BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 4.1.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial
55
56
tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
57
(JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4.1.2. Visi dan Misi Visi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
58
Misi Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: a.
Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
b.
Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
c.
Negara: Berperan serta dalam pembangunan
Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan a.
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.
b.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
59
Motto Perusahaan "Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja" Nilai-Nilai Perusahaan Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. Profesional:Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan Integritas: Berani, komitmen, keterbukaan Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain. 4.1.3. Etika Kerja Perusahaan “TOPAS” singkatan dari Teamwork Open Mind, Passion, Action, dan Sense. Teamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan. Open Mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasangagasan baru yang lebih baik. Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
60
Action : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama Sense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan. 4.1.4. Jaringan Kantor PT Jamsostek (Persero) memiliki 11 Kantor Wilayah dan 120 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 4.1.5. Filosofi Logo
Arti Bentuk dan Warna Lambang a. Bentuk lambang setengah luwes tanpa garis warna hijau tua melambangkan
pertumbuhan,
kemakmuran,
stabilitas,
dan
ketahanan. b. Bentuk lambang setengah luwes tanpa garis warna biru tua melambangkan kepribadian yang tegas dan percaya diri.
61
c. Warna hijau kemakmuran melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesegaran, keseimbangan, dan ketahanan. d. Warna putih integritas melambangkan keamanan, kemurnian, dan kebersihan. e. Warna kuning optimis melambangkan optimis, pencerahan, kebahagiaan f. Warna biru berkelanjutan melambangkan kepercayaan, loyalitas, kebijaksanaan, kepercayaan diri, kecerdasan, kesetiaan, kebenaran dan keahlian. 4.1.6. Struktur Organisasi Perusahaan
62
4.1.7. Program BPJS Ketenagakerjaan a. Jaminan Kematian (JK), diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. b. Jaminan Hari Tua (JHT), ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapau usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
memberikan kompensasi dan
rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. d. Sektor Informal, Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. 48
48
Profil BPJS Ketenagakerjaan (2014, 14 Januari). [Online] Diakses pada tanggal 14 Januari 2014 pukul 11.49 WIB dari http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2
63
4.2. Hasil Penelitian 1.
Kategorisasi Isi Berita
Dalam pemberitaan di Harian Pelita, pemberitaan mengenai Jaminan Sosial paling mendominasi. Jaminan sosial berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Jaminan sosial menarik dan penting bagi masyarakat, karena jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan (JK) atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kematian (JKM). Oleh karena itu hal tersebut membuat media massa gencar memberitakan mengenai Jaminan Sosial yang merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.Dari keseluruhan pemberitaan,
jaminan sosial memiliki frekuensi sebesar 3,1%,
jumlah tersebut yang terbesar dari seluruh kategori isi berita yang telah diuji yang artinya seluruh pemberitaan pada 14 sampel yang diteliti, seluruhnya memenuhi unsur-unsur pemberitaan jaminan sosial. Diikuti dengan kategorisasi berita mengenai Sosialisasi menjadi BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang masing-masing memiliki frekuensi pemberitaan sebesar 2,9%. Selanjutnya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Peraturan Pemerintah, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masing-masing memiliki frekuensi pemberitaan sebesar 2,7%. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan BPJS
64
Kesehatan, Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Pensiun (JP), UU BPJS, dan Peraturan Presiden yang masing-masing memiliki frekuensi pemberitaan sebesar 2,5%. Serta yang memiliki frekuensi pemberitaan paling sedikit adalah mengenai Jaminan Kematian dan UU SJSN yang masing-masing memiliki frekuensi pemberitaan sebesar 2,1%.
Kategorisasi Isi Berita Tabel 4.1
No. 1 2
Hasil Pengamatan Sosialisasi Menjadi BPJS BPJS Ketenagakerjaan
3
BPJS Kesehatan
4
Jaminan Sosial
5
Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
6
7 8
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP)
Frekuensi
%
13
2,9%
13
2,9%
11
2,5%
14
3,1%
11
2,5%
12
2,7%
12
2,7%
11
2,5%
65
9
10
11
Jaminan Kematian (JKM) UU No 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) UU No 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
10
2,1%
11
2,5%
10
2,1%
12
Peraturan Presiden (Perpres)
11
2,5%
13
Peraturan Pemerintah (PP)
12
2,7%
14
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
12
2,7%
12
2,7%
13
2,9%
12
2,7%
12
2,7%
13
2,9%
13
2,9%
13
2,9%
15
16
17
18
19
20
21
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero)
66
Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan, pemberitaan jaminan sosial memiliki frekuensi sebesar 3,1%. Berita tersebut berada diseluruh pemberitaan yang diteliti yang dapat diartikan bahwa pemberitaan mengenai jaminan sosial penting dan menarik bagi masyarakat. Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan mengenai Jaminan Sosial : Judul Berita
: Jaminan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Tanggal Terbit
: 1 Juli 2013
Halaman
:1
Paragraf
:1
“Salah satu yang program yang sangat strategis didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga mengentaskan kemiskinan adalah perwujudan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini, apabila bisa diwujudkan, Insya Allah akan memberi rasa aman sosial sejak lahir hingga meninggal dunia.”
67
2.
Kategorisasi Teknik Penulisan Berita
Ditinjau dari teknik penulisan berita, pemberitaan transformasi PT Jamsostek (Persero) termasuk dalam kategori Hard News yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa seluruh pemberitaan termasuk dalam teknik penulisan berita Hard News. Hard News atau Straigth News yaitu berita yang ditulis dengan penyampaian fakta yang secara langsung atau to the point.49
Kategorisasi Teknik Penulisan Berita Tabel 4.2
No. 1
2
Hasil Pengamatan Hard News atau penyampaian berita secara langsung pada inti permasalahan Soft News atau penyampaian berita dengan gaya ringan
Frekuensi
%
14
100%
0
0%
Berdasarkan hasil perhitungan, teknik penulisan berita pada seluruh pemberitaan menggunakan teknik penulisan berita Hard News. Hal tersebut berarti bahwa berita yang disampaikan adalah berita penting yang tidak bisa
49
Wardhani., Op.Cit.,67
68
ditunda pemberitaannya karena isinya menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan kehidupan pembacanya. Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan berita Hard News : Judul Berita
: Jamsostek Fokus pada Tujuh Landasan BPJS Ketenagakerjaan
Tanggal Terbit
: 14 Agustus 2013
Halaman
:2
Paragraf
: 1-3
“Direktur Keuangan PT Jamsostek Herdi Trisanto mengatakan, pihaknya menekankan tujuh hal yang menjadi landasan kokoh sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Januari 2014. Ia menjelaskan, dalam transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 2014, Jamsostek saat ini sedang membangun landasan yang kokoh dengan member stressing (penekanan) pada tujuh hal dasar kinerjanya. “Tujuh hal tersebut adalah kepersertaan, pelayanan penguatan database dan teknologi informasi, investasi, keuangan, sumber daya manusia, serta Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik),”kata Herdi di Bogor, baru-baru ini.” Penulisan berita secara Hard News di media dapat menjadi acuan bahwa berita yang disampaikan berdampak besar bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap berita memiliki informasi penting terkait dengan transformasi BPJS ini. Dampak terhadap masyarakat yang paling dominan adalah
69
masyarakat dapat mengetahui perubahan apa saja yang terjadi setelah transformasi. 3.
Kategorisasi Siapa Yang Diberitakan
Ditinjau dari siapa yang diberitakan dalam pemberitaan transformasi PT Jamsostek (Persero)
menjadi BPJS
Ketenagakerjaan,
Peserta Jamsostek
menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar 2,9%. Peserta Jamsostek menjadi prioritas utama di dalam pemberitaan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peserta Jamsostek merupakan tenaga kerja yang telah mendaftar sebagai peserta jaminan sosial dan tenaga kerja PT Jamsostek (Persero) yang menjadi prioritas perusahaan atas transformasi yang dilakukan agar segala informasi dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik, dengan adanya pemberitaan ini peserta Jamsostek maupun calon peserta dapat mengetahui perkembangan pemberitaan karena menyangkut kepentingan mereka. Disusul dengan Ketua DJSN yang memiliki persentase yang sama dengan pemberitaan Peserta Jamsostek yaitu 2,9%, peran DJSN dalam transformasi BUMN menjadi BPJS sangat penting, DJSN terdiri dari kumpulan ahli, pemikir dan penasehat presiden dalam perumusan kebijakan jaminan sosial nasional. Sebagai ahli atau penasehat presiden, DJSN berkewajiban mengevaluasi implementasi UU SJSN dan aturan pelaksanaanya.
70
Kategorisasi Siapa Yang Diberitakan Tabel 4.3
No.
Hasil Pengamatan
1
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono TNI dan Polri Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Serikat Pekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2 3
4 5
Frekuensi
%
6
1,3%
12
2,7%
12
2,7%
12
2,7%
12
2,7%
6
Direktur Keuangan PT Jamsostek
6
1,3%
7
Direktur Pelayanan PT Jamsostek
5
1,1%
8
Direktur SDM PT Jamsostek
5
1,1%
9
Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Kepala Kanwil PT Jamsostek
3
0,7%
12
2,7%
13
2,9%
12
2,7%
12
2,7%
13
2,9%
11
2,5%
10 11 12
Ketua DJSN Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
13
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
14 15
Peserta Jamsostek Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
71
16
Menteri Kesehatan (Menkes)
11
2,5%
17
Menteri Keuangan (Menkeu)
11
2,5%
Berdasarkan hasil perhitungan, yang paling banyak diberitakan adalah mengenai peserta jamsostek dan Ketua DJSN, keduanya berperan penting dalam pemberitaan transformasi BPJS. Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan berita mengenai Peserta Jamsostek : Judul Berita
: Potensi Pekerja dari Sektor Informal Masuk Jamsostek Tinggi
Tanggal Terbit
: 9 Juli 2013
Halaman
: 14
Paragraf
:4
“Sementara jumlah perusahaan yang bergabung menjadi peserta Jamsostek di wilayah Jateng-DIY juga mengalami penambahan sebanyak 1.201 perusahaan dari target 2.968 perusahaan, sedangkan tenaga kerja dari target 583.365, sudah terealisasi 147.677 orang, katanya. “Mudah-mudahan jumlah kepersertaan dari tahun ke tahun terus bertambah, terutama dari sektor informal,” paparnya”.
72
Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan berita mengenai Ketua DJSN : Judul Berita
: DJSN : Prinsipnya Januari 2014 BPJS Kesehatan Beroperasi
Tanggal Terbit
: 4 Juli 2013
Halaman
: 20
Paragraf
:6
“Chazali Situmorang selaku Ketua DJSN menegaskan bahwa DJSN yang diberi tugas dan fungsi untuk mengawal penyiapan implementasi
SJSN dan proses
transformasi PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang masingmasing menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014, telah berjalan sesuai schedule dengan melakukan langkah-langkah strategis diantaranya (dst):” Pemberitaan Peserta Jamsostek dan Ketua DJSN, tidak hanya ditinjau dari kesesuaian nama saja akan tetapi juga dapat ditinjau dari hal-hal yang terkait, seperti Peserta Jamsostek dapat disebut juga sebagai pekerja atau tenaga kerja yang telah mendaftar sebagai peserta Jamsostek. Selain itu, Ketua DJSN, tidak hanya terpaku kepada tokohnya yaitu Chazali Situmorang, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan DJSN dapat dijadikan referensi sebanyak apa pemberitaan mengenai DJSN.
73
4.
Kategorisasi Intensitas Isi Berita
Intensitas penempatan berita sangat penting untuk diketahui agar dapat diketahui seberapa pentingkah pemberitaan tersebut di media dan masyarakat, agar selanjutnya Public Relations dapat membuat program dari evaluasi tersebut. Kategori Intensitas Isi Berita Tabel 4.4
No. 1
2
Kategori Halaman Halaman Depan
Frekuensi
Persen
1
2
14,3%
2
7
50%
6
1
7,14%
7
1
7,14%
13
1
7,14%
14
1
7,14%
20
1
7,14%
14
100%
Halaman Dalam
Jumlah
Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 2 berita atau 14,3% berada di halaman (1) satu, sebanyak 7 berita atau 50% berada di halaman 2 (dua), sebanyak 1 berita atau 7,14% berada di halaman 6 (enam), sebanyak 1 berita atau 7,14% berada di halaman 7 (tujuh), sebanyak 1 berita atau 7,14% berada di halaman 13 (tiga
74
belas), sebanyak 1 berita atau 7,14% berada di halaman 14 (empat belas), dan sebanyak 1 berita atau 7,14% berada di halaman 20 (dua puluh). Rata-rata pemberitaan selama 1 bulan adalah 7 kali dihitung berdasarkan jumlah frekuensi dibagi jumlah bulan yang diteliti. 5.
Kategorisasi Kecenderungan Isi Berita
Ditinjau dari kecenderungan isi pemberitaan, berita transformasi PT Jamsostek (Persero) sebanyak 100% atau seluruh pemberitaan cenderung positif. Hal tersebut karena pemberitaan ini menarik dan penting bagi masyarakat.
Kecenderungan Isi Berita Tabel 4.5
1
Hasil Pengamatan Positif
2
Negatif
0
0%
3
Netral
0
0%
No.
Frekuensi
%
14
100%
Berdasarkan hasil perhitungan, kecenderungan isi pemberitaan seluruh pemberitaan adalah mengandung berita positif, hal tersebut karena tidak terdapatnya
pendapat-pendapat
negatif
atau
hal-hal
yang
menyudutkan
perusahaan. Selain itu, berita yang cenderung positif dapat ditinjau dari tidak adanya penyangkalan-penyangkalan terhadap apa yang dilakukan perusahaan di dalam berita.
75
Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan bahwa pemberitaan tersebut mendapatkan dukungan dari khalayak : Judul Berita
: Perusahaan di Aceh Wajib Ikut Jamsostek
Tanggal Terbit
: 22 Juli 2013
Halaman
:2
Paragraf
: 2-3
“Siaran pers PT Jamsostek yang diterima, Minggu (21/7), menyebutkan kewajiban itu dituangkan dalam instruksi Gubernur No 04/INSTR/2008 tentang pelaksanaan program Jamsostek yang mewajibkan setiap perusahaan di Aceh mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam program Jamsostek. Zaini disaat menerima Direksi Jamsostek di kantornya mengatakan, Pemerintah Daerah Aceh juga telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur No 560/547/2012 terkait pembentukan tim koordinasi fungsional (KF) di tingkat provinsi dan kabupaten-kota untuk mengoptimalkan sosialisasi program Jamsostek.” Dibawah ini adalah beberapa kutipan berita yang mencerminkan berita positif : Judul Berita
: PT Jamsostek Sosialisasikan Program BPJS Ke Kampus
Tanggal Terbit
: 15 Juli 2013
Halaman
:2
76
Paragraf
: 13
“Setiap tahun investasi PT Jamsostek mengalami pertumbuhan signifikan. Tahun 2012, Jamsostek mendapatkan year of investment 11,5 persen dan tercatat paling tinggi.” Judul Berita
: Kepesertaan Jamsostek Meningkat 13 Persen
Tanggal Terbit
: 24 Juli 2013
Halaman
:2
Paragraf
: 1-4
“Direktur Keuangan PT Jamsostek Herdi Trisanto mengatakan, pertumbuhan peserta tenaga kerja pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek meningkat 13,23 persen per 30 Juni 2013, dibandingkan pada periode yang sama tahun 2012. “Berdasarkan data kepesertaan tenaga kerja JKP Jamsostek, angka kepersetaan meningkat 13,23 persen dari 2.875.144peserta tahun 2012 menjadi 3.225.628 peserta pada 2013,” jelas Herdi dalam pemaparan kinerja Jamsostek di Bogor, kemarin. Berita-berita tersebut dapat dikatakan positif karena seperti berita “Perusahaan di Aceh Wajib Ikut Jamsostek”, PT Jamsostek mendapat dukungan dari Pemerintah daerah Aceh untuk mendukung adanya program jaminan sosial ini dimasyarakatnya. Dukungan inilah yang menjadi landasan bahwa tidak adanya pertentangan di dalam pemberitaan.
77
Rata-rata pemberitaan selama jumlah bulan yang diteliti yaitu periode Juli – Agustus 2013 adalah rata-rata 7 berita per 1 (satu) bulan. Dihitung berdasarkan: Rata-rata (Mean) χ =
14 2
=
7 berita.
χ = nilai mean
N = Jumlah bulan pada sampel
ƒ = frekuensi berita
∑ = Total
Dalam pemberitaan selama bulan Juli dan Agustus 2013, terdapat 59 hari aktif. Dari 59 hari aktif terdapat 14 pemberitaan mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Harian Pelita. Oleh karena itu intensitas pemberitaan dapat diukur dengan : 14 x 100% = 23,7% 59 Dengan demikian, intensitas pemberitaan mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Harian Pelita selama 59 hari hanya memiliki intensitas sebesar 23,7%. Hal tersebut belum menunjukkan pemberitaan yang signifikan, akan tetapi jika dilihat dari penempatan berita, setiap berita selalu berada di halaman utama, hal itu menunjukkan bahwa berita
78
mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Harian Pelita menjadi berita yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Bagi Public Relations, penempatan berita di halaman utama menunjukkan hasil yang baik bahwa informasi yang akan disampaikan akan mudah menjangkau khalayak yang dituju. 4.3.Pembahasan Pemberitaan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dibuat agar para pembaca surat kabar Harian Pelita dapat mengetahui perkembangan program jaminan sosial yang akan terjadi pada 1 Januari 2014. Perkembangan tersebut meliputi kesiapan baik dari perusahaan maupun pemerintah serta instansi-instansi terkait hingga sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Berita adalah informasi mengenai fakta atau ide terbaru yang menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi serta internet. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa : 1.
Dalam kategorisasi isi berita
Sesuai dengan fungsi media massa secara universal50 pemberitaan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan juga berfungsi untuk menyiarkan informasi (to inform) dan
fungsi mendidik (to
educate), informasi yang disajikan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Berbagai informasi yang diberikan merupakan berita-berita yang baru 50
Wardhani., Op.Cit., 24-25
79
atau sedang terjadi, untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah cara penyajiannya. Penyajian yang baik dari sebuah isi berita harus dapat dilihat diantaranya isi berita, teknik penulisan berita, kecenderungan isi berita, siapa yang diberitakan dan penempatan berita, sehingga sebuah berita tersebut dapat dikatakan layak untuk dimuat. Dalam kategorisasi isi berita, terlihat bahwa pemberitaan jaminan sosial memiliki frekuensi pemberitaan paling tinggi, hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, melalui media massa, transformasi menjadi BPJS yang berkaitan dengan jaminan sosial perlu dipublikasikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi apakah ada perubahan yang terjadi dalam sistem sebelum dan sesudah berganti menjadi BPJS. 2.
Dalam kategorisasi teknik penulisan berita
Hard News atau Straigth News yaitu berita yang ditulis dengan penyampaian fakta yang secara langsung atau to the point.51 Berita Hard News memiliki ciri-ciri yaitu sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau peristiwa yang baru saja terjadi, pokok pemberitaan berada di alinea-alinea awal yang memudahkan pembaca menangkap isi pesan, selain itu yang juga merupakan ciri berita Hard News yaitu terdapat unsur berita 5W + 1H dan panjang dari berita Hard News hanya 100 – 200 kata, tidak perlu terlalu panjang karena fungsinya memberi informasi yang aktual dan memenuhi unsur 5W + 1H.
51
Ibid., 67
80
Dalam pemberitaan di Harian Pelita, semua berita yang diteliti termasuk dalam berita Hard News, dengan pemberitaan yang lugas dan singkat memudahkan masyarakat untuk menangkap inti dari isi berita yang akan disampaikan, sehingga tujuan-tujuan yang ingin disampaikan oleh Public Relations di dalam pemberitaan media massa dapat tersampaikan. 3.
Dalam kategorisasi siapa yang diberitakan
Sesuai dengan unsur-unsur berita, bahwa pemberitaan akan lebih menarik perhatian khalayak karena menyangkut kepentingan orang banyak, seperti Jarak (jauh dekatnya jarak/emosi), berita dinilai menarik apabila lokasi peristiwanya dekat (jarak fisik) dengan target publikya, Penting, informasi yang ditampilkan penting bagi target publik, Keterangan, berita yang menimbulkan keingintahuan pada informasi lanjutan, merupakan hal yang dinantikan masyarakat, Kemajuankemajuan, kemajuan tersebut terkait dengan kepentingan banyak pihak atau kepentingan masyarakat, serta Minat pribadi, fakta yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi.52 Dari pengertian tersebut, dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa Peserta Jamsostek memiliki frekuensi pemberitaan paling besar, hal tersebut karena peserta jamsostek serta calon peserta merupakan pihak-pihak yang memiliki banyak kepentingan dengan terjadinya transformasi ini. Serta pemberitaan yang menyangkut khalayak yang besar memunculkan penantian masyarakat terhadap pemberitaan tersebut.
52
Djuroto., Op.Cit., 10-11.
81
Selanjutnya, pemberitaan tentang Ketua DJSN, juga memiliki frekuensi yang sama besarnya dengan Peserta Jamsostek. Sesuai dengan fungsi DJSN yaitu melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).53 Fungsi tersebut dapat dikaitkan dengan pemberitaan bahwa dengan adanya badan yang dapat mengawasi dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan transformasi BPJS. Tentunya dengan pemberitaan yang diberitakan oleh DJSN dapat membuat masyarakat lebih mempercayai karena berita tersebut disampaikan oleh badan yang independen. 4.
Dalam kategorisasi intensitas isi berita
Berdasarkan
hasil
penelitian,
terlihat
bahwa
penempatan
berita
transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Harian Pelita cukup banyak di halaman pertama atau depan. Penempatan berita yang terdapat pada halaman depan dapat diartikan bahwa berita tersebut penting untuk diketahui masyarakat. Terdapat 2 berita yang berada di halaman depan yang berkaitan dengan jaminan sosial yang dapat dikaitkan dengan isi pemberitaan yang memiliki frekuensi pemberitaan paling banyak yaitu mengenai jaminan sosial pula.
53
DJSN Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Kerangka SJSN (2014, 4 Maret). Ditjen Kemenkumham [Online]. Diakses pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 10.48 WIB dari ditjenppkemenkumham.go.id/umum/960-djsn-sebagai-state-auxiliary-organs-dalam-kerangkasjsn.html
82
5. Sesuai
Dalam kategorisasi kecenderungan isi berita dengan
definisi
berita
menurut
Dr.Willard
C.Bleyer
mengemukakan bahwa berita adalah “sesuatu yang termasa (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu ia dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut.”54 Dari seluruh berita yang diteliti, dengan demikian seluruh pemberitaan cenderung pada pemberitaan positif, berita yang cenderung positif dapat ditinjau dari tidak adanya penyangkalan-penyangkalan terhadap apa yang dilakukan perusahaan di dalam berita. Selain itu, menciptakan informasi yang positif bagi masyarakat termasuk bagian dari ruang lingkup Public Relations di dalam perusahaan, seperti dikemukakan oleh H.Fayol, bahwa PR memiliki kegiatan dan sasaran untuk membangun identitas dan citra positif perusahaan (building corporate identity and image), serta mendukung kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan berbagai pihak.55 Dengan adanya pemberitaan yang positif, maka usaha-usaha Public Relations dalam membangun citra positif di masyarakat sudah terlaksana melalui pemberitaan. Oleh karena itu, pencitraan positif yang dilakukan melalui media massa merupakan cara yang tepat, karena media merupakan sarana untuk penyampai informasi utama bagi masyarakat. 54 55
Djuroto., Op.Cit., Hal 5. Ibid, LIPI, Komunika, hal 26
83
6.
Dalam Kategorisasi Media Monitoring
Media monitoring adalah kegiatan pengawasan terhadap siaran pers yang telah dikirimkan oleh organisasi kepada media. Melalui kegiatan ini organisasi mengevaluasi untuk mengukur keberhasilan publikasi yang telah dilaksanakan. Dalam periode tertentu evaluasi terhadap frekuensi pemberitaan di media, posisi berita, substansi berita dan luas kolom dilakukan, selanjutnya akan menjadi masukan bagi Public Relations sebagai bahan analisa, apakah sudah sesuai dengan target
sasaran
khalayak,
isi
pemberitaan
berimbang,
dapat
dipertanggungjawabkan, membentuk citra positif dan mendapat dukungan dari khalayak. Bagi Public Relations, unsur-unsur dari penempatan berita serta berita apa yang paling sering muncul di media dapat dijadikan sebagai jawaban dari tujuan yang akan dicapai. Hasil dari media monitoring inilah yang akan diukur sejauh mana peran media dapat berkontribusi dalam sosialisasi. Tanpa adanya riset yang dilakukan, Public Relations akan mendapatkan output yang kecil dengan hanya mengandalkan dugaan-dugaan atau asumsi sebagai bahan laporan.
