45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Rumpuk adalah desa yang secara administratif terletak diwilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Desa Rumpuk mempunyai luas wilayah 350 Ha. Dengan luas wilayah daratan yang dimiliki, telah digunakan untuk permukiman penduduk seluas 127,62 Ha, untuk peruntukan fasilitas umum seluas 19,81 Ha. Lahan pertanian (sawah dan ladang) 186.45 Ha, Jalan 12,44 Ha, lahan belum terolah 17,93 ha sedangkan untuk sisanya adalah lahan yang belum tergarap. Posisi Desa Rumpuk berada 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan, sejauh 26 km dari pusat pemerintahan kabupaten dan 42 km dari pusat pemerintahan propinsi. Secara topografi daerah ini merupakan daerah yang mempunyai wilayah daratan
sehingga sangat menunjang kehidupan ekonomi
masyarkat, terutama dibidang pertanian. Tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai mata pencaharian. Terutama jangka pendek dan jangka
panjang sehingga sangat mendukung kehidupan ekonomi penduduknya dibidang pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakatnya mengembangkan bidang pertanian sebagai bagian dari mata pencaharian setelah pegawai negeri sebagai pekerjaan utama.
45
46
Keadaan iklim Desa Rumpuk memiliki kesamaan, umumnya dengan daerah lain di Kabupaten Lamongan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu terendah berkisar 26oC sampai dengan suhu tertinggi berkisar 31oC denga kisaran rata-rata 27oC. Curah hujan berkisar 1500 mm/tahun dengan mempunyai dua musim, yaitu musin penghujan dan musin kemarau. Musim penghujan biasanya berkisar antara bulan januari sampai dengan bulan juni, sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan juni sampai dengan bulan Desember. Namun kadangkala dijumpai dimana seminggu hujan kemudian seminggu kemarau. Dalam perkembangan penduduk sebesar 4% per tahun, dimana data penduduk pada akhir tahun 2013 diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Rumpuk adalah sebanyak Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasar Jenis Kelamin No.
Jenis Kelamin
Jumlah (jiwa)
Prosentase (%)
1
Laki-laki
573
52,23%
2
Perempuan
524
48,56%
Jumlah
1097
100%
Sumber : Buku Profil Desa Rumpuk
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Rumpuk adalah sebanyak 1097 jiwa dengan komposisi untuk penduduk laki-laki sebanyak 573 jiwa atau sebesar 52,239%, sedangkan untuk penduduk perempuan sebanyak 524 jiwa atau sebesar 48,56%. Dari jumlah penduduk yang ada di Desa Rumpuk tersebut terdapat 93 KK.
47
Untuk selanjutnya dalam tabel berikut ini akan disajikan komposisi atau pembagian penduduk berdasar umur. Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kelompok Jenis Kelamin Umur L P 0–4 74 31 5–9 50 56 10 – 14 49 59 15 – 19 67 40 20 – 24 53 46 25 – 29 54 62 30 – 34 44 48 35 – 39 47 44 40 – 44 38 34 45 – 49 33 32 50 – 54 24 30 55 – 59 22 14 60 Keatas 18 28 Jumlah 573 524
Jumlah 105 106 108 107 99 116 92 91 72 65 54 36 46 1097
Prosentase (%) 9.57 9.66 9.85 9.75 9.02 10.57 8.39 8.30 6.56 5.93 4.92 3.28 4.19 100%
Sumber : Buku Profil Desa Rumpuk
Dari data yang tersaji dalam tabel di atas, maka kondisi berdasarkan umur dapat diketahui, berturut-turut dari yang terbesar bahwa penduduk yang berumur antara 0 – 4 tahun sebanyak 105 (9,57%), penduduk yang berumur antra 6 – 9 tahun sebanyak 106 (966%) sedangkan penduduk yang berumur 10 – 14 tahun sebanyak 108 (9,85%) dan yang berusia antara 15 – 19 tahun sebanyak 107 (9,75%). Berikut penduduk yang berusia antara 20 – 24 tahun sebanyak 99 (9,02%) sedangkan yang berusia antara 25 – 29 sebanyak 116 (10,57%) dan yang berusia antara 30 – 34 tahun sebanyak 92 (8,39%), yang berusia antara 35 – 39 tahun sebanyak 91 (8,30%) yang berusia antara 40 – 44 tahun sebanyak72 (6,56%) kemudian yang berusia antara 45 – 49 sebanyak 65 (5,93%) sedangkan yang berusia antara 50 – 54 tahun sebanyak 54 (4,92%) dan yang berusia antara 5
48
– 59 tahun sebanyak 46 orang atau sebesar 3,28% sedangkan sebanyak 46 oramng atau sebesar 4,19% berusia 60 tahun keatas. Masalah pendidikan merupakan masalah yang penting dalam proses pengembangan baik itu pengembangan dalam bidang kemampuan dan intelektual masyarakat ataupun juga pengembangan dalam hal perekonomian dan kesejahteraan. Masalahnya maju dan tidaknya suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan dasar tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Secara umum wilayah Desa Rumpuk mengenyam pendidikan dibangku sekolah formal yang bervariasi yaitu baik dari tingkat pendidikan perguruan tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Untuk memberikan
gambaran mengenai tingkat
pendidikan formal yang ditempuh masyarakat Desa Rumpuk, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan No. 1 2 3 4 5 6 7
Kelompok Umur Tidak Sekolah Belum Sekolah TK dan PAUD SD SMP SMU D1, D, D3 PT (S1, S2, S3) Jumlah
Jumlah 86 39 109 195 250 364 16 38 1097
Prosentase 7.84 3.56 9.94 17.78 22.79 33.18 1.46 3.46 100%
Sumber : Buku Profil Desa Rumpuk
Dari data komposisi penduduk berdasat tingkatan pendidikan, dimana diperoleh bahwa penduduk yang tidak sekolah sebanyak 86 (7,84%), warga yang belum sekolah sebanyak 39 (3,56%), selanjutnya penduduk yang bersekolah di TK dan PAUD sebanyak 109 (9,94%) dan penduduk yang masih sekolah ataupun
49
tamat SD sebanyak 195 (17,78%) dan berpendidikan SMP sebanyak 250 (22,79%) sedangkan yang berpendidikan SMU sebanyak 364 (33,18%) sementara itu yang warga dengan tingkat pendidikan D1, d2 dan D3 ssebanyak 16 orang atau sebesar 1,46% dan yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3) sebanyak 38 orang atau sebesar 3,46%. Keadaan penduduk berdasar kepercayaan dapat diketahui bahwa seluruh penduduk di Desa Rumpuk memeluk agama Islam. Kemudian untuk data penduduk berdasar mata pencaharian atau pekerjaan seperti tersaji seperti dalam tabel berikut ini : Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Matapencaharian No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Matapencaharian Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri Swasta Wiraswasta/pedagang Tani Pensiunan Nelayan Jasa Lainnya Jumlah
Jumlah 6 266 113 48 5 20 19 477
Prosentase 1.26 55.77 23.69 10.06 1.05 4.19 3.98 100%
Sumber : Buku Profil Desa Rumpuk
Berdasar data dalam tabel di atas sebagian besar penduduk di Desa Rumpuk bermatapencaharian sebagai pegawai swasta baik itu di sektor pabrik maupun instansi swasta lainnya. Transportasi antar daerah di Desa Rumpuk juga relatif lancar, karena Desa Rumpuk memiliki jalan Kabupaten yang melintas tepat di sebelah selatan desa. Sehingga keberadaan Desa Rumpuk dapat dijangkau oleh angkutan umum,
50
dengan demikian mobilitas masyarakat di Desa Rumpuk cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktifitas kehidupan masyarakat Desa Rumpuk, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun potensi desa lainnya. Namun demikian hal tersebut di atas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalahmasalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni. Suatu misal, keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Rumpuk tidak bisa mengangkat hidup petani Rumpuk karena produktivitas pertaniannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan cenderung rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif kurang, sehingga banyak petani yang masih di bawah garis kemiskinan. Begitu juga dengan posisi Desa Rumpuk yang dilalui oleh jalan Kabupaten menyebabkan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga banyak pengaruh negatif yang masuk dan dikonsumsi masyarakat terutama para pemuda. Sehingga tingkat kenakalan remaja di Rumpuk cukup mengkhawatirkan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tingkat kerawanan baik ekonomi (kemiskinan) pendidikan maupun pengangguran, berikut ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel yang berdasarkan data statistik terakhir tahun 2013.
51
Tabel 4.5 Tabulasi Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Rumpuk No. 1 2 3 4 5
Tingkatan Kesejahteraan Prasejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III +
Jumlah (Orng) 414 122 115 29 -
Sumber : Buku Profil Desa Rumpuk
4.1.2. Diskripsi Kepemerintahan Desa Rumpuk Manajemen keperangkat desaan dan sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga baik itu swasta maupun lembaga kepemerintahan baik itu didalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan perangkat desa sehingga dapat berfungsi secara kebutuhan keterkaitantif untuk tercapainya tujuan organisasi terkait. Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pemerintah Desa Rumpuk terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat desa dan di Bantu oleh Sekretaris Desa serta Kepala Dusun dan Ketua RT. Sekretaris Desa dalam tugasnya dibantu oleh ketiga kepala urusan yaitu kepala urusan (Kaur) pemerintahan, kepala urusan (kaur) pembangunan dan kepala urusan (kaur) umum. Selain dari sekretaris dan kaur, Kepala Desa juga tidak terlepas dari bantuan para alim Ulama, dan pera pemuka adapt dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Terlepas dari pelaksanaan roda pemerintahan di atas adapun yang menjadi program Desa Rumpuk adalah : 1.
Mendorong terciptanya insane generasi muda intelek yang nantinya mampu menjawab persoalan masyarakat pada umumnya.
52
2.
Mendorong terciptanya kreatifitasnya masyarakat baik dibidang seni ataupun budaya. Contoh : diadakanya pelatihan anyaman, membatik dan lain-lain sebagainya.
3.
Membangkitkan semangat gotong royong untuk pembangunan desa Rumpuk yang bersih (sehat), rapi, indah, dan dikenal untuk menjadi desa percontohann bagi dusun-dusun lainnya. Dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pelayanan di Kantor
Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didukung oleh 15 orang perangkat desa. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan disajikan data perangkat desa dengan berdasarkan pada jenis kelamin perangkat desa yang ada. Tabel 4.6 Data Perangkat desa Berdasar Kelamin Kantor Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan No.
Jenis Kelamin
1
Laki-laki
2
Perempuan
Jumlah (Orang perangkat desa) 6
Jumlah
2 8
Sumber : Data Buku Profil Desa Rumpuk
Berdasar atas tabel 4.6 dapat diketahui bahwa perangkat desa yang ada di Kantor Desa Rumpuk, untuk perangkat desa laki-laki sebanyak 8 orang perangkat desa sedangkan perangkat desa perempuan (wanita) sebanyak 1 orang. Kemudian data perangkat desa yang ada di Kantor Desa Rumpuk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir atau pendidikan yang telah diselesaikan, data tersebut seperti yang penulis sajikan dalam tabel berikut ini.
53
Tabel 4.7 Data Perangkat desa Berdasar Tingkat Pendidikan Kantor Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tingkat Pendidikan Perangkat desa 1 SD 2 SMP 3 SMU 4 Sarjana Muda 5 Sarjana (S1) Jumlah Sumber : Buku Profil Desa No.
Jumlah (Orang perangkat desa) 1 5 6
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Rumpuk Bedasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabuapten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Desa di Kabuapten Lamongan, pada (Pasal 1, ayat 7) menjelaskan pengertian Kepala Desa adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lamongan di bawah Kecamatan, sedangkan struktur organisasi Kantor Desa Rumpuk sebagai berikut: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa (Carik) 3. Kepala Urusan Umum 4. Kepala Urusan Keuangan 5. Kebayan (Keamanan) 6. Modin 7. Badan Perwakilan Desa
54
Teori mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang yang masing-masing memegang dan menjelaskan jabatan, posisi atau fungsi yang harus bekerjasama melalui suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan dalam pemerintahan desa memerlukan : 1. Kerangka struktur orgnisasi dalam pemerintahan desa yang menjadi sudah kerja sama 2. Pembagian tugas dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab 3. Pengaturan dan penyusunan staf pelaksana 4. Pengaturan hubugan kerja antar stuan kerja organisasi dan suatu tata hubungan kerja. Pemerintahan desa sebagai alat untuk mencapai tujuan sebagimana digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi sebagai perpanjangan pemerintahan yang lebih atas sebagai alat untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dan efesien. Untuk mewujudkan Pemerintah Desa disusun sederhana dan seefektif mungkin agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan adanya keragaman secara nasional. Menurut ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ditegaskan bahwa :
55
1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa 2. Perangkat Desa Terdiri dari Skretaris Desa dan Perangkat Desa Lainya 3. Sekretaris Desa yang dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negri sipil yang memenuhi persaratan. Dalam upaya untuk optimalisasi pelayaan kepada masyarakat di bidang administrasi dan urusan kepemerintahan, maka di wilayah Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didukung oleh beberapa aparatur atau perangkat desa. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya dalam menentukan efektifitas pelaksanaan otonomi desa. Sebagaimana dalam Bab terdahulu struktur organisasi pemerintahan desa Rumpuk di atur dalam Perda Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Desa. Dalam hubungan kelembagaan di Kantor Desa Rumpuk, bagan keorganisasiannya dapat digambarkan sebagai berikut :
KEPALA DESA SEKRETARIS
KAUR PEMERINTAHAN
KAUR KEUANGAN
KAUR UMUM
KAUR PEMBANGUNAN
KADUS
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rumpuk
KAUR KESRA
56
Berdasar bagan struktur organisasi di atas, maka penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini : 1.
Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tercantum Pasal 3, Ayat (1), berbunyi
Dalam
menjalankan
fungsinya
Kepala
Desa
mempunyai
kewenangan yang berasal dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Sedangkan “pelimpahan kewenangan dimasudkan pada ayat (1) Pasal 3 diatur dengan Keputusan Camat yang bersangkutan. Sedangkan rincian tugas dan fungsi Kepala Desa adalah : a.
Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat,
b.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal, Kepala Desa mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat; 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya pemerintahan Kepala Desa pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; 4) Penyusunan program, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
57
Sekretariat Kepala Desa mempunyai tugas membantu Kepala Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kepala Desa, Pasal 11 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Kepala Desa mempunyai fungsi: a.
Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannyaa;
b.
Pengelolaan urusan keuangan;
c.
Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan;
2.
d.
Pelaksanaan urusan rumaah tangga;
e.
Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Fungsi dan tugas Seksi Pemerintahan, Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
pemerintahan, administrasi kependudukan, Pasal 12 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a.
Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
pemerintahan; b.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansiinstansi di wilayah kerja Kepala Desa;
c.
Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
d.
Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
58
3.
Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketertiban Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketertiban mempunyai fungsi: a.
Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
ketentraman dan ketertiban;
4.
b.
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c.
Pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;
d.
Penyelenggaraan kegitan administrasi perlindungan masyarakat;
e.
Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan, Seksi
Pembangunan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pembinaan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: a.
Pegumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
perekonomian dan pembangunaan; b.
Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
c.
Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
d.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
serta
memelihara prasarana dan sarana lingkungan kepala desa;
manjaga
dan
59
e.
Penyusunan program dan pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kepala desa;
f. 5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagmaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a.
Pelayanan kepada masyaarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
b.
Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
c.
Penyusunan program dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
d.
Penyusunan bahan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
4.1.4. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai sebuah lembaga otonom di Desa Rumpuk merupakan wujud dari implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Salah satunya adalah pemberdayaan dan meredifinisi fungsi dan
60
peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen desa yang harapkan bakal menjadi tulang punggung praktek demokrasi di Pedesaan. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas dan harus berlandaskan koridor peraturan perundang-udangan yang berlaku. Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2007, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa Rumpuk sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas : 1.
Ketua BPD
: 1 orang
2.
Wakil Ketua BPD : 1 orang
3.
Sekretaris
: 1 orang
4.
Bendahara
: 1 orang
5.
Anggota
: 7 orang
61
Dalam rangka mewujudkan wahan demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislative dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa maka ditiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4.2. Analisis Hasil Penelitian 4.2.1. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD 1.
Pelaksanaan Fungsi Menetapkan Peraturan Desa Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa. Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Rumpuk, berdasarkan hasil isian angket oleh responden masyarakat, diketahui bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan. Pengertian responden yang menyatakan terlaksana adalah dengan melihat bahwa BPD telah melaksanakan fungsinya seperti membuat dan menetapkan Peraturan Desa yaitu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengutan Desa. Dengan adanya peraturan desa di atas berdampak positif pada masyarakat seperti Perdes Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana terdapat sebagian masyarakat mengetahui mekanisme atau tata cara pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian Kepala Desa.
62
Sedangkan untuk responden yang menyatakan kurang terlaksana mendasari alasan jawabannya karena melihat bahwa fungsi menetapkan peraturan desa tidak berjalan dengan optimal. Hasil wawancara dengan informan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rumpuk dikatakan bahwa : “Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen/lembaga dalam masyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atau ketentuan yang akan dijalankan di desa benarbenar sesuai dengan kondisi masyarakat ” (Wakil Ketua BPD, Wawancara, 25 Mei 2014).
Selaras dengan hal di atas dipertegas oleh ketua BPD Desa Rumpuk mengemukakan bahwa : “Proses pembuatan peraturan desa memang dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan tingkat kemampuan, wawasan dan pengalaman kemasyarakatan yang cukup, sehingga dalam pembuatan peraturan desa akan dapat memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat” (Wawancara, 26 Mei 2014).
Namun dengan adanya tanggapan di atas, pengakuan dari anggota BPD Desa Rumpuk bahwa: “Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD dapat berjalan dengan optimal namun karena sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan fungsi ini belum memadai, sehingga fungsi ini belum sepenuhnya berjalan dan terlaksana dengan baik” (Naswin, Wawancara, 2 Maret 2013). “Hambatan yang sangat nyata yang saat ini dihadapi oleh pengurus BPD Desa Rumpuk dalam membuat dan menetapkan peraturan desa adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu ada peraturan desa yang seharusnya dibuat atau dijalankan kadang terhambat atau tertunda karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai” (Nadir, anggota BPD, Wawancara, 7 Maret 2013).
63
Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Rumpuk kurang terlaksana. Dimana seharusnya BPD menetapkan 8 peraturan desa yang wajib ditetapkan, namun yang dilakukannya hanya 2. 2.
Pelaksanaan
Fungsi
Menampung
dan
Menyalurkan
Aspirasi
Masyarakat Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan
masyarakat
desa
dalam
menampung,
menyalurkan
dan
mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan hasil isian angket oleh responden masyarakat, diketahui bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan. Pernyataan responden yang menyatakan terlaksana memberikan alasan bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat telah dapat ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti aspirasi untuk pemberhentian Kepala Desa yang terlibat KKN, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang baru. Sedangkan alasan responden yang menyatakan kurang terlaksana dengan alasan bahwa mereka tidak puas dengan hasil yang mereka rasakan, hal ini disebabkan karena adanya kepentingan lain setiap individu pengurus BPD. Oleh karena itu dengan
64
kurang terlaksananya fungsi tersebut menunjukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan anggota BPD Desa Rumpuk yang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik disebabkan karena masih rendahnya animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan masalahnya kepada pengurus BPD, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa BPD hanya berfungsi mengawasi kepala desa. oleh karena itu sehingga BPD belum dapat mengakomodir seluruh masalah yang berkembang di dalam masyarakat,” (Wawancara, 10 Maret 2013).
Sejalan dengan ungkapan di atas, dikuatkan oleh ketua BPD mengemukakan bahwa: “Kendala utama yang dihadapi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi kadangkala terjadi perbedaan pandangan antara pengurus BPD dengan masyarakat” (Wawancara 13 Maret 2013).
Terhadap kendala dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD mengemukakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi ini seharusnya dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena masyarakat bermasa bodoh untuk menyalurkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada BPD, sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini hanya sebagian kecil saja aspirasi yang diterima dari masyarakat” (Naswin, Wawancara, 16 Maret 2013).
65
Senada dengan tanggapan di atas wakil ketua BPD mengemukakan bahwa : “Diakui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya kepada pengurus BPD, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh BPD untuk diketahui kedudukan dan fungsinya masih minim, hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pendorong pelaksanaan fungsi, dan sumber dana yang tidak tersedia untuk melakukan sosialisasi tersebut” (Wawancara, 21 Maret 2013).
Berdasar hasil wawancara diketahui menunjukan bahwa hanya terdapat 2 jenis aspirasi yang ditampung dan diselesaikan oleh BPD. Seharusnya BPD menerima, menampung dan menindak lanjuti puluhan aspirasi yang ada dalam masyarakat, namun karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD mengenai kedudukan dan fungsinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat sepenuhnya belum memahami fungsi– fungsi yang diemban oleh BPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus BPD. Oleh karena itu diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diemban BPD kurang terlaksana. 3.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsi
pengawasan
merupakan
wewenang
dari
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa.
66
Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, berdasarkan hasil isian angket responden menyatakan telah dilaksanakan. Adapun hasil persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut, masyarakat memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan terlaksana dengan baik dan kurang terlaksana. Pada informan penelitian yang menyatakan fungsi pengawasan telah terlaksana adalah dengan melihat realitas bahwa pengurus BPD telah melakukan pengawasan dalam bidang pelaksanaan peraturan desa yaitu tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana Kepala Desa yang dianggap terlibat KKN telah berhasil dilengserkan oleh BPD, dan kemudian BPD membentuk Panitia untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa yang baru. Sedangkan untuk responden yang menyatakan kurang terlaksana memberi alasan bahwa efektivitas dan optimalisasi pengawasan yang dilakukan tidak tercapai. Adanya pernyataan masyarakat yang menyatakan kurang terlaksana menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil
wawancara
dengan
informan
oleh
ketua
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan keterangan bahwa: “Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rumpuk menerapkan tingkat koordinasi dan kerja sama yang baik, yaitu dengan melaksanakan koordinasi antar lembaga yang ada di desa sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehingga proses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapai hasil yang optimal, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan” (Wawancara 21 Maret 2013).
67
Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Rumpuk dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek diawasi. Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencaricari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Olehnya dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat
secara
keseluruhan,
bukan
kepentingan
kelompok
atau
perseorangan.
4.2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD 4.2.2.1. Faktor Pendorong Dalam pembahasan mengenai faktor pendorong pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rumpuk, sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka pikir yaitu, (1) Koordinasi/kerja sama antar lembaga, (2) Kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD.
68
1.
Koordinasi/kerjasama antar lembaga Berdasarkan hasil isian angket dapat diketahui bahwa koordinasi antar lembaga baik yang berada di desa yaitu pemerintah desa maupun lembaga yang berada diatasnya, terjalin dengan baik. Kriteria terjalin dalam penelitian ini adalah dengan melihat situasi dan tingkat koordinasi atau hubungan yang dilakukan oleh BPD dengan lembaga lainnya, yang meliputi keadaan dan intensitas koordinasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil menunjukkan menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rumpuk dalam melaksanakan fungsinya melakukan jalinan koordinasi yang baik dengan lembaga lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan fungsi BPD Desa Rumpuk selalu melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain. Data tersebut sejalan dengan keterangan anggota BPD Desa Rumpuk menyatakan bahwa: “Terhadap pelaksanaan seluruh fungsi BPD Desa Rumpuk selalu dilakukan koordinasi dan jalinan kerja sama dengan lembaga atau institusi lainnya yang ada di desa atau tingkatan di atasnya, sehingga proses pelaksanaan fungsi BPD Desa Rumpuk dapat berjalan lancar” (Wawancara 28 Maret 2013).
Senada dengan ungkapan tersebut dikuatkan oleh keterangan kepala Desa Rumpuk bahwa : “Pada setiap pelaksanaan fungsi BPD Desa Rumpuk selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini tentunya demi mendorong tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut” (Wawncara, tanggal : 4 Juni 2014).
69
Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rumpuk sepenuhnya menerapkan asas kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian atau target pelaksanaan fungsi-fungsi BPD Desa Rumpuk adalah karena pengurus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna (KT), Kelompok Tani, dan Kelompok Nelayan. 2.
Kemampuan/pengalaman organisasi pengurus BPD Mengenai tingkat kemampuan/pengalaman organisasi pengurus BPD Desa Rumpuk, tentunya didasari oleh latar belakang kebiasaan individu pengurus berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Oleh responden dinyatakan bahwa kemampuan/pengalaman organisasi pengurus BPD Desa Rumpuk sangat mendorong pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan tanggapan informan penelitian mengenai kemampuan / pengalaman
organisasi
kemasyarakatan
pengurus
BPD
seluruhnya
menyatakan mendorong untuk melaksanakan fungsinya. Dari jawaban responden berdasarkan alasan bahwa anggota BPD cukup banyak bergelut dengan kegiatan administrasi dan berhubungan dengan masyarakat seperti ketua BPD yang saat ini sudah menjabat 2 kali masa periode dan pada periode sebelumnya juga memegang jabatan sebagai ketua, wakil ketua BPD yang saat ini juga pernah menjawab sebagai ketua BPD pada periode sebelumnya, kemudian anggota BPD lainnya mempunyai latar belakang aktivitas
70
keseharian sebagai ketua organisasi kemasyarakatan yaitu mantan Ketua Kelompok Tani, sedangkan yang lainnya adalah mantan Fasilitator Desa (FD) pada program P2DTK atau sekarang PNPM, mantan ketua KPPS pada pemilihan presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh pengurus BPD sebelumnya telah bergelut dengan kegiatan administrasi dan organisasi, sehingga dalam melaksanakan fungsi yang diembannya dalam kepengurusan BPD Desa Rumpuk dianggap dapat berjalan dengan lancar. Hasil wawancara dengan informan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rumpuk dikatakan bahwa : “Latar belakang keseharian sebagian besar pengurus BPD Desa Rumpuk sebelumnya adalah sebagai ketua organisasi dan selama ini telah aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga sangat mendorong pelaksanaan fungsi yang diemban sebagai pengurus BPD Desa Rumpuk” (Anggota BPD, Wawancara 5 Juni 2014).
Selaras dengan hal di atas, dipertegas oleh wakil ketua BPD Desa Rumpuk mengemukakan bahwa : “Sebagian besar dari pengurus BPD Desa Rumpuk saat ini telah banyak membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan khususnya kegiatan kepemudaan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menjadi pengurus BPD, apa yang telah dilakukan akan semakin meningkat karena telah mengetahui dengan jelas seluruh aspek permasalahan dalam masyarakat” (Wawancara 5 Juni 2014).
Pernyataan
di
atas
memberikan
gambaran
bahwa
tingkat
kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD di Desa Rumpuk dapat menjadi pendorong pelaksanaan fungsi-fungsi BPD yang diembannya saat ini. Didasari oleh latar belakang kemampuan/pengalaman tersebut yang sebelumnya sangat bersentuhan dengan aktivitas yang
71
dijalankan dalam kepengurusan BPD yaitu menetapkan peraturan desa, menampung
dan
menyalurkan
aspirasi
masyarakat
dan
melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.
4.2.2.2. Faktor Penghambat Faktor penghambat pelaksanaan fungsi yang diemban oleh BPD berdasarkan defenisi operasional yang telah dikemukakan meliputi : (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dan (2) Minimnya sarana dan prasarana. 1.
Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD Mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, sebagian responden memberikan tanggapan bahwa masyarakat memahami fungsi BPD, sedangkan yang lainnya menyatakan belum memahami atau mengetahui sepenuhnya fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Tanggapan responden yang menyatakan kurang memahami fungsi BPD memberi alasan bahwa anggota BPD tidak pernah mensosialisasikan mengenai fungsinya, sehingga sepengetahuan masyarakat bahwa BPD hanya memiliki satu fungsi yaitu sebagai pengawas kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengakibatkan kurang terlaksananya terhadap fungsi-fungsi lain yang diemban oleh BPD dan berbagai masalah yang harus diselesaikan seringkali terjadi perbedaan sudut pandangan antara masyarakat dengan
72
pengurus BPD. Kemudian pada responden yang menyatakan memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD seperti BPD membentuk panitia untuk pemilihan Kepala Desa. Terhadap masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi ini, Ketua BPD Desa Rumpuk mengemukakan bahwa : “Masyarakat belum sepenuhnya dapat memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, sehingga mereka hanya melihat konteks individu yang duduk sebagai pengurus BPD bukan dalam bentuk organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat” (Wawancara 11 Juni 2014).
Data tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa persoalan hambatan yang terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya dapat memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara rutin mengenai kedudukan dan fungsi BPD kepada masyarakat, dengan demikian secara perlahan akan mengarah kepada peningkatan perhatian dan antusias masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2.
Sarana dan prasarana penunjang Mengenai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh responden dinyatakan bahwa keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD Desa Rumpuk kurang memadai. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi
73
BPD kurang memadai. Hal ini jelas akan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi BPD. Alasan responden menyatakan kurang memadai adalah sebagai suatu lembaga formal yang ada di desa dan merupakan pencerminan aspirasi masyarakat desa, seharusnya BPD mempunyai ruangan kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor Kepala Desa sebagai mitra kerjanya, dan tidak tersedianya peralatan administrasi yang cukup, serta tidak ada mekanisme kerja yang dibuat dalam suatu perencanaan dan time schedule yang jelas. Terhadap sarana dan prasarana penunjang ini, anggota BPD Desa Rumpuk mengemukakan bahwa: “Hambatan yang sangat nyata saat ini dihadapi oleh pengurus BPD Desa Rumpuk adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu kadangkala terjadi halhal yang seharusnya segera teratasi atau program yang terealisir harus tertunda atau terhambat hanya karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai” (Wawancara 12 Juni 2014).
Oleh ketua BPD Desa Rumpuk, masalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD ini mengemukakan bahwa : “Telah dilakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD agar tercapai optimalisasi dalam melaksanakan fungsi tersebut. Namun karena keterbatasan dana pemerintah desa, sehingga hal tersebut belum terwujud” (Ketua BPD, Wawancara 15 Juni 2014).
Berdasarkan jawaban responden dan informan tersebut di atas diketahui bahwa salah satu faktor penghambat utama optimalisasi pelaksanaan fungsi BPD Desa Rumpuk adalah karena minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan fungsi BPD.
74
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa : “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
75
Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan
untuk
mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat
dan
mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD Desa Sereang ini, belum dilaksanakan secara efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Rumpuk terhadap
76
pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Pemberdyaan masyarakat desa dan Lembaga Desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD Desa Rumpuk yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut secara umum dinilai belum optimal, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Rumpuk yaitu masih adanya sejumlah elemen Masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk melaksanakan studi kelayakan penerapan peraturan desa yang ditetapkan bersama kepala desa berdasarkan karakter dan sejauhmana peraturan desa tersebut bisa efektif dilaksanakan. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
77
Anggaran operasional menjadi hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, hal ini dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaan yang akan diterapkan. Sejauh ini dapat disimpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota BPD di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan fungsi dan menjadi hal pokok yang perlu mendapat perhatian.
