BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Instansi 4.1.1. Gambaran Umum Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang nomor 18 tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang tahun 1950 nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (lembaran daerah tahun 1950 nomor 32). Serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (lembaran negara tahun 1974 nomor 387, tambahan lembaga negara tahun 1974 nomor 3037), dan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 23 tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dan pada tahun 2000 Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah nama menjadi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur no.38 tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000. Dibentuknya Dinas ESDM dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pertambangan dan energi dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangan yang diatur dalam 34
UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Penyempurnaan struktur organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dengan suatu peraturan : 1.
Undang-Undang No.32 tahun 2003 tentang Peraturan pemerintah
2.
Undang-Undang No.31 tentang Kewenangan Pemerintah
4.1.2. Visi dan Misi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Dalam menjalankan aktivitas serta fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat” Visi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah suatu upaya mengembangkan energi dan sumber daya mineral yang terdiri dari energi, ketenagalistrikan, migas dan bahan tambang melalui proses yang terencana dan terarah dengan memperhatikan prinsip konservasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur.
35
Untuk mewujudkan Visi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tersebut, maka dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Timur tahun 2011 – 2014 ditetappkan misi sebagai berikut : 1.
Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya mineral dan energi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan
2.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk perperan serta dalam pembangunan sumber daya mineral dan energi
3.
Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat dan akurat untuk pelayanan investi dan fasilitas pelaksanaan otonomi daerah
4.
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi melalui diversifikasi dan penerapan teknologi tepat guna
5.
Mendorong peningkatan keterkaitan usaha bidang sumber daya mineral dan energi dengan sektor lain
6.
Meningkatkan kerjasama dengan instuisi terkait dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi
7.
meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Dinas ESDM Provinsi Jawa
Timur, disusun program/kegiatan yang terencana diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualias hidup, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan pembangunan pedesaan, melalui upaya pemenuhan
36
kebutuhan energi, kelistrikan, migas, dan air bersih serta pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Program Misi mewujudkan pembangunan energi dan sumber daya mineral untuk rakyat bertujuan meningkatkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang meliputi pertambangan umum, migas, air tanah, energi dan ketenagalistrikan serta kegeologian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur. Pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : 1.
Pembangunan pertambangan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan mineral bagi masyarakat Jawa Timur serta meningkatkan usaha pertambangan rakyat.
2.
Penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri, masyarakat pedesaan dan kepulauan.
3.
Memenuhi kebutuhan air bersih untuk industri, masyarakat dan daerah sulit air.
4.
Pemanfaatan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan enrgi masyarakat pedesaan dan terpencil
5.
Mengurangi tingkat risiko masyarakat akibat bencana geologi
37
6.
Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat Jawa Timur
4.1.4. Rencana Strategi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Rencana strategik (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 merupakan salah satu dokumen yang tidak dapat terlepas dari subtansi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya. Adapun Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategik ini sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara
38
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencaana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.
Peratutan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
39
9.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
4.1.5. Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Organisasi Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 25 agustus 2011. Organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dibanding dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2000. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan
40
pemerintahan daaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral:
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Dinas ESDM terdiri atas :
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan
41
3. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi : a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas 4. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi : a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan 5. Bidang Airtanah, membawahi : a. Seksi Inventarisasi Airtanah b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Airtanah c. Seksi Pengawasan Airtanah 6. Bidang Geologi, membawahi : a. Seksi Inventarisasi Geologi b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi c. Seksi Geologi Tata Lingkungan
42
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
43
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi
4.1.6.1. Sekretariat Sekretariat
mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol ; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Pengelolaan administrasi keuangan ; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ; Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Penyusunan Program ; c. Sub Bagian Keuangan.
44
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. Melaksanakan
penerimaan,
pendistribusian
dan
pengiriman
surat-surat,
penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas ; b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ; e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ; b. Melaksanakan pengolahan data ; c. Melaksanakan perencanaan program ; d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan ; e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 45
g. Melaksanakan penyusunan laporan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4.1.6.2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai tugas melak-sanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral dan migas ; b. Pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas ; c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas ; c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas.
46
Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang pertambangan umum dan migas ; b. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan umum dan migas; c. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi dan menyusun neraca sumberdaya mineral; d. Menyiapkan bahan penelitian sumberdaya mineral dan migas dalam rangka pengembangan
pemanfaatan,
pengembangan
teknologi,
pengolahan
dan
pemurnian; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas,
mempunyai
tugas: a. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan umum dan migas dan izin operasi produksi yang berdampaklingkungan langsung, pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan ; b. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha badan usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kabupaten/Kota ; c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha pertambangan umum dan migas di daerah operasi
47
daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; d. Menyiapkan
bahan
rekomendasi
dan
izin
pembelian,
pengangkutan,
penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak dan bahan cair berbahaya ; e. Menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada lintas Kabupaten/Kota ; f. Menyiapkan bahan inventarisasi jumlah usaha kegiatan hilir yang beroperasi di wilayah provinsi;
g. Menyiapkan bahan penetapan harga BBM jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil; h. Menyiapkan bahan penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan penilaian (assessment) sub bidang migas ; i. Menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi Hitting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota; b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan ; 48
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas Kabupaten/Kota yang berdampak regional atau berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota ; d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan teknis bidang pertambangan umum dan migas untuk aparat Kabupaten/Kota dan pemberian Kartu Izin Meledakkan (KIM); e. Melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM ; f. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga BBM dari agen ke pangkalan sampai ke konsumen ;
g. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi, jasa boga, jasa penyedia material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual; h. Menyiapkan bahan pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
4.1.6.3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Bidang
Energi
melaksanakan inventarisasi,
dan
Ketenagalistrikan,
pemanfaatan,
pembinaan
mempunyai dan
tugas
pengawasan
energi dan ketenagalistrikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: 49
a. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan ; b. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenaga listrikan ; c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan Ketenagalistrikan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan ; b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan ; c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan ; Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusun rancangan peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan ; b. Melaksanakan inventarisasi, survei serta penelitian potensi energi dan ketenagalistrikan ; c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi energi dan ketenagalistrikan ; d. Menyiapkan
bahan
pengembangan
teknologi
pemanfaatan
energi
dan
ketenagalistrikkan ; e. Menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
50
b. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana maupun energi listriknya lintas Kabupaten/Kota; c. Menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi; d. Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik pedesaan dan kepulauan ; e. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ; f. Menyiapkan bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman ModalAsing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas Kabupaten/Kota ; g. Menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
usaha
ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi; b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi;
51
c. Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi; d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional; e. Menyiapkan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
pengusahaan
Kuasa
Pertambangan (KP) panas bumi lintas Kabupaten/Kota ; f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ;
4.1.6.4. Bidang Air Tanah Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang AirTanah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi air tanah (penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota); b. Pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah; c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota; 52
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ; Bidang AirTanah, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi AirTanah ; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah ; c. Seksi Pengawasan Air Tanah ;
Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang ; Seksi Inventarisasi AirTanah, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah ; b. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) lintas Kabupaten/Kota ; c. Menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya air tanah ; d. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah (CAT) lintas Kabupaten/Kota ; e. Menyiapkan bahan penyelidikan dan pengembangan air tanah daerah sulit air; f. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah : g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidan ;
Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mataair serta untuk pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ; 53
b. Menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ; c. Menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT lintas Kabupaten/Kota ; e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang ;
Seksi Pengawasan Air Tanah, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah, dan pengguna air tanah ; b. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknik untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mata air pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ; c. Menyiapkan bahan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
54
4.1.6.5. Bidang Geologi Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Geologi, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi; b. Pelaksanaan dan koordinasi subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota; c. Penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas ; Bidang Geologi, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Geologi; b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; c. Seksi Geologi Tata Lingkungan ; Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi. Seksi Inventarisasi Geologi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang kegeologian ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan kars dan kawasan lindung geologi; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi; 55
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ;
Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sub bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang berdampak lintas Kabupaten/Kota ; c. Penyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dan geologi; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pada daerah-daerah rawan bencana geologi; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan lokasi bencana geologi serta memberikan saran penanggulangannya ; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi rawan bencana geologi; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ; Seksi Geologi Tata Lingkungan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan kars dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan penyelidikan,rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan untuk lingkungan geologi dan geologi teknik ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lingkungan geologi dan geologi teknik;
56
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, dan kawasan lingkungan geologi; e. Menyiapkan bahan rekomendasi konservasi dan kawasan lindung geologi; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi geologi lingkungan ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ; 4.1.7. Gambaran Umum Kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Keberadaan manusia merupakan variabel penting bagi kelangsungan hidup organisasi, sedangkan variabel-variabel lainnya hanya sebagai variabel pelengkap suatu organisasi. Oleh karena itu keberadaan manusia di dalam organisasi harus diperhatikan lebih serius, agar dalam organisasi mereka dapat bekerja secara efisien, efektif dan bertindak ekonomis dalam mempergunakan dan mengelola sumber daya yang ada. Dalam upaya mendukung kinerja organisasi serta program kerja yang telah tersusun pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
didukung oleh sebesar 127 orang pegawai yang mana data pegawai berdasar jenis kelamin dapat peneliti sajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 4.1 Data Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Berdasar Jenis Kelamin No.
Jenis Kelamin
1 2
Laki-laki Perempuan Jumlah
Jumlah (Orang) 98 29 127
Prosentase (%) 77,17 % 22,83 % 100%
Sumber : Buku Data Pengembangan Pegawai Dinas ESDM Jatim 2011
57
Berdasar data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai di Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, untuk pegawai laki-laki terdapat 77,17% dan pegawai perempuannya sebesar 22,83%. Besarnya prosentase tersebut menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagian besar adalah pegawai laki-laki.
Kemudian data
pegawai berdasa usia peneliti sajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.2 Data Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Berdasar Umur Pegawai No.
Usia
1 2 3 4 5
20 – 24 tahun 25 – 29 tahun 30 – 39 tahun 40 – 49 tahun 50 – 55 tahun Jumlah
Jumlah (Orang) 4 17 69 37 127
Prosentase (%) 3,15 % 13,39 % 54,33 % 29,13 % 100%
Sumber : Buku Data Pengembangan Pegawai Dinas ESDM Jatim 2011
Data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 127 orang pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang berusia antara 25 – 29 tahun sebesar 3,15%, pegawai yang berusia antara 30 – 39 tahun sebesar 13,397% dan sebesar 57,33% adalah pegawai yang berusia antara 40 – 49 tahun sedangkan pegawai yang berusia antara 50 – 55 tahun sebesar 29,13%. Dengan demikian pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sebagian besar berusia antara 40 – 49 tahun. 58
Untuk selanjutnya akan disajikan data pegawai Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur berdasar Pangkat/Golongan Ruang, lebih jelasnya seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.3 Data Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Berdasar Golongan/Kepangkatan No.
Golongan
1 2 3 4
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
Jumlah (Orang) 5 27 82 13 127
Prosentase (%) 3,94 % 21,26 % 64,57 % 10,24 % 100%
Sumber : Buku Data Pengembangan Pegawai Dinas ESDM Jatim 2011
Data pegawai berdasar pada golongan/pangkat dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagian besar pegawai dengan golongan kepangkatan III. Untuk data berikutnya adalah data pegawai berdasar pada jenjang pendidikan yang telah diselesaikan. Untuk lebih jelasnya seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :
59
Tabel 4.4 Data Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Berdasar Jenjang Pendidikan No. 1 2 2 3 4 5
Jenjang Pendidikan SD SLTP SLTA D3 (Sarjana Muda) Sarjana (S1) Pascasarjana (S2) Jumlah
Jumlah (Orang) 4 28 10 67 18 127
Prosentase (%) 3,15% 22,05 % 7,87 % 52,76 % 14,17 % 50%
Sumber : Buku Data Pengembangan Pegawai Dinas ESDM Jatim 2011
Data mengenai jenjang pendidikan pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, sebagian besar adalah pegawai dengan jenjang pendidikan terakhir Sarjana (S1). Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan.
60
4.2. Analisis Data 4.2.1. Karakteristik Responden Karakteristik responden adalah merupakan ciri khas secara garis besar populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang terpilih secara acak untuk dijadikan sebagai responden. Adapun distribusi karateristik responden dapat disajikan dalam penelitian berikut ini :
Tabel 4.5 Karateristik Responden Berdasar Jenis Kelamin No. 1 2
Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki 35 Perempuan 15 Jumlah 50 Sumber : Data Primer (diolah) 2014
Prosentase 70% 30% 100
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki yang terpilih adalah sebesar 70% dan responden perempuan adalah sebesar 30%. Data responden berdasar umur responden dapat disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini :
61
Tabel 4.6 Karateristik Responden Berdasar Umur No. 1 2 3 4
Umur (Tahun) Jumlah < 35 9 36 – 40 10 41 – 45 12 > 45 19 Jumlah 50 Sumber : Data Primer (diolah) 2014
Prosentase 18% 20% 22% 38% 100
Berdasar hasil pengambilan sampel, maka responden dengan umur kurang dari 35 tahun sebesar 18% dan responden yang berumur antara 36 – 40 tahun sebesar 20%, kemudian untuk umur responden 41 – 45 tahun sebesar 22% dan responden yang berumur 45 keatas tahun sebesar 38%. Untuk selanjutnya adalah data responden berdasar atas tingkat pendidikan, data tersebut seperti tersaji dalam tabel 4.7 berikut ini :
62
Tabel 4.7 Karateristik Responden Berdasar Pendidikan No. 1 2 3 4
Pendidikan Jumlah SMA (Sederajat) 14 Sarjana Muda (D.III) 8 Sarjana (S1) 23 Pascasarjana (S2) 5 Jumlah 50 Sumber : Data Primer (diolah) 2014
Prosentase 28% 16% 46% 10% 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA (sederajat) sebesar 28%, sedangkan untuk responden dengan jenjang pendidikan Sarjana Muda (D.III) adalah sebesar 16%, dan untuk S1 sebesar 46%, sementara responden dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 10%.
INDIKATOR KUALITAS ( QUALITY) Deskripsi data menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kuantitatif maupun kualitatif, Dalam penelitian ini mengenai „‟ KUALITAS KINERJA PEGAWAI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR‟, maka variabel penelitianya adalah pelaksanaan kualitas kerja pegawai yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan jumlah responden 50 orang pegawai .
63
Kualitas ( Quality ) merupakan tingkatan di mana proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna,sub indikator kualitas adalah :
1. Pegawai selalu teliti dan rapi dalam menyelsaikan suatu pekerjaan 2. Pegawai sudah terampil dalam setiap pekerjaan yang diberikan 3. Pegawai selalu disiplin dan bertanggung jawab jawab dalam pekerjaan 4. Pimpinan Dinas ESDM selalu memberikan motivasi pegawai,untuk memberikan semagat kerja 5. Susunan struktur organisasi selalu ditempatkan pegawai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Untuk mengukur nilai indikator kualitas pekerjaan ( quality ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan data perolehan jawaban responden beserta nilainya sebagai berikut :
64
Tabel 4.8 Rekapitulasi Nilai Jawaban Responden Tentang Indikator Quality (KUALITAS PEKERJAAN ) Nomer pertanyaan
Jawab
Jumlah NIlai
Nilai
SS
KK
SJ
TP
4
3
2
1
1
43
7
0
0
172
21
0
0
193
2
41
9
0
0
164
27
0
0
191
3
33
17
0
0
132
51
0
0
183
4
45
5
0
0
180
15
0
0
195
5
39
11
0
0
156
33
0
0
189
JUMLAH TOTAL NILAI
951
Sumber : Diolah dari Data Kuesioner 2014
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai yang diperoleh adalah 951. Sedangkan nilai yang diharapkan adalah 50 (jumlah responden) x 5 (Pertanyaan) x 4 (nilai tertinggi ) = 1000. Jadi nilai presentase dari quality ( kualitas pekerjaan adalah ) (951 : 1000) x 100% = 95,10% . Setelah di konsultasikan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata presentase nilai indikator quality ( kualitas pekerjaan ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Sangat baik sebagaimana ditunjukan dalam beberapa jawaban responden terhadap indikator tersebut diatas. 65
INDIKATOR KUANTITAS (QUANTITIY)
Mempunyai Keterkaitan yang Strategis (strategic congruence). Suatu pengukuran kuantitas dikatakan mempunyai keterkaitan yang strategis jika sistem pengukuran kinerjanya menggambarkan atau berkaitan dengan tujuan-tujuan. Sebagai contoh, jika kuantitas tersebut menekankan pada pentingnya pelayanan pada publik, maka pengukuran kuantitas yang digunakan harus mampu menilai seberapa jauh pegawai melakukan pelayanan terhadap masyarakat.Kuantitas ( Quantity ) merupakan pekerjaan yang diberikan diselsaikan dengan usaha maksimal . sub indicator kuantitas adalah sebagai berikut: 1. Hubungan komunikasi dengan sesama pegawai selalu berkaitan dengan masalah pekerjaan dalam satu seksi. 2. Setiap pekerjaan yang diberikan diselesaikan dengan usaha maksimal. 3. Pegawai sudah bekerja sesuai dengan Tupoksi. 4. Pegawai selalu diajak mengikuti rapat kerja dan mengeluarkan pendapat dalam setiap rapat dengan kepala dinas ESDM prov jawa timur. Untuk mengukur nilai indikator kuantitas pekerjaan ( quantity ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan data perolehan jawaban responden beserta nilainya sebagai berikut :
66
Tabel 4.9 Rekapitulasi Nilai Jawaban Responden Tentang Indikator Quantity (KUANTITAS PEKERJAAN )
Nomer pertanyaan
Jawab
Nilai
Jumlah NIlai
SS
KK
SJ
TP
4
3
2
1
1
31
19
0
0
124
57
0
0
181
2
44
6
0
0
176
18
0
0
194
3
33
17
0
0
132
51
0
0
183
4
46
4
0
0
184
16
0
0
200
JUMLAH TOTAL NILAI
758
Sumber : Diolah dari Data Kuesioner 2014
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai yang diperoleh adalah 758. Sedangkan nilai yang diharapkan adalah 50 (jumlah responden) x 4 (Pertanyaan) x 4 (nilai tertinggi ) = 800. Jadi nilai presentase dari quantity ( kuantitas pekerjaan adalah ) (758 : 800) x 100% = 94,75% . Setelah di konsultasikan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata presentase nilai indikator quantity ( kuantitas pekerjaan ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Sangat baik sebagaimana ditunjukan dalam beberapa jawaban responden terhadap indikator tersebut diatas. 67
INDIKATOR TIMELINESS ( KETEPATAN WAKTU ) Ketepatan waktu ( Timeliness ) merupakan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.
Sub indikator ketepatan waktu adalah sebagai berikut :
1. Pegawai menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu tanpa menundanunda pekerjaan 2. Memiliki inisiatif untuk memprcepat penyelsaian pekerjaan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kinerja 3. Pegawai cepat tanggap dalam menanggapi keluhan yang dihadapi
masyarakat
Untuk mengukur nilai indikator ketepatan waktu ( Timeliness ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan data perolehan jawaban responden beserta nilainya sebagai berikut :
68
Tabel 4.10 Rekapitulasi Nilai Jawaban Responden Tentang Indikator Timeliness (KETEPATAN WAKTU )
Nomer pertanyaan
Jawab SS
1
40
Nilai
Jumlah NIlai
KK
SJ
TP
4
3
2
1
10
0
0
160
30
0
0
190
9
0
0
197
27
0
0
191
2
47
3
0
0
3
41
9
0
0
188 164
JUMLAH TOTAL NILAI
578
Sumber : Diolah dari Data Kuesioner 2014
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai yang diperoleh adalah 578. Sedangkan nilai yang diharapkan adalah 50 (jumlah responden) x 3 (Pertanyaan) x 4 (nilai tertinggi ) = 600. Jadi nilai presentase dari Ketepatan waktu ( Timeliness ) (578 : 600) x 100% = 96,33% . Setelah di konsultasikan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata presentase nilai indikator ketepatan waktu ( Timeliness) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Sangat baik sebagaimana ditunjukan dalam beberapa jawaban responden terhadap indikator tersebut diatas.
69
Tabel 4.11 Nilai Presentase kualitas Kinerja Pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
No
Indikator
Persentase
Kategori
1
Kualitas Pekerjaan ( Qualitas )
95,10%
Sangat Baik
2
Kuantitas ( Quantity )
94,75%
Sangat Baik
3
Ketepatan waktu ( Timeliness)
96,33%
Sangat Baik
95,39%
Sangat Baik
Jumlah Rata - rata
Sumber : Diolah dari Data Kuesioner 2014
Dari rangkuman hasil penelitian persentase sebagaimana table diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai persentase indikator tertinggi adalah ketepatan waktu ( timeliness ) dengan nilai persentase 96,33% sedangkan nilai persentase terendah adalah indikator kuantitas ( Quantity ) dengan nilai presentase 94,75%. Nilai rata-rata dari 3 ( tiga ) indikator sebagaimana tersebut diatas adalah 95,39%. Dengan demikian jika dikonsultasikan dengan tolok ukur yang digunakan dalam analisis dan interpretasi maka kualitas kinerja pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dikatakan Sangat Baik.
70
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil pengolahan data jawaban responden terhadap kuisoner tentang beberapa indikator kualitas kinerja pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. Indikator kualitas pekerjaan ( Quality ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai presentase 95,10% dalam kategori sangat baik. b. Indikator kuantitas ( Quantity ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai presentase 94,75% dalam kategori sangat baik. c. Indikator ketepatan waktu ( Timeliness ) di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memperoleh presentase 96,33% dalam kategori sangat baik. 2. Kualitas Kinerja Pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Memperoleh nilai rata-rata presentase 95,70%, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, secara umum kualitas kinerja pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah dalam katagori sangat baik atau sangat efektif. 71
5.2
Saran
Dalam kesimpulan yang diperoleh, peneliti mengajukan saran – saran yang dapat membantu para pegawai di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja agar dapat mencapai suatu kualitas kinerja yang diharapkan . Terdapat 1 item indikator yang menjadi acuan dalam penulisan saran penelitian yang berdasarkan pada persentase yang paling rendah yaitu : 1. Pegawai di ESDM Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih meningkatkan Kuantitas ( Quantity ) pekerjaan yang maksimal dalam bekerja.Suatu pengukuran kuantitas dikatakan mempunyai keterkaitan yang strategis (strategic congruence) jika sistem pengukuran kinerjanya menggambarkan atau berkaitan dengan tujuan-tujuan. Sebagai contoh, jika kuantitas tersebut menekankan pada pentingnya pelayanan pada publik, maka pengukuran kuantitas yang digunakan harus mampu menilai seberapa jauh pegawai melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Penelitian ini masih banyak terdapat kelemahan, seperti halnya besarnya sampel yang diteliti, dan hanya memfokuskan pada satu variabel saja untuk mengetahui kualitas kinerja pegawai. Untuk itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini baik jumlah sampel maupun penambahan variabel yang diteliti. 72
Daftar Pustaka
Atep Adya Brata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Gramedia. Asian Development Bank, “Public Administration in the 21-st Century”. Agus Dwiyanto (editor). 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : JICA bekerjasama dengan Gajah Mada University Press. Alex, S.N. 2000. Manajemen Personalia. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Ghafia Indonesia. Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian: Suafu Pendekatan Praktek. CetakanKesembilan. Edisi Revisi 11. Jakarta: Penerbit PT Rieka Cipta. Dwiyanto,
Agus,2006,
Reformasi
Birokrasi
Publik
diIndonesia,
Gama
Press,Jogjakarta. Handoko, T.H. 2000. Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hasibuan, M.S.P. 2002. Manajemen Sunrber Daya Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Hartoyo, S. 2000. Manajemen Sumber Dajva Manusia. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, University Press.
hhtp://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik. http://rizaaditya.com/category/administrasi-publik. Lembaga Administrasi Negara. 2003. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN.
73
Ranupandojo, H., dan Suad, H. 2000. Manajemen Personalia. Edisi Keempat. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Penerb'it Balai Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada.
Siagian, S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina Aksara. Siswanto, B. 1999. Manajemen Tenaga Kerja. Edisi Pertama. Bandung: Sinar Baru.
Soekanto, Soerjano. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiiyono. 2004. Statistik untuk Penelitian. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit CV Alpha Beta. Umar, H. 2000. Riset: Sumber Daya Manusia daiam Organisasi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Umar, Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wiardi. 2000. Kepemimpinan dalam Manajemen. Cetakan ke 2. Jakarta: Rineka Cipta.
74
