BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur merupaklan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana diketahu bahwa NTB terdiri dari dua Pulau yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur sendiri berada dipaling Timur Pulau Lombok yang menjadi tempat berlangsungnya penelitian ini. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur ini memuat berbagai gambaran tentang Lombok Timur secara menyeluruh mulai dari sejarah Lombok Timur, logo dan penjelasannya, kondisi geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, pertanian, perikana, industri, perdagangan, perhubungan, komunikasi, pariwisata, seni budaya dan olahraga, serta pendapatan regional. Gambaran menyeluruh mengenai berbagai kondisi tersebut diperoleh peneliti dari dokumen BPS Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 dan juga didapat peneliti dari berbagi sumber baik itu dari hasil wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Lombok Timur dijelaskan di bawah ini:

1. Sejarah Kabupaten Lombok Timur Pada masa penjajahan Belanda Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Karesidenan dengan ibukota Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun 1882 kemudian berdasarkan Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895 dimana Lombok diberikan status “Afdeeling” dengan Ibu Kota Ampenan. Dalam afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan Ibu Kota Mataram, masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).

90

91

Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 Ibu Kota Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok yang semula 2 menjadi 3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4 kedistrikan

yaitu

Rarang,

Masbagik,

Sakra

dan

Pringgabaya.

Dalam

perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik yaitu: 1.

Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin

2.

Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir

3.

Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa

4.

Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep

5.

Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara

Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6 (enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara yuridis formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang pejabat sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958. Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun PJS Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD

92

Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa. Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama sebagai hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember 1966. Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16 Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik menjadi 18 distrik (Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong, Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia dan Terara. Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/371702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti oleh Rahadi Tjipto Wardoyos ebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus 1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15 Agustus 1967 diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur yang definitif. Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat alat kelengkapan Pemerintah Daerah yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh. Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin. Pada periode ini atas pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18 menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470 tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat

93

II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96 dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3 desa. Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah. Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988 Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh. Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314 tahun 1987 tanggal 21 Desember 1987. Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul Kadir dengan 36 suara, H. L. Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989. Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat oleh Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.6-608 tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinannya dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini H.L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu Sekwilda yang

94

definitif ditunjuklahMoch. Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai Pelaksana

Tugas

Sekwilda

sampai

dengan

dilantiknya H.

Syahdan,

SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996. Ditengah situasi Negara yang sedang dilanda berbagai krisis dan berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti 19992003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP. Dalam pemilihan itu H. Syahdan, SH.,SIP. terpilih sebagai Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak mendapat suara. Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999. Sebagai dampak bergulirnya era reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 19992004. Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur. DPRD berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Rachmat Suhardi, SH sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti 2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003 tertanggal 27 Agustus 2003. Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD I, DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada

95

tanggal 5 Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei 2005 dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan, SH. Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah. Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Lotim, pasangan H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.

2. Logo Daerah dan Penjelasannya

Gambar 4.1. Logo Kabupaten Lombok Timur Penjelasannya: 1. Perisai Segi Lima berwarna kuning dan hitam melambangkan seni dan budaya yang berdasarkan Pancasila 2. Bintang Persegi Lima berwarna kuning emas melambangkan Tuhan Yang Maha Esa 3. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau dan putih melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan 4. Bunga Teratai bersegi lima berwarna putih melambangkan kesucian yang berdasarkan Pancasila

96

5. Gunung yang berwarna biru tua dan berasap melambangkan o

Gunung melambangkan gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Lombok Timur yang mengandung arti kebesaran jiwa membangun kejayaan

o

Asap menandakan gunung berapi yang berarti melambangkan jiwa masyarakat Lombok Timur yang dinamis

6. Dataran berwarna hijau dibawah gunung adalah dataran yang melambangkan daerah yang bersifat agraris 7. Tugu bertangga lima tingkat berwarna kuning melambangkan semangat perjuangan masyarakat Lombok Timur dalam membela dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan jiwa patriotisme Pancasila 8. Roda bergigi dua belas berwarna putih melambangkan usaha pemerintah dan rakyat yang tak henti-hentinya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 9. Pita berwarna putih melambangkan kedaulatan dan kebesaran Negara Republik Indonesia 10. Pita bertuliskan Patuh Karya adalah motto Kabupaten Lombok Timur 11. Saat terbentuknya Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Desember 1958 dinyatakan dengan jumlah: a.

Kapas sebanyak 27 buah

b.

Gigi Roda sebanyak 12 buah

c.

Padi sebanyak 58 buah

3. Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 a. Visi “Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera Lahir dan Batin Dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan Takwa”. b. Misi Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lomnbok Timur menetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

97

1. Mengembangkan struktur prekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi dan keuangan perizinan. 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. 3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah. 4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 6. Meningkatkan

kualitas

pengolahan

Lingkungan

Hidup

yang

berkelanjutan. 7. Meningkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal. 8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan. c. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: Tujuan 1 Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan Sasarannya adalah: 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya pendapatan 3. Menurunnya kesenjangan pendapatan 4. Meningkatnya lembaga keuangan 5. Meningkatnya jumlah investasi 6. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Tujuan 2 Menurunnya angka pengangguran Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya jumlah wirausaha 2. Meningkatnya jumlah koprasi berkualitas 3. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Tujuan 3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan Sasarannya adalah:

98

1. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor formal dan informal 2. Perlindungan tenaga kerja Tujuan 4 Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masarakat miskin 2. Meningkatnya daya saing pendidikan Tujuan 5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya umur harapan hidup 2. Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin Tujuan 6 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumber daya manusia Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya peran perempuan dalam proses pembangunan Tujuan 7 Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan 2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru 3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi 4. Mempercepat peningkatan jalan kabupaten 5. Memperluas jangkauan jalan pedesaan 6. Meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah 7. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di perkantoran dan pedesaan 8. Mempercepat real jangk pel listrik dan telekom ke seluruh wilayah kabupaten 9. Meningkatnya infr irigasi untuk mendukung pemb sektor lain

99

Tujuan 8 Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelajutan Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya ketersediaan dan diseversifikasi pangan Tujuan 9 Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan 2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru 3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi Tujuan 10 Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya produksi pertanian , peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 2. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 3. Meningkatnya pemasaran komiditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 5. Meningkatnya akses permodalan ke petani/nelayan 6. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/nelayan Tujuan 11 Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Sasarannya adalah: 1.

Pendapatan petani/nelayan meningkat

100

Tujuan 12 Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur 2. Penataan kelembagaan perangkat daerah 3. Meningkatnya penguatan kapasitas pemerintahan desa 4. Meningkatnya akuntibilitas kenerja pemerintah daerah 5. Meningkatnya akuntibilitas kinerja pengelolaan keuangan 6. Ketersediaan dokumen perencanaan di semua SKPD 7. Meningkatnya kemitraan eksekutif dan legelslatif 8. Mencegah paraktek KKN Tujuan 13 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya implementasi program penghijauan dan RTH 2. Meningkatnya keg konsevasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air 3. Meningkatnya pengolahan persampahan dan kebersihan 4. Meningkatnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan 5. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH. Tujuan 14 Meningkatkan efektivitas pengolahan SDA dan LH. Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketrsedianan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) Tujuan 15 Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana. Sasarannya adalah :

101

1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana Tujuan 16 Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa. Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya jumlah majelis taqlim 2. Meningkatnya zakat

Tujuan 17 Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal. Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya informasi budaya dan kearifan local 2. Pelestarian situs – situs budaya meningkat

Tujuan 18 Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok. Sasarannya adalah: 1. Berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat 2. Menurunyan kasus kriminalitas 3. Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak 4. Meningkatnya masyarakat yang taat hokum 5. Meningkatnya nilai kebangsaan Tujuan 19 Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama. Sasarannya adalah: 1. Berkurangnya konflik inter dan antar umat beragama

102

4. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten diantara sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah timur Pulau Lombok, terletak antara 1160 - 1170 Bujur Timur dan 80 - 90 Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan rincian: 15 kelurahan, 239 Desa dengan batas administrasi sebagai berikut:  Sebelah Utara

: Laut Jawa

 Sebelah Selatan

: Samudra Indonesia

 Sebelah Barat

: Kab.Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara

 Sebelah Timur

: Selat Alas

Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur

103

5. Pemerintahan

Kabupaten Lombok Timur ibu kotanya berada di Selong yang dipimpin oleh seorang Bupati. Unit administrasi pemerintahan dibawah Kabupaten adalah Kecamatan. Kemudian setiap Kecamatan tersebut terbagi dalam Desa/Kelurahan Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan. Adapun 20 Kecamatan Desa/Kelurahan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 No

Kecamatan

Desa/Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Keruak Jerowaru Sakra Sakra Barat Sakra Timur Terara Montong Gading Sikur Masbagik Pringgasela Sukamulia Suralaga Selong Labuhan Haji Pringgabaya Suela Aikmel Wanasaba Sembalun Sambelia

15 15 12 18 10 16 8 14 10 10 9 15 12 12 15 8 24 14 6 11

Jumlah/Total

254

Sumber: BPS Kab. Lombok Timur, 2013

104

6. Kondisi Fisik a. Topografi Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah kabupaten Lombok timur tersebut, maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar, yaitu kelerengan antara 0 - 2%, landai bergelombang dengan kelerengan antara 2 - 15%, daerah dataran tinggi, yaitu antara 15 - 40% dan yang paling ekstrim adalah daerah yang curam atau bergunung-gunung dengan kelerengan >40%. Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0-2% atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha. Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2-15% dan merupakan kreteria kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah dengan kelerenganantara 15-40% mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan kelerengan >40% meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha. Adapun kondisi geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, pada wilayah kecamatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  ketinggian antara 0 - 100 meter dpl, meliputi wilayah Kecamatan Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,  Ketinggian antara 100 - 500 meter dpl, merupakan kondisi wilayah yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Terara,

105

sebagian Montong Gading, Sikur, Masbagik, sebagian wilayah Kecamatan

Pringgasela,

sebagian

wilayah

Kecamatan

Aikmel,

Sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sukamulia, Wanasaba dan Kecamatan Suralaga.  Ketinggian antara 1.000 meter dpl, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, sebagian Pringgasela, sebagian Aikmel dan sebagian wilayah Kecamatan Sambelia.  Sedangkan ketinggian antara 1000 – 1500 m Dpl mencakup wilayah Kecamatan Sembalun dan sebagian wilayah Kecamatam Suela. Sementara itu hasil perhitungan BPN Kabupaten Lombok Timur menetapkan bahwa:  Kelas kemiringan lereng antara 0-2 % adalah berupa daerah dataran yang tersebar di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 25.760 Ha;  Kelas kelerengan antara 2-15% tersebar di Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Sambalia dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 96,763 Ha;  Kelas kelerengan antara 15-40% mencakup Kecamatan Suela dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun;  Kelas kelerengan lebih dari 40% meliputi daerah Pegunungan rinjani dengan luas wilayah mencapai 13.810 Ha.

b. Geologi Secara garis besar keadaan geologi di wilayah Kabupaten Lombok Timur di bagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Utara, wilayah Tenggara dan wilayah Selatan. Bebatuan yang ada sebagian besar berasal dari hasil kegiatan gunung berapi, yaitu dari aktivitas Gunung Rinjani dan Gunung Nangi. Data geologi untuk Kabupaten Lombok Timur diambil dari Ree geologische Kaert Det Esland Lombok skala 1 : 200.000 tahun 1879.

106

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan luas masing-masing jenis bebatuan yang ada sebagai berikut: a. Vulkaniech seluas 284.445 Ha yang terdiri atas 1.

Rendjanigebergte seluas 63.798 Ha

2.

Vulkan Nangi seluas 57.864 Ha

3.

Puinsteem Terein seluas 11.310 Ha, tersebar di Lombok Timur

4.

Bataltlavastroom seluas 339 Ha tersebar di Lombok Timur

5.

Amphibool Andesit Lavestroom seluas 678 Ha yang tersebar di Lombok Timur.

b. Kwartaire Sedimenten seluas 8.693 Ha c. Krateeigwal, seluas 4.967 Ha d. Danau Segara Anak seluas 814 Ha

c. Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri dari jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol coklat kemerahan. Berdasarkan tabel, diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur adalah Tanah Brown Forest Soil Vulkan dengan luas 29.062 Ha atau 18,10%. Menyusul Jenis tanah regosol Vulkan seluas 27.493 Ha atau 17,12%, sedangkan tanah Mediteran Coklat Vulkan seluas 1.075 Ha atau 0.67 %.

Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang ada diperoleh gambaran sebagai berikut : Tanah jenis Grumosol tersebar di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha atau 23.93% dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas tanah Gromusol 18.462 Ha atau 11.50%, sedangkan Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha. Jenis tanah Mediteran Coklat Vulkan dan Mediteran Coklat tersebar di Kecamatan Pringgabaya, Suela, sebagian Aikmel dan Kecamatan Sambelia dengan luas 25.187 Ha. Kecamatan Pringgabaya memiliki luas tanah 12.914

107

Ha, sedangkan KecamatanAikmel hanya 550 ha. Tanah Mediteran Coklat Vulkan hanya terdapat di Kecamatan Aikmel seluas 1.075 Ha dan untuk jenis tanah Mediteran Coklat hanya terdapat di Kecamatan Keruak. Jenis tanah Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat adalah jenis tanah yang terdapat di kecamatan Labuhan Haji, sebagian Selong, Pringgabaya, Aikmel dan Kecamatan Sambelia, dengan luas 10.676 Ha atu 6,65 %. Sedangkan tanah Regosol Kelabu dan Aluvial Hidromorf terdapat di Kecamatan Keruak, Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur dan sebagian Kecamatan Selong dengan luas 1.719 Ha atau 1,07 %. Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan Januari Maret, dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1000 hingga 2000 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 100 – 200 hari/tahun. Sedangkan musim panas atau kemarau berlangsung antara bulan April-Desember. Kondisi ini diakibatkan adanya perubahan klimatologi global maka terjadi pergeseran musim,

yang

berpengaruh

terhadap

waktu

pergantian

musim

jika

dibandingkan kondisi beberapa dekade yang lalu. Suhu udara di Kabupaten Lombok Timur pada pagi hari berkisar antara 18 – 23 C, sedangkan pada siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 C, dengan kelembaban udara rata-rata 80%. Curah hujan rata-rata perbulan sebesar 151,84 mm dengan jumlah hari hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang merupakan daerah paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela, Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah paling kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata 14 mm/hari.

d. Hidrologi Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui oleh banyak aliran sungai dan anak sungai, tetapi tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Danau hanya satu

108

di daerah ini, yaitu Danau Segara Anak yang berada diperbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya kirakira 30 Km² dengan kedalaman tertinggi 200 meter. 7. Potensi Pengembangan Wilayah a. Pertanian Secara umum pola penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terkait dengan matapencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak dibidang pertanian dan tanaman pangan. Hingga tahun 2011 luas areal pertanian lebih kurang 45. 317 Ha atau 25,1% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (Data luas areal pertanian terkini sedang dipetakan oleh Kementerian Pertanian RI). Berdasarkan sistem pengairannya, maka lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dibagi menjadi kawasan pertanian dengan sistem irigasi teknis, lahan pertanian dengan sistem irigasi setengah teknis dan pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan. Lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi teknis seluas 6.429 hektar dan akan dikembangkan menjadi 16.823 hektar. Kecamatan yang dalam pengolahan pertaniannya menggunakan sistem irigasi teknis adalah Kecamatan Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela dan Kecamatan Aikmel, akan tetapi secara umum di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar areal pertaniannya masih menggunakan sistem irigasi sederhana dengan luasan 6.915,72 Ha, sedangkan kecamatan-kecamatan yang menggunakan sistem tadah hujan antar lain Kecamatan Sakra, sebagian Kecamatan Sakra Barat, sebagian Kecamatan Sakra Timur, Jerowaru, dan Kecamatan Keruak. Akibat perbedaan sistem irigasi pada masing-masing wilayah kecamatan ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap pengembangan pola tanam dan jenis vegetasi yang dibudidayakan. Pada daerah-daerah yang sistem irigasinya teknis dansetengah teknis maka petani dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan pola padi-padi-palawija, sedangkan pada daerah yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan pola yang

dikembangkan

adalah

padi-palawija.

Jenis

palawiija

yang

109

dikembangkan di Lombok Timur meliputi tanaman sayur mayur berupa kacang panjang, tomat, dan kubis terkadang jenis tanaman palawija diganti dengan tanaman perkebunan berupa tanaman tembakau. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan pola tanam akibat tingginya permintaan regional terhadap suplai tembakau, jika awalnya tanaman tembakau yang dikembangkan di Lombok Timur hanya digunakan untuk menyuplai kebutuhan lokal saja, namun setelah masuknya beberapa perusahaan rokok di Kabupaten Lombok Timur maka sebagian besar areal pertanian yang ada diarahkan untuk pengembangan tanaman tembakau. Kecamatan-kecamatan yang dikenal sebagai penyuplai tembakau di Lombok Timur antara lain: Kecamatan Sikur, Terara, Montong Gading sebagian Kecamatan Masbagik, Aikmel dan Kecamatan Suralaga.

b. Perikanan Perkembangan kawasan perikanan ditandai dengan adanya kampungkampung nelayan yang berkembang sepanjang atau berdekatan dengan daerah pantai. Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan. Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan perikanan yang dikenal berada di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi, Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong. Umumnya kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ditandai dengan adanya pasar ikan dan tempat pengeringan ikan. Lokasi pemasaran hasil ikan yang dominan di Lombok Timur bagian selatan berada di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan

110

perikanan di Tanjung Luar. Pada kawasan perikanan yang memiliki tingkat produksi perikanan laut yang cukup tinggi seperti di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Pada lokasi ini terdapat tempat pelelangan yang menyatu dengan tempat pengasapan dan pengeringan ikan. Dalam pengembangannya kawasan perikanan yang ada di Lombok Timur terkendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan kawasan perikanan, seperti belum tersedianya tempat pelelangan ikan yang memadai, kalaupun tersedia maka terkait dengan pemeliharaan dan tingkat kebersihan dari lokasi yang ada. Terkait dengan kawasan perikanan ini pada dasarnya Kabupaten Lombok Timur kaya dengan potensi perikanan, akan tetapi karena belum dikelola dengan maksimal, maka belum memberikan hasil optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan. c. Pariwisata Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata pantai dan wisata budaya. Wisata alam pegunungan mencakup obyek-obyek wisata berupa danau ataupun air terjun; wisata alam pantai, mencakup obyek-obyek wisata yang menyajikan keindahan pantai dan dasar lautnya, sedangkan wisata budaya adalah obyek wisata yang menyajikan daya tarik berupa aspek kultural yang berkembang dalam mayarakat, meliputi kampung tradisional, peninggalan budaya/artefak dan peninggalan budaya seperti makam atau istana kerajaan. Disamping itu terdapat pula daya tarik wisata berupa sentra-sentra kerajinan rakyat yang menyediakan berbagai souvenir dan cenderamata khas Lombok. Secara detail kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Wisata Alam Pegunungan a.

Taman Nasional Gunung Rinjani Dan Segara Anak

b.

Obyek Wisata Otak Kokok

c.

Air Terjun Aik Temer

111

d.

Obyek Wisata Tete Batu

2. Wisata Alam Pantai (Bahari) Obyek wisata pantai di Lombok Timur dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek wisata yang belum dikembangkan, artinya obyek wisata yang telah dikembangkan telah cukup dikenal oleh masyarakat dan tersedia fasilitas pendukung berupa penginapan, rumah makan dan dapat dijangkau oleh alat

transportasi

umum,

sedangkan

obyek

wisata

yang

belum

dikembangkan dapat diartikan bahwa obyek wisata ini masih alami, jarang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun regional, tidak tersedia fasilitas yang memadai, belum dapat dijangkau oleh alat transportasi umum. Berdasarkan kategori tersebut maka obyek wisata pantai yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut: a. Obyek Wisata Pulau Lampu dan Sekitarnya (Gili Petagan, Bidara, Kondo, Gili Kapal dan Gili Lendang Belo) b. Gili Sulat Dan Gili Lawang c. Gili Meringke d. Pantai Darmawangi e. PantaiKaliantan f. Pantai surga g. Pantai Cemara h. Tanjung Ringgit (Pantai Pink, Gili Sunut) i. Teluk Ekas dan Sekitarnya (Gili Inus dan Gili Areng) j. Teluk Serewe, dan lain-lain 3. Wisata Budaya Jenis wisata budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur meliputi Makam dan kampung tradisional. Makam yang terkenal di Lombok Timur yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam Selaparang dan Makam Kenaot sedangkan kampung tradisional, yaitu Dusun Senanti dan Desa Sapit. 4. Sentra Kerajinan Rakyat

112

Selain berbagai jenis obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur terdapat pula potensi wisata berupa sentra kerajinan rakyat yang tersebar secara merata di beberapa wilayah Kecamatan. Adapaun sentra-sentra kerajinan yang dominan dan cukup dikenal antara lain: 1. Sentra Kerajinan Gerabah 2. Sentra Kerajinan Kain Tenun

8. Aspek Demografi a. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Sebaran dan Kepadatan Penduduk Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1.096.165 jiwa dan terus meningkat hingga menjadi 1.116.745 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898 (46,55%) jiwa perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%. Dengan luas wilayah daratan 1.605,55 km2 Kabupaten Lombok Timur memiliki kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km2 tahun 2012. Hal ini berarti ketersediaan ruang bagi penduduk di Kabupaten Lombok Timur semakin terbatas.

Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun 2012 No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1

Keruak

23.516

25.934

49.090

2

Jerowaru

26.358

28.506

54.864

3

Sakra

24.924

28.764

53.688

113

4

Sakra Barat

21.799

25.994

47.793

5

Sakra Timur

18.917

22.759

41.676

6

Terara

31.109

34.239

65.348

7

Montong Gading

18.955

22.863

41.818

8

Sikur

30.804

37.166

67.970

9

Masbagik

45.336

50.056

95.392

10

Peringgasela

23.337

27.480

50.817

11

Sukamulia

13.990

16.745

30.735

12

Suralaga

24.580

28.353

52.933

13

Selong

40.633

44.533

85.166

14

Labuhan Haji

25.324

28.496

53.820

15

Peringgabaya

42.974

48.428

91.402

16

Suela

17.349

20.546

37.895

17

Aikmel

43.295

50.943

94.238

18

Wanasaba

27.360

32.257

59.617

19

Sembalun

9.190

9.861

19.051

20

Sambelia

14.736

15.439

30.175

524.126

599.362

1.123.488

Total

Sumber: BPS Kab. Lotim 2013 b. Komposisi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2012 sebesar 1.123.488 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin 599.362 jiwa atau 53,35% adalah penduduk perempuan dan 524.126 jiwa atau 46,65% adalah penduduk laki-laki. Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar adalah umur produktif degan komposisi sebesar 63,55% dan sisanya sejumlah 37,45 % adalah usia non produktif.Komposisi penduduk menurut umur terbesar adalah pada kelompok umur anak-anak 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 122.177, dan kelompok umur dengan jumlah terendah adalah kelompok umur 70-74 Tahun dengan jumlah 15.844 jiwa.

114

c. Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Timur presentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada lapangan usaha pertanian dengan komposisi terbesar yaitu 39,6% disusul oleh lapangan usaha perdagangan sebesar 22,21% dan jasa sebesar 17,8%. Tabel 4.3. Lapangan Pekerjaan Utama No

Lapangan Pekerjaan Utama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Pertanian

43,16

35,21

39,60

2

Industri Pengolahan

8,77

15,17

11,63

3

Perdagangan

13,06

33,52

22,21

4

Jasa-jasa

20,16 14,76 Sumber: BPS Kab. Lotim 2013

17,80

d. Indeks Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik pada dasarnya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3(tiga) komponen dasar yang digunakan untuk menggambarkan upaya pembangunan manusia yakni indikator yang berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan kehidupan yang layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). IPM Kabupaten Lombok Timur tercatat 63,93 (BPS Kabupaten Lotim Timur) pada tahun 2011 meningkat dari 62,68 pada tahun 2010.

9. Aspek Kesejahteraan Rakyat a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah diperlukan ukuran yang mampu menjelaskan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh proses pembangunan suatu wilayah sekaligus indikator kualitas/kemampuan daya beli masyarakat. Secara agregat perkembangan perekonomian bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu

115

memberikan gambaran sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan oleh pembangunan dapat meningkatkan ataupun menurunkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam bentuk kemampuan daya belinya. Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan, seperti suku bunga kredit perbankan dan lainlain. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah ukuran kemampuan perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki trend pergerakan positif dengan capaian rata-rata sebesar 5,6%. Tabel 4.4. PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2009-2012 (Dalam juta rupiah) No

Lapangan Usaha 2009

2010

2011

2012

1

Pertanian

1.002.944,81

1.015.606,42

1.059.427,17

1.089.121,17

2

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik,gas dan air bersih Bangunan

131.963,11

142.719,29

149.345,62

161.985,34

217.713,57 7.168,56

227.989,49 7.740,23

239.261,04 7.783,69

252.451,52 8.343,11

252.087,39

272.155,29

299.455,57

325.968,67

Perdagangan,hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan,persewaa n dan jasa perusahaan Jasa-jasa

559..619,66

605.172,02

658.348,56

712.519,80

174.065,44

185.973,21

196.357,06

209.362,11

140.565,18

152.815,49

164.371,16

176.073,47

321.114,50

361.375,94

377.344,80

386.078,08

3 4 5 6 7 8

9

Sumber: BPS Lombok Timur, 2012 Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan

116

menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012 yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4,14%, industri pengolahan 5,7%, listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%, perdagangan, hotel dan restauran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi 6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya 15,27%. Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012 No

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

1 2

Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik,gas dan air bersih

36,6 4,58

35,46 4,67

35,83 4,07

35,24 4,04

33,87 4,14

7,68 0,25

7,70 0,25

5,85 0,34

5,70 0,33

5,70 0,33

Bangunan Perdagangan,hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

8,62 19,23

8,91 19,78

8,78 18,22

9,16 18,85

9,61 19,59

6,16

6,15

6,43

6,12

6,03

4,87

4,97

5,1

5,25

5,46

12

12,11

15,38

15,31

15,27

3 4 5 6 7 8 9

Sumber: BPS Lombok Timur, 2012 Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014). 2. Pendapatan Perkapita Komponen pendapatan menggambarkan konsumsi/pengeluaran riil per kapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Dengan mengukur paritas

117

daya beli kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta memiliki kesempatan yang lebih jauh memenuhi kebutuhan lain diluar kebutuhan pangan. Komponen pendapatan yang diukur dengan Purchasing Power Parity (PPP) telah memperhitungkan perubahan harga pada setiap komoditas selanjutnya Purchasing Power Parity (PPP) ini akan memberikan deskripsi bagaimana tarap ekonomi dan akses hidup layak masyarakat. Di Kabupaten Lombok Timur hasil perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) berdasarkan 27 komoditas berada pada angka Rp. 625,27 ribu per kapita di Tahun 2011 meningkat dari Rp. 624,06 ribu per kapita pada tahun 2010. Artinya setiap tahunnya rata-rata rupiah yang dikeluarkan per kapita untuk memenuhi kebutuhan pokok masih berkisar pada kisaran Rp. 600 ribu per kapita termasuk pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan. b. Seni Budaya dan Olahraga Seni tradsional dan budaya merupakan asset yang tak ternilai harganya, keduanya salang terkait satu sama lain dalam ikut memajukan daerah. Kesenian dan tradisional dan kebudayaan daeerah sama-sama memiliki andil besar dalam mendukung kemajuan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Adapun jens kesenian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, antara lain: 1. Kesenian Tradisional 1) Gendang Beleq: merupakan jenis kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat terutama untuk mengiringi acara pernikan maupun sunatan. 2) Slober: adalah jenis musik tradisonal yang cukup tua di Pulau Lombok. Alat-alat musiknya cukup unik dan sederhana yaitu terbuat dari epelapah enau yang ditup dengan nada tertentu sehingga menhasilkkan nada yang harmonis. 3) Memaos: adalah seni membaca lontar tentang hikayat dan cerita tentang sejarah Lombok maupun tata hidupo masyarakat Lombok. Kesenian memaos ini keberadaannya hamper punah karena semakin sedikit

118

generasi muda yang mampu membaca tulisan lontar sehingga kesenian ini perlu dilestarikan. 4) Tari Jangger: Merupakan tartian yang dilakukan oleh perempuan yang melantunkan tembang sasak dengan diiringi musik gamelan Lombok. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan maupun acara-acara pemerintah maupun pada saat kunjungan tamu/wisatawan. 5) Wayang kulit: Merupakan jenis kesenian yang mulai memudar dan perlu dilestarikan. Kesenian wayang kulit cukup tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur. 6) Tandang Mendet: merupakan tarian perang yang dimainkan oleh belasan penari berpakaian lengkap dengan membawa senjata berupa tombak tameng atau pedang dan diiringi dengan musik gendang beleq. 2. Budaya Daerah 1) Bau Nyale: Bau nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sanagat melegenda dan mempunyai nilai sacral yang tinggi di masyarakat Sasak. Tradisi ini berawal dari kisah penolakan seoarang putri ketika dilamar oleh putra seorang raja. Akibat penolakan tersebut maka akan terjadi peperangan sehingga sang putri memilih untuk menceburkan diri ke laut lepas. Representasi dari sang putri tersebut oleh masyarakat dijelmakan dalam bentuk nyale. Nyale adalah sejenis hewan laut yang berkembang biak dengan bertelur. Bagi masyarakat Sasak nyale dipergunakan untuk berbagai keperluan baik untuk makanan maupun untuk kesuburan pertanian. 2) Rebo Bontong: Rebo Bontong mengandung arti “pemutus”. Merupakan rangkaian acara untuk menolak bala terutama dilakukan pada hari rabu minggu terakhir di bulan Syafar. Menurut keyakainan masyarakat hari Rebo bontong merupakan puncak terjadinya bala sehingga perlu dilakukan upacara pemutusan bala‟ pada hari dimaksud. 3) Sabuk Belo: merupakan benda budaya berupa sabuk sepanjang 25 meter yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Lombok

119

khususnya yang ada di Desa Lenek Daya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat Sabuk belo ini merupakan symbol ikatan persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan serta kasih saying diantara mahluk yang merupakan ciptaan tuhan. 4) Upacara Perkawinan Sorong Serah Aji Krama : Adat perkawinan pada masyarakat Sasak Lombok Timur dikaitkan dengan upacara adat Sorong Serah Aji Krama yang merupakan rangkaian adat yang harus dilewati oleh sepasang mempelai sebagai bentuk penghormatan atas adat dan kebudayaan yang tinggi yang dimiliki oleh Masyarakat Lombok Timur khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada umumnya. Adapun rangkaian prosesi sorong serah adalah Mesejati, Selabar, Mengambil Wali, Mengambil janji, sorong serah, nyongkolan dan balik nampak. 3. Permainan Rakyat 1) Perisaian: Kesenian ini tidak lepas dari upacara ritual dan music yang membangkitkan semangat untuk berperang. Walaupun perkelahian cukup seru, tetapi di luar arena para pepadu tetap menjunjung nilai sportifitas dan tidak ada dendam dari sesama pepadu. 2) Begasingan: merupakan salah saty permainan yang mempunyai unsur seni

dan

olah

raga.

Permainan

ini

mencerminkan

nuansa

kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturtan yang brlaku di dalam permainana tersebut.

10. Aspek Pelayanan Umum a. Pendidikan Dalam rangka meningkatkan SDM melalui bidang pendidikan, berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu

120

pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan perluasan dan pemerataan mutu pendidikan dan untuk memajukan olahraga adalah melalui program wajib pendidikan, kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah: 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Wajib Blejar Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menegah, 4) Program Pendidikan Non Formal, 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan 8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Pelaksanaan program ini diukur melalui indikator : peningkatan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out (DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. b. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta dapat meningkatkan umur harapan hidup di Kabupaten Lombok Timur. Untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur maka pemerintah telah mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan status kesehatan di Kabupaten Lombok Timur adalah peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan, dan kerjasama lintas sektoral. Kebijakan ini akan dapat dicapai melalui program-program antara lain pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat. pemberantasan penyakit

121

menular, serta kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Adapun program dan kegiatan di bidang kesehatan yang hendak dicapai yaitu: 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat,

Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan Remaja, Pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular, dan Pelayanan kesehatan haji. 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat & Makanan dan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantara kegiatannya adalah Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Promosi kesehatan dalam peningkatan PHBS dan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dan Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKY dan KVA. 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik. 8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Mata/Pencegahan Kebutaan dan Operasi Bibir Sumbing, Penanggulangan ISPA, Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kesehatan Penduduk Miskin.

122

9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis. 10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia dengan kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan anak balita dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia. 11. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalu kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. c. Infrastruktur 1. Jaringan Irigasi Pembangunan pada sektor pengairan karena terbatasnya dana, maka lebih mengutamakan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas dan tanggung jawab meliputi 125 daerah irigasi pedesaan yang tersebar pada 10 pengamat pengairan yang terbagi menjadi areal teknis 6.604,2 Ha dan 36.991 Ha semi teknis pada “wilayah kerja” Kabupaten Lombok Timur sehingga luas areal keseluruhan 43,595,2 Ha. Atas dasar kondisi tersebut maka sasaran yang ditetapkan dalam sektor pengairan adalah Tercapainya Pelayanan Prasarana Jaringan Irigasi yang Lebih Efisien dan Efektif Sesuai Pola Tanam dan Tata Tanam. Untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan

agrobisnis

dengan

meningkatkan

efektifitas

dan

produktivitas pengelolaan jaringan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan pemerintah Kota yang dilaksanakan dengan prinsip partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan secara transparan maka kebijakan yang diambil adalah mengembangkan dan menyelenggarakan sistem irigasi yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

123

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau indikator kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 secara umum dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi Indikator Kinerja Sasaran/Program

Realisasi (Tahun) Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

a. Terpelihara dan meningkatnya infrastruktur irigasi

Lokasi

104

75

65

230

74

b. Terpeliharanya embung rakyat

Buah

15

13

30

83

7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012 2. Jaringan Jalan Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan ditangani melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan antara 20 – 50 % sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan ditangani melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan sasaran pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya kondisi jalan

mantap.

Sasaran

tersebut

didukung

dengan

kebijakan

memelihara/mempertahankan (meningkatkan kondisi) jalan dan jembatan yang diprogramkan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut: Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan Indikator Kinerja Sasaran/Program

Satuan

a. Panjang jalan yang ditangani (rehab dan pemeliharaan rutin)

Km

Realisasi (Tahun) 2008 117.798

2009 129.745

2010 215.513

2011 181.515

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012

2012 47.12

124

3. Perumahan Secara umum kondisi prasarana dasar permukiman dan perumahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam memenuhi ataupun melayani masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi masyarakat seperti fasilitas air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan, jalan setapak, penataan permukiman kota dan desa. Sementara itu untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang indah dan rapi maka dipandang perlu untuk pandangan jauh kedepan sehingga dapat memprediksi dan memproyeksi kemana suatu organisasi harus diarahkan oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, penataan dan perancangan Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan rumah tidak layak huni Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2013 yang belum ditangani sebanyak 57.128 unit dengan perincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.8. Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lombok Timur Tahun 2013 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Keruak Jerowaru Sakra Sakra Barat Sakra Timur Terara Montong Gading Sikur Masbagik Pringgasela Sukamulia Suralaga Selong Labuhan Haji Pringgabaya Suela Aikmel Wanasaba

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) 2.190 5.266 1.602 2.433 3.900 3.436 4.114 4.012 2.187 1.377 1.046 1.054 2.493 2.436 5.668 2.590 2.654 4.359

125

19 20

Sembalun Sambelia

1.122 3.189

Sumber: BPMPD Kabupaten Lombok Timur, 2013 d. Ketenagakerjaan Penanganan masalah ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok untuk

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat.

Strategi

pembangunan

ketenagakerjaan sebagai bagian strategi pembangunan masyarakat Lombok Timur yang merupakan langkah terencana dalam mengatasi kondisi tenaga kerja dan daya saingnya, mengarah pada meningkatnyapenempatan tenaga kerja trampil yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan berdaya sosial terhadap globalisasi disertai perkembangan wilayah. Melihat potensi geografis Kabupaten Lombok Timur secara ekonomis yang merupakan bagian dari Provinsi NTB yang mempunyai ciri khusus yang dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, disisi lain penduduk usia kerja (tenaga kerja) kurang memiliki etos kerja dan ketrampilan yang memadai untuk memanfaatkan potensi alam yang tersedia sehingga tidak menimbulkan kesempatan kerja produktif dalam jumlah yang cukup. Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah dengan memprioritaskan berbagai program diantaranya adalah a) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; b) peningkatan perluasan dan kesempatan kerja; dan c) perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Program tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran, pengertian dan semangat tenaga kerja untuk menjadi pelaku diseluruh kegiatan ekonomi formal maupun ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut oleh pemerintah hendaknya bisa menjadi produk unggulan spesifik Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan baik di Kecamatan maupun ditingkat Kota.

126

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 4.9. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indicator Kinerja Sasaran/Program Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja Meningkatnya informasi bursa kerja Meningkatnya penempatan kerja keluar negeri Meningkatnya kesempatan kerja melalui usaha mandiri Menurunnya jumlah masalah ketenagakerjaan Meningkatnya tenaga kerja yang terserap pada lapangan kerja industri

Satuan

Realisasi (Tahun) 2008

2009

2010

2011

2012

Orang

240

306

340

280

324

Desa

119

119

180

212

254

Orang

18.314

19843

20.287

22.005

14.92 5

Kelompok

5

30

20

30

20

%

12

15

17

20

14

Orang

40

75

125

126

140

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim, 2008-2012

e. Investasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan

wewenang

tersebut

diarahkan

untuk

mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Hal ini mengandung konsekuensi logis pada tatanan tanggung jawab menggali segenap potensi daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan disegala bidang bagi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut.

127

Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud melalui pembangunan bidang ekonomi yang nota bane keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat pemanfaatan atau ekploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya relatif tidak / belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan atau

keterbatasan

menyangkut

maintenance

pembiayaan

eksploitasi,

terbatasnya kemampuan inovasi/perluasan skala usaha dari para pelaku kegiatan yang ada. Sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis investasi. Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut didukung melalui program utama, yaitu:1 ) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; 2 ) Peningkatan iklim dan realisasi Investasi. Kegiatan untuk mendukung program penanaman modal di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan potensi unggulan daerah 2) Expo/Pameran investasi daerah 3) Pemutakhiran data realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan usaha berdasarkan registrasi ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2012. Realisasi pencapaian dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.10. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal N o 1. 2.

3.

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Lokasi

Nilai Investasi

PT. Agrindo Nusantara SP No. 11/24/I/PMA/2000 PT. Indonesia Tenggara Marine SP No. 02/24/PMDN/2000 PT. Hot Planet SP No. 111/I/PMA/2005

Agrobisnis

Ds. Sajang Kec. Sembalun Labuhan Lombok Kec. Pringabaya Lendang Terak, Sungkun Kec.

US$ 5.960.100

Pelayaran

Cottage

Rp 250.100.100

US$

800.000

128

Jerowaru 4.

PT. Lombok Saka SP No. 567/I/IP/PMA/2011 PT. Autore Pearl Culture SP No.334/I/Perikanan/2007 PT.New Word Energi SP No. 86/K1/I/PMA/2007

5.

6.

7.

PT. Eco Solutions Lombok SP No. 01727/I/PPM/PMA/2012

Cottage

Bloam, Sekaroh Kec. Jerowaru

US$ 3.000.000

Mutiara

Sekaroh, Tj. Ringgit Kec. Jerowaru Menanga Baris Kec.Pringgabay a Tangsi, Tanjung Ringgit Kec. Jerowaru

US$ 2.600.100

Perkebunan Jarak Kimia Dasar Organik Hotel

US$ 2.000.000

US$ 3.098.000

Sumber: Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013 f. Ketahanan Pangan Sasaran utama yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani adalah meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta mengembangkan usaha tani yang berwawasan agribisnis. Berdasarkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok

Timur

telah

menetapkan

kebijakan

Mengembangkan

dan

Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang cukup didukung dengan program yang sistematis dan terarah. Disamping itu untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, hal yang paling besar peluangnya untuk dikembangkan adalah beberapa komoditas yang merupakan komoditas unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu komoditi Jagung, Cabe dan Pisang. Komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif serta peluang pasar yang cukup besar. Oleh karena itu ketiga komoditas tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar melalui upaya pengembangan berkelanjutan sampai pada tingkat luasan skala ekonomi serta penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran/kemitraan. Disamping itu perlu juga dilakukan pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaannya guna memperkuat posisi tawar petani serta meningkatkan upaya pengenalan produk petani melalui berbagai event (Pameran dan Expo Agribisnis), sehingga terintegrasi antara On-Farm dan Off-Farm.

129

Pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Lombok Timur dengan memperhatikan daya dukung alamnya yang cukup potensial merupakan upaya menjamin ketersediaan pangan dan ternak secara berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis sumber daya lokal serta menerapkan tehnologi tepat guna. Kebijakan yang telah ditempuh agar pelaksanaan pengembangan pertanian dan peternakan yang mantap dapat dicapai dengan optimal adalah peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi hasil pertanian dan peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak disertai peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan peningkatan pemasaran hasil produksihewan. Kebijakan tersebut didukung oleh kegiatan pengembangan kemampuan kelembagaan petani, penyediaan sarana produksi pertanian, Pengembagan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak,

Pendistribusian

bibit

ternak

unggul

kepada

masyarakat

dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan. g. Perdagangan dan Industri Untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan/pengusaha kecil menengah telah dilakukan berbagai upaya pembinaan diantaranya adalah pengembangan sektor perdagangan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha perdagangan kecil menengah adalah : mengembangkan usaha perdagangan sebagai usaha unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sehat dan effisien, tangguh dan mandiri antara lain melalui layanan kemudahan pemberian fasilitas perijinan (SIUP/TDP), penyelenggaraan temu usaha khusus bagi penyalur BBMT, pemberian stimulan kepada para pedagang kaki lima dan asongan dalam bentuk tenda dagang serta mengikutsertakan pada even pameran/promosi.

130

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : perkembangan sektor perdagangan dengan melihat jumlah tenaga kerja, Jumlah SIUP, TDP. Penetapan rencana tingkat capaian kinerja dan realisasi dari masingmasing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.11. Perkembangan Sektor Perdagangan Indicator Kinerja Sasaran/Program

Satuan

No 1.

Jumlah unit usaha

2.

Realisasi (Tahun) 2008

2009

2010

2011

2012

Unit

-

-

652

659

670

Jumlah tenaga kerja

Orang

4.583

4.583

3.595

3.900

43.306

3.

Jumlah Investasi

Rp.Jt

88,78

-

163.000

150.000

194.289

4.

Jumlah SIUP/TDP

Buah

500

500

500

600/650

701/721

Sumber: Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012. Hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran cukup menggembirakan antara lain: 1. Penyerapan tenaga kerja baru disektor perdagangan pada tahun 2012 mencapai 43.306 orang, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang lalu yaitu sebesar 4.583 orang, berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. 2. Demikian pula yang terjadi pada pencapaian investasi, SIUP/TDP yang diterbitkan serta kontribusi PAD dari kegiatan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 yang lalu. Disamping kegiatan pembinaan sebagaimana tersebut diatas, pada pengembangan usaha perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi para pelaku usaha itu sendiri serta fasilitasi penyelesaian sengketa dagang yang terjadi dimasyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah layanan tera ulang alat UTTP, pos ukur ulang komodity dagang, pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta penyelenggaraan koordinasii dengan instansi terkait dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya (B3)/kedaluarsa pada produk makanan dan obat/jamu tradisional.

131

Di Kabupaten Lombok Timur sektor industry cukup berkembang, dengan unggulan home industri dan kerajinan rakyat berupa industri kain tenun khas daerah di Kecamatan Pringgasela, Kec. Aikmel, Konveksi Selagik, anyaman bambu Kecamatan Sikur, Keramik di Kecamatan Masbagik dan Terara.

B. Hasil Penelitian Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen peraturan daerah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu daerah dan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. Selain dalam bentuk Perda, penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu daerah juga diwujudkan dalam bentuk Perbup maupun rencana strategis. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perbup harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan agar apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan sendiri tidak mesti harus berbentuk peraturan daerah saja melainkan bisa juga berupa instruksi langsung dari seorang pimpinan atau kepala Daerah di suatau tempat atau instansi tertentu, yang kemudian instruksi tersebut harus dilaksanakan oleh bawahannya. Tentunya para kepala Dinas yang terkait dengan perkembangan olahraga di Kabupaten Lombok Timur juga berhak untuk membuat sebuah kebijakan sendiri yang dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mengatur apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Dinas Dikpora dan KONI merupakan instansi yang sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk memajukan bidang keolahragaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, namun semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga daerah yang satu dengan yang lainnnya juga. Untuk memajukan atau menarik minat masyarakat agar gemar berolahraga disinilah diperlukan sebuah kebijakan dari para pemangku kepentigan supaya membuat sebuah kebijakan yang dimana didalam kebijakan tersebut sekiranya nati bisa memberikan manfaat positif untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

132

1. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Kabid Pemuda dan Olahraga tidak mengandalkan Pemerintah Daerah saja dalam penyediaannya melainkan membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memang diberikan tanggung jawab untuk mengurus atau memajukan dunia olahraga diseluruh Indonesia, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabid Pemuda dan Olahraga Lombok Timur pada saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan: “Kami pada tahun 2015 ini mencoba membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga, Alhamdulillah sudah ada lampu hijau atau respon yang positif, karena hal ini sesuai jugak dengan program dari Kementrian Pemuda dan Olahraga terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Desa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga bisa terealisasi, tentunya sarana dan prasarana olahraga Desa ini diperuntukkan untuk seluruh Desa yang ada di Kab.Lombok Timur, akantetapi tentu semua itu bertahap. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan kita dapat lebih dari 10 Desa dan bentuknya bisa berupa lapangan sepak bola, lapangan voli, bulutangkis ataupun lapangan basket, dan pastinya kesemuanya itu diperuntukkan untuk masyarakat banyak”. (W.1: P.2) Dari pemaparan diatas jelas bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa lepas dari peran Pemerintah Pusat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Daerah, walaupun pada dasarnya dengan adanya otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan hak sepenuhnya untuk menyediakan maupun mengelola daerahnya sendiri namun tetap saja Pemerintah Pusat tidak bisa lepas tangan begitu saja. Keterbatasan dari segi anggaran pendanaan menyebapkan Pemerintah Daerah belum bisa untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, sehingga peran pemerintah Pusat sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk membatu memberikan atau menyalurkan dana hibbah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

133

Sampai dengan saat ini Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur terus menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan mengupayakan supaya dianggarkan di APBD kedepannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga sarana dan prasarana olahraga tersebut direncanakan dengan matang sebagaimana yang di sampaikan oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di bawah ini: “Terus terang saja kami di Komisi II ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengusulkan terkait masalah perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, tetapi terpulang itu tadi untuk saat ini pemerintah daerah belum begitu memperhatikan masalah ini, karena biar bagaimanapun juga kan semua itu perlu perencanaan yang matang dulu”. (W.2: P.3) Dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Dikpora terus mengupayakan supaya sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur bisa tersedia dan memadai. Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga yang memegang peran penting dalam hal ini terus membuat trobosan-trobosan yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya menyangkut sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur. Trobosan yang dimaksud disini adalah bahwa Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur memiliki Lapangan olahraga, kemudian bagi Desa yang sudah memiliki lapangan olahraga bentuk bantuan yang di ajukan adalah berupa revitalisasi atau perbaikan bagi prasarana yang sudah rusak. Dengan direvitalisasinya prasarana yang berupa lapangan olahraga ini maka diharapkan bagi masyarakat yang ada di setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur nantinya semakin gemar untuk berolahraga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pemuda dan Olahrga: “Ya itu tadi dari tidak ada, kemudian kami membuat trobosan ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga apa yang kita hajatkan bersama bisa segera terealisasi dengan baik. Kalaupun toh nanti bentuknya berupa revitalisasi lapanggan olahraga yang sudah ada pun tidak masalah karena sebagaimana kita ketahui rata-rata kondisi lapangan olahraga yang ada di Lombok Timur sangat tidak memadai. Mudah-mudahan setelah

134

direnovasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak terutama para pemuda untuk aktivitas olahraga”. (W.1: P.3). Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai Perda yang secara khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanudin, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan, “Sampai dengan saat ini sepengetahuan saya belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur, (w.1: p.1). Kemudian diperkuat lagi oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Bapak H. L. Hasan Rahman, S. Pt., M.Si. yang mengatakan: “Sampai dengan tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum menyusun atau memiliki Perda yang secara khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Kalau masalah kebijakannyapun saya rasa belum ada sepengetahuan saya”. (w.2: p.1) Selain yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Kasubag PerundangUndangan yaitu Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, SH., M.Ec.Dev. dengan jelas menegaskan bahwa: “Belum ada Perdanya, kalau masalah kebijakannya saya rasa yang secara khususpun tidak ada juga, tetapi secara umum disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2013-2018 bahwa bidang kepemudaan dan oalahraga betanggung jawab untuk Memasyarakatkan olahraga dan mendorong prestasi olahraga dengan fasilitas prasarana olahraga yang memadai cuman sebatas itu saja”. (w.3: p.1) Dari jawaban ketiga narasumber tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga secara khusus, akan tetapi hanya secara umum disebutkan itupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur saja.

135

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2015 ini belum memiliki Perda ataupun kebijakan khusus terkait dengan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini dikarenakan pemerintah daerah lebih terfokus terhadap sektor perekonomian saja, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di mana beliau mengatakan: “Pemerintah Daerah lebih fokus kepada peningkatan perekonomian, seperti perdagangan, direnovasinya sejumlah pasar yang ada di Lombok Timur yang menggunakan cukup banyak dana dan perbaikan inprastruktur jalan yang menjadi penghubung antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lain di Lombok Timur”. (W.2: P.2) Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan juga menujukkan bahwa sarana dan parasarana olahraga yanag terbaru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak dijumpai. Prasarana olahraga yang berupa lapangan umum sendiri memang setiap Kecamatan memilikinya, akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah lapangan tersebut menjadi multi fungsi dimana ketika musim kemarau tiba maka lapangan tersebut baru bisa digunakan sebagai tempat berolahraga oleh masyarakat atau oleh siswa-siswa yang sekolahnya berdekatan dengan lapangan tersebut, tidak hanya itu saja lapangan- lapangan umum yang ada hampir semua pernah digunakan sebagai tempat pasar malam atau hiburan rona-rona. Tetapi bila saja musim penghujan tiba maka lapangan tersebutpun akan berubah fungsi menjadi tempat menggembala ternaknya oleh masyarakat sekitar ataupun juga di jadikan tempat menyabit rumput untuk ternak-ternak mereka karena lapangan yang ada di setiap Kecamatan di Lombok Timur banyak yang berlubang dan tidak rata sehingga ketika hujan air tersebut akan menggenangi lapangan yang ada dan menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakannya untuk beolahraga. Salah satu juga yang menjadi usulan ke Kmenpora oleh Kabid Pemuda dan Olahraga adalah Stadion yang ada di GOR Selaparang supaya diperbaiki, karena dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Stadion yang ada di Kabupaten Lombok Timur tersebut sangat memprihatinkan dimana temboktembok pembatasnya banyak yang roboh disana-sini kemudian lintasan atletik juga tidak tersedia di stadion tersebut.

136

2. Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prealisasian dari pada sebuah perecanaan adalah merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan apa yang memang sudah direncanakan tersebut, jangan sampai apa yang sudah direncanakan hanya sekedar wacana belaka tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Tentunnya dalam halini yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah sendiri untuk mengembangkan olahraga. Selain itu realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan penyediaan berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut. Peran dari Pemerintah Daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana olahraga sayangnya belum begitu nampak karena sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupatena Lombok Timur belum membuat Perdanya sehingga realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabuaten Lombok Timur masih bepusat di sekitar pusat Kota saja dan belum merata ke pelosok-pelosok Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur, pada dasarnya Perda bukan lah satu-satunya bentuk daripada sebuah kebijakan akan tetapi instruksi lasung atau perintah yang di keluarkan oleh seoarang kepala Daerah juga bisa dikataka sebagai sebuah kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Kabid Pemuda dan Olahraga Hasanudin, S.Pd. pada saat diwawancara: “Belum ada sampai dengan saat ini yang saya ketahui masalah ada atau tidaknya perda terkait realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut, akan tetapi Bapak Bupati pernah menginstuksikan kepada semua instansi pemerintah Daerah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan instansi yang ada di tingkat Kabupaten supaya menyediakan lapangan olahraga atau tempat beolahraga untuk para pegawainya dan setiap hari jum’at semua pegawai yang ada di lingkup Kabupaten Lombok Timur baik itu guru ataupun pegawai yang lainnya diharuskan menggunakan seragam olahraga ”. (W.1: P.5).

137

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur H. L. Hasan Rahman, ketika diwawancara mengatakan: “Setahu saya masalah realisasi ini juga belum ada Perdanya akan tetapi kalau masalah kebijakannya mungkin salah satunya yaitu disediakannya Taman Rinjani serta Alun-alun kota sebagai ruang tebuka untuk berolahraga bagi masyarakat banyak. Kemudian disetiap Kecamatan juga memiliki lapangan olahraga yang digunakan oleh masyarakat banyak untuk olahraga, hanya saja lapangan tersebut berupa lapangan sepak bola saja itupun jauh dari kata standar”. (W. 2: P.6). Lebih jelas lagi masalah peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah tentang realisai penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini diungkapkan oleh Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, beliau mengungkapkan bawa: “Perda ataupun kebijakannya belum ada yang khusus mengarah kesana, akan tetapi kalau masalah ruang terbuka hijau itu sudah ada perdanya yakni perda tahun 2011 tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka ini juga bisa digunakan untuk olahraga, seperti jogging, senam, bersepeda santai, dan banyak lagi jenis olahraga yang lainnya yang bisa dilakukan di ruang terbuka tesebut”. (W.3: P.2). Sejauh ini realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur hanya berupa renovasi saja dan belum mengarah ke penyediaan prasarana (infrastruktur) yang baru karena terkait masalah pembebasan lahan juga yang sangat sulit. Diantara prasarana yang sudah di renovasi salah satunya adalah alun-alun Kota yang ada persis didepan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dulunya alun-alun Kota yang ada di Lombok Timur ini sepi dari kegiatan olahraga baik pada saat sore maupun pagi hari, akan tetapi setelah dipugar atau di renovasi barulah masyarakat mulai senang dan ramai berolahraga di alun-alun kota ini ditambah lagi dengan ditutupnya akses jalan yang melintasi Pendopo I menambah semakin luasnya area alun-alun kota ini, akan tetapi di alun-alun kota ini sendiri tidak tersedia prasarana olahraga seperti lapangan voli, lapangan basket dan lain sebagainya melainkan alun-alun kota ini hanya berupa taman yang ditanami berbagai jenis bunga dan pohon seperti palempaleman. Kemudian di alun-alun ini terdapat lapangan rumput yang luas dan di

138

kelilingi oleh jalur untuk bersepeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur pada saat diwawancara; “Sepengetahuan saya bentuk realisasinya adalah alun-alun kota sekarang ini yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau sudah bisa di manfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berolahraga seperti jogging, bersepeda, senam bareng, latihan bagi klub-klub beladiri, dan masih banyak lagi yang lainnya, karena dulu sebelumnya tidak seperti yang sekarang ini begitu juga dengan Taman Rinjani yang ada di sini juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kemudian ada lagi kawasan pelabuhan Labuhan Haji yang sekarang ini juga sudah menjadi tempat favorit bagi masyarakat Lombok Timur untuk beolahraga sambil menikmati matahari terbit”. (W.2: P.5). Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa masyarakat sebenrnya sangat membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk berolahraga, baik itu yang berupa sarana maupun prasarana olahraga yang lainnya. Kemudian bagi masyarakat umum tidak dapat di pungkiri memang, bahwa ternyata mereka lebih senang dengan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan murah meriah yang tidak banyak saratnya untuk mereka bisa berolahraga di tempat tersebut sperti di Taman Kota atau alun-alun Kota yang disediakan oleh pemerintah Daerah. Selain yang berupa Taman atau alun-alun, masyarakat juga sering berolahraga di sepanjang pinggir pantai yang ada di Lombok Timur diantaranya pantai yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, pantai di Kecamatan Jerowaru, pantai yang ada di Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji, dan pantai yang membentang di Kecamatan Pringgabaya. Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa sebenarnya semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sudah memiliki lapangan olahraga khususnya lapangan sepak bola namun belum ada prasarana olahraga lain yang tersedia di lapangan tersebut, akantetapi lapangan tersebut juaga sering digunakan sebagai tempat pasar malam atau tempat hiburan lain seperti rona-rona dan mereka rata-rata menggunakan lapangan tersebut dua sampai tiga minggu dan bahkan ada salah satu lapangan umum yang ada di Kecamatan Selong yang digunakan sebagai pasar sementara, karena pasar tempat para pedagang berjualan sedang direnovasi sudah hampir satu tahun lebih lamanya, sehingga mau tidak

139

mau menyebabkan masyarakat sekitar terutama para pemuda terpaksa pindah ketempat lain yang cukup jauh untuk berolahraga. Di bawah ini dirincikan lapangan-lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk table berikut: Tabel 4.12. Lapangan Olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur No

Kecamatan/ UPTD

Sepak Basket Bola

Voli

Bulu Tangkis

Tenis

Futsal

Takrow

Kolam Renang

1

Kec. Sukamulia

2

-

-

1

-

-

-

-

2

Kec. Sacra Barat

1

-

4

2

-

-

-

-

3

Kec. Masbagik

3

8

4

7

-

2

-

-

4

Kec. Aikmel

2

6

3

4

1

2

-

-

5

Kec. sakra

1

-

2

1

-

-

-

-

6

Kec. Keruak

3

4

9

13

-

1

-

-

7

Kec. Terara

1

-

2

-

-

2

-

-

8

Kec. Mt. Gading

3

4

5

4

-

-

-

1

9

Kec. Sikur

3

5

5

5

-

1

-

-

10

Kec. Jerowaru

1

5

9

1

-

-

-

-

11

Kec. Sambalia

4

-

9

1

-

-

9

-

12

Kec. Sakra Timur

2

-

9

1

-

-

-

-

13

Kec. Suela

3

-

2

3

-

-

-

-

14

Kec. Selong

3

4

4

6

1

6

6

1

15

Kec. Sembalun

2

1

1

3

-

2

1

-

16

Kec. Pringa Baya

2

2

4

2

-

3

-

-

17

Kec. Pringa Sela

1

3

4

4

1

2

1

1

18

Kec.

1

-

2

2

-

1

-

-

140

Labuhan Haji 19

Kec. Suralaga

2

2

3

2

-

2

1

-

20

Kec. Wanasaba

2

3

4

3

-

2

1

-

Jumlah

42

47

87

65

3

26

19

3

Sumber: Kabid Pemuda dan Olahraga 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyebaran penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur memang belum merata adanya dan masih terfokus hanya di Kecamatan yang ada di Ibu Kota Kabupaten saja, kemudian sarana dan prasarana olahraga yang ada pun jauh dari kata standar. Bukan hanya itu saja kegemaran masyarakat dengan salah satu cabang olahraga tertentu saja juga sangat menonjol dimana ketika olahraga tersebut digemari oleh masyarakat tersebut maka prasarana cabang olahraga tersebut juga akan mendominasi di Kecamatan tersebut seperti yang terjadi di Kecamatan Keruak yang memiliki lapangan olahraga bulutangkis sampai dengan 13 buah lapangan sementara itu untuk cabang olahraga yang lain seperti tenis lapangan dan sepaktakrow malah tidak di sediakan. Kemudian cabang olahraga yang paling sedikit peminatnya berdasarkan tabel di atas adalah tenis lapangan. Sedangkan kolam renang sendiri yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur ada tiga buah, satu milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dua lagi milik swasta dan itupun bentuknya hanya berupa kolam renang rekreasi biasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berenang bersama keluarga mereka. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa Kecamatan yang paling minim prasarana olahraganya adalah Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Sakra, Kecamatan Terara, Kecamatan Sakra Barat dan Kecamatan Labuhan Haji. Sementara itu Kecamatan yang memiliki prasarana olahraga yang merata adalah Kecamatan Suralaga, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Pringgasela dan yang paling lengkap adalah Kecamatan Selong yang dimana Selong sendiri merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lombok Timur sendiri, dimana hampir semua sarana

141

dan parasarana olahraga ada di sini. Ini menunjukkan bahwa sarana dan Prasarana olahraga yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari harapan apa lagi dilihat dari jumlah penduduknya yang paling besar bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggata Barat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timut Ketika diwawancara: “Masalah penyebarannya saya rasa tidak merata, hal ini mungkin dikarenakan setiap Kecamatan itu minat masyarakatnya untuk berolahraga itukan berbeda, begitu juga dengan kemajuan yang terjadi di setiap Kecamatan juga berbeda, jadi masyarakat yang pola pikirnya lebih maju maka mereka lebih antusias untuk berolahraga dan dengan sendirinya mereka akan mencari tempat untuk berolahraga bahkan mereka yang memiliki pekarangan yang luas dengan sendirinya membut atau menyediakan tempat untuk berolahraga”. (W.2: P.8). Luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur dan banyaknya Kecamatan menjadi salah satu faktor penyebab kenapa sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak merata penyebarannya, terkait dengan penyebaran penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini juga diungkapkan oleh Drs. Syafruddin, M.Pd. Selaku Ketua Harian KONI Lombok Timur, beliau mengungkapkan: “Kalau dari pengamatan saya terkait dengan penyebaran sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur masih belum merata penyebarannya, karena kenapa dengan luasnya wilayah yang dimiliki oleh Kab. Lombok Timur saya rasa agak sulit, lihat saja Lombok Timur ini kan terdiri dari 20 Kecamatan mulai dari ujung Sembalun sampai dengan Jerowaru walaupun masing-masing Kecamatan sebenearnya sudah memiliki lapangan sepak bola paling tidak satu lapangan per Kecamatannya namun itupun belum memenuhi standar, baik dari segi luas ataupun kondisi lapangannya itu sendiri”. (W.4:P.10). Kondisi prasarana olahraga yang berupa lapangan sepak bola yang ada di Lombok Timur juga ditunjukkan dengan gambar dibawah ini. Terlihat dengan jelas sekali bahwa kondisi Stadion sepakbola yang ada di Gelanggang Olahraga Selaparang (GOR) tersebut sangat memprihatinkan sekali, semenjak awalmula dibangun hingga sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dilakukan renovasi atau

142

pembenahan yang berarti, tribun yang beratapkan seng tersebut sudah banyak yang bocor dan bahkan banyak juga yang terbongkar karena angin. Bukan hanya itu saja kondisi lapangannya juga sangat memprihatinkan sekali dimana rumput yang semestinya dirawat atau dipelihara dengan baik malah kering dan mati kemudian yang paling ironisnya lagi adalah stadion tersebut dijadikan tempat untuk menggembalakan kambingnya oleh masyarakat sekitar.

Gambar 4.3. Kondisi Stadion Sepakbola yang ada di GOR Selaparang

Gambar 4.4. Kondisi Lapangan Sepakbola di tingkat Kecamatan

143

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkendala masalah pendanaan yang mengakibatkan sarana dan prasarana olahraga yang ada tersebut menjadi tidak terawat dengan baik. Target jangka pendek dalam perealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur, adalah direnovasinya beberapa sarana dan prasarana olahrga Desa yang sudah rusak supaya dapat segera dipergunakan untuk berolahraga oleh masyarakat. Sementara itu untuk target jangka menengah akan diusahakan lagi bgi desa-desa yang belum dapat supaya mendapatkan jatah juga. Sedangkan untuk target jangka panjangnya sendiri pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengupayakan supaya disetiap Desa tersedia lapangan olahraga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasanudin, S.Pd. selaku Kabid Pemuda dan Olahraga bahwa: “Untuk target jangka pendek, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan di renovasi lapangan olahraga Desa yang tadinya tidak dapat digunakan atau difungsika menjadi layak untuk di gunakan oleh masyarakat luas. Untuk jangka menengahnya kita cobak untuk memfasilitasi bagi Desa yang belum dapat. Selanjutnya untuk jangka panjangnya kami berharap semua desa atau wilayah mempunyai sarana dan prasarana olahraga secara keseluruhan, karena ini kan secara bertahap juga dan menyangkut masalah pendanaan juga”. (W.1: P.7). Yang menjadi bahan pertimbangan Kepala Bidang Pemuda dan Olahrga juga di dalam prealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini adalah menunggu laporan ataupun pengajuan dari masyarakat itu sendiri terlebih dahulu, karena tanpa adanya masukan atau permintaan dari masyarakat sendiri maka pemerintah daerah tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagaimana yang diungkapkannya pada waktu di wawancara. Berikut kutipan wawancara bersama Hasanudin, S.Pd. “Artinya begini, bukan untuk mendahului akan tetapi kita melihat mana kira-kira yang pro aktif. Nah kemudian yang proaktif inilah yang kita utamakan, karena sumua ini kan datang dari bawah, atau dengan kata lain siapa cepat dia yang dapat. Kenapa demikian, karena tanpa ada laporan dari Desa tersebut maka kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mudah-mudahan pemerintah kita yang baru ini bersungguh-sungguh untuk membangunkan prasarana olahraga masyarakat di pedesaan, dan yang saya

144

denger kemaren adalah 1000 lapangan olahraga desa se Indonesia”. (W.1: P.8) Kegemaran atau kesukaan masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga tersebut, dan bukan setakat itu saja, melainkan pemerintah daerah juga dituntut harus lebih peka untuk melihat cabang olahraga apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di Lombok Timur supaya sarana dan prasarana olahraga yang dibangunkan tersebut nantinnya tidak sia-sia belaka melainkan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat Lombok Timur. Halinilah yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur Drs. Syafruddin, M.Pd. ketika diwawancara, beliau mengatakan bahwa; “Yang menjadi bahan pertimbangannya tentu diantaranya adalah, olahraga apa saja yang digemari masyarakat atau yang sering dilakukan oleh masyarakat itu yang akan diutamakan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Kemudian yang jadi bahan pertimbangannya lagi tentu dilihat juga cabang olahraga apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur ini, jadi tidak dibut atau dibangun begitu saja melainkan harus memperhatikan banyak aspek diantanranya yaitu tadi”. (W.4:P.8). Disamping merealisasikan apa yang sudah direncanakan tersebut, pemerintah daerah juga harus tetap memantau dengan seksama perkembangan olahraga yang ada di daerah sebagaimana harapan yang diungkapkan oleh Ketua Harian Koni Lombok Timur, “Harapan saya kedepannya untuk prealisasian sarana dan prasarana olahraga ini tentunnya apa yang sudah direncanakan oleh Pemda agar segera terealisasi, dan harapan saya juga pemerintah daerah agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana olahraga yang ada disini demi warga masyarakat Lombok Timur yang sehat dan sejahtera”, (W.4:P.11). 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada dikawasan Gelanggang Olahraga Selaparang Lombok Timur diserahkan kepada pihak KONI untuk mengelolanya

145

berdasarkan SK dari Bupati. Akan tetapi ada beberapa sarana dan prasarana olahraga juga yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak selain KONI, yaitu sepert kolam renang yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR) Kabupaten Lombok Timur. Tetapi kemudian oleh Dinas BUDPAR sendiri dipihak ketigakan lagi kepihak swasta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanudin, S.pd. ketika diwawancara. Beliau menegaskan: “Kita mulai dari GOR Selaparang dulu, jadi begini berangkat dari pengalaman karena disini adalah Dinas DIKPORA, sedangkan di tempat lain namanya DISPORA. Jadi mereka lebih fokus menangani masalah olahraga. Sedangkan kita disini sudah satu tahun ini dikelola oleh KONI dan tidak lagi dikelola oleh Dinas DIKPORA. Hanya saja kolam renang yang dikelola oleh Dinas BUDPAR itupun dipihak ketigakan lagi oleh Budpar, kemudian Lapangan tenis sendiri dikelola oleh PELTI Lotim”, (W.1: P.12). Ketua Harian KONI Kabupaten Lombok Timur yakni Drs. Syafruddin, M.Pd. membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan: “Jadi begini karena sudah satu tahun ini pengelolaannya dilimpahkan ke KONI, oleh karena itu KONI lah yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, ini yang dilingkup GOR Selaparang akan tetapi untuk kolam renang dikelola oleh Dinas BUDPAR namun oleh pihak BUDPAR sendiri dipihak ketigakan lagi, begitu juga dengan prasarana olahraga tenis lapangan yang mengelola adalah PELTI Lombok Timur. Ada juga beberapa prasarana olahraga yang dimiliki oleh beberapa instansi di Lombok Timur ini namun kesemuanya itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di instansi tersebut saja”, (W.2:P.14). Selain itu juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur juga mengatakan bahwa pengengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Lombok Timur dikelola oleh KONI, sebagaimana yang diungkapkan pada waktu di wawancara bahwa, “Yang diberikan tanggung jawab disini tentu pada dasarnya kita semua juga harus memelihara apa yang sudah ada, akan tetapi pihak yang paling bertanggung jawab saya kira dari segi kewenangan adalah Dikpora dalam hal ini Kabid pemuda dan olahraga ataupun KONI”, (W.2: P.11). Dari pemaparan para narasumber di atas sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia

146

tersebut semestinya dikelola oleh ahlinya, artinya bahwa instansi atau pihak swasta yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sarana dan prasarana olahraga tersebut benar-benar mengerti dengan sitem pengelolaan yang sebenarnya, jangan sampai hanya mementingkan keuntungan semata namun lupa dengan pelayanan yang harus diberikan kepada para konsumen dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna sarana dan parasarana olahraga tersebut. Sebagai contoh yang terjadi dalam pengelolaan kolam renang Tirta Rinjani yang ada di Gelanggang Olahraga (GOR) Selaparang Lombok Timur yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta yang pada dasarnya kurang memahami dengan menejemen pengelolaan, akan tetapi karena dalam pelelangan teder dia yang memenangkan maka secara otomatis pihak swasta tersebutlah yang mengelola mulai dari sarana sampai dengan prasarana penunjang yang ada di kawasan kolam renang tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan ketika pihak ketiga merenopasi sejumlah sarana dan prasarana yang ada di kolam renang tersebut, maka mereka haruslah melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR) Kabupaten Lombok Timur apakah disetujui atau tidak, karena biar bagaimanapun juga pihak ketiga juga tidak mau merugi ketika sarana dan prasarana yang sudah diperbaiki tersebut tidak diganti oleh pihak Pemda. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kolam renang yakni pak Hasan ketika dimintai keterangan terkait kolam renang Tirta Rinjani yang dikelolanya, beliau mengatakan; “ketika saya yang mengelola kembali kolam renang ini ternyata banyak sekali peralatan dan perlengkapan kolam renang yang tidak berpungsi seperti mesin pemompanya yang mati, toliletnya mampet, ruang ganti yang pintunya rusak serta berugak (bale-bale), tempat duduk pengunjung jugak sudah lapuk dan atapnya banyak yang bocor karena tidak terurus, kemudian saya perbaiki lagi sehingga bisa berfungsi dengan normal kembali, akan tetapi saya mintak persetujuan terlebih dahulu dari Dinas BUDPAR baru saya mulai kerjakan takutnya nanti dari pihak BUDPAR tidak setuju begitu”, (W.5:P.2). Lebih jauh lagi pak Hasan selaku pengelola kolam renang juga menuturkan terkait masalah besarnya tarif tiket masuk ke kolam renang tersebut

147

ditentukan olehnya sendiri berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi yang disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat Lombok Timur, yakni untuk orang dewasa dikenakan tarif sebesar Rp 8000, - dan untuk anak-anak dikenakan tarif sebesar Rp 5000, - saja. Berikut kutipan wawancaranya: “Jadi begini dalam penentuan harga tiket masuk itu saya sendiri yang menentuka tarifnya berapa, untuk mayarakat umum dewasa itu harga tiket masuknya Rp 8000, - sementara untuk anak-anak Rp 5000, - dan ini jugak kita sesuaikan denga kondisi masyarakat kita yang ada di Lombok Timur ini, lain lagi bagi sekolah-sekolah yang sudah berlangganan atau bekerjasama dengan kami maka bagi guru pendamping mereka kita kasi pelayana yang ekstra artinya mereka dapat gratis makan dan masuk disini dan ini semua kami lakuka untuk menarik pengunjung supaya dating ke kolam renang ini”, (W.5:P.3). Sementara itu sarana dan prasarana olahraga tenis lapangan yang ada di Gelanggang Olahraga Selaparang tersebut dikelola oleh pihak PELTI LOTIM sendiri, yang menjadi alasannya adalah supaya lebih mudah diurus atau dikontrol dalam hal pengelolaannya. Prasarana olahraga tenis lapangan tersebut dari hasil observasi menunjukkan bahwa yang menggunakan prasarana olahraga tersebut adalah dari kalangan masyarakat menengah keatas saja, karena dalam pengelolaannya pihak pengelola mengenakan tarif perbulanya untuk biaya pemeliharaannya. Sementara itu sampai dengan saat ini juga Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di kabupaten Lombok Timur belum ada sebagai mana yang diungkapkan oleh Hasanudin, S.Pd. “Sama juga, bahwa belum ada PERDA ataupun kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada disini” (W.1:P.13), kemudian narasumber lain juga yaitu Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur mengatakan bahwa, “Belum ada perdanya juga, kemudian mengenai kebijakannya pasti ada tetapi ini diserahkan ke Dinas Dikpora dalam hal ini Kabid olahrahga atau KONI karena dua instansi inilah yang menaungi masalah olahraga”, (W.3:P.3). Sementara itu Ketua Harian KONI juga mengungkapkan bahwa: “Kalau masalah PERDA mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

148

yang ada di GOR ini tidak ada memang, tetapi yang ada hanya dalam bentuk SK Bupati saja”, (W.4:P.13). H. L. Hasan Rahman juga mengutarakan hal yang sama mengenai ada atau tidaknya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, beliau mengatakan bahwa: “Belum ada Perdanya, kalau kebijakannya mengenai pengelolaan sarana dan prasrana olahraga khususnya yang ada di kawasan GOR itukan wewenangnya Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas-dinas terkait yaitu Dikpora ataupun KONI, atau bahkan ke pihak swasta”, (W.2:P.10). Lain lagi halnya dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di tingkat Desa ataupun Kecamatan yang mana pengelolaannya dilakukan oleh Komite yang sengaja dibentuk oleh masing-masing Desa atau Kecamatan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada sebelumnya tersebut. Hal ini diperkuat lagi oleh Hasanudin selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga ketika diwawancara. Ia mengatakan, “Kemudian untuk sarana dan prasarana olahraga lain yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan mereka mengelola sendiri dengan membentuk komite, kemudian komite inilah yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana olahraga yang ada”, (W.1:P.14). Dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak ada pendanaan khusus yang disediakan atau dialokasikan, hanya saja ketika ada iven-iven tertentu saja seperti Porkab atau O2SN barulah sarana ataupun prasarana olahraga yang rusak atau tidak layak itu diperbaiki. Apalagi prasarana olahraga yang berupa dinding untuk pajat tebing tidak semua orang bisa melakukan cabang olahraga yang satu ini butuh peralatan atau sarana yang lengkap dan harus standar, karena sebagaimana diketahui olahraga panjat tebing membutuhkan latihan khusus untuk bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa prasarana olahraga panjat tebing tidak bisa bebas untuk masyarakat umum apa lagi para pemula tentu harus ada ahli yang mendampinginya untuk menghindar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lain lagi halnya dengan prasarana olahraga yang lain seperti lapangan sepakbola atupun sport hall yang di dalamnya digunakan oleh masyarakat untuk olahraga futsal maka tidak ada yang

149

membutuhkan peralatan yang khusus sekali paling yang mereka siapkan berupa kostum, sepatu dan bola saja. Dalam pengelolaannya sendiri sport hall yang ada di Gelanggang Olahraga Selaparang Lombok Timur ini mendapatkan dana untuk pemeliharaan atau perawatannya dari masyarakat atau klub-klub futsal yang memakai prasarana olahraga tersebut, karena dari pihak pengelola sendiri meminta hanya sekedar untuk perawatannnya saja sepeti yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI di bawah berikut ini: “Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini tidak ada dana yang secara khusus disiapkan atau dianggarkan, tetapi kita hanya mengenakan uang pemeliharaan saja kepada klub-klub olahraga yang menggunakan sarana dan prasarana olahraga disini termasuk sport hall ini”, (W.4:P.15). Masalah anggaran pendanaan inilah yang menjadi salah satu kendala kenapa pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur ini tidak epektif. Karena biar bagaimanapun juga sebagus apapun atau selengkap apapun sarana dan prasarana olaharga tersebut tetapi klau dalam pengelolaannya tidak terdapat pendanaan yang cukup maka lambat laun juga prasarana olahraga tersebut juga akan cepat rusak. Seperti yang dikatakana oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa: “Kendala yang paling utama terkait masalah pengelolaan ini adalah tidak adanya dana yang dikhususkan atau di anggarkan oleh pemerintah daerah, tetapi untuk prasarana olahraga tertentu yang dikelola oleh pihak swasta tentu mereka menyediakan dana khusus dari hasil penyewaannya tersebut seperti kolam renang yang dikelola oleh Budpar kemudian dipihak ketigakan lagi ke pihak swasta”, (W.2:P.12). Kondisi sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih jauh dari kata standar, beberapa lapangan olahraga yang ada seperti lapangan bola voli yang ada di GOR bahkan ditumbuhi oleh semak-semak dan rumput liar. Dari sekian banyak sarana dan prasarana olahraga yang tersedia hanya ada beberapa saja yang sudah memenuhi standar itupun prasarana olahraga yang berada di

150

kawasan GOR saja seperti, sarana dan prasarana untuk olahraga tenis lapangan, Sport Hall yang di dalamnya tersedia lapangan yang digunakan untuk olahraga futsal dan juga prasarana olahraga panjat tebing, serta ada satu lagi prasarana olahraga berupa lapangan basket yang ada di lapangan Nasional Selong dan itupun satu-satunya lapangan basket yang bisa dikatakan memnuhi standar dan lapangan basket inilah yang selalu dijadikan tempat pertandingan basket di Lombok Timur, kemudian pengelolaannya sendiri dilakukan oleh komite yang ada di Kecamatan. Sebagaiman yang dipaparkan oleh Drs. Syafruddin pada saat diwawancara beliau mengatakan bahwa: “Menurut saya kondisi sarana dan prasarana olahraga disini masih jauh dari kata standar, kenapa saya bilang demikian? lihat sendiri lapangan yang ada di GOR ini kan tidak memiliki lintasan untuk lari, kemudian kalau musim penghujan lapangan ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat mengembala kambing mereka. GOR Selaparang ini sebenarnya cukup luas cuman yaitu tadi sarana dan prasarana penunjang yang ada di dalamnya kurang berkualitas paling yang layak disini adalah prasarana tenis lapangan, panjat tebing dan sport hall saja, selain itu juga untuk lapangan basket jugak yang sudah memenuhi standar tetapi itu adanya di lapangan Nasional”, (W.4:P.17). Berikut gambar prasarana olahraga yang ada di dalam kawasan GOR

Gambar 4.5. Sport Hall Selaparang Lombok Timur dari luar

151

Gambar 4.6. Kondisi sarana dan prasarana Tenis di GOR Selaparang

Gambar 4.7. Kondisi Prasarana Panjat Tebing di GOR Selaparang.

Selain itu juga rendahnya tingkat SDM di Lombok Timur yang menangani masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini membuat keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum dapat dikelola dengan baik sehinnga ada sebagian sarana dan prasarana olahraga yang tersedia jadi tidak terurus, kemudian juga data terkait keberadaan sarana dan prasarana olaharga

152

yang ada di Kabupaten Lombok Timur tidak begitu jelas antara yang dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah, pihak swasta ataupun milik pribadi. Hal itulah yang peneliti rasa menyulitkan dalam mengelola ataupun memantau keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Lombok Timur ini. Dalam kesempatan wawancara yang dilakuka oleh peneliti, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga menyampaikan harapannya terkait masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahrga yang ada di Kabupaten Lombok Timur beliau mengatakan bahwa, “Harapan saya kedepannya mengenai sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada supaya bisa dikelola dengan baik, siapapun yang dipercaya oleh Pemda untuk mengelolanya. Kemudian juga supaya dianggarkan untuk dana pengelolaannya dalam APBD”, (W.1:P.18). Harapan yang sama juga di sampaikan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur, Beliau mengungkapkan: “Harapan saya kedepannya masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada supaya bisa dikelola dengan baik tentu pengelolaan tersebut harus diimbangi dengan anggaran pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang mengelolanya jugak harus berkompeten dibidangnya”, (W.4:P.18). Dari pemaparan di atas tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga maka sangat jelas sekali bahwa dalam pengelolaannya sarana dan prasarana olahraga yang ada di Lombok Timur melibatka banyak pihak, baik itu dari KONI, Komite yang ada di tiap Desa ataupun Kecamatan dan bahkan juga melibatkan pihak suwasta juga, akan tetapi yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan tersebut adalah masalah anggaran pendanaan yang tidak tersedia serta masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola.

4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia, akan tetapi sejak tahun 2015 ini Kabupaten Lombok Timur membuat kebijakan untuk mengadakan PORKAB yang selama ini belum pernah lagi diadakan di Lombok Timur untuk menjadi agenda wajib bagi kabupaten untuk diadakan setiap dua tahun sekali.

153

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid Pora) Lombok Timur yaitu Hasanudin, S.Pd. beliau mengataakan bahwa: “Dalam hal ini juga sepengetahuan saya tidak ada PERDA yang mengaturnya secara khusus akan tetapi saya rasa kebijakannya tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga disini dalam bentuk kegiatan PORKAB yang akan menjadi agenda wajib bagi Lombok Timur untuk menyelenggarakannya setiap dua tahun sekali”, (W.1:P.19). Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman bahwa, “Belum ada perdanya juga, tetapi yang jelas masalah pemanfaatan prasarana olahraga tersebut, siapapun boleh menggunakan prasarana yang tersedia selagi tidak dirusak dan digunakan untuk kegiatan yang positif tidak masalah”, (W.2:P.14). Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipaparka oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di atas, Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur juga menegaskan bahwa: “Masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di sini belum ada Perda yang mengaturnya secara khusus”, (W.3:P.4). Dari ketiga pendapat diatas menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan saat ini, akan tetapi dalam pemanfaatannya

sarana

dan

prasarana

olahraga

ini

siapapun

boleh

menggunakannya karena pada dasarnya sarana dan prasarana olahraga yang ada di peruntukkan untuk masyarakat banyak yang ada di Lombok Timur. Siapapun atau klub olahraga manapun yang menggunakan sarana dan parasarana olahraga yang ada haruslah melalui ijin terlebih dahulu agar dalam penggunaannya tidak tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga ini Hasanudin, S.Pd. menjelaskan kepada peneliti bahwa: “Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia boleh digunakan oleh siapapun atau klub manapun untuk kegiatan olahraga yang berada di lingkup Lombok Timur tentunya, walaupun juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, tetapi kesemua itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Kami dari Kabid olahraga bekerjasama dengan KONI untuk memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Lombok Timur dengan baik, namun kita terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) kita disini yang masih kurang”, (W.1: P.20).

154

Lebih jelas lagi masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok timur di jelaskan oleh H. L. Hasan Rahman selaku ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, beliau mengatakan bahwa: “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prasarana olahraga yang berupa lapangan umum yang ada di semua Kecamatan sangat sering sekali digunakan untuk acara-acara tertentu tidak hanya untuk kampanye saja, tetapi sering juga digunakan untuk acara konser musik, kemudian sebagai tempat kejuaraan pertandingan presean sebagai mana yang kita tahu presean ini memakan waktu yang cukup lama antara satu sampai dengan satu setengah bulan setiap kali diadakan dan ini bergantian di tiap Kecamatan di Lombok Timur ini, kemudian lapangan umum ini juga sering digunakan untuk pasar malam atau yang lebih dikenal dengan ronarona oleh masyarakat dimana mereka paling lama selama tiga minggu dan paling sebentar selama satu minggu menggunakan lapangan tersebut, Akan tetapi tentu semua itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari instansi terkait”, (W.2:P.15). Dalam implementasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum dimanfaatkan secara maksimal. Ada beberapa hal yang menjadikan sarana dan prasarana olahraga tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal yang pertama adalah karena sarana dan prasarana olahraga yang tersedia kurang terawat dan banyak yang rusak, kedua masih seringnya prasarana olahraga yang tersedia digunakan untuk kegiatan diluar kegiatan keolahragaan, seperti pameran, kampanye, pasar malam atau yang disebut rona-rona oleh masyarakat setempat dan kegiatan-kegiatan yang lain juga diluar kegiatan olahraga. Masyarakat umum yang ada di Lombok Timur mereka lebih senang melakukan aktivitas olahraga di ruang terbuka yang tidak memerlukan biaya apapun untuk bisa mengakses sarana dan prasarana olahraga tersebut. Diantara sarana dan prasarana olahraga yang menjadi favorit bagi masyarakat Lombok Timur untuk berolahraga antara lain, seperti Alun-alun Kota, Taman Kota yang ada di pusat Kota, lapangan umum yang tersedia di setiapm kecamatan dan kawasan pelabuhan yang ada di Kecamatan Labuhan Haji serta kawasan pantai yang membentang di Lima Kecamatan di Lombok Timur. Sementara itu untuk sarana dan prasarana olahraga indoor yang harus di sewa dulu untuk dapat

155

berolahraga di tempat tersebut lebih di dominasi oleh orang-orang atau masyarakat menengah keatas saja dalam pemanfaatannya, misalnya Sport Hall, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, atau lapangan futsal lain yang disewakan. Lapangan umum yang ada di setiap Kecamatan baru akan diramaikan dengan perlombaan atau pertandingan ketika menyambut atau memeriahkan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimana di setiap Kecamatan diharuska untuk mengadakan pertandingan atau perlombaan baik itu berupa olahrga atau kegiatan yang lainnya, dan yang sangat menarik di Kabupaten Lombok Timur ini di hampir semua Kecamatanny mengadakan pertandingan permainan tradisional yang berupa Begansingan dan Presean yang menjadi olahraga tradisional khas di Pulau Lombok serta permaina Panjat pinang, kemudian pertandingan sepakbola tentunya yang sudah pasti di gelar dan menjadi agenda wajib bagi beberapa Kecamatan di Lombok Timur. Alun-alun Kota dan Taman Kota sendiri sering dimanfaatka oleh masyarakat atau Dines Kesehatan untuk mengadakan kegiatan keolahragaan seperti senam sehat bersama dan jalan santai seperti yang pernah dilakukan dalam rangka peringatan hari kesehatan Nasional. Selain itu juga Alun-alun dan Taman Kota setiap sore dan pagi diramaikan oleh masyarakat yang sedang berolahrga atau hanya sekedar bersantai-santai di Taman, terlebih lagi pada saat hari-hari libur sangat ramai oleh masyaratat, bahkan siswa-siswa sekolah juga sering diajak oleh guru mereka untuk berolahraga di Taman atau Alun-alun Kota. Beberapa klub olahraga beladiri yang ada juga memanfaatkan Taman Kota dan Alun-alun Kota sebagi tempat mereka latihan. Sementara itu untuk kolam renang sendiri masyarakat umum lebih senang berenang di pantai sambil bersantai dengan keluarga mereka karena disamping geratis kodisi air di pantai yang ada di Lombok Timur sangat bersih, selain itu masyarakat juga bisa bermain voli pantai di areal pinggiran pantai. Sehingga kolam renang yang ada sebagian besar hanya dimanfaatkan oleh para siswa-siswa sekolah saja untuk mata pelajaran penjasorkes mereka dan itupun kalau guru olahraga mereka mengajak mereka. Biasanya untuk kolam renang sendiri baru akan ramai dikunjungi ketika akhir-akhir semester dan pada saat hari-hari libur

156

saja. Sebgaimana yang diungkapkan oleh pak Hasan selaku pengelola Kolam renang bahwa: “kolam renag ini baru akan ramai dikunjungi pengunjung hanya pada saatsaat tertentu saja, seperti menjelang akhir smester dan pada saat hari-hari libur, dan yah ketika ada acara atau iven seperti O2SN dan PORKAB pasti menggunakan kolam renang ini untuk cabang olahraga renang, karena kolam renang selain yang ada di GOR ini bentuknya hanya berupa kolam renang rekreasi biasa yang tidak dilengkapi dengan jalur lintasan seperti yang ada di sini”, (W.5:P.4) Sedangkan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berupa sport hall yang ada di GOR Selapang Lombok Timur biasanya sering digunakan oleh KONI untuk mengadakan open turnamen futsal se Pulau Lombok, kemudian juga pada saat PORKAB 2015 yang lalu sport hall ini digunakan juga bahkan untuk cabang olahraga pencak silat juga. Dinas Kesehatan juga ketika mengadakan turnamen futsal dalam rangka meperingati hari kesehatan Nasional juga menggunakan sport hall yang ada di Gelanggang Olahraga Selapaparang juga. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga menyampaikan harapannya mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Lombok Timur: “Kami berharap kedepannya tentu sarana dan prasaana olahraga yang sudah ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas, dan harapan sya pribadi adalah marikita sama-sama menjaga dan merawat apa yang sudah ada ini untuk kepentingan kita bersama dan mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat dan bugar”, (W.1:P.23). Begitu juga dengan Ketua harian KONI Lombok Timur juga menyampaikan harapan yang sama tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Lombok Timur, “Harapan saya kedepannya tentu sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada ini kita pakai dan pelihara bersaman dengan baik supaya bisa terus dipakai oleh generasi penerus, kemudian yang menjadi harapan saya juga adalah masyarakat semakin cinta dengan olahraga terutama para pemuda kita agar mereka bisa mengukir prestasi”, (W.4:P.23)

157

C. Pembahasan Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah Daerah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya

Pemerintah

Daerah

ialah

perwujudan

masyarakat

yang

mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah. Oleh karena itu semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpian, dan cara bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan citacita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”. Menurut Subarsono, (2015; 3) mengatakan bahwa “kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial dalam masyarakat”. Untuk itu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah haruslah mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur merupakan upaya yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Dikpora dan KONI Kabupaten

Lombok

Timur

untuk

memasyarakatkan

olahraga

dan

mengolahragakan masyarakat supaya tercipta masyarakat yang sehat dan bugar baik dari segi jasmani maupun rohani. Kebijakan yang dituangkan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan-keputusan yang lain oleh Pemerintah Daerah sudah seharusnya memperhatikan sejauh mana keberpihakannya kepada kegiatankegiatan keolahragaan yang ada di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari lingkungan di mana kebijakan tersebut nantinya akan direalisasikan. Menurut James E. Anderson (1979:3) dalam Subarsono (2015:2) mendefinisikan Kebijakan publik sebagai

158

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Berarti jelas bahwa pihak swasta tidak termasuk dalam pembuat kebijakan. Lingkup kebijakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan yang lain, termasuklah disini kebijakan pemerintah daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga juga. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti: Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota (Subarsono, 2015: 3-4). Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini belum memiliki PERDA yang secara khusus mengatur tentang mulai dari perencanaa, realisasi, pengelolaan sampai dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, tetapi hanya ditemukan dokumen yang berupa Perda tentang pengelolaan ruang terbuka hijau saja dan di dalam Perda tersebut hanya bebicara secara umum saja mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau kemudian Pemerintah Daerah juga membuat RPJMD. Berikut pembahasan tentang perencanaan, realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan srana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

1.

Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Dimana dalam menyusun sebuah perencanaan tersebut sudah semestinya melibatkan seluruh stekholder pelaku olahraga yang ada, agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat direalisasikan secara tepat dan sesuai dengan tujuan utama yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana olahraga masyarakat dapat terwujud semua yang nantinya akan menjadikan masyarakat semakin gemar berolahrga kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur sehat dan bugar baik dari segi jasmani maupun rohaninya.

159

Dalam membuat sebuah perencanaan berdasarkan

standar Nasional

tahun 1994 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: a. Penanggung jawab perencanaan Nama penanggung jawab perencanaan harus dibubuhi tanda tangan serta tanggal yang jelas. b. Teknis Keolahragaan Perencanaan gedung olahraga termasuk lapangannya, harus mengikuti persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga nasional dan internasional. c. Peruntukan gedung olahraga Peruntukan gedung olahraga ini untuk melakukan kegiatan olahraga dalam ruang tertutup seperti tenis, bola basket, bola voli, dan bulu tangkis, dengan batasan bahwa kegiatan tersebut tidak melampaui ketentuan teknis. d. Kegiatan serba Guna Bangunan gudung olahraga dapat digunakan untuk keperluan lain selain olahraga. Perencanaan yang tersusun rinci dan terprogram dengan baik tidak akan bisa memberikan arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata dari Pemerintah Daerah. Agar apa yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud, maka sudah semetinya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menyusun perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dituangkan ke dalam sebuah peraturan Daerah (PERDA) ataupun berupa Peraturan Bupati (PERBUP), bahkan bukan hanya setakat itu saja tetapi kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya pro terhadap kemajuan olahraga di daerah Lombok Timur sendiri juga yang nantinya akan menjadi acuan atau pegangan bagi para pemangku olahraga di Daerah untuk memajukan olahraga melalui masyarakat berolahraga.

160

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Klasifikasi gedung olahraga yang semestinya direncanakan oleh pemerintah daerah haruslah memuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Perencanaan Teknis 1) Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan serta latihan seperti pada Tabel 4.13; Tabel 4. 13. Klasifikasi dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga Penggunaan Klasifikasi Gedung Olahraga

Jumlah Miknimal Cabang Olahraga

Jumlah Minimal Lapangan Pertandingan Nasional/Interna sional

1.Tenis Lap. 2. Bola basket 3. Bola voli 4. Bulutangkis

1 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah

Tipe B

1. Bola basket 2. Bola voli 3. Bulutangkis

1 Buah 1 Buah (Nasional) -

Tipe C

1. Bola voli 2. Bulutangkis

1 Buah

Tipe A

Keterangan Latihan

1 Buah 3 Buah 4 Buah 6-7 Buah

2 Buah 3 Buah 1 Buah -

Untuk cabang olahraga lain masih dimungkinkan penggunaannya sepanjang ketentuan ukuran minimalnya masih dapat dipenuhi oleh gedung olahraga Idem

Idem

Keterangan: -

Gedung olahraga tipe A adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah Provinsi;

-

Gedung olahraga tipe B adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah Kabupaten/Kotamadya;

-

Gedung olahraga tipe C adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah Kecamatan.

2) Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 4.14. Lihat Gambar 4.13, 4.14, dan 4.15

161

Table 4.14. Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga Panjang Klasifikasi termasuk daerah bebas

Ukuran Minimal (m) Lebar Tinggi Langit-langit termasuk langit-langit daerah bebas daerah pertandingan bebas 30 12,50 5,50

Tipe A

50

Tipe B

32

22

12,50

5,50

Tipe C

24

16

9

5,50

3) Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 4.15. Table 4.15. Kapasitas Penonton Gedung Olahraga Klasifikasi Gedung Olahraga Tipe A

Jumlah Penonton (Jiwa)

Tipe B

1000 – 3000

Tipe C

Maximal 1000

3000 – 5000

2. Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Ruang ganti atlit direncanakan untuk tipe A dan B minimal dua unit dan tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton. (2) Kelengkapan fasilitas tipa-tiap unit antara lain : a) Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci tangan, 4 buah peturasan dan 2 buah kakus; b) Ruang bilas pria dilengkapi minimal 9 buah shower; c) Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda-benda dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk; d) Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus dan 4 buah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin;

162

e) Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan jumlah minimal 20 buah; f) Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan benda-benda dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk. 2) Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan B minimal 1 unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan ketentuan, sebagai berikut : (1) Loksai ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton; (2) Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal: a) 1 buah bak cuci tangan; b) 1 buah kakus/toilet; c) 1 buah ruang bilas tertutup; d) 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat simpan dan bangku panjang 2 tempat duduk; 2

3) Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 12 m dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang pijat. 4) Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal1 unit yang dapat 2

melayani 20.000 penonton dengan luas minimal 15 m . 2

5) Ruang pemanasan direncanakanuntuk tipe A minimal 300 m , tipe B 2

2

2

minimla 81 m dan maximal 196m , sedangkan tipe C minimal 81 m ; 6) Ruang latihan beban direncanakan mempunyai luas yang disesuaikan 2

2

dengan alat latihan yang digunakan minimal 150 m untuk tipe A, 80 m untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban;

7) Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan perbandingan penonton wanita dan pria adala 1:4 yang penempatannya dipisahkan. Fasilitas yang dibutuhkan minimal dilengkapi dengan:

163

(1) Jumlah toilet jongkok untuk pria dibutuhkan 1 buah toilet untuk 200 penonton pria dan untuk wanita 1 buah toilet jonkok untuk 100 penonton wanita; (2) Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan minimal 1 buah untuk 200 penonton pria dan 1 buah untuk 100 penonton wanita. (3) Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 100 penonton pria. 8) Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan B direncanakan sebagai berikut : (1) Dapat menampung minimal 10 orang, maximal 15 orang dan tipe C 2

minima l 5 orang dengan luas yang dibutuhkan minimal 5 m untuk setiap orang. (2) Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas keamanan, petugas kebakaran dan polisi yang masing-masing membutuhkan luas 2

minimal 15 m . Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang tersebut; 9) Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan alat olahraga dengan luas yang disesuaikan dengan alat kebersihan atau alat olahraga yang digunakan, antara lain: 2

(1) Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 m dan 20 2

m untuk gudang alat kebersihan; 2

(2) Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 m dan 20 2

m untuk gudang alat kebersihan; 2

2

(3) Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20m dan 9 m untuk gudang dan alat kebersihan; 10) Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus diletakan dengan ruang staf teknik; 11) Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan luas ruang yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang arena dan penonton;

164

12) Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan C diperbolehkan tanpa ruang kantin; 13) Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan B, untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan; 14) Tiket box direncanakan untuk untuk tipe A dan B sesuai kapasitas penonton; 15) Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B dan C sebagai berikut: (1) Harus disediakan kabin untuk awak TV dan Film; (2) Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, sedangkan untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang telepon dan telex; (3) Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing minimal 1 unit terdiri dari 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan; 16) Ruang VIP direncanakan untuk tipe A dan B yang digunakan untuk tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus; 17) Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai berikut : (1) Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 1500m; (2) 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang pengunjung pada saat jam sibuk; 18) Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan B sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang cacat. Fasilitas yang dibutuhkan minimal, sebagai berikut : (1) 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 buah peturasan, 1 buah bak cuci untuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 buah bak cuci tangan untuk wanita; (2) Toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita; (3) Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakan di depan dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm; 19) Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

165

(1) Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya maksimal 10m (2) Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahanbahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air; (3) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 cm; 0

(4) Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 180 . 3. Kompartemenisasi Penonton Kompartemenisasi penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang masing-masing menampung penonton minimal 2000 orang atau maximal 3000 orang; 2) Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimal setinggi 1,2 m, maksimal 2,0 m. 4. Sirkulasi Penunjang Sirkulasi gedung olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan pengelola masing-masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam gedung. Sirkulasi bagi masing-masing kelompok agar diatur sesuai dengan bagan,seperti Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Bagan Sirkulasi Pengunjung

166

5. Tata cahaya Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya lampu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m diatas permukaan lantai untuk ke-3 kelas, sebesar : (1) Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux; (2) Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux (3) Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux 2) Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan penyilauan bagi para pemain; 3) Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T – 05 – 1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan Alami Siang hari untuk rumah dan gedung; 4) Sumber cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari 0

arena setinggi 1,5 m garis horizontalnya minimal 30 , lihat Gambar 4.9;

Gambar 4.9. Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya

5) Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih dari satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing kegiatan harus tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang dimaksud;

167

6) Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu dengan lainnya; 7) Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN padam. 6. Tata Warna Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, lihat Tabel 4.16. Tabel 4.16. Tingkat Refleksi dan Warna

Komponen

Koefisien refleksi

Tingkat warna

Langit-Langit

0.5 – 0.75

Cerah

Dinding Dalam Arena

0.4 - 0.6

Sedang

Lantai Arena

0.1 – 0.4

Agak gelap

7. Tata Udara Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi: (1) Luas bukaan minimum adalah 6 % dari luas lantai efektif; (2) Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang; 2) Apabila menggunkan ventilasi buatan, maka harus memenuhi: 3

(1) Volume pergantian udara minimum sebesar 10-15 m /jam/orang; (2) Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena dan tempat penonton. 8. Tata Suara Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang dijinkan adalah 25 dB 9.

Komponen Bangunan a. Tribun

168

Bentuk Tribu terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena, lihat lampiran Gambar 4.10 dan 4.11, 1) Pemisaha Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar transparan dengan tingga minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20 m; (2) Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi bagian masif minimal 0.40 m dan tinggi keseluruhan antara 1,00 – 1,20 m; (3) Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimal 1,20 m; Lihat lampiran gambar 4.12. 2) Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton; (2) Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah selasar minimal lebar 0,90 m. b. Tempat duduk Ukuran tata letak tempat duduk adalah sebagai berikut: 1) Ukuran tempat duduk penonton direncanakan unutk tipe A, B dan C antara lain: (1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m, dengan ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maximal 0,90 m; (2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m, dengan panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m, Lihat lampiran Gambar 4.13. 2) Tata letak tempat duduk (1) Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;

169

(2) Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16 kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi; (3) Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor; (4) Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya perempatan; (5) Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 kompartemenisasi. Lihat lampiran gambar 4.14. c. Tangga Tangga harus memenuhi ketentuan berikut: 1) Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila anak tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan anak tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya; 2) Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar tangga diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang; 3) Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 cm; 4) Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm. d.

Lantai Lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau lendut, selama dipakai; 2) Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi 2 minimal 400kg/m ;

3) Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis; 4) Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus ditutup dengan lapisan elastis, lihat lampiran gambar 4.15 pada; 5) Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran udara yang baik antara penutup lantai dengan lantai, lihat lampiran Gambar 4.16 6) Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;

170

7) Permukaan lantai harus tidak licin; 8) Permukaan lantai harus tidak mudah aus; 9) Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata. e. Dinding Arena Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola; 2) Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolantonjolan, dan tidak boleh kasar; 3) Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal 2 meter diatas lantai; 4) Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap. Lihat lampiran gambar 4.17. 5) Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak vertikal atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan bola, bagi para atlet. f. Pintu, penerangan dan ventilasi Pintu, Penerangan dan Ventilasi gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1)

Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m;

2)

Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar: mampu sebagai jalan ke luar untuk jumlah pengunjung GOR maksimal dalam waktu 3 menit, dengan perhitungan setiap lebar 55cm untuk 40 orang/menit;

3) Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m; 4)

Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m;

5)

Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;

6)

Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih kedalam;

171

7)

Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus diatur tidak menyilaukan pemain.

Sebuah perencanaan juga tentunya harus dibarengi dengan penyediaan anggaran yang memadai barulah semua itu bisa berjalan beriringan. Karena biar bagaimanapun juga pendanaan ini adalah salah satu hal yang paling penting di dalam merencanakan sebuah pembangunan apalagi ini menyangkut perencanaan penyediaan sarana dan prasarana yang menyedot anggaran tidak sedikit. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional disebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu juga tidak adanya Perda atau Perbup di Kabupaten Lombok Timur yang mengatur secara khusus tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum pemerintah daerah merencanakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di suatu daerah hendaknya membentuk tim khusus terlebih dahulu yang bertugas untuk menganalisis sarana dan prasarana olahraga apa saja yang kira-kira sesuai atau cocok dibangun di daerah tersebut, dalam hal ini Kabupaten Lombok Timur tentunya yang memiliki kondisi alam yang bepariasi mulai dari daerah pinggiran pantai sampai ke daerah pegunungan seperti yang ada di darah Kecamatan Sembalun yang banyak terdapat pegununganpegununga yang menjulang tinggi yang memungkinkan nantinya untuk dibangunkan sarana dan prasarana olahraga seperti olahraga paralayang karena Kecamatan Sembalun memiliki ketingian sekitar lebih dari 1500 m dari permukaan laut dan memiliki suhu yang sangat dingin bila dibandingkan dengan tempat lain yang ada di Lombok Timur. Sementara itu untuk daerah pinggiran pantai perlu kiranya bagi pemerintah daerah untuk merencnakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesua dengan karakteristik atau kondisi alam dan masyarakat sekitar, sebagaimana yang diketahuai bahwa Kabupaten Lombok Timur memili

172

pinggir pantai yang cukup panjang yang membentang mulai dari Kecamatan Jerowaru sampai dengan Kecamatan Pringgabaya.

2.

Realisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Perealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan lanjutan dari sebuah perencanaan yang direncanakan dengan matang. Adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila pemerintah Daerah mengharapkan masyarakatnya untuk gemar berolagraga sementara sarana dan prasarana olahraga penunjang yang dibutuhkan tidak tersedia atau rusak. Bukan hanya itu saja

bahkan

dalam

perealisasiannya

pemerintah

Daerah

juga

harus

memperhatikan dengan teliti dan mendetail penyebaran daripada penyediaan sarana dan prasrana olahraga ini jangan sampai terpusat di satu daerah saja sehingga nantinya dapat menyebabkan rasa sentiment dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur . Perhatian pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana olahraga harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang nyata tidak hanya melihat olahraga yang digemari oleh masyarakat saja melainkan menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk swasta dan masyarakat umum juga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Repumblik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berkewajiban untuk

173

menyediakan sarana dan prasarana olahraga seperti yang tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas diharapkan dapat meningkatkan gairah dan minat masyarakat untuk berolahraga sehingga secara tidak langsung akan dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan bugar ke depannya. Salah satu langkah nyata yaitu perlunya dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur, agar arah pembinaan olahraga lebih jelas dan terstruktur sebagai acuan dalam menentukan sebuah kebijakan. Kerjasama yang baik harus terus dipupuk dan dibangun oleh pemerintah daerah dengan segenap SKPD yang ada di daerah, serta melibatkan semua pihak juga baik itu pihak swasta ataupun masyarakat sendiri secara umum supaya dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut dapat berjalan sesuai denga apa yang ditargetkan. Sebagaiman yang tertuang dalam PP No 16 tahun 2007 pasal 24 menyebutkan 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan. 2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga. 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional. Sarana dan prasarana olahraga yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah daerah wajib untuk memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah no 16 tahun 2007 pasal 89 disebutkan bahwa:

174

1) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas standar prasarana olahraga dan standar sarana olahraga. 2) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan: a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga; b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara; c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan; d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan. 3) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan: a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga; b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan; c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. Usaha untuk merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk disuatu wilayah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat. Satu hal yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam merealisasikan perencanaan tersebut, yaitu bagaimana caranya agar penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut dapat terealisasikan dengan baik dan tepat guna.

3.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan saat ini, yang ada hanyalah berupa peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau saja. Kebijakankebijakan lain juga yang sifatnya khusus tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga juga belum terlihat.

175

Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini menjadikan tidak adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, kemudian disamping tidak adanya anggaran pendanaan yang kongkrit untuk pengelolaan sarana dan parasarana olahraga yang tersedia, pola pengelolaan yang selama ini dijalankan juga tidak sesuai dengan harapan. Pengelolaan yang baik haruslah membuat sebuah struktur mekanisme yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, karena tujuan utama dari pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada dasarnya adalah untuk menjaga dan merawat supaya sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut tetap terpelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk berolahraga. Adapun ciri-ciri sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dengan baik menurut Harsuki, (2012 : 187) yaitu: a) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan memberikan pelayanan yang ramah b) Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya. c) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya dapat dikenali oleh setiap pengguna. d) Prosedur keselamatan, P3K, pertolongan darurat dan lain-lain telah didokumentasikan dan siap untuk beroperasi. e) Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa anggaran dana dari Pemerintah Daerah menjadi salah satu penyebab terhambatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana olahraga akan tetapi hal tersebut disiasati oleh Pemerintah Daerah dengan cara bekerjasama dengan pihak Swasta dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada, sebagai contoh Kolam Renang Tirta Rinjani yang dipihak ketigakan oleh Dinas Budpar Lombok Timur. Dengan cara yang demikian itu maka dapat mengurangi beban bagi pemerintah Daerah dari segi pengeluaran anggaran. Sarana dan prasarana olahraga perlu didayagunakan dan dikelola untuk

176

berbagai kepentingan olahraga. Pengelolaan tersebut bertujuan memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia baik itu di tingkat Desa, Kecamatan, dan bahkan yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten sekalipun haruslah ditangani oleh orang yang paham dan benar-benar berkompeten dalah bidang pengelolaan. Jangan sampai sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut malah menjadi beban sendiri bagi pemerintah daerah baik itu untuk pemeliharaan maupun perawatannya. Bagi sarana dan prasarana olahraga yang disewakan dalam penggunaannya maka sudah barang tentu sarana dan prasarana olahraga tersebut mempunyai dana sendiri untuk perawatan maupun pemeliharaannya dan tidak lagi membebani Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI tentang sistim keolahragaan nasional No 3 tahun 2005 pasal 70 ayat 2 disebutkan , bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b) kerja sama yang saling menguntungkan; c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d) hasil usaha industri olahraga; dan/atau e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat luas, walaupun Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur belum ada hingga saat ini. Kemudian masalah kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sarana dan parasarana olahraga tersebut juga harus diperhatikan dan diutamakan, jagan sampai pemerintah Daerah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga tersebut tetapi malah animo masyarakat untuk berolahraga di tempat yang sudah disediakan tersebut menjadi menurun.

177

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga serta meningkatkan animo masyarakat untuk berolahraga, maka sejumlah permasalahan yang harus diatasi adalah belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan, rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin sempitnya ruang terbuka serta sarana dan prasarana untuk berolahraga, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan ruang publik untuk sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat umum dan tempat permukiman. Prasarana olahraga yang berupa ruang terbuka seperti taman Kota, alunalun Kota, dan ruang terbuka lainnya yang memang digunakan sebagai tempat berolahraga seperti lapangan umum yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur supaya tidak lagi dipapkai untuk kegiatan-kegiatan lain selain untuk kegiatan olahraga. Sebagai contoh hampir semua lapangan umum yang ada di Kabupaten Lombok Timur pernah digunakan untuk kampanye partai politik tertentu, kemudian digunakan juga sebagai tempat pasar malam yang disertai dengan pertunjukan rona-rona yang menggunakan sarana dan prasarana cukup lama dan bahkan juga pada saat-saat tertentu juga dipergunakan sebagai tempat konser musik. Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dengan latar belakang rekreasi juga sangat penting menjadi salah satu alternatife bagi Pemerintah Daerah, karena dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga sebagai prasarana rekreasi besar kemungkinan untuk dapat menarik minat masyarakat supaya lebih gemar dan antusias melakukan aktifitas olahraga. Biar bagaimanapun juga hal tersebut cukup relevan karena memang pada dasarnya manusia senang dengan aktivitas rekreasi sehingga mereka secara tidak langsung turut aktif berolahraga melalui sarana rekreasi tersebut. Terlebih lagi kondisi alam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sangat memungkinkan sekali untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga rekreasi tersebut. Karakteristik pelaku olahraga dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menetukan jenis dan model sarana dan prasarana olahraga yang seperti apa yang harus disediakan

178

supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Latar belakang pendidikan, ekonomi dan status sosial juga bisa mempengaruhi pola masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga. Sebagai contoh kalangan masyarakat tertentu misalnya para pejabat lebih cenderung untuk bermain tenis dan bulutangkis, sedangkan masyarakat kelas menengah kebawah cenderung untuk bermain sepakbola. Ini menunjukan bahwa masyarakat lebih senang berolahraga dengan menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang geratis dan jelaslah bahwa sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar nasional bukan menjadi jaminan akan tingginya animo masyarakat untuk berolahraga ditempat tersebut apalagi kalau sarana dan prasarana tersebut disewakan. Untuk mendukung program pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, maka hal yang harus menjadi perhatian adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sarana dan prsarana olahraga yang ada. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya sarana dan prsarana olahraga serta dapat memfasilitasi masyarakat umum dalam berolahraga. Pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses tanpa harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan lebih baik lagi jika sarana dan prsarana tersebut bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Contohnya yaitu sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan Car Free Day yang dapat menampung banyak orang untuk beraktifitas olahraga di tempat tersebut. Guna memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut perlu kiranya bagi instansi-instansi terkait untuk lebih sering mengadakan iven-iven atau turnamen keolahragaan yang melibatkan masyarakat banyak, supaya lebih menarik minat masyarakat untuk membiasakan diri berolahraga. Bukan hanya sampai di situ saja tetapi disamping itu juga Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat sebuah trobosan-trobosan baru yang berupa kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilakukan secara masal oleh masyarat umum, seperti senam sehat bersama, Jalan sehat, sepeda santai, kemudian mengadakan kegiatan Car Free Day sebagaimana yang diadakan oleh

179

Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi kegiatankegiatan keolahragaan lain yang melibatkan masyarakat banyak untuk bepartisipasi. Mayarakat menengah ke bawah umumnya lebih senang berolahraga dengan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang gratis bila dibandingkan dengan masyarakat menengah ke atas yang lebih suka melakukan kegiatan olahraga di ruangan tertutup (inthor) seperti bulutangkis, futsal, pitnes dan lain sebagainya. Sementara itu masyarakat menengah kebawah biasanya mereka berolahraga di lapangan-lapangan umum yang tersedia di Desa atau Kecamatan, kemudian Alun-alun Kota, serta Taman Kota dan tempat-tempat yang berupa ruang terbuka lainnya seperti di pinggir pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermain voli pantai yang tidak dipungut biaya. Kegiatan fisik (physical activity) yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dari sekian banyak jenis dan bentuk kegiatan fisik, kegiatan olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang paling banyak memiliki kelebihan. Selain berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, olahraga juga berfungsi sebagai aktivitas untuk rekreasi atau hiburan dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta pembudayaan perilaku hidup sehat masyarakat, maka pemerintah daerah harus membuat

kebijakan

untuk

menyelenggarakan

meningkatkan partisipasi olahraga di masyarakat.

berbagai

program

guna