BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian A. Sejarah berdirinya Polres Gorontalo 1. Tahun 1962 dibentuknya KOMDIS Limboto, dan belum dipisahkan dari KOMRES 1905 Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. 2. Dengan SK KPKOM Sulutteng No. Pol. : 220 / 1963 tanggal 25 Oktober 1963 dibentuk Kantor Polisi Resort 1906 Kab. Gorontalo. 3. Tahun 1964 peralihan dari KOMRES 1905 Gorontalo menjadi KOMRES 1906 Kab. Gorontalo sekaligus realisasi penyesuian terbentuknya stuktur pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Ibukota di Limboto. 4. Tahun 1969 peralihan dari KOMRES 1906 Kabupaten Gorontalo menjadi KORES 1506 Kabupaten Gorontalo. 5. Tahun 1983 peralihandari KORES 1506 Kabupaten Gorontalo menjadi Polres Gorontalo 6. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. :Kep / 90 / XII / 2003 tentang Penentuan Tipe Organisasi Polres, maka Polres Gorontalo dirubah menjadi Polres Limboto dengan Tipe Organisasi Polres B2. 7. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep / 395 / VI / 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor ( Polres ) ditetapkan bahwa Polres Limboto dengan Tipe logi Polres tipe Polres. 36
8. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep / 203 / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perubahan Nomenklatur Polres Limboto menjadi Polres Gorontalo.
B. Visi dan Misi Polres Gorontalo 1. Visi Polres Gorontalo Mewujudkan Polres Gorontalo sebagai Aparat Penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang professional dan proporsional serta memberdayakan
potensi
masyarakat
melalui
kegiatan
kemitraan
untuk
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polres Gorontalo.
2. Misi Polres Gorontalo 1. Memberikan
perlindungan,
pengayoman
dan
pelayanan
kepada
masyarakat (meliputi aspek Security, Surety, Sapety dan Peace sehingga masyarakat bebas dari gangguan Pisik maupun Psikis. 2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat dimengerti untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat. 3. Memelihara
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
dengan
tetap
memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai adat Gorontalo yang berlaku.
37
4. Menegakkan
hukum
secara
professional
dan
proporsional
serta
independen dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dan kepastian Hukum. 5. Menjalin kerjasama, kebersamaan dan koordinasi yang lebih erat lagi antara instansi internal maupun instansi Eksternal dan komponen masyarakat secara sinergis dalam rangka penciptaan kondisi yang aman dan tertib. 6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam rangka dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepolisian secara professional. 7. Melaksanakan kebijakan Kapolri dan Kapolda Gorontalo secara konsisten dan konsekuen.
Struktur organisasi
Sumber. Polres Gorontalo. 38
4.2. Pembahasan hasil penelitian A. Tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo. Kepolisian Resort Gorontalo melalui Stap Kaurbin ops Bapak Umar akan memproses hukum ribuan unit kendaraan bermotor yang menjadi barang sitaan, namun tidak diketahui pemiliknya yang diantaranya adalah kendaraan hasil curian. Hal ini ditegaskan kaurbin ops Irwan Daenunu1, Sebelum barang sitaan kendaraan bermotor itu akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku, pihak kepolisian akan mengumumkan ke masyarakat lebih dulu. Jika tidak ada yang mengakuinya, langsung diproses. Sehingga kepada anggota masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotornya, hendaknya mendatangi kantor kepolisian setempat dengan membawa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sebab, jika tidak memiliki bukti dokumentasi, siapapun
1
Hasil Wawancara dengan Kaurbin Ops “Irwan Daenunu”, Senin. 25/3/13
39
tidak boleh mengambil kendaraan itu, dengan syarat bahwa tidak ada biaya pengambilan kendaraan bermotor. Apabila ada polisi yang menarik uang administrasi, silahkan lapor kecuali adanya denda tilang. Selain itu juga Kanit Reskrim Polres Gorontalo, Bapak Heru Rusyaman2 mengatakan, bagi warga yang jadi korban pencurian kendaraan bermotor, bisa mendatangi Polres gorontalo. Sebab, pihaknya menyita kendaraan bermotor dari sejumlah pelaku kejahatan dan kendaraan tersebut apabila ada yang merasa memiliki maka kendaraan milik korban pelaku kejahatan tentunya dapat dibawa pulang dengan syarat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah seperti STNK, BPKB dan Surat Tanda Lapor kehilangan kendaraan dari kepolisian.
Tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hasil penelitian penulis di polres gorontalo dengan melakukan wawancara kepada salah seorang kanit II reskrim polres gorontalo bapak Nasar3 bahwa dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan barang sitaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Barang Sitaan merupakan tindakan hukum eksepsional; Dimana barang sitaan merupakan tindakan hukum yang diambil penegak hukum mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan. Sering barang sitaan itu dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan. Barang sitaan pencurian kendaraan bermotor merupakan
2 3
Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim “Heru Rusyaman”, Rabu.27/3/13 Hasil Wawancara dengan Kanit II “Nasar”, Senin.27/3/13
40
penegakan hukum bagi terdakwa lebih dulu. Sebelum pengadilan sendiri menjatuhkan putusan. Menurut analisa penulis dari hasil wawancara dengan kanit II polres gorontalo bahwa barang sitaan pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan suatu penerapan sanksi hukum sehingga sudah dijatuhi hukuman berupa barang sitaan hasil perbuatanya. Itu sebabnya, tindakan penyitaan
merupakan
tindakan
hukum
yang
sangat
ekspensional.
Pengabulan barang sitaan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. Tidak boleh diterapkan secara sembarangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar. Kebijakan mengabulkan barang sitaan, sejak semula sebaiknya sudah dilandasi oleh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum. Penjatuhan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah polres Gorontalo merupakan pernyataan kesalahan terdakwa sebelum adanya putusan dari pengadilan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul terdakwa. Antara lain: Dari segi kejiwaan. Dengan adanya penyitaan barang pencurian tentunya telah menempatkan terdakwa dalam suasana dan posisi keresahan serta kehilangan harga diri. Sehingga penulis beranggapan bahwa penerapan hukum dapat berdampak psikologis. Dimana dengan memperhatikan akibat-akibat negatif seperti, dalam menjalankan aturan hukum terhadap penyitaan barang sitaan hasil pencurian kendaraan bermotor yang ada di wilayah polres Gorontalo maka
41
pelaku sudah merasakan hukumanya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dihukum serta dinyatakan bersalah berdasarkan keberadaan hasil barang curiannya yang sudah disita tanpa harus menunggu penetapan hukum dari pengadilan. 2. Barang Sita sebagai tindakan perampasan. Pada hakikatnya barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polres gorontalo merupakan perintah penyitaan berdasarkan ijin dari pengadilan. Sehingga perintah perampasan itu, dilakukan pengadilan melalui pemberian ijin berdasarkan permohonan dari pihak penyidik kepolisian. Adapun keberadaan status dari barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dapat berupa, antara lain : a. Bersifat permanen Penyitaan bisa bersifat permanen, apabila penyitaan kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada korban berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Bersifat Temporer (Sementara) Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan terdakwa dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat menjatuhkan putusan. Berbicara mengenai makna barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diperoleh pada saat melakukan penelitian dimana
42
penelitian
yang
ada
dilapangan
berdasarkan
penjelasan
mengenai
keberadaan status barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang disampaikan oleh kasat Reskrim Polres Gorontalo bapak Heri Rusyaman4 adalah merupakan sebagai tindakan perampasan berdasarkan perintah undang-undang, makna perampasan dalam barang sitaan pencurian kendaraan bermotor jangan diartikan secara sempit dan bersifat mutlak. Mengartikan secara sempit dan mutlak, bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga hal tersebut terus terjadi dalam praktek sebagai akibat dari kelemahan menafsirkan arti barang sitaan pencurian kendaraan bermotor sebagai perampasan yang mutlak. Tidak demikian halnya bahwa sita atau penyitaan sebagai tindakan-tindakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan terdakwa bukan bersifat mutlak terlepas dari hak dan penguasaan serta pengusahaan barang yang disita dari tangan terdakwa. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun penyalahgunaan, perlu diketahui acuan yang tepat dan proposional memberlakukan barang sitaan di Polres Gorontalo. Acuan yang mesti dipedomani terhadap perlakuan barang sitaan terutama berdasarkan peraturan yang berlaku adalah : a. Barang Sitaan semata-mata hanya sebagai jaminan Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita ditunjukkan untuk menjamin dakwaan agar dakwaan tersebut tidak ilusioner;
4
Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim “Heru Rusyaman” pada tanggal 1/5/2013
43
b. Bahwa hak atas benda sitaan tetap dimiliki terdakwa sekalipun barang yang disita dan dirampas atas perintah undang-undang masih tetap dianggap menjadi hak milik pelaku sampai putusan dieksekusi. Keliru sekali
anggapan
sementara
pihak-pihak
maupun
hakim,
yang
berpendapat sita bersifat melepaskan hak milik terdakwa atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita dibuat; c. Penguasaan barang sitaan tetap dipegang aparat hukum Sejalan dengan acuan yang menegaskan hak milik atas barang sitaan tidak tanggal dari kekuasaan guna kepentingan pemeriksaan. 3. Penyitaan berdampak psikologis Bahwa status dari segi penerapan hukum terhadap penyitaan merupakan suatu yang berdampak psikologis, dimana penyitaan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dilakukan ditempat umum, seperti : a.
Pelaksanaannya secara fisik dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya.
b.
Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun bisa pula di tonton oleh masyarakat luas;
c.
Administratif Justisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dalam buku register kantor yang bersangkutan yang sesuai dengan asas publisitas.
Berdasarkan penjelasan diatas serta hasil dari penelitian penulis terhadap tinjauan hukum barang sitaan pencurian kendaraan bermotor oleh pihak polres gorontalo, maka sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Butir 16 KUHAP, maka
44
dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi apabila perumusan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dihubungkan dengan pembuktian dan putusan maka yang mengatur atau menegaskan mengenai peranan/kegunaan/fungsi dari barang bukti (Barang Sitaan) dalam kaitannya dengan pembuktian sehingga jelaslah bahwa dari hasil penelitian penulis dengan keberadaan penerapan teknis dilapangan oleh pihak polres gorontalo dalam menangani persoalan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor sudah jelas mengacu pada apa yang dituangkan dalam teori terhadap penyitaan itu sendiri.5 Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa barang sitaan pencurian kendaraan bermotor
di Polres Gorontalo berdampak psikologis bagi pelaku pencurian
dimana dapat merugikan nama baik atau kredibilitas pelaku baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan barang dapat meruntuhkan kepercayaan terutama dengan merinci tindak kejahatan yang diatur berdasarkan Pasal 231 KUHP berupa : 1. Melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa. 2. Melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim, dan 3. Menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan.
5
HMA Kuffal, 2002. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press. Hal 111
45
Teknis peradilan barang sitaan adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan guna memohonkan diadakannya lembaga sita agar menjamin dan melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan atas harta kekayaannya agar tetap terjaga keutuhan sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada I’tikad buruk yang berusaha melepaskan diri dan mengelak memenuhi tanggung jawab sesuai putusan pengadilan yang merupakan kewajiban karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karenanya, untuk dapat mengetahui upaya hukum barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan hasil dilapangan saja (dalam hal ini aparat penegak hukum hanya bertindak dengan mengandalkan upaya teknis).
46
Untuk lebih jelasnya maka penulis buat dalam daftar tabel sebagai berikut : Tabel I Kasus curanmor yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tahun 2008 – 2012 No
Periode
Jumlah
Persentase (%)
1
2008
2
16,6
2
2009
2
16,6
3
2010
2
16,6
4
2011
1
8,3
5
2012
5
41,6
12
100
Jumlah
Sumber Data : Polres Gorontalo tahun 2013 Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tercatat barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang diterima oleh Polres Gorontalo dan telah dilimpahkan Ke Kejaksaan sebanyak 12 (Dua Belas) kasus pencurian kendaraan bermotor yang diproses atau dilaporkan di kejaksaan dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Sedikitnya kasus barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang diterima oleh
Polres Gorontalo.
Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kaurbin Ops, Irwan Daenunu 6, beliau menjelaskan : bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2010 kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah berhasil diungkap dan 6
Hasil Wawancara dengan Kaurbin Ops “Irwan Daenunu”, Senin.17/6/13
47
dilakukan penyitaan barang sitaan adalah sebanyak 6 kasus dimana setiap tahunnya terungkap paling sedikit 2 kasus yang setelah dijumlahkan di 3 tahun terakhir sebanyak 6 kasus yang telah dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan pada tahun 2011 hanya 1 kasus dan pada tahun 2012 terungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah di limpahkan ke kejaksaan karena pada tahun 2012 dengan adanya terobosan baru yang dilakukan oleh pihak polres gorontalo dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor itu dilakukan dengan cara menjadikan masyarakat sebagai informan atau menjalin kerja sama dengan masyarakat, pemerintah setempat guna mendapatkan laporan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan memberikan keterbukaan informasi lewat jaringan IT atau pemberitahuan kode/nomor telp layanan oleh pihak polres gorontalo dan juga dijelaskan bahwa sedikitnya kasus tersebut karena disebabkan keterbatasan pihak penyelidik dan penyidik Polres Gorontalo untuk melakukan proses penangkapan para pelaku pencurian dan dalam mengamankan barang hasil curian kenderaan bermotor, hal ini disebabkan oleh karena pelaku dengan berbagai macam cara berusaha menghilangkan jejak barang bukti, salah satunya mengubah warna cat dan tampilan dari kenderaan tersebut
sehingga pihak
kepolisian sulit mengenalinya. Adapun kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum dilimpahkan ke kejaksaan seperti yang tergambar pada table 2 adalah :
48
Tabel 2 Kasus Curanmor yang belum dilimpahkan ke Kejaksaan Tahun 2008 – 2012 No
Periode
Jumlah
1
2008
2
2
2009
2
3
2010
5
4
2011
3
5
2012
8
Jumlah
20
Persentase (%)
10 10 25 15 40 100%
Sumber Data : Polres Gorontalo (Limboto) tahun 2013 Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tercatat pencurian kendaraan berrmotor yang belum dilimpahkan ke kejaksaan dan belum ditemukan pelakunya sebanyak 20 (Dua Puluh) kasus karena belum ditemukannya pelaku serta barang bukti sehingga dari jumlah kasus yang ada pihak kepolisian masih memiliki bukti laporan kehilangan dari masyarakat dan masih menjadi tanggungjawab untuk dilakukannya pencarian pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang . Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, maka tujuan pokok dari penyitaan yakni sebagai berikut :
49
1.
Untuk melindungi kepentingan penerapan hukum dan itikad buruk Pelaku kejahatan agar tidak hampa (ilusioner)hasil dakwaan, pada saat putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
2.
Memberi jaminan kepastian hukum terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum tetap7. Dalam melaksanakan suatu peraturan hukum pada dasarnya terdapat
faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor penghambat. Faktor – faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor – faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya. Adapun dalam kaitanya dengan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor maka ada istilah pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut : 1.
Pengeluaran surat izin lelang barang sitaan Surat izin lelang barang sitaan yang dikeluarkan oleh kejaksaan setempat.
ini menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan lelang barang sitaan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang sitaan itu, baik untuk dilakukannya pelelangan atau untuk kepentingan negara dan kepentingan sosial ataukah untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang sitaan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang sitaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 ( empat ) bulan. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan
7
L & J Law, Bila Anda Menghadapi Masalah hukum, Jakarta. PT. Penebar Swadaya.hlm.33
50
lelang barang sitaan tertunda, tapi juga berpengaruh terhadap nilai dari barang dan pelaksanaan lelang barang sitaan nantinya. Penjualan lelang barang sitaan pencurian kendaraan bermotor itu nantinya menimbulkan kurang tertariknya peserta lelang terhadap barang tersebut dikarenakan ada kemungkinan kondisi barang – barang itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah ditentukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang sitaan maka proses pelelangan tersebut tertunda. Keterlambatan pengeluaran surat izin pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan juga dapat menyebabkan nilai barang rampasan menjadi berkurang, karena ketahanan
dari
barang
sitaan
terhadap
cuaca
tidak
dapat
dijamin.
Kondisi inilah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap suatu barang sitaan. Contoh berikut ini di saat melakukan penelitian, penulis menemukan satu kasus lagi yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Limboto (kasus pencurian kendaraan bermotor). Diman kendaraan bermotor yang di curi tersebut akan dirampas untuk negara, dan hal ini berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya dilakukan pelelangan. Apabila kendaraan bermotor hasil pencurian ini tidak segera diambil tindakan yang cepat dan tegas maka kondisi kendaraan bermotor ini akan rusak dan berkurang nilainya. 2. Penentuan harga limit barang sitaan. Di dalam penentuan harga limit ini pihak Kejaksaan Negeri Limboto bekerjasama dengan Polres Gorontalo yang terkait dengan barang sitaan tersebut, Dalam menentukan harga limit suatu barang sitaan juga membutuhkan jangka
51
waktu yang lama. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diberikan oleh nara sumber dari kejaksaan Bapak Dadang harun8 kepada penulis, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang sitaan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 ( satu ) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana maka pihak kejaksaan setempat harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin lelang terhadap barang sitaan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan dapat dilaksanakan. 3. Kondisi barang yang rusak. Kondisi barang sitaan ini juga mempengaruh pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan. Kondisi barang sitaan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang sitaan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikkan peserta lelang terhadap barang sitaan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang. Kondisi barang sitaan yang kurang baik ini disebabkan oleh tidak terawatnya barang – barang yang berada di tempat penitipan barang tersebut. 4. Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang sitaan. Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang lelang barang sitaan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang sitaan tidak dapat dilakukan apabila :
8
Hasil Wawancara dengan “Dadang Harun” Rabu,19/6/13
52
(1)
peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan panitia penyelenggara; dan
(2)
pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda. Secara
tidak
langsung
hal
tersebut
di
atas
diperkirakan
akan
mempengaruhi terhadap pencapaian harga limit yang diinginkan, misalkan harga limit yang diharapkan itu Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ), tetapi dari peserta lelang yang hadir dan penawaran tertinggi yang dicapai hanya sebesar Rp. 6.000.000,00 ( Enam juta rupiah ), maka pelaksanaan lelang barang sitaan tersebut ditunda dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu 10 ( sepuluh) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan. Di dalam keempat faktor ini yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan lelang barang sitaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang sitaan tersebut, yang pada akhirnya berakibat kepada pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan ini menjadi terlambat.
B. Upaya penanggulangan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor. Upaya hukum terhadap penanggulangan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang ditempuh oleh pihak Polres Gorontalo tersebut antara lain : 1. bahwa keberadaan barang sitaan ini haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam melengkapi syarat hukum pembuktian, dimana aparat yang terkait itu haruslah bertindak dengan hati – hati dan tegas di dalam
53
menangani penyelesaian barang sitaan ini, maka kemungkinan – kemungkinan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan tersebut sangat kecil. 2. Untuk menangani masalah kondisi barang sitaan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan tersebut, dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan ini meminimalkan kerusakan – kerusakan terhadap barang – barang sitaan tersebut. Untuk
menciptakan
hasil
kerja
yang
maksimal
dalam
upaya
penanggulangan terhadap barang sitaan pencurian kendaraan berrmotor tersebut maka haruslah diimbangi dengan cara-cara atau kebijakan – kebijakan lain. a) Sarana Penal (Represif). Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor dipolres Gorontalo adalah dengan selalu berusaha sigap dan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan agar tidak terjadi kejahatan pencurian yang berdampak pada penyitaan barang curian yang nantinya digunakan sebagai barang bukti dan malah sampai berujung pada pelelangan barang sitaan oleh pihak penegak hukum atau akan di simpan dalam Rubasan. Jika diperhatikan terhadap ketentuan hukum, lebih dari cukup ketentuan tersebut untuk menjerat para pelaku pencurian kendaraan 54
bermotor apalagi sanksi pidana yang mengancamnya juga sudah cukup menjanjikan untuk membuat takut dan jera bagi pelaku pencurian serta nantinya berujung pada pelelengan barang sitaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. b). Sarana Nonpenal ( Preventif ). Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor pada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya upaya hukum terhadap barang sitaan pencurian guna dapat dilaksanakan dengan cara menangani faktor – faktor pendorong terjadinya pencurian, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yakni a. Tingkat Pengamanan Dimana pihak kepolisian selalu melakukan upaya untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga keamanan dengan mengingatkan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memfungsikan kembali pos jaga dimasing-masing wilayah serta selalu cepat memberikan informasi kepada pihak kepolisian dalam hal terjadinya suatu kejahatan pencurian serta kejahatan lainnya. b. Melakukan Sosialisasi Bahwa hasil dari barang sitaan ini akan dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan serta bisa saja akan menjadi milik Negara yang
55
nantinya berdampak pada pelelangan hasil dari barang sitaan pencurian tersebut sehingganya dalam penanggulangan tersebut yang dijadikan dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar kiranya selalu hati-hati menjaga kendaraan bermotornya sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
56
