61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1. Diskripsi Wilayah Desa Sabiyan Wilayah Desa Sabiyan merupakan salah satu desa yang letaknya berada di wilayah tatanan Pemerintah di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Desa Sabiyan merupakan daerah yang terdiri dari perkampungan, sawah tadah hujan dan hutan milik Perhutani. Dimana luas seluruh wilayah Desa Sabiyan adalah 267,132 ha. Kondisi iklim di Desa Sabiyan adalah iklim tropis, dengan curah hujan sedang jarak wilayah dengan ibukota Kecamatan Bangkalan + 4 km, sedangkan jarak dengan wilayah Ibukota Kabupaten Bangkalan + 12 km. Berdasarkan penggunaannya seperti yang telah penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini Tabel 4.1 Macam Penggunaan Tanah No. 1 2 3 4 5
Penggunaan Tanah Tanah Sawah Tanah Kering Pemukiman Fasilitas Umum Lainnya Jumlah
Luas (Ha) 110,16 36,69 25,685 71,60 23 267,132
Prosentase 41,24 13,73 9,62 26,80 8,61 100%
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
Berdasarkan tabel 4.1 tesebut di atas dpat diketahui bahwa dari luas wilayah Desa Sabiyan 267,132 Ha, dimana terbagi dalam penggunaan untuk sawah adalah 110,16 Ha atau 41,24% dari luas wilayah seluruhnya. Kemudian 61
62
tanah kering adalah 36,69 Ha (13,73%), pekarangan dan pemukiman seluas 25,685 Ha (9,62%) dan tanah fasilitas umum seluas 71,60 Ha (26,80%) dan dipergunakan dalam bentuk lain-lain seluas 23 Ha (8,61%) . Dalam perkembangan penduduk sebesar 4% per tahun, dimana data penduduk pada akhir tahun 2012 diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Sabiyan adalah sebanyak Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasar Jenis Kelamin No. 1 2
Jenis Kelamin
Jumlah (jiwa)
Prosentase (%)
1309 1353 2662
49,17% 50,83% 100%
Laki-laki Perempuan Jumlah
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Sabiyan adalah sebanyak 2662 jiwa dengan komposisi untuk penduduk laki-laki sebanyak 1309 jiwa atau sebesar 49,17%, sedangkan untuk penduduk perempuan sebanyak 1353 jiwa atau sebesar 50,83%. Dengan demikian bahwa penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki. Untuk selanjutnya dalam tabel berikut ini akan disajikan komposisi atau pembagian penduduk berdasar umur.
63
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur No. 1 2 3 4 5 6 7
Kelompok Umur 0 - 10 Tahun 11 - 20 Tahun 21 - 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 58 tahun > 58 Tahun Jumlah
Jumlah (jiwa) 158 423 446 320 396 482 437 2662
Prosentase (%) 5,94 15,89 16,74 12,02 14,88 18,11 16,42 100%
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
Dari data yang tersaji dalam tabel di atas, maka kondisi berdasarkan umur dapat diketahui, berturut-turut dari yang terbesar bahwa penduduk yang berumur antara 0 – 10 tahun sebanyak 158 (5,94%), penduduk yang berumur antra 11 – 20 tahun sebanyak 423 (15,38%) sedangkan penduduk yang berumur 21 – 30 tahun sebanyak 446 (16,74%) dan yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 320 (12,02%). Berikut penduduk yang berusia antara 41 – 50 tahun sebanyak 396 (14,88%) sedangkan yang berusia antara 51 – 58 sebanyak 482 (18,111%) dan sisanya sebanyak 437 orang atau sebesar 16,42% berusia diatas 58 tahun keatas. Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan formal yang ditempuh masyarakat Desa Sabiyan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No. 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Kelompok Umur Jumlah Prosentase Tidak Sekolah 978 36,74 Belum Sekolah 215 8,08 TK 318 11,95 SD 377 14,16 SLTP 393 14,76 SMU 369 13,86 PT 12 0,45 Jumlah 2662 100%
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
64
Dari data komposisi penduduk berdasat tingkatan pendidikan, dimana diperoleh bahwa penduduk yang tidak sekolah sebanyak 978 (36,74%), warga yang belum sekolah sebanyak 215 8,08%), selanjutnya penduduk yang bersekolah di TK sebanyak 318 (11,95%) dan penduduk yang masih sekolah ataupun tamat SD sebanyak 377 (14,16%) dan berpendidikan SMP sebanyak 393 (14,76%) sedangkan yang berpendidikan SMU sebanyak 369 (13,86%) sementara itu yang warga dengan tingkat pendidikan Sarjana baik yang sudah lulus maupun belum lulus sebanyak 12 (0,45%). Keadaan penduduk berdasar kepercayaan dapat diketahui bahwa seluruh penduduk di Desa Sabiyan memeluk agama Islam. Adapun data penduduk berdasar matapencaharian atau pekerjaan adalah : Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasar Jenis Pekerjaan di Desa Sabiyan No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Pekerjaan Pengrajin industri Pedagang Petani Pegawai Negeri Sipil Pegawai Swasta Pensiunan Lainnya Usia Sekolah Jumlah
Jumlah 127 370 263 15 210 5 268 1404 2662
Prosentase 4,77 13,90 9,88 0,56 7,89 0,19 10,07 52,74 100%
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
Data dalam tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sabiyan bermatapencaharian atau bekerja di sektor pertanian. Secara jelas bahwa penduduk yang bermata pencaharian di bidang industri terdapat 127 orang atau sebanyak 4,77%, yang bermatapencaharian atau bekerja di sektor perdagangan terdapat sebanyak 370 orang atau sebesar 13,90%, penduduk yang
65
bekerja di sektor pertanian terdapat sebanyak 263 orang atau sebesar 9,88%, bekerja sebagai PNS terdapat sebanyak 15 orang atau sebesar 0,56% dan yang bekerja di sektor swasta (buruh pabrik dll.) terdapat sebanyak 210 orang atau sebesar 7,89% kemudian sebagai pensiunan yaitu terdapat sebanyak 5 orang atau sebesar 0,19% dan sisanya adalah penduduk yang bekerja di sektor lainnya yaitu terdapat sebanyak 268 orang atau sebesar 10,07% dan yang maasih usia sekolah terdapat sebanyak 1404 orang atau sebesar 52,74%.
4.1.2. Potensi Ekonomi Desa Sabiyan Desa Sabiyan merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis. Secara geografis Desa Sabiyan memiliki kondisi tanah yang cukup datar dan subur, sehingga sangat menunjang produktivitas pertanian. Transportasi antar daerah di Desa Sabiyan juga relatif lancar, karena Desa Sabiyan memiliki jalan Kabupaten yang melintas dan membelah desa Sabiyan dari arah Selatan ke Utara. Sehingga keberadaan Desa Sabiyan dapat dijangkau oleh angkutan umum, dengan demikian mobilitas masyarakat di Desa Sabiyan cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktifitas kehidupan masyarakat Desa Sabiyan, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun potensi desa lainnya. Namun demikian hal tersebut di atas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalahmasalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal
66
tersebut terjadi karena keberadaan potensi desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni. Suatu misal, keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Sabiyan tidak bisa mengangkat hidup petani Sabiyan karena produktivitas pertaniannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan cenderung rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif kurang, sehingga banyak petani yang masih di bawah garis kemiskinan. Begitu juga dengan posisi Desa Sabiyan yang dilalui oleh jalan Kabupaten menyebabkan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga banyak pengaruh negatif yang masuk dan dikonsumsi masyarakat terutama para pemuda. Sehingga tingkat kenakalan remaja di Sabiyan cukup mengkhawatirkan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tingkat kerawanan baik ekonomi (kemiskinan) pendidikan maupun pengangguran, berikut ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel yang berdasarkan data statistik terakhir tahun 2005. Tabel 4.6 Tabulasi Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Sabiyan No. 1 2 3 4 5
Tingkatan Kesejahteraan Prasejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III +
Sumber : Buku Profil Desa Sabiyan 2014
Jumlah (Orng) 414 122 115 329 147
67
4.1.3. Struktur Organisasi PNPM Mandiri Penyelenggaraan PNPM Mandiri P2KP tahun 2007 dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan dengan pengorganisasian sebagai berikut. 1.
Tingkat Nasional Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency). Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) a.
Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) Unit Manajemen Program P2KP (PMU P2KP/PNPM MandiriPerkotaan) adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Program PNPM-MP dengan tugas pokok
68
melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan pembinaan teknis PNPM-MP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai fungsi : a.
Melakukan koordinasi pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai PNPM-MP;
b.
Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan lapangan KMP, KMW, dan KE;
c.
Melakukan kajian dan evaluasi atas pemanfaatan dana PNPM-MP;
d.
Menyusun rekomendasi untuk sinkronisasi PNPM-MP dengan program-program lainnya.
b.
SNVT P2KP SNVT P2KP adalah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. SNVT P2KP berperan membantu pelaksanaan tugas PMU-P2KP dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tanggung jawab dan tugas pokok SNVT P2KP adalah : 1) Melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam NPLN termasuk penyelesaian aplikasi dana pinjaman PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; 2) Melaksanakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi;
69
3) Menyampaikan
informasi
yang
diperlukan
dalam
rangka
pelaksanaan PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; 4) Melakukan penanganan pengaduan dari pihak manapun yang berkaiatan dengan PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas KMP, KMW dan KE. c.
Asisten PMU-P2KP 1) Asisten
Perencanaan
dan
Pemrograman
mempunyai
tugas
melakukan penyusunan rencana pelaksanaan, pembinaan teknis, dan sinkronisasi program PNPM-MP dengan instansi terkait serta menyusun strategi keberlanjutan program PNPM-MP. 2) Asisten
Pengendalian
Pelaksanan
mempunyai
tugas
untuk
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MP mengacu kepada rencana kegiatan yang telah ditetapkan, serta penyiapan tindak turun tangan yang diperlukan. 3) Asisten
Pengembangan
Kemitraan
mempunyai
tugas
untuk
melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Lembaga Komunitas
dengan berbagai pihak dalam rangka
peningkatan akses kepada berbagai sumberdaya untuk masyarakat miskin. 4) Asisten Data, Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan serta pengolahan data, pelaporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan PNPM-MP.
70
2.
Tingkat Propinsi Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bapeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas
Pekerjaan
Umum/Bidang
Ke-Cipta
Karya-an
di
bawah
kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi. Tugas Kepala SNVT PBL Propinsi adalah : a.
Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai arah kebijakan PMU-P2KP ;
b.
Mengelola tata pelaporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;
c.
Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
d.
Bersama dgn KMW dan TKPKD menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait PNPM Mandiri Perkotaan sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.
3.
Tingkat Kota/Kabupaten Di
tingkat
Kabupaten/Kota
dikoordinasikan
langsung
oleh
Walikota/Bupati setempat melalui Bapeda Kabupaten/Kota dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat
instansi
terkait
di
daerah
di
bawah
koordinasi
TKPKD
Kabupaten/Kota. TKPKD Kota/ Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan
71
berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM mempunyai tugas : a.
Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada camat, PJOK dan perangkat kecamatan di wilayah kerjanya;
b.
Memfasilitasi
berlangsungnya
koordinasi
dan
konsolidasi
dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; c.
Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;
d.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebagai
pelaksana
administratif
ditingkat
Kabupaten/Kota
berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, atas usulan Walikota / Bupati setempat ditunjuk Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas: a.
Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan;
b.
Melakukan pemantauan pemanfaatan dana yang disalurkan;
c.
Bersama Korkot dan TKPP menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan PNPM Mandiri di wilayah kerjanya sampai ke proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaikan secara kekeluargaan.Di tingkat Kabupaten/Kota, Ditjen Cipta Karya cq Direktorat PBL Propinsi mengangkat Koordinator Kota P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang dibantu beberapa Asisten Korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/infrastruktur, manajemen data dan penataan
72
ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasi Team Leader KMW. 4.
Tingkat Kecamatan Di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah : (1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut: a.
Camat Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada Lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya; 2) Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; 3) Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para Lurah / Kades; 4) Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM tingkat kecamatan; 5) Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musrenbang Kecamatan;
73
6) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM di tingkat kecamatan/kota/kabupaten, KSM, dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; serta 7) Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan,
konflik
dan
penanganan
pengaduan
mengenai
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya. b.
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Walikota/Bupati*) untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut: 1) Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; 2) Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain; 3) Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim juga sebagai tembusan kepada Camat dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya;
74
4) Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK; 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 6) Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator. 5.
Tingkat Kelurahan/Desa Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah : (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sbb: a.
Lurah atau Kepala Desa
75
Secara umum peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaandapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut: 1) Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan; 2) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat; 4) Memfasilitasi proses pembentukan LKM. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan);
76
5) Memfasilitasi
dan
mendukung
penyusunan
Program
Jangka
Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM); 6) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; 7) Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untuk dibahasa didalam Musrenbang kelurahan/desa; 8) Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya kepada Camat; dan 9) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. Berdasar penjabaran mengenai struktur organisasi PMNPM Mandiri tersebut di atas, bahwa dengan adanya struktur organisasi PNPM Mandiri dapat digambarkan sebagai berikut :
77
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PNPM Mandiri
4.2. Hasil Penelitian 4.2.1. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 4.2.1.1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan Dalam kegiatan Unit Pengelola Ekonomi (UPE), masyarakat Sabiyan melakukan partisipasi dalam bentuk pengajuan proposal, mengikuti rapat
78
pembahasan perencanaan perguliran dana agar mengetahui seberapa besar dana yang dapat digulirkan oleh BKM kepada masyarakat. Rapat ini biasanya di selengarakan dalam waktu-waktu tertentu paa awal masa perguliran yang baru. Peranserta masyarakat dalam perencanaan program Unit Pengelolaan Ekonomi (UPE) menurut warga memiliki manfaat agar tercipta keterbukaan atau transparansi mengenai masalah dana perguliran serta agar masyarakat lebih tahu seberapa besar dana yang bisa masyarakat dapatkan dalam perguliran kredit tersebut. Saya selalu mengikuti rapat mengenai perguliran ini karena saya ingin tahu seberapa besar dana yang saya pinjam untuk mengembangkan usaya saya. Saya juga dapat mengetahui besarnya dana yang disediakan dalam proyek ini. Di samping itu saya juga memberikan masukan-masukan agar dalam perguliran dana tidak tidak terjadi kemacetan kredit pinjaman. (Wawancara dengan Bapak Purwanto seorang Fasilitator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan oleh LKM dimaksutkan untuk menyiapkan pelaku pembangunan (masyarakat) agar lebih dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan perguliran dana bantuan kredit. (Wawancara dengan Bapak M. Ali seorang Koordinator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL), peranserta masyarakat dapat di lihat dalam rapat perencanaan. Rapat ini berlangsung sebelum diadakanya suatu kegiatan yang menangani masalah sarana dan prasarana lingkungan fasilitas umum. Kegiatan yang dikoordinasi oleh Unit Pengelola Lingkungan dalam perencanaan kegiatan selalu mengedepankan musyawarah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan. Muyawarah ini membahas apa yang di perlukan oleh warga masyarakat dalam membangun lingkungan,
79
bagaimana proses pelaksanaan serta dari mana pendanaan untuk melaksanakan kegiatan.
4.2.1.2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola Ekonomi (UPE BKM PNPM Mandiri) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perguliran dana pinjaman. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) partisipasi masyarakat dapat terlihat ketika diadakan kegiatan kerjabakti dalam peningkatan kualitas lingkungan tinggal. Kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) dipandang sebagai suatu hal yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) ada dalam kegiatan Pembuatan paving jalan di selanggarakan secara gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong diadakan pembagian tugas antar warga. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan lingkungan bisa lebih terarah dan mencapai hasil yang optimal. Pembagian tugas pekerjaan seperti bersih-bersih lingkungan dilakukan dengan memberi tugas-tugas yang berfariasi kepada warga. Laki-laki biasanya mendapatkan tugas seperti mencangkul, mengangkat paving memotong pohon atau pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik yang besar. Perempuan biaanya mendapatkan tugas seperti merapikan taman, menyapu, dan membakar sampah. (Wawancara dengan Bapak Syafii seorang Fasilitator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Pendanaan dari kegiatan pembangunan/perbaiakan sarana/fasilitas lingkugan hidup warga diambil dari sumbangan pemkot atau dana pemerintah serta dana lain yang dikelola oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) dan ditambah dengan dana iuran dari warga. Besarnya dan prosentase dana yang digunakan berbeda-beda antar kegiatan tergantung kebutuhan serta kemampuan masyarkat. Penentuan besarnya jumlah dan prosentase dana diputuskan saat rapat warga yang dikoordinatori oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM
80
Mandiri). (Wawancara dengan Bapak M. Ali seorang Koordinator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) bersifat sosial masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) misalnya: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan plesterisasi rumah bagi warga miskin. Kegitan ini bermaksud meningkatkan kapita sosial dalam masyarakat. (Wawancara dengan Ibu Raudlatul Jannah Pengawas UPS BKM/KSM dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) dikoordinir oleh petugas/staf Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri). Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah memperhatikan kebutuhan serta aspirasi/keinginan masyarkat.
4.2.1.3. Partisipasi di dalam pemanfaatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.
81
Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.Untuk pemanfaatan dilakukan oleh masarakan dan pemeliharaanya di lakukan secara swadaya.
4.2.2. Dampak program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 4.2.2.1. Dampak program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakt secara keseluruhan . Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif senantiasa beriringan dengan dampak negatif. Dampak negatif inilah yang kemudian dikategorikan kedalam masalah sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pengendalian, dampak pembangunan yang negatif harus dimanimalisasi atau diperkecil. sehingga
82
dampak sosial secara keseluruhan dapat berbentuk positif yang besar. Hal ini terungkapkan dari wawancara dengan Bapak Pengawas UPL : Dampak positifnya ya dapat meningkatkan kegotongroyongan antar warga masyrakat, sedangkan dampak negative saya rasa tidak ada mas. . (wawancara rabu 13 Juni 2014)
Jadi diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan tentu saja akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik. Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Desa Sabiyan meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari programprogram yang di selenggarakan PNPM Mandiri di Desa Sabiyan antara lain : 1.
Dampak fisik Kegiatan yang dilakukan di Desa Sabiyan diantaranya berupa pembuatan paving jalan. Dampak dari program paving jalan adalah perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Desa Sabiyan adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan masuk desa. Dampak dari program pembuatan talud (drainase) adalah agar permukaan jalan tidak tergenang air akibat hujan
2.
Dampak Sosial ekonomi Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah , warga yang
83
semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Desa Sabiyan adalah kambing bergulir, program pemberian bantuan kambing kepada warga yang kurang mampu. Dampak dari program kambing bergulir adalah warga yang kurang mampu dapat mempunyai pekerjaan dan bisa di jadikan sebagai tambahan modal usaha. “Salah satu dari program PNPM Mandiri di Sabiyan yaitu sosial produktif salah satu programnya yaitu kambing gadoh, program pemberian bantuan kambing kepada warga yang kurang mampu untuk merawatnya setelah satu tahun kambing beranak satu kali, lha dari beranaknya adalah hak mereka untuk bisa di kembangkan lagi, untuk hasilnya bisa manfaatkan oleh si penggadoh tersebut” (Wawancara dengan Ibu Muazzizah, Pengawas UPE dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014).
4.2.2.2. Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat dalam setiap kegiatannya tidak luput dari berbagai masalah dan hambatan, antara lain : 1.
Paradigma yang terlalu idealis, fungsional, dan meng-general-kan persoalan masyarakat. Seperti yang telah diurai sebelumnya, bahwa kesadaran kritis yang dibentuk oleh program PNPM Mandiri Pedesaan adalah kesadaran kritis yang dikaitkan dengan penegakan kembali niali-nilai dasar kemanusiaan dan prinsip dasar kemasyarakatan. Bagi PNPM Mandiri Pedesaan, masyarkat
84
hanya bisa mandiri dan sejahter apabila nilai-nilai tersebut direvitalisasi dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam setiap sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan, issu yang paling banyak diangkat adalah kondisi kemiskinan yang terjadi di masyarakat akibat lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ini adalah paradigma umum yang diberlakukan pada setiap masyarakat di seluruh Indonesia, tanpa melihat karakteristik dari masing-masing masyarakat yang diberdayakan. “tetapi begini mas, saya melihat paradigma yang dibangun oleh PNPM-Mandiri Pedesaan yang melihat akar kemiskinan karena lunturnya nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat masih sangat idealis dan abstrak, karena terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Misalnya saja konsep demokrasi, terkadang proses demokrasi itu dipaksakan untuk diterapkan di masyarakat. Ada masyarakat yang sejahtera tanpa harus berdemokrasi” (Wawancara dengan Ibu Ami Muhammad Anggota LKM/BKM Bahtera dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014).
Dalam setiap sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan, issu yang paling banyak diangkat adalah kondisi kemiskinan yang terjadi di masyarakat akibat lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ini adalah paradigma umum yang diberlakukan pada setiap masyarakat di seluruh Indonesia, tanpa melihat karakteristik dari masing-masing masyarakat yang diberdayakan. Akibatnya, masalah yang sesungguhnya terjadi di masyarakat sebagai penyebab utama kemiskinan mereka terkadang tidak terselesaikan. 2.
Antara orientasi proyek dengan orientasi pemberdayaan Sebagai program pemerintah, PNPM Mandiri Pedesaan harus menjalankan 2 (dua) kewajiban sekaligus. Di tingkat masyarakat, maka PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan sebuah upaya pemberdayaan yang
85
berkesinambungan. Tetapi di tingkat pemerintah atau birokrasi, PNPM Mandiri Pedesaan merupakan sebuah proyek pemerintah yang memiliki anggaran dan harus selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sinilah letak dilematisnya, sebab sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka proses yang dilakukan tidak bisa tergesa-gesa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus melihat dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, karena hanya dengan langkah ini kesadaran kritis yang akan dibentuk dapat terealisir. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat seharusnya melewati kurun waktu yang agak lama. (Wawancara dengan Bapak Purwanto seorang Fasilitator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Kondisi ini dialami oleh PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sabiyan. Beberapa rangkaian siklus kegiatan yang sejatinya memiliki konsep yang bagus
dalam
memberdayakan
masyarakat
dan
sekaligus
untuk
menunbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat, justru harus dilalui dengan cepat, sebab anggaran atau BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) akan segera cair. Hal inilah yang menyebabkan pembentukan kesadaran kritis masyarakat mengalami hambatan sebab harus berbenturan dengan logika proyek dari pemerintah. 3.
Pelibatan masyarakat kurang merata dalam setiap kegiatan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dilalui dalam beberapa siklus yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Melalui siklus ini, pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat dapat terbentuk. Tetapi pada realitas di lapangan, realita ini masih jauh panggang dari api.
86
Hal ini terjadi karena hanya melibatkan beberapa orang setiap RT yang merupakan representasi atau wakil dari masyarakatnya, sehingga warga masyarakat yang lain kurang mengetahui pelaksanaan program tersebut. Akibatnya, mereka hanya ikut berpartisipasi dalam bantuan iuran kegiatan tanpa mengetahui proses pemberdayaan yang sedang berjalan. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang merupakan pelaksana dari kegiatan lingkungan dan tergabung dalam KSM tetapi mereka tidak mengetahui nama dan seluk beluk KSM mereka. (Wawancara dengan Bapak Purwanto seorang Fasilitator dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014)
Sebagian warga masyarakat ini hanya berharap bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa memajukan wilayah mereka meskipun tanpa melalui proses pemberdayaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka yang tinggi bukanlah berasal dari kesadaran kritis yang mereka miliki sebagai hasil proses PNPM Mandiri Pedesaan, tetapi hanya pada keinginan mereka untuk memajukan wilayah mereka dengan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan.
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada
pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat
memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.
87
Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Sabiyan, BKM PNPM Mandiri merangkul elemen dalam pemasyarakan tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Pembentukan koordinator BKM PNPM Mandiri yang berasal dari elemen masyarakat seperti RW dan tokoh masyarakat lainya serta pelibatan ketua RT dalam melakukan proses sosialsai dimaksudkan agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan mengajak tokoh mayarakat
sebagai pengurus, maka masyarakat dapat
memberikan asprasi dengan lebih leluasa. Selain itu aspirasi dari masyarakat akan lebih terserap dan tereasilir dalam program PNPM Mandiri. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan pembagnunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya masyarakat bisa lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari warga masyarakat Desa Sabiyan. Melalui peranserta tokoh masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah setempat diharapkan akan memacu partisipasi masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh joyomartono bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terwujud bila program pembangunan yang diselenggarakan didukung oleh tokoh masyarakat dan penguasa setempat (Joyomartono 1991:63). Partisipasi mayarakat dalam program PNPM Mandiri diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang diselengarakan oleh BKM PNPM Mandiri. Partisipasi masyarakat terwujud mulai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
88
Perwujudan partisipasi masyarakat merupakan komponen pengembangan masyarakat dalam PNPM Mandiri. Adanya pembagian tugas antar warga dalam kegiatan PNPM Mandiri dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan lingkunagn bisa lebih terarah dan mencapai hasil yang optimal. Pembagian tugas antar warga ini mnunjukkan adanya kesadaran dan kemandirian warga masyarakat dalam pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menentukan suatu program/kegiatan
menunjukkan
bahwa
masyarakat
bukan
hanya
objek
pembangunan semata, tetapi juga merupakan subjek pembangunan. Kedudukan sebagai subjek pembangunan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motifasi, kerjasama, dan wawsan yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan. Perencanaan/penentuan program pembangunan (PNPM Mandiri) oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah atau sering disebut bottom-up planing. Program-program pembangunan yang direncanakan sendiri oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, dan tidak memberatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola Ekonomi (UPE), masyarakat Sabiyan melakukan partisipasi dalam bentuk pengajuan proposal, mengikuti rapat pembahasan perencanaan perguliran dana agar mengetahui seberapa besar dana yang dapat digulirkan oleh BKM kepada
89
masyarakat. Rapat ini biasanya di selengarakan dalam waktu-waktu tertentu pada awal masa perguliran yang baru. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL), peranserta masyarakat dapat di lihat dalam rapat perencanaan. Rapat ini berlangsung sebelum diadakanya suatu kegiatan yang menangani masalah sarana dan prasarana lingkungan fasilitas umum. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola Sosial (UPS) adapun partisipasinya adalah melakukan pendataan lansung ke RT-RT agar dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga yang berkenaan dengan program Unit Pengelola Sosial. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola Ekonomi (UPE BKM PNPM Mandiri) adalah partisipasi masyarakat dalam proses perguliran dana pinjaman. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) ada dalam kegiatan Pembuatan paving jalan di selanggarakan secara gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) bersifat sosial masyarakat dapat terlihat dalam kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) misalnya: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan plesterisasi rumah bagi warga miskin.
90
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan tentu saja akan berdampak terhadap meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. selain itu juga berpengaruh terhadap interaksi sosial manusia yang ada diwilayah tersebut. Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakat secara keseluruhan . Dampak positif adalah dampak yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Desa Sabiyan meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi, dampak fisik berakibat pada perbaikan infrastruktur, sedangkan dampak sosial ekonomi barakibat pada peningkatan pendapatan.
