantusias dan berpartisipasi segala program pembangunan.”

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat dalam bidang wirausaha mengingat wilayah di Desa Sumber Kerep adalah berpotensi di bidang wirausaha dan perdagangan yang merupakan pusat

63

perekonomian di wilayah Kecamatan Mantup sehingga masyarakat di sini terutama pemuda yang banyak mengadopsi gaya hidup mewah di perkotaan dan malas bekerja kasar. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Sumber Kerep (wawancara tanggal 5 Mei 2014), mengatakan : “Masyarakat di sini banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai bahkan usia pemuda pun banyak melakoni profesi ini. Sehingga minat di sektor ini merupakan hal yang patut didukung sebagai fokus pembangunan khususnya pembangunan non fisik di Desa Sumber Kerep ini. Pembangunan kan bukan hanya dari segi fisik saja, pembangunan non fisik pun sangat penting yang saya maksudkan di sini contohnya saja bagaimana selalu memberi pelayanan semaksimal mungkin dalam kelengkapan administrasi dalam kelengkapan berwirausaha. Apalagi sekarang ini di galakkan penyuluhan dan pelatihan berwirausaha di Desa di mana sasarannya adalah pemuda dan ibu rumah tangga yaitu dalam bentuk pelatihan kursus mejahit dengan mendatangkan insfruktur dari tingkat propinsi”.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kasi Perekonimian dan Kesejahteraan Rakyat Desa Sumber Kerep (wawancara tanggal 8 Mei 2014) “Saya bersyukur dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat di Desa Sumber Kerep dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan sehingga dapat memberi bekal keterampilan kepada pemuda dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan lain, walaupun ini merupakan bentuk dari PNPM Mandiri dan memang ada andil permintaan dari warga sendiri.”

Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Sahudi seorang wiraswasta sekaligus Kepala Lingkungan Sumber Kerep (wawancara tanggal 8 Mei 2014) bahwa : “untuk masalah pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat semua Perangkat Desa mengobservasi kebutuhan warga dan diadakanlah pelatihan yang dimaksud dan berusaha mensosialisasikan agar banyak warga yang ikut menghadiri.”

64

Sesuai dengan pengamatan penulis dari hasil observasi pada saat kunjungan ke lokasi-lokasi lingkungan yang ada di Desa Sumber Kerep terlihat adanya kunjungan dalam keadaan santai oleh Kepala Lingkungan yang didampingi oleh seorang Perangkat Desa. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan menurut Kartasamita (2006) adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.” Begitu pula yang diungkapkan oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa Sumber Kerep (wawancara pada tanggal 9 Mei 2014) mengatakan : “Menurut saya, kami sebagai mitra kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa melihat adanya adanya upaya pihak Desa dalam mempengaruhi masyarakat sudah cukup baik, sehingga warga masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan. Hal ini akan berdampak positif bagi pemuda dan ibu rumah tangga yang mengikuti dan dapat mendapatkan tambahan keterampilan dan kreativitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah tingkat Desa Sumber Kerep benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Kepala Desa dan Perangkatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga

65

masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain ; meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturrahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor Desa. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan. Kepala Desa beserta Perangkatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Beliau pun selalu bersikap transparan baik masalah pambangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan Desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Perangkat Desa bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar Perangkat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua lembaga pemasyarakatan selalu hadir di kantor Desa Sumber Kerep, kemudian informasi disosialisasikan kesemua warga. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan kepada warga, itu akan akan cepat diserap oleh warga baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di mesjid yang diupayakan oleh kepala lingkungan. Untuk masalah pengambilan keputusan sendiri, Kepala Desa selalu memperhatikan aspirasi dari semua kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan, ini bisa dianggap keterwakilan dari warga masyarakat.

66

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sumber Kerep (wawancara pada tanggal 7 Mei 2014) bahwa : “Dalam setiap pengambilan keputusan, Kepala Desa tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, ia selalu merundingkan dengan Perangkat lainnya,kepala lingkungan, dan ketua lembaga kemasyarakatan. Beliau pun tidak segan-segan untuk meminta saran dan pendapat dari kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sumber Kerep dalam proses pelaksanaan pembangunan non fisik dengan cara selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap ada kegiatan dan pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Desa Sumber Kerep rasa kekeluargaan dan jiwa kebersamaannya masih erat terjalin walaupun Desa Sumber Kerep merupakan daerah yang latah akan perkembangan di zaman yang telah maju ini. Agar peranan Pemerintah Desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagai berikut.

4.2.1.2. Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina Masyarakat Kegiatan memberi contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya

seorang

bawahan/orang

yang

pemimpin dipimpin

dalam

melaksanakan

sehingga

dapat

fungsi

dan

tugas

mengikuti

apa

yang

dikehendakinya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang Kepala Desa.

67

Aktivitas untuk memberi tuntutan/pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perngkat Desa maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat Desa atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak Kepala Desa. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara stryktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam

hubungannya

dengan

pembinaan,

Taliziduhu

Ndraha

mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

68

Dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat Desa, kepala Desa selaku pemimpin di Desa Sumber Kerep yang didominasi oleh wiraswasta. Mengingat kondisi Desa Sumber Kerep yang merupakan sektor perekonomian maka upaya pihak pemerintah Desa hanya bergelut di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meskipun masih ada sektor pertanian yang masih aktif. Hal ini senada yang diungkapkan oleh bapak Aswar Andi salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta (wawancara tanggal 9 Mei 2014) bahwa : “Masyarakat di sini pada umumnya suka mengikuti gaya hidup orang kota dan memang di sini bukan lagi desa, rata-rata mayarakat senang berbisnis dan orang yang berjiwa muda sangat jarang mau bekerja di kebun dan di sawah. Jadi cocokmi langkah yang diambil oleh Kepala Desa yaitu dengan memberikan pelatihan untuk warga yang tidak memiliki kesibukan seperti sekarang saya lihat ada pelatihan menjahit di kantor Desa”

Hal senada juga dingkapkan oleh salah seorang Perangkat Desa ibu Sriati Dahlan, (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014) yakni : “Untuk menjalankan peran sebagai pembina masyarakat kita hanya bisa memantau kegiatan masyarakat sehari-hari baru bisa mangambil langkah perencanaan untuk mengusulkan apakah bentuk penyuluhan atau pelatihan. Seperti apa terlihat sekarang masyarakat senang dengan kerjaan yang tidak terlalu menguras keringat jadi alhamdulillah kita bisa adakan pelatihan kursus menjahit”

Kemudian ditambahkan lagi seorang warga ibu Lina (wawancara pada tanggal 10 Mei 2014) yakni : “Bagus sekali ini yang dilksanakan oleh pihak Desa, selain membina juga cukup membantu. Ini akan menambah keterampilan dan otomatis bisa membuat kesejahteraan meningkat, kalo ada modal insya Allah saya akan membuka usaha jasa menjahit di rumah.”

69

Pemerintah Desa sadar dan mengerti tentang pentingnya pembinaan masyarakat. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu membina kehidupan masyarakat dan membina perekonomian. Hal sanada juga diungkapkan oleh seorang Perangkat Desa (wawancara pada tanggal 9 Mei 2014) bahwa : “Ini merupakan salah satu langkah pembinaan kepada masyarakat tapi pembinaan kan bukan hanya bentuk pelatihan bisa saja dengan melayani sebaik mungkin administrasi di kantor Desa” Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Desa sebagi pembina masyarakat dapat mendorong proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Sumber Kerep adalah basis perekonomian yang banyak di bidang perdagangan. Hal ini mengakibatkan perekonomian Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera. Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Sebab sebagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat Desa Sumber Kerep. Dalam melakukan aktivitas pembinaan ini, Perangkat Desa menyatukan dirinya terhadap semua warga di manapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan batas sosial, sehingga warga merasa

70

menjadi satu dengan antar Perangkat Desa. Melalui perilaku seperti inilah pendekatan dan kebersamaan tercipta untuk membina masyarakat dalam pembangunan ke arah yang lebih baik.

4.2.1.3. Peran Pemerintah Desa sebagai Pengayom Masyarakat Seni kepemimpinan adalah kemampuan mempraktekkan ilmu teori kepemimpinan kepada orang yang dipimpinnya yang kenyataannya tidak selalu sama dengan yang diajarkan dalam ilmu teori kepemimpinan. Hal ini terjadi karena setiap individu menusia yang dipimpin memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya, memiliki interest/kepentingan pribadi yang berbeda. Perbedaan itu kalau diseragamkan sesuai dengan keinginan kita sebagai pemimpin, akan menimbulkan resistensi baik secara terbuka ataupun tertutup. Aturan kepemimpinan militer yang otoriter, akan lebih memudahkan seseorang pemimpin militer untuk melakukan seni kepemimpinannya, tapi di lingkungan orang sipil akan menjadi lebih complicated, lebih rumit. Salah satu yang mempersulit melakukan seni kepemimpinan sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk mampu menumbuhkembangkan “Ketaatan Terhadap Disiplin”. Disiplin artinya adalah bersedia melakukan semua aturan yang ditetapkan oleh lingkungan hidupnya secara tulus ikhlas, tanpa harus dipaksa dan diawasi terus menerus oleh pemimpin, dilakukan secara lahir dan batin. Kunci sukses seorang pemimpin adalah mampu menumbuhkembangkan rasa taat yang tulus dan ikhlas di hati dan fikiran anak buahnya, yakni :

71

1.

Mampu memberikan suri tauladan dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, serta ketaatan terhadap peraturan disiplin itu sendiri.

2.

Mampu menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan secara jujur, benar dan adil.

3.

Mampu bersikap dan berperan sebagai pengayom anak buahnya yang membutuhkan perhatian, bantuan, nasihat, petunjuk, secara tulus dan ikhlas.

4.

Mampu menjadi seorang guru, pembimbing, dalam setiap permasalahan baik masalah tugas maupun pribadi.

5.

Mampu berperan dan bersikap sebagai kawan yang baik, yang mau mendengarkan segala curhat dan keluhan anak buahnya pada saat santai di luar jam kantornya. Wawancara dengan bapak Sennang seorang petani yang sekaligus tokoh

masyarakat pada tanggal 14 Mei 2014, mengatakan : “Kalau masalah keamanan di sini, cukup aman mungkin karena kepala lingkungan selaku orang tua yang cukup disegani itu semua dikordinir dengan baik oleh pegawai di Desa. Biasanya kalau ada acara di sini seperti pasar malam, pegawainya minta izin dulu di kantor Desa dan baru dikasi izin kalau mau bekerjasama anak muda yang ada di sini. Jadi kamanan terjamin karena anak muda di sini juga yang majjaga.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh seorang warga yang juga sebagai kepala Lingkungan (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014), mengatakan : “Saya rasa Kepala Desa yang sekarang ini beruntung karena sudah tidak pernah lagi ada perkelahian antar pemuda. Dan biasanya kalo ada orang yang bermasalah perbatasan tanahnya bisa diselesaikan di kantor Kepala Desa saja, diselesaikan secara kekeluargaan saja.”

72

Hal senada juga diungkapkan oleh sekretaris Desa (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014), mengatakan : “Keamanan di sini bisa dikatakan cukup terjamin, walaupun Kepala Desa perempuan tapi semua langkah kinerja di kordinasikan bersama dengan kepala lingkungan yang termasuk orang yang dituakan oleh warga. Dan kalau ada kejadian masalah kamanan yang perlu penanganan pihak yang berwajib kita semua cepat tanggap karena bagusnya kordinasi apalagi sekarang sudah aktif BABINSA dan FKPM”

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat digambarkan bahwa keamanan di Desa Sumber Kerep cukup terjamin karena bagusnya kordinasi yang diadakan oleh pihak Perangkat pemerintah Desa. Bisa kita pahami jika diperlukan biasanya pemuda dari warga dilibatkan kalau ada acara yang diselenggarakan, begitupun pihak berwajib (kepolisian) tetap pada koridornya meskipun ada kordinasi yang diupayakan oleh Pemerintah Desa seperti BABINSA dan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). Begitu pun kalau ada yang berkasus atau bermasalah antar warga biasanya juga bisa terselesaikan hanya di kantor Desa karena adanya peran serta Perangkat Desa yang bekerjasama dengan kepala lingkungan yang merupakan orang yang dituakan dan banyak juga warga yang malas kalau berhubungan dengan pihak yang berwajib (kepoliasian). Jadi dapat kita saksikan betapa Perangkat pemerintah Desa berperan aktif dalam mengayomi masyarakat.

73

Tabel 4.10 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Sumber Kerep No

Jenis Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Tahun Kejadian 2012 2013

1 2

Pelanggaran hukum 28 kasus Perselisihan akibat kepemilikan 9 kasus lahan 3 Kenakalan remaja 21 kasus Sumber : Data Sekunder FKPM Desa Sumber Kerep

20 kasus 3 kasus 17 kasus

Sejalan dengan itu berbagai tindakan yang dulunya menimbulkan rasa tidak aman antar warga masyarakat kini mulai terkikis apalagi didukung dengan kondisi masyarakat yang sudah semakin ramai dan kebanyakan dintara masyarakat pada sibuk mengurus bisnis masing-masing ketimbang melakukan hal hal yang tidak semestinya dan mengganggu ketentraman.

4.2.1.4. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelayan Masyarakat Perangkatur berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Dengan demikian peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami walaupun dalam skala wadah lembaga pemerintahan terkecil seperti tingkat Desa. Menurut Sinambela (2006:106), pelayanan adalah : “Apapun tingkatan pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, karena dengan peranan pemimpin berusaha memberikan pelayanan publik terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai tujuan dengan sebaikbaiknya.

74

Seperti halnya pemerintah Desa atau desa yang ada, Perangkat pemerintah Desa Sumber Kerep bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah Kepala Desa harus bisa menerima atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Sennang pada wawancara tanggal 14 Mei 2014, mengatakan : “Dalam masalah aspirasi warga, Kepala Desa di sini selalu memberikan kesempatan sebaik mungkin kepada kami untuk mengeluarkan aspirasi. Beliau tdak pernah segan untuk mendengarkan keluhan warga apalagi kalau ada rapat di aula kantor Desa, begitu pun kalau hanya mendengarkan dalam pergaulan Kepala Desa selalu terbuka kepada kami. Meskipun tidak ada pertemuan langsung keluhan warga juga bisa dibawakan oleh ketua RW atau tokoh masyarakat lainnya.”

Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Sahudi (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014) selaku kepala lingkungan, mengatakan bahwa : “Semua Perangkat di Kantor Desa Sumber Kerep ini bekerjasama dengan baik dalam penerimaan aspirasi masyarakat, kalaupun ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya kita semua bisa tampung dan nanti disampaikan langsung kepada Kepala Desa. Hal itu pun sudah diamanatkan oleh beliau kepada kami.”

Dalam hal pembahasan aspirasi dari masyarakat pihak Desa biasa melakukan rapat Desa, termasuk menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dalam acara MUSREMBANG. Biasanya Kepala Desa hanya mengundang perwakilan dari masyarakat saja seperti tokoh-tokoh masyarakat dan yang dianggap berkompeten dalam hal itu.

75

Bapak Aswar Andi pada wawancara tanggal 9 Mei 2014 mengatakan : “Dalam hal pembangunan kami biasanya diundang untuk menghadiri acara MUSREMBANG. Yang diundang biasanya hanya tokoh masyarakat dan orang tertentu saja agar rapat dapat berjalan lancar dan agar tujuannya dapat tercapai.”

Hal senada diungkapkan oleh bapak Abdul Rasyid pada wawancara tanggal 8 Mei 20112, yakni : “Kalau menurut saya, Kepala Desa oarangnya sanagat terbuka, saya bisa katakan karena saya biasa hadir di setiap rapat-rapat membahas masalah dana yang diterima pemerintah. Bahkan jumlah dana pun tidak pernah disembunyikannya. Pada saat pertemuan aspirasi masyarakat pun selalu ia butuhkan, agar bantuan dana yang masuk ini bisa benar-benar merata.”

Keterbukaan Kepala Desa untuk dikoreksi, dibimbing dan diarahkan, dan kesediaannya utuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan operasional pembangunan tingkat Desa mrupakan kunci kedekatan dan kebersamaan pemerintah Desa dengan masyarakat, sehingga jika ada kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan dari ide Kepala Desa diterima,didukung, dan dilaksanakan bersama. Begitu pula dalam pengangkatan perangkat Perangkat Desa dari perwakilan dari tiap-tiap lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya mampu bertumpu pada orang tertentu saja tapi dapat terbagi rata sehingga jika ada masyarakat yang ingin dilayani oleh Kepala Desa yang kebetulan tidak ada di tempat maka dapat terwakili oleh bawahannya jadi masyarakat dapat terlayani secara maksimal tanpa membeda-bedakan status dan asal lingkungannya.

76

Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2014, mengatakan : “Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Perangkat di kantor Desa saya lihat sangat baik dan ramah. Apapun keperluan kita langsung dilayani dengan baik, kalau pun kita kelihatan tidak ngerti dengan administrasi mereka semua langsung menjelaskan dengan baik supaya kita mengerti dengan administrasi yang kita urus. Kalau masalah biaya pengurusan administrasi itu sebenarnya memang tidak ada tarif yang ditetapkan, cuma kita harus mengerti dan memberi uang tertentu kepada Perangkat yang mengerjakan administrasi yang kita urus karena kita pahami bahwa mereka tidak memiliki gaji tetap apalagi belum PNS, administrasi yang kita urus kan kepentingan kita sendiri mereka hanya membantu. Begitu pun kalau misalnya pengurusan akte dan lain sebagainya itu tidak diterbitkan langsung di kantor Desa melainkan harus diurus di ibukota kabupaten jadi kita biasanya minta tolong kepada perangkat Desa dengan memberi uang jalan dan sebagainya daripada kita sendiri yang urus itu tidak efisien lagi dan banyak kerjaan lain yang harus kita kerjakan.”

Sesuai dengan pengamatan penulis, di kantor Desa Sumber Kerep terlihat adanya kesan yang sangat antusias dari Perangkat Desa jika ada warga yang yang berkunjung langsung dilayani dengan baik. Kalau keperluan warga berupa pengurusan administrasi Perangkat langsung menjelaskan secara terperinci apalagi kalau yang bersangkutan adalah warga yang masih awam dengan persuratan. Kalau tarif yang dipungut atas pengurusan administrasi itu Perangkat Desa tidak pernah memasang tarif apalagi meminta, hanya saja warga yang langsung memberi yang disertai dengan ucapan terima kasih. Hal senada juga diungkapkan oleh Paisal salah satu Perangkat perangkat Desa yang biasa menguruskan keperluan administrasi warga (wawancara tanggal 13 Mei 2014) mengatakan : “untuk urusan administrasi di kantor sini, kami tidak memasang tarif tertentu kami hanya mengatakan seikhlasnya saja dan yang bersangkutan merasa tidak dirugikan. Kami semua menjelaskan urusan administrasi itu termasuk kalau harus diselesaikan di ibukota kabupaten kan di sini hanya diberi surat pengantar kalau memang yang bersangkutan bisa urus sendiri

77

maka kami tidak lagi direpotkan jadi dia bawa sendiri. Jadi kita berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa puas.”

Pelayanan yang diberikan oleh Perangkat perangkat Desa telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sumber Kerep dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan waktu lama yang biasa merugikan. Serta bagaimana Kepala Desa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan lainnya yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Penulis dapat menyimpulkan jika pelayanan pemerintah Desa Sumber Kerep bagi masysrakatnya sudah cukup adil dan masyarakat dapat menikmati layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sumber Kerep dengan baik. Hal ini didasari karena keterbukaan Kepala Desa terhadap perangkat Desa dan masyarakat yang memberi saran dan kritik dan juga dari segi pelayanan yang tidak membeda-bedakan antar warga yang dilayani.

4.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai peranan pemerintaha Desa dalam pembangunan dan peran pemerintah Desa sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber

78

daya manusia Perangkat pemerintah Desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kenerja Perangkat pemerintah Desa dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peranan pemerintah Desa dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar Perangkat pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan. Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sumber Kerep yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

4.2.2.1. Faktor Pendukung Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

79

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Aswar Andi (wawancara tanggal 9 Mei 2014), yakni : “Kondisi penduduk Desa Sumber Kerep yang cukup beragam ini harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya. Macam kalau warga berprofesi sebagai pebisnis yang serba sibuk dengan urusan bisnisnya tentu maunya tau beres saja dengan urusan Desa dan sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya secara langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di Desa tapi mereka siap memberi bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupan kalau warga adalah seorang petani dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah .”

Sesuai dengan pengamatan penulis bahwa kondisi kesibukan akan profesi warga maka sangat jarang terlihat adanya partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Kendati demikian ternyata masih ada saja warga di sekitar lorong-lorong tertentu yang lokasinya agak jauh dari pusat Desa Sumber Kerep atau pasar yang tetap berpartisipasi dalam berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Fasilitas seperti ini diadakan karena swadaya atau partisipasi dari warga yang dikordinir oleh Kepala RW setempat. Hal ini tidak bertentangan dengan yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Sumber Kerep (wawancara tanggal 8 Mei 2014), yakni : “Kondisi keadaan warga merupakan tantangan tersendiri buat kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Warga di daerah yang kurang mengerti akan administrasi sangat sulit buat diberi pejelasan akan arti administrasi. Juga warga disekitar pasar yaitu Lingkungan Sumber Kerep yang sangat sibuk mengurusi pertokoan itu jarang sekali diajak berinteraksi secara langsung di kantor Desa kalau ada keperluan pengurusannya di sini mereka maunya langsung beres dan siap memberi ucapan terima kasih dalam bentuk materi. Dan ini tidak memberi masalah berarti buat kami karena mereka tidak mungkin komplen dengan tindakan yang kami laksanakan karena mereka siap menikmati berbagai perkembangan.”

80

Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor Desa maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Desa Sumber Kerep Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Camat Mantup (wawancara tanggal 9 Februaru 2014) : “Partisipasi masyarakat merupakan hal sangat penting, jadi saya berharap semua Kepala Desa itu tetap meningkatkan dan buka peluang sebaikbaiknya buat warga agar tetap berpartisipasi dalam pembangunan demi perkembangan daerah. Saya lihat Kepala Desa saat ini selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi barubaru ini diadakan musrembang tingkat kecamatan dan itu tetap hadir tokoh masyarakat dari berbagai Desa dan desa. Musyawarah ini merupakan keharusan yang tidak bisa tidak diadakan, karena ini adalah merupakan program nasional yang harus melalui mekanisme bertingkat. Kami sebagai Perangkat hanya mejalankan aturan yang diberlakukan. Bahkan dari musyawarah ini terlihat adanya pertarungan prioritas kebutuhan.”

81

Partisipasi secara etimologi mengandung pengertian adanya keterlibatan diri dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam kamus administrasi yang menyatakan bahwa partisipasi adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka partisipasi adalah hal ikutnya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebagai Perangkat pemerintah Desa harus bisa berupaya membuat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan tantangan besar yang pernah dialami oleh pemerintah Desa Sumber Kerep karena masyarakat yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menyelesaikan bisnis masing-masing. Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali informasi dari lokasi Desa Sumber Kerep maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Sumber Kerep, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan di tingkat Desa. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya reformasi pelayanan publik adalah terletak pada kerjasama yang baik antar Perangkat organisasi baik secara

82

horizontal maupun secara vertikal. Kerjasama tersebut sangat menunjang pelaksanaan tujuan organisasi dalam hal ini perkembangan ke arah lebih baik. Sesuai dengan pengamatan penulis, ditemukan bahwa kerjasama antar sesama Perangkat di Desa Sumber Kerep ini cukup bagus, ini terlihat dengan adanya suasana keakraban yang luar biasa antar sesama Perangkat di kantor Desa, serta terlihat antara perangkat Kepala Desa dengan Kepala Desa serta kepala lingkungan sebagai tokoh masyarakat yang dituakan selalu ada di kantor Desa tiap hari terlihat sering saling berembuk membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa. Biasa juga kalau ada persoalan antar warga terlihat antar sesama Perangkat serta Kepala Desa bekerjasama dalam menyelesaikannya dan dibantu oleh kepala lingkungan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Sumber Kerep (wawancara tangal 5 Mei 2014) mengatakan : “Kita di sini sangat mementingkan kerjasama dan saling mendukung pekerjaan masing-masing dengan sering berembuk membicarakan berbagai urusan bersama. dan kalau ada Perangkat yang berhalangan hadir kita bisa bekerjasama saling menggantikan demi efektifnya pelayanan. Seperti saat sekarang ada 2 Perangkat kami yang sedang menyelesaikan studinya jadi untuk sementara kami menggantikan tugasnya.”

Kemudian ditambahkan lagi oleh kepala lingkungan (wawancara tanggal 8 Mei 2014) bahwa : “Semua Perangkat di sini tidak ada yang saling memberatkan dan saya lihat hubungannya sangat erat dan saling membantu apalagi kalau ada yang berhalangan. Seperti 3 hari ini Hernawati yang selalu sibuk di ruangan sebelah mengerjakan surat-surat nagantikan Rasna karena tidak sempat’i hadir”

83

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa kerjasama antara Perangkat pemerintah Desa Sumber Kerep ini tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan yang sangat harmonis antara sesama Perangkat Desa, berupa keakraban yang terjadi antar sesama Perangkat, serta kepatuhan semua Perangkat terhadap Kepala Desa. Kesemua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan maksimal demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.

4.2.2.2. Faktor Penghambat Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor Desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan Desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana

dan

prasarana

sangat

terselenggaranya pembangunan.

menghambat

kinerja

pemerintah

demi

84

Sesuai dengan pengamatan penulis, di Desa Sumber Kerep masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang Kepala Desa dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, Perangkat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada. Sarana perhubungan di wilayah Desa Sumber Kerep terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/Desa yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebtuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

85

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Andi Sudarmin Camat Mantup (wawancara tanggal 9 Mei 2014) : “Saya rasa fasilitas sarana infrastruktur yang kurang layak akan menghambat perkembangan pembangunan di Desa Sumber Kerep seperti contohnya pembangunan pasar sentral Sumber Kerep kurang berjalan karena infrastruktur perhubungan di daerah kita masih banyak rusak dan belum dibenahi maka akses pemerintah tingkat atas belum bisa menjangkau dengan baik Desa Sumber Kerep dan otomatis belum menekankan pembangunan di lokasi pasar sentral. Makanya insya Allah pembangunan fisik selanjutnya adalah pengadaan PANSIMAS, mobil angkutan sampah, dan tempat pembuangan akhir sampah. Karena selanjutnya masalah pembangunan fisik itu ada yang dinamakan skala prioritas, jadi semua yang diusulkan akan diurutkan sesuai prioritas kebutuhan daerah.”

Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Desa Sumber Kerep. Selanjutnya, dalam pengamatan penulis mengenai pembangunan di Desa Sumber Kerep, Perangkatur pemerintah Desa Sumber Kerep tercatat berjumlah 13 orang. Dari jumlah ini diketahui masih ada (sekitar 7 orang) yang berpendidikan terakhir adalah tamatan SMA saja dan masih ada 5 orang belum bisa mengoperasikan komputer. Perangkatur pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah Desa baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak pada kualitas Perangkatur, karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang berhubungan erat dengan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, maka

86

peningkatan kualitas Perangkat Desa perlu mendapat perhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu Perangkat pemerintah Desa Sumber Kerep (wawancara pada tanggal 7 Mei 2014), mengatakan bahwa : “Rendahnya kualitas sumber daya manusia Perangkatur di Desa Sumber Kerep yang masih ada dari tamatan SMA, kami akui bahwa dapat menghambat pemeliharaan fasilitas umum seperti penggunaan teknologi komputer. Karena kami sebagai Perangkatur kurang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk hal tersebut. Oleh karena itu kami sudah menyarankan agar Perangkat yang masih lulusan SMA untuk melanjutkan studinya. Selain itu, rendahnya kualitas Perangkat maka akan berpengaruh juga pada terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya jika tidak ada yang dapat mengoperasikan komputer, maka waktu pelayanan akan lama”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa di Desa Sumber Kerep ini kualitas pendidikan Perangkat masih ada yang relatif rendah. Karena dari keseluruhan Perangkat yang berjumlah 13 orang masih ada yang tingkat jenjang pendidikan terakhir adalah SMA sederajat sehingga akan berpengaruh kepada kecakapan Perangkat dalam melakukan pekerjaan. Dengan relatif rendahnya pendidikan Perangkat, maka pengetahuannya pun akan menjadi sedikit. Sehingga dapat berakibat pula pada terhambatnya pemeliharaan sarana fasilitas, karena pengetahuan masih minim yang dimiliki oleh Perangkat tersebut. Sedangkan dari segi kemampuan keterampilan (skill) yang dimiliki Perangkat, misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer masih tergolong rendah. Karena di antara semua Perangkat hanya sekitar 5 orang yang

87

sering mengoperasikan komputer, dan terkadang masih ada yang hanya mengoperasikan mesin ketik manual atau teknologi tradisional. Sehingga yang terjadi jika Perangkat yang bersangkutan tidak di tempat maka pengurusan administrasi bisa tertunda, ini berakibat pada terhambatnya waktu atau ketepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini tidak bertentangan dengan yang dikatakan oleh salah seorang warga ibu Lina (wawancara tanggal 10 Mei 2014) : “Di kantor Desa itu jelas masih ada yang belum bisa mengopersikan komputer dan itu otomatis menghambat pelayanan administrasi. Saya pernah urus administrasi akte kelahiran,KTP, dan KK sekaligus dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak Desa, dan ternyata semua bisa selesai selama dua pekan tapi itu tidak menimbulkan masalah berarti buat kami”

Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang berdampak tidak efisiennya pembangunan di Desa Sumber Kerep. Dan hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya Perangkat Pemerintah di Desa Sumber Kerep.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Pada hakikatnya, upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat pedesaan adalah agar terciptanya suatu desa yang maju atau lebih dikenal dengan sebutan desa mandiri. Nilai dan visi: dalam memajukan sebuah desa atau perdesaan harus dilandasi beberapa landasan terutama dalam hal perekonomian di suatu desa mata pencarian suatu desa harus memiliki komponen komponen penting misalnya dalam pertanian di dalam pertanian suatu desa yang dikatakan mandiri harus

88

memiliki perairan yang bagus dan merata bila semua warga desa rata-rata memiliki penghasilan dari pertanian. Visi yang harus dikembangkan memiliki peranan penting dalam desa itu sendiri. Pemerintah harus selalu memperhatikan desa itu dalam perekonomian dan hal-hal lainnya. Misi: misinya dalam memajukan pedesaan hendaknya dimulai dari hal terkecil seperti fasilitas desa dan hendaknya desa itu memiliki koperasi untuk memberi kemudahan untuk warga-warga lain dengan bunga kecil waktu memberikan pinjaman kepada warga yang ingin meminjam uang,intinya misi dari desa harus lebih memperhatikan dan memberi kelonggaran kepada warga lain untuk menaikkan ekonominya sendiri dengan membuka koperasi desa. Aturan: dalam desa mandiri aturan yang penting adalah tidak terlalu menekan warga lain dengan tidak melihat ekonomi sebuah keluarga di desa itu dan aturan lainnya hak dan kewajiban sebuah keluarga memiliki hal yang sama tanpa membeda-bedakannya. Profesionalisme:

profesionalisme

dalam

suatu

perdesaan

sangat

dibutuhkan. Kata siapa orang desa tidak memiliki profesionalisme? Buktinya dalam suatu desa hal gotong royong yang warganya selalu kompak dan mau bahumembahu. Itu suatu contoh profesionalisme, dikatakan profesionalisme karena mereka tidak meminta bayaran dan mengerjakan itu dengan gotong royong tanpa pamrih untuk memajukan desa itu sendiri,demi kemajuan bersama dan kepentingan bersama. Intensif: dengan membagi waktu dalam hal desa biasa dilihat dalam hal pembagian desa waktu hal ronda malam untuk keamanan desa. Suatu desa yang

89

maju harus memiliki pertahanan hal yang kuat juga. Intensif dalam bidang pertanian dan pengeluaran desa juga harus diperhatikan misalnya dalam bulan ini membeli sebuah alat bajak sawah maka pembelian berikutnya bisa dilakukan bulan depan dan juga pemberian pupuk tanaman. Sumber daya: di desa sudah tidak diragukan lagi memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Kita melihat hasil melimpah ruah hasil sumber daya alamnya, maka suatu desa bisa maju asal diorganisir secara baik dan profesionalisme. Rencana kerja: misal suatu lahan tani memiliki unsur-unsur tanah yang subur dan kurang subur maka hendaknya tanah yang subur digarap untuk lahan pertanian sedangkan tanah kurang subur bisa dijadikan lahan peternakan sapi,ayam atau kambing. Dengan begitu tidak hanya lahan pertanian saja yang menjadi mata pencariaan desa itu, tapi ada hal lain juga yang bisa dijadikan mata pencarian. Kotoran dari bidang peternakan bisa dijadikan pupuk untuk bidang pertanian dengan begitu lebih menghemat pengeluaran untuk pembelian pupuk. Apabila suatu desa sudah memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka desa tersebut bisa disimpulkan sebagai desa maju atau desa mandiri. Pembangunan desa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Memberi bantuan pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya ke semua desa di seluruh Indonesia dengan mendorong dan menggerakkan potensi

90

swadaya gotong royong yang ada pada masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desanya. 2.

Membangun dan membina sistem perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya secara terkoordinasi dan terpadu melalui Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan.

3.

Meningkatkan prakarsa dan peranan swadaya masyarakat desa untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan melalui Lembaga Sosial Desa yang kemudian disempurnakan menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Agar supaya LKMD berfungsi, dilaksanakan latihan Kader Pembangunan Desa (KPD) untuk menjadi tenaga penggerak LKMD.

4.

Melaksanakan penataan desa, pemukiman kembali serta pembinaan kelompok-kelompok penduduk yang masih hidup terpencil dan terpencar dengan mata pencaharian bercocok tanam secara berpindah-pindah.

5.

Melaksanakan pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu antara sektor-sektor dan antara sektor dengan daerah di dalam rangka membantu penduduk desa yang miskin dan tidak mampu untuk membangun atau memperbaiki rumahnya agar memenuhi syarat-syarat kesehatan.

6.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan tipologi desanya, sehingga setiap tahun dapat diketahui perkembangan desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan desa swasembada.

91

Aparatur pemerintah sangat berperan dalam upaya pembangunan desa. Pemerintah menginginkan agar suatu desa bisa maju atau mandiri melalui program-program yang telah diberikan. Adapun program-program yang disediakan oleh pemerintah, antara lain yaitu

Pembangunan Agraria,

Penyelenggaraan Pelayanan Umum, Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat, Pembangunan Sektor Pertanian, Pembangunan SDM, Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pembentukan Lembaga-Lembaga Ekonomi serta PNPM Mandiri Pedesaan. Suatu desa dikatakan maju atau mandiri apabila Nilai dan Visi, Misi, Aturan, Profesionalisme, Intensif, Sumber Daya dan Rencana Kerjanya sesuai dan sistematis mengarahkan suatu desa ke arah yang positif dan lebih baik. Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

92

1.

Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

2.

Sebagai katalisator ; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.

3.

Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas ) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat. Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan khususnya

menunjukan bahwa kepala desa atau Hukum Tua selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, Hukum Tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents