48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Deskripsi Secara Wilayah Kabupaten Lamongan Lamongan merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian timur Barat Provinsi Jawa Timur. Dalam strategi pembangunannya, Kabupaten
Lamongan
ingin mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, aman, tertib dan sejahtera. Visi tersebut setidaknya dapat dicapai pada tahun 2014. Tujuan pembangunan Kabupaten
Lamongan adalah mewujudkan kehidupan yang
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, bebas, maju dan sejahtera. Kabupaten Lamongan memiliki wilayah seluas 21.496,8 km2. Berdasarkan data statistik Kabupaten Lamongan tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 852.669 jiwa. Secara geografis Kabuapten Lamongan terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 5.60 20.4’ 02’ sampai 5.60 29.9’ 02’ bujur timur dan 070 24’ 01 dan 060 44’ 01’ lintang selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 km2. Ibukota Kabupaten Lamongan terletak pada Ketinggian + 16 - 17,5 m di atas permukaan laut. Kondisi masyarakat yang rentan terhadap isu-isu tidak hanya bersumber dari dalam, tetapi juga dapat berasal dari luar daerah lain. Ketidakstabilan situasi 48
49
politik dan keamanan daerah lain dapat mengimbas kewilayah Kabupaten Lamongan. Hal ini memungkinkan berlanjut menjadi kerawanan sosial yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu sedini mungkin Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan melalui berbagai pendekatan baik formal maupun informal dengan mengedepankan masyarakat luas. Adanya peran serta pemerintah dengan masyarakat ini maka kehidupan sosial yang ada di Kabupaten Lamongan dapat berjalan aman dan terkendali, walaupun masih ada sedikit permasalahan sosial yang ada. Kehidupan yang hormanis dari berbagai elemen masyarakat ini yang akan menunjang dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Lamongan. Sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 mengakibatkan kegiatan produktif masyarakat mengalami penurunan yang cukup nyata nilai tukar rupiah terhadap dollar menurun dan berfluktuasi. Kondisi ini diperparah dengan dicabutnya berbagai subsidi oleh pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang cukup tinggi sehingga berpengaruh dengan daya beli masyarakat serta berdampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat penerimaan Pemerintah Kabupaten
Lamongan, dimana
Lamongan meningkat lambat, sebaliknya
belanja daerah mengalami peningkatan cepat. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk mengantisipasi hal tersebut dengan berbagai cara khususnya dalam meningkatkan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Lamongan yang rata-rata diperoleh dari hasil pertanian dan perkebunan berupaya untuk dapat menekan
50
pengeluaran seminimal mungkin dengan berbagai cara yang ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Lamongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
4.1.2. Gambaran Umum Desa Pelang Wilayah Desa Pelang merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam tatanan pemerintahan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten
Lamongan yang
terdiri dari 57 RT dan 10 RW dan 3 dusun yaitu Dusun Pohkecik, Dusun Gombangan, dan Dusun Sukorejo. Jumlah penduduk Desa Pelang sebanyak 7255 jiwa, dimana untuk penduduk laki-laki berjumlah 3671 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 3584 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2091, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 18 km, jarak dengan ibukota kabupaten 52 dan jarak dengan ibukota propinsi + 132 km. Desa Pelang merupakan daerah yang terdiri dari perkampungan dan lahan pertanian serta perkebunan. Dimana Desa Pelang memiliki luas wulayah + 2597,715 Ha. Adapun penggunaan tanah di Desa Pelang terdistribusi seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.1 Macam Penggunaan Tanah Desa Pelang No. 1 2 3 4 5
Macam Penggunaan Tanah Sawah tdah hujan Pemukiman dan pekarangan Tegalan Hutan lainnya Jumlah Sumber : Monografi Desa 2006
Luas (Ha) 40 524 851 316 866,715 290,2200
51
Pembahasan mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk meliputi jumlah penduduk, tingkatan pendidikan sarana perekonomian dan sarana transportasi. Untuk berikutnya akan disajikan data penduduk Desa Pelang berdasar usia, data tersebut seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jenjang Usia Di bawah 5 tahun 5 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun 21 – 25 tahun 26 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun 51 – 55 tahun di atas 55 tahun Jumlah Sumber : Monografi Ka. Desa
Jumlah (jiwa) 158 339 488 624 593 622 705 709 715 865 755 622 7255
Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Pelang berdasar tingkatan usia terdistribusi secara merata. Penduduk wilayah Desa Pelang
berdasarkan kepercayaan yang dianut, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini :
52
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut No. 1 2 3 4 5
Kepercayaan/Agama Islam Kristen Katholik Hindu Budha Jumlah Sumber : Monografi Ka. Desa
Jumlah (jiwa) 7255 7255
Masalah pendidikan merupakan masalah yang penting dalam proses pengembangan. Masalahnya maju dan tidaknya suatu daerah itu bisa salah satunya diukur dari jumlah pendidikan yang ada. Secara umum wilayah Desa Pelang mengenyam pendidikan dibangku sekolah formal yang bervariasi yaitu baik dari tingkat pendidikan perguruan tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Untuk memberikan
gambaran mengenai pendidikan formal yang
ditempuh masyarakat DiDesa Pelang, maka dapat dilihat pada tabel 4.4 : Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan No. 1 2 3 4 5 6
Pendidikan Umum TK SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA Akademi/D1-D3 Sarjana (S1-S2) Tidak Sekolah dan Belum sekolah Jumlah Sumber : Monografi Ka. Desa
Jumlah (jiwa) 268 2044 2105 1603 25 10 1200 7255
53
Berikut data peduduk dengan berdasar pada mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Pelang, data tersebut seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasar Pekerjaan No. 1
Pendidikan Umum Karyawan : - PNS - TNI/Polri - Swasta Wiraswasta/Pedagang 2 Tani 3 Pertukangan 4 Buruh tani 5 Pensiunan 6 Jasa 7 8 Lainnya Jumlah Sumber : Monografi Ka. Desa
Jumlah (jiwa) 35 6 567 260 675 126 735 20 19 201 2644
Berdasar data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Pelang sebagian besar mempunyai matapencaharian sebagai petani atau sebagai buruh tani.
4.1.3. Visi dan Misi Desa Pelang 1. Visi Desa Pelang Visi adalah sebagai gamabran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan dating, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat,
54
menilai atau member predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Pelang adalah sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat dan aparatur desa yang berkualitas untuk menPelangg otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri” 2. Misi Desa Pelang Misi adalah suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicpai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu focus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebu di atas, maka Pemerintah Desa Pelang menetapkan misi sebagai berikut : a. Misi Bidang Pelayanan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, demokratis, adil dan merata b. Misi Bidang Pemberdayaan 1) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat. 2) Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif c. Misi Bidang Pembangunan 1) Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera
55
2) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta member perhatian utama pada kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana prasarana umum.
4.1.4. Diskripsi Perangkat Desa Pelang Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pemerintah Desa Pelang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat desa dan di Bantu oleh Sekretaris Desa serta Kepala Dusun dan Ketua RT. Sekretaris Desa dalam tugasnya dibantu oleh ketiga kepala urusan yaitu kepala urusan (Kaur) pemerintahan, kepala urusan (kaur) pembangunan dan kepala urusan (kaur) umum. Selain dari sekretaris dan kaur, Kepala Desa juga tidak terlepas dari bantuan para alim Ulama, dan pera pemuka adapt dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam
pelaksanaan
roda
pemerintahan.
Terlepas
dari
pelaksanaan
roda
pemerintahan di atas adapun yang menjadi program Desa Pelang adalah : 1.
Mendorong terciptanya insane generasi muda intelek yang nantinya mampu menjawab persoalan masyarakat pada umumnya.
2.
Mendorong terciptanya kreatifitasnya masyarakat baik dibidang seni ataupun budaya. Contoh : diadakanya pelatihan anyaman, membatik dan lain-lain sebagainya.
3.
Membangkitkan semangat gotong royong untuk pembangunan desa Pelang yang bersih (sehat), rapi, indah, dan dikenal untuk menjadi desa percontohann bagi desa-desa lainnya.
56
Dalam menPelangg kelancaran kegiatan operasional pelayanan di Kantor Desa Pelang Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan diPelangg oleh 15 orang perangkat desa. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan disajikan data perangkat desa dengan berdasarkan pada jenis kelamin perangkat desa yang ada. Tabel 4.6 Data Perangkat desa Berdasar Kelamin Kantor Desa Pelang Desa Pelang Jumlah (Orang perangkat desa) 1 Laki-laki 9 2 Perempuan 2 Jumlah 11 Sumber : Data Buku Profil Desa Pelang No.
Jenis Kelamin
Berdasar atas tabel 4.6 dapat diketahui bahwa perangkat desa yang ada di Kantor Desa Pelang, untuk perangkat desa laki-laki sebanyak 9 orang perangkat desa sedangkan perangkat desa perempuan (wanita) sebanyak 2 orang. Kemudian data perangkat desa yang ada di Kantor Desa Pelang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir atau pendidikan yang telah diselesaikan, data tersebut seperti yang penulis sajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.7 Data Perangkat desa Berdasar Tingkat Pendidikan Kantor Desa Pelang Desa Pelang Kecamatan Pelang Kabupaten Lamongan No. 1 2 3
Tingkat Pendidikan SMP SMU Sarjana (S1) Jumlah Sumber : Buku Profil Desa
Jumlah 3 6 2 11
57
Berdaarkan data dalam tabel 4.8 di atas, maka dapat diketahui bahwa perangkat desa Pelang, yang berpendidikan SMP sebanyak 2 orang, yang berpendidikan SMU terdapat sebanyak 6 orang dan yang berpendidikan Sarjana (S1) terdapat sebanyak 2 orang.
4.1.5. Struktur Organisasi Kantor Desa Bedasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabuapten Lamongan Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Desa di Kabuapten Lamongana, pada (Pasal 1, ayat 7) menjelaskan pengertian KeKepala Desaan adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lamongan di bawah Kecamatan, sedangkan struktur organisasi Kantor Desa Pelang sebagai berikut: 1. Kepala Desa 2. BPD 3. Sekretaris Desa (Carik) 4. Kaur Umum 5. Kepala Urusan Keuangan 6. Kasi Pemerintahan 7. Kasi Ekbang 8. Kasi Kesmas 9. Kasi Trantip 10. Kamituwo / Kasun
58
11. Badan Perwakilan Desa Suatu organisasi perlu merumuskan atau menyusun struktur organisasi, sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur oeganisasi yang dimaksud merupakan kerangka antar hubungan di satuan-satuan organisasi yang masingmasing mempunyai peranan tertentu. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Pelang
BPD
KEPALA DESA SEKDES
KAUR UMUM
KASI PEMERINTAHAN
KASI EKBANG
KASI KESMAS
KAUR KEUANGAN
KASI TRANTIP
KASUN (Kamituwo) Sumber
: SK Peda Kabuapten Lamongan Nomor 55 Tahun 2004
1. Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tercantum Pasal 3, Ayat (1), berbunyi Dalam menjalankan fungsinya Kepala Desa mempunyai kewenangan
59
yang berasal dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Sedangkan “pelimpahan kewenangan dimasudkan pada ayat (1) Pasal 3 diatur dengan Keputusan Camat yang bersangkutan. Sedangkan rincian tugas dan fungsi Kepala Desa sebagaimana Pasal 5, berbunyi: a. Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat, b. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal, Kepala Desa mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat; 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya pemerintahan Kepala Desa pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; 3) peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; 4) penyusunan program, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kepala Desa, Pasal 11 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Desa mempunyai fungsi: a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannyaa;
60
b. Pengelolaan urusan keuangan; c. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan; d. Pelaksanaan urusan rumaah tangga; e. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 2. Fungsi dan Tugas Sekretaris Desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Sekretaris Desa memiliki tugas-tugas sebagai berikut : a. Menjalankan adminsitrasi pemerintahan b. Menjalankan administrasi pembangunan c. Menjalankan administrasi kemasyarakatan d. Memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa Sementara itu fungsi dari Sekretaris Desa berdasat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan adalah : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan b. Pelaksanaan urusan keuangan c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya. 3. Fungsi dan Tugas Kasi Pemerintahan, Kasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, Pasal 12 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas
61
tersebut Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
pemerintahan; b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansi-instansi di wilayah kerja kekepala desaan; c. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan; d. Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Trantip Trantip mempunyai tugas melakukan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Trantip mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang ketentraman dan ketertiban; b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum; d. Penyelenggaraan kegitan administrasi perlindungan masyarakat; e. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Ekbang Kasi Ekbang mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kasi Ekbang mempunyai fungsi :
62
a. Pegumpumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
perekonomian dan pembangunaan; b. Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; c. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan; d. Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
serta
manjaga
dan
memelihara prasarana dan sarana lingkungan Kepala Desa; e. Penyusunan program dan pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kekepala desaan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 6. Tugas pokok dan Fungsi Kasi Kesmas Kasi Kesmas mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan
keluarga
berencana
dan
pendidikan
masyarakat.
Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Kasi Kesmas mempunyai fungsi: a. Pelayanan kepada masyaarakat di bidang kesejahteraan rakyat; b. Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; a. Penyusunan program dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya; b. Penyusunan bahan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
63
4.1.6. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pelang Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai sebuah lembaga otonom di Desa Pelang merupakan wujud dari implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Salah satunya adalah pemberdayaan dan meredifinisi fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen desa yang harapkan bakal menjadi tulang punggung praktek demokrasi di Pedesaan. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas dan harus berlandaskan koridor peraturan perundang-udangan yang berlaku. Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2007, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa Pelang sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas : 1.
Ketua BPD
: 1 orang
2.
Wakil Ketua BPD
: 1 orang
64
3.
Sekretaris
: 1 orang
4.
Bendahara
: 1 orang
5.
Anggota
: 7 orang
Dalam rangka mewujudkan wahan demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislative dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa maka ditiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4.2. Analisis Hasil Penelitian 4.2.1. Pembangunan Fisik dan Non Fisik Obyek Studi Sejalan dengan objek penelitian, maka dikemukakan data pembangunan dari Desa Pelang. Proyek Masuk Desa di Kecamatan Kembangbahu ini sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Th. 2007 : Subsidi 14 desa @ 10.000.000,00
= 140.000.000,00
2. Th. 2007 : Subsidi 14 desa @ 10.000.000,00
= 140.000.000,00
3. Th. 2013 : Rehab kantor Camat
= 73.918.000,00
4. Th. 2013 : P2MPD 11 desa
= 640.909.900,00
5. Th. 2009 : Subsidi 14 Desa @ 22.500.000,00
= 315.000.000,00
6. Th. 2010 Rehab kantor Sekretaris Camat
= 140.000.000,00
7. Th. 2011 : Program pengembangan Kecamatan
= 500.000.000,00
Sedangkan pembangunan yang tercatat untuk Desa Pelang secara keseluruhan berjumlah Rp. 87.500.000,00 secara terinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
65
Tabel 4.8 Proyek Masuk Desa di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Tahun 2004 – 2007 Desa
Tahun 2010/2011
Desa Pelang
2011/2012 2013
Jenis & Kegiatan Proyek Perbaikan Jembatan P3DT P2MPD
Biaya Ribu (Rp) 32.000 10.000 70.000
Keterangan Dinas PU Bina Marga Dinas Kesehatan Dinas Kimpraswil
Sumber : Buku Profil Desa Pelang tahun 2013
Dari tabel 4.8 tersebut di atas menunjukkan proyek masuk desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa Proyek masuk Desa merupakan proyek-proyek yang berasal dari dinas Inpres bantuan Pembangunan Desa/Inpres Bantuan Ekonomi Desa, Kabupaten (APBD), sektoral danswadaya masyarakat. Secara umum pembangunan non fisik dititik beratkan pada pembangunan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pendidikan non formal dan Penyuluhan. 1. Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal disini berupa Kejar Paket A yang diikuti oleh Warga desa dengan tutor dan guru-guru SD yang ada di desa dan Kecamatan. Gambaran tentang pelaksanaan Kejar Paket A di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
66
Tabel 4.9 Kejar Paket A di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu No.
Jenis Kelamin
Kejar Paket A Kelas II
1
Laki-laki
45 orang
2
Perempuan
39 orang
Sumber : Profil Desa Pelang tahun 2013
Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa peserta kelompok belajar Paket A untuk laki-laki diikuti oleh 45 orang dan perempuan diikuti oleg 39 orang. 2. Penyuluhan Terpadu Penyuluhan terpadu ini dilakukan secara bersama-sama di masingmasing desa dengan materi : Pertanian, peternakan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bertindak sebagai penyuluh adalah petugas dari Dinas-Dinas tingkat II dan perngkatnya yang ada di Kecamatan. Penyuluhan terpadu ini dilakukansetahun sekali sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan penyuluhan tidak terpadu yakni dari masing-masing Dinas Tingkat II melalui perangkatnya di Kecamatan dilakukan setiap bulan sekali.
4.2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan
data
pengamatan,pelaksanaan
pembangunan
desa
ini
dilakukan secara berjenjang, yaitu : 1. Berbagai kegiatan pemerintahan Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai departeemen dan lembaga-lembaga non departemen berupa program sektoral maupun
67
program-program Pemerintah daerah biasanya program khusus regional yang ada di desa. Kesemua program terebut adalah merupakan kelompok kegiatan pemerintah. 2. Berbagai kegiatan Partisipasi Masyarakat Kegiataan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari daerah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir daari rasa kesadaran dan tanggungjaab masyarakat terhadap pembangunan. Karateristik lembaga dilihat dari tingkat kewenangan dari suatu organisasi penelitian ini hanya memfokuskan pada organisasi pemerintah. Berdasarkan pengamatan mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan desa sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan wawancara penulis dengan responden dengan Camat Pakis yang garis besarnya sebagai berikut : ‘Program-program pembangunan desa yang disusun oleh BPD/Pemerintah Desa diajukan secara hirarki ke Kecamatan dan Pemerintah daerah melalui Rakorbang. Tidak semua program disetujui dan biasanya lebih banyak proyek sektoral dari instansi yang bersangkutan”.
4.2.3. Keadaan Prasarana Transportasi, Produksi, Sosial dan Pemasaran Di
Desa
Pelang
Kecamatan
Kembangbahu
kondisi
prasarana
trasnportasinya cukup baik yaitu hampir semua jalan sudah beraspal dan hanya lebih kurang 1.700 m yang belum beraspal. Untuk prasarana produksi tidak
68
terdapat saluran tersier sehingga system pertaniannya hanya musiman (sebagai penadah air hujan dengan kata lain di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu hanya sawah tadah hujan. Sedang pasar yang dibuat oleh desa untuk menjual kebutuhan pokok masyarakat ada, namun hanya sebentar. Disamping itu Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu tidak jauh dari pasar besar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kecamatan Kembangbahu.
4.2.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tingkat
kesejahteraan
masyarakat
dilihat
dari
aspek
pendapatan,
perumahan/pemukiman, pendidikan, tabungan, pengeluaran rumah tangga dan kesehatan masyarakat desa. Gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut : 1. Kesehatan Kondisi kesehatan masyarakat Desa Pelang ini terutama penduduk aslinya masinh sedang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perumahannya hanya 6 unit rumah yang layak huni, maksudnya rumah sehat, sedangkan 2 unit rumah tidak layak huni, karena penataan lingkungan yang tidak sehat seperti : kandang ternak berada di muka rumah, jamban keluarga yang belum memenuhi standart kesehatan dan kekurangan air bila musim kemarau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
69
Tabel 4.10 Keadaan Kesehatan di Pelang Kecamatan Kembangbahu Kondisi Rumah Tidak Layak Layak Huni 180 1911 2012 175 1916 2013 Sumber : Buku Profil Desa
Prosentase Layak Huni 91,39% 91,63%
Tahun
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat dengan masih banyaknya kondisi perumahan yang kurang sehat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mampu dan kurang kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan. 2. Pendapatan Masyarakat Gambaran pendapatan masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu sesuai dengan jawaban responden yaitu sebanyak 12 orang mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 750.000,00 sebanyak 76 orang mempunyai pendapatan lebih dari Rp. 750.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.11 Besar Pendapatan Masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Tahun 2007 – 2013 Besarnya Pendapatan per bulan < Rp. 500.000,< Rp. 750.000,> Rp. 750.000,Sumber : Profil Desa Pelang tahun 2013
Tahun 2007 6 57 2.736
2013 4 60 2.841
70
Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengadakan proyek-proyek untuk mengatasi masalah kemiskinan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.12 Banyaknya Masyarakat Miskin yang Mendapatkan dana JPS Di Pelang Kecamatan Kembangbahu Pada 2 tahun terakhir Jenis Bantuan PDM-DKE JPSBK OPK Beres Taskin
Tahun 2007 227 KK 216 KK
2013 229 KK 227 KK
320 KK
325 KK
Sumber : Profil Desa Pelang tahun 2013
4.2.5. Keadaan Sosial Masyarakat 1. Tingkat Pendidikan Di Desa Pelang terdapat 2 Sekolah Dasar, 1 Madrasah dan 1 SMP. Tingkat pendidikan masyarakat ini mayoritas berpendidikan SMP dan tingkat pendidikan masyarakatnya bervariasi yaitu dari SD sampai Perguruan Tinggi. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah responden tingkat pendidikannya adalah 879 orang berpendidikan SD, 818 orang berpendidikan SMP, 380 orang berpendidikan SLTA dan 80 orang berpendidikan sarjana. Sedangkan bila dikaitkan dengan kondisi keluarga dari sejumlah responden yang berada di dua desa tersebut menunjukkan adanya peningkatan jenjang pendidikandari SD ke SLTP, SLTA bahkan Perguruan Tinggi. Untuk jelasnya hasil temuan peneliti ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
71
Tabel 4.13 Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu pada 2 tahun 2012 – 2013 Tahun 2012 2013
Jumlah Penduduk 7248 7255
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan SD SLTP SLTA PT 467 392 1235 21 436 436 1245 29
Sumber : Profil Desa Pelang tahun 2013
Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pelang adalah cukup baik.
4.2.6. Dampak Kebijakan
Pembangunan Desa terhadap Kesejahteran
Masyarakat 1.
Dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pendapatan masyarakat desa Untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pendapatan masyarakat di Desa Pelang Kabupaten Kembangbahu, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai indorman penelitian. Dalam wawancara tersebut peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan penelitian, yaitu : “Bagaimana dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pendapatan masyarakat desa ?” dan berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nara sumber Kepala Desa Pelang : Sangat jelas bahwa kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pelang dapat memberikan perubahan yang sangat baik, termasuk pendapatan masyarakat desa. Dengan pelaksanaan jalan di Desa Pelang tentunya dapat mempermudah akses kegiatan perekonomian terutama perdagangan. Dengan adanya akses jalan yang lebih baik, maka kondisi yang demikian mempermudah masyarakat dalam melakukan usaha baik
72
di sector pertanian maupun perdagangan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Sedangkan hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan di Desa Pelang, beliau menyampaikan : Alhamdulilah….. dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Pelang masyarakat desa semakin bergairah dan mempunyai semangat yang baik dalam melakukan aktivitas baik itu di bidang pertanian, perdagangan, jasa atau usaha-usaha lainnya. Dengan kondisi yang demikian tentunya sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Banyak pedagang baik yang dari luar yang masuk ke desa ini untuk bertransaksi baik membeli ataupun menjual produk kebutuhan masyarakat desa. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kaur Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam wawancara yang peneliti lakukan di ruang kerjanya yaitu di Kantor Desa beliau menyampaikan : Besar dan banyak sekali dampak pelaksanana pembangunan di Desa Pelang terhada p peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya sarana transportasi jalan yang baik, maka banyak sekali pelaku ekonomi atau usaha yang mengembangkan usahanya di desa kami, terutama para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan industry kecil atau home industry. Jadi jelas sekali bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Pelang membawa perubahan yang sangat besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Tukiran seorang pedagang bakso keliling, pada saat peneliti wawancarai beliau menyampaikan : Alhamdulillah sekali…. Pembangunan yang dilakukan di desa kami sangat membantu kami. Terutama akses jalan desa maupun jalan-jalan
73
kampong (gang) yang sebagian besar sudah di pafing sehingga saya bisa keliling lebih jauh dengan enak sehingga banyak pembeli yang tentunya semakin banyak dagangan saya yang terjual. Coba kalau dulu, paling hanya jalan desa saja yang saya lewati, yang lain tidak karena jalannya masih berbatu, apalagi kalau hujan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sumilah seorang pedagang kebutuhan masyarakat (sembako) di rumahnya, pada saat peneliti wawancarai beliau menyampaikan : Ya.. saya sangat bersyukur dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Pelang. Sekarang semakin maju dan dagangan saya semakin banyak karena kalau kulakan sekarang lebih mudah karena jalannya sekarang sudah baik. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Sumarwan seorang petani di Desa Pelang, pada saat peneliti wawancarai beliau menyampaikan : Wah sekarang sudah enak, jadi kalau saya mau menjual hasil pertanian saya sudah tidak kesulitan lagi. Sekarang banyak pembeli yang masuk di desa ini sehingga kami tidak perlu susah-susah lagi. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nara sumber di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa Pelang dapat memberikan perubahan dan dampak yang sangat positif termasuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa.
74
2.
Dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pembangunan bidang perumahan / pemukiman. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pembangunan di Desa Pelang, peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah ditetapkan. Dalam wawancara tersebut peneliti menyampaikan pertanyaan : “Bagaimana dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pembangunan bidang perumahan / pemukiman ?”. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pelang diperoleh hassil wawancara : Program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pembangunan di pedesaan sangat dibutuhkan, termasuk di Desa Pelang. Pembangunan yang telah dilakukan selama ini telah mendapat dukungan yang positif oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Desa Pelang berkembang sangat menggembirakan. Apa lagi dengan adanya bantuan hibah dari pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah-rumah untuk masyarakat miskin semakin menambah semaraknya pembangunan di Desa Pelang. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Sementara itu bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan hibah pembangunan rumah juga turut melakukan perubahan-perubahan atau renovasi terhadap tempat tinggalnya. Sudah banyak rumah penduduk sekarang yang berdiding tembok dan berlantai keramik. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kaur Pembangunan yaitu :
75
Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembangunan di wilayah pedesaan, tentunya dampaknya sangat positif. Desa Pelang pada sekarang ini semakin tertata, rapi dan menunjukkan adanya perubahan kelas social yang lebih baik. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sumarwan, beliau menyampaikan : Kalau sekarang saya peduli dengan rumah tinggal saya, sedikit-sedikit saya bangun, saya perbaiki apalagi rumah saya berada di pinggir jalan desa. Kalau dulu rasanya itu ndak begitu peduli karena jalannya masih macadam, kalau hujan becek dan kalau musim kemarau berdebu sehingga saya kurang memperhatikan rumah tinggal saya. Kalau sekarang lain… (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dampak pelaksanaan atau kebijakan pembangunan di Desa Pelang terhadap pembangunan bidang perumahan / pemukiman sangat psotif. Masyarakat semakin bergairah dalam turut mensukseskan atau mendukung pelaksanaan pembangunan desa. 3.
Dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pembangunan sarana pendidikan. Tidak
dapat
dipungkiri
bahwa
kebijakan
pembangunan
dan
dilaksanakan dengan baik tentunya akan mempunyai dampak terhadap banyak hal
seperti
halnya
dampak
kebijakan
pembangunan
desa
terhadap
pembangunan sarana pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan jawaban mengenai hal tersebut. Pertanyaan yang peneliti sampaikan kepada narasumber
76
yaitu : “Bagaimana dampak kebijakan pembangunan desa terhadap pembangunan sarana pendidikan ?”, wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pelang mengenai hal tersebut beliau menyampaikan : Kebijkan pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan juga mencakup pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan pembangunan di Desa Pelang sangat mempengaruhi juga terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan. Akses untuk menuju lokasi sekolah semakin baik tentunya akan membantu para siswa untuk semakin giat dan termotivasi untuk datang ke sekolah. Tidak hanya itu saja, kebijakan pembangunan di desa juga diikuti oleh kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yaitu pembangunan gedung dan ruangan sekolah yang semakin baik juga sarana-sarana yang lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala SDN Pelang, beliau menyampaikan : Kami sangat bersyukur dengan adanya kebijakan pembangunan untuk wilayah pedesaan yang dilakukan pemerintah. Tentunya hal tersebut sangat membantu kami untuk berbenah dan memperbaiki kualitas pendidikan yang kami selenggarakan. Beberapa kebijakan pembangunan di wilayah pedesaan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di bidang pendidikan, sarana atau akes jalan menuju kesekolah semakin baik, apalagi didukung pula dengan kebijakan pembangunan pendidikan di bidang pendidikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Suciati seorang guru di SDN Pelang, beliau menyampaikan : Kebijakan pembangunan di Desa Pelang sangat mempengaruhi terhadap pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Dulu jalan ke sekolah kalau hujan becek sehingga anak-anak banyak yang membolos, tetapi sekarang tidak lagi karena jalannya sudah beraspal. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
77
Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pembangunan desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik itu pendapatan, pemukiman dan juga di bidang pendidikan. Sector-sektor tersebut menjadi berkembang sangat pesat dan positif.
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa di Kecamatan Kembangbahu terdiri dari 20 desa dan 26 Dusun. Masing-masing Desa/Dusun tersebut secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa dengan dana besar dari APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, Inpres bantuan Pembangunan Desa maupun swadaya masyarakat, kesemua proyek-proyek tersebut terdapat dlam Proyek Masuk Desa. Sejalan dengan focus penelitian di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kecamatan Pakis, maka analisis secara induktif diarahkan kepada dua desa tersebut dan baru digeneralisasikan. Hasil dan temuan penelitian sebagai berikut :
4.3.1. Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik Desa Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan fisik desa yang meliputi pembangunan prasarana transportasi, prasarana produksi, prasarana social dan prasarana pemasaran telah berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan dana proyek masuk desa
78
setiap tahun, karena banyaknya proyek-proyek sektoral dari berbagai departemen maupun lembaga departemen dan pemerintah daerah. Meskipun program pembangunan fisik desa telah berjalan dengan lancar, namun kapasitas pembangunannya belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan amsyaraakat yang cukup komplek. Banyaknya proyek pembangunan desa terutama proyek sektoral yang kurang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan asumsi dari teori-teori pembangunan yang berpusat pada masyarakat, tampaknya program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 belum terlaksana denganbaik. Lebih banyak program pembangunan berasal dari atas dan bukan dari masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan desa sekarang ini hanya berorientasi kepada pertumbuhan dan pemerataan, sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan perkembangan ekonomi dewasa ini.
4.3.2. Pembangunan Non Fisik Desa Studi Pembangunan non Fisik desa difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan bukan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang ada di pedesaan meliputi : Pendidikan non formal, penyuluhan telah berjalan dengan baik, bila mencermati pada bagian terdahulu. Mengenai penyuluhan terpadu kepada masyarakat desa sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan
79
dan kehutanan. Dengan demikian pembangunan sumber daya manusia di pedesaan ini perlu di tingkatkan secara terus menerus, sehingga sumber daya manusia yang ada dipedesaan menjadi berkualitas.
4.3.3. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Studi Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program pembangunandesa terutama proyek sektoral telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari selesainya semua proyek yang dianggarkan setiap tahun. Namun bila dilihat lebih jauh bahwa banyak proyek sektoral itu tidak berfungsi dengan baik, karena tidak memenuhi harapan dankeinginan masyarakat desa. Sedangkan pelaksanaan program pembangunan desa berupa proyek regional seperti jalan, jembatan dan pembibitan dari pemerintah daerah menunjukkan adanya manfaat, meskipun banyak yang tidak sesuai dengan standartnya. Dengan demikian hendaknya pelaksanaan program pembangunan desa sebaiknya diserahkan kepada pemerintah desa sehingga dapat memenuhi keinginan dari masyarakat desa itu sendiri.
4.3.4. Karakteristik Lembaga/Organisasi Hasil
temuan
penelitian
menunjukkan
bahwa
karateristik
lembaga/organisasi pemerintah desa dilihat dari kewenangannya, kewenangan pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah sangat kuat.
80
Hampir semua yang menyangkut pembangunan desa baik dari rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pendanaannya sangat tergantung dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun desa sudah diberi kesempatan yang besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
4.3.5. Sumber Daya yang Dilibatkan dalam Pembangunan Desa Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pembangunan desa khususnya di pedesaan hanya merupakan tenaga kerja. Sedangkan dalam kaitan dengan perencanaan masih relatif kecil. Keterlibatan tenaga kerja di proyek-proyek pembangunan desa hampir di semua desa sudah terserap, namun sifatnya musiman, maksudnya bila ada proyek baru didayagunakan dan bila tidak ada proyek akan menganggur. Menjadi kendala bahwa sumber daya manusia yang ada di pedesaan pada umumnya tingkat pendidikannya masih menengah ke bawah dan sulit untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Kembangbahu ini berhasil karena adanya faktor-faktor yang menPelangg antara lain : 1.
Karateristik masyarakatnya sangat patuh terhadap para pemimpin formal maupun informal,
2.
Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaanpembangunan sangat tinggi, merasa pelaksanaan pembangunan perlu diPelangg sepenuhnya,
81
3.
Karateristik
lembaga/organisasi
meskipun
sifatnya
sentralisasi
(masih
tergantung kepada pusat), namun kegiatan pembangunan tetap berjalan lancar. Dari butir-butir tersebut terimplementasikan dalam bentuk baik swadaya masyarakat yang cukup tinggi untuk setiap jenis pembangunan. Bila dianalisis, implementasi kebijakan pembangunan desa di Kecamatan Pakis dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang konkrit. Hal ini berarti kebijakan pembangunan desa itu mengacu ke arah perubahan (modernisasi). Dengan demikian hasil penelitian ini ternyata sejalan dengan makna teori modernisasi. Sedangkan untuk mencermati seberapa jauh perubahan tingkat kehidupan masyarakat akibat pembangunan desa masih perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun penyuluhan-penyuluhan kesehatan dilakukan dalam kaitannya dengan keluarga berencana maupun sanitasi lingkungan oleh pemerintah belum dapat memecahkan masalah kesehatan ini. Lebih lanjut dikemukakan bahwa bila dicermati temuan-temuan dalam penelitian ini seperti telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan pokokpokok pikiran sebagai berikut : 1. Bila
dikaitkan
dengan
kepentingan
masyarakat
pedesaan,
kebijakan
pembangunan desa melalui program pembangunan fisik dan non fisik masih dirasakah perlu untuk dikaji lagi mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakandan evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan hendaknya lebih menitikberatkan
kepada
kepentingan
masyarakat
desa.
Untuk
itu
82
ketergantungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diperkecil. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih program-program yang akan dijadikan sebagai kebijakan. Implementasi kebijakan hendaknya dilakukan sesuai dengan program-program yang telah dipilih oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Untuk evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara baik sehingga akan ada implikasi dari kebijakan itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian bahwa kebijakan pembangunan dan belum sepenuhnya menggunakan strategi tanggap akan kepentingan masyarakat maupun strategi kesejahteraan. 2. Hasil peneliktian ini menunjukkan bahwa implikasi pembangunan desa baru menunjukkan pada katgegori cukup, berarti pendapatan masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bila dikaitkan dengan makna teori HarrodDomar, maka diperlukan adanya penanaman investasi yang besar ke daerah pedesaan sehingga desa akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian pula bila dikaitkan dengan asumsi Teori Struktural, maka lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu dijadikan mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
