48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Departemen Agama RI Sejarah lahirnya Departemen Agama RI “adanya Departemen Agama RI merupakan bukti Indonesia bukanlah negara sekuler dan tidak akan terpikir menjadi negara sekuler. Motivasi adanya Departemen Agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk mengembangkan agama sekaligus membina umat beragama sesuai misinya yang digariskan dalam GBHN dan UUD 1945”. Menteri Agama H. Suryadharma Ali mengemukakan hal ini ketika membuka Diskusi Panel Sehari tentang “Sejarah 40 tahun lahirnya Departemen Agama RI, di ruang sidang Menteri Agama tanggal 23 Nopember 1985. Diskusi diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas, bekerjasama dengan Kelompok Wartawan Agama dalam rangka Hari Amal Bakti Departemen Agama XL. Pembawa makalah K.H. Muslikh dengan judul “Sejarah berdirinya Departemen Agama RI”, H. Arso Sastroatmodjo, SH berjudul “Tugas pokok Departemen Agama di Negara Pancasila ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Negara”, dan Drs. H. Moh. Slamat Anwar yang bertema “Peranan dan Fungsi Departemen Agama”. Bertindak sebagai penyanggah adalah H. Sawabi Ichsan, MA, H. Ichtiyanto SA, SH dan Drs. H. A. Gozali. Diskusi dihadiri para undangan, para pejabat eselon I dan II dan segenap anggota Wartawan Kelompok Agama, baik dari media cetak maupun elektronik, pusat dan daerah.
48
49
Dalam amanatnya Menteri Agama mengharapkan, dari hasil diskusi ini hendaknya dapat disusun sebuah Buku Sejarah 40 Tahun Berdirinya Departemen Agama RI yang konperhensif (lengkap) dan objektif, jujur dan tidak sempit, dengan mentaati hukum-hukum dan tata nilai sejarah. Apabila berhasil, ini merupakan sumbangan besar bagi sejarah bangsa Indonesia dan juga merupakan amal saleh yang bermanfaat bagi umat beragama. Menteri menyatakan terima kasih dan penghargaan atas gagasan diadakannya diskusi panel ini. Sejak berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama mempunyai andil besar dalam menggalang kesatuan dan persatuan rakyat di zaman revolusi fisik. Berdirinya Kementerian Agama tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para Pemimpin Islam dan anggota PPKI, dipandang sebagai penghormatan dan imbalan atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi kemerdekaan dan kesatuanpersatuan bangsa Indonesia. Ini berarti sejak awal Kementerian Agama telah memelopori terwujudnya konsensus nasional dan pemasyarakatan Pancasila. Tugas Kementerian Agama yang kini menjadi Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama. Membina umat beragama untuk hidup dalam suasana rukun seperti tersimpul dalam Tri Kerukunan, memberantas bibit-bibit SARA agar pembangunan berjalan lancar dan mulus, luas dan luwes, demikian yang dapat disimpulkan dari makalah K.H. Muslikh sebanyak 23 halaman, yang diuraikan secara tegas dan lancar.
50
Uraiannya didahului dengan ungkapan perkembangan sejarah Kepartaian hingga akhir Nopember 1946, berlangsung sidang KNIP di Jakarta yang melahirkan suara bulat menyetujui berdirinya Kementerian Agama. Sidang KNIP saat ini dihadiri utusan dari Banyumas terdiri M. Saleh Suaidi dan M. Sukoso Wirjosaputro dan disebut-sebut pula K.H. Abu Dardiri yang turut mengantar sampai ke Jakarta. Sebagai realisasi keputusan sidang KNIP, keluarlah SK Presiden No. 1/SD/1946 dan mulai 3 Januari 1946 Indonesia telah mempunyai Kementerian Agama yang langsung mengurus agama, tidak seperti halnya di zaman colonial agama dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman dan Pengajaran serta Ibadat yang merupakan taktik penjajah memecahkan umat beragama. Uraian K.H. Muslikh diakhiri dengan usul dan harapan, agar dalam menyusun buku “40 TAHUN BERDIRINYA DEPARTEMEN AGAMA RI” dimuat jasa-jasa Kementerian Agama khususnya dalam memasyarakatan Pancasila sejak awal, berhasilnya mencegah bahaya SARA, keberhasilan menciptakan Tri Kerukunan, serta memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh Islam dan tokoh PPKI yang telah berhasil membentuk Kementerian Agama. Perlu dicatat, K.H. Muslikh merupakan salah seorang tokoh aparat Kementerian Agama sejak 1946, memulai karirnya sebagai KUAP pertama berkantor di Cilacap, pindah di jalan Malioboro, Yogyakarta dan terakhir pindah lagi ke Karesidenan Madiun. Di bidang Kemiliteran, K.H. Muslikh menjabat sebagai Komandan Hizbullah di Karesidenan Banyumas dan pernah diangkat
51
sebagai Mayor Penghubung oleh Komandan Divisi Brawijaya, Kolonel Sungkono, yang merangkap sebagai Kepala KUAP Jatim berkantor di Kediri.
4.1.1 Tugas Pokok Departemen Agama Tugas pokok Departemen Agama adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan tugas khusus membina umat beragama. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, pemerintah tidak mengurus dan memperhatikan soal-soal yang bertalian dengan agama. Urusan Agama cukup asal ada catatan perkawinan. Kini atas dasar pasal 29 (1) UUD 1945 bertujuan tanggung jawab dalam pengurusan soal-soal yang menyangkut agama dan hal-hal yang bertalian dengan agama diletakkan pada satu tangan pejabat negara, ialah Menteri Agama, Demikian uraian H. Arso Sastroatmodjo, SH. Semula wewenang yang ada, soal-soal agama ditangani oleh Departemen Kehakiman atau Pengadilan Agama sebagaimana penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No.5/S.D. juga di bawah Departemen P dan K mengenai Pendidikan Agama sebagaimana penetapan bersama No.1142 Bg/Peg dan 1285K.7.a tanggal 2 Desember 1946 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan bersama No.176/Kab/Pend dan K/I/1180 tanggal 5 Juli 1951. Pada akhir uraiannya, demi kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Agama, disampaikan saran dan harapan, kiranya segala RUU yang telah disiapkan menjadi kenyataan, yaitu RUU tentang Wewenang Kekuasaan Pengadilan Agama. Hukum Acara PA, RUU tentang IAIS, RPP tentang bantuan pada IAIS dan RPP tentang bantuan pada madrasah.
52
4.1.2 Peranan dan Fungsi Departemen Agama Pembicara terakhir tampil Drs. H. Moh. Slamat Anwar, mengemukakan Departemen Agama di negara Pancasila perlu ditegakkan guna menampung dan menyalurkan aspirasi keagamaan bangsa Indonesia, karena agama merupakan aspek kehidupan yang sangat penting dan mendasar. Diuraikannya, agama mempunyai peranan fungsi yang sangat menonjol dalam pembangunan nasional, bukan hanya di bidang urusan keagamaan, melainkan juga bidang idiologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Keberhasilan pelaksanaan fungsi Departemen Agama dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu dan teknologi dan pengaruh industrialisasi terhadap kehidupan sosial keagamaan sangat tergantung kepada manusia pengelola dan penanggung jawabnya, yang ditunjang organisasi yang realistis dan fasilitas kerja memadai. Secara umum mengenai peranan dan fungsi Departemen Agama diuraikan pada
hakekatnya
mewujudkan
manusia
Indonesia
seutuhnya,
meliputi
pembangunan mental rohaniah yang harus mampu mengimbangi pembangunan fisik materiil dalam mencapai keserasian kepentingan kehidupan rohani dan jasmani, kepentingan dunia dan akhirat. Perhatian Pemerintah dan bangsa terhadap kehidupan rohani dan keagamaan merupakan tanggapan yang wajar dan realistis terhadap kepentingan realisasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD. Ini merupakan kritalisasi dari aspirasi terbesar rakyat Indonesia. Disadari dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya, Departemen Agama memikul beban tugas tanggung jawab sangat berat. Kalau pembangunan fisik materiil yang menggunakan ilmu dan teknologi maju digarap sekian banyak.
53
Departemen berjalan sangat cepat dan menghasilkan sesuatu yang konkrit, nyata untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan sarana fisik kehidupan bangsa, maka pembangunan mental spiritual bangsa, pembangunan kerohanian atau keagamaan yang menjadi garapan Departemen Agama, hasilnya sulit diukur. Walaupun yang dikehendaki adalah jelas, yaitu peningkatan mutu kehidupan mental rohani bangsa, sehingga dapat mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang taqwa dan tangguh, yang akan menjadi pelaksana pembangunan fisik materiil. Pemerintah memberikan saluran atas aspirasi keagamaan rakyat melalui pelayanan Departemen Agama. Demikian pula bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian atas realisasi ide luhur yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila Pertama. Ini berarti negara memberikan wadah untuk dapat menampung dan menangani masalah kehidupan keagamaan, yang jelas tidak dapat dilaksanakan secara sembilan seperti masa-masa penjajahan. Mengenai
fungsi
Departemen
Agama
sudah
jelas
sebagaimana
diungkapkan Menteri Agama pertama, H. Rasyidi, B.A., mengatakan dalam pidato pada Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17 Maret 1946, yaitu : “Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang lahir di masa Revolusi Kemerdekaan adalah berdasarkan Pancasila. Dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama, harus terjamin pelaksanaannya serta benar-benar memberi arah di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pokok Pancasila serta bunyi UUD yang tegas, tidak boleh ditinggalkan kosong begitu saja, seluruh beleid Pemerintah di lapangan keagamaan, perlu diurus oleh suatu instansi khusus yang
54
mengurus keagamaan, yaitu Departemen Agama. Jadi lapangan pekerjaan Departemen Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti yang seluas-luasnya”. Penjabaran peranan dan fungsi Departemen Agama tergambar dalam bidang-bidang yang sejak awal pembentukannya menjadi tugas utama Departemen Agama, yaitu meliputi : urusan agama, pendidikan agama, penerangan agama, peradilan agama dan urusan haji. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, makin hari tugas dan fungsi Departemen Agama makin meningkat dan meluas yaitu di samping fungsi, mencakup pula tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Juga melaksanakan tugas lain yang bersifat lintas sektoral seperti ikut berperan dalam mensukseskan Keluarga Berencana, gizi terpadu, transmigrasi, pembinaan generasi muda, peranan wanita dan yang paling menonjol adalah tugas peran serta dalam menegakkan dan memelihara stabilitas dan ketahanan nasional melalui kerukunan hidup beragama. Kerukunan hidup beragama sangat besar andilnya dalam menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta stabilitas dan ketahanan nasional. Di samping itu, cukup penting peranan Departemen Agama untuk memasyarakatan P4, pelaksanaan asas tunggal, memadamkan gejolak masyarakat yang menjurus SARA seperti peristiwa Priok, penanggulangan korban narkotika. Yang sedang dijalankan adalah menyebarluaskan serta memasyarakatkan pengertian dan kesadaran pengawasan, melalui jalur pendekatan agama dalam rangka memelihara hasil pembangunan menjaga kesinambungannya. Dalam menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat sebagai akibat pengaruh
55
industrialisasi, pengaruh ilmu dan teknologi modern, membawa akibat tidak ringan. Ini merupakan tantangan terhadap peran dan fungsi Departemen Agama yang terasa semakin meningkat dan berat. Demikian antara lain uraian Drs. H. Moh. Slamat Anwar. (AN/SQ).
Struktur Organisasi Departemen Agama RI Menteri Agama
H. Suryadharma Ali
Sekretariat Jenderal
Bahrul Hayat, Ph.D
Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Drs. H. Masyhuri AM,
Bidang Kehumasan
Drs. H. Afrizal Zen, M.Si
Bidang Pengembangan dan Analisis Data Keagamaan
Drs. H. Suparmin, M.Pd
Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi
H. Achmad Sumantri, BA
Kasubag Bidang Hubungan Lembaga Resmi dan Media Massa Kasubag Bidang Penerangan Masyarakat
Drs. Rachmat Hidayat
Drs. H. Helmi Hazin, MM
Kasubag Bidang Standarisasi dan Komunikasi Data Rosidin, S.Si, MM Kasubag Bidang Analisis Data
Dwi Priyatno, SE, M.Si
Kasubag Bidang Manajemen Jaringan
H.A. Gufron, S.Kom, MM
Kasubag Penyelenggaraan Website
Drs. Farid N Arief
Kasubag Tata Usaha
Drs. H. Sutadji
Tugas Sekretariat Jenderal Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Departemen Agama.
56
Fungsi Sekretariat Jenderal 1. Penetapan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi. 2. Pengkoordinasian kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Departemen. 3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
perencanaan,
keuangan,
pengorganisasian
dan
ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen. 4. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Sekretariat Jenderal terdiri dari : 1. Biro Perencanaan Tugas : Menyelenggarakan
pelayanan
dan
pembinaan
administrasi
perencanaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang perencanaan.
57
b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama. c. Pengolahan, penganalisaan dan penelaahan serta penyajian data untuk perencanaan. d. Penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Departemen berdasarkan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. e. Penyusunan program dan anggaran PNBP lintas sektoral dan pinjaman luar Negeri. f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, serta penyusunan laporan pelaksanaan program Departemen. g. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
Biro perencanaan terdiri dari : 1. Bagian Data Perencanaan Tugas : Bagian
Data
Perencanaan
pengolahan,
penganalisaan,
perencanaan
serta
mempunyai penelaahan
pelaksanaan
tugas dan
pembinaan
melaksanakan penyajian
jabatan
data
fungsional
perencana berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
58
Fungsi : a. Penganalisaan data perencanaan untuk kebutuhan perencanaan. b. Pengumpulan,
pencatatan,
pengolahan,
penyajian
dan
penyimpanan data perencanaan. c. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional perencana. Bagian Data Perencanaan terdiri dari : a. Subbagian Analisis Data Perencanaan. Tugas : Subbagian
Analisis
Data
Perencanaan
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis data untuk kebutuhan perencanaan. b. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data. Tugas : Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perencanaan. c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana. Tugas : Melakukan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengembangan Jabatan fungsional perencana. 2. Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah I. Tugas : Melaksanakan
koordinasi
dan
penyiapan
rumusan
kebijakan,
penyusunan rencana kegiatan, perumusan program kegiatan dan penyusunan anggaran, serta penyiapan rumusan kerjasama program
59
lintas sektoral dan pinjaman luar negeri meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Buddha, wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera dan Kalimantan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro. 3. Biro Kepegawaian Tugas : Menyelenggarakan
pelayanan
dan
pembinaan
administrasi
kepegawaian berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang kepegawaian. b. Pembinaan
dan
pengkoordinasian
di
bidang
pengelolaan
administrasi kepegawaian Departemen Agama. c. Perencanaan kebutuhan dan formasi, pelaksanaan perekrutan, serta pembinaan perundang-undangan kepegawaian. d. Pembinaan dan pengembangan karier dan prestasi kerja pegawai. e. Pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan dan pemensiunan pegawai. f. Penyusunan dan penyajian data dan informasi kepegawaian serta pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
60
4. Biro Keuangan dan BMN Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang keuangan dan BMN. b. Pelayanan dan pembinaan penyusunan dokumen keuangan dan pengelolaan PNBP. c. Pelayanan dan pembinaan perbendaharaan. d. Pelayanan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan. e. Pelayanan dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal. 5. Biro Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan dan pembakuan di bidang Organisasi dan Tatalaksana. b. Pengkajian, penilaian, penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan analisis jabatan serta penyajian informasi jabatan.
61
c. Pengkajian, penyusunan dan pembinaan ketatalaksanaan. d. Pembinaan dan evaluasi kinerja organisasi, pembinaan pengawasan melekat serta koordinasi dan pembinaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan. e. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal. 6. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum penelaahan dan koordinasi perumusan perundang-undangan, serta pembinaan dan kerjasama luar negeri berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. b. Penelaahan
koordinasi
dan
hormonisasi
penyusunan
atau
perancangan peraturan perundang-undangan. c. Pembinaan penyuluhan dan pertimbangan hukum. d. Pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi hubungan kerjasama luar negeri. e. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
62
7. Biro Umum Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan kerumah tanggaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Pelaksanaan dan pembinaan tata usaha dan kearsipan di lingkungan Departemen Agama Pusat. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas serta ketertiban dan keamanan pada Kantor Pusat Departemen Agama. c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengadaan di lingkungan Departemen Agama. d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Departemen Agama Pusat. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal. 8. Pusat Kerukunan Umat Beragama Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang KUB. b. Pelaksanaan dan pembinaan perumusan kebijakan di bidang kerukunan dan hubungan antar umat beragama serta inventarisasi dan pemecahan masalah kerukunan.
63
c. Pelaksanaan dan pembinaan kerjasama atau kemitraan umat beragama dan lembaga-lembaga keagamaan, serta pemberdayaan lembaga dan tokoh-tokoh keagamaan. d. Pelaksanaan dan pelayanan rumah tangga dan tata usaha pusat. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal. 9. Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan informasi keagamaan dan kehumasan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pembinaan sistem informasi keagamaan dan kehumasan. b. Perencanaan, dan pembinaan dan pengembangan sistem dan jaringan serta penyelenggaraan informasi keagamaan. c. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolahan dan penyajian data keagamaan. d. Pelayanan kehumasan, penyampaian informasi keagamaan kepada masyarakat. e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Pusat. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
64
Hasil Penelitian 1. Fase Formative Research Step 1 : Analisis Situasi Perencanaan kampanyenya sangat baik karena kampanye ini memberikan pesan-pesan komunikasi dengan melalui media cetak : Pelita, Republika dan, Sindo. Elektronik : TV, Radio dan Internet, informasi ini juga bisa melalui Iklan, Spanduk, dan Brosur agar perencanaan kampanye tersebut berjalan dengan baik. Hambatan dalam program kampanye ini adalah komunikasi dengan orang daerah atau orang pingiran yang kurang berbahasa indonesia, karena sehari-hari orang tersebut menggunakan bahasa daerah. Jadi strategi humas departemen agama menggunakan penterjemah bahasa daerah tersebut. Step 2 : Analisis Organisasi Dukungan manajemennya jelas mendukung karena itu fungsinya humas dalam program kampanye ini agar kampanye tersebut dapat memberikan komunikasi dengan baik ke khalayak luas. Persepsi dan opini publik dalam kampanye ini cukup positif karena setiap kekurangan dalam menyampaikan pesan komunikasinya akan jadi bahan kedepannya sehingga perbaikan-perbaikan itu kedepannya dapat kita laksanakan. Step 3 : Analisa Publik Yang diharapkan dalam kampanye ini agar masyarakat tahu dan paham tentang mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji ini. Agar
65
kekurangannya bisa diperbaiki, untuk menampung perbaikan kedepannya dalam kampanye tersebut.
2. Fase Strategi Step 4 : Menetapkan Tujuan dan Positioning serta Sasaran Tujuan kampanye ini agar masyarakat merubah pikiran dari tidak tahu menjadi tahu dalam komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang
kampanye ini. Sasarannya khalayak luas agar lebih paham dan mengerti dalam kampanye tersebut. Step 5 : Memformulasikan Proactive dan Respons Strategi Bentuk
kampanye
ini
terutama
bagi
humas
dalam
mengkomunikasikan melalui dialog interaktif untuk partisipasi audiens karena terjadi dialog itu agar komunikasi yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye ini mengkomunikasikan melalui media cetak yaitu Republika, Sindo, dan Pelita, sedangkan media elektronik yaitu TV, Radio, dan Internet. Supaya berita tentang kampanye tersebut sampai kepelosokpelosok dan didengar, ditonton, dan dilihat oleh masyarakat luas terutama didaerah-daerah terpencil. Step 6 : Menggunakan Komunikasi Efektif Pesan dalam kampanye ini untuk strategi humas agar menyesuaikan bahasa masyarakatnya artinya supaya paham yang dikampanyekan dari
66
latar belakang pendidikan, dan budaya. Jadi komunikasi ini sangat berguna bagi masyarakat luas agar terciptanya pesan tersebut dengan baik.
3. Fase Taktik Step 7 : Pemilihan Taktik Komunikasi Pesan komunikasi ini bisa diterima oleh masyarakat luas agar taktik komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan hasil yang baik dalam mengkomunikasikan kampanye ini. Kampanye ini dapat mengkomunikasika melalui media cetak yaitu Pelita, Republika, Sindo, Kompas, dan Indo Pos, sedangkan media elektronik yaitu TV, Radio dan Internet. Dari informasi tentang kampanye ini ada pula melalui Iklan, Spanduk, Brosur, Pamplet, dan Sticker. Step 8 : Pelaksanaan Strategi Perencanaan Jadwal kampanye tersebut tidak disusun tapi dilihat waktu kapan yang tepatnya baru kita susun jadwalnya sesuai dengan kebutuhankebutuhan masyarakat dalam mengkomunikasikan kampanye ini.
4. Fase Penelitian Evaluasi Step 9 : Evaluasi dari Strategi Perencanaan Dalam kampanye ini banyak kekurangan-kekurangan yang belum terlaksana karena komunikasinya yang kurang lancar terutama kedaerahdaerah terpencil. Oleh karena itu program-program kampanye kita evaluasi lagi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.
67
Strategi Humas Departemen Agama Dalam Mengkampanyekan Penyelenggaraan Ibadah Haji Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Calon Jemaah Haji Periode 2009-2010 Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan (manajemen) untuk mencapai suatu tujuan. Atau keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Pengertian tentang strategi Humas atau Public Relations yang diakses oleh penulis melalui internet menyatakan bahwa Strategi Public Relations adalah rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam kegiatan Public Relations. Untuk dapat bertindak secara strategis, maka kegiatan Public Relations atau Humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Definisi di atas menekankan bahwa strategi Humas atau Public Relations juga berhubungan dengan perencanaan secara tersusun, untuk jangka panjang yang berhubungan dengan tujuan suatu perusahaan. Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia menyatakan bahwa Public Relations atau Humas berhubungan dengan Strategic Management. Selain berkonotasi “Jangka Panjang” Strategic Management juga menyandang konotasi “strategi” yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan atau daya juang.
68
Jadi strategi Humas adalah rencana jangka panjang yang diikuti oleh tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang disebut sebagai “kemenangan” adalah kemenangan perusahaan untuk dapat bertahan di dalam perkembangan bisnis. Sedangkan
Departemen
Agama
dalam
mengkampanyekan
penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010. Departemen Agama memberikan jumlah jemaah haji khusus pada tahun 1430H/2009M sebanyak 17.241 orang yang dikelola oleh 120 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sesuai dengan peraturan Pemerintah Arab Saudi, PIHK yang akan memberangkatkan jemaah haji, wajib memperoleh barcode dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membuktikan bahwa PIHK dimaksud telah memenuhi kewajiban penyediaan pemondokan, katering dan transportasi lokal. Barcode tersebut juga menjadi persyaratan untuk memperoleh visa haji dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Sampai tanggal 3 November 2009, baru sebanyak 20 PIHK yang sudah memperoleh barcode dan sisanya diharapkan harus sudah menyerahkan barcode ke Departemen Agama paling lambat 10 November 2009. Untuk mengantisipasi keterlambatan proses pemvisaan, Departemen Agama telah bekerjasama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk dapat memberikan visa sambil menunggu penyerahan barcode dari PIHK. 1. Formative Research Strategi yang dilakukan oleh Humas Departemen Agama dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan
69
pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010, berdasarkan perkataan kepala bidang kehumasan Afrizal Zen bahwa : “..Strategi
yang
kita
laksanakan
tentu
ada
persiapan
atau
perencanaan-perencanaan dalam pelaksanaan kampanye tersebut,karna kita melihat masalahnya apa untuk merubah pendapat masyarakat khususnya ibadah haji itu dari tidak tahu menjadi tahu. Yang disampaikan juga melalui publikasi dengan melalui media cetak dan elektronik, agar tujuannya masyarakat bisa membaca, melihat dan mendengar apa yang kita sampaikan pesan-pesan tersebut ” 44 a. Step 1 : Analisis Situasi Dengan dilakukannya mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010 Humas Departemen Agama dapat menganalisa situasi untuk melihat peluang dan hambatan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji, berdasarkan penuturan dari Afrizal Zen kepala bidang kehumasan adalah : “...Peluangnya
yang kita
sampaikan
itu berperan dalam
masyarakat sehingga masyarakat khususnya calon jemaah haji yang tidak tahu menjadi tahu yang tidak paham menjadi paham sehingga pengetahuannya tentang penyelenggaraan ini menjadi tahu sehingga nanti dalam pelaksanaannya dia tahu apa yang harus dikerjakan..”45
44 45
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010 Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid
70
Dengan memberitahukan secara luas informasi mengenai program mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk kelancaran pelaksanaan periode 2009-2010. Hambatan yang didapat dari Humas Departemen Agama ini menurut
Afrizal Zen selaku Kepala Bidang
kehumasan, bahwa : “Hambatannya itu orang daerah yang dari pingiran-pingiran yang berbahasa indonesia kurang dan tidak bisa sehingga kita menggunakan penterjemah
bahasa
daerahnya,
sehingga
humasnya
sendiri
mempublikasikan kampanye melalui media cetak dan elektronik dengan bahasa kita, bahasa nasional dan bahasa indonesia..”46 Step 2 : Analisa Organisasi Setelah mengetahui peluang dan hambatan yang dialami Humas Departemen Agama dari tahapan menganalisa situasi, diperlukan juga tahapan menganalisa organisasi dengan mengetahui dukungan manajemen yang diberikan kepada Humas Departemen Agama, hal ini diperkuat oleh pernyataan Afrizal Zen, bahwa : “Manajemen jelas mendukung ya karna inilah tugas dan fungsinya humas untuk kampanye ini terutama tentang penyelenggaraan ibadah haji ini 2009-2010 yang sangat-sangat mendukung kampanye tersebut”47 Penilaian yang diperoleh Humas Departemen Agama, maka tidak terlepas dari persepsi dan opini publik harus diketahui juga oleh pihak Humasnya, Afrizal Zen mengatakan bahwa : 46 47
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010 Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid
71
“...Semua opini publik itu dalam kampanye ini opini itu kita nilai positif semua kalau itupun ada penilaian opini kurang ya itu bahan frekuensi kita buat kedepannya sehingga perbaikan-perbaikan kedepannya tentu kita akan laksanakan sebaik-baiknya...”48 b. Step 3 : Analisa Publik Pada tahapan selanjutnya, pihak Humas Departemen Agama ada yang menyikapi masyarakat dari dalam negeri (jakarta, luar jakarta) menanggapi hal positif dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji wawancara yang dilakukan Afrizal Zen mengatakan : “....Tanggapan
masyarakat
tentang
kampanye
ini
dalam
meningkatkan pengetahuan itu kita terima dengan positif juga, kalau yang kurang bagus atau negatif dari masyarakat kita tampung untuk perbaikan kedepannya agar kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan pada kampanye tersebut...”49 Sedangkan masyarakat dari dalam negeri yang menjadi partner Humas Departemen Agama dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010, Afrizal Zen mengatakan bahwa : “....Oh, banyak sekali karena informasi disebar lewat Humas melalui email,tv dan radio,koran republika, media indonesia, tempo,
48 49
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010
72
pelita, dan kompas, jadi informasi tersebut dapat prioritas utama dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji...50” Setelah menetapkan humas departemen agama dalam kampanye penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010 secara efisien dan efektif, mereka menganalisis juga harapan masyarakat dalam kampanye ini sehingga dapat ditingkatkan lagi, menurut Afrizal Zen adalah : “Ya
jelas,
kita
tahu
harapan
masyarakat
ini
supaya
penyelenggaraan haji ini kedepannya akan lebih baik lagi dan juga harapan masyarakat supaya mereka itu paham betul tentang prosesi penyelenggaraan
ibadah
haji
ini
mulai
pendaftaran
sampai
pemberangkatan dan pemulangan..”51
2. Strategi Pada tahapan ini merupakan perencanaan keseluruhan pihak Humas Departemen Agama dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji. Meliputi bagaimana Humas Departemen Agama menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan bagaimana keinginan tersebut akan dicapai. a. Step 4 : Menetapkan Tujuan Suatu strategi tidak lepas dari suatu tujuan, pihak Humas Departemen Agama dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk
50 51
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010
73
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010, menurut penuturan Afrizal Zen : “...Ya tujuan dari kampanye itu dapat mempublikasikan pokok program atau kebijakan strategis agar masyarakat dari tidak paham menjadi paham, tidak tahu menjadi tahu itu yang kita sampaikan dalam tujuan kita inidalam kampanye tersebut. Oleh karena itu tujuan tersebut dapat kita persepsikan dengan sukses dan berhasil...”52 b. Step 5 : Memformulasikan Strategi Aksi dan Respon Dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji, pihak Humas Departemen Agama menggunakan strategi aksi dengan meningkatkan kinerjanya, seperti yang dikemukakan oleh Afrizal Zen bahwa : “Setiap pelaksanaan program kita termasuk kampanye ini apa pun bentuknya tentu kita mengharapkan hasilnya akan lebih bagus terutama untuk masyarakat apa yang kita sampaikan paham agar mengerti itu kita harapkan dalam kinerja organisasi ini. Strategi yang sudah dahulu sudah kita suguhkan atau laksanakan itu berhasil”53 Cara lain yang digunakan oleh pihak Humas Departemen Agama mengupayakannya dengan melibatkan partisipasi audiens lain, partisipasi dalam
mengkampanyekan
meningkatkan
pengetahuan
penyelenggaraan
ibadah
haji
untuk
dan
calon
jemaah
haji,
pemahaman
berdasarkan penuturan Afrizal Zen bahwa partisipasi audiens lain yang
52 53
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010
74
digunakan adalah partisipasi audiens berupa partisipasi masyarakat, dimana : “..Kampanye ini terutama tentang dialog interaktif itu kan memang merupakan partisipasi audiens karna terjadi dialog disana terjadi komunikasi disana jadi hal tertentu kalau penyuluhan dilapangan seperti penyuluhan agama atau dalam manasik haji itu pun memerlukan audiens kalau tidak ada audiens gimana menyampaikan pesanpesannya..”54 Dalam kampanye ini Humas Departemen Agama memberikan informasi selalu up to date ini dikatakan oleh Afrizal Zen, bahwa : “Ya jelas up to date karna informasi yang kita berikan itu dapat berperan dalam kampanye ini seperti masalah tentang paspor haji itu paspor hijau selalu diinformasikan itu kebijakan baru agar masyarakat juga tahu dalam pengetahuan dan pemahaman haji dengan informasi yang ada kita sampaikan pada masyarakat..”55 Dengan perumusan informasi mengenai kampanye ini maka Humas Departemen
Agama
menyampaikannya
dengan
komunikasi
yang
transparan kepada masyarakat, hal ini dikatakan oleh Afrizal Zen yang mengatakan : “Ya jelas transparanlah dari mulai pendaftaran, pemberangkatan, sampai pemulangan semua apa yang dibutuhkan, semua yang dilakukan oleh jemaah haji kita transparan, jadi sebagai humas kita transparan 54 55
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid
75
tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan fungsi tugas humas jadi kita sampaikan”56 Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam merespons suatu masalah dalam mencari kebutuhannya akan informasi melalui Humas Departemen Agama, terlebih lagi informasi mengenai kampanye menggunakan respons baik menurut pendapat Afrizal Zen, bahwa : “....Ya respons kita positif sajalah semua masalah yang timbul dalam kampanye itu kita selalu positif yang kami sampaikan dalam perbaikan kedepannya kita evaluasi masalah apa yang timbul untuk perbaikan kedepannya lagi...”57 c. Step 6 : Menggunakan Komunikasi Efektif Setelah mengetahui pemilihan strategi yang akan digunakan oleh pihak Humas
Departemen
Agama,
tahapan
selanjutnya
merencanakan
bagaimana kampanye tersebut dapat efektif, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menentukan siapa saja yang akan menjadi opinion leader menurut Afrizal Zen, bahwa : “Tentu keahlian sangat menguasai dalam hal, mungkin kalau ahli akan tampil si opinion leadernya itu memiliki wawasan tetapi kadangkadang kan luasan-luasan yang akan diperbincangkan itu berkembang ke mana-mana, cara kita apa adalah persiapkan materi sebaik-baiknya,
56 57
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010 Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid
76
komunikasi materi itu yang akan kita jadikan narasumber supaya di dalam memberikan respons-respons penjelasan itu betul-betul confidence..”58 Langkah selanjutnya, tampilan pesan yang digunakan dalam kampanye oleh pihak Humas Departemen Agama, menurut Afrizal Zen adalah : “Tampilan pesannya menyesuaikan bahasa masyarakatnya artinya supaya paham apa yang kita kampanyekan, apa yang kita sampaikan agar masyarakat atau calon jemaah haji itu paham dan mengerti bahasa kita yaitu bahasa indonesia, karna kalau tidak paham dan mengerti percuma kita mengkampanyekan tentang penyelenggaraan ibadah haji agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman..”59
3. Taktik a. Step 7 : Memilih Taktik Komunikasi Dalam
menjalankan
strategi
yang
telah
ditetapkan
dan
mengkomunikasikan pesan yang telah dipersiapkan, pihak Humas Departemen
Agama
dalam
taktik
untuk
mengkampanyekan
penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji menurut Afrizal Zen, bahwa : “....Kita melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang lebih ke arah dalam menginformasikan kampanye itu sendiri, misalnya kegiatan
58 59
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010 Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid
77
peningkatan pemahaman itu Seminar , Work Shop dan Press Release peningkatan dan pemahaman dalam kampanye”60 b. Step 8 : Pelaksanaan Strategi Perencanaan Setelah penetapan taktik yang digunakan pihak Humas Departemen Agama dalam kampanye ini, maka tahapan berikutnya adalah strategi perencanaan. Dalam penyusunan jadwal yang dilakukan oleh pihak Humas Departemen Agama terkadang tidak tepat dapat berjalan sesuai rencana, menurut penuturan Afrizal Zen bahwa : “Jadwal itu tidak disusun kita lihat waktu kapan yang tepatnya baru
kita
susun
jadwalnya
sesuai
dengan
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat kecuali jemaahnya,kita susun jadwalnya untuk dalam rangka kampanye tersebut tanpa jadwal nantikan sasarannya kurang tepat ”61 Awal pelaksanaan yang dilakukan pihak Humas Departemen Agama terlebih khusus lagi dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010, seperti yang dikatakan oleh Afrizal Zen bahwa : “Awal persiapan haji itukan mulai pendaftaran kemana bank yang ditunjuk untuk setoran awalnya. Kampanye tentang haji penyelenggaraan ibadah haji tidak ada hentinya kita sampaikan karna masyarakat itu perlu dengan penjelasan-penjelasan kita tentang mekanisme proses tentang penyelenggaraan ibadah haji itu selalu kita siapkan setiap tahun”62
60
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010 62 Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid 61
78
Dalam kampanye ini masih berupa ancang-ancang pada tahun 2009 hal ini berkaitan dengan pembukuan anggaran atau budget yang akan ditetapkan oleh pemerintah, Afrizal Zen mengemukakan bahwa alasannya adalah : “...Ya,budgetnya
itu
relatif
tergantung
kita
posisi
yang
mengkampanyekan itu kalau melalui media cetak bervariasi juga tergantung medianya juga jadi budgetnya itu relatif berarti anggaran kita yang tersedia yang kita kampanyekan sesuai dengan anggaran yang tersedia tersebut..”63 Pihak staff Humas Departemen Agama yang bertanggung jawab dalam kampanye, berdasarkan penuturan Afrizal Zen adalah : “Ya....,semua staff bertanggung jawab karna sudah bagian dari tugas dan fungsinya jadi semua staff yang dihumas itu sudah bertanggung jawab semuanya dalam bidang-bidangnya masing-masing ada tapi mendukung dalam program kampanye kita ini”64
4. Riset Evaluasi a. Step 9 : Evaluasi Strategi Perencanaan Dalam suatu kegiatan tidak lepas dari pengevaluasian, pihak Humas Departemen Agama untuk mengevaluasi program mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010, sesuai dengan perkataan Afrizal Zen bahwa : 63 64
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010
79
“Dalam pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan tentu ada yang kekurangan atau kelemahan ada jadi ketahuan sejauhmana calon jemaah atau masyarakat itu mengetahui program-program kampanye kita tersebut. Kalau ada kekurang-kurangannya tentu kita evaluasi kita perbaiki lagi, jadi kampanye ini didukung oleh semua yang bersangkutan agar program evaluasi mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji itu berjalan dengan sebaik-baiknya”65 Dalam
pengevaluasiannya
sasaran
yang
ingin
di
dapat
dalam
mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji periode 2009-2010 menurut Afrizal Zen belum tepat sasaran karena hal ini terkait dengan peran Humas Departemen Agama adalah bagian dari fasilitator untuk menjembatani narasumber utama, selengkapnya yaitu : “...Ya sampai saat ini sasarannya tepat sekali karna tentu masyarakat umpamanya calon jemaah haji ini sudah jelas sekian kuotanya nah itu sasaran utama kita dan masyarakat pada umumnya karna masyarakat diantaranya ada juga yang akan melaksanakan ibadah haji tahun-tahun berikutnya karna kuota kita tiap tahun terbatas sampai 2014 itu sudah ada daftar tunggunya sasaran kita itu, jadi mungkin itu yang dapat kita sampaikan nanti hal-hal yang lain dapat kita ungkapin nanti..”66
65 66
Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, ibid Hasil Wawancara dengan Afrizal Zen, pada tanggal 11 Januari 2010
80
4.4 Hasil Pembahasan Dalam menyukseskan dalam mengkampanyekan penyelenggaraan ibadah haji periode 2009-2010, diperlukan strategi humas yang efektif. Suatu teori yang disusun diatas melalu 4 (empat) fase yang masing-masing di dalamnya terdapat 9 (sembilan) tahapan bertujuan untuk membantu tugas humas untuk menyukseskan program tersebut. 1. Fase Formative Research Step 1 : Analisa Situasi “Peluangnya disampaikan itu berperan dalam masyarakat sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi
paham
sehingga
pengetahuannya
tentang
kampanye
penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji ini tahu.” “Hambatannya itu komunikasi orang daerah yang dari pingiranpingiran yang berbahasa indonesia kurang atau tidak bisa sehingga menggunakan
penterjemah
bahasa
daerahnya.
Oleh
karena
itu
komunikasi antara satu sama lain terhambat yang komunikasi tersebut menggunakan bahasa sehari-hari.” Step 2 : Analisa Organisasi “Dukungan manajemen jelas mendukung karena itu fungsinya humas dalam mengkomunikasikan kampanye tersebut. Sedangkan opini publiknya menilai positif karena penilaian opini yang kurang bagus akan jadi frekuensi kita untuk lebih baik lagi kedepannya dalam kampanye
81
penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji.” Step 3 : Analisa Publik “Tanggapan
masyarakat
tentang
kampanye
ini
dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diterima dengan positif juga, karena setiap kekurangan ini akan kita tampung untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.” “Informasi yang disebarkan ke masyarakat melalui media cetak yaitu Pelita, Republika, Sindo dan Kompas, sedangkan media elektronik yaitu TV, Radio dan Internet. Informasi kampanye ini juga bisa melalui Iklan, Brosur, Spanduk dan Sticker agar kampanye tersebut berjalan dengan baik.” 2. Fase Strategi Step 4 : Menetapkan Tujuan “Tujuan kampanye ini pokok programnya dari masyarakat yang kurang tahu dan paham dalam kampanye tersebut. Jadi tujuannya ini dapat memberikan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya agar kampanye ini berjalan dengan sukses dan berhasil.” Step 5 : Memformulasikan Strategi Aksi dan Respons “Kampanye penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji ini apa pun bentuknya tentu mengharapkan hasilnya akan lebih bagus terutama untuk masyarakat yang kita sampaikan paham dan mengerti. Oleh karena itu
82
kampanye tersebut menggunakan dialog interaktif agar partisipasi audiens terjadi dialog berkomunikasi. Informasi kampanye ini selalu up to date karena informasi yang kita berikan itu dapat berperan dalam kampanye tersebut.” Step 6 : Menggunakan Komunikasi Efektif “Tampilan pesannya dari kampanye penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji menyesuaikan bahasa masyarakatnya artinya supaya paham apa yang kita kampanyekan agar masyarakat mengerti bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa daerah yang komunikasinya itu menggunakan bahasa sehari-hari.” 3. Fase Taktik Step 7 : Memilih Taktik Komunikasi “Melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang lebih ke arah dalam menginformasikan kampanye ini melalui kegiatan peningkatan pemahaman itu dengan Seminar, Work Shop dan Press Release agar mengerti dalam kampanye tersebut.” Step 8 : Pelaksanaan Strategi Perencanaan “Kampanye ini jadwalnya tidak disusun kita lihat waktu kapan yang tepatnya baru kita susun jadwalnya sesuai dengan kebutuhankebutuhan masyarakat yang tidak tahu dalam kampanye tersebut.”
83
4. Fase Penelitian Evaluasi Step 9 : Evaluasi Strategi Perencanaan “Dalam
kampanye
penyelenggaraan
ibadah
haji
untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jemaah haji ini tentu ada kekurangan atau kelemahan jadi ketahuan sejauhmana masyarakat mengetahui program-program kampanye tersebut. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan kita perbaiki lagi, jadi kampanye ini kita evaluasi untuk berjalan dengan baik dan sukses.” Proses menganalisa hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari hubungan antara teori atau konsep yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti melakukan analisa untuk mengetahui Strategi Humas Departemen Agama Dalam
Mengkampanyekan
Penyelenggaraan
Ibadah
Haji
Untuk
Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Calon Jemaah Haji Periode 2009-2010. Analisa penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu wawancara yang dilakukan pada nara sumber utama yaitu Afrizal Zen selaku Kepala Bidang Kehumasan dan Sofwan selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sri Hartati selaku calon jemaah haji.
