BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Polda Metro Jaya Cikal bakal Kepolisian Jakarta di bentuk oleh penjajah Belanda. Ini terjadi sejak penduduk Belanda terhadap bangsa Indonesia, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Kemerdekaan Rl, pembentukan Kepolisian Kota Jakarta belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Bangsa Indonesia, sebab, saat itu jawatan Kepolisian Negara masih sangat sederhana. Akibatnya, Kepolisian Kota Jakarta masih tetap melanjutkan sistem Kepolisian yang dibentuk pada masa pendudukkan Jepang, Inilah yang menyebabkan penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya diawali dari sejarah Kepolisian Batavia di tahun 1936 (sesuai Regeerings Almanak Halaman 287 Voor Nederlandsch Indie 1941 Tweede Gedeelte yang disusun Belanda selama berada di Indoneisa). Sebelum penyerahan kedaulatan atas wilayah RI kepada Bangsa Indonesia melalui penandatangan naskah perjanjian antara Moh Hatta dengan Ratu Juliana di Belanda tanggal 27 Desember 1949, badan-badan kepolisian berangsur-angsur sudah diserah terimakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab itulah pada 6 Desember 1949 Kepala Kepolisian Negara membentuk Kepolisian Komisariat Jaya dan mengangkat Komisaris Basar Politik Tk I R Ating

55

56

Natadikusuma sebagai kepala Kantor Komisariat Jaya, yang berkantor di Jl. Medan Barat.

Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya (saat ini Polda Metro Jaya). Pada saat itu sebagian besar staf Kepolisian Jakarta masih orang Belanda, sehingga praktis Kepala Kantor Kepolisian Komisariat Jaya belum dapat berbuat banyak sesuai kebijakan Kepala Kepolisian Negara Selanjutnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta menjelang penyerahan kedaulatan, Kepolisian Jakarta diperkuat tiga Kompi Brimob, masing-masing dari Kepolisian Kota Surabaya, Kepolisian Jawa Tengah. dan Kepolisian Yogyakarta / Jawa Tengah. Pada waktu itu, jenderal Polisi Soetjipto Danukusumo sebagai Komandan Mobile Brigade Kepolisian (MBK) turut serta mengantarkan satu kompi MBK. Mereka berangkat pada 15 Desember 1949 dari Surabaya ke Jakarta melalu Semarang. “Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta, pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi Komisariat Jaya, kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya pindah ke Jl Sudirman No.45 Jakarta Selatan. Kepindahannya dilakukan bertahap. Awalnya, kantornya adalah bangunan berlantai dua yang menghadap ke lapangan sabhara (Bangunannya masih berdiri hingga kini)" Beberapa hari kemudian muncul lagi satu Kompi Brimob dari Yogyakarta / Jawa Tengah dipimpin Inspektur Polisi R Soebroto Darsoprajitno. Ketiga Kompi

57

Brimob ini bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Komisaris Polisi Soedarsono dan wakilnya Inspektur Polisi Soetjipto joedodihardjo. Polda Metro Jaya sebelumnya telah beberapa kali mengalami penggantian nama. Dimasa pendudukan Belanda, Kantor Besar Kepolisian Jakarta disebut Hoofdbureau Van Politie. Setelah Jepang mengambil alih pemerintahan, Hoofdbureau Van Politie Batavia berubah nama menjadi Jakarta Tokubestsu Shi Kaisatsu Sho diambil alih oleh Polisi Republik dan namanya diubah menjadi Kantor Besar Polisi Jakarta. Menjelang belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dibentuk kepolisian di Jakarta dengan nama Kantor Polisi Komisariat Jaya (Kapekomjaya). Kemudian tahun 1965 pada saat Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya dijabat Brigjen Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat namanya diganti lagi menjadi Komandan Daerah Kepolisian VII Jaya (Komdak VII Jaya). Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya), Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Selanjutnya nama komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi Kodak Metro Jaya. Pada saat itu Mayjen Pol Drs Widodo Budidarmo menjadi Kadapol Metro Jaya tahun 1970 nama Komdak Metro Jaya berubah menjadi Daerah Kepolisian Metro Jaya sampai tahun 1979. Tahun 1980 sampai sekarang Daerah Kepolisian

58

Metro Jaya berubah kembali menjadi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

4.1.2. Visi, Misi, dan Sasaran Perioritas Polda Metro Jaya Visi Polda Metro Jaya : Tergelarnya polisi yang dipercaya masyarakat disemua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan. Misi Polda Metro Jaya : 1.

Perkuat dan tingkatkan kemampuan intelijen keamanan Polda Metro Jaya guna menjaring informasi untuk cegah gangguan keamanan dan pengungkapan kasus secara sistematis dan tuntas.

2.

Kembangkan pelayanan publik disetiap lini berbasis pelayanan prima.

3.

Menggelar polisi sebanyak-banyaknya ditengah masyarakat dalam memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan masyarakat.

4.

Mengembangkan falsafah dan strategi perpolisian masyarakat (POLMAS) dalam membangun hubungan polisi dan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif dalam upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum.

5.

Berdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan organisasi pengemban fungsi lidik dan sidik dalam wujudkan POLRI sebagai penegak hukum yang terdepan.

59

6.

Tingkatkan kinerja Polda Metro Jaya secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung tupoksi POLRI. Sasaran Prioritas Polda Metro Jaya :

1. Terwujudnya kondisi Kamtibmas wilayah hokum Polda Metro Jaya yang kondusif pasca pelaksanaan pemilu 2009 2. Lanjutkan pembangunan sarana dan prsarana 3. Tingkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan personil Polda Metro Jaya 4. Melaksanakan pembinaan personil Polri 5. Tertanggulanginya penyalahgunaan narkoba melalui giat preventif dan represif. 6. Tertanggulanginya kejahatan transnasional (Trafficking In Person dan People Smugling) 7. Terealisasinya program perpolisian masyarakat (Polmas) untuk tingkatkan kemitraan dan kepatuhan hokum masyarakat. 8. Terpeliharanya Kamtibmas perairan dan yuridiksi PoldaMetro Jaya 9. Tertanganinya perkara-perkara korupsi 10. Penanganan bencana banjir 11. Meningkatkan pencapaian quick wins. 4.1.3. Struktur Organisasi Polda Metro Jaya Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tertanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya, maka : 1. Organisasi Polda metro Jaya disusun dalam dua tingkat :

60

a. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metropolitan Jakarta Raya, disingkat Mapolda Metro Jaya. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres. 2. Susunan Organisasi Mapolda Metro Jaya terdiri dari : a. Unsur Pimpinan 1. Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya). 2. Wakil

Kepala

Polisi

Daerah

Metropolitan

Jakarta

Raya

(Wakapolda Metro Jaya). b.Unsur Pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staff 1. Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda). 2. Biro Rencana dan Pengembangan (Rorenbang). 3. Biro Operasi (Roops). 4. Biro Pembinaan Kemitraan (Robinamitra). 5. Biro Personel (Ropers). 6. Biro Logistik (Rolog). c. Unsur Pelaksana Staff Khusus/ Pendidikan Pelayanan 1. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas). 2. Bidang Pembinaan Hukum (Bidbinkum). 3. Bidang Pertanggung Jawab Profesi dan Pengamanan Internal (Bidpropam). 4. Bidang Telekomunikasi dan Informasi (Bidtelematika). 5. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

61

6. Bidang Keuangan (Bidku). 7. Sekolah Polisi Negara (SPN). 8. Sekretariat Umum (Setum). 9. Detasemen Markas (Denma). d.Unsur Pelaksanaan Umum 1. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). 2. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam). 3. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). 4. Direktorat Reserse Kriminan Khusus (Ditreskrimsus). 5. Direktorat Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya (Ditnarkoba). 6. Direktorat Samapta (Ditsamapta). 7. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit). 8. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas). 9. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair). 10. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob). 4.1.4. Ditlantas Polda Metro Jaya Ditlantas Polda Metro Jaya merupakan unsur pelaksanaan umum Polda Metro Jaya yang memiliki peranan sebagai penegak hukum harus menjaga agar ketentuan berlaku dapat berjalan dengan semestinya, dan masyarakat sebagai pengguna jalan harus secara sadar mengikuti hukum dan norma yang berlaku di jalan raya. Visi Ditlantas Polda Metro Jaya :

62

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas70. Misi Ditlantas Polda Metro Jaya : 1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. 2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melaui upaya pre-emtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas. 3. Menegakan peraturan lalu lintas secara profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia. 4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku. 5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polantas kedepan. 4.1.5. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, mengenai struktur organisasi Ditlantas Polda Mtero Jaya adalah sebagai berikut : a. Unsur Pimpinan :

70

Diktuk BA POLRI hal. 15

63

1. Direktur Lalu Lintas (Dir lantas) Polda Metro Jaya. 2. Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir lantas) Polda Metro Jaya. b. Unsur pembantu Pimpinan : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbag Renmin). c. Unsur Pelaksanaan Umum : 1. Kasubdit Regident

: - Kasi SIM - Kasi STNK - Kasi BPKB

2. Kasubdit Dikyasa

: - Kasi Dikmas - Kasi Prasja - Kasi Sarang

3. Kasubdit Gakkum

: - Kasi Laka - Kasi Gar - Kasi Patroli

4. Kasat Patwal Wakasat

: - Kanit I - Kanit II - Kanit III - Kanit IV - PS. Kanit V

5. Kasat Gatur

: - Kanit I - Kanit II - Kanit III

6. Kasat PJR

: - Kanit I

64

Wakasat

- Kanit II - Kanit III - Kanit IV

4.1.6. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (DIKYASA) Visi dan Misi

1. Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. 2. Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan mempercayai kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Tujuan

a.) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundangundangan lalu lintas. b.) Meningkatkan disiplin lalu lintas dikalangan masyarakat. c.) Membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi masalahmasalah lalu lintas.

Sasaran

a.) Masyarakat Umum / masyarakat tak terorganisir; pengemudi, karyawan, pedagang, pengguna jalan lain.

65

b.) Masyarakat terorganisir; kamra lantas, pramuka (Saka Bhayangkara), patrol keamanan sekolah (PKS), badan keamanan lalu lintas (BKLL).

Tugas Dikyasa

1.

Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak perihal lalu lintas dan upaya-upaya Polri.

2.

Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat pengguna jalan.

3.

Menjalin koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) dan pengemban fungsi Binamitra.

4.

Mengajukan kajian / rekayasa tentang sarana / prasarana jalan kepada instansi terkait dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

5.

Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir tentang lalu lintas.

6.

Mengevaluasi pelaksanaan Dikmas dan Rekayasa lantas.

7.

Memberikan masukan serta laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Dir lantas.

8.

Mengajukan saran /masukan kepada dir lantas.

9.

Kasubdit Dikyasa dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh anggota Dikmas, Prasja, dan Sarang.

Tugas dan Fungsi Kasubdit Dikyasa

66

1. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Dikyasa. 2. Membuat jadwal pelaksana Dikmas Lantas dan mengawasi pelaksanaannya. 3. Mengevaluasi pelaksanaan Dikmas dan Rekayasa lantas. 4. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) dalam terlaksananya Program Dikyasa. 5. Memberikan pelatihan/ketrampilan kepada anggota dibidang kelalu lintasan. 6. Merespon/menindak lanjuti surat masuk/keluar. 7. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Dir Lantas. 8. Siap melaksanakan perintah/ petunjuk/ arahan ataupun kebijaksanaan pimpinan dan menjabarkan serta menindak lanjutinya secara kongkrit di lapangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. 9. Tidak meminta imbalan kepada bawahan ataupun masyarakat dalam bentuk apapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. 10. Tidak memberikan perintah kepada bawahan yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan kedinasan. 11. Memegang teguh etika staf dengan menunjukkan sikap perilaku yang santun, ramah, humoris, terbuka, jujur, komunikatif, dan loyal, serta mengutamakan kepentingan dinas. 12. Mewujudkan suasana kerja yang transparan, efisien, adil, profesional, proporsional, prosedural dan akuntabel.

67

4.1.7 Tata Kelola Tilang Elektronik Dasar Hukum Tilang elektronik memiliki dasar hukum yakni UU No.11 Tahun 2008 tentang Info dan Transaksi Elektronik pasal 5 yang berbunyi Informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Disamping itu terdapat UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 yang berbunyi Untuk mendukung giat dakgar bidang lantas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil dari penggunaan peralatan elektronik, dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan.

Maksud Pelaksanaan Penegakan Hukum Elektronik

1. Mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang diakibatkan oleh karena banyaknya pelanggaran /ketidaktertiban dalam berlalu lintas. 2. Meningkatkan efisiensi anggota dalam proses gakkum terhadap para pelanggar lalu lintas dijalan. 3. Meningkatkan transparansi dalam proses gakkum dan pembuktian. 4. Mengurangi adanya interaksi/ debat, dll antara petugas dengan para pelanggar

dijalan

serta

mengurangi

kemungkinan

penyimpangan/ proses damai dijalan.

Tujuan Pelaksanaan Penegakan Hukum Elektronik

terjadinya

68

1. Untuk

membangun

budaya

tertib

berlalu

lintas

guna

dapat

meminimalisir terjadinya kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas. 2. Terwujudnya kegiatan gakkum yang cepat, efektif, efisien dan tuntas serta memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaiannya. 3. Mengurangi timbulnya komplain maupun image negatif dari masyarakat terhadap petugas yang melaksanakan gakkum dijalan (pemulihan citra Polri dalam rangka meningktakan trust building).

Metode Kerja Tilang Elektronik

-

Secara otomatis kamera cctv akan merekam gambar pelanggaran, kemudian hasil gambar akan dikirimkan melalui jaringan fiber optik ke server Traffic Management Center (TMC) yang sudah terintegrasi dengan data base registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada di TMC Polda Metro Jaya.

-

Server akan mengolah foto dan data menjadi dokumen informasi elektronik, selanjutnya diproses menjadi berita acara pada susunan format E-traffic yang telah didesain.

-

Kemudian dokumen tersebut dicetak dan dikirim kepada pemilik alamat (pelanggar).

Jenis Pelanggaran Yang Direkam

69

1. Pasal 287 (2) Jo pasal 106 (4) huruf c UU No.22/2009, berisi : Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (menerobos traffic light) dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan/ denda maksimal Rp. 500.000,2. Pasal 287 (1) Jo pasal 106 (4) huruf b UU No.22/2009, berisi : Melanggar stop line (marka tanda garis berhenti) dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan/ denda maksimal Rp. 500.000,3. Pasal 287 (1) Jo pasal 106 (4) huruf b UU No.22/2009, berisi : Melanggar marka kuning (yellow box) dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan/ denda maksimal Rp. 500.000,-

4.2

Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan memberikan uraian terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisa studi kasus (case study). Hasil penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam (indepth interview) pada tanggal 23 Desember 2011 dengan narasumber primer yakni AKBP. Kanton Pinem selaku Kepala Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kasubdit Dikyasa) Polda Metro Jaya, tanggal 26 Desember 2011 dengan Kompol. Suzana Benyamin selaku Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Kasi Dikmas) dan pada tanggal 28 Desember 2011 dengan AKP. Telly selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber sekunder yakni pada tanggal 23 Januari 2012 dengan AKBP. Mahbub, selaku Kasubbid Penerangan Masyarakat.

70

Serta Banum Subbid PID Humas Polda Metro Jaya Briptu Suharyanto. Kemudian wawancara dengan beberapa wakil masyarakat pada tanggal 5 Januari 2012 yakni dengan Bapak Anton Darmawan, pengguna kendaraan roda dua, dan Ibu Sarah pengguna kendaraan roda empat. Serta pada tanggal 3 Januari 2012 dengan Wenny mahasiswa Univ.Negeri Jakarta. Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan atas keperluan penelitian dan dianggap orang-orang terpenting yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. Sebelum penulis membahas mengenai implementasi strategi komunikasi, terlebih dahulu penulis akan mengupas sedikit mengenai Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya. Dikyasa adalah bagian yang menaungi kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dikyasa dikatakan sebagai humas yang berada dalam struktur organisasi Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya, dimana tingkatannya berada dibawah Dirlantas. Dikyasa berperan langsung dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholders, mengemban tugas dalam memberikan informasi tentang masalah lalu lintas dan upaya-upaya Polri, menghimbau serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas.Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kanton Pinem71, selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya sebagai berikut: “ Didalam struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas, Dikyasa merupakan humas yang mana tingkatannya berada dibawah Dirlantas. Kami mengemban fungsi binamitra, berperan langsung dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholders, seperti pemerintah daerah, 71

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya

71

polisi, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, DPRD, media, sektor bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni kompolnas, dan masyarakat.” Beliau juga menuturkan mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh Dikyasa, sebagai berikut : “Kami memiliki tugas dalam memberikan informasi tentang masalah lalu lintas dan upaya-upaya Polri,menghimbau serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas, Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir tentang lalu lintas, Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rekayasa lantas, Memberikan pelatihan/ketrampilan kepada anggota dibidang kelalu lintas, Merespon/menindak lanjuti surat masuk/keluar, Memberikan saran/masukan kepada Dirlantas.” Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Suzana Benyamin, selaku Kasi Dikmas dan Ibu Telly, selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi dalam wawancara kepada penulis berikut petikan hasil wawancara dengan beliau: Ibu Suzana Benyamin :”Humasnya ditlantas yakni Dikyasa. Tingkatannya berada dibawah Dirlantas. kami berperan dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholders seperti masyarakat, lembaga-lembaga, pemerintah, dinas pekekerjaan umum,LSM, dan kepolisian itu sendiri. Tugas kami adalah memberikan informasi dan edukasi tentang masalah lalu lintas dan upaya-upaya Polri , membuat perencanaan program penerangan lalu lintas seperti kampanye, seminar, sosialisasi, penyiaran langsung dijalan. Talk show, on air, kunjungan, dan lain-lain.”72 Ibu Telly :”Humas ditlantas ya kami (Dikyasa), hanya namanya saja yang berbeda. Dikyasa berada dibawah Dirlantas. Kalau peran dan tugas kami layaknya humas yaitu berhubungan baik dengan masyarakat, instansiinstansi terkait, pemerintah, korps kepolisian, memberikan Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir tentang lalu lintas.”73

72 73

Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi

72

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya dalam menyosialisasikan program tilang elektronik diwilayah Jakarta Pusat. Dan tujuan dari penelitian ini selanjutnya adalah guna mendeskripsikan mengenai implementasi strategi komunikasi tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif sesuai dengan metode studi kasus dan diuraikan secara deskriptif. Adapun penjelasan mengenai uraian implementasi strategi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut : A. Credibility

Kredibilitas merupakan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan suatu perusahaan atau seseorang guna menimbulkan kepercayaan publik. Menurut Cutlip dan Center, komunikasi dimulai dengan iklim rasa saling percaya. Iklim ini dibangun melalui kinerja di pihak institusi, yang mereflesikan keinginan untuk melayani stakeholder dan publik. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses penyampaian informasi salah satunya berasal dari kemampuan si pemberi pesan atau komunikator dalam menyampaikannya. Faktor kredibilitas turut menjadi acuan bagi khalayak sasaran dalam memahami maksud suatu pesan. mengenai pertanyaan siapakah narasumber atau seseorang yang bertugas menjalankan kegiatan sosialisasi program tilang elektronik, bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa menjelaskan bahwa :

73

“Yang bertugas menjalankan kegiatan penerangan kepada masyarakat adalah anggota kami sendiri dari pimpinan hingga semua bagian.”74 Masih dengan pertanyaan yang sama, kepala seksi bidang pendidikan masyarakat Ibu Suzana Benyamin menyatakan bahwa : “Kami telah membentuk tim yang diambil dari anggota sendiri, yang sebelumnya telah diberikan arahan terlebih dahulu untuk menjalankan kegiatan sosialisasi program ini. Tim kami terdiri dari tiga unit, yang masing-masing unit berjumlah lima orang terdiri dari empat bintara dan satu perwira yang bertindak sebagai komandan tim sosialisasi. Kalau untuk kegiatan seminar ataupun kunjungan yang terjun langsung atau yang bertindak sebagai pembicara adalah Bapak Kasubdit Dikyasa sendiri.”75 Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Telly selaku ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi. Beliau menyatakan bahwa : “Untuk terjun dilapangan, saya dan rekan-rekan yang bertugas. Namun untuk kegiatan formal seperti seminar, ataupun talk show dengan berbagai stakeholders maka pimpinanlah yang bertugas menyampaikan informasinya.”76 Dalam kegiatan sosialisasi program tilang elektronik, yang bertindak sebagai narasumber adalah berasal dari internal yakni para anggota Dikyasa sendiri mulai dari pimpinan hingga semua bagian yang telah diberikan arahan dan pelatihan terlebih dahulu. Suatu program perlu memiliki dasar atau landasan yang jelas tujuannya untuk memperkuat pelaksanaan program. Oleh karenanya penulis mengajukan pertanyaan mengenai apakah program tilang elektronik ini memiliki dasar hukum tersendiri? Berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa:

74

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas 76 Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 75

74

“Iya, Payung hukum untuk implementasi aturan ini mengacu pada pasal 5 UU No. 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berdasarkan pada peraturan pasal 272 UU. No.22 Th.2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”77 Selain itu penulis juga menanyakan mengenai apakah kegiatan sosialisasi ini telah sesuai dengan visi misi organisasi? Berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa: “Iya, dalam bertugas Kami mengedepankan visi misi organisasi. Kami Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Kami ingin mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan mempercayai kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.”78 Pihak Dikyasa Polda Metro Jaya berkompeten dalam menjalankan rencana sosialisasi program tilang elektronik dikawasan perempatan Sarinah, Thamrin karena kemampuan dan kerjasama tim yang baik dalam menjalankannya serta didukung penuh oleh berbagai pihak. Mengenai pertanyaan apakah turut bekerjasama dengan pihak dari luar organisasi guna mendukung kegiatan sosialisasi ini ? berikut penjelasan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa: “Tentu, Kami bekerjasama dengan dinas perhubungan, dinas penerangan umum, DLL AJR, pengadilan, dan sebagainya. ” Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada beberapa wakil masyarakat mengenai Bagaimana pendapat anda tentang kepolisian saat ini ? berikut tanggapan Ibu Sarah dan Bapak Anton Darmawan sebagai wakil dari masyarakat :

77 78

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya

75

Ibu Sarah : “Polisi merupakan aparat penegak hukum yang tugasnya melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat. Dan hal itu telah dapat kita rasakan. Secara tidak langsung polisi telah menjalankan fungsi hukum yaitu membatasi tingkah laku manusia sehingga menghasilkan rasa aman dimasyarakat.”79 Bapak Anton : “Tanpa kita sadari kehadiran polisi sebagai aparat negara sudah sangat membantu kelangsungan kegiatan masyarakat, meskipun terkadang masih ditemukan oknum- oknum yang menyalahgunakan tugastugas yang diberikan pemerintah terhadapnya.”80 Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat, diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap kepolisian saat ini masih dinilai positif. Masyarakat melihat bahwa peran pihak kepolisian sangat dibutuhkan karena senantiasa membantu kelangsungan kegiatan masyarakat. B. Context Konteks yakni kesesuaian program komunikasi

dengan kenyataan

lingkungan. Kesesuaian pesan dengan kenyataan yang ada selama ini merupakan hal yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam sosialisasi program tilang elektronik tentu telah mengalami berbagai pertimbangan yang matang. Adapun pertanyaan penulis mengenai hal ini yaitu Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program tilang elektronik ini ? berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “Program Tilang Elektronik dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi dibidang transportasi. Dengan melihat pertambahan kendaraan yang semakin hari semakin banyak yang saat ini saja untuk kendaraan roda dua mencapai 9 juta, kendaraan pribadi roda empat 2 juta lebih, kendaraan umum sekitar 800 dan total keseluruhan kendaraan di Jakarta mencapai 12 juta. Dengan pertambahan jumlah kendaraan tentunya memberikan indikasi kepada tingginya angka pelanggaran yang dapat memicu terjadinya angka kecelakaan, karena suatu pelanggaran memicu 79 80

Wawancara dengan Ibu Sarah selaku wakil masyarakat Wawancara dengan Bapak Anton selaku wakil masyarakat

76

terjadinya kecelakaan. Sesuai dengan perjanjian dengan WHO, bahwa kami melakukan Global Safety yaitu bagaimana untuk meningkatkan keselamatan, bagaimana menerapkan kebijakan lalu lintas sampai 50%. Oleh karenanya, kami berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu llintas. Namun, melihat Sumber daya manusia yang kami miliki terbatas, maka kamipun berupaya melakukan terobosan baru dalam pengawasan penegakan hukum dengan menggunakan suatu perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Kamera ini akan membantu kepolisian lalu lintas dalam mengawasi tata tertib jalanan ibu kota selama 24 jam. Karena apabila menggunakan tenaga manusia dalam hal ini petugas kepolisian lalu lintas, tentu kemampuan yang dimiliki terbatas. Manusia dapat merasa lelah, sedangkan jika dengan alat tidak mungkin ada rasa lelah dan dapat berjalan non-stop kecuali jika mengalami gangguan. Dengan dasar itu, maka munculah kebijakan penerapan program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) atau yang lebih sering disebut Tilang Elektronik.”81 Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas menjelaskan : “Program Tilang Elektronik diantaranya dilatar belakangi oleh tingkat pelanggaran yang dari tahun ke tahun selalu bertambah, untuk menengahi persepsi istilah damai ditempat yang memberikan image negatif bagi polisi serta dilatar belakangi atas perkembangan teknologi dibidang transportasi.”82 Berdasarkan hasil pertanyaan tersebut, didapatkan kesimpulan dari latar belakang diadakannya program tilang elektronik yaitu didasarkan pada tingkat angka pelanggaran lalu lintas yang kian bertambah, untuk menengahi persepsi istilah damai ditempat yang memberikan image negatif bagi polisi serta dilatar belakangi atas perkembangan teknologi dibidang transportasi. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Sarah dan Bapak Anton selaku wakil masyarakat yang menyatakan bahwa :

81 82

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas

77

Ibu Sarah :“Karena memang masih banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.”83 Bapak Anton :“Mungkin biar gak ada ‘main mata’ antara petugas dengan masyarakat. Kalo ada kamera cctv kan jadi jelas petugas itu menilang gara-gara emang pengendara yang salah atau emang sekedar mau caricari alasan aja polisinya.biar bisa nilang.”84 Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber selanjutnya mengenai dimana tempat untuk melakukan sosialisasi program ini ? dan mengapa memilih tempat tersebut ? berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “Tahapan uji coba dan sosialisasi program ini baru terlaksana diperempatan Sarinah. Karena lokasi ini merupakan tempat yang banyak terdapat mobilitas sosialnya. Sehingga cukup memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas terutama ketika jam-jam sibuk seperti pulang kantor. Selanjutnya kami juga mengadakan seminar yang diberi nama police goes to campus yang mana kami berkunjung dan memberikan penerangan kepada pelajar tingkat perguruan tinggi di Jakarta.”85

Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas memberikan penjelasannya bahwa : “Tahapan uji coba dan sosialisasinya baru terlaksana diperempatan Sarinah. Karena lokasi ini merupakan tempat yang banyak terdapat mobilitas sosialnya. Sarinah dipilih salah satunya karena area tersebut merupakan yang paling lengkap dan siap infrastrukturnya, serta didukung kesiapan instansi pengadilan setempat.”86 Pernyataan mengenai hal tersebut juga turut dinyatakan oleh Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi yakni : “Sosialisasi ini kami lakukan di perempatan sarinah. Karena lokasi ini merupakan kawasan yang terjangkau sehingga aktivitas masyarakat banyak yang melaluinya.”87 83

Wawancara dengan Ibu Sarah selaku wakil masyarakat Wawancara dengan Bapak Anton selaku wakil masyarakat 85 Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 86 Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas 87 Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 84

78

Berdasarkan penjelasan para narasumber maka didapat keterangan bahwa kawasan perempatan sarinah merupakan lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat mobilitas sosial dan infrastruktur yang tersedia. C. Content

Content merupakan isi pesan yang mengandung makna bagi penerimanya. pesan harus relevan dengan situasi penerima. Pada umumnya orang memilih item informasi yang menjanjikan manfaat yang besar bagi mereka. Isi pesan menentukan audien. Berikut pertanyaan mengenai pesan apa yang disampaikan dalam sosialisasi program tilang elektronik.? Bapak

kanton

Pinem

selaku

Kasubdit

Dikyasa

memberikan

penjelasannya sebagai berikut :

“Pesan yang Kami sampaikan berupa penjelasan latarbelakang program, maksud dan tujuan program, serta metode kerja programnya.”88 Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Telly selaku ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi menuturkan bahwa : “Memberikan pesan/ informasi yang berisi kata-kata himbauan, agar para pengendara memberhentikan kendaraannya tidak melebihi garis atau stop line disaat lampu merah menyala demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.”89 Mengenai pertanyaan apakah pesan yang disampaikan disetiap media berisi pesan yang sama ? berikut penjelasan Bapak kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “Ya tentu berbeda. Kalau diforum diskusi seperti seminar maupun on air kami beritahukan penjelasan berupa latarbelakang program, maksud dan tujuan program, serta metode kerja programnya. Namun untuk media umum seperti papan pengumuman kami cantumkan pesan berupa 88 89

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi

79

himbauan untuk berhenti di garis putih atau stop line pada saat traffic light yang dilampirkan penjelasan undang-undangnya. Kalau untuk spanduk, kami hanya mencantumkan mengenai pemberlakuan program tilang elektronik. Untuk brosur kami cantumkan latarbelakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, serta metode kerja program tilang elektronik seperti apa.”90 Mengenai Pertanyaan apa tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi program tilang elektronik ini? Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa menyatakan bahwa : “Agar masyarakat mengetahui dan paham terhadap aturan yang berlaku saat ini, sehingga mereka tidak komplain dan merasa dipecundangi. Serta untuk menimbulkan perubahan sikap masyarakat agar taat berlalu lintas.”91 Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi menyatakan bahwa : Ibu Telly :” Agar masyarakat mengetahui tentang apa, utnuk apa, dan bagaimana program tilang elektronik ini.”92 Didapatkan dari hasil wawancara penulis tersebut, bahwa pihak Dikyasa Polda Metro Jaya telah memberikan informasi secara singkat dan tegas akan tetapi mengandung makna bagi penerimanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Sarah, Bapak Anton, dan Wenny selaku wakil masyarakat yang telah penulis wawancarai mengenai apakah anda mengetahui tujuan dari program tilang elektronik ini? Berikut jawaban dari ketiga narasumber yang menyatakan bahwa : Ibu Sarah :”Iya, supaya masyarakat tertib berlalu lintas jadi angka pelanggaran dan kecelakaan bisa sedikit teratasi.”93

90

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 92 Wawancara dengan Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 93 Wawancara dengan Ibu Sarah selaku wakil masyarakat 91

80

Bapak Anton : “Supaya masyarakat bisa tertib berlalu lintas, tidak melanggar peraturan dan tidak ada lagi oknum-oknum nakal yang mencari-cari keuntungan semata.”94 Wenny : ”Menjadikan masyarakat tertib dalam berkendara”95 Berdasarkan hasil dari pendapat ketiga wakil masyarakat tersebut, disimpulkan bahwa isi pesan yang disampaikan petugas dianggap memberikan manfaat bagi komunikan atau khalayak sasarannya karena mengandung tujuan program tilang elektronik yakni guna meminimalisir angka pelanggaran dan kecelakaan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, sehingga terciptanya suasana lalu lintas ibu kota yang kondusif.

D. Clarity Pesan harus diberikan dalam istilah sederhana. Kata harus bermakna sama menurut si pengirim dan penerima. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi. Pesan yang kurang jelas dapat ditafsirkan berbeda oleh komunikan sehingga antara komunikan dan komunikator dapat berbeda persepsi tentang pesan yang disampaikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan komunikasi yang dijalankan. Oleh karena itu, komunikator harus memahami

pesan

sebelum

menyampaikannya

kepada

komunikan,

dan

menggunakan artikulasi serta kalimat yang jelas agar dapat dimengerti komunikannya.

94 95

Wawancara dengan Bapak Anton selaku wakil masyarakat Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat

81

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan mengenai adakah penggunaan simbol atau lambang dalam menyampaikan isi pesan ? Berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem, selaku Kasubdit Dikyasa : “Untuk penggunaan simbol, kami tidak menggunakan simbol-simbol khusus hanya berupa rambu-rambu lalu lintas, stop line atau garis berhenti dan yellow box junction yaitu marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan. mengatur lalu lintas.”96 Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Telly selaku ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi menyatakan bahwa : “Kalau untuk mengatur lalu lintas dibutuhkan gerakan-gerakan pengaturan yang jelas dan tegas dari petugas lalu lintas. Oleh karenanya kami menggunakan komunikasi non-verbal untuk menjelaskan aturanaturan penggunaan jalan. Dan untuk pendukung lainnya adalah dengan rambu-rambu saja.”97 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat bahwa dalam proses penyampaian pesannya Divisi Dikyasa mencampurkan penggunaan bahasa verbal dengan bahasa non verbal dan juga rambu-rambu lalu lintas sebagai pendukung jalannya proses transfer informasi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Wenny selaku wakil masyarakat yang juga sebagai peserta seminar : “Saya jadi bertambah pengetahuannya tentang peraturan-peraturan lalu lintas kayak rambu-rambu, terus jadi tau tentang apa itu marka jalan, dan lain-lain.”98 Mengenai pertanyaan selanjutnya

yaitu apakah sejauh ini masih ada

ketidakpahaman terhadap informasi yang disampaikan ? Berikut penjelasan Wenny selaku wakil masyarakat yang juga sebagai peserta seminar :

96

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 98 Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat 97

82

“Semua pesan yang disampaiin rinci dan gak ada istilah-istilah yang rumit, jadi ya mudah dimengerti.”99 Berdasarkan pendapat dari wakil masyarakat yang telah penulis wawancarai menyatakan

bahwa

pesan

yang

disampaikan

mudah

dipahami

karena

menggunakan bahasa yang tidak rumit. E. Continuity and Consistency Komunikasi adalah proses tanpa akhir atau terus menerus dilakukan dan pesan yang disampaikan harus konsisten sehingga khalayak tidak bingung dan menjadi apatis. Dalam kegiatan sosialisasi program tilang elektronik pesan yang disampaikan tidak hanya berlangsung satu atau dua kali melainkan perlu adanya komunikasi yang berlanjut. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai Sejak kapankah program ini berjalan ?dan apakah program ini akan terus dilaksanakan ? Berikut penjelasan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa, Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas, dan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi : Bapak Kanton Pinem :“ Program Tilang Elektronik ini dimulai pada awal tahun 2011, dan mulai diuji cobakan pada awal bulan april, namun pada uji coba ini juga masih dalam tahap sosialisasi, artinya belum adanya sanksi atau denda bagi pelanggar. Kami hanya sebatas memberikan teguran simpatik dan pemberitahuan yang mendidik saja. Program ini akan terus kontinu atau berkelanjutan, dan kami akan mengembangkan kebeberapa titik.”100 Ibu Suzana Benyamin :” Sejak bulan februari 2011, dan akan terus dikembangkan kebeberapa titik rawan kemacetan.”101

99

Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 101 Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas 100

83

Ibu Telly :”Sudah dari awal tahun 2011. Program ini akan terus berlanjut dan akan terus dikembangkan dibeberapa titik, karena ini merupakan program pemerintah dalam menertibkan lalu lintas ibu kota.”102 Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah program tilang elektronik ini telah menjadi fokus sejak lama untuk diadakan ? Berikut penuturan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “ Iya ide dari program ini telah lama direncanakan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kala itu Bapak Joko Susilo sangat concern terhadap electronic traffic law enforcement, oleh karenanya ia membentuk TMC /Traffic Management Center sebagai induk dari kegiatan ETLE. Program ini kemudian dilanjutkan oleh Dirlantas berikutnya yaitu Bapak Condro Kirono. Beliau melakukan tindak lanjut program dengan memasang modul-modul elektronik dipersimpangan sarinah. Dan saat ini program dilanjutkan oleh Dirlantas yakni Kombes Pol.Royke Lumowa. Jadi program ini sebenarnya sudah dirancang sejak lama dan telah dikuatkan oleh amanat undang-undang no.22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan.”103 Pada pertanyaan selanjutnya mengenai kapan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi program dimulai ? Berikut penjelasan Bapak Kanton Pinem selaku kasubdit Dikyasa : “Waktu pelaksanaannya secara gradual atau step by step, dimulai pukul 07.00-09.00, berlanjut lagi 10.00-12.00, dan terakhir pukul 16.0018.00.”104 Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Telly selaku ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi yakni : “Dimulai pukul 07.00-09.00, berlanjut lagi 10.00-12.00, dan terakhir pukul 16.00-18.00.”105

102

Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat 103 Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 104 Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 105 Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 102

84

Pada Pertanyaan selanjutnya mengenai kapan tepatnya program tilang elektronik ini akan mulai diterapkan ? Berikut penjelasan dari Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa, dan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas : Bapak Kanton Pinem :”Target rencana penerapannya sendiri pada bulan april tahun depan, jadi dalam waktu satu tahun ini kami mengedepankan kegiatan sosialisasinya dulu.”106 Ibu Suzana Benyamin :”Untuk pastinya kami masih akan koordinasikan kembali dengan pimpinan.”107 Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa program tilang elektronik telah melalui persiapan perencanaan dan penerapan yang matang. Hal ini terlihat dari konsistensi kerja yang dilakukan pihak Dikyasa dalam menjalankan kegiatan sosialisasinya. F. Channel Merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Penggunaan media dimaksudkan agar pesan dapat tersampaikan pada pihak yang tidak terjangkau dengan komunikasi tatap muka, dan agar pesan dapat terekam atau tersimpan untuk diingat. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan mengenai melalui cara apa program tilang elektronik tersebut diperkenalkan kepada masyarakat ? Berikut penjelasan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa yang menyatakan bahwa : “Cara yang kami lakukan untuk memperkenalkan program ini adalah dengan melakukan sosialisasi berupa penerangan langsung dijalan, seminar, diskusi, dialog interaktif di beberapa stasiun televisi, talk show

106 107

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas

85

dan on air di radio, memasang spanduk, memasang papan pengumuman dijalan, membagikan pin, brosur, leaflet, stiker,dan lain-lain.”108 Hal tersebut dikuatkan dengan penuturan Bapak Mahbub selaku Kasubbid Penerangan Masyarakat yang turut mendukung kegiatan sosialisasi dengan membantu pelaksanaan konfrensi pers dan memberikan penjelasan dalam wawancara dengan wartawan, seperti yang dikemukakan berikut ini : “Kami adakan konfrensi pers dan turut memberikan penjelasan dalam wawancara dengan wartawan.”109 Untuk pertanyaan selanjutnya, penulis menanyakan mengenai media massa apa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini ? Masih dengan narasumber yang sama yakni Bapak Kanton Pinem, menuturkan bahwa : “Kami bekerja sama dengan stasiun televisi seperti Metro TV, Jack TV, Indosiar, dan lain-lain. Kami juga bekerjasama dengan stasiun radio Sonora, Elshinta, Suara Metro, dan lain-lain. Untuk media cetaknya kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Pos Kota, dan lain-lain serta kami turut informasikan melalui website di [email protected]”110

G. Capability of the audience Komunikasi harus mempertimbangkan kemampuan audien. Kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu yang mereka miliki, kebiasaan, kemampuan membaca, dan pengetahuan yang telah mereka punyai. Mengenai hal tersebut, maka penulis mengajukan pertanyaan berupa siapa khalayak sasaran dari kegiatan sosialisasi program ini ? Berikut penjelasan dari Bapak kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa, Ibu Suzana Benyamin, selaku Kasi Dikmas dan Ibu 108

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Bapak Mahbub selaku Kasubbid Penerangan Masyarakat 110 Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 109

86

Telly, selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi dalam wawancara kepada penulis : Bapak Kanton Pinem :”Secara keseluruhan tentunya program ini ditujukan untuk masyarakat luas pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, karena nantinya program ini akan dikembangkan kebeberapa titik. Namun untuk diwilayah saat ini kami mengkhususkan bagi pengendara yang melintas dikawasan perempatan sarinah.”111 Ibu Suzana Benyamin : “Masyarakat luas pengguna jalan.”112 Ibu Telly :”Jelas masyarakat luas”113 Untuk selanjutnya penulis menanyakan mengenai Bagaimana jika pelanggar berasal diluar Jakarta? Apakah termasuk target sasaran program ini ? Berikut penjelasan dari Bapak kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “Untuk saat ini kami berlakukan teguran simpatik bagi siapapun yang melanggar karena sifatnya saat ini masih sosialisasi. Namun, untuk diberlakukannya nanti apabila didapati pelanggar dari luar Jakarta, maka kami tetap akan menindak dan melakukan proses sidang berupa titip sidang. Jadi kami harus menindak tegas siapapun pelanggarnya.”114 Pertanyaan yang penulis ajukan selanjutnya mengenai apakah sejauh ini masyarakat dapat menangkap isi pesan yang dimaksud dalam program dengan baik ? Berikut penuturan dari Bapak kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa : “Sejauh ini kami melihat masyarakat telah mengerti maksud dan tujuan dari isi pesan kami mengenai program ini, hal ini terlihat dari perubahan yang terjadi dilapangan dimana ketertiban jalan telah tercipta.” Masih dengan pertanyaan yang sama, Ibu Telly selaku ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi menyatakan bahwa :

111

Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya Wawancara dengan Ibu Suzana Benyamin selaku Kasi Dikmas 113 Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi 114 Wawancara dengan Bapak Kanton Pinem selaku Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya 112

87

“Iya, terlihat dari pantauan kami dilapangan bahwa pengendara sudah jarang ditemui melanggar traffic light dan marka jalan.”115 Berdasarkan hasil petikan wawancara tersebut diatas, maka didapatkan bahwa kemampuan penerimaan program yang dilakukan divisi Dikyasa Polda Metro Jaya dapat dilihat berdasarkan perubahan yang terjadi dilapangan dimana ketertiban jalan telah tercipta. Hal tersebut dikuatkan dengan penuturan dari Bapak Mahbub selaku Kasubbid Penerangan Masyarakat yang menyatakan bahwa : “Berdasarkan laporan data bulanan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Ditlantas Polda Metro Jaya, diketahui bahwa tingkat angka pelanggaran dan kecelakaan telah mengalami penurunan setiap bulannya. Sejak Januari hingga Maret 2011, sebanyak 942 kendaraan tercatat melanggar marka jalan dan 1.131 kendaraan menerobos lampu lalu lintas. Adapun pada April-Juni 2011, kendaraan yang melanggar marka jalan menurun menjadi 458 dan 611 kendaraan yang menerobos lampu lalu lintas. Dari angka itu, pelanggaran marka lalu lintas menurun sebesar 51,4 persen dan menerobos lampu lalu lintas merosot sebanyak 46 persen. Secara total, jumlah pelanggaran turun dari 2.073 kendaraan ke 1.069 kendaraan. Jadi dapat dikatakan program tilang elektronik ini telah memberikan konstribusi dalam meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas.”116 Hal yang menjadi penguat lainnya yakni berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Sarah selaku pengendara kendaraan roda empat, Bapak Anton selaku pengendara kendaraan roda dua, serta Wenny mahasiswa Univ. Negeri Jakarta mengenai pertanyaan apakah anda mengetahui program tilang elektronik ? dan dari manakah anda mengetahui program tersebut ? berikut penjelasan dari ketiga narasumber :

115 116

Wawancara dengan Ibu Telly selaku Ketua tim pelaksana kegiatan sosialisasi Wawancara dengan Bapak Mahbub selaku Kasubbid Penerangan Masyarakat

88

Ibu Sarah :”Iya saya tahu. Dari berita di televisi, lagi pula saya juga tahu karena saya bekerja didekat sini jadi sering lewat sini.”117 Bapak Anton :”Iya tahu. Sebelumnya saya tahu dari televisi dan dari kegiatan sosialisasi petugas dijalan.”118 Wenny :“Dari kegiatan seminar yang diadakan direktorat lalu lintas polda.”119 Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program tilang elektronik ? berikut penjelasan dari ketiga narasumber yang merupakan wakil dari masyarakat: Ibu Sarah : “Saya sangat mengapresiasi sekali program ini, mudahmudahan program ini tidak hanya sesaat, tapi untuk seterusnya benarbenar dijalankan”.120 Bapak Anton : “Ini merupakan suatu terobosan yang patut kita dukung karena selain efektif dalam pelaksanaannya, cara ini juga melatih masyarakat di Indonesia untuk tertib dan patuh terhadap peraturan yang dibuat. Toh peraturan itu kan dibuat untuk keselamatan masyarakat juga khususnya para pengguna jalan”.121 Wenny : “Programnya bagus dan tegas untuk menindak pengendara yang melanggar biar jera.”122

117

Wawancara dengan Ibu Sarah selaku wakil masyarakat Wawancara dengan Bapak Anton selaku wakil masyarakat 119 Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat 120 Wawancara dengan Ibu Sarah selaku wakil masyarakat 121 Wawancara dengan Bapak Anton selaku wakil masyarakat 122 Wawancara dengan Wenny selaku wakil masyarakat 118

89

Tabel Strategi Komunikasi Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya Dalam Menyosialisasikan Program Tilang Elektronik Wilayah Jakarta Pusat (Periode Mei-Oktober 2011) Berdasarkan Teori The Seven C’s Communications No Aktivitas Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda

Strategi Komunikasi The Seven C’s Communication

Metro Jaya Dalam Menyosialisasikan Program Tilang Elektronik 1

a. Divisi Pendidikan Masyarakat

Credibility

dan Rekayasa Polda Metro Jaya

Komunikasi dimulai dengan

telah membentuk tim pelaksana

iklim rasa saling percaya.

yang berjumlah tiga unit untuk

Iklim ini dibangun melalui

melakukan kegiatan sosialisasi

kinerja di pihak institusi, yang

berupa penerangan langsung

mereflesikan keinginan untuk

kepada masyarakat pengguna

melayani stakeholder dan

jalan

publik. Penerima harus

b. Pelaksana kegiatan berasal dari

percaya kepada pengirim

internal organisasi dimulai dari

informasi dan menghormati

pimpinan hingga para anggota.

kompetensi sumber informasi

c. Dalam kegiatan formal seperti seminar dan talk show pimpinan

terhadap topik informasi.

90

bertugas menjadi penyampai pesan atau informasi. d. Dalam kegiatan sosialisasi program tilang elektronik Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya selalu berlandaskan payung hukum berupa Pasal 5 UU No. 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik,serta berdasarkan pada peraturan pasal 272 UU. No.22 Th.2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. e. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya menjalankan kegiatan sosialisasi sesuai dengan visi misi organisasi yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. f. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya

91

dalam menjalankan rencana sosialisasi program tilang elektronik menghimpun kerjasama dengan berbagai pihak diluar organisasi seperti dinas perhubungan, dinas penerangan umum, DLLAJR, pengadilan dan sebagainya g. Masyarakat melihat bahwa peran pihak kepolisian sangat dibutuhkan karena senantiasa membantu kelangsungan kegiatan masyarakat. 2

a. Keberadaan tilang elektronik

Context

dilatarbelakangi oleh

Program komunikasi harus

perkembangan teknologi di

sesuai dengan kenyataan

bidang transportasi selain itu,

lingkungan. Media massa

atas dasar tingkat angka

hanyalah suplemen untuk

pelanggaran lalu lintas yang kian

ucapan dan tindakan dalam

bertambah, serta untuk

kehidupan sehari-hari. Harus

menengahi persepsi publik atas

disediakan konteks untuk

istilah damai ditempat yang

partisipasi dan umpan balik.

memberikan image negatif bagi

Konteks harus

92

korps polisi b. Pemilihan lokasi kegiatan

mengonfirmasikan, bukan menetang isi pesannya.

sosialisasi diperempatan sarinah,

Komunikasi yang efektif

jalan MH. Thamrin Jakarta pusat

membutuhkan lingkungan

di sebabkan karena kawasan

sosial yang mendukung, yang

tersebut merupakan tempat yang

sebagian besar dipengaruhi

banyak terdapat mobilitas sosial

media massa.

sehingga dipasang yellowbox junction atau marka garis kuning untuk membantu mengurangi kemancetan terutama di jam-jam sibuk seperti jam masuk atau pulang kantor. c. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya mengadakan kegiatan seminar police goes to campus guna memberikan pengetahuan seputar lalu lintas kepada para generasi muda. Karena berdasarkan data kecelakaan/pelanggaran lalu lintas banyak didominasi oleh

93

kalangan anak muda seusia mahasiswa.

3


Content


Pesan harus mengandung

dalam forum diskusi seperti

makna bagi penerimanya dan

seminar maupun on air

harus sesuai dengan sistem

memberikan penjelasan berupa

nilai penerima. pesan harus

latarbelakang program, maksud

relevan dengan situasi

dan tujuan program, serta

penerima. Pada umumnya

metode kerja programnya.

orang memilih item informasi

b. Untuk media umum seperti

yang menjanjikan manfaat

papan pengumuman Divisi

yang besar bagi mereka. Isi

Pendidikan Masyarakat dan

pesan menentukan audien.

Rekayasa Polda Metro Jaya mencantumkan pesan berupa himbauan untuk berhenti di garis putih atau stop line pada saat traffic light yang dilampirkan penjelasan undang-undangnya.

94

c. Untuk spanduk, Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya hanya mencantumkan mengenai pemberlakuan program tilang elektronik. d. Untuk brosur, Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya mencantumkan latarbelakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, serta metode kerja program tilang elektronik seperti apa. e. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya dalam melakukan kegiatan sosialisi berupa penerangan langsung kepada masyarakat pengguna jalan memberikan pesan atau informasi yang berisi kata-kata himbauan agar para pengendara memberhentikan kendaraannya tidak melebihi

95

garis atau stop line disaat lampu merah menyala demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas f. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya dalam melaksanakan sosialisasi program tilang elektronik mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku saat ini serta untuk menimbulkan perubahan sikap masyarakat agar taat berlalu lintas. 4


Clarity


Pesan harus diberikan dalam

dalam menyampaikan pesan

istilah sederhana. Kata harus

sosialsasi pada masyarakat

bermakna sama menurut si

mencampurkan penggunaan

pengirim dan penerima. Isu

bahasa verbal dengan bahasa non yang kompleks harus verbal dan juga memakai rambu-

dipadatkan ke dalam tema,

rambu lalu lintas untuk

slogan, atau stereotip yang

96

menjelaskan aturan penggunaan

mengandung kesederhanaan

jalan.

dan kejelasan. Semakin jauh

b. Divisi Pendidikan Masyarakat

5

pesan dikirim, pesan itu


seharusnya semakin

menyampaikan pesan dengan

sederhana. Organisasi harus

rinci dan tidak memakai istilah-

berbicara dengan satu suara,

istilah yang rumit.

tidak banyak suara.


Continuity and consistency


Komunikasi adalah proses

menjalankan sosialisasi program

tanpa akhir. Ia membutuhkan

tilang elektronik sejak bulan

repetisi agar bisa masuk.

februari 2011

Repetisi – dengan variasi –

b. Ide dari program telah lama

berperan untuk pembelajaran

direncanakan dan telah

dan persuasi. Beritanya harus

dikuatkan oleh amanat undang-

konsisten.

undang no.22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. c. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi secara gradual atau step by step.

97

d. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya telah merencanakan penerapan program tilang elektronik pada bulan april tahun 2012 e. Program tilang elektronik akan dikembangkan ke beberapa titik rawan kemacetan. 6


Channel


Saluran komunikasi yang

melakukan sosialisasi berupa

sudah ada harus digunakan,

penerangan langsung dijalan

sebaiknya saluran yang

dengan membagi-bagikan

dihormati dan dipakai oleh si

brosur, pin, stiker serta

penerima. menciptakan

memasang papan pengumuman

saluran baru bisa jadi sulit,

tentang program tilang

membutuhkan waktu, dan

elektronik

mahal. Saluran yang berbeda

b. Divisi Pendidikan Masyarakat

punya efek berbeda dan


efektif pada tingkat yang

bekerja sama dengan stasiun

berbeda-beda dalam tahap

televisi seperti Metro tv, Jak tv,

proses difusi informasi.

Indosiar dan lain-lain

Dibutuhkan pemilihan saluran

c. Divisi Pendidikan Masyarakat

yang sesuai dengan publik

98


sasaran. Orang

bekerja sama dengan stasiun

mengasosiasikan nilai yang

Radio seperti Sonora, Elshinta,

berbeda-beda pada berbagai

Suara Metro dan lain-lain

saluran komunikasi.

d. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya bekerja sama dengan media cetak seperti Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Poskota dan lain-lain e. Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Polda Metro Jaya turut menginformasikan melalui website di [email protected]. 7

a. Khalayak sasaran kegiatan

Capability of the audience

sosialisasi program tilang

Komunikasi harus

elektronik dikhususkan bagi

mempertimbangkan

pengendara yang melintas

kemampuan audien.

dikawasan perempatan sarinah.

Komunikasi akan efektif

b. Masyarakat telah mengerti

apabila tidak banyak

maksud dan tujuan dari isi pesan

membebani penerima untuk

program tilang elektronik.

memahaminya. Kemampuan

99

ini dipengaruhi aleh faktorfaktor seperti waktu yang mereka miliki, kebiasaan, kemampuan membaca, dan pengetahuan yang telah mereka punyai.

4.3

Pembahasan Sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) merupakan salah satu bentuk aparat kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas. Program Tilang Elektronik dilatar belakangi oleh pertambahan jumlah kendaraan yang tentunya kepada tingginya angka pelanggaran yang

memberikan indikasi

dapat memicu terjadinya

kecelakaan. Sesuai dengan perjanjian WHO, bahwa pihak kepolisian akan melakukan Global Safety yaitu dengan meningkatkan keselamatan, menerapkan kebijakan lalu lintas hingga 50%. Oleh karenaya berbagai program keselamatan pun digalakan pihak kepolisian. Tahap awal program tilang elektronik mulai diberlakukan oleh Polda Metro Jaya di kawasan Sarinah - Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 1 April 2011 namun masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi agar pesan dapat sampai ke lapisan masyarakat secara keseluruhan terlebih dahulu. Tujuan sistem tilang elektronik ini adalah meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang sering menerobos lampu merah, melanggar

100

yellow box juga melewati batas stop line. Tiga pelanggaran itulah yang akan

ditilang

dengan

masing-masing

biaya

pelanggaran

senilai

Rp.500.000,- dengan total jikakalau melanggar ketiganya maka pelanggar akan dikenai biaya tilang Rp 1.500.000,. Setiap lampu lalu lintas telah dipasang alat sensor dan pengawas cctv. Apabila terdapat pengendara yang melanggar, maka sensor segera bekerja dan menyala, plat nomor polisi pengendara baik mobil atau motor akan terfoto secara otomatis. Setelah itu, plat nomor polisi pengendara juga otomatis terdata masuk dalam sistem komputer Polda Metro Jaya, kemudian pihak Polda Metro Jaya akan mengirimkan surat tilang kepada pemilik plat nomor pengendara tersebut untuk segera membayar tilang atas pelanggaran itu. Dalam pelaksanaan komunikasi, didapatkan hasil bahwa pihak penyampai informasi (komunikator) kegiatan sosialisasi program tilang elektronik yakni Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya. Saat ini Dikyasa Polda Metro Jaya telah merancang strategi guna menyosialisasikan program tilang elektronik tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya berperan mengedukasi dan menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat agar memahami peraturan yang berlaku. Oleh karenanya Divisi ini bertugas dalam memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai program tilang elektronik.

101

Dalam menyosialisasikan program tilang elektronik, Divisi Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya menggunakan unsur -unsur terpenting komunikasi sebagai penerapan strategi komunikasinya. Unsur -unsur terpenting dalam komunikasi biasa disebut the seven C’s Communications seperti yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center. Unsur pertama adalah Credibility, Dalam kegiatan sosialisasi program tilang elektronik, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan publik untuk menerima informasi yang diberikan, yang antara lain peran aparat kepolisian masih dipandang penting bagi segenap masyarakat atau dalam artian image positif masih melekat dalam organisasi, selain itu pelaksanaan program memperoleh dukungan dari berbagai pihak diantaranya dinas perhubungan, pengadilan dan lain-lain, dan hal yang menguatkan lainnya untuk menimbulkan kepercayaan publik yakni adanya landasan hukum terhadap program berupa pasal 5 UU No. 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berdasarkan pada peraturan pasal 272 UU. No.22 Th.2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kedua adalah Context, dimana program tilang elektronik diadakan atas dasar tingkat pelanggaran lalu lintas yang kian bertambah, guna menengahi persepsi istilah damai ditempat yang memberikan image negatif bagi polisi serta dilatar belakangi atas perkembangan teknologi dibidang transportasi. Perempatan Sarinah dipilih menjadi lokasi uji coba

102

dan sosialisasi program tilang elektronik berdasarkan atas pertimbangan tingkat mobilitas sosial dan infrastruktur yang tersedia. Unsur ketiga adalah Content, Dalam hal ini Dikyasa Polda Metro Jaya memberikan informasi kepada masyarakat berupa penjelasan yang telah disesuaikan dengan bentuk dari media yang digunakan. Dalam forum diskusi seperti seminar maupun on air Dikyasa Polda Metro Jaya memberikan penjelasan dengan lebih mendetail berupa latarbelakang program, maksud dan tujuan program, serta metode kerja program tilang elektronik. Namun untuk media umum seperti papan pengumuman, spanduk, dan brosur Dikyasa Polda Metro Jaya lebih memadatkan pesannya berupa tulisan penjelasan singkat mengenai program tilang elektronik. Unsur keempat adalah Clarity, Dalam proses penyampaian pesannya Divisi Dikyasa menggunakan bahasa verbal sebagai penjelas kepada masyarakat. Penggunaan bahasa verbal ini digunakan disegala bentuk aktivitas komunikasinya termasuk ketika melakukan penerangan langsung dijalan. Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak rumit. Komunikasi verbal ini diperkuat dengan penggunaan komunikasi non verbal berupa penggunaan tulisan dalam spanduk, papan pengumuman. Serta adanya penggunaan rambu-rambu lalu lintas sebagai penguat proses transfer informasi lainnya. Informasi diberikan secara singkat, akan tetapi mudah dipahami.

103

Unsur kelima adalah Continuity and Consistency, dimana pihak Ditlantas Polda Metro Jaya telah sejak lama merancang program tilang elektronik. Saat ini kelanjutan program terus ditingkatkan yaitu dengan mengembangkan kebeberapa titik rawan kemacetan seperti perempatan Blok M, Grogol, Cempaka Putih, dan Kuningan, Pasar Rebo, Harmoni, Lebak Bulus, Prapanca, Dewi Sartika, dan Gunung Sahari. Unsur keenam adalah Channel, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang program tilang elektronik diantaranya dengan melakukan penerangan langsung dijalan, mengadakan seminar

police goes to campus, diskusi, dialog interaktif di beberapa stasiun televisi, talk show dan on air di radio, memasang spanduk, memasang papan pengumuman dijalan, membagikan pin, brosur, leaflet, stiker,dan lain-lain. Unsur ketujuh adalah Capability of the audience, dimana khalayak sasaran kegiatan sosialisasi program tilang elektronik dikhususkan bagi pengendara yang melintas dikawasan perempatan sarinah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents