BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi Umum Desa Puluhan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Desa Puluhan terbagi menjadi 8 dukuh, 7 Rw dan 15 RT dengan 953 jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk sebanyak 3526 jiwa (data per Tahun 2011). Ke delapan (8) dusun tersebut adalah : (1) dusun Gayam, (2) dusun Babatan, (3) dusun Sudi Moro, (4) dusun Karang Geri, (5) dusun Glarangan, (6) dusun Karang Turi, (7) dusun Karang Kulon, (8) dusun Puluhan. Adapun batas-batas administrative desa Puluhan, Trucuk, Klaten adalah: a. Bagian Utara
: desa Bero
b. Bagian Timur
: desa Sajen dan desa Kradenan
c. Bagian Selatan
: desa Kradenan
d. Bagian Barat
: desa Mireng.
Dengan jumlah keluarga yang ada berdasarkan data per tahun 2011, jumlah keluarga di desa Puluhan, Trucuk, Klaten berdasarkan tingkat kesejahtera di bagi menjadi (1) keluarga Pra Kurang sejahtera sebanyak 269 Keluarga, (2) Kurang Sejahtera I sebanyak 266 Keluarga, (3) Kurang Sejahtera II+III sebanyak 46 Keluarga, (4) menuju Sejahtera + Sejahtera
38
39
sebanyak 372 Keluarga. Data ini menunjukan bahwa masih banyaknya keluarga yang di bawah garis kesejahteraan sehingga di perlukan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Pertanyaan yang timbul dari permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang gencar di kampanyekan oleh pemerintah. PNPM mandiri Pedesaan yang menjadi salah satu
program
pengentasan
kemiskinan
yang
di
harapkan
mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di rasa belum maksimal. 2. Deskripsi Program PNPM Mandiri Pedesaan ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi
masalah
kemiskinan
dan
merupakan
upaya
untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. PNPM Mandiri Pedesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) sebagai program pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah program yang terkait langsung dengan partisipasi masyarakat. a) Kedudukan PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat
40
menuju kemandiriannya dalam pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.
PNPM
Mandiri,
sebagai
program
nasional
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, berada pada kelompok (cluster) 2 dari tiga kelompok upaya penanggulangan kemiskinan. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kelompok 1 Bantuan dan Jaminan Sosial
Kelompok 2 pemberdayaan (PNPM Mandiri)
Kelompok 3 ekonomi Produktif
Gambar 3. Kedudukan PNPM mandiri sebagai program pengentasan kemiskinan PNPM
Mandiri
dilaksanakan
melalui
harmonisasi
dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan dana stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b) Ruang Lingkup Kegiatan Ruanglingkup program PNPM mandiri merupakan kegiatan yang telah dirumuskan oleh masyarakat melalui musyawarah dan
41
masih menjadi komponen dan memenuhi kategori dari program PNPM mandiri Pedesaan itu sendiri. Adapun Kelompok programprogram pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas: a) PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Daerah tertinggal dan Khusus / P2DTK, PNPM Infrastruktur Perdesaan / PPIP, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah / PISEW. b) PNPM-Penguatan: terdiri dari programprogram pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya. Berdasarkan kategori kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan tersebut, ruang lingkup kegiatan PNPM mandiri meliputi: a) Penyediaan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya;
42
b) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk kegiatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kaum perempuan; c) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui pelatihan ketrampilan dan pengembangan usaha, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik di tingkat lokal; d) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs). 3. Deskripsi Hasil Penelitian ini akan menyampaikan hasil kajian dan pengamatan terkait Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) di desa Puluhan, Trucuk, Klaten a. Tujuan dan Sasaran Program 1) Tujuan Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan kesempatan
masyarakat
miskin
kerja.Program
dan
Nasional
meningkatkan Pemberdayaan
Mandiri Pedesaan di desa Puluhan, Trucuk, Klaten memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun tujuan khusus PNPM Mandiri Pedesaan
(buku
Pedesaan) yaitu :
saku
pelaksanaan
PNPM
mandiri
43
a) Meningkatnya
partisipasi
seluruh
masyarakat,
termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan; b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel; c) Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor budgeting); 2) Sasaran Penentuan sasaran dari program PNPM mandiri Pedesaan ini berdasarkan atas musyawarah BKM/LKM dengan pemerintah desa dan masyarakat Program PNPM mandiri Pedesaan ini secara umum berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sasaran dari pelaksanaan program ini adalah masyarakat itu sendiri khususnya adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok
44
masyarakat yang rentan terabaikan dalam pengambilan keputusan. Dalam penentuan sasaran PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini sesuai dengan yang di ungkapakan pengurus LKM (Lembaga Keswadayaan Desa) Puluhan sebagai berikut : Bapak C : “…penentuan sasaran PNPM mandiri ya sesuai dengan tujuan dr PNPM mandiri itu mas, seperti masyarakat miskin, kelompok masyarakat…” (wawancara tanggal 26 April 2013) Penentuan sasaran ini sesuai visi misi dari PNPM mandiri, sasaran dari program ini selain masyarakat miskin, juga
berorientasi
kelompok
pada
masyarakat
peningkatan seperti
partisipasi
kelompok
dari
perempuan,
komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lain yang rentan dan sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan. b. Tahapan Implementasi Program PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Begitu pula pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan, menurut
45
Pak C : “masyarakat bisa memperoleh bantuan ya kalo ngikutin prosedur pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan yang di tetapkan pemerintah ada kok di buku saku saku pelaksanaan PNPM mandiri, dan yang paling penting masyarakat harus mengajukan proposal” (wawancara tanggal 26 April 2013) Tahapan pengajuan proposal ini dapat dilihat pada gambar 4 ssebagai berikut :
Penilaian dan rekomendasi
proposal
tidak
Rencana Kerja
Penilaian
Persetujuan
Ya
Gambar 4: Tahapan Pengajuan proposal PNPM Mandiri Pedesaan Sumber : Pedoman Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan dana dan kegiatan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri. Proposal kegiatan merupakan persyaratan yang harus ada di dalam pengajuan bantuan kegiatan PNPM mandiri. Akan tetapi, prosedur pengajuan bantuan ini harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Konsekuensi logisnya
46
adalah dana bantuan kegiatan yang di ajukan tidak dengan mudah di cairkan dan kemungkinan yang lain adalah pengajuan proposal kegiatan itu di tolak. Adapun tahapan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan program PNPM mandiri sebagai berikut: 1)
Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan
2)
Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan
kegiatan
yang
mendukung
pelaksanaan
paling
kegiatan
dibutuhkan,
serta
pembangunan
dan
pemantauannya 3)
Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader
47
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki–laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama
membahas
kebutuhan
dan
prioritas
pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 4)
Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan
48
yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil–wakil
dari
setiap
desa
dalam
kecamatan
yang
bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 5)
Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat
6)
Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan
49
kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3). PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif
desa
di
kecamatan.
Masyarakat
desa
dapat
mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan,
manajemen
data,
pengarsipan
dokumen
dan
pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan
50
dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus. c. Dukungan Stakeholder 1) Pemerintah Pemerintah pengontrol
berperan
program
memaksimalkan
sebagai
PNPM
pembinaan
pembina
mandiri. dan
sekaligus
Untuk
pengontrolan
lebih itu,
pemerintah di bagi dalam sebuah struktur organsasi dari tingkat daerah. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 5.
51
SKPD Pelaksana
Konsultan Kabupaten/kota
TKPD Kabupaten/kota Tim Koordinasi PNPM Mandiri
Satker (APBD) komponen co-sharing
BKAD,MAD/K, UPK
Fasilitator
Penanggung jawab operasional Kegiatan (PJOK)
BKM/LKM
Masyarakat penerima manfaat
Gambar 5: Struktur Organisasi PNPM Mandiri Pedesaan Sumber : Buku Saku PNPM Mandiri Pedesaan
Pemerintah juga berperan sebagai sebagai perumus kebijakan PNPM mandiri bertanggung jawab pada masyarakat atas keberhasilan program yang dilakukan. Untuk
mendukung
kebijakan
PNPM
mandiri
ini,
pemerintah menetapkan siklus pemberdayaan PNPM mandiri Pedesaan. Adapun siklus pemberdayaan PNPM
52
Mandiri Pedesaan dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut:
4 Pengorganisasian Masyarakat
3 Pemetaan Swadaya 5 Penyusunan Rencana
2 Mengenali Kemiskinan
6 Pelaksanaan kegiatan
1 Sosialisasi awal dan Musyawarah Masyarakat
7 Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan
Gambar 6: siklus pemberdayaan PNPM Mandiri Sumber : Buku saku PNPM Mandiri 2) Masyarakat Masyarakat
membentuk
atau
mengembangkan
kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai
53
forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan. Musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui
musyawarah
perencanaan
pembangunan
(musrembang) kecamatan reguler. Dalam musrembang ini perencanaan partisipatif PNPM mandiri melibatkan wakilwakil masyarakat, termasuk dari lembaga keswadayaan masyarakat (LKM/BKM) untuk proses pengambilan keputusan. Masyarakat dalam menanggapi pelaksanaan program PNPM mandiri Pedesaan ini saling bahu membahu untuk keberlangsungan program ini. Masyarakat sadar akan pentingnya program PNPM mandir Pedesaan sebagai program
pengentasan
kemiskinan
dan
peningkatan
kesejahteraan sehingga perlu dukungan secara fisik dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya sangat setuju dengan program PNPM mandiri Pedesaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Hal ini di karenakan
kesadaran
masyarakat
akan
perlunya
pembangunan sarana dan prasarana sebagai salah satu pondasi peningkatan kesejahteraan sudah mulai terbangun. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM mandiri ini terkait masalah penentuan program yang
54
akan diajukan dan juga tekhnis pelaksanaan program itu sendiri.
Hal
ini
merupakan
sambutan
positif
dari
masyarakat terhadap PNPM mandiri Pedesaan dengan mengajukan program-program
yang di rasa menjadi
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari kutipan pernyataan dari beberapa warga sebagai berikut : Pak P : “..partisipasi ya mas?kalo itu sih sekedar ikut rapat ya kalo ada tekhnis pelaksanaan yang mau di usulkan ya di sampaikan dalam rapat itu, selain itu ya ikut gotong royong buat PNPM itu sendiri…”(wawancara tanggal 27 April 2013) Saudara Ag : “…saya selaku pemuda ya kalo ada pelaksanaan program PNPM mandiri seperti pembuatan talut atau pengecoran jalan itu ikut membantu pelaksanaannya, kan itu juga buat masyarakat…” (wawancara tanggal 28 April 2013) d. Komitmen dan Keahlian Pelaksana Petugas Pelaksana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri
Pedesaan
(PNPM
Mandiri
Pedesaan)
merupakan salah satu faktor dari kerhasilan atau kegagalan implementasi program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Hal ini karena sangat pentingnya peran dari petugas pelaksana untuk melakukan sosialisasi
program
dan
melakukan
pendampingan
pelaksanaan program agar lebih efekti dan efisien.
terkait
55
Pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dengan
peningkatan
sarana
prasarana
yang
mendukung
produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat, masih berfokus pada program perbaikan sarana prasarana. Dari beberapa pernyataan warga, sebagian besar masyarakat yang juga memiliki usaha kecil menengah mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi tentang itu, Pak Z : “kalo pnpm mandiri udh pernah denger,,ya ujud e kayak bantuan talut,,jalan dll,,,kalo pnpm mandiri buat bantuan modal usaha si saya ndak tau dan sepengetauan saya blm ada sosialisasi,,BKM setau saya ndak ada mas,,kalopun ada juga ndak ada penyuluhan”. (wawancara tanggal 30 April 2013) pak M : “pnpm mandiri tau,,itu kan yang bantuan bikin talut,,jalan ,tp penyuluhan belum,kalo pun sudah ada penyuluhan,tp saya blm pernah ngikutin penyuluhan pnpm mandiri, dulu saya pernah ternak lele,tp ya sekarang tinggal kolam ae, ya krn modal e udh habis beli pakan,,ndak dapat bantuan.(wawancara tanggal 30 April 2013) Kurangnya informasi masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM mandiri ini dapat dikarenakan; 1, memang tidak adanya sosialisasi itu, 2 kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menunjukan belum optimalnya peran dan fungsi dari petugas pelaksana itu sendiri.
56
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Dengan jumlah keluarga yang ada berdasarkan data per tahun 2011, jumlah keluarga di desa Puluhan, Trucuk, Klaten berdasarkan tingkat kesejahtera di bagi menjadi (1) keluarga Pra Kurang sejahtera sebanyak 269 Keluarga, (2) Kurang Sejahtera I sebanyak 266 Keluarga, (3) Kurang Sejahtera II+III sebanyak 46 Keluarga, (4) menuju Sejahtera + Sejahtera sebanyak 372 Keluarga. Data ini menunjukan bahwa masih banyaknya keluarga yang di bawah garis kesejahteraan sehingga implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) merupakan program pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun peryataan warga terkait PNPM Mandiri Pedesaan ini sebagai berikut: Pak M :“…pnpm mandiri tau, itu kan yang bantuan bikin talut, jalan beton, itu saya setuju mas…” (wawancara tanggal 30 April 2013) Pak Z : “…saya sih setuju aja mas kalo ada PNPM mandiri Pedesaan, masalahe masyarakat kan juga butuh bantuan buat sarana prasarana…” (wawancara tanggal 30 April 2013) Pak T : “program PNPM mandiri Pedesaan itu merupakan program yang baik untuk peningkatan kesejahteraan, akan lebih baik lagi apabila program-program ini di lakukan secara maksimal agar apa yang dibutuhkan masyarakat itu ya paling tidak meringankan beban masyarakat dalam melakukan usaha.” (wawancara tanggal 1 Mei 2013)
57
Berdasarkan kutipan pernyataan ini menunjukan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya program PNPM mandiri Pedesaan
sebagai
program
pengentasan
kemiskinan
dan
peningkatan kesejahteraan sehingga perlu dukungan secara fisik dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya sangat setuju dengan program PNPM mandiri Pedesaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Manfaat pembangunan sarana dan prasarana dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Pedesaan) sebagai salah satu pondasi peningkatan kesejahteraan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat. f. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi
program
PNPM
mandiri
pendesaan
di
laksanakan menurut tahapan-tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketika ada masyaraka ataupun kelompok usaha masyarakat mengajukan proposal atas usaha yang ingin di kembangkan. PNPM mandiri Pedesaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dengan peningkatan sarana prasarana yang mendukung produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat. Akan tetapi, program PNPM
58
mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di desa Puluhan
masih
belum maksimal. Untuk memaksimalkan program PNPM mandiri Pedesaan ini, perlu di ketahui faktor pendukung sekaligus faktor penghambat pelaksanaan program agar dapat di jadikan bahan evaluasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat itu sebagai berikut : 1) Faktor Pendukung Adapun faktor pendukung dari program PNPM mandiri Pedesaan antara lain : a) Tujuan dan sasaran kegiatan program PNPM Mandiri yang jelas dan konsisten. Dalam program PNPM Mandiri pedesaan di desa Puluhan ini, tujuan dan sasaran kegiatan di fokuskan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri yang sejalan dengan kebijakan Program PNPM mandiri Pedesaan sehingga daapat meningkatkan tingkat kesejahteraan. b) Proses implementasi kegiatan PNPM mandiri Pedesaan ini memiliki dasar yang jelas sehingga dalam pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini sesuai dengan tahap pelaksanaan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.
59
c) Program PNPM mandiri Pedesaan ini mendapat respon yang baik dari petugas pelaksana maupun masyarakat.
Hal
ini
terlihat
dari
kesadaran
masyarakat akan pentingnya program PNPM mandiri sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan. d) Pendanaan dari program PNPM mandiri selain dari APBN dan APBD juga mendapat bantuan serta pindaman dari sejumlah lembaga dan Negara dibawah koordinasi Bank Dunia dan dari CSR. e) Pengajuan kegiatan PNPM mandiri Pedesaan di ajukan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan kondisi sosial masyarakat 2) Faktor penghambat Adapun penyebab PNPM mandiri ini tidak maksimal dapat dikarenakan : a) Komitmen dan keahlian pelaksana program PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang intensif terkait program PNPM mandiri. b) Tahapan pengajuan bantuan usaha yang dirasa terlalu panjang dan rumit.
60
c) Pelaksanaan program PNPM mandiri pedesaan yang masih mengekor pada kebijakan pemerintah pusat. d) Kurang profesionalnya petugas pelaksana program PNPM mandiri mulai dari tingkat desa/kelurahan. B. Pembahasan Dalam melakukan analisis program PNPM Mandiri Pedesaan ini, peneliti menggunakan 5 (lima) variabel dari pendekatan teori implementasi yang di kemukakan oleh Sabatier (1986:268) yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi diantaranya : 1) Tujuan dan sasaran program,2) tahapan pelaksanaan, 3) peran stakeholder. 4) komitmen dan keahlian, 5) kondisi sosial, ekonimi dan politik. Pendekatan ini dipilih peneliti karena enam variabel tersebut dianggap dapat membantu peneliti dalam mengolah data-data yang di peroleh sehingga hasil analisis yang disajikan di harapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi program yang di jalankan (PNPM Mandiri Pedesaan). Program PNPM mandiri Pedesaan merupakan kelanjutan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan program dalam rangka penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat miskin untuk menghindarkan keadaan yang lebih parah lagi. Program PNPM mandiri Pedesaan sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah kemiskinan memandang perencanaan sebagai analisis kebijakan yaitu pemerintah menyusun pedoman sebagai dasar
61
pelaksanaan program dan melibatkan berbagai institusi pemerintah dalam pelaksanaan program dan menempatkan masyarakat Sebagai obyek penerima program. Masyarakat didorong untuk menentukan kebutuhannya sendiri melalui musyawarah. Masyarakat desa melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan panduan pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan
dengan bimbingan fasilitator
maupun BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Prosedur dan panduan proses pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini lebih didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari penyusunan rencana sampai dengan pelestarian hasil-hasil kegiatan. Sedangkan kegiatan yang dapat didanai dari PNPM mandiri Pedesaan ini sepenuhnya berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Perencanaan program menggunakan gabungan pendekatan perencanaan secara atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan secara top-down terwujud dalam mekanisme penyusunan dan petunjuk teknis operasional kegiatan PNPM mandiri Pedesaan. Sedangkan pendekatan secara bottom-up bahwa pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan berdasarkan usulan yang telah disepakati oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah. Pelaksanaan program PNPM mandiri pendesaan di laksanakan menurut tahapan-tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. PNPM mandiri Pedesaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik
62
dengan peningkatan sarana prasarana yang mendukung produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat. Ketika ada masyaraka ataupun kelompok usaha masyarakat mengajukan proposal atas usaha yang ingin di kembangkan. Dalam pelaksanaan PNPM ini, masyarakat di dampingi oleh fasilitator yang telah di tunjuk, fasilitator ini selain sebagai pendamping juga berperan mengajukan proposal yang akan di ajukan oleh masyarakat ke tahap berikutnya,adapun tahapan pengajuan bantuan PNPM mandiri Pedesaan ini dapat dilihat pada gambar 5. Pengajuan bantuan dana PNPM mandiri Pedesaan ini bisa di lakukan dengan pengajuan proposal pembangunan atau usaha. Akan tetapi, proposal yang diajukan tidak serta merta langsung di setujui, bahkan kalaupun proposal yang diajukan ini di setujui, dana yang di ajukan tidak serta merta cair tetapi menunggu “antrian” menurut proposal yang diajukan. Hal ini di sebabkan dalam pemutusan kegiatan program PNPM mandiri Pedesaan ini masih tergantung pada pemerintah pusat. Pelaksanaan PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dengan peningkatan sarana prasarana yang mendukung produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat, masih berfokus pada program perbaikan sarana prasarana (lampiran 4). Masyarakat beranggapan bahwa program PNPM mandiri Pedesaan itu sekedar perbaikan sarana prasarana seperti perbaikan talut, jalan kampung, drainase dan lainnya.
63
Anggapan masyarakat ini di karenakan masih kurangnya sosialisasi terkait jenis kegiatan yang masih dalam lingkup PNPM mandiri Pedesaan. Dari beberapa pernyataan warga, sebagian besar masyarakat yang juga memiliki usaha kecil menengah mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi tentang itu Kurangnya informasi masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM mandiri ini dapat dikarenakan; 1, memang tidak adanya sosialisasi itu, 2 kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan. Peran BKM sangat di perlukan dalam melakukan sosialisasi terkait program PNPM mandiri khususnya terkait dengan bantuan usaha masyarakat sehingga tujuan dari PNPM mandiri Pedesaan itu lebih efektif dan efisien. .
