77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Polda DIY 1. Struktur Organisasi Polda DIY Dalam setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai
tugas
yang
berbeda-beda.
Tujuannya
adalah
untuk
mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Polda DIY mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing. Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yang menangani tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yang di tangani bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan bagian dari struktur organisasi Polda DIY. Secara organisatoris, Struktur Organisasi Kepolisian Polda DIY berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Polda DIY Sumber: Data Dokumen tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dari Bidang Humas Polda DIY diolah oleh peneliti pada tanggal 8 Agustus 2013
78
79
Keterangan bagan struktur organisasi kepolisian Polda DIY tersebut diatas adalah: a. Unsur pimpinan di Polda DIY terdiri dari: 1) Kapolda (Kepala Polisi Daerah) Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri. 2) Wakapolda Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
b. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan di Polda DIY terdiri dari: 1) Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) Itwasda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda
yang
berada
menyelenggarakan
di
bawah
pengawasan,
Kapolda.
Itwasda
pemeriksaan
bertugas
umum,
dan
perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Itwasda dipimpin oleh
80
Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 2) Roops (Biro Operasi) Roops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada
di
bawah
Kapolda.
Roops
bertugas
membina
dan
menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian. Roops dipimpin oleh Karoops, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 3) Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran) Rorena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang berada
di
bawah
menyelenggarakan
Kapolda. fungsi
Rorena
perencanaan
bertugas umum
membina dan
dan
anggaran,
menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda, dan menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda. Rorena dipimpin oleh Karorena yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
81
4) Ro SDM (Sumber Daya Manusia) Ro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 5) Rosarpras (Biro Sarana Prasarana) Rosarpras merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rosarpras betugas membina dan meyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan. Rosarpras dipimpin oleh Karosarpras, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 6) Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan) Bidpropam merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan
internal,
penegakan
disiplin,
ketertiban,
dan
pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan
82
tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidpropam dipimpin oleh Kabidpropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. 7) Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat) Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas. Bidhumas dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. 8) Bidkum (Bidang Hukum) Bidkum merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
83
9) Bid TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Polri) Bid TI Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bid TI Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan
teknologi
komunikasi
dan
informasi
kepolisian,
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Bid TI Polri dipimpin oleh Kabid TI Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda. 10) Spripim (Staf Pribadi Pimpinan) Spripim merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Spripim dipimpin oleh Koorspripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. 11) Setum (Sekertariat Umum) Setum merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Setum
bertugas
menyelenggarakan
dan
membina
fungsi
kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan
perkantoran,
dan
pengarsipan,
termasuk
penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda. Setum dipimpin oleh Kasetum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda
84
12) Yanma (Pelayanan Markas) Yanma merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda. Yanma dipimpin oleh Kayanma yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.
c. Unsur pelaksana tugas pokok DI Polda DIY terdiri dari: 1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 2) Ditintelkam(Direktorat Inteljen Keamanan) Ditintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda.
Ditintelkam
bertugas
membina
dan
85
menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian
dan produk intelijen, pembentukan dan
pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan
atas maupun
sebagai
bahan
masukan
penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning); memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam. Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan Dirintelkam
tugas dalam
sehari-hari
di
melaksanakan
bawah
kendali
tugasnya
Wakapolda.
dibantu
oleh
Wadirintelkam, yang bertanggung jawab kepada Dirintelkam. 3) Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda.
Ditreskrimum
bertugas
menyelenggarakan
penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
Ditreskrimum
dipimpin
oleh
Dirreskrimum
yang
bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum dalam
86
melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
Wadirreskrimum
yang
bertanggungjawab kepada Dirreskrimum. 4) Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda.
Ditreskrimsus
bertugas
menyelenggarakan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. 5) Ditresnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba) Ditresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda.
Ditresnarkoba
bertugas
menyelenggarakan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditresnarkoba
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibantu
Wadirresnarkoba yang bertanggungjawab kepada Dirresnarkoba.
oleh
87
6) Ditbinmas(Direktorat Pembinaan Masyarakat) Ditbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditbinmas dipimpin oleh Dirbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirbinmas yang bertanggungjawab kepada Dirbinmas. 7) Ditsabhara (Direktorat Samapta Bhayangkara) Ditsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara yang bertanggungjawab kepada Dirsabhara. 8) Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
88
Wadirsabhara yang bertanggungjawab kepada Dirsabhara. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. 9) Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Obyek Vital) Ditpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpamobvit
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. 10) Ditpolair (Direktorat Kepolisian Perairan) Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam
89
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair. 11) Dittahti (Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti) Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dittahti dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Dirtahti dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirtahti yang bertanggung jawab kepada Dirtahti. 12) Satbrimob Satbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda.
Satbrimob
bertugas
melaksanakan
kegiatan
penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR. Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob yang bertanggung jawab
90
kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Kasatbrimob dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakasatbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kasatbrimob.
d. Unsur pendukung dari Polda DIY terdiri dari: 1) SPN (Sekolah Polisi Negara) SPN merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. SPN dipimpin oleh Kepala SPN (Ka SPN) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dalam hal pembinaan program pendidikan dan latihan, SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) selaku pembina teknis pendidikan. 2) Bidkeu (Bidang Keuangan) Bidkeu merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan. Bidkeu dipimpin oleh Kabidkeu yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
91
3) Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan). Biddokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda.
Biddokes
bertugas
menyelenggarakan
pembinaan
kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik. Biddokkes dipimpin oleh Kabiddokkes yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah kendali Wakapolda
e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan di Polda DIY: Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres (Kepolisian Resort) Polda DIY meliputi: 1) Polresta Yogyakarta 2) Polres Sleman 3) Polres Bantul 4) Polres Gunungkidul 5) Polres Kulon Progo
92
2. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda DIY Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY. Seperti telah di jelaskan sebelumnya, Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang
berada
di
bawah
Kapolda.
Ditreskrimsus
bertugas
menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Dalam
melaksanakan tugas tersebut Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi: a.
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
b.
penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
c.
pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
d.
pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
e.
pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
Adapun struktur organisasi Ditreskrimsus diuraikan sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS DIRESKRIMSUS UNSUR PIMPINAN WADIR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------KABAGWASSI DIK
KABAGBINOPSNAL
KANIT (3)
KSB MINOPSNAL
KSB RENMIN
KSB ANEV
KAUREN
KASIKORWAS PPNS KASUBSIBANSIDIK KASUBSIBINPUAN
KAURMIN
KAURKEU
KAURTU
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/ PELAYAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KASUDDIT I/ EKONOMI
KANIT A/ PERBANKAN
KANIT B/ FISMONDEP
KASUBDIT II/ INPRODAG
KANIT A/ HAKI
KANIT B/ PERDAGANGAN
KASUBDIT III/ PIDTER
KANIT A/ SUMDAGLING
KANIT B/ ITE
KASUBDIT IV/ KORUPSI
KANIT A/ DEPARTEMEN
KANIT B/ NON DEPARTEMEN
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gambar 2 : Bagan Struktur Organissasi Ditreskrimsus Polda DIY Sumber: Data Dokumen tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Ditreskrimsus Polda DIY dari Bagian Binopsnal Ditreskrimsus Polda DIY, diolah oleh peneliti pada tanggal 8 Agustus 2013
93
94
Penjelasan dari bagan struktur organisasi tersebut di atas adalah: a. Unsur Pimpinan 1) Dirreskrimsus Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (KBP). 2) Wadirreskrimsus Dirreskrimsus
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. Wadirreskrimsus sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). b. Unsur Pembantu Pimpinan atau Pelayanan 1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus. Subbagrenmin dipimpin oleh seorang Kompol (Komisaris Polisi) dan beranggotakan 2 orang dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), 3 orang Inspektur Polisi (IP), dan 3 orang Bintara.
95
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; b) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; c) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; d) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan,
akuntansi,
dan
penyusunan
laporan
SAI
serta
pertanggung- jawaban keuangan; e) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan f)
penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagrenmin dibantu oleh:
a) Urusan rencana (Urren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus di lingkungan Polda; b) Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik; c) Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
96
d) Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.
2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) Bagian Pembinaan Operasional Bagbinopsnal ini mempunyai tugas sebagai berikut: a) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; b) mempelajari
dan
mengkaji
efektivitas
pelaksanakan
tugas
penyelidikan dan penyidikan; c) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan d) mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi: a) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; b) pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan; c) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
97
d) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus; dan e) perencanaan
operasi,
penyiapan
administrasi
operasi,
dan
pelaksanaan Anev operasi. Bagbinopsnal dipimpin oleh seorang Kabagbinopsnal (Kepala Bagian Pembinaan Operasional) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh: a) Subbagian
Administrasi
Operasional
(Subbagminopsnal),
yang
bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara,
dan
pengadministrasian
kegiatan
penyelidikan
dan
penyidikan. Pada Subbagminopsnal terdapat seorang Komisaris Polisi (Kompol) dengan jabatan IIIB dan seorang Ajun Komisaris Polisi (AKP) dengan jabatan IV A. b) Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisis
dan
mengevaluasi
kegiatan
Ditreskrimsus,
serta
mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi. Pada Subbagnev terdapat seorang Komisaris Polisi (Kompol) dengan jabatan IIIB dan seorang Ajun Komisaris Polisi (AKP) dengan jabatan IVA.
98
3) Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik) Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi: a) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus; b) pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara; d) pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; e) pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik) dibagi menjadi tiga unit yaitu Unit A (pengawasan Subdit I dan Subdit II), Unit B (pengawasan Subdit III), dan
99
Unit C (pengawasan Subdit IV), Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwasdik) terdiri dari: a) Unsur Pimpinan Bagian pengawasan (Bagwasdik) dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan yang terdiri dari satu orang Polisi dengan pangkat Ajun Komosaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. b) Unit Bagian Pengawasan Penyidikan terdiri dari tiga unit yang setiap unitnya dipimpin oleh satu orang Kepala Unit (Kanit), dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan jabatan eselon IIIB. Setiap unit mempunyai seorang Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA. Selain itu mempunyai Bintara Unit (Banit) /Bintara Umum(Banum) dengan pangkat Brigadir (BA)/PNS II/I sebanyak satu orang.
4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS Sikorwas
PPNS
bertugas
melaksanakan
koordinasi
dan
pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Dalam melaksanakan tugas, Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
100
a) pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda; b) pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan c) pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS dibantu oleh; a) Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik), bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik) dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi Bantuan
Penyidikan
(Kasubsibansidik)
dengan
pangkat
Ajun
Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA. b) Subseksi
Pembinaan
Kemampuan
(Subsibinpuan),
bertugas
memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS. Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan) dipimpin oleh
seorang
Kepala
Subseksi
Pembinaan
Kemampuan
(Kasubsibinpuan) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi dan jabatan eselon IV A. c. Unsur Pelaksana Unsur pelaksana pada Ditreskrimsus adalah Sub Direktorat (Subdit). Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda DIY. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit menyelenggarakan fungsi: a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda;
101
b) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan c) penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdit dibantu oleh dua Unit yaitu Unit A dan Unit B yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit. Di Ditreskrimsus Polda DIY terdapat empat Subdit yaitu: a) Subdit I/ Ekomomi Subdit I/ Ekonomi bertugas untuk penanganan tindak pidana perbankan dan Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev). Subdit I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. Subdit I terbagi menjadi Unit A yang menangani kasus Perbankan dan Uang Palsu, serta Unit B yang menangani tindak pidana Fismondev. Setiap unit terdiri dari: (1) Seorang Kepala unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan jabatan eselon IIIB. (2) Dua orang Perwira Unit (Panit) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA. (3) Empat orang Bintara Unit (Banit) dengan pangkat Bintara. Berkaitan dengan upaya (represif) polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Unit B bidang
102
Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY ini terdapat 7 orang penyidik yang akan diuraikan sebagai berikut: (1) Kepala Unit (Kanit) dengan inisial S yang berpangkat Komisaris Polisi dan jabatan eselon IIIB. S sebagai polisi dengan masa kerja 28 tahun dan umur 48 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). (2) Perwira Unit (Panit) dengan inisial P yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan sebagai penyidik. P sebagai polisi dengan masa kerja 26 tahun dan umur 48 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan untuk pendidikan non formal yaitu Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. (3) Bintara Unit (Banit) dengan inisial RY yang berpangkat Briptu dan jabatan sebagai penyidik pembantu. RY sebagai polisi dengan masa kerja 6 tahun dan umur 24 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan formal yaitu Sarjana Hukum dan untuk pendidikan non formal yaitu Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. (4) Bintara Unit (Banit) dengan inisial AM yang berpangkat Brigadir dan jabatan sebagai penyidik pembantu. AM sebagai polisi dengan masa kerja 21 tahun dan umur 42 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan
103
formal yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memiliki keahlian menembak. (5) Bintara Unit (Banit) dengan inisial BP yang berpangkat Aiptu dan jabatan sebagai penyidik pembantu. BP sebagai polisi dengan masa kerja 20 tahun dan umur 39 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan untuk pendidikan non formal yaitu Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. (6) Banit dengan inisial CS yang berpangkat Aipda dan jabatan sebagai penyidik pembantu. CS sebagai polisi dengan masa kerja 17 tahun dan umur 46 tahun. Memiliki
latar belakang pendidikan formal Sarjana
Hukum dan untuk pendidikan non formal yaitu Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Illegal Minning yang di adakan oleh Mabes Polri. (7) Banit dengan inisial SP yang berpangkat Bripka dan jabatan sebagai penyidik pembantu. SP sebagai polisi dengan masa kerja 13 tahun dan umur 37 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan formal Sarjana Hukum dan untuk pendidikan non formal yaitu Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang di adakan oleh Mabes Polri.
Tabel 3. Profil Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY Tahun 2013 No
Jabatan
Pangkat
Usia
Masa Kerja
Pendidikan Formal
Pendidikan Non Formal
Bidang Keahlian
1
Kanit
Kompol
-
-
Panit
AKP
28 tahun 26 tahun
SMA
2
48 tahun 48 tahun
3
Banit
Briptu
24 tahun
6 tahun
Sarjana Hukum
4
Banit
Brigadir
Banit
Aiptu
21 tahun 20 tahun
SMA
5
42 tahun 39 tahun
6
Banit
Aipda
46 tahun
17 tahun
Sarjana Hukum
7
Banit
Bripka
37
13
Sarjana
tahun
tahun
Hukum
SMA
SMA
Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. -
-
-
Menembak
Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Money Loundry yang di adakan oleh Mabes Polri. Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Illegal Minning yang di adakan oleh Mabes Polri.
-
Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang di adakan oleh Mabes Polri.
-
-
Sumber: Hasil wawancara dengan masing-masing penyidik pada tanggal 26 Juni-22 Juli 2013
104
105
b) Subdit II/ Inprodag Subdit II/ Inprodag bertugas untuk penanganan tindak pidana Industri, Produksi dan Perdagangan (Inprodag) dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Subdit II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. Subdit II terbagi menjadi Unit A yang menangani tindak pidana HAKI, Perlindungan Konsumen, dan Perumahan Pemukiman dan Karantina, serta Unit B yang menangani tindak pidana Perindustrian, Perdagangan, Pangan, Perfilman dan Asuransi. Setiap unit terdiri dari: (1) Seorang Kepala unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan jabatan eselon IIIB. (2) Dua orang Perwira Unit (Panit) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA. (3) Empat orang Bintara Unit (Banit) dengan pangkat Bintara. c) Subdit III/ Pidter Subdit III/ Pidter bertugas untuk penanganan pidana tertentu (Pidter), yaitu cyber crime dan pencemaran lingkungan hidup. Subdit III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. Subdit III terbagi menjadi Unit A yang menangani tindak pidana pencemaran lingkungan hidup seperti Illegal Logging, Illegal Fishing, KSDA, Listrik dan Migas, Illegal Minning, Peternakan, Kesehatan, Penempatan TKI
106
dan Cagar Budaya, serta Unit B yang menangani tindak pidana teknologi komunikasi dan informasi atau cyber crime seperti penyadapan telepon, penyalahgunaan voip, dan penipuan telepon genggam. Setiap unit terdiri dari: (1) Seorang Kepala unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan jabatan eselon IIIB. (2) Dua orang Perwira Unit (Panit) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA (3) Empat orang Bintara Unit (Banit) dengan pangkat Bintara. d) Subdit IV/ Korupsi bertugas untuk menangani tindak pidana Korupsi. Subdit IV dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIIA. Subdit IV terbagi menjadi Unit A yang menangani tindak pidana Korupsi Departemen yaitu korupsi yang terjadi mengenai Dana Bantuan, Dana Usaha Negara dan Dana Pemerintah, serta Unit B yang menangani tindak pidana Korupsi Non Departemen yaitu korupsi yang terjadi mengenai Dana Kredit Usaha serta Dana Pembangunan dan Proyek. Subdit IV terbagi menjadi dua unit yang terdiri dari: (1) Dua orang Kepala unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan jabatan eselon IIIB. (2) Empat orang Perwira Unit (Panit) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA. (3) Delapan orang Bintara Unit (Banit) dengan pangkat Bintara.
107
B. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY. 1.
Upaya Preventif Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi
pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY telah dilakukan oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dengan: a.
Press Release hasil Operasi Pundi Progo Tahun 2012 Press Release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat
oleh Humas Polda DIY yang disampaikan kepada pengelola media masa. Media yang dimaksud dalam kegiatan press release adalah media massa yang meliputi media massa cetak, yaitu surat kabar dan majalah, serta media massa noncetak yang meliputi televisi dan radio untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentingan Polda DIY yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan perkedok investasi melalui sistem online.
108
Upaya penyebaran press release ke berbagai media massa dilakukan Humas Polda DIY dengan cara mengirim langsung press release hasil operasi Pundi Progo 2012 yang meliputi hasil ungkap kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online dengan berbagai modus operandi yaitu investasi emas, forex trading dan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju, selanjutnya redaksi media massa menyusun press release tersebut sesuai dengan aturan redaksional media massa bersangkutan, dan kemudian press release tersebut dipublikasikan. b. Talk show di stasiun televisi lokal Yogyakarta. Bagian Humas Polda DIY mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di stasiun televisi lokal Jogja dengan cara melakukan gelar wicara (bahasa Inggris: talk show; chat show) yang merupakan suatu jenis acara televisi berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara. Humas Polda DIY dalam pelaksanaan talk show tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online bekerjasama dengan stasiun televisi lokal yang ada di Yogyakarta yaitu Jogja TV dan TVRI Yogyakarta. Sosialisasi
dilakukan
diawali
dengan
pembawa
acara
memberitahukan kepada para pemirsa televisi tentang tema yang akan diangkat, selanjutnya pemirsa televisi diperkenankan membahas tema
109
yang diangkat melalui dialog interaktif melalui saluran telepon antara pembawa acara, pembicara serta pemirsa televisi. Dalam dialog interaktif masyarakat diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan tema yang diangkat, memberikan kritik dan saran.
Sumber
Gambar 3. Talk show di stasiun televisi Jogja TV pada 11 Maret 2013 dan 4 Juni 2013
Sumber: Data Dokumen tentang Kegiatan Polda DIY tahun 2012-Maret 2013 dari Bidhumas Polda DIY, 10 Agustus 2013 c.
Dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta. Bagian Humas Polda DIY mengadakan sosialisasi tentang tindak
pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online melalui dialog interaktif yang merupakan forum yang mendiskusikan masalah aktual dan penting untuk dibahas yaitu mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Humas Polda DIY bekerjasama dengan radio lokal yang ada di Yogyakarta yaitu radio Jogja Family. Sosialisasi dilakukan diawali dengan penyiat radio memberitahukan kepada para pendengar radio tentang tema yang akan diangkat, selanjutnya pendengar radio diperkenankan membahas tema yang diangkat melalui dialog interaktif melalui saliran telepon antara penyiar, pembicara serta
110
pendengar radio. Dalam dialog interaktif masyarakat diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan tema yang diangkat, memberikan kritik dan saran.
Gambar 4. Dialog interaktif di radio Jogja Family pada tanggal 12 Juni 2013
Sumber: Data Dokumen tentang Kegiatan Polda DIY bulan Juni 2013 dari Bidhumas Polda DIY, 10 Agustus 2013 Rincian dari kegiatan yang dilakukan bagian Humas Polda DIY dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan bagian Humas Polda DIY dalam Upaya Menanggulangi Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY Tahun 2012- Juni 2013 N o
1
2
3
4
5
Waktu
Tempat
Program Acara
Tema Acara
Pembicara
Senin, 4 Juni 2012, Pukul 14.00-15.30 14 Mei 2012, Pukul 14.3015.30
Studio Jogja TV
Bincang Hari Ini
Studio Jogja TV
Bincang Hari Ini
Awas Investasi Bodong Penipuan Berkedok Investasi
Senin, 18 Juni 2012, Pukul 19.0020.00 Senin, 11 Maret 2013, Pukul 14.3015.30 Rabu, 12 Juni 2013
Studio TVRI Jogja
Dirreskrimsus Polda DIY: Drs.S. Joko Lelono dan dari LOS: Slamet N Dirreskrimsus Polda DIY: Drs.S. Joko Lelono dan Kriminolog UGM: Markus Prio Gunarto Dirreskrimsus Polda DIY: Drs.S. Joko Lelono dan dari LOS
Awas Investasi Bodong
Studio Jogja TV
Bincang Hari Ini
Radio Jogja Family
Dialog Interaktif Live
Waspada Investasi Bodong Emas Penipuan Berkedok Investasi
Dirreskrimsus Polda DIY: Drs.S. Joko Lelono dan Pengamat Ekonomi UMY: Ahmad Makruf Kanit B Subdit I Ditreskrimsus Polda DIY: Kompol Edi Sutanto
Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Humas Polda DIY pada tanggal 25 Juli 2013.
111
Rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dilakukan bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungan besar yang ditawarkan pada sebuah website, sehingga mereka tidak menjadi korban dari penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Polisi juga memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hukuman berat yang diterima apabila ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, tindakan penipuan berkedok investasi melalui sistem online sangat merugikan maka dari itu diharapkan kepada semua masyarakat untuk saling bekerjasama mencegah terjadinya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Selain itu, masyarakat juga harus selalu patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dilakukan oleh Bidang Humas Polda DIY diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih waspada dan lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online serta diharapkan juga jumlah tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dapat berkurang.
112
2.
Upaya Represif. Upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan
berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Penyidik tersebut terdiri dari: a.
Kepala Unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol)
b.
Satu orang Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
c.
Lima orang Banit dengan pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Bripka
Upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu dengan upaya paksa seperti penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
113
guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY akan diuraikan sebagai berikut: a. Penyelidikan Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyelidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyelidik melakukan serangkaian tindakan yaitu: 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana dalam hal ini penipuan
114
berkedok investasi melalui sistem online. Petugas SPKT mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan atau pengaduan yang dapat diterima: a) Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu (Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). b) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik (Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Laporan polisi yang telah dicatat tersebut disampaikan kepada Bagbinopsnal Ditreskrimsus Polda DIY untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu Subdit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, dalam hal ini Subdit I/ Ekonomi. Kasubdit I/ Ekonomi kemudian menunjuk salah satu Unit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, dalam hal ini Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah
administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah
Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.
115
2) Mencari keterangan dan alat bukti Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun “under cover” (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penyamaran yaitu penyelidik menjadi seolah-olah bagian dari area yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. Penyamaran dilakukan polisi penyelidik dengan berpura-pura akan menjadi investor pada sebuah perusahaan atau individu penawar investasi. Penyusupan disini yaitu penyelidik memasuki area yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi untuk tidak diketahui siapa pun guna untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti. Dalam hal mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY mengalami hambatan karena Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketika penyelidik membutuhkan petunjuk dari rekening yang diduga sebagai pelaku tetapi untuk mendapatkan data rekening itu tidak
116
mudah, harus melalui ijin Kapolri baru ke Bank Indonesia. Tidak cukup di situ saja, ketika ijin telah didapat pihak Bank tidak bisa memberikan keterangan dengan alasan Pasal 42 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pihak Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka ayau terdakwah pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas perintah tertulis dari kepalas Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Polisi penyelidik yang membutuhkan data dari rekening tersebut sebagai petunjuk permulaan tentu saja belum dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tersebut, sementara dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menghendaki status orang yang akan di audit rekeningnya sudah merupakan tersangka, sehingga Polisi Penyelidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY tidak mendapatkan data dari rekening seseorang yang diduga sebagai pelaku. Hal ini membuat polisi penyelidik kesulitan untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut.
117
Selain terkendala hal di atas, untuk mendapatkan data pengguna jasa layanan seluler maupun internet pada perusahaan provider seluler polisi penyelidik membutukan waktu yang lama (kurang lebih tiga bulan). Hal ini dikarenakan provider seluler berdalih untuk melindungi kerahasiaan privasi konsumen ataupun data yang diminta terlalu lama sehingga sudah terhapus. Karena memang korban penipuan berkedok investasi melalui sistem online tidak langsung mengetahui bahwa dirinya menjadi korban. Korban penipuan berkedok investasi melalui sistem online menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban setelah beberapa waktu atau setelah menimbulkan kerugian. 3) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai dan Menanyakan serta Memeriksa Tanda Pengenal Diri Untuk keperluan penyelidikan, penyelidik berwenang untuk memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak atau dilarang meninggalkan tempat kejadian perkara dan mengumpulkannya di luar batas yang telah dibuat. Dalam penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY belum pernah dilakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai karena pada penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online belum pernah ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut. Orang
yang diduga melakukan tindak pidana
118
penipuan berkedok investasi melalui sistem online biasanya telah melarikan diri ke luar daerah bahkan keluar negeri sebelum korban melapor kepada polisi. 4) Kewenangan Berdasarkan Perintah Penyidik Tindakan dan kewenangan penyelidik dalam melaksanakan perintah penyidik berupa: a) Penangkapan,
larangan
meninggalkan
tempat,
penggeledahan,
penyitaan b) Pemeriksaan dan penyitaan surat c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tindakan dan kewenangan penyelidikan dalam melakukan perintah penyidik seperti telah disebutkan di atas, belum pernah dilakukan pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY karena setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi serta pelapor sehingga di dapat dua alat bukti berupa keterangan saksi dan petunjuk berupa print out penawaran, bukti transfer serta surat perjanjian kerjasama segera dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan.
119
5) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem onlie, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari sebuah perusahaan atau individu penawar investasi tertera dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan tersebut. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk berupa print out penawaran, slip transfer dan surat perjanjian kerjasama selanjutnya dilakukan penyidikan.
b. Penyidikan Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok
120
investasi melalui sistem online di Polda DIY di lakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY diuraikan sebagai berikut: 1) Penangkapan Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berberbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
121
Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali di dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan. Pada tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas dari Unit B bidang Fiskal Moneter dan Moneter Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditrekrimsus Polda DIY yang telah ditunjuk oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus). Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
122
2) Penahanan Untuk
kepentingan
penyidikan
dan
berdasarkan
hasil
pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY. Penahanan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas dari Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditrekrimsus Polda DIY yang telah diperintahkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) untuk melakukan penagkapan terhadap seorang tersangka. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Polda DIY guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.
123
Apabila berdasarkan bukti yang cukup diduga keras tersangka melakukan tindak pidana sebagai berikut: (a) Tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
yang
berbunyi
“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sessuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan
karena
kejahatan,
diancam,
karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (b) Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan
124
hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. (c) Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. maka untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai dan karena berdasarkan bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta bukti-bukti yang ada berupa print out penawaran, bukti transfer dan surat perjanjian kerjasama dan rekening koran diduga keras tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilakukan perpanjangan penahanan.
125
Perpanjangan Penahanan dapat dilakukan karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih dapat dilakukan perpanjangan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. 3) Penggeledahan Penggeledahan
bertujuan
untuk
mencari
dan
mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP (Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
126
Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Dalam melakukan penggeledahan rumah, penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). b) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara RI dapat memasuki rumah (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). c) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
127
d) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). e) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, penyidik dapat melakukan penggeledahan (Pasal 34 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam; c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. d) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
128
Penyidik
dalam
melakukan
penggeledahan
seperti
dimaksud di atas penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: a) Ruang
di
mana
sedang
berlangsung
sidang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; c) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan (Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti yang telah diuraikan diatas, maka penggeledahan harus diketahui oleh kepala pengadilan
129
negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penggeledahan
dalam
rangka
penyidikan
tindak
pidana
penipuan berkedok investasi melalui sistem online dilakukan Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Unit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY adalah untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil penggeledahan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY di lakukan penyitaan yaitu mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendabenda tersebut di atas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 4) Penyitaan Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana), namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
130
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan oleh penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita , keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY adalah benda-benda sebagai berikut: a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
131
b) benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta. Namun apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka benda sitaan tersebut disimpan di Dittahti Polda DIY. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 5) Pemanggilan Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai ada saksi yang dipanggil,
132
ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Untuk memanggil dan
menjadikan
seseorang
untuk
diperiksa
sebagai
saksi,
pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami. Guna kepentingan penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok
investasi
melalui
sistem
online,
selain
melakukan
pemanggilan terhadap saksi-saksi, Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY mendatangkan ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, auditor dari akuntan publik dan ahli IT. Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, pemanggilan saksi dilakukan dengan panggilan berbentuk surat pemanggilan, yang mana surat pemanggilan itu memuat: a) Pertimbangan dan Dasar Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa Fismondev Subdit I/ EkonomiDitreskrimsus Polda DIY melakukan pemanggilan dengan dasar pertimbangan:
133
(1) Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Nomor Laporan Polisi b) Identitas dari saksi yang dipanggil Dalam melakukan pemanggilan, Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY menuliskan identitas lengkap saksi yang dipanggil. c) Nama dari pejabat yang harus ditemui oleh yang dipanggil Saksi yang dipanggil harus menemui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan apa yang ditulis dalam surat panggilan. d) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemenuhan panggilan Saksi
yang dipanggil harus melaksanakan panggilannya sesuai
dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang tertulis dalam surat panggilan. e) Alasan pemanggilan Dengan menyebutalasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakan sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. f) Nama anggota Kepolisian yang memanggil
134
Surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY yang memanggil .
6) Pemeriksaan Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan ahli yang akan diuraikan sebagai berikut: a) Polisi penyidik tersebut melakukan penyidikan terhadap tersangka, yang karena perbuatan/ keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk berupa print out penawaran, slip transfer dan surat perjanjian kerjasama, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan halhal berikut ini: (1) Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hal ini untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadi perlakuan sewenang-wenang dan ketidak wajaran.
135
(2) Hak tersangka untuk perkaranya segera diajukan ke pengadilan (Pasal Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Acara
Pidana).
Pelimpahan dari penuntut umum ke pengadilan bisa memakan waktu satu tahun atau satu setengah tahun. Pemeriksaan penyidik dalam mendapatkan jawaban atau keterangan tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun pihak luar. Penyidik mencatat dengan teliti keterangan-keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masingmasing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebutkan alasan
yang
menandatangani.
menjelaskan
kenapa
tersangka
tidak
mau
136
Pemeriksaan tersangka terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dapat berjalan dengan baik apabila tersangka sangat kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik sehingga memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. b) Pemeriksaan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Polda DIY dilakukan dengan tata cara pemeriksaan yang diuraikan sebagai berikut: (1) Saksi
diperiksa
tanpa
sumpah,
sesuai
dengan
prinsip
pemeriksaan dalam tingkat penyidikan (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). (2) Saksi diperiksa sendiri-sendiri karena apabila diperiksa secara bersamaan
kemungkinan
besar
akan
hilang
kemurnian
kesaksian seorang saksi akibat pengaruh langsung dan tidak langsung dari saksi lain (Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (3) Saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus lepas dari segala macam tekanan, baik terkanan yang berbentuk
137
apapun dari siapapun (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (4) Keterangan dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (5) Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani penyidik dengan saksi (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang bersangkutan sesuai dengan yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang ia lihat. Berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Keterangan saksi bisa sesuai apa yang ia alami sendiri, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Saksi dapat juga merupakan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan
138
ia alami sendiri. Saksi paling sedikit terdiri dari dua orang. Dalam pemeriksaan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dilakukan Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY biasanya terdapat banyak saksi pelapor atau korban. Pemeriksaan terhadap ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Ahli dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk memeriksanya. Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat orang yang memiliki keahlian serius. Pemeriksaan ahli oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Moneter (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dilakukan terhadap 3 orang ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi., auditor dari akuntan publik Bismar, dan ahli
IT. Pemeriksaan ahli tersebut di atas
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Keterangan langsung dihadapan penyidik Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberikan keterangan langsung dihadapan penyidik sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Sebelum dilakukan pemeriksaan ahli mengangkat sumpah atau janji dimuka penyidik yang berisi bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannnya sebaik-baiknya.
139
(2) Keterangan berbentuk tertulis Dalam hal ini penyidik mengajukan permintaan yang diajukan kepada ahli. Dalam surat permintaan keterangan penyidik menyebutkan dengan tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli. Dari permintaan itu ahli melakukan pemeriksaan yang dikehendaki oleh penyidik tersebut. Dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, untuk memperoleh informasi akun-akun trading dan aplikasi yang digunakan pada komputer milik tersangka yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, informasi penarikan atau withdrawl dan rekening yang digunakan untuk bisnis trading serta informasi dan dokumen terkait administrasi, keuangan/ dan investor perusahaan, polisi penyidik mengajukan permohonan kepada ahli IT untuk melakukan pemeriksaan terhadap komputer milik tersangka.
Pemeriksaan ahli pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sangat perlu dilakukan karena tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki. Ahli diperlukan dalam penyidikan, agar membantu dan memudahkan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
140
7) Pemberkasan Pemeriksaan penyidikan kasus
tindak pidana penipuan
berkedok investasi melalui sistem online bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang kemudian akan penyidik serahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut: a) Memberi tanggal pada berita acara b) Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan c) Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain) d) Catatan mengenai akta atau benda e) Segala
sesuatu
yang
dianggap
perlu
untuk
kepentingan
penyelesaian perkara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya terlah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melapirkan berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan,
141
penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan h Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Unit I/ Ekonomi
Ditreskrimsus Polda DIY dalam
membuat berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online berupa: (1) Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidik, (2) Surat Perintah Penyidikan, (3) Surat Perintah Tugas, (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi, (6) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (7) Surat Perintah Penangkapan, (8) Berita Acara Penangkapan, (9) Surat Perintah Penahanan, (10) Berita Acara Penahanan, (11) Surat Permohonan Perpanjangan (12) Surat Perpanjangan Penahanan (13) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (14) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
142
(15) Surat Permohonan Keterangan (16) Surat Penunjukkan sebagai Saksi (17) Surat Penugasan sebagai saksi ahli (18) Surat Perintah Penggeledahan (19) Berita Acara Penggeledahan (20) Surat Perintah Penyitaan (21) Berita Acara Penyitaan 21 berkas di atas, dijlid menjadi satu berkas. Penjilidan berkas berita acara disebut berkas perkara. Setelah berkas perkara disempurnakan penjilidannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap, yaitu: a) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna atau belum lengkap (P18) dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum (P19). Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dalam tempo 14 hari sesudah menerima pengembalian berkas perkara dari penutut umum. Penyempurnaan dilakukan guna melengkapi keterangan saksi
143
dari maupun tersangka, melengkapi penyitaan, meminta keterangan ahli. Setelah melakukan penyidikan tambahan, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara hasil penyidikan tambahan kepada penuntut umum. Penyidikan telah dianggap lengkap apabila dalam jangka waktu sebelum lewat 14 hari penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P21). Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari penerimaan berkas perkara penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Apabila penyidikan telah lengkap dan selesai maka berakhir tanggung jawab penyidik dan sejak itu terjadi penyerahan berkas perkara tahap kedua. Sejak saat itulah berakhir tenggang waktu “prapenuntutan” dan beralih tahap penuntutan. b) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada penuntut umum. Dari 28 kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY dari tahun 2011-2012 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2 dan dua kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY dari bulan Januari sampai dengan November 2013, baru ada 12 kasus yang sampai pada berkas perkara. Penyidikan
144
kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang telah dilaporkan di Polda DIY memang membutuhkan waktu lama, hal ini dapat kita lihat pada sembilan dari 12 jumlah kasus yang sampai pada berkas perkara adalah kasus yang dilaporkan oleh Ario Adhi Nugroho, Sarpandi, Ricky Taurusandi, Arjun Thaza, Abdul Fattah, Yuntoro, Ahmad Taufiq, Yustiwi dan Ricky Taurusandi dengan tersangka NSC yang digabungkan dalam prosesnya sehingga terdapat satu berkas perkara dari sembilan laporan polisi yang dilaporkan oleh sembilan pelapor tersebut di atas. Kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dengan tersangka NSC diselesaikan dari tahap penyelidikan sampai penyidikan mulai dari tanggal 3 November 2011 sampai 24 April 2012, berarti kurang lebih kasus ini diselesaikan dalam waktu enam bulan. Penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang telah dilaporkan di Polda DIY memang membutuhkan waktu lama, bahkan dari data yang ada dua tahun tetapi belum ditemukan keberadaan tersangkanya. Kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terkait dengan instansi lain sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu data yang diperlukan dari instansi lain tersebut. Selain itu apabila diperlukan ahli auditor yaitu akuntan publik harus dilakukan tender terlebih dahulu yang di ikuti lebih dari tiga akuntan publik yang pendaftarannya saja memerlukan waktu satu bulan. Penyidikan kasus
145
tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online juga membutuhkan pengorbanan biaya karena kasus ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Anggaran biaya penanganan kasus di Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk kasus ringan dengan target waktu penyidikan kasus selama 30 hari adalah sebesar Rp. 8.000.000,00, kasus sedang dengan target
waktu
penyidikan
selama
60
hari
adalah
sebesar
Rp.14.000.000,00, dan kasus berat dengan target waktu penyidikan selama 90 sampai dengan 120 hari adalah sebesar Rp.25.000.000,00. Anggaran tersebut diterima pada saat memang ada kasus yang ditangani sehingga tidak dapat diperkirakan berapa jumlah anggaran yang diperlukan dalam setiap tahunnya karena jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya jumlahnya tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Anggaran tersebut menurut polisi penyidik kadang mengalami defisit atau kekurangan sehingga tidak jarang polisi penyidik mengeluarkan dana pribadi selama kekurangan dana untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online masih dapat diantisipasi dengan dana pribadi polisi penyidik, misalnya dana untuk transportasi dan komunikasi yang jumlahnya tidak begitu besar. Kurangnya anggaran dapat disebabkan karena untuk pencarian keterangan, alat bukti, dan pengejaran pelaku
146
yang keberadaannya tidak selalu di wilayah hukum Polda DIY sehingga membutuhkan biaya transport yang bisa lebih banyak. Selain hal di atas, penanganan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online membutuhkan ahli dalam bidang IT dan auditor yang membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menggunakan jasa mereka. Dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dengan tersangka NSC, memerlukan dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ahli di bidang IT yaitu guna memperoleh informasi akun-akun trading dan aplikasi yang digunakan pada notebook milik tersangka, informasi penarikan atau withdrawl dan rekening yang digunakan untuk bisnis trading serta informasi dan dokumen terkait administrasi, keuangan/ dan investor perusahaan PT. Cahaya Forex Yogyakarta. Selain itu untuk mendapatkan data mengenai saldo setoran dana nasabah dan sumber dana serta penggunaan dana PT. Cahaya Forex Yogyakarta diperlukan biaya Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar ahli auditor. Kurangnya anggaran penanganan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online disampaikan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk dimintakan tambahan dana untuk penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Apabila dana pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus habis, Direktur Reserse Kriminal Khusus menyampaikan kekurangan
147
dana untuk penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online kepada Kapolda DIY. Untuk mengatasi kekurangan dana untuk penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online diambilkan dari anggaran dana kotijensi Polda DIY setelah Kapolda DIY terlebih dahulu meminta pendapat dari biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Ronena) dan Bidang Keuangan (Bidkeu). C. Hambatan Polisi dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY 1. Hambatan dalam Upaya Preventif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY Hambatan dalam upaya preventif menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dimaksud adalah hambatan yang terdapat dalam lingkup upaya preventif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di atas, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui press release, talk show dibeberapa stasiun televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta tidak mengalami hambatan yang cukup berarti. Hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan
talk show dibeberapa stasiun
televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta adalah dalam menentukan waktu dilaksanakannya acara tersebut.
148
Penyelenggaraan acara talk show dan dialog interaktif tentu saja harus selalu bekerjasama dengan pihak lain dalam hal ini stasiun televisi dan radio, sehingga pihak Humas Polda DIY harus selalu berkoordinasi dengan pihak dengan pihak lain dalam hal ini stasiun televisi dan radio untuk menentukan waktu pelaksanaan acara yang diagendakan Humas Polda DIY karena seringkali waktu pelaksanaan yang diagendakan oleh Humas Polda DIY berbenturan dengan jadwal siaran acara lainnya. 2. Hambatan dalam Upaya Represif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Hambatan Internal Hambatan internal dalam upaya menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yang dimaksud adalah hambatan yang terdapat dalam lingkup upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Hambatan Internal dalam upaya menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu:
149
1) Peraturan Perundang-Undangan a) Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Peraturan yang digunakan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan secara umum. Tidak ada kriteria tentang penipuan berkedok investasi melalui sistem online di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam menentukan suatu tindak pidana penipuan itu sebagai penipuan berkedok investasi atau bukan menjadi sulit. Kesulitan polisi dalam menentukan kriteria penipuan berkedok investasi melalui sistem online membuat proses penyelidikan cenderung lamban selain itu biasanya di dalam surat perjanjian kerjasama investasi terdapat klausula-klausula yang mengatur tentang pemberian laba serta jatuh tempo. Adanya klausula tersebut di atas membuat pihak Kepolisian kesulitan dalam menentukan laporan yang dilaporkan korban itu merupakan perkara pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online atau bukan. Meskipun pihak pelaku bisnis dalam memberikan laba atau keuntungan kepada pihak investor tidak
150
sesuai dengan jangka waktu di dalam perjanjian yang telah disepakati belum menjadi alasan yang kuat untuk di laporkan ke pihak Kepolisian. Hal ini disebabkan karena biasanya ada klausula lain dalam sebuah perjanjian investasi yang menyatakan bahwa apabila usaha atau bisnis kerjasama antara pihak investor dengan pihak pengelola gagal, maka pengelola tidak wajib untuk membayarkan laba atau keuntungan kepada pihak investor. Bahkan apabila usaha bangkrut kerugian ditanggung bersama antara pihak pengelola dengan pihak investor. Hal ini menyebabkan pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mengalami kesulitan, sebab belum tentu itu merupakan suatu tindak pidana penipuan. Apabila tidak timbul suatu masalah penipuan dalam suatu investasi, maka usaha atau bisnis tersebut bukan tataran atau bukan suatu tindak pidana melainkan suatu hubungan perdata antara pihak pengelola dengan pihak investor. Apabila hal tersebut merupakan suatu hubungan keperdataan
bukanlah
wewenang
pihak
Kepolisian
untuk
melalukan penindakan terhadap kasus yang dilaporkan tersebut.
151
b) Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang Berlaku (Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1998
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) Penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online
mengalami
hambatan
karena
ketika
penyelidik
membutuhkan petunjuk dari rekening yang diduga sebagai pelaku untuk
mendapatkan
data
rekening itu
tidak
mudah
dan
membutuhkan waktu yang lama. Polisi harus memperoleh ijin dari Kapolri, kemudian ijin dari Bank Indonesia untuk mendapat data dari rekening orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Apabila telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia, selanjutnya penyelidik tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online baru bisa menuju ke bank yang digunakan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk menghimpun dana dari investor. Ketika ijin sudah didapat pihak bank tidak bisa memberikan keterangan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 42 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:
152
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pihak Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka ayau terdakwah pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas perintah tertulis dari kepalas Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 42 tersebut di atas, polisi penyelidik yang mencari data rekening pada beberapa bank yang digunakan oleh seseorang
yang diduga sebagai pelaku tindak pidana
penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk menghimpun dana dari investor sebagai petunjuk permulaan, belum bisa menentukan siapa pelakunya tetapi Pasal 42 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menghendaki status orang yang akan diaudit rekeningnya sudah merupakan tersangka. Hal tersebut di atas membuat Polisi Penyelidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY
tidak bisa mendapatkan data dari
rekening seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, sehingga akan sulit bagi polisi penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut.
153
2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana di Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online juga menjadi salah satu kendala polisi dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Untuk melakukan penyidikan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai demi terlaksananya proses hukum yang cepat. Tetapi pada kenyataannya di Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY memiliki keterbatasan fasilitas. Hal ini terlihat dari alat yang seharusnya dimiliki Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mendukung penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang saat ini belum dimiliki. Berdasarkan pengalaman Polisi Penyidik maupun Penyidik Pembantu Unit B di bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY membutuhkan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung jalannya proses penyidikan kasus tersebut untuk
154
mengurangi adanya hambatan . Adapun sarana dan prasarana untuk kasus tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5. Alat yang Dibutuhkan dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY yang Ditangani Polisi Penyidik Unit B Bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY No 1
Nama Alat Komputer atau Laptop
2
Jaringan Internet
3
MoU
4
CDR
5
Recovery My Data atau Data Doctor Recovery Jammer
6
Fungsi Alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan Sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite untuk melayani semua pengguna diseluruh dunia. Surat perjanjian/ kerjasama lintas instansi terkait dengan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online Pelacak nomor HP dengan meminta bantuan ke provider Sofware untuk mengangkat data yang sudah di hapus
Keterangan Polda menyediakan 3 unit komputer dan setiap polisi memiliki secara pribadi. Sudah dimiliki Polda DIY
Menghilangkan sinyal dalam radius tertentu sehingga mempermudah saat penggerebekan dan penangkapan tersangka
Belum dimiliki Polda DIY
Sudah dimiliki Polda DIY
Belum dimiliki Polda DIY Belum dimiliki Polda DIY
Sumber: Hasil wawancara dengan Polisi Penyidik Unit B Bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY pada tanggal 22 Juli 2013. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mendukung penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online baru sebatas komputer, jaringan internet dan MoU dengan instansi terkait tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Seharusnya mengingat
tindak
pidana
penipuan
berkedok
investasi
yang
menggunakan sistem online sehingga banyak korban penipuan tidak
155
mengetahui secara pasti mengenai keberadaan pelaku dibutuhkan suatu alat yang dapat melacak keberadaan pelaku. Dengan dimilikinya alat pendukung tersebut polisi penyidik tidak perlu lagi menggunakan seorang bantuan ahli yang memerlukan biaya yang cukup banyak untuk melakukan pelacakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Dengan kata lain sarana prasarana tersebut dibutuhkan untuk memudahkan penyidik untuk mencari pelaku dan mencari barang bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, sehingga ketika ada laporan tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, polisi penyelidik dapat langsung bertindak mengetrack atau melacak keberadaan pelakunya tanpa harus menggunakan bantuan dari ahli yang membutuhkan banyak biaya maupun menunggu bantuan dari pusat yaitu Mabes Polri yang membutuhkan waktu terlalu lama sekitar tiga bulan bahkan satu tahun mengingat Mabes Polri tidak hanya melayani Polda DIY.
156
3) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Diterskrimsus Polda DIY) Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY . Personil polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online masih mengalami hambatan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang dalam bidang Teknologi dan Informasi yang sangat dibutuhkan untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, mengingat tindakan penipuan berkedok investasi saat ini lebih banyak menggunakan modus yang semakin canggih yaitu dengan sistem online, sehingga akan sulit untuk menemukan keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Dari data informasi polisi penyidik dan penyidik pembantu Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY ada dua orang polisi penyidik dan lima orang polisi penyidik pembantu kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
157
Dua orang polisi penyidik dan dua orang penyidik pembantu Unit B bidang Fismondev Subdit I Ditreskrimsus Polda DIY secara umum masih berpendidikan SMA, meskipun sesuai dengan ketentuan yaitu prasyarat menjadi polisi adalah minimal berpendidikan SMA, namun idealnya untuk menjadi polisi apalagi penyidik adalah D3 atau S1.
Seorang penyidik minimal berpendidikan D3 atau S1 guna
mengimbangi kemampuan pengacara (advokad) dalam upaya polisi menanggulangi tindak pidana. Sebagai contoh ketika penyidik salah mengambil pasal dalam menentukan kesalahan tersangka dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk bebas, terlebih jika tersangka memiliki pengacara yang jeli. Sebagaimana kita ketahui untuk menjadi pengacara tentunya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari mayoritas polisi. Selain itu polisi penyidik maupun penyidik pembantu Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY belum ada yang memiliki keahlian di bidang Teknologi dan Informasi. Kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online merupakan kasus yang pelakunya menggunakan sarana IT untuk menawarkan produk investasinya sehingga hal tersebut membuat pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sulit untuk ditemukan keberadaannya, sehingga polisi sebagai penegak hukum seharusnya memiliki cukup pengetahuan di bidang Teknologi dan Informasi,
158
sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum khususnya untuk tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online polisi dapat langsung segera menemukan keberadaan pelaku tanpa harus meminta bantuan dari ahli maupun dari pusat yaitu Mabes Polri yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Permasalahan sumber daya manusia Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online menjadi masalah yang cukup serius karena dapat menjadi kendala dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian berkas perkara penyidikan. Profesionalitas Polisi penyidik Polda DIY perlu ditingkatkan untuk memudahkan upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu dalam menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
159
b. Hambatan Eksternal 1) Hambatan Birokrasi Upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online berupa penyelidikan dan penyidikan memerlukan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Kerjasama dengan lembaga lain dilakukan untuk
mendukung upaya
represif polisi
dalam
menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online berupa penyelidikan dan penyidikan. Namun pada kenyataannya untuk mendapatkan data guna mencari alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terdapat hambatan dari lembaga atau instansi lain, karena birokrasi yang berbelit-belit. Untuk mendapatkan data tersebut di atas polisi harus melalui prosedur dan proses yang panjang dan banyak liku-likunya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hambatan dari lembaga atau instansi lain tersebut diuraikan sebagai berikut: a) Bank Polisi Penyidik Diteskrimsus Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY mengalami kesulitan untuk melakukan pencarian data dari rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online pada beberapa bank yang digunakan untuk
160
menghimpun dana dari para investor. Bank tidak dengan mudah memberikan data nasabahnya kepada polisi karena terlebih dahulu Polisi harus memperoleh ijin dari Kapolri, kemudian ijin dari Bank Indonesia untuk mendapat data dari rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Apabila telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia, selanjutnya polisi penyidik tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online baru bisa menuju ke bank yang digunakan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk menghimpun dana dari para investor. Ketika ijin sudah didapat, pihak bank baru dapat memberikan kepada Polisi Penyidik Diteskrimsus Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY Proses Polisi Penyidik Diteskrimsus Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mendapatkan data rekening pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online pada bank yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor seperti yang telah diuraikan di atas, membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih enam bulan, sehingga hal tersebut menghambat polisi dalam penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
161
b) Negara Lain Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I Ditreskrimsus Polda DIY mengalami kesulitan untuk melakukan pencarian data terkait dengan jumlah uang yang ditradingkan karena biasanya pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online menggunakan uang dari investornya untuk forex trading online. Di Indonesia penyedia layanan online trading seperti Master Forex Indonesia Future hanyalah sebagai perwakilan Master Forex Ltd Rusia di Indonesia, sehingga untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah uang yang tradingkan polisi harus meminta data kepada penyedia layanan online trading yang pusatnya berada di luar negeri yaitu negara Rusia. Untuk mendapatkan data tersebut di atas
tidak mudah
karena harus mengajukan surat permohonan ke instansi di negara lain tersebut. Hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan respon dari instansi tersebut, karena untuk meminta data terkait dengan jumlah uang yang ditradingkan pada penyedia layanan online trading yang pusatnya di luar negeri harus ada kerjasama antara pihak Kepolisian dengan negara lain tersebut terkait tindak pidana ini, namun saat ini MoU dengan negara lain belum dilakukan secara khusus. Kerjasama yang ada masih secara umum hubungan internasional kenegaraan.
162
2) Hambatan Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Korban) untuk menjadi Saksi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online. Tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang dilaporkan ke Polda DIY jumlahnya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Polisi beranggapan bahwa masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan berkedok investasi masih kurang kooperatif untuk diajak kerjasama dengan polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Setelah ada laporan dari korban tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, orang lain yang menjadi korban kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online itu tidak mau menjadi saksi, padahal berdasarkan bukti rekening koran orang tersebut juga menjadi korban dari kasus tersebut. Hal ini terjadi karena korban kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online takut apabila mereka memberikan kesaksian, mereka tidak akan mendapatkan profit dan pengembalian dari uang yang telah mereka investasikan.
163
D. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY Upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY sebagai upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk mengurangi hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Adapun upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY diuraikan sebagai berikut: 1. Upaya
Polisi
Mengatasi
Hambatan
dalam
Upaya
Preventif
Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tidak mengalami hambatan yang cukup berarti. Hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan talk show di beberapa stasiun televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta adalah dalam menentukan waktu dilaksanakannya acara tersebut karena seringkali waktu pelaksanaan yang diagendakan oleh Humas Polda DIY berbenturan dengan
164
jadwal siaran acara lainnya. Upaya yang dilakukan polisi dalam hal ini polisi di bidang Humas Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam upaya preventif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tersebut di atas adalah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal ini stasiun televisi dan radio untuk menentukan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif yang hendak diadakan guna mensosialisasikan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. 2. Upaya
Polisi
Mengatasi
Hambatan
dalam
Upaya
Represif
Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan Internal 1) Peraturan Perundang-undangan a) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Upaya untuk mengatasi hambatan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY memberlakukan peraturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 dalam menangani tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di
165
Polda DIY, meskipun Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kurang tepat diberlakukan untuk kejahatan penipuan berkedok investasi melalui sistem online karena tidak ada kriteria penipuan berkedok investasi melalui sistem online di dalamnya namun polisi tetap memberlakukannya, sebab penipuan berkedok investasi melalui sistem online merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan maka sudah merupakan tugas polisi untuk menanganinya meskipun belum ada peraturan khususnya, namun karena tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tergolong sebagai tindak pidana penipuan maka diberlakukan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan agar tersangka tidak dapat bebas dari pidana. Selain diberlakukan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan, apabila cukup bukti dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terdapat unsur tindak pidana pencucian uang diberlakukan pula Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
166
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “setiap
orang
yang
menerima
atau
menguasai
penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. b) Peraturan perundang-undangan Perbankan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1992
tentang
Perbankan) Upaya untuk mengatasi hambatan peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, polisi mencari bukti selain dari bank dan membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank. Hal ini mengingat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
167
tentang Perbankan berbenturan dengan kepentingan penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi, sehingga dengan tanpa adanya MoU akan sulit untuk kerjasama dengan pihak bank maupun dengan pihak lain. Upaya mengatasi hambatan peraturan perundang-undangan
yang
berbenturan
dengan
kepentingan
penyelidikan dengan membuat MoU pun terhambat karena pada kenytaannya adanya MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank, belum ditaati oleh pihak bank dengan alasan melindungi kerahasiaan nasabah.
2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana. Polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mengatasi hambatan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online seperti komputer yang baru tersedia tiga buah saja adalah dengan menggunakan laptop milik pribadi.
Berkaitan peralatan pendukung lainnya seperti seperti CDR
untuk melacak nomor HP dengan meminta bantuan ke provider, Jammer untuk
menghilangkan
sinyal
dalam
radius
tertentu
sehingga
mempermudah saat penggerebekan dan penangkapan tersangka serta Recovery My Data atau Data Doctor Recovery yang merupakan software untuk mengangkat data yang sudah di hapus, belum dimiliki karena dana
168
yang belum tersedia sebab belum ada anggaran dana untuk membeli alat ini yang dialokasikan untuk penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Saat ini alat-alat khusus yang digunakan untuk penyidikan tersebut baru ada di pusat yaitu Mabes Polri sehingga upaya yang dilakukan polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY meminta bantuan dari Mabes Polri. Apabila menunggu bantuan dari Mabes Polri terlalu lama polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Dittreskrimsus Polda DIY meminta bantuan ahli IT untuk mempercepat jalannya proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Upaya mengatasi hambatan sarana dan prasarana dengan meminta bantuan ahli untuk mempercepat proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY pun terhambat oleh keterbatasan dana penyidikan karena untuk meminta bantuan ahli IT saja dibutuhkan dana Rp.25.000.000,00, padahal anggaran untuk penyidikan kasus berat seperti kasus tindak pidana penipuan
berkedok
Rp.25.000.000,00.
investasi
melalui
sistem
online
hanya
169
3) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY). Untuk mengatasi hambatan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang tentang ilmu Teknologi dan Informasi yang dimiliki personil polisi penyidik dan penyidik pembantu yang menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu dengan diadakannya pendidikan dan
pelatihan dalam bidang
reskrimsus, pendidikan pengembangan spesialisasi dalam di bidang reskrimsus dan membuka jalan bagi penyidik pembantu yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya baik sarjana maupun pasca sarjana. Namun pendidikan dan
pelatihan tentang tindak pidana penipuan
berkedok investasi melalui sistem online belum pernah diadakan, selain itu saat ini belum ada Polisi Penyidik maupun Penyidik Pembantu Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi dan informasi sehingga apabila dalam penanganan kasus tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online Polisi Penyidik maupun Penyidik Pembantu Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) maupun ahli IT.
170
Meskipun berbagai upaya Polisi Penyidik maupun Penyidik Pembantu Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mengatasi hambatan tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang tentang ilmu Teknologi dan Informasi yang dimiliki personil polisi penyidik dan penyidik pembantu telah dilakukan dengan meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) maupun ahli IT tetapi masih terhambat beberapa masalah yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Penyidik Subdit III bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) untuk penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dan keterbatasan dana penyidikan untuk meminta bantuan ahli IT.
b. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan Eksternal Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu hambatan yang berasal dari luar lingkup penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tetapi mempunyai atau kaitan dengan penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi adalah:
171
1) Upaya Mengatasi Hambatan Birokrasi. Upaya represif polisi berupa penyelidikan dan penyidikan untuk menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY masih mengalami hambatan, sehingga untuk mengatasi hambatan birokrasi itu polisi penyidik melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a) Bank Pihak bank tidak dapat dengan mudah memberikan data rekening nasabahnya yang diminta oleh polisi penyelidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk mencari data seseorang yang diduga sebagai pelaku. Selain itu apabila sudah dalam proses penyidikan pun polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online membutuhkan proses yang panjang dan memerlukan waktu yang lama yaitu kurang lebih enam bulan untuk mendapatkan data rekening nasabah pada suatu bank. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank sehingga memudahkan dan mempercepat polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, tetapi upaya mengatasi hambatan birokrasi dengan pihak bank dengan membuat surat perjanjian atau kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak
172
bank pada kenyataannya tidak dapat mempercepat polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online karena MoU tersebut belum ditaati oleh pihak bank sehingga proses polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online tetap memerlukan waktu yang lama. b) Negara Lain Di Indonesia penyedia layanan online trading seperti Master Forex Indonesia Future hanyalah sebagai perwakilan Master Forex Ltd Rusia di Indonesia, sehingga untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah uang yang tradingkan polisi harus meminta data kepada penyedia layanan online trading yang pusatnya berada di luar negeri yaitu negara Rusia. Untuk mendapatkan data tersebut tidak mudah karena harus mengajukan surat permohonan ke instansi di negara lain tersebut. Hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan respon dari instansi tersebut. Oleh karena itu Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading untuk dapat segera memperoleh data mengenai hal yang diperlukan.
173
2) Upaya Mengatasi Hambatan Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Korban) untuk menjadi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online. Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY masih mengalami hambatan dalam upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Upaya yang dilakukan oleh Polisi penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat lain agar terjalin kerjasama, sehingga dapat memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
