27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian Kemajuan kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan kecamatan pada khususnya telah menunjukan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
mengakibatkan
penyelenggaraan
pertambahan
pemerintahan,
beban
tugas
pembangunan
dan dan
volume pembinaan
kerja
dalam
masyarakat.
Dengan adanya perkembangan dan kemajuan daerah serta memperhatikan potensi yang ada maka lahirlah aspirasi masyarakat untuk melakukan perubahan wilayah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna menjamin kesejahteraan pada masa yang akan datang. Lahirnya
Undang-undang
No.
25
tahun
2000
tentang
kewenangan
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom serta undang-undang No. 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo yang pada hakikatnya mengarah pada perbaikan penyelenggara pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menekankan pada prinsip demokrasi dengan mengedepankan peran serta dan dinamika masyarakat. Hal ini perlu dipahami oleh kita bersama untuk menjawab aspirasi dan dinamika masyarakat yang menghendaki pemerataan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.
28
Dalam upaya mensikapi persoalan tersebut maka upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan pemekaran kecamatan adalah merupakan solusi terbaik dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Hal inilah yang melahirkan aspirasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemekaran kecamatan khususnya Kecamatan Bulango Timur. Pemekaran ini berdasarkan Surat Bupati Bone Bolango Tahun 2007 tentang pemekaran
wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bone Bolango. Ke-6
(enam) desa yang dimekarkan tersebut, 5 (lima) desa diantaranya menjadi cikal bakal terbentuknya Kecamatan Bulango Timur yaitu: 1. Desa Popodu 2. Desa Toluwaya 3. Desa Bulotalangi 4. Desa Bulotalangi Barat 5. Desa Bulotalangi Timur Sebelumnya Bapak Hamim Pou, S. Kom mengusulkan nama kecamatan yang memuat unsur Hystoris/sejarah. Beliau mengusulkan nama Kecamatan Bulango Raya dengan alasan untuk melestarikan sejarah kerajaan Bulango yang ada di Kecamatan Tapa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dalam sosialisasi panitia menerima saran maupun usul dari masyarakat agar nama kecamatan “Bulango Raya” dirubah dengan nama kecamatan “Bulango Timur” yang maksudnya bulango dibagian timur, dengan alasan bahwa ada rencana kecamatan tapa bagian selatan dan bagian hulu akan dimekarkan menjadi kecamatan baru. Berdasarkan pertimbangan tersbut maka telah disepakati perubahan nama Kecamatan
yakni
menjadi
“Kecamatan
Bulango
Timur”.
Adapun
proses
29
pembentukan Kecamatan Bulango Timur berlangsung selama
+ 21 hari. Sejak
mulai dari tahab sosialisasi, pembuatan proposal sampai dengan peresmian. Pada tanggal 14 agustus 2007, pukul 15.00. Bertempat di gedung SD Inpres Bulotalangi Kecamatan Bulango timur. Bupati Bone Bolango Bapak Drs. Hi. Ismet Mile, MM meresmikan “ Kecamatan Persiapan Bulango Timur” menjadi Kecamatan Bulango Timur yang definitif sekaligus melantik Faizal Lamakaraka, S.STP sebagai camat bulango timur. Sambil menunggu pembangunan kantor camat baru, untuk sementara kantor camat masih menggunakan rumah penduduk sebagai pusat pelayanan masyarakat yang pada saat itu pusat pemerintahan kecamatan terletak di desa toluwaya. Kecamatan Bulango Timur terletak di wilayah Kecamatan Tapa bagian timur dengan batas-batas wilayah: a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Langge Kecamatan Tapa b. sebelah Barat : berbatasan dngan Desa Talumopatu Kecamatan Tapa c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Bulango Selatan d. sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Tilongkabila - Luas Wilayah : + 10.82 Km - Jumlah Penduduk : 5.302 Jiwa.
30
4.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
1. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Camat Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Camat sebagai berikut :
1. Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan; 2. Menggordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi; 3. Menggordinasikan dan mengarahkan seluruh Staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 4. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
kecamatan; 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31
2. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan Sekretraris
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengoordinasian
penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 1. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Kecamatan; 2. Mengoordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan; 3. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan; 4. Menyusun program teknis bidang ketatausahaan, meliputi : kepegawaian, keuangan,
perlengkapan,
rumah
tangga,
surat-menyurat,
kearsipan,
dokumentasi, keprotokolan dan administrasi lainnya di lingkungan Kecamatan; 5. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Konsep Surat Keputusan
Camat
serta
peraturan
lainnya
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan; 6. Mengelola
inventaris
penggunaan,
Kecamatan,
pemeliharaan,
meliputi
penyimpanan
:
perencanaan,
dan
pengawasan
pengadaan, termasuk
pengelolaan perbekalan.
3. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pengelolaan
32
administrasi perlengkapan, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :
1. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum; 2. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Sub Bagian Umum; 3. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku; 4. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan konsep surat Keputusan Camat serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan; 5. menyiapkan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan Staf, pembinaan, kesejahteraan, usul kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pension dan registrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi penyusunan
rencana
anggaran,
pembinaan
bendahara,
pengelolaan
penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kecamatan.
dan
33
Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut : 1. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 2. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Sub Bagian Keuangan; 3. mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran Kecamatan; 4. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan; 5. menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan; 6. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan, meliputi : pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban;
5. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut : 1. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan; 2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Seksi Tata Pemerintahan;
34
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba / penilaian desa / kelurahan tingkat Kecamatan; 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal serta UPT dibidang penyelenggaraan pemerintahan; 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal serta UPT dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
6. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum menyangkut pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut : 1. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
35
5. Memfasilitasi pengelolaan pelayanan umum menyangkut penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan dan pelayanan umum menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut : 1. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban, kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan; 4. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan; 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
36
8. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum menyangkut perekonomian dan pembangunan di Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut : 1. Menyusun
program, kegiatan dan
anggaran
Seksi Perekonomian dan
Pembangunan; 2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 3. Melaksanakan koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan; 4. Melaksanakan pembinaan kerja sama antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan perekonomian; 5. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan.
9. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum menyangkut kesejahteraan rakyat di Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :
37
1. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat; 2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Staf pada Seksi Kesejahteraan Rakyat; 3. Memfasilitasi pelayanan umum penyelenggaraan di bidang kesejahteraan rakyat; 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/instansi pemerintah di wilayah Kecamatan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat; 5. melaksanakan analisa dan evaluasi pembinaan kesejahteraan rakyat dan menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dari hasil analisa dan evaluasi.
4.1.3 Struktur Organisasi dan keadaan pegawai Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Dalam
sebuah
organisasi,
keberadaan
struktur
organisasi
sangatlah
diperlukan, sebab dari struktur tersebut seluruh anggota akan mengetahui kedudukan dan fungsinya masing-masing. Struktur dapat pula memberikan informasi tentang mekanisme koordinasi kerja sumber daya (khususnya manusia) kearah tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Melalui struktur organisasi dapat diketahui pula bahwa kedudukan masing-masing anggota dalam jenjang organisasi yang terdiri dari unit atau bagian, sub bagian yang juga mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelesaikan seluruh keiatan, baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis.
38
Dari uraian yang dikemukakan diatas secara ringkas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kerangka kerja sama sebuah organisasi yang didalamnya menggambarkan bagian-bagian yang ada, kedudukan masing-masing dalam jenjang organisasi, serta hubungannya satu sama lain. Penyusunan struktur organisasi dimaksudkan untuk mempermudah pancapaian tujuan organisasi dengan jalan menunjukkan alur komunikasi dan koordinasi antar individu/antar pegawai di Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango mempunyai struktur organisasi dengan jabatan struktural (telah dilampirkan).
4.2. Pengujian Instrumen Penelitian Guna mengukur aspek-aspek yang akan diteliti maka diperlukan alat ukur yang reliabel dan valid sehingga kesimpulan dari hasil penelitian tidak menyimpang dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari keadaan sebenarnya. Apabila variabel penelitian dimaksud diungkap lewat alat ukur yang realibitas dan validitasnya belum teruji, maka kesimpulan penelitian tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur serta mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tetap. Sementara hasil penelitian yang valid, apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Ketentuan suatu instrumen dikatakan valid apabila syarat minimum terpenuhi, yaitu kalau koefisien korelasi > 0,3. Jadi korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam intrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2007: 49).
39
Di samping itu validitas instrumen juga perlu diuji secara statistik, yaitu dengan melihat tingkat signifikansi untuk masing-masing instrumen. Dalam hal ini digunakan Pearson’s product moment coefficient of correlation (Riduan dan Santosa 2010: 80) Sedangkan uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan alpha cronbach, dimana suatu intrumen dikatakan reliabel atau andal apabila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih (Sekaran, 2006: 101). Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach, suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki koefisien kehandalan atau α sebesar 0,6 atau lebih. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dan diujikan pada 27 orang responden sesuai sampel penelitian. Hasil selengkapnya pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 4.2.1.1 Kepemimpinan (X) Tabel 1 : Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Nomor Variabel
rNilai r
Pertanyaan
Kesimpulan kritis
Item 1
0.623
0.3
Valid
Item 2
0.750
0.3
Valid
Item 3
0.613
0.3
Valid
X Kepemimpinan
40
Item 4
0.744
0.3
Valid
Item 5
0.791
0.3
Valid
Item 6
0.783
0.3
Valid
Item 7
0.498
0.3
Valid
Item 8
0.795
0.3
Valid
Item 9
0.783
0.3
Valid
Item 10
0.491
0.3
Valid
Item 11
0.791
0.3
Valid
Item 12
0.491
0.3
Valid
Item 13
0.785
0.3
Valid
Item 14
0.791
0.3
Valid
Item 15
0.491
0.3
Valid
Item 16
0.791
0.3
Valid
Item 17
0.785
0.3
Valid
Item 18
0.778
0.3
Valid
Item 19
0.785
0.3
Valid
Item 20
0.791
0.3
Valid
0.956
0.5
Reliabel
Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach's
Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel bebas (X) menunjukkan semua item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilia rkritis yang ditentukan yakni 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh
41
item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur kedua variabel tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0.956 untuk variabel Kepemimpinan (X). Nilai koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai patokan yakni sebesar 0.5 atau 0.6. Dengan demikian instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepemimpinan
tersebut dinyatakan
memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan kata lain instrument yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran pada semua respondennya (semua responden telah menginterpretasikan pertanyaan instrumen dengan benar). 4.2.1.2 Motivasi Kerja ( Y ) Tabel 2 : Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja Nomor Variabel
rNilai r
Pertanyaan
Kesimpulan kritis
Item 1
0.679
0.3
Valid
Item 2
0.594
0.3
Valid
Item 3
0.350
0.3
Valid
Item 4
0.588
0.3
Valid
Y
Item 5
0.704
0.3
Valid
Motivasi
Item 6
0.641
0.3
Valid
Kerja
Item 7
0.361
0.3
Valid
Item 8
0.555
0.3
Valid
Item 9
0.676
0.3
Valid
Item 10
0.589
0.3
Valid
Item 11
0.644
0.3
Valid
42
Item 12
0.656
0.3
Valid
Item 13
0.543
0.3
Valid
Item 14
0.308
0.3
Valid
Item 15
0.502
0.3
Valid
Item 16
0.675
0.3
Valid
Item 17
0.675
0.3
Valid
Item 18
0.589
0.3
Valid
Item 19
0.675
0.3
Valid
Item 20
0.656
0.3
Valid
0.921
0.5
Reliabel
Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach's Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel motivasi kerja, menunjukkan dari dua puluh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r-kritis yang ditentukan yakni 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ke-dua puluh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel motivasi kerja. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0.921. Nilai koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai patokan yakni sebesar 0.5 atau 0.6. Dengan demikian instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi kerja tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan kata lain instrument yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran
pada
semua
respondennya
(semua
menginterpretasikan pertanyaan instrumen dengan benar).
responden
telah
43
4.2.1.3 Pengujian Asumsi Normalitas Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linear baik sederhana maupun berganda adalah data variable dependen (terikat) harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk itu sebelum diolah lebih lanjut, dilakukan pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut : H0
: Data variable dependen tidak berdistribusi normal
Ha
: Data variable dependen berdistribusi normal
: 5%
Kriteria uji : Tolak Ho jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari , terima dalam hal lainnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dan didapat hasil sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual Persamaan N
27
Kolmogorov-Smirnov Z
0.741
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.633
Sumber: Data primer diolah, 2013 (terlampiran)
44
Berdasarkan tabel 4.3 dijelaskan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,741 dan tidak signifikan secara statistik (0,633) atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal
Normal P-P Plot of Motivasi Kerja
1.0
Expected Cum Prob
0.8
0.6
0.4
0.2
Dari hasil pehitungan diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,633 Nilai ini 0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
jauh lebih besar dari nilai sebesar 0.05 sehingga Ho diterima. Dengan demikian Observed Cum Prob dapat disimpulkan bahwa data variable motivasi kerja berdistribusi normal. Asumsi ini juga diperkuat dengan hasil plot data yang memperlihatkan data menyebar di sekitar garis lurus sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
4.3. Pengujian Hipotesis Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu diadakan pengujian-pengujian sebagai berikut : persamaan regresi, uji keberartian atau signifikansi persamaan regresi, uji koefisien determinasi dan uji keberartian koefisien regresi.
45
4.3.1 Persamaan Regresi Pembuktian hipotesis yang menyatakan bahwa “Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja” dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Coefficients(a)
Standardiz Unstandardized
ed
Coefficients
Coefficients
Mod
Std.
el 1
B (Constant)
Error
21,474
7,124
,620
,120
Beta
T
Sig.
3,014
,006
5,174
,000
Kepemimpin ,719
an a Dependent Variable: Motivasi Kerja Berdasarkan tabel 4.4 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:
Ŷ = 21.474+0.620 X Dari model tersebut dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Jika tidak terdapat hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel bebas dalam model (pengaruhnya tidak signifikan), maka rata-rata motivasi kerja adalah sebesar 21,474 satuan.
46
2. Terdapat pengaruh yang positif kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Setiap kenaikan variable kepemimpinan sebesar satu-satuan akan menyebabkan kenaikan variable motivasi kerja sebesar 0.620 kali.
4.3.2 Uji Keberartian atau Signifikansi Persamaan Regresi Setelah diperoleh persamaan regresi Ŷ = 21,474+0.620 X, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian keberartian dari persamaan regresi tersebut. Jika Fhitung > Ftabel artinya signifikan, sedangkan Fhitung < Ftabel artinya tidak signifikan. Tabel 5 Uji Signifikansi Persamaan Regresi ANOVA(b)
Mod
Sum of
el
Squares
1
Regressi on Residual
Mean df
Square
Sig.
1921,99 1
1921,992
25
71,791
2 1794,76 7
Total
F
3716,75 26 9
a Predictors: (Constant), Kepemimpinan b Dependent Variable: Motivasi Kerja
26,772
,000(a)
47
Dengan taraf signifikan (α) = 0.05 Ftabel = (1-α) (1, n-2) Ftabel = (1-0.05) (1, 27-2) Ftabel= (0.95) (1, 25) Ftabel= 2,52 Hasil pengujian anova atau F-test menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 26,772 sedangkan Ftabel sebesar 2,52 yang artinya Fhitung > Ftabel sesuai dengan pengujian bahwa persamaan regresi diatas adalah signifikan atau berarti. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja.
4.3.3 Analisis Korelasi (r) dan determinan korelasi (r2) Jika Persamaan regresi diatas telah signifikan, maka akan ditentukan sejauh mana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja melalui koefisien korelasi (r) dan determinan korelasi (r2). Tabel 6 Analisis Korelasi (r) determinan Korelasi Model Summary(b)
Mod el
R
Adjusted
Std. Error
R
R
of the
Durbin-
Square
Square
Estimate
Watson
48
1
,719(a)
,517
,498
8,47294
1,728
a Predictors: (Constant), Kepemimpinan b Dependent Variable: Motivasi Kerja
Dari hasil perhitung diatas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,719 dan determinasi korelasi (r2)= 0,517,
yang artinya bahwa 51,7% variasi yang terjadi
pada Y (Motivasi Kerja) dipengaruhi oleh variabel X (Kepemimpinan). 4.3.4 Menguji Keberartian Koefisien Korelasi Dari pengujian koefisien korelasi dan koefisien determinasi, selanjutnya dapat diuji tingkat signifikan atau keberartianya. Dengan ketentuan hipotesis statistik sebagai berikut: Ho : ρ = 0 Ha : ρ ≠ 0 Hipotesis bentuk kalimat Ho : Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja Pegawai pada Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Ha : Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja Pegawai pada Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Yang artinya jika nilai thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak ( tidak signifikan), sedangkan jika nilai thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan), sedangkan taraf nyata α = 0.01 atau α = 0.05, dan dk = n-2. Dengan taraf signifikan a= 0.05, maka : ttabel = (1-1/2 α) (n-2) ttabel = (1-1/2 0.05) (27-2) ttabel= (0.975) (25)
49
ttabel= 2.437 Dari hasil perhitungan diperoleh harga thitung = 5,174
dari tabel 4.4,
sedangkan ttabel = (0.975) (25) dengan taraf nyata α = 0.05 adalah 2.437. Hal ini berarti bahwa nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Sehingga hipotesis yang menyatakan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.
4.4 Pembahasan Semua organisasi, baik formal maupun informal selalu membutuhkan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinan. Karena semuanya akan menentukan siapakah pemimpinnya dan siapa pula yang akan dipimpin dalam suatu kegiatan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Tanpa Pemimpin atau bimbingan, hubungan antara individu dengan tujuan organisasi akan menjadi lemah yang menjadikan suatu keadaan yang mengandung berbagai harapan dimana para individu bekerja untuk mencapai tujuannya sendiri, sementara keseluruhan organisasi berada dalam keadaan tidak efisien dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan mulai ada ketika seseorang mulai mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan dan keterampilan dari seorang pimpinan adalah faktor penting dalam memotivasi pegawainya agar lebih bekerja dengan baik. Dalam hal ini pengaruh seorang pemimpin sangat menentukan arah tujuan dari organisasi. Karena untuk merealisasikan tujuan organisasi perlu menerapkan peran dalam
50
memimpin kerja yang konsisten terhadap situasi kerja yang dihadapi. Selain itu seorang pemimpin didalam melaksanakan tugasnya, harus berupaya menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan bawahannya agar mereka dapat bekerja secara produktif. Dengan demikian secara tidak langsungpun motivasi dari pegawai semakin meningkat. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap indikator dari kepemimpinan
yang terdiri dari Fungsi instruksi, Fungsi konsultasi, Fungsi
partisipasi, Fungsi delegasi, Fungsi pengendalian memiliki hubungan secara signifikan terhadap motivasi kerja pada instansi tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data statistik diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,719, yang berarti variabel kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi sebesar 51,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja sebesar 51,7% ditentukan oleh kepemimpinan, sedangkan sisanya 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di desain dalam penelitian ini seperti insentif, lingkungan kerja dan kompensasi yang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Sedangkan uji keberartian koefisien determinasi diperoleh harga t hitung = 5,174, sedangkan ttabel =2.437 dengan taraf nya α=5%. Hal ini berarti bahwa nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Sehingga hipotesis yang menyatakan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Kantor Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat diterima.
