BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian pada Bab I, maka tujuan penulisan bab IV ini adalah ini adalah untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian tersebut dengan mendeskripsikan objek penelitian , menganalisis dan membahas masalah yang menjadi topik penelitian dan hasil observasi data akan menjadi acuan dalam menyusun Bab IV ini. Pada Bab ini , peneliti akan menguraikan tentang Pemerintah DKI Jakarta, serta hasil penelitian yang berisi informasi mengenai program komunikasi Pemprov DKI Jakarta Dalam Mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City Bagi Masyarakat DKI Jakarta.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 4.1.1 Sejarah Kota Jakarta kembali ke pangkuan bangsa Indonesia, meski waktu itu masih tergabung dalam RIS. Setelah empat tahun di bawah pendudukan Belanda dengan pemerintah NICA (Netherlands Indies Civil Administration)-nya sejak tahun 1949. Pembubaran Federal Distrik Jakarta, yang dibentuk sejak pengakuan kedaulatan dibubarkan berdasarkan Kepres RlS No. 113/1950. Majelis Pemerintah Kota dan Badan Pemerintah Harian yang dibentuk pada masa Pemerintahan Pre-Federal dan masih dipakai sampai

46

http://digilib.mercubuana.ac.id/

47

terbentuknya Federal Distrik Jakarta, telah habis masa tugasnya untuk satu tahun pada tanggal 1 Maret 1950. Dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden no. 125 tahun 1950, Kota Jakarta diperluas, yang terdiri dari Stadgemeente Batavia dahulu kemudian ditambah dengan sebagian besar dari daerah federal distrik yang dibubarkan, sedang daerah federal distrik lainnya dikembalikan ke Propinsi Jawa Barat. Jadi luas daerah Jakarta waktu itu meliputi luas Gemeente dulu, ditambah dengan sebagian dari daerah Ommelanden termasuk pula Kebayoran Baru dan kepulauan Seribu. Wilayah ini merupakan daerah dari Kotapraja Jakarta Raya, yang dipimpin oleh seorang walikota. Gambar 3 : Foto Tugu Monas, Simbol Kota Jakarta

Sumber : www.Jakarta.go.id, Jakarta, 15 Mei 2017, Pukul 16.05


48

Pernbentukan Kotapraja Jakarta Raya secara tidak langsung menggantikan posisi walikota sebelumnya yang diangkat oteh Pemerintah Pre-Federal yaitu, Mr. Sastromuljono dengan tim Panitia Pembaharuan Majelis Pemerintahan Kota Jakarta yang diketuai oleh Soewirjo dengan para anggotanya sebagai berikut; Supranoto, Mr. Sudjono. Mr. Jusuf Wibisono, Sjamsudin Saat, Mr. Sutan Takdir Alisjahbana dan B.R. Motik. Panitia ini lebih dikenal dengan 'Panitia Tujuh' yang bertugas mengadakan pemilihan bagi anggota Dewan Perwakilan Sementara Kota yang terdiri atas 25 orang. Berdasarkan keinginan dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Sementara Kota, diusulkan agar Soewirjo diangkat sebagai walikota yang baru. Usul ini disetujui, dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RIS no. 479 pada tanggaI 21 Maret 1950 Soewirjo diangkat sebagai Walikota Jakarta. Serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 30 Maret 1950. Kemudian pada masa RIS ini dikeluarkan UU Pemerintahan Jakarta Raya yang dibahas dan sudah diterima oIeh Senat RJS dan berlaku sejak 31 Maret 1950. UU Darurat no. 20 tahun 1950 ini menyatakan: Pertama, membubarkan gewest Jakarta dan sekitarnya menurut pasal 1 Ordonnantie Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden (Staadblad 1948 No. 63). Kedua, menetapkan pertemuan tentang susunan pemerintahan dalam daerah kota Jakarta Raya, sebagai berikut; 1.

Pemerintahan

Kota

Jakarta

sebagai

satuan

pemerintahan,

yang

lingkungannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden RIS No. 125 tahun 1950, dijalankan atas nama Pemerintahan RIS oleh seorang walikota.


49

2.

Walikota

Jakarta

menjalankan

tugas

pemerintahan

itu

dengan

memperhatikan petunjuk·petunjuk Menteri Dalam Negeri RIS. Tugas dan kewenangan Walikota Jakarta yang baru dihadapkan pada tantangan pembangunan kota sebagai pekerjaan rumah yang harus dihadapi disamping adanya kendala-kendala yang ada. Beberapa keputusan yang berlaku sejak Pengakuan Kedaulatan, baik itu dikeluarkan oleh Presiden RlS maupun Senat RIS, sangat berpengaruh dalam perkembangan Kota Jakarta. Pengaruh itu tampak nyata dari sudut perubahan luas wilayah kota pada awal tahun 1950-an Terbentuknya Kabinet Sukiman tanggal 26 April 1951 cukup mempengaruhi pemerintahan Kota Jakarta karena pengangkatan Walikota Jakarta Soewirjo sebagai wakil Perdana Menteri, sehingga jabatan walikota lowong sejak 2 Mei 1951. Jabatan sementara dipegang oleh Mr. Suwahjo Sumodilogo, anggota Dewan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 27 Juni 1951. Sjamsuridjal dalam pidato sambutan pelantikannya sebagai walikota mengatakan ingin membangun Kota Jakarta menjadi kota indah dan ternama. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatiannya dan juga rencana pembangunannya adalah masalah lalu-lintas, air minum, perbaikan kampung dan kebersihan kota. Sjamsuridjal menjabat sampai tahun 1953. Pada bulan November 1953, Sudiro mantan Gubernur Sulawesi mendapat tugas baru sebagai Walikota Jakarta Raya menggantikan Sjamsuridjal. Perhatiannya kepada permasalahan pembangunan dan juga


50

ditambah wilayah Kota Jakarta yang cukup luas membuat Sudiro merencanakan membentuk beberapa wilayah administratif. Rencana ini sudah pasti akan mengubah wajah susunan pemerintahan Jakarta. Usulan Sudiro kepada Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Kota Jakarta akan dibagi dalam tiga wilayah kabupaten administratif, yaitu masing-masing; Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan, dilanjutkan dengan menunjuk pimpinannya dari wedana senior yang akan menduduki pangkat Bupati. Usul ini pada akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat. Sudiro tercatat paling lama menduduki jabatan walikota Jakarta untuk ukuran waktu itu, sekitar enam setengah tahun lalu digantikan oleh Dr. Soemarno. Sejak 1960-1964, Brigjen Dr, Soemarno menjabat sebagai Gubernur, dimana status Kotapraja Jakarta Raya berubah tanggal 15 Januari 1960. Kota Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi daerah tingkat I dengan Kepala Daerah berpangkat Gubernur. Berdasarkan Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 lahirlah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Dan dengan UU No.10 tahun 1964 Kota Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan UU ini resmi sudah kedudukan Jakarta sebagai Ibukota RI, karena setelah RlS bubar, ketetapan RIS tentang Jakarta sebagai Ibukota dianggap tidak lagi kuat dasar hukumnya. Sejak dikeluarkannya keputusan Presiden RIS no, 125 tanggal 24 Maret

1950,

wi1ayah

Kota

Jakarta

mengalami,

perluasan

dengan

ditentukannya wilayah lingkungan baru bagi Ibukota Jakarta, sehingga wilayah kota Jakarta yang dulu berbatasan dengan wilayah -wilayah yang


51

telah disebutkan diatas, juga ditambah Kepulauan Seribu. Sedangkan wilayah-wilayah yang dulu merupakan daerah Distrik Jakarta, seperti Distrik Tangerang, dan Depok dikembalikan dan diurus oleh negara (bagian) RI. Penambahan wilayah ini membuat Kota Jakarta tiga kali lebih luas, yaitu sekitar 530 km2 dari sebelumnya. Luas ini belum termasuk wilayah kota baru Kebayoran yang mulai dirancang sejak tahun 1964. Peningkatan keburuhan akan perumahan dan pertambahan penduduk Jakarta membuat Kota Jakarta memerlukan lahan bagi perumahan sebanyak 80.000 buah, sehingga timbul ide untuk membangun kota satelit yang kemudian dipilih wilayah onderdistrict Kebayoran Ilir yang terletak 4,5 km barat daya Kota Jakarta. Setelah terbentuknya RlS, proyek kota satelit ini tidak dilanjutkan sebagaimana

rancangan

pemerintah

pendudukan

Belanda,

namun

mengembangkannya sebagai wilayah yang telah bergabung dengan wilayah kota. Sementara itu jumlah penduduk Jakarta juga terus berkembang. Kalau pada tahun 1948 penduduk Jakarta meliputi 823.000 jiwa, pada tahun 1950 menjadi 1.437.085 jiwa. Pada tahun 1952 meningkat menjadi 1.782.000 jiwa. Pada tahun 1960 mencapai angka 2.910.858 jiwa, dan pada tahun 1965 tercatat berjumlah 3.813.000 penduduk. Ditinjau dari sisi perencanaan kota sebetulnya sejak tahun 1954 di bawah Walikota Sudiro sudah diupayakan membuat suatu perencanaan bagi pembangunan kota Jakarta. Dengan bantuan PBB melalui tim teknisnya yang dipimpin Prof. Clifford Holliday mulailah disurvei dan dibuat studi


52

perencanaan kota. Pada tahun 1956 Prof.Clifford diganti oleh Mr. K.A. Warts dan dibantu oleh tim Departemen Pekerjaan Umum yang terdiri dari Ir. Obrien, Z. Kapitan dan Darundono, B.A Dalam Outline Plan Kota Jakarta tahun 1957 ini, menyertakan rencana pendahuluan yang intinya adalah mempertimbangkan jumlah penduduk yang berjumlah 2,2 juta dan proyeksi 20 tahun kedepan sekitar 4,5 juta. Selain itu perlu direncanakan peruntukan bagi sektor industri, perdagangan, perumahan, transportasi dan juga fasilitas umum. Juga dipikirkan ruang terbuka hijau bagi paru-paru kota dan tempat rekreasi, menetapkan lahan di sekitar Medan Merdeka dan Lapangan Banteng sebagai kompleks pemerintahan. Wilayah antara Pasar ikan dan Tanjung Priok akan diprioritaskan sebagai daerah wisata atau rekreasi. Dan rencana pemindahan Kebon Binatang Cikini ke daerah Pasar Minggu diselatan. Rencana lnduk tahun 1975 (Outline Plan Jakarta) disahkan oIeh DPRD Jakarta pada tahun 1959. Kota Baru Kebayoran merupakan upaya awal bagi kota Jakarta untuk membagi beban kota Jakarta daIam menyediakanfasilitas perkotaan yang mempunyai daya dukung dan perencanaan pembangunan perkotaan yang terencana. Dalam tahun 1949 Iebih dari 1/3 wilayah sudah dibebaskan dan mulai dibangun jalan raya penghubung antara Kebayoran dengan kota Jakarta. Pada tahun 1950 pimpinan pembangunan Daerah Kotabaru Kebayoran diserahkan kepada Ir. R.S. Santoso yang langsung di bawah pengawasan kementerian Pekerjaan Umum. Pada akhir tahun 1950 sekiitar 2/3 wilayah Kebayoran sudah dibuka, 3.000 rumah sudah terbangun,


53

1.300.000 m2 jalan tanah sudah siap dan dibangun 3.365 rumah, selain rencana pembangunan villa seluas 111 ha, toko·toko, gedung-gedung sekolah dan asrama seluas 65 ha. Selain wilayah Kebayoran, bagian lain wilayah kota juga mulai dibangun seperti didaerah Sentiong Besar Wetan, Petojo Centrum dan kompleks Tanjung Karang. Kemudian daerah Slipi Selatan Jembatan Duren, Sentiong Besar dan kompleks gedung-gedung negara di Kebon Sereh dan Jatinegara. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan perencanaan kota tahun 1952 (Rencana Jakarta) akan dibangun jalan lingkar Jakarta (Jakarta By pass) sebagai batas perluasan kota. Jakarta By Pass merupakan proyek pembangunan jalan yang terpadu yang diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan Kota Jakarta pada dekade selanjutnya. Jalan raya dua jalur ini, nantinya akan dikembangkan dalam beberapa jalur menghubungkan Tanjung Priok di utara dengan wilayah Cililitan di selatan dan kemudian diteruskan ke arah Bogor melalui jalan raya Bogor. Pembangunan jaringan jalan Jakarta By Pass ini dikerjakan pada masa pemerintahan Walikota Sudiro (1953-1960). Pada masa Pemerintahan Walikota Sjamsuridjal (1951-1953) mulai diupayakan pembangunan perumahan bagi penduduk Jakarta yang terus meningkat. Kebijaksanaan ini direalisasikan dengan pendirian pemukiman (kampung) baru di tiga tempat, yaitu di Bendungan Hilir (Karet), Pasar Barudan Jembatan Duren. Pemukiman baru ini diharapkan dapat menampung


54

kurang lebih 33.000 orang sampai dengan tahun 1952, Kemudian pembangunan selanjutnya juga dilakukan di daerah Grogol. Pembukaan tanah baru juga dilakukan di JI. Gunung Sahari seluas 12 hektar oleh Jawatan Pelayaran, Karet Bendungan seluas 4 ha, Cipinang Vredental untuk pembangunan asrama seluas 50 ha, perkembangan sarana mahasiswa seluas 50 ha di Utan Kayu (pembangunan kampus UI di Rawamangun) dan pembangunan perkampungan baru di Rajawali seluas 25 ha. Beberapa daerah lainnya yang juga dibuka adalah pemukiman di Tanah Tinggi sekitar 25 ha, di Grogol seluas 25 ha, Kebon Sereh seluas 25 ha, Rawa Kerbo (Sari) seluas 30 ha dan Pejompongan seluas 25 ha. Pada tahun 1961 pemerintah juga membuka daerah Cempaka Putih sebagai proyek perumahan yang ditujukan bagi pemecahan masalah perumahan yang cukup mendesak dan untuk menata pemukiman yang lebih baik. Untuk itu melalui Kantor Urusan Perumahan berdasarkan SK. Gubernur DKl Jakarta No. 9957/BS tertanggal 31 Mei 1961, direncanakan pembangunan

perumahan,

pusat

perdagangan,

perkantoran,

daerah

perindustrian dan juga villa-villa di atas lahan seluas 235 ha. Sedangkan sejak tahun 1963 didirikan Yayasan Pulo Mas, untuk membangun proyek perumahan di PuloMas yang didanai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seluas 28 ha. Daerah Ancol merupakan daerah rawa-rawa, empang dan pemukiman nelayan yang dikuasai oleh pihak Angkatan Laut. Daerah seluas 585 ha ini menurut Gubernur Daerah Tingkat 1 Jakarta Raya, Dr. Soemarno lebih cocok


55

dikembalikan untuk daerah rekreasi laut, `perumahan, industri dan perdagangan. Kemudian daerah ini berhasil diambil alih oleh Pemerintah Daerah Jakarta dari pihak AL, dengan kompensasi pihak Pemda Jakarta menyediakan lahan di sebelah timur Tanjung Priok untuk pihak AL. Pemilihan Ancol ini dilatar belakangi bahwa selama ini masyarakat Jakarta kalau berekreasi laut harus pergi ke Cilincing yang cukup jauh dan sudah penuh dengan kesibukan pelabuhan rakyatnya. Sejak tahun 1959 Kota Jakarta berkembang dalam pembangunan proyek yang disebut sejarawan Abdurrahman Surjomihardjo sebagai proyek "politik mercusuar" yang bertujuan menempatkan Republik Indonesia sebagai inti dari New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia. Setelah suksesnya Konferensi Asia Afrika (1955), Asian Games IV (1962) dan Ganefe (1963). Proyek-proyek tersebut diikuti, kompleks Senayan, hotelhotel mewah, toko serba ada 'Sarinah', Jembatan Semanggi, Tugu Monas (Monumen Nasional) di tengah-tengah Medan Merdeka,dan pembangunan Gedung Canefo (Conference of the Emerging Forces) yang sekarang dipakai sebagai tempat sidang-sidang MPR dan DPR RI. Demikian pula dilakukan pembangunan jaringan jalan baru yang memenuhi persyaratan, yaitu dengan dibangunnya jalan Lingkar yang meliputi Jl. Yos Sudarso - JI. Gatot Subroto dan Jl. Slipi Raya, yang kemudian disusul dengan pelebaran dan perbaikan Jl. MH Thamrin dan JI. Sudirman43.

43

www.Jakarta.go.id, Jakarta, 15 Mei 2017, Pukul 16.05


56

4.1.2 Visi Misi Visi : Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Misi : 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta. 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.


57

4.1.3 Lambang DKI Jakarta Gambar 4 : Lambang Pemerintah DKI Jakarta

Sumber : www.Jakarta.go.id, Jakarta, 15 Mei 2017, Pukul 16.05 Pengertian Lambang Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya melukiskan pengertianpengertian sebagai berikut : 1. Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan Indonesia : 2. Jakarta sebagai lbu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka).Kekhususan kota Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan'Tugu Nasional" yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. “Tugu Nasional” ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan Bangsa Indonesia yang


58

bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar wama biru, wama angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta damai bangsa Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan kemegahan yang sederhana sloka "Jaya Raya' satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan Jakarta Raya sebagai lbu-kota dan kota perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara “Pancasila”


59

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika DKI Jakarta Tabel 2 : Struktur Oganisasi DISKOMINFOTIK DKI Jakarta

Sumber : File kepala Pengelola opini dan aspirasi publik, 12 mei 2017 Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta terdiri dari Kepala Dinas, membawahi 1 Sekretariat, 5 Bidang dimana masig-masing bidang memiliki 3 seksi, 2 sudin dan 4 Unit Palayanan.

4.2 Hasil Penelitian Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuatan program komunikasi hingga evaluasi kegiatan sosialisasi aplikasi Jakarta Smart City, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data yaitu diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa


60

narasumber,

observasi-partisipan

dan

mengumpulkan

beberapa

data

pendukung terkait program komunikasi tersebut. Dalam hasil penelitian ini, disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu Bagaimana Program Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam melakukan sosialisasi Aplikasi Jakarta Smart City? Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta membentuk unit pelaksana khusus untuk menangani Aplikasi JSC. Pengelolaan Aplikasi Jakarta Smart City dilakukan oleh Unit Pelaksana Jakarta Smart City yang terletak di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Blok C Lantai 3 dan dikepalai oleh Bapak Setiaji. Selain pengelolaan aplikasi, U.P JSC juga bertanggung jawab dalam mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City. Pada bagian ini membantu dan menjelaskan bagaimana Program Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dari hasil wawancara ini peneliti mendapatkan informasi yang mampu memjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya sehingga menghasilkan data sebagai berikut :

4.2.1 Perencanaan Program Komunikasi (sosialisasi) PR pemerintah dikenal dengan PR yang bergerak secara konsisten, dengan aturan yang baku dan agenda yang terjadwal namun dapat berubah kapanpun apabila ada perintah dari pimpinan. Begitupun dalam pembentukan rancangan atau perencanaan program komunikasi yang akan dilaksanakan


61

pada tahun atau waktu yang akan datang. Dalam penyusunan sebuah program komunikasi pemerintah melibatkan berbagai unsur seperti SKPD, UKPD ataupun ahli dan vendor yang terlibat dalam pelaksanaan program komunikasi. Terlibatnya berbagai unsur dalam perencanaan program komunikasi bertujuan mensinkronkan program masing-masing divisi dimana terdapat keterkaitan antar masing-masing divisi. Dalam tahapan pembuatan sebuah program komunikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 bidang dan 15 seksi, dalam pelaksanaan program komunikasi kehumasan terdapat 2 bidang yang secara intensif merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi yaitu : bidang Informasi Publik dan bidang Komunikasi Publik, terkait dengan sosialisasi Aplikasi Jakarta Smart City terdapat 1 Unit tersendiri yang berada dibawah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu unit pelayanan Jakarta Smart City. Seperti telah peneliti bahas pada bagian awal hasil penelitian bahwa unit pelaksana Jakarta Smart City memiliki tingkatan yang sama dengan bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik selaku bidang kehumasan sehingga kegiatan program komunikasi suatu program dilakukan masingmasing bagian. Unit pelayanan Jakarta Smart City bekerja dalam perencanaan hingga evaluasi program komunikasi dalam mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City tentu dengan kordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI.


62

Perencanaan program komunikasi pada lembaga pemerintahan telah terjadwal, program yang akan dilaksanakan setiap bulan, setiap minggu dipersiapkan dalam perencanaan program pada tahun sebelumnya. Setelah sebuah program komunikasi terbentuk, maka tim monitoring dan evaluasi akan membuat sebuah indikator keberhasilan program yang akan digunakan sebagai target pencapaian masing-masing program. Perencanaan program komunikasi juga menentukan bagaimana dan apa yang akan dan perlu dipersiapkan untuk mensosialisasikan sebuah program. Hal ini disampaikan oleh Bapak Setiaji sebagai berikut : “Disetiap tahun kita nyusun rencana program, bukan hanya divisi komunikasi tapi juga divisi-divisi yang lain untuk mematchkan program masing-masing, misal si divisi developer sedang membuat aplikasi baru yaa berarti kan si komunikasi harus memikirkan gimana caranya untuk bisa menginformasikan aplikasi yang baru ini nanti ke masyarakat terus kemudian disusun jadwal, termasuk jadwal programprogram apa aja yang akan ditayangkan yaa setiap bulannya itu disusun pada di rakor JSC setiap awal bulan, terus kemudian nanti dari tim monev yang aka membuat semacam indikator keberhasilan dari komunikasi tadi. Untuk sosialisasi misalnya tergantung bentuknya apa tipografis apa video, kalau video biasanya kita bikin skenarionya dulu, skenario terus kemudian ada trik dan sebaginya nanti dubbing, pengambilan gambar dan sebagainya. Nah kalau yang sifatnya internal doang sih gampang tapi kalau yang sifatnya lintas sektoral yang butuh kordinasi lebih panjang yaa, biasanya kita kumpulin dulu skpdnya”44 Pernyataan Bapak Setiaji diatas diperkuat dan dibuat lebih detail dengan pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Syali. Dimana setiap program komunikasi pemerintah telah tersusun dan dapat berjalan lebih cepat

44

Hasil Wawancara dengan Bapak Setiaji, Kantor JSC, 24 Maret 2017


63

jika ada arahan dari pimpinan.. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syali sebagai berikut : “Mulai dari kita memonitoring isu apa yang sedang bergulir di media, termasuk media cetak, kemudian media elektronik TV, media elektronik online yang paling baru yang terakhir yang fenomenal itu semua kita harus grabing, monitoring tapi gak sampai disitu aja, setelah monitoring kita harus analisa juga, nah ini di satu seksi namanya pengelola opini dan aspirasi publik nah itu kebetulan seksi saya, nah ini hasil analisanya itu yang kemudian isu dominan, jadi kita memberikan trand nih, kita memberikan input-input untuk pimpinan termasuk kepada gubernur. Jadi ketika kita meluncurkan sutu sistem dan ini harus dilaksanakan oleh seluruh lurah, itu langsung dia bikin peraturan gubernur, ketika jadi peraturan gubernur, semua aparatur harus tunduk, aritnya program tersebut akan jalan. Balik lagi ini tidak hanya berlaku di pemprov dki sebenarnya, di wilayah lain-di daerah lain pun kalau misalkan terkait suatu kebijakan tanpa didukung awarnes pemimpinnya saya yakin gak akan jalan itu, nah kalau pemimpinnya punya komitmen yang tinggi akan suatu program tersebut saya yakin akan jalan. Jadi balik lagi ke komitmen pimpinan”45 Perencanaan program komunikasi pemerintah diawali dengan monitoring terhadap isu dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau stakeholders pemerintah provinsi, dianalisis oleh seksi pengelola opini dan aspirasi publik, kemudian dijadikan masukan kepada pimpinan. Perencanaan dapat terlaksana melalui alur yang panjang dan lama, namun dapat berubah atau bertambah apabila ada arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta.

45

Hasil Wawancara dengan Bapak Syali, Ruang Humas DISKOMINFOTIK, 12 Mei 2017


64

4.2.2 Pemilihan Program Komunikasi Dalam setiap program komunikasi yang dibuat tentu memiliki tujuan dan dasar yang jelas dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Seperti dijelaskan diatas, dimana PR pemerintah memonitoring dan menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam sebuah perencanaan program komunikasi. Tentunya pemilihan sebuah program komunikasi pemerintah melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana saat ini masyarakat sudah semakin modern dan berfikir maju maka dibentuklah sebuah program komunikasi yang modern pula. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syali sebagai berikut : “Sebetulnya berangkat dari perkembangan juga sih yaa, awalnya kita gak punya tuh motiongrafis semuanya yaa ngikutin jaman sih sebenernya, ada media baru di media online yaa kita harus ngikutin juga. Nah kalau misalkan pesan sudah terkonversi dalam bentuk digital kita harus otomatis resourcesnya, itu dasarnya kenapa kita perlu motiongrafis jadi ada sebab akibat lah, kenapa kita membutihkan ini pasti karena apa, itu lebih karena perkembangan aja”46 Modernisasi dan globalisasi mendorong pemerintah DKI merancang sebuah program komunikasi sosialisasi baru, sehingga penggunaan new media mendominasi program komunikasi yang dibuat, seperti publikasi melalui media twitter, facebook, instagram, youtube.

46



65

4.2.3 Pengorganisasian Program Komunikasi (Sosialisasi) Program komunikasi pada setiap perusahaan atau lembaga tentulah berbeda tujuan dan sudut pandang, namun inti dari sebuah program komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan atau mensosialisasikan suatu program kepada khalayak dari sebuah perusahaan. Terdapat perbedaan sudut pandang program komunikasi pemerintah dengan swasta, yang cukup terlihat adalah jumlah objek yang harus disosialisasikan atau dikenalkan kepada khalayak. Jika suatu perusahaan akan fokus pada satu produk atau brand, maka pemerintah memiliki tugas yang lebih kompleks, PR pemerintah tidak hanya membuat 1 program, 1 promo ataupun 1 output saja. Di sisi lain, PR pemerintah dituntut bersikap tanggas dan dinamis, hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dan laporan masyarakat yang harus ditindak lanjuti segera, tentunya setiap unsur dalam PR pemerintah harus mengetahui berbagai respon terhadap keluhan dan laporan yang dilontarkan oleh masyarakat walau tidak detail. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syali sebagai berikut : “Bidang komunikasi itu kalau diterapkan di dunia pemerintahan itu sangat jauh berbeda dengan program komunikasi yang diterapkan di swasta yah, biasanya di swasta itu PR nya itu atau lebih ke branding gitu yah, nah kalau misalkan kita terjun di dunia pemerintahan teori komunikasi yang diterapkan itu kompleks sekali, karena yaak di dunia pemerintahan itu kita gak hanya satu produk udah gitu yaa, tidak hanya mengemas satu pesan, hanya membuat satu promo, satu output saja tetapi kita juga harus mengerti semua permasalahan yang terjadi khususnya di pemprov DKI. kalau di pemerintahan itu dinamis,


66

permasalahan akan berubah karena kebijakannya pun berubah, yang dikomplain masyarakat itu gak cuma jalan berlubang tapi PKL juga, kemacetan juga, terus iklim juga segala macem pendidikan, kesehatan segala macem, itu emang yang semua masalah keseharian itu bisa jadi di komplain dan pemprov DKI yaa khususnya di Humas di Prnya yah itu harus mengerti walau hanya kulitnya aja”47 Mengelola sebuah program komunikasi dengan jumlah target khalayak yang fantastis dan beragam tentu tidak mudah dan sembarangan. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dimana ada keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Berjalan dari pencarian data atau monitoring kemudian developer memberikan masukan kepada divisi komunikasi, selain dari developer, divisi komunikasi juga mendapat masukan dari tim monitoring dan evaluasi internal. Kesinambungan dan pengorganisasian yang tertata mendukung keberhasilan sebuah program komunikasi, pada dasarnya semua divisi dan unsur dalam Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Jakarta Smart City adalah bagian penting, dimana semua unsur dituntut untuk paham dan terlibat secara total dalam program sosialisasi Pemprov. Hal ini disampaikan oleh Bapak Setiaji sebagai berikut :

“Semua bidang sepertinya terlibat banyak banget, masingmasing punya kontribusi, contoh untuk di developers berarti dia memberikan input kepada divisi komunikasi terhadap fitur-fitur yang dimiliki, termasuk pada waktu mau ngedesign fitur dan sebagainya dia juga harus mendapatkan input dari tim monev atau dari tim komunikasi, terus kemudian dari tim yang lain kaya data, data juga mensupport divisi komunikasi terhadap keberhasilan ataupun juga analisis yang bisa menambah material dari komunikasi tadi, yaa memang yang paling banyak tentunya dari sisi divikom sendiri, tapi masing-masing punya kontribusi yaa memang kita belum ukur sii seberapa besar kontribusi dari masing-masing divisi tadi atau bidang, tapi intinya semua berperan di sektornya masing-masing. Kata kuncinya paham terhadap problem, memahami dan mengetahui kemudian kita mengkontrol mengendalikan supaya 47



67

problem itu gak muncul lagi, disitu nah fungsi smart citynya seperti itu, sehingga sources kita bener-bener optimal disitu, kalau gak ada data dan informasi seperti itu kan bisa aja kita salah.”48 Terlibatnya banyak unsur dalam pelaksanaan sebuah program komunikasi yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta dikarenakan banyaknya tugas dan masalah yang hadir. Namun setiap unsur yang terlibat telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi seluruh unsur tadi tetap harus mengetahui apapun kegiatan dan program komunikasi yang dibuat dan dilaksanakan.

4.2.4 Penerapan Program Komunikasi (Sosialisasi) di Lapangan Beragam perencanaan, persiapan dan materi telah siap untuk diberikan ke masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah, Pemprov dalam hal ini Diskominfotik dan U.P Jakarta Smart City secara rutin memberikan sosialisasi baik internal seperti SKPD dan UKPD terlebih eksternal seperti masyarakat, turis atau pengunjung Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan melalui video-video di berbagai media publikasi seperti videotron, jurnal, mengadakan event-event skala besar maupun kecil, pelatihan, kunjungan ke kantor Jakarta Smart City bahkan pengiriman narasumber di berbagai stasiun televisi, radio, seminar dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman maka sosialisasi melalui jejaring media sosial dan sosialisasi digital akan semakin ditekankan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Setiaji sebagai berikut : 48



68

“Secara rutin kita juga memberikan sosialiasasi ataupun videovideo mengenai program smart city yaa dalam bentuk jurnal jumat dan sebaginya dengan harapan itu bisa mendapatkan support, masyarakat bisa paham lah terhadap program tersebut, kemudian kita juga rutin di event-event, mengadakan event. Nah di tahun kedua kita mengadakan event PRJ, selama sebulan yang tadinya hanya diisi oleh unit-unit terkait melakukan program dan sebagainya, pak Gubernur berinisiatif udah program smart city tolong dikemas di dalam lahan sekitar 2000 meter sehingga masyarakat dapat paham apa itu smart city, kemudian kita melihat masih ada kurang nih, sisi yang lain karena event pun orangnya paling juga itu-itu aja kan apalagi kalau event-event kecil ya kan, yang disekolahan apa di siswa sebaginya, karena banyak juga masyarakat yang pada waktu itu baru tahu siih iya smart city gitu kan sebagainya, terus kemudian kita akan rubah menjadi digital marketing, mungkin mulai akhir tahun ini kita akan rubah mungkin menggunakan facebook atau yang lain sehingga informasi jadi lebih luas lagi.”49 Sedikit lebih mudah dalam melaksanakan sosialisasi bagi pihak internal. Sosialisasi untuk pihak internal seperti SKPD dan UKPD tentu tidak sulit, hal ini hanya membutuhkan surat undangan dengan tanda tangan pimpinan (Gubernur) maka seluruh unit akan mengikuti arahan. Namun berbeda sosialisasi ke masyarakat dengan beragam latar belakang, pemerintah provinsi dituntut untuk dapat membaca segmen dan media sosialisasi yang tepat. Tidak ada kegiatan yang dapat membuat puas semua target, tapi evaluasi dan masukan adalah aset berharga demi kemajuan program dan pemerintah di masa yang akan datang. Hal ini tercetus karena terdapat beragam tanggapan masyarakat yang cenderung merasakan kurangnya sosialisasi Aplikasi jakarta Smart City. Hal ini disampaikan oleh Firda : 49



69

Kalau

menurut

saya

sih

dari

pihak

jakarta

kurang

menyebarluaskan sama masyarakat DKI Jakarta sendiri, kurang menekankan kepada warga DKI ibaratkan untuk meginstall itulah aplikasi itu, satu kurang adanya penekanan dari pemerintah untuk mengaplikasikan itu, terus mungkin namanya warga DKI jakarta lebih tertarik dengan aplikasi yang ngebantu dia dalam kehidupan sehari-hari kali yaah, kalau misalkan itu kan kaya kalau ada masalah aja, kalau gak ada yaa mereka jarang menggunakan itu, kurang lah sosialisasinya itu.50 Seiring dengan pernyataan Firda, mahasiswi UI, Ibu Arina, ibu rumah tangga dan mas Hendra, reporter Trans 7 juga menyayangkan kurangnya sosialisasi untuk beberapa kelompok yang kurang menjamah teknologi, seperti disampaikan sebagai berikut : “Masih belum maksmimal mungkin yaah, belum menjangkau ke masyarakat-masyarakat tertentu yaah apalagi yang belum menggunakan

smart

phone

atau

belum

sepenuhnya

mengaplikasikan penggunaan smartphone, iyaa jadi aplikasi ini kan lebih ke teknologi dan inovasi, jadi masyarakat jugaa gak semuanya melek teknologi, gak semuanya sudah paham penggunaan smartphone, penggunaan aplikasi, jadi masih belum sepenuhnya merata lah inimya lah, ee sosialisasi tentang ini, karena masih banyak beberapa mungkin belum paham tentang aplikasi ini, mungkin belum tau mungkin, jadi hanya

50

Hasil Wawancara dengan Firda, Sturbucks Filateli, 29 April 2017


70

kalangan tertetntu aja mungkin yang sudah paham dengan aplikasi ini.”51 Telah dilakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal, publikasi menggunakan videotron milik pemerintah atau swasta, jurnal jumat, publikasi melalui media online, namun masyarakat belum memahami betul fungsi dan manfaat Aplikasi Jakarta Smart City. Hal ini dikarenakan perbedaan orientasi antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah berfikir maju tapi tidak mempertimbangkan kebutuhan mayoritas masyarakatnya yang masih membutuhkan media konvensional atau lama seperti televisi, radio, atau penyuluhan di tingkat RT/RW.

4.2.5 Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Program Komunikasi (Sosialisasi)

Program komunikasi terkait sosialisasi Aplikasi Jakarta Smart City terus berjalan terutama menitirkberatkan pada konten dan fitur JSC itu sendiri. Saat merancang sebuah program, pemerintah juga membuat indikator keberhasilan dari program tersebut. Evaluasi dilakukan secara rutin, baik setiap harinya, setiap minnggu, setiap dua minggu, setiap 3 bulan dan 6 bulan sampai evaluasi akhir tahun atau laporan pertanggungjawaban. Selain itu evaluasi juga dilakukan dengan melakukan survey langsung ke masyarakat atau menggunakan poling saat melaksanakan sebuah event atau kegiatan

51

Hasil Wawancara dengan mas Hendra, Kantor Balaikota DKI, 27 April 2017


71

sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Setiaji dan Bapak Syali sebagai berikut : “Ada target-target yang diseting oleh si komunikasi, berapa persen peningkatannya dan sebagainya itu diukur, kita ada review pertemuan setiap minggu , itu di tim komunikasi, nanti setiap 2 minggu antar divisi, nanti di 3 bulan juga ada evaluasi dari monev mengevaluasi, terus yang 6 bulan juga ada baru akhir tahun juga ada evaluasi itu pencapaian dari masingmasing, termasuk juga tim monev melakukan survei ke masyarakat terhadap penggunaan aplikasi, terhadap pengetahuan smart city dan sebagainya, bahkan di event pun juga dilakukan polling dan sebagainya. Dia (Diskominfotik) lebih monev kepada penggunaan anggaran sii, kegiatan ini udah jalan apa belum, tapi kalau dari sisi detail gini ada juga kan yang gak non anggaaran mereka gak kesitu”52 “kalau evaluasi kita punya 2 nih, kita punya 2 analisa, analisa

harian yang kita simpen dari monitoring, nah mingguannya kita ada monitoring”53

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan cukup rutin oleh Unit Pelaksana Jakarta Smart City, hal ini bertujuan tercapainya target yang mereka rancang dan mengetahui respon masyarakat terhadap sosialisasi yang telah dibuat. 4.3 Pembahasan Persiapan dan perencanaan dilakukan begitu matang dan terus berkembang,

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

dengan

bangga

memerkenalkan sebuah aplikasi pendukung Jakarta menjadi Smart City. Program komunikasi dibuat untuk mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City, setelah diresmikan pada tahun 2014, pengembangan sosialisasi Aplikasi 52 53

Hasil Wawancara dengan Bapak Setiaji, Kantor JSC, 24 Maret 2017 Hasil Wawancara dengan Bapak Syali, Ruang Humas DISKOMINFOTIK, 12 Mei 2017


72

ini baru dilakukan akhir 2015 dan awal 2016. Saat ini sudah pertengahan 2017 namun masih banyak masyarakat yang belum tau dengan jelas, atau tidak menggunakannya sama sekali. Aplikasi ini dibuat, disosialisasikan untuk rakyat, maka rakyat Jakarta secara mayoritas seharusnya dapat merasakan manfaat dari Aplikasi ini, Dengan adanya pembahasan ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) dan data-data lain sehingga dapat memberikan gambaran mengenai Program Komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta dengan pelaksana tugas adalah Unit Pelayanan Jakarta Smart City. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika DKI Jakarta adalah penanggung jawab penyebaran informasi di wilayah DKI Jakarta. Dinas ini baru merubah nama, namun perubahan belum terjadi pada semua penamaan dan publikasi seperti domain website resmi Dinas Komunikasi yang masih http://diskominfomas.jakarta.go.id/

dimana

DISKOMINFOMAS

adalah

singkatan dari Dinas Komunikasi Informatika dan kehumasan. Jika melihat homepage link tersebut maka kita akan melihat nama DISKOMINFOTIK pada halaman awal website tersebut. Selain itu pada beberapa media publikasi seperti videotron yang dilihat pada bulan april masih tercantum nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta. Perubahan nama ini tidak mendapat perhatian lebih dari penulis karena dapat menimbulkan pertanyaan baru yaitu bagaimana sosialisasi nama baru DISKOMINFOTIK?


73

4.3.1 Perencanaan Program Komunikasi (Sosialisasi) Pada dasarnya terdapat perbedaan fungsi dan tugas PR pada instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersil) perusahaan profit dan non profit adalah tidak adanya unsur komersil walaupun PR pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam publikasi, promosi, dan periklanan. PR pemerintah lebih menekankan demi meningkatkan pelayanan umum (Public Service)54. Fungsi PR pemerintah telah tercatat dengan jelas, saalah satunya berisi Memberikan pelayanan atau penyebarluasan pesan atau informasi mengenai kebijakan dan hingga program-program kerja secara nasional atau di wilayahnya.55 Terstrukturnya perencanaan program komunikasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta seharusnya menjadi model bagi wilayah lain dengan menunjukan bukti yaitu hasil nyata dari program komunikasi yang dilakukan. Perencanaan dilakukan setiap akhir tahun yang diperuntukan program di tahun berikutnya termasuk pembahasan anggaran. Ditambah lagi agenda atau program dadakan apabila program tersebut arahan dari Gubernur, anggaran dapat langsung disiapkan sesuai kebutuhan. Seharusnya hal ini dapat menjadi motivasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika DKI dalam memberikan pelayanan Informasi dan mediasi masyarakat dengan instansi terkait dengan prima dan baik. 54

Susanto S.Astid, Komunikasi dalam Teori dan Praktek, Bandung, Bina Cipta, 1998, Hlm.337 Rosady. Ruslan, Etika Kehumasan dan Konsepsi dan Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 96 55


74

Di sisi lain Aplikasi Clue yang terdapat dalam Aplikasi Jakarta Smart City dianggap memberikan pelayanan yang cukup prima, hal ini dikarenakan respon cepat instansi terkait akan laporan yang disampaikan masyrakat melalui aplikasi clue, Aplikasi ini terintegrasi dengan SKPD dan UKPD dibawah naungan Gubernur DKI Jakarta. Namun kembali lagi, tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tidak dapat ditutupi dengan poin positif dari Aplikasi Clue. Peneliti menganggap masih ada pekerjaan rumah DISKOMINFOTIK dalam menyiapkan sarana prasarana informasi yang mencakup segmen dan target yang lebih luas. Penemuan yang peneliti anggap sangat menarik adalah, ternyata DISKOMINFOTIK tidak banyak ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi program komunikasi untuk mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City, hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Jakarta Smart City bahwa DISKOMINFOTIK mengecek penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Dari sisi lain Kepala Seksi Pengelola Opini dan Aspirasi Publik mengatakan bahwa JSC dan humas berjalan beriringan dengan satu kordinasi dari Kepala Dinas Komunikasi, InFormatika dan Statistika DKI Jakarta. Tabel 3: Analisa Peneliti terkait pencarian fakta/monitoring serta perencanaan Program Komunikasi Proses Program Komunikasi

Fact Finding dan Planning (Scott M Cutlip)/ Perencanaan (Ibnu Hamad)/ Monitoring (Temuan di Lapangan)


75

Penjelasan

Dalam melaksanakan tugasnya, DISKOMINFOTIK berorientasi pada pelayanan prima terhadap masyarakat. Pelayanan prima dapat terlaksana apabila terdapat data-data yang relevan dan valid. Monitoring yang dilakukan oleh diskominfotik didapat dari pengumpulan aspirasi dan opini masyarakat yang dihimpun dari media komersial, baik cetak maupun online. Selain didapat dari media pengumpulan di media komersial, DISKOMINFOTIK juga mengambil data dari aplikasi Clue yang terdapat dalam Aplikasi Jakarta Smart City. Hal yang sama juga dilakukan oleh Unit Pelaksana Jakarta Smart City. Setelah data di analisa maka disusunlah sebuah rancangan program komunikasi. Program komunikasi untuk mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City disampaikan pada rapat tahunan pembuatan anggaran pengeluaran belanja daerah. Selain itu perencanaan program secara detail dilakukan internal Unit Pelayanan Jakarta Smart City yang dilaporkan kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta.

Pelaksanaan

Dilakukan setiap hari dan setiap minggu untuk pencarian data, pembuatan rancangan program komunikasi dilakukan sebelum akhir tahun, akhir tahun adalah pengajuan rancangan program komunikasi.


76

Pembahasan

Seperti sudah peneliti jelasakan bahwa program komunikasi dalam mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City dilakukan oleh Unit Pelayanan Jakarta Smart City, begitu pula pada tahap monitoring atau pencarian data awal. Jika DISKOMINFOTIK memiliki seksi Pengelola Opini dan Aspirasi Publik sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam mencari data awal, Unit Pelaksana Jakarta Smart City memiliki divisi komunikasi yang bertanggung jawab dalam pencarian data awal dan riset sebelum mengajukan sebuah program. Perencanaan Tahunan setiap akhir tahun dan perencanaan dadakan apabila dibutuhkan mendesak atau instruksi langsung Gubernur Sumber : Analisa Peneliti dari Hasil Wawancara

Berdasar pada teori perencanaan Program Komunikasi yang dikemukakan dalam buku Ibnu Hamad, diawali dengan perencanaan. Dalam tahap perencanaan peneliti menyisipkan teori Cutlip proses manajemen humas tentang pencarian fakta (fact finding) sebelum atau saat membuat sebuah

rencana.

Fact

Finding : Mendefinisikan

permasalahan

yang

dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap dan perilaku publik terhadap lembaga. Planning : Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan


77

keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik.56 Dari pernyataan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Jakarta Smart City melaksanakan tahap awal Perencaan Program komunikasi sesuai dengan konsep Perencanaan dan Pencarian Fakta dalam proses manajemen PR.

4.3.2 Pemilihan Program Komunikasi Public Relations pemerintahan memiliki orientasi yang sedikit berbeda dengan PR pada perusahaan swasta, hal yang mencolok adalah tujuan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan dilakukan oleh PR pemerintah. PR pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sehingga pemilihan sebuah program komunikasi harus berorientasi pada masyarakat. Menurut Institute of Public Relations, PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam ragka menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya57. Dan salah satu fungsi pokok PR pemerintah adalah menjadi komunikator dan sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di

56 57

Scott M.Cutlip. Allen H, Effective Public relation, Jakarta, Kencana, 2011 Frank. Jefkins, Public Relations, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2002, Hlm.9


78

suatu pihak, dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) serta memperhatikan keinginan masyarakat dilain pihak58. Membandingkan

temuan

peneliti

yaitu

U.P

JSC

dan

DISKOMINFOTIK terlihat bahwa pemerintah melakukan pencarian data awal dengan beberapa cara seperti survey, poling, pengumpulan melalui media cetak (surat pembaca) atau media onlie sehingga proses menjadi mediator/komunikator serta dalam rangka menjalin hubungan baik maka pemerintah dianggap telah melakukan sesuai dengan konsep bab 2. Namun peneliti melihat hasil dari survey dan pengumpulan aspirasi masyarakat yang kurang sesuai dengan kenyataan. Hal ini telihat dengan orientasi pemerintah DKI yang modernisasi program komunikasi sementara responden peneliti mengungkapkan perlu adanya sosialisasi non-digital. Pada hasil penelitian disebutkan bahwa landasan pembuatan sebuah program adalah perkembangan jaman, sedangkan mayoritas belum sepenuhnya dapat menerima modernitas seutuhnya.

4.3.3 Pengorganisasian Program Komunikasi (Sosialisasi) Terdapat banyak pihak dalam sebuah program komunikasi yang dijalankan pemerintah, sistem pengorganisasian pemerintah terbilang lebih rumit karena memerlukan prosedur bertahap secara vertikal dan kordinasi sesama secara horisontal. Di sisi lain pekerjaan PR pemerintah DKI sangat banyak dan beragam serta menuntut diselesaikan dengan cepat. Rosady. Ruslan, Etika Kehumasan dan Konsepsi dan Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 96 58


79

Program komunikasi adalah upaya untuk membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan, hingga monitoring dan evaluasi. Kegiatan komunikasi itu bersifat sistematis dan terukur. Sistematis di sini berarti Program Komunikasi memiliki tahapan kerja yang terkait satu sama lain secara jelas dan konsisten. Setiap tahap yang satu tidak dapat dipisahkan dari tahap lainnya. Sedangkan terukur artinya, Proram Komunikasi harus dapat dipantau pelaksanaanya dan diukur hasil atau efeknya.59 Jika kita melihat teori yang dituliskan dalam buku Ibnu Hamad tentang keteraikaitan yang sistemastis, maka peneliti menganggap Unit Pelaksana Jakarta Smart City telah menjalankan prosedur secara sistematis. Karena setiap bagian dianggap penting dan berkontribusi banyak sesuai porsinya dalam setiap program komunikasi. Sedangkan terukur berarti dapat dipantau dan diukur, hal inipun dilakukan dengan adanya indikator dan target yang diberikan oleh tim Monitoring dan Evaluasi U.P JSC. Sehingga peneliti menyimpulkan

pembahasan

pada

poin

ini

sesuai

dengan

konsep

pengorganisasian yang dikemukakan oleh Ibnu Hamad.

4.3.4 Penerapan Program Komunikasi (Sosialisasi) di Lapangan Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas public relations atau humas dilapangan adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi/perusahaan yang diwakilinya dengan publik atau

59

Ibnu. Hamad, Perencanaan Program Komunikasi, Jakarta, Universitas Terbuka, 2010, Hlm. 1.2


80

sasaran khalayak terkait. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif, kemauan baik, saling menghargai, saling timbul pengertian, toleransi antara dua belah pihak.60 Teori diatas peneliti anggap kurang tepat digunakan oleh Pemerintah DKI. Setelah peneliti melakukan beberapa wawancara terekam dan tidak terekam ternyata masih banyak masyarakat DKI jakarta yang tidak mengetahui Aplikasi Jakarta Smart City sebagian mengetahui dari teman atau kerabat.

Secara tidak langsung tidak terjalinnya hubungan baik dan

penyampaian pesan yang tepat dari pemerintah kepada masyarakat. Tabel 4 : Analisa Peneliti terkait Penerapan program komunikasi di lapangan Proses Program Komunikasi Penjelasan

Pelaksanaan Pelaksanaan program komunikasi dalam mensosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City pada awalnya didominasi oleh bidang Informasi dan bidang Komunikasi Publik, seiring berjalan atau selama periode penelitian Unit Pelayanan Jakarta Smart City mengelola sendiri program komunikasi untuk mesosialisasikan Aplikasi Jakarta Smart City dan Fitur serta konten terbarunya. Saat ini DISKOMINFOTIK tidak banyak terlibat dalam program komunikasi sosialisasi Aplikasi JSC, DISKOMINFOTIK hanya membantu dalam penyediaan lahan promosi seperti led pemerintah dan

Rosady. Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm.139 60


81

mitra pemerintah serta media-media lain yang bekerjasama dengan DISKOMINFOTIK Pelaksanaan

Pada Event besar dilaksanakan setiap Tahun, seperti Jakarta Fair. Penyuluhan secara langsung Promosi melalui media online dan media publikasi pemerintah dilakukan setiap jumat (jurnal jumat), serta pengiriman pegawai sebaga narasumber

Pembahasan

Pelaksanaan Program komunikasi yang telah direncanakan oleh Unit Pelaksana Jakarta Smart City telah berjalan sesuai rencana, bahkan memenuhi target. Penliaian itu diambil dari survey masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana, namun hasil wawancara yang dilakukan peneliti justru berbanding terbalik yaitu masih banyak masyarakat yang tidak merasan manfaat Aplikasi Jakarta Smart City padahal tujuan sosialisasi adalah mengiformasikan kepada masyarakat manfaat Aplikasi ini.

Sumber : Analisa Peneliti dari Hasil Wawancara Communicating : Dalam tahap ini Public Relations Officer harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut61. Banyak masyarakat yang mendukung aplikasi ini, namun mereka sendiri tidak menggunakan, pada tahap pelaksanaan dengan beragam event

61

Scott M.Cutlip. Allen H, Effective Public relation, Jakarta, Kencana, 2011


82

dan program komunikasi yang sudah disebutkan pada hasil penlitian tidak mempengaruhi publik untuk secara nyata mendukung objek yang menjadi bahan program komunikasi. Sehingga penulis menyimpulkan proses komunikasi yang dilakukan oleh pemprov memang sudah menggunakan tahap yang sesuai dengan konsep yaitu komunikasi, namun cara yang dilakukan kurang tepat bagi sebagian besar masyarakat DKI Jakarta.

4.3.5 Monitoring dan Evaluasi Prgram Komunikasi (Sosialisasi) Jika pada bagian awal pembuatan program komunikasi terdapat monitoring, hal itu bertujujuan untuk mencari fakta yang akan digunakan sebagai landasan pertimbangan pembuatan program komunikasi. Pada bagian akhir pembuatan program komunikasi dilakukan monitoring untuk mencari fakta tentang hasil dari program yang telah dilaksanakan dan pada akhirnya akan ditemukan bahan evaluasi program komunikasi. Tabel 5 : Analisa Peneliti terkait Evaluasi Pemerintah terhadap program komunikasi yang sudah dilaksanakan Proses Program Komunikasi Penjelasan

Monitoring Dan Evaluasi Evaluasi yang dilakukan DISKOMINFOTIK dan Unit Pelayanan Jakarta Smart City terbilang cukup sering dan intensif, DISKOMINFOTIK melakukan evaluasi setiap minggu. Sedangkan U.P Jakarta Smart City mengadakan evaluasi setiap minggu untuk divisi komunikasi, setiap 2 minggu antar divisi, setiap 3 bulan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan dan 1 tahun


83

dilakukan untuk melihat hasil dari program komunikasi yang sudah dilakukan. Data evaluasi juga didapat dari penampungan aspirasi masyarakat melalui surat pembaca, keluhan yang dikirim langsung ke pemerintah DKI, melalui aplikasi clue atau survey dan poling yang dilakukan setiap melaksanakan event Pelaksanaan

Setiap 1 Minggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun

Pembahasan

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Jakarta Smart City dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Jakarta Smart City, seluruh program yang telah diajukan pada tahun sebelumnya akan dilaporkan kembali ke kepala Dinas Komunika Informatika dan Statistik DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pembuatan rancangan program pada tahun berikutnya.

Sumber : Analisa Peneliti dari Hasil Wawancara Evaluating : Tahap ini melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan

program

dari

perencanaan,

pelaksanaan

program,

pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut.62 Salah satu evaluasi suksesnya event adalah mampu mengevaluasi dan mengontrol setiap resiko yang muncul pada event. Keberhasilan atau

62

Scott M.Cutlip. Allen H, Effective Public relation, Jakarta, Kencana, 2011


84

kesuksesan program dalam proses sosialisasi dapat dilihat dan diukur dari adanya indikasi-indikasi berikut ini63 : 1.

Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam sekitarnya, hal ini dapat didlihat dari seorang mengenal keluarga, saudara, dan juga tetangga.

2.

Dapat berintegrasi dengan lingkungan sosial di masyarakat.

3.

Adanya peningkatan status dan peranan seseorang di dalam masyarakat. Mengacu pada indikator keberhasilan sosialisasi diatas, penulis

merangkum indikator keberhasilan sebuah program komunikasi adalah : 1. Disesuaikan dengan kebutuhan target dan lingkungan dari program komunikasi, hal ini terlihat dengan dikenalnya objek program di masyarakat, digunakannya objek program, dan penyebaran kepada orang lain di sekitar target. 2. Terintegrasinya sebuah program dengan program lainnya. 3. Adanya peningkatan status dan peranan objek dari program komunikasi tersebut.

63

Mila. Saraswati, Ida. Widaningsih, Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial, Grafindo Media Pratama, 2008, Hlm. 2


85

Tabel 6 : Analisa Penliti terkait Indikator Keberhasilan Program Komunikasi Sosialisasi Aplikasi Jakarta Smart City

No

Evaluasi Keberhasilan

Pencapaian

Penjelasan

Sosialisasi Aplikasi Aplikasi Jakarta Smart City telah dikenal banyak orang dari Aplikasi Jakarta Smart 1

City dikenal,

berbagai lapisan, tidak banyak digunakan oleh masyarakat DKI

digunakan, dan disebarkan kembali.

khususnya dan pendatang/turis, namun penyebaran informasi ini banyak melalui mulut ke mulut.

Jakarta Smart City gencar dilakukan, pada tahap awal digunakan penyuluhan ke instansi atau lembaga pendidikan, penyuluhan berantai dari SKPD dan UKPD, namun pada periode penelitian media yang banyak digunakan adalah new media/online media

2

Terintegrasi dengan program lain.

Sosialisasi Aplikasi

Pada tahun 2015

Jakarta Smart City telah

Jakarta Smart City

terintegrasi dengan

bergabung dengan


86

event besar Pemprov

Stand Pemerintah DKI

DKI Jakarta yaitu

Jakarta dalam

Jakarta Fair atau pekan

mempromosikan

raya Jakarta.

Aplikasi dan Fitur yang ada, pada tahun 2016 terjadi perkembangan dikarenakan arahan langsung Gubernur DKI Jakarta.

Pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang menginstall aplikasi Jakarta Smart City mencapai 86.692 akun,

3

Adanya peningatan status (pengakuan)

namun hanya 12.709 akun yang aktif. Dari segi sosialisasi tentu angka ini tidak dapat dijadikan acuan mutlak jumlah masyarakat yang sudah terpapar sosialisasi dan


Angka ini dianggap besar karena memenuhi target tahunan Jakarta Smart City, tentu tidak dapat membangun dalam setahun, jika dilihat total masyarakat DKI Jakarta lebih dari 10 juta, maka angka disamping terbilang kecil, untuk itulah sosialisasi perlu terus

87

mengetahui tentang

dilakukan

aplikasi ini. Namun dari sisi sosialisasi maka angka diatas menunjukan bahwa kurang dari 1 % masyarakat Jakarta yang terpapar sosialisasi hingga tahap afektif dan kurang dari 0,1 % persen masyarakat DKI Jakarta yang terpapar sampai tahap konatif.

Tabel 3 : Analisa peneliti Melihat data dan kenyataan yang terjadi maka sebenarnya DISKOMINFOTIK dan Unit Pelayanan Jakarta Smart City telah sesuai dengan teori evaluasi keberhasilan yang ditulis pada bab 2. Namun yang tidak dapat dipungkiri adalah hasil yang didapat masih jauh dari angka cukup.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents