BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo a. Perencanaan sekolah Perencanaan sekolah sebagai proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan memang penting dilakukan untuk mendapatkan arah dan bimbingan kepada para pelaku pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan empat informan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite sekolah dan salah satu anggota komite sekolah di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai partisipasi komite sekolah pada perencanaan sekolah menjelaskan bahwa : Komite sekolah di sekolah ini telah ikut memberikan suaranya yaitu berupa saran-saran kepada sekolah ketika sekolah menyusun perencanaan pengembangan sekolah. Seperti ketika sekolah mengadakan acara penyusunan RKS, komite sekolah yang diwakili ketua komite ikut memberikan masukan yang bermanfaat untuk sekolah. Memang tidak seluruhnya dari keanggotaan komite sekolah memberikan masukan, tapi mereka memberikan dukungan pada masukan tersebut khususnya masukan yang diberikan oleh ketua komite sekolah karena menurut mereka ketua komite dapat mewakili suara masyarakat khususnya orang tua siswa. (1.1/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah tentang partisipasi komite sekolah pada perencanaan sekolah, menjelaskan bahwa : Partisipasi komite sekolah dalam perencanaan sekolah lebih banyak dilakukan oleh ketua komite sekolah meskipun orang tua siswa juga ikut berpartisipasi. Yang dilakukannya adalah memberikan masukan-masukan

kepada sekolah disaat rapat. Masukan ini menurut ketua komite sekolah sudah merupakan hasil komunikasi bersama sebelumnya dengan masyarakat lainnya. Ketua komite pernah mengusulkan agar sekolah membuat program yang melibatkan komite sekolah yaitu program pendidikan terjangkau, yang ditujukan untuk siswa-siswa yang tidak mampu. Masukan ini memang sangat bagus, dan diterima oleh orang tua siswa, meskipun pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, karena ada kekhawatiran dari pihak sekolah maupun komite sekolah untuk menjalankannya, karena adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan pemungutan pada siswa. (1.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah tentang partisipasi komite sekolah pada perencanaan sekolah, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan sekolah. Partisipasi komite sekolah dalam hal ini yaitu berupa masukanmasukan yang dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam penyusunan perencanaan program

dan kegiatan di sekolah”.

(1.1/W/NL/30.11.2012). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam penyusunan perencanaan program sekolah lebih banyak dilakukan oleh komite sekolah, dengan memberikan saran dan masukan yang intinya juga merupakan saran dari beberapa orang tua siswa yang telah mempercayakan ketua komite sekolah sebagai wakil mereka di sekolah. Salah satu saran yang mereka sampaikan adalah membuat program pendidikan terjangkau yang melibatkan orang tua siswa. b. Pelaksanaan proses belajar mengajar Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah tentang masukan komite sekolah pada guru terhadap proses pembelajaran, menjelaskan bahwa :

Komite sekolah memang tidak terlibat langsung pada proses pembelajaran siswa, tapi pihak sekolah berupaya untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat khususnya ketua komite sekolah. Pada penyusunan program sekolah, komite sekolah memberikan masukan demi pengembangan sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk siswa seperti kegiatan pramuka, PMR, atau kegiatan penambahan jam belajar untuk siswa, khususnya kelas 6. Ketika pertemuan dengan orang tua siswa pada penerimaan buku laporan pendidikan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada orang tua siswa, untuk bisa berkomunikasi langsung dengan guru kelas dan memberikan masukan penting kepada sekolah melalui guru kelas demi perbaikan pembelajaran siswa. (1.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah tentang masukan komite sekolah pada guru terhadap proses pembelajaran, menjelaskan bahwa : Masukan-masukan yang diberikan oleh komite sekolah terhadap proses pembelajaran seperti saran untuk pemberian pekerjaan rumah oleh guru, agar tidak terlalu memberatkan siswa, mengingat kemampuan orang tua untuk membimbing di rumah hanya sebatas mengingatkan dan mengawasi anak-anak mereka untuk belajar. Ini merupakan salah satu masukan yang disampaikan ketika rapat penerimaan BLP. Masukan lainnya adalah agar sekolah dapat memberikan pinjaman buku kepada siswa untuk menjadi bahan bacaan atau pelajaran anak dirumah. Sekolah menerima masukan tersebut dengan syarat orang tua ikut menjaga kebersihan dan keutuhan buku, jangan sampai siswa memberikan coretan yang tidak perlu. (1.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah tentang masukan komite sekolah pada guru terhadap proses pembelajaran, menjelaskan bahwa : Komite sekolah telah ikut memberikan beberapa masukan terhadap proses pembelajaran kepada sekolah, seperti agar sekolah selalu memperhatikan tercukupinya sumber belajar siswa, yang berupa buku, atau media pembelajaran bagi siswa. Komite sekolah juga pernah menyarankan agar tugas rumah yang diberikan guru, tidak terlalu membebani siswa, hal ini berdasarkan saran dari beberapa orang tua, khususnya yang mempunyai keterbatasan pendidikan. (1.2/W/NL/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah tentang masukan komite sekolah pada guru terhadap proses pembelajaran, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah menyarankan agar sekolah memperhatikan tersedianya buku-buku pelajaran untuk siswa, dan dapat meminjami siswa, terutama siswa kelas satu dan dua yang belum lancar membaca”. (1.2/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam pemberian masukan pada guru terhadap proses pembelajaran telah dilakukan melalui rapat sekolah, antara lain dengan memberikan masukan tentang tersedianya buku-buku pelajaran, dan media pembelajaran lainnya demi kelancaran proses belajar siswa. Masukan lainnya adalah pemberian tugas rumah yang tidak terlalu membebani siswa, mengingat kemampuan rata-rata pendidikan orang tua siswa hanya sebatas mendampingi saja. Komite sekolah juga berdasarkan saran dari orang tua siswa memberikan masukan pada sekolah, agar dapat meminjamkan buku pelajaran untuk siswa khususnya siswa kelas satu dan kelas dua yang belum lancar membaca. c. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang sarana dan prasarana yang digunakan sekolah, menjelaskan bahwa : Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini memang masih belum memadai untuk menunjang seluruh kegiatan di sekolah. Pada pertemuan atau rapat komite sekolah, hal ini beberapa kali menjadi pembahasan bersama, untuk mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan, khususnya dari komite sekolah, untuk membantu mencarikan solusi atas kekurangan sarana dan prasarana sekolah. Beberapa orang tua siswa yang

benar-benar memahami kebutuhan anak-anaknya menyadari akan pentingnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran siswa, sehingga mereka memberikan masukan kepada sekolah untuk melengkapi kekurangan sarana prasarana tersebut. Ketua komite sekolah berupaya untuk menindaklanjuti masukan orang tua siswa tersebut dengan upaya sharing dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan kecamatan. (1.3.1/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang sarana dan prasarana yang digunakan sekolah, menjelaskan bahwa : Ketua Komite sekolah memahami bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih belum memadai. Dan ketua komite menyadari bahwa masyarakat atau orang tua siswa tidak memiliki kemampuan dana untuk membantu sekolah memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Tapi pada hal-hal tertentu komite sekolah memberikan pertimbangan seperti pada kurangnya media untuk pembelajaran siswa yang masih kurang, ketua komite memberikan saran pada sekolah agar guru dapat memanfaatkan media yang mudah diperoleh di sekitar sekolah, jika guru membutuhkan bahan untuk pengadaan media pembelajaran yang sederhana, guru dapat menghubungi orang tua siswa ataupun komite sekolah. (1.3.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang sarana dan prasarana yang digunakan sekolah, menjelaskan bahwa : Meskipun sarana dan prasarana di sekolah ini masih belum memadai, tapi komite sekolah dan juga masyarakat di sekolah ini tidak dapat berbuat banyak, karena kemampuan ekonomi di masyarakat yang rendah. Sebelumnya, sebagai pertimbangan dari orang tua siswa pernah ada kesepakatan orang tua siswa dengan komite sekolah untuk memberikan sumbangan semampunya kepada sekolah, berjumlah lima ribu rupiah untuk setiap semester, tapi ini hanya menjadi sebuah rencana saja yang tidak dapat direalisasikan. Sebenarnya bantuan ini rencananya diperuntukkan untuk membantu sekolah dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. (1.3.1/W/NL/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang sarana dan prasarana yang digunakan sekolah, menjelaskan bahwa : Masyarakat yang ada disini rata-rata berpenghasilan rendah. Kami tahu kondisi sarana dan prasarana yang belum lengkap. Yang bisa kami lakukan semampu kami sudah kami sampaikan kepada ketua komite. Saran ketua komite sekolah, jika ada yang dibutuhkan oleh guru untuk membantu kelancaran belajar siswa, berupa media belajar yang sederhana, yang mudah diperoleh di sekitar rumah siswa, terutama untuk kelas satu, guru boleh mengutarakannya kepada komite sekolah. (1.3.1/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa komite sekolah telah memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang digunakan sekolah sesuai kemampuan masyarakat atau orang tua siswa yang ada. Komite sekolah pernah memberikan saran untuk orang tua siswa agar dapat memberikan sumbangan uang lima ribu rupiah setiap semester. Meskipun saran ini telah diterima dan disepakati, tapi tidak dapat dilanjutkan lagi karena adanya larangan pemungutan dana pada siswa. Masukan lainnya adalah guru dapat menghubungi orang tua siswa atau komite sekolah jika membutuhkan bantuan orang tua siswa untuk mengadakan media sederhana untuk pembelajaran siswa, yang mudah diperoleh disekitar rumah siswa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah, menjelaskan bahwa : Pada pertemuan rapat sekolah, komite sekolah dan masyarakat lainnya memperoleh informasi dari sekolah segala sumber dana yang diperoleh sekolah, dan komite sekolah sebagai rekan atau mitra memberikan berbagai pertimbangan hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai pemanfaatan anggaran. Pertimbangan lainnya yang diberikan oleh komite

sekolah seperti anggaran untuk membantu siswa yang tidak mampu. Beberapa siswa di sekolah ini memperoleh bantuan yang berupa Bantuan Langsung Masyarakat, untuk pengadaan perlengkapan siswa seperti tas dan seragam sekolah. Dan berdasarkan kesepakatan bersama dana yang diperoleh siswa diuangkan saja dan tidak sepenuhnya diberikan kepada siswa tersebut, tetapi sebagian diberikan kepada siswa lain yang juga membutuhkan dan pantas untuk diberikan tapi tidak termasuk sebagai penerima bantuan. Meskipun ini sudah disetujui, tapi akhirnya tidak dapat terlaksana, karena tidak disetujui dari pihak Diknas Kecamatan. (1.3.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak banyak ikut campur tentang masalah dana yang ada di sekolah. Komite sekolah mengetahui dari rapat sekolah mengenai sumber dana sekolah, dan mereka hanya memberikan masukan, dalam hal ini, ketua komite dan unsur komite lainnya hanya memberikan pertimbangan hal dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan disekolah untuk menjadi bagian perencanaan pengembangan sekolah setelah mendengarkan segala sumber dana yang ada di sekolah. Komite sekolah tidak memberikan pertimbangan untuk anggaran lain yang dapat dimanfaatkan sekolah, selain tentang dana bantuan pengadaan seragam siswa yang minta diuangkan saja dan dibagikan kepada beberapa siswa yang membutuhkan. Meskipun pertimbangan ini disetujui orang tua siswa yang bersangkutan tapi tidak bisa dijalankan karena menyalahi juknis dari bantuan tersebut. (1.3.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah, menjelaskan bahwa : Pertimbangan yang diberikan untuk anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah hanya berupa saran-saran yang diberikan ketika penyusunan rencana kegiatan sekolah. Karena melihat kondisi sekolah, lahirlah ide dari komite sekolah untuk menyumbangkan uang sebesar lima ribu rupiah per semester untuk setiap siswa. Dana ini jika terkumpul memang jumlahnya tidak besar, tapi rencananya memang akan dimanfaatkan untuk membantu sekolah. (1.3.2/W/NL/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pertimbangan yang diberikan komite sekolah tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak banyak campur tangan mengenai masalah anggaran di sekolah. Tapi ketua komite pernah menyarankan agar bantuan pengadaan seragam siswa diuangkan saja dan tidak semuanya diberikan kepada siswa yang berhak memperoleh tapi diberikan kepada siswa lain yang juga membutuhkan. Sebelumnya juga komite sekolah pernah meminta persetujuan orang tua untuk memberikan sumbangan ke sekolah, tapi hal ini tidak terlaksana, karena sekarang dilarang untuk memungut dana dari siswa. (1.3.2/W/S/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan komite sekolah memperoleh informasi mengenai anggaran pendidikan di sekolah melalui pemberitahuan kepala sekolah pada rapat sekolah. Melalui rapat ini juga komite sekolah memberikan masukan hal dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan disekolah untuk menjadi bagian perencanaan pengembangan sekolah setelah mendengarkan segala sumber dana yang ada di sekolah. Komite sekolah juga pernah menyarankan pemanfaatan anggaran untuk pengadaan seragam siswa untuk diuangkan saja dan dibagikan kepada beberapa siswa yang juga membutuhkan. 2.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

b. Pengelolaan Sumber Daya Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pemantauan dan dukungan komite sekolah pada kondisi tenaga kependidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak memantau langsung kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah. Informasi tentang hal ini diperoleh ketika ada penyampaian

kepala sekolah pada rapat yang diadakan di sekolah. Kepala sekolah memberitahukan kepada komite sekolah dan orang tua siswa lainnya mengenai keberadaan, jumlah dan kehadiran tenaga pendidikan. (2.1/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pemantauan dan dukungan komite sekolah pada kondisi tenaga kependidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah tidak memantau langsung kondisi jumlah guru, dan latar belakang pendidikannya, mereka memperoleh informasi ini melalui rapat sekolah. Berdasarkan informasi ini komite sekolah memberikan masukan tentang tenaga yang dapat diperbantukan di sekolah”. (2.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pemantauan dan dukungan komite sekolah pada kondisi tenaga kependidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : ”Dengan adanya pemberitahuan dari kepala sekolah pada rapat di sekolah, ketua komite dapat memperoleh informasi tentang kondisi sebenarnya dari ketenagaan pendidikan yang ada di sekolah.” (2.1/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai

pemantauan dan dukungan komite sekolah pada kondisi tenaga

kependidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak memantau langsung kondisi guru di sekolah, setelah ada informasi dari sekolah, komite sekolah mengetahui lebih jelas kondisinya. Yang diketahui sebelumnya hanya jumlah guru, tapi tingkat pendidikan dan kebutuhan sekolah, informasinya diperoleh komite sekolah dari kepala sekolah. (2.1/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung kondisi guru yang ada di sekolah. Komite

sekolah hanya mengetahui jumlah guru, tapi untuk informasi tingkat pendidikan, kehadiran, dan berapa jumlah guru yang dibutuhkan sekolah diperoleh komite sekolah dari pemberitahuan kepala sekolah pada rapat sekolah. c. Pengelolaan sarana dan prasarana Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan komite sekolah pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah, menjelaskan bahwa : Melalui informasi yang disampaikan pihak sekolah pada rapat atau pada beberapa pertemuan informal, terjadi berbagai perbincangan atau pembahasan bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah. Ketua komite sekolah menghimbau kepada orang tua siswa untuk dapat memberikan bantuan berupa sumbangan uang untuk membantu sekolah dalam menambah biaya pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Sebelumnya memang ada kesepakatan bersama orang tua siswa untuk menyumbangkan lima ribu rupiah persiswa untuk satu semester, tapi hal ini tidak bisa dilanjutkan lagi karena adanya larangan pemungutan dana dari pemerintah. (2.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan komite sekolah pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Nanti setelah ada pemberitahuan dari kepala sekolah pada rapat sekolah, dan ketua komite terlibat percakapan dengan kepala sekolah serta guru lainnya, akhirnya komite sekolah mengetahui lebih jelas kondisi sarana dan prasarana sekolah”. (2.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan komite sekolah pada kondisi sarana dan prasarana

yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah sudah berupaya untuk melakukan mobilisasi bantuan sekedarnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat untuk mengadakan dana yang bisa digunakan sekolah untuk pemeliharaan ataupun pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Atas kesepakatan orang tua siswa dana ini sebesar lima ribu rupiah per siswa untuk setiap semester. Tapi rencana ini tidak bisa kami laksanakan karena kami komite sekolah dan juga pihak sekolah khawatir akan mendapat mendapatkan masalah karena adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan pungutan dana dari masyarakat. (2.2/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan komite sekolah pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah, menjelaskan bahwa : “Ketua komite pernah melakukan mobilisasi bantuan yang berupa sumbangan dana lima ribu per siswa. Tapi tidak berjalan sesuai rencana. (2.2/W/AD/04.12.2012). Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada dua orang masyarakat mengenai pemantauan yang dilakukan komite sekolah pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah pernah mengajak orang tua siswa untuk ikut menyumbangkan semampunya dalam pembuatan lapangan olah raga untuk siswa. Sebelum adanya bantuan dari Dinas Pendidikan, kami pernah memberikan sumbangan material seperti semen dan pasir untuk perbaikan lapangan voli yang digunakan siswa untuk berolahraga. (2.2/W/WK/21.01.2013). Hasil wawancara lainnya mengatakan bahwa: Untuk datang ke sekolah memantau langsung kondisi sekolah memang tidak dilakukan oleh pak ketua komite di sekolah ini, tapi kalau untuk himbauan kepada kami untuk membantu sekolah sesuai dengan

kemampuan kami, itu sudah dilakukan. Saya sendiri pernah menyumbangkan pasir untuk membuat lapangan olah raga di sekolah ini, sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya juga ikut membantu mengerjakannya. (2.2/W/NP/21.01.2013). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak memantau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Kondisi sesungguhnya diperoleh dari pemberitahuan kepala sekolah pada rapat sekolah. Berdasarkan informasi ini, komite sekolah berupaya untuk memobilisasi bantuan untuk pembuatan lapangan voli. Komite sekolah juga pernah memobilisasi bantuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah berupa sumbangan lima ribu rupiah setiap siswa untuk setiap semester. Tapi rencana ini tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan pungutan pada masyarakat. d. Pengelolaan anggaran Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pemantauan dan dukungan yang diberikan komite sekolah pada kondisi anggaran dan memobilisasi anggaran pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak memantau langsung anggaran yang ada di sekolah, melalui rapat sekolah setiap enam bulan sekali pada perimaan buku laporan pendidikan siswa, pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah menyampaikan anggaran apa saja yang diperoleh sekolah dan berapa jumlahnya. Tapi ini tidak menjadi suatu pembahasan rutin antara sekolah dan komite sekolah. Orang tua siswa memang mempunyai kesepakatan untuk memberikan sumbangan kepada sekolah, besarnya memang tidak seberapa banyak, tapi hal ini sudah menunjukkan adanya perhatian dari masyarakat, khususnya orang tua siswa. Bantuan ini dimobilisasi oleh komite sekolah, dan berdasarkan komitmen bersama orang tua siswa dana ini akan diberikan orang tua siswa kepada anaknya melalui kelas masingmasing. Tapi serupa dengan yang dikatakan sebelumnya, hal ini tidak bisa

dilanjutkan lagi karena adanya larangan pemungutan dana dari pemerintah. (2.3/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pemantauan dan dukungan yang diberikan komite sekolah pada kondisi anggaran dan memobilisasi anggaran pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Kondisi anggaran sekolah diketahui komite melalui rapat sekolah, jadi komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung anggaran pendidikan sekolah. Informasi sumber dana dan besarnya dana yang diterima, diperoleh dari pemberitahuan kepala sekolah. Mengenai mobilisasi dana, komite tidak melakukannya. Hanya sekedar saran untuk orang tua siswa agar dapat memberikan sumbangan lima ribu rupiah setiap semester. (2.3/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pemantauan dan dukungan yang diberikan komite sekolah pada kondisi anggaran dan memobilisasi anggaran pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Besarnya anggaran dan sumber dana yang ada di sekolah kami ketahui melalui rapat sekolah yang dibacakan oleh kepala sekolah. Kami tidak melakukan pemantauan secara langsung kondisi anggaran yang ada di sekolah. Tapi karena adanya informasi dari sekolah, kami punya keinginan untuk dapat membantu sekolah sesuai kemampuan kami masyarakat yang ada di sekolah ini. Mobilisasi bantuan yang kami lakukan dan disepakati bersama orang tua siswa adalah hanya dana lima ribu rupiah persemester itu, tapi tidak dapat dilanjutkan karena adanya larangan dari pemerintah. (2.3/W/NL/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pemantauan dan dukungan yang diberikan komite sekolah pada kondisi anggaran dan memobilisasi anggaran pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa :

Berdasarkan pemberitahuan oleh kepala sekolah, komite sekolah mengetahui kondisi anggaran pendidikan di sekolah. Masyarakat di sekitar sekolah ini adalah masyarakat tidak mampu, tapi mereka mendukung rencana komite sekolah untuk memberikan bantuan pada sekolah. Tapi karena sekarang ada larangan untuk memungut dana, komite sekolah batal memobilisasi bantuan ini. (2.3/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung pada kondisi anggaran sekolah. Hanya berdasarkan pemberitahuan kepala sekolah komite sekolah dapat mengetahui sember dan besarnya anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Komite sekolah telah berupaya untuk memobilisasi bantuan untuk sekolah sesuai dengan kemampuan masyarakat. 3. Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo a. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses perencanaan pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah memang memberikan beberapa masukan penting dan hal ini sebagai umpan balik dari masyarakat sebagai pertimbangan dari pihak masyarakat atas ide yang disampaikan kepala sekolah untuk penyusunan perencanaan pengembangan sekolah, tapi komite sekolah tidak melakukan pengontrolan secara langsung atas implementasi program yang telah dibuat sekolah, baik pelaksanaan maupun evaluasi demi perbaikan perencanaan program sekolah selanjutnya. Komite sekolah juga ikut mengesahkan perencanaan pengembangan sekolah ini. (3.1.1/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses perencanaan pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa :

Sekolah memang melibatkan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan sekolah, komite sekolah juga ikut mengesahkan RKS, RAPBS yang ada di sekolah, tapi komite sekolah kurang melakukan pengontrolan proses perencanaan tersebut, karena keterlibatan komite dalam memberikan masukan untuk perencanaan sekolah, berdasarkan informasi yang diperoleh di saat rapat. Jadi tidak ada pengontrolan pada proses perencanaan. Setelah saran diterima komite sekolah tidak melakukan pengontrolan kembali bagaiamana realisasi dari berbagai masukan dari komite sekolah. (3.1.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses perencanaan pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : Kami memberikan saran-saran kepada sekolah pada saat rapat sekolah. Pada pertemuan untuk membahas perencanaan sekolah, kami memberikan masukan berdasarkan kondisi sekolah yang disampaikan kepala sekolah. Ada beberapa saran dari orang tua siswa yang juga kami sampaikan berdasarkan kondisi mereka, baik itu pendidikan, dan juga kondisi ekonomi masyarakat. Masukan ini memang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk sekolah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah. Tapi kami kurang melakukan pengontrolan secara langsung, apakah rencana yang kami sampaikan dilaksanakan seluruhnya oleh sekolah atau tidak. Kami memperoleh keterangan setelah diberitahukan kembali oleh kepala sekolah pada pertemuan rapat berikutnya. (3.1.1/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai

pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses

perencanaan pendidikan di sekolah, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah tidak melakukan pengontrolan langsung perencanaan pendidikan. Memang ada masukan yang diberikan, tapi setelah itu, komite sekolah hanya ikut mengesahkan

saja

perencanaan

pendidikan

di

sekolah”.

(3.1.1/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pengontrolan secara langsung proses perencanaan pendidikan di

sekolah. Komite sekolah hanya memberikan masukan berdasarkan informasi kepala sekolah tentang kondisi sekolah. Komite sekolah memang ikut mengesahkan rencana kegiatan sekolah, tapi tidak melakukan pengontrolan perencanaan pendidikan secara langsung bagaiamana realisasi dari berbagai masukan dari komite sekolah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses pengambilan keputusan di sekolah, menjelaskan bahwa : Ketika sekolah menyusun program pengembangan sekolah, komite sekolah memang memberikan saran-saran untuk pendidikan disekolah, tapi dalam realisasi dan pengambilan keputusan, komite sekolah tidak banyak melakukan pengontrolan. Setelah menjadi suatu konsep perencanaan pengembangan sekolah, ketua komite hanya ikut mengesahkan saja. Tapi ada satu hal, yaitu pada bantuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam hal ini ketua komite menyarankan agar bantuan pengadaan seragam siswa yang diperoleh ini diuangkan saja dan tidak diberikan seluruhnya kepada siswa yang bersangkutan, tapi diberikan juga kepada siswa lainnya yang membutuhkan tapi tidak tercover dalam nama penerima bantuan. Hal ini memang telah disepakati bersama, bahwa uang yang diberikan tersebut untuk membantu siswa lainnya yang juga membutuhkan dan harus digunakan untuk membeli seragam sekolah, tetapi ternyata ada beberapa siswa yang tidak dibelikan seragam oleh orangtuanya. (3.1.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses pengambilan keputusan di sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak melakukan pengontrolan atas proses pengambilan keputusan di sekolah. Segala kebijakan yang dilaksanakan di sekolah tidak melalui pengontrolan komite sekolah. Pihak sekolah, menerima segala bentuk masukan dan saran dari komite sekolah, dan melakukan pengambilan keputusan tanpa adanya pengontrolan dari komite sekolah.

Komite sekolah hanya ikut mengesahkan rencana kegiatan sekolah. (3.1.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses pengambilan keputusan di sekolah, menjelaskan bahwa : “Kami ikut memberikan saran untuk perencanaan sekolah, tapi untuk mengontrol pengambilan keputusan, itu tidak kami lakukan, kami hanya menandatangani saja setelah diminta untuk menandatangani hasil rumusan rencana pengembangan sekolah tersebut.” (3.1.2/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai

pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah pada proses

pengambilan keputusan di sekolah, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah kurang melakukan pengontrolan pada pengambilan keputusan sekolah. Komite sekolah hanya ikut mengesahkan saja hasil rumusan dari perencanaan sekolah yang sudah menjadi keputusan sekolah.” (3.1.2/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pengontrolan secara langsung pada proses pengambilan keputusan di sekolah. Komite sekolah telah memberikan saran-saran untuk pendidikan disekolah, tapi dalam realisasi dan pengambilan keputusan, komite sekolah tidak banyak melakukan pengontrolan. Setelah menjadi suatu konsep perencanaan pengembangan sekolah, ketua komite hanya ikut mengesahkan saja. Hanya pada bantuan pengadaan seragam siswa yang diperoleh sekolah, komite sekolah menyarankan untuk diuangkan saja dan tidak diberikan

seluruhnya kepada siswa yang bersangkutan, tapi diberikan juga kepada siswa lainnya yang membutuhkan tapi tidak tercover dalam nama penerima bantuan. Komite sekolah ikut memantau pelaksanaannya. b. Memantau pelaksanaan program sekolah Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap kualitas program sekolah, menjelaskan bahwa : Komite sekolah kurang melakukan pengawasan terhadap kualitas program sekolah. Program sekolah yang ada sekarang hanya merupakan programprogram lanjutan dari yang sebelumnya. Memang sekolah memperoleh bantuan seperti BLM dari pemerintah provinsi, untuk pengadaan seragam siswa tapi komite sekolah belum berperan dalam hal melakukan pengawasan atau evaluasi apakah sekolah perlu melakukan suatu program yang baru demi pengembangan sekolah, karena komite sekolah beralasan, program yang sudah ada sudah cukup baik. (3.2.1/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap kualitas program sekolah, menjelaskan bahwa : Jika sekolah mengadakan rapat dan mengundang ketua komite sekolah, itupun dilakukan enam bulan sekali, ketua komite akan memperoleh informasi tentang berbagai program sekolah, itupun tidak semuanya. Jadi komite sekolah kurang melakukan pengawasan pada kualitas program sekolah. Meskipun RKS dan RKAS disahkan oleh komite sekolah, tapi komite sekolah belum ikut merevisi kembali bersama kepala sekolah, untuk penyusunan rencana selanjutnya. (3.2.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap kualitas program sekolah, menjelaskan bahwa : “Menurut kami, apa yang sudah diputuskan oleh sekolah itu sudah yang terbaik. Kami tidak melakukan pengawasan ataupun

mengevaluasi

kualitas

dari

program

yang

diputuskan.”

(3.2.1/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap kualitas program sekolah, menjelaskan bahwa : “Kualitas program sekolah sudah cukup bagus. Memang komite sekolah kurang melakukan pengawasan terhadap kualitas beberapa program yang ada di sekolah, karena sudah merasa bahwa program-program yang ada itu sudah bagus dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah.” (3.2.1/W/AD/04.12.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan dua orang masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap kualitas program sekolah, menjelaskan bahwa : “Program yang ada sekarang masih sama dengan program sebelumnya. Belum ada evaluasi dari komite sekolah untuk program sekolah.” (3.2.1/W/WK/21.01.2013). Hasil wawancara dengan masyarakat lainnya menjelaskan bahwa: “Program di sekolah ini saya rasa sudah cukup bagus. Kami mendukung saja apa yang terbaik untuk sekolah. Pak ketua komite pun tidak melakukan evaluasi, apakah untuk program sekolah yang ada perlu ditambah atau ditingkatkan, karena menurut beliau programnya masih bagus.” (3.2.1/W/NP/21.01.2013) Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa komite sekolah kurang melakukan pengawasan terhadap kualitas program sekolah. Program sekolah yang ada sekarang menurut komite sekolah sudah cukup bagus. Meskipun RKS dan RKAS disahkan oleh komite sekolah, tapi komite sekolah belum ikut

merevisi kembali bersama kepala sekolah, untuk penyusunan rencana selanjutnya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pemantauan

alokasi

anggaran

untuk

pelaksanaan

program

sekolah,

menjelaskan bahwa : Pada rapat yang diadakan sekolah, kepala sekolah memang menyampaikan berbagai sumber dana yang diperoleh sekolah, tapi komite sekolah tidak melakukan pemantauan secara langsung keseluruhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. Hanya pada bantuan dari pemerintah propinsi yaitu BLM, komite sekolah, ikut memantau alokasi anggaran tersebut. (3.2.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pemantauan

alokasi

anggaran

untuk

pelaksanaan

program

sekolah,

menjelaskan bahwa : “Komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung alokasi anggaran pelaksanaan program sekolah. Alokasi anggaran diketahui komite sekolah melalui RKAS yang ada, dan tidak melakukan tindakan pemantauan apakah alokasi anggaran sudah

dilakukan semestinya.”

(3.2.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pemantauan

alokasi

anggaran

untuk

pelaksanaan

program

sekolah,

menjelaskan bahwa : Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah kami ketahui melalui rencana kerja sekolah yang kami tanda tangani. Sekolah ini juga pernah memperoleh anggaran untuk bantuan pengadaan seragam sekolah, disini kami ikut memantau, karena kami menyarankan agar bantuan ini bisa dinikmati oleh siswa lainnya. (3.2.2/W/NL/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pemantauan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah tidak memantau langsung alokasi anggaran pelaksanaan program sekolah. Berbagai program yang dibuat disetujui pelaksanaannya karena komite sekolah ikut mengesahkan, tapi komite sekolah tidak melakukan pengontrolan alokasi keseluruhan anggaran.” (3.2.2/W/AD/04.12.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan dua orang masyarakat mengenai pemantauan

alokasi

anggaran

untuk

pelaksanaan

program

sekolah,

menjelaskan bahwa: “Memang benar jika komite sekolah mengetahui besar dan sumber dana sekolah dari kepala sekolah di saat rapat. Tapi komite sekolah tidak memantau alokasi keseluruhan

dana yang diperoleh sekolah. Ketua

komite hanya ikut menanda tangani saja.” (3.2.2/W/ WK/21.01.2013). Hasil wawancara lainnya menjelaskan bahwa: “Pak ketua komite sekolah tidak memantau alokasi pelaksanaan anggaran sekolah, meskipun sebelumnya pak komite sekolah diberitahu besar anggaran sekolah dan alokasinyanya, tapi pak komite sekolah tidak mengontrol bagaimana realisasi dari alokasi anggaran yang dilaksanakan.” (3.2.2/W/NP/21.01.2013). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak memantau langsung alokasi keseluruhan anggaran pelaksanaan program sekolah. Komite sekolah mengetahui alokasi anggaran pendidikan di sekolah melalui pemberitahuan kepala sekolah dan melalui RKAS yang ada, dan tidak

melakukan tindakan pemantauan apakah alokasi anggaran sudah dilakukan semestinya. c. Memantau out put pendidikan Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah pada hasil ujian akhir, menjelaskan bahwa : “Komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung pelaksanaan ujian akhir maupun hasil dari ujian akhir disekolah ini. Sekolah juga bukan penyelenggara ujian, ujian sekolah dilakukan di SDN 10 Bongomeme. Komite sekolah memperoleh informasi hasil ujian akhir hanya setelah memperoleh undangan dari sekolah.” (3.3/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah pada hasil ujian akhir, menjelaskan bahwa : Komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung hasil ujian akhir sekolah. Informasi pelaksanaan ujian diperoleh komite sekolah disaat rapat sebelum pelaksanaan ujian. Begitupula dengan hasil ujian akhir, komite sekolah mengetahuinya dari informasi kepala sekolah pada rapat sekolah. (3.3/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah pada hasil ujian akhir, menjelaskan bahwa : Kami diberitahu oleh kepala sekolah melalui rapat bahwa siswa akan menghadapi ujian akhir. Dan kami mendukung segala persiapan untuk pelaksanaannya. Kami tidak melakukan pemantauan secara langsung bagaimana prosesnya dan juga hasil akhirnya, nanti pada rapat berikutnya

setelah pelaksanaan ujian, kami mendapat undangan kembali dan memperoleh informasi hasil ujian akhir sekolah. (3.3/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah pada hasil ujian akhir, menjelaskan bahwa : “Hasil ujian akhir siswa tidak dipantau langsung oleh komite sekolah. Komite sekolah hanya mengikuti pertemuan sebelum pelaksanaan ujian dan setelah pelaksanaan.” (3.3/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan pada hasil ujian akhir. Komite sekolah hanya mengikuti rapat sebelum pelaksanaan ujian akhir dan setelah ujian akhir serta memperoleh informasi hasil ujian akhir dari kepala sekolah. 1. Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo 1. Perencanaan Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai peran komite sekolah sebagai penghubung antara komite sekolah dengan sekolah, dan masyarakat lainnya, menjelaskan bahwa : Ketua komite sekolah di sekolah ini dipercaya oleh orang tua siswa sebagai wakil masyarakat yang dapat menjadi mediator antara sekolah dan masyarakat lainnya. Kami akui pertemuan antara komite sekolah dan pihak sekolah terjadi hanya jika sekolah mengundang ketua komite sekolah untuk menghadiri rapat seperti rapat penerimaan BLP. Rapat ini juga tentu menghadirkan orang tua siswa. Komite sekolah tidak mempunyai program dan jadwal yang rutin untuk melaksanakan perannya sebagai mediator. (4.1.1/W/KS/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai peran komite sekolah sebagai penghubung antara komite sekolah dengan sekolah, dan masyarakat lainnya, menjelaskan bahwa : Komite sekolah memang merupakan penghubung antara sekolah dan masyarakat lainnya. Ini dipercayakan pada ketua komite sekolah yang dianggap masyarakat di sekolah ini untuk mewakili mereka sebagai mitra sekolah. Peran sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat lainnya ini, sudah dilaksanakan meskipun belum dilakukan secara maksimal, karena kehadiran komite sekolah dengan segala perannya sebagai mitra sekolah, hanya ada pada undangan-undangan rapat yang dilakukan sekolah seperti pada penyusunan perencanaan pengembangan sekolah dan rapat penerimaan buku laporan pendidian. Ketua komite menyampaikan beberapa masukan kepada sekolah yang juga merupakan saran dari beberapa orang tua siswa. Tapi ketua komite belum memiliki jadwal yang rutin untuk mengunjungi sekolah dan melaksanakan perannya secara maksimal. (4.1.1/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai peran komite sekolah sebagai penghubung antara komite sekolah dengan sekolah, dan masyarakat lainnya, menjelaskan bahwa : Jika ada saran dari orang tua siswa untuk sekolah, kami berusaha untuk menyampaikannya pada kepala sekolah. Karena kami dipercaya oleh mereka untuk menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Tapi kami tidak memiliki jadwal untuk selalu mengunjungi sekolah. Jika memperoleh undangan dari sekolah untuk rapat BLP, atau rapat-rapat lainnya, kami selalu hadir, dan itu kami gunakan untuk menyampaikan segala permasalahan yang pernah disampaikan oleh orang tua siswa. (4.1.1/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai peran komite sekolah sebagai penghubung antara komite sekolah dengan sekolah, dan masyarakat lainnya, menjelaskan bahwa : “Jika ada hal penting yang ingin diketahui, masyarakat menghubungi ketua komite melalui telepon, begitu juga sebaliknya. Komite sekolah tidak menjadwalkan secara

khusus

pertemuan

atau

rapat

dengan

masyarakat

lainnya.”

(4.1.1/W/AD/04.12.2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kehadiran komite di sekolah yang banyak diwakili oleh ketua komite hanya ada pada rapat-rapat yang diadakan sekolah seperti rapat penerimaan buku laporan pendidikan dan ketika sekolah mengadakan rapat penyusunan rencana pengembangan sekolah. Komite sekolah tidak memiliki jadwal yang rutin sehingga tidak dapat melaksanakan perannya secara maksimal. Tapi komite sekolah berusaha untuk menyampaikan beberapa saran dari orang tua siswa yang ingin disampaikan ke sekolah melalui komite sekolah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai peran komite sekolah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, menjelaskan bahwa : Karena komite sekolah tidak memiliki jadwal yang rutin dan teratur, maka komite sekolah tidak melakukan pertemuan-pertemuan atau rapat bersama masyarakat lainnya. Tapi masukan-masukan yang disampaikan ketua komite merupakan aspirasi dari masyarakat yang mereka sampaikan pada komite sekolah melalui percakapan-percakapan tidak resmi atau melalui pesan singkat lewat telpon yang diteruskan oleh ketua komite kepada kepala sekolah. (4.1.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai peran komite sekolah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, menjelaskan bahwa : Aspirasi dari masyarakat khususnya dari orang tua siswa dapat dilihat dari masukan-masukan yang disampaikan oleh ketua komite pada rapat penyusunan rencana pengembangan sekolah yang dilaksanakan di sekolah. Masukan ini juga merupakan saran-saran dari beberapa orang tua siswa. (4.1.2/W/WKS/30.11.2012).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai peran komite sekolah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, menjelaskan bahwa : “Hal apa saja yang disampaikan oleh masyarakat melalui komite sekolah adalah merupakan aspirasi yang harus disampaikan kepada sekolah dan dapat menjadi pertimbangan sekolah untuk menyusun perencanaan pendidikan di sekolah.” (4.1.2/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai peran komite sekolah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, menjelaskan bahwa : “Masyarakat lebih mengetahui bagaimana kondisi mereka masing-masing. Jadi saran-saran mereka adalah aspirasi yang berguna untuk sekolah dalam menyusun perencanaan sekolah.” (4.1.2/W/AD/04.12.2012). Hasil wawancara dengan seorang masyarakat menjelaskan bahwa : “Walaupun hanya ketua komite yang sering mengikuti rapat komite dan dewan guru, tapi ketua komite selalu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami meminta agar sekolah memperbanyak buku-buku pelajaran untuk sumber belajar siswa.” (4.1.2/W/WK/21.01.2013). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah yang diwakili oleh ketua komite telah memberikan

masukan-masukan yang

merupakan aspirasi dari masyarakat yang mereka sampaikan pada komite sekolah melalui percakapan-percakapan tidak resmi atau melalui pesan singkat lewat telepon yang diteruskan oleh ketua komite kepada kepala sekolah disaat rapat sekolah.

2. Pelaksanaan program Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah mengenai peran komite sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa : Berbagai kebijakan dan program sekolah yang penting untuk diketahui masyarakat diberitahu langsung oleh kepala sekolah secara garis besarnya saja pada rapat penerimaan buku laporan pendidikan yang diadakan sekolah. Sekolah mengadakan rapat setiap enam bulan sekali yaitu pada rapat penerimaan BLP. Jadi komite sekolah tidak mensosialisasikan secara langsung pada masyarakat. (4.2/W/KS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah mengenai peran komite sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa : “Segala kebijakan dan program yang ada di sekolah disosialisasikan langsung oleh sekolah kepada masyarakat dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa.” (4.2/W/WKS/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengenai peran komite sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa : Kebijakan dan program sekolah apa saja yang ada dan penting pada rencana pengembangan sekolah yang telah disahkan oleh komite sekolah diberitahukan langsung oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Komite sekolah tidak memiliki agenda khusus untuk mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. (4.2/W/NL/30.11.2012). Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota komite sekolah mengenai

peran komite sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan

program sekolah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa : “Kebijakan dan program sekolah tidak disosialisasikan langsung oleh ketua komite pada masyarakat lainnya, tapi disosialisasikan langsung oleh kepala sekolah pada pertemuan dengan orang tua siswa.” (4.2/W/AD/04.12.2012). Hasil wawancara

yang dilakukan denga dua orang masyarakat

menjelaskan bahwa : “Melalui rapat yang diadakan sekolah, pak ketua komite sekolah bersama kepala sekolah memberitahukan kepada kami berbagai kebijakan dan program sekolah.” (4.2/W/WK/21.01.2013). Sedangkan hasil wawancara lainnya menjelaskan bahwa : “Melalui rapat sekolah, ketua komite sekolah memberitahukannya kepada masyarakat.” (4.2/W/NP/21.01.2013). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan program sekolah disampaikan langsung oleh kepala sekolah pada rapat sekolah dengan didampingi oleh ketua komite karena komite sekolah tidak mempunyai agenda khusus untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat. 2. Temuan dan Pembahasan Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

evaluasi

program

pendidikan. Peran serta masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah adalah melalui komite sekolah. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang di bentuk dan berperan dalam

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Pembentukan komite sekolah ditujukan untuk mewadahi, meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan

pendidikan yang

berkualitas di satuan pendidikan baik di daerah perkotaan maupun di desa terpencil. Berkaitan dengan masalah yang diteliti sesuai fokus penelitian yang melihat peran komite sekolah dalam pengembangan sekolah di desa terpencil sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme. 1. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo a. Perencanaan sekolah Temuan hasil penelitian pada partisipasi komite sekolah di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme dalam penyusunan perencanaan program sekolah telah dilakukan dengan memberikan saran dan masukan kepada sekolah dan komite sekolah telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja sekolah yang

diadakan di sekolah. Orang tua siswa juga pernah memberi saran agar sekolah membuat program yang melibatkan komite sekolah yaitu program pendidikan terjangkau, yang ditujukan untuk siswa-siswa yang tidak mampu, Segala sesuatu dalam kehidupan ini mesti direncanakan. Apa lagi kelembagaan seperti sekolah, haruslah direncanakan sebelum melakukan aktivitasnya. Di era otonomi daerah, desentralisasi pengelolaan pendidikan mengharuskan adanya partisipasi komite sekolah dan stakeholders lainnya untuk bahu membahu dalam merumuskan rencana pendidikan di sekolah, begitu pula yang seharusnya terjadi di sekolah yang terdapat di desa terpencil. Perencanaan sekolah adalah proses merumuskan terlebih dahulu terhadap segala sesuatu yang dilakukan sekolah di masa yang akan datang. Karena sekolah adalah penyelenggara pendidikan untuk masyarakat, jadi sekolah harus memiliki perencanaan pendidikan di sekolahnya yang tertuang pada Rencana Pengembangan Sekolah dan Rencana Kerja Sekolah. Pada hakekatnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti (peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Sedangkan menurut Beeby, C.E (dalam Enoch, 1992), bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

b. Pelaksanaan proses belajar mengajar Temuan hasil penelitian pada partisipasi komite sekolah di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme adalah adanya pemberian saran komite sekolah pada guru terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Melalui rapat sekolah, komite sekolah memberikan masukan tentang tersedianya buku-buku pelajaran sesuai kebutuhan siswa, dan media pembelajaran lainnya demi kelancaran proses belajar siswa. Komite sekolah berdasarkan masukan dari orang tua siswa menyarankan agar sekolah dapat meminjamkan buku pelajaran untuk siswa khususnya siswa kelas satu dan kelas dua yang belum lancar membaca. Masukan lainnya adalah pemberian tugas rumah yang tidak terlalu membebani siswa, mengingat kemampuan rata-rata pendidikan orang tua siswa hanya sebatas mendampingi saja. Masukan dari komite sekolah ini menunjukkan ada perhatian dari orang tua siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak mereka. Pemanfaatan media yang sesuai pada proses pembelajaran dapat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Begitu pula halnya dengan tersedianya buku pelajaran dalam kelas sebagai fasilitas belajar yang dapat menunjang terlaksananya proses belajar mengajar demi peningkatan kualitas pendidikan siswa. Masukan lainnya seperti dalam pemberian tugas rumah, orang tua siswa mengharapkan ada kerja sama dari guru dan orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi belajar, salah satu diantara faktorfaktor tersebut adalah fasilitas belajar. Meskipun fasilitas belajar hanya sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, namun

keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, tanpa adanya fasilitas belajar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak akan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun kelengkapan fasilitas yang dimilki oleh sekolah haruslah dapat membantu terselenggaranya proses belajar mengajar seperti tersedianya bukubuku pelajaran, buku-buku bacaan yang tersedia di perpustakaan, alat tulis menulis, alat-alat peraga, serta alat-alat didik lainnya yang tersedia baik di perpustakaan maupun di laboratorium (Suardiman, 1988:60-61). Pembelajaran yang dikembangkan melalaui media sangat besar fungsi dan kegunaannya. Tidak sekedar mampu menyampaikan informasi sebagaimana yang terjadi pada pembelajaran konvensional pada umumnya, namun lebih dari itu pembelajaran yang mengunakan media menjadikan proses penyampaian informasi pada siswa menjadi lebih menarik. Menurut Susilana (2008:9), secara umum media mempunyai kegunaan: (1) memperjelas pesan agar tidak verbalistis; (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera; (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar; (4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual , auditori dan kinestetiknya;

(5) memberi

rangsangan

yang sama, mempersamakan

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Pemberian tugas rumah atau dikenal dengan sebutan pekerjaan rumah (PR) dikatakan sebagai suatu pemberian pekerjaan oleh guru kepada siswa

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan pemberian tugas tersebut siswa belajar mengerjakan tugas untuk meningkatkan hasil belajar. PR juga merupakan alat komunikasi antara orang tua dan guru di mana PR mewakili diri guru. PR yang guru berikan bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang atau dibuat sangat sulit dengan harapan agar orang tua banyak berperan aktif dalam penggarapannya (Renee, 2008:55). c. Pengelolaan sumber daya pendidikan Berdasarkan hasil penelitian pada partisipasi komite sekolah di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme dalam memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana, menunjukkan

bahwa komite sekolah pernah

menyarankan kepada orang tua siswa agar dapat memberikan sumbangan uang lima ribu rupiah setiap semester untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Komite sekolah juga menyarankan untuk guru yang membutuhkan bantuan orang tua siswa untuk mengadakan media sederhana untuk pembelajaran siswa, yang mudah diperoleh di sekitar rumah siswa dapat menghubungi orang tua siswa atau komite sekolah. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa komite sekolah memperoleh informasi mengenai anggaran pendidikan di sekolah melalui pemberitahuan kepala sekolah pada rapat sekolah. Melalui rapat ini juga komite sekolah memberikan masukan hal dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan disekolah untuk menjadi bagian perencanaan pengembangan sekolah hingga penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah setelah mendengarkan segala sumber dana yang ada di sekolah. Komite sekolah juga

pernah menyarankan pemanfaatan anggaran untuk pengadaan seragam siswa untuk diuangkan saja dan dibagikan kepada beberapa siswa yang juga membutuhkan. Berdasarkan hasil temuan ini menunjukkan bahwa komite sekolah telah berperan serta memberikan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang mendapatkan dukungan masyarakat, maka salah satu aspek penting dalam RAPBS adalah keterbukaan. Setiap poin kegiatan merupakan program bersama setiap civitas di sekolah dan stakeholder sekolah maka mereka harus memahami dan mengerti apa yang terjadi saat perencanaan dan penerapan RAPBS di sekolah. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini dinamakan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS). Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa

kerja

satu

tahun.

Keberadaan

rencana anggaran

dan

belanja

sekolah memang sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan sebuah kegiatan yang tertata dan teratur. Dan, setiap elemen terkait, ikut memiliki sehingga secara aktif ikut berperan dalam pengkondisian manajemen sehat di sekolah.

Demikian halnya yang perlu dilakukan oleh komite sekolah sebagai elemen yang terkait harus aktif berperan serta dalam pengelolaan sekolah yang lebih sehat.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Perencanaan sekolah

Komite sekolah terlibat dalam penyusunan perencanaan sekolah

Pelaksanaan proses belajar mengajar

Komite sekolah memberikan saran dalam tersedianya fasilitas belajar siswa, sekolah meminjamkan buku pelajaran pada siswa, dan saran untuk guru dalam pemberian tugas rumah bagi siswa

Pengelolaan sumber daya pendidikan

Komite sekolah memberi pertimbangan dalam rencana pengelolaan anggran sekolah

Gambar 4.1Diagram Konteks Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

2.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

a. Pengelolaan sumber daya Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung kondisi guru yang ada di sekolah. Komite sekolah hanya mengetahui jumlah guru. Temuan penelitian lainnya adalah komite sekolah memperoleh informasi tingkat pendidikan, kehadiran, dan berapa jumlah guru yang dibutuhkan sekolah berdasarkan pemberitahuan dari kepala sekolah pada rapat sekolah. Hal ini menunjukkan kurang adanya hubungan yang efektif antara guru, dan masyarakat, karena informasi tentang kondisi guru dan tenaga kependidikan lainnya diketahui masyarakat setelah ada pemberitahuan dari kepala sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana

yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan

pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan serta keadaan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa inggris “public relation”, yang berarti hubungan lembaga (sekolah) dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Mengutip pendapat Onong U. Effendi dalam buku yang ditulis tim dosen jurusan Administrasi Pendidikan (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2003:150), mengemukakan bahwa “Human Relation dan public relation adalah kegiatan berencana untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi organisasi disatu pihak dan publik di pihak lain”. Untuk mencapainya adalah dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal balik. b. Pengelolaan sarana dan prasarana Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak memantau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Kondisi sesungguhnya diperoleh dari pemberitahuan kepala sekolah pada rapat sekolah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah telah memobilisasi bantuan untuk sekolah sesuai dengan kemampuan orang tua siswa dalam pembuatan lapangan voli di sekolah. Temuan hasil penelitian lainnya yaitu komite sekolah pernah berupaya untuk memobilisasi bantuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah berupa sumbangan lima ribu rupiah setiap siswa untuk setiap semester. Tapi rencana ini tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan pungutan pada masyarakat.

Pada era globalisasi seperti sekarang kita dituntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dilakukan sejak dari masa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peran sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran. Satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah merupakan tanggung jawab bersama, yaitu sekolah, masyarakat dan pemerintah. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Disdikpora provinsi, kabupaten/kota, bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah) pada waktu awal tahun pelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. c. Pengelolaan anggaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan langsung pada kondisi anggaran sekolah. Hanya berdasarkan pemberitahuan kepala sekolah komite sekolah dapat mengetahui sember dan besarnya anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Temuan lainnya adalah komite sekolah telah berupaya untuk memobilisasi bantuan dana untuk

sekolah, tapi tidak dapat terlaksana dan berkelanjutan karena terbentur pada larangan pemerintah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya komite sekolah yang dibutuhkan oleh sekolah, tidak hanya sekedar dalam bentuk dana, terutama untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Komite sekolah harus dapat memobilisasi bantuan yang berupa barang atau jasa untuk sekolah, mengingat adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan pungutan dana kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan besarnya BOS untuk tiap peserta didik khususnya pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pemerintah dengan tegas melarang adanya pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permendikbud N.60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan pada SD dan SMP. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Permen nomor 60 tahun 2011 mulai berlaku 2 Januari 2012. Larangan berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sekolah yang dimaksud adalah yang setara dengan SD dan SMP, termasuk SLB, SMP-LB, dan SMP Terbuka.

Pengelolaan sumber daya

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Pengelolaan sarana dan prasarana

* Sekolah perlu menjalin komunikasi yang luas dan timbal balik *Permendikbud N.60 Tahun 2011

Pengelolaan anggaran

Gambar 4.2 Diagram Konteks Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

3.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

a. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pengontrolan secara langsung proses perencanaan pendidikan di sekolah. Komite sekolah hanya memberikan masukan berdasarkan informasi kepala sekolah tentang kondisi sekolah. Temuan lainnya adalah komite sekolah telah ikut

mengesahkan

rencana

kegiatan

sekolah,

tapi

tidak

melakukan

pengontrolan perencanaan pendidikan secara langsung bagaimana realisasi berbagai masukan dari komite sekolah. Perencanaan

pendidikan

adalah

suatu

proses

intelektual

yang

berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusankeputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidangbidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pengontrolan secara langsung pada proses pengambilan keputusan di sekolah. Komite sekolah telah memberikan saran-saran untuk pendidikan disekolah, tapi dalam realisasi dan pengambilan keputusan, komite sekolah tidak banyak melakukan pengontrolan. Setelah menjadi suatu konsep perencanaan pengembangan sekolah, ketua komite hanya ikut mengesahkan

saja. Temuan penelitian lainnya adalah komite sekolah ikut memantau pelaksanaan pada bantuan pengadaan seragam siswa yang diperoleh sekolah. Komite sekolah menyarankan agar dana ini diuangkan saja dan tidak diberikan seluruhnya kepada siswa yang bersangkutan, tapi diberikan juga kepada siswa lainnya yang membutuhkan tapi tidak tercover dalam nama penerima bantuan. Pada tahap pengontrolan atau pengawasan tersebut, dapat mempengaruhi proses perencanaan manajemen yang akan datang, karena dengan pengawasan berarti dilakukannya evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang terjadi agar dapat diperbaiki pada proses manajemen ke depan. Karena itu, peran komite sekolah dalam pengontrolan pengambilan keputusan di sekolah sangat diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasikan. b. Memantau pelaksanaan program sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah kurang melakukan pengawasan terhadap kualitas program sekolah. Program sekolah yang ada sekarang

menurut komite sekolah sudah cukup bagus. Temuan penelitian

lainnya adalah komite sekolah telah ikut mengesahkan RKS dan RKAS, tapi komite sekolah belum ikut merevisi kembali bersama kepala sekolah, untuk penyusunan perencanaan program sekolah selanjutnya. Program sekolah merupakan suatu pedoman, petunjuk arah, dan penggerak yang menentukan semua aktivitas yang ada di sekolah. Bermutu atau tidaknya suatu kegiatan sekolah sangat tergantung pada program yang dibuat. Apabila program sekolahnya baik maka kegiatan-kegiatan sekolahnya pun akan baik,

dan begitu pula sebaliknya apabila program sekolahnya tidak bermutu maka sudah barang tentu kegiatan-kegiatan sekolahnya tidak akan bermutu pula. Berkaitan dengan program sekolah ini sangat berkaitan dengan ketercapaian tujuan pendidikan. Perlu diketahui bahwa semua kegiatan yang dilakukan di sekolah yang merupakan realisasi dari program sekolah yang telah dibuat, semua itu harus bermuara pada satu titik yakni tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian di atas tampak jelas bahwa program sekolah sangat penting dalam dunia persekolahan. Oleh karena itulah, mengingat pentingnya

program

sekolah,

maka

untuk

menjaga

mutu

dan

pengembangannya ke arah yang lebih baik, program sekolah ini harus selalu dievaluasi secara berkelanjutan. Sehingga dengan dilakukannya evaluasi yang kontinyu, dari waktu ke waktu program sekolah akan semakin bermutu. Dari hasil evaluasi inilah, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan, dan peningkatan program sekolah sehingga akan semakin sempurna sesuai dengan tuntutan dan harapan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi pelaksanaan program sangat membantu penyusun program untuk mengetahui apakah program yang dibuat dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan hasilnya akan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto, 1993: 297).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak memantau alokasi keseluruhan anggaran pelaksanaan program sekolah. Komite sekolah mengetahui alokasi anggaran pendidikan di sekolah melalui pemberitahuan kepala sekolah. Pelibatan masyarakat khususnya komite sekolah dalam mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. c. Memantau out put pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak melakukan pemantauan pada hasil ujian akhir. Komite sekolah hanya mengikuti rapat sebelum pelaksanaan ujian dan setelah ujian serta memperoleh informasi hasil ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah merupakan suatu hal yang harus dihadapi siswa untuk menentukan kemampuan mereka dan mengetes seberapa rajinkah kita mengikuti pelajaran disekolah. Bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa, tetapi ada sebagian orang kurang percaya diri dalam menghadapi ujian akhir sekolah ini. Komite sekolah sebagai wakil masyarakat diperlukan peranannya untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap ujian akhir, bukan hanya hasil akhirnya saja tapi mulai dari proses persiapan menjelang ujian, pelaksanaan hingga hasil akhir ujian sekolah demi menjamin mutu lulusan.

Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi

keseluruhan

faktor-faktor

atau

unsur-unsur

yang

berperan

dalam proses pendidikan. Mutu pendidikan itu dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur oleh ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan serta peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Untuk itu diperlukan peran dari komite sekolah sebagai mitra sekolah untuk selalu melakukan pengawasan. Menurut Sujamto (1996:9) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Perencanaan Pendidikan & pengambilan keputusan

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Pelaksanaan Program Sekolah

Melakukan evaluasi program & Meningkatkan pengawasan

output pendidikan

Gambar 4.3 Diagram Konteks Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

4. Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo a. Perencanaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran komite di sekolah lebih banyak diwakili oleh ketua komite. Ketua komite selalu hadir pada rapat-rapat yang diadakan sekolah seperti rapat penerimaan buku laporan pendidikan dan ketika sekolah mengadakan rapat penyusunan rencana pengembangan sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah tidak memiliki jadwal yang rutin sehingga tidak dapat melaksanakan perannya secara maksimal. Tapi komite sekolah berusaha untuk menyampaikan beberapa saran dari orang tua siswa yang ingin disampaikan ke sekolah melalui komite sekolah. Temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komite sekolah yang diwakili oleh ketua komite telah memberikan

masukan-masukan yang

merupakan aspirasi dari masyarakat yang mereka sampaikan pada komite sekolah melalui percakapan-percakapan tidak resmi atau melalui pesan singkat lewat telepon yang diteruskan oleh ketua komite kepada kepala sekolah disaat rapat sekolah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang akan selalu memiliki tujuan dan cara mengerjakan, mengambil waktu tertentu, serta mengambil tempat tertentu. Dengan demikian, perencanaan, dapat didefinisikan sebagai upaya menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara, mengerjakan, bilamana dikerjakan, serta di mana dikerjakan untak mencapai tujuan tertentu. Betapa pun besarnya kemampuan seseorang dalam melakukan perencanaan, manusia tetap memiliki keterbatasan dalam melakukan perencanaan. Apalagi

bila perencanaan yang dilakukan menyangkut suatu lembaga seperti sekolah diperlukan kerja sama antara berbagai pihak dengan spesifikasi kemampuan masing-masing. Demikian pula dengan komite sekolah sebagai wakil masyarakat,

perannya

sebagai

penghubung

sangat

diperlukan

untuk

mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat lainnya untuk disampaikan kepada sekolah sebagai masukan untuk menyusun perencanaan pendidikan di sekolah. Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal

menentukan

kebijakan,

prioritas

dan

biaya

pendidikan

dengan

memprioritaskan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan pesera didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Sa’ud:2007). Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Di antara faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Mulai bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Kedua unsur ini perlu melakukan kerjasama kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam. Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan, peran dan fungsi komite sekolah telah diatur dengan jelas dalam

peraturan ini. Diantara poin dalam Kepmendiknas itu adalah komite sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengelola pendidikan. b. Pelaksanaan program Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program sekolah disampaikan oleh kepala sekolah bersama ketua komite pada rapat sekolah karena komite sekolah tidak mempunyai agenda khusus untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak lepas dari peranan manajemen yang baik. Karena manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kenyataan ini menunjukkan pentingnya memberi

pemahaman serta keterampilan kepada komite sekolah dan kepala sekolah agar bisa menjalankan tugas secara sempurna. Dengan harapan kedua lembaga ini bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Samani mengatakan sekolah bukan sekolah. Artinya, ada komponen lain, termasuk masyarakat. Kepala sekolah perlu mendapat pendamping dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian, di masyarakat akan terjadi perubahan sikap dari sekedar menitipkan anak menjadi pemilik sekolah. Hal ini akan terjadi jika partisipasi masyarakat sudah berjalan (2001, 152-153). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah ini dipengaruhi oleh keterampilan kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Compbel mengatakan, selain tugas administrator, kepala sekolah juga memiliki tugas komprehensif. Salah satunya adalah menjalin kemanusiaan dengan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan akan terbangun (Mantja, 2002). Pidarta menambahkan kepala sekolah harus memiliki tiga keterampilan yaitu : (1)keterampilan konseptual, yaitu kemampuan memahami dan mengoperasioanlkan organisasi sekolah; (2) keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan melakukan kerjasama, memotivasi dan memimpin, dan (3) keterampilan teknis, yaitu kemampuan menerapkan metode-metode dalam pengelolaan sekolah (Pidarta :1988). Untuk itu kepala sekolah perlu memiliki keterampilan untuk memberi motivasi kepada masyarakat khususnya komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan dan dapat memaksimalkan peran komite sekolah sebagai mediator.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Mengidentifikasi aspirasi masyarakat dalam penyunan perencanaan

Menyampaikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat melalui rapat sekolah

Gambar 4.4 Diagram Konteks Peran Komite Sekolah sebagai Mediator di Desa Terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo