BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(PengemSangan Industri 9fifir(Ber6asis

"KftapaScewit

untuli
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Distorsi Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Penerimaan petani

kelapa sawit

sangat tergantung

tanaman. Semangkin tinggi umur tanaman (umur optimum)

kepada

umur

menunjukkan

kandungan minyak sawit dan inti sawit semangkin tinggi, yaitu 21,87 % untuk minyak sawit dan 5,10 % untuk inti sawit. Tingginya kandungan minyak sawit yang dihasilkan oleh petani akan berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti atau oleh pabrik kelapa sawit (PKS) berpedoman kepada harga C P O di pasar internasional. Untuk daerah Riau, khususnya bagi empat perusahaan besar (PT Perkebunan Nusantara V, P T Sinar Mas, PT. Astra, dan P T Asian Agri)

harga T B S

didasarkan kepada kesepakatan bersama yang ditentukan oleh Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian T B S ( P P H P - T B S ) Produksi Petani Propinsi Riau. Tim ini terdiri dari wakil dari masing-masing perusahaan, wakil dari petani, wakil dari pihak pemerintah yaitu dinas perkebunan. Sebagai gambaran rataan harga T B S per semester berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim P P H P - T B S disajikan pada Tabel 3. Dari tabel itu memperlihatkan tingkat harga yang diterima oleh petani berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Karena itu penentuan harga yang ditetapkan oleh tim berpengaruh langsung kepada penerimaan petani kelapa sawit khususnya petani peserta plasma dari empat perusahaan besar perkebunan. Kalau dibandingkan harga yang diterima pada tingkat petani swadaya jauh lebih rendah dari harga pada petani plasma. Harga yang diterima oleh petani

swadaya bukan

didasarkan kepada harga oleh tim

PPHP-TBS,

melainkan harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (toke). Toke ini merupakan kaki tangan dari P K S di luar empat perusahaan besar. P K S

Lembaga Penelitian Universitas Riau

26

(PengemBangan Industri 9(i(xr(Beriasis 7(plapa Sawit untu(i
tersebut pada umumnya memiliki sebagian kebun atau tidak memiliki kebun sebagai pendukung bahan baku.

Tabel 3. Rataan Perkembangan Harga T B S Per Semester (Rp) Umur Tanaman

••2002l3;iil:s

2001

Semester 1 Semester II

Semester 1

Semester II

3

251,99

337,85

420,71

462,52

4

282,42

377,64

451,60

517,02

5

301,53

404,25

483,41

553,49

6 7

310,15 322,06

415,77 431,69

497,27

569,28

516,35

590,31

8 9

332.08 342,61

445.16

532,43 549,30

609,54 628,82

459,22 10 s/d 20 352,28 472,21 565,56 Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2003

647,02

Harga T B S di tingkat petani swadaya cenderung ditentukan sepihak, hal ini disebabkan antara petani dengan P K S tidak ada keterikatan kontrak. Ini sangat

berbeda dengan

perusahaan inti.

petani

Sebagai bahan

plasma, mereka terikat kontrak perbandingan

harga T B S pada

dengan kedua

kelompok tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Usahatani Kelapa Sawit antara Petani Plasma dengan Petani Swadaya pada Umur Optimum Plasma

Petani Swadaya

Rataan

2,09

3,40

2,412

3.680

3.773

3.703

1,78

1,12

1,6136

Biaya (Rp)

534.946

528.928

533.827

Harga TBS (Rp/kg)

663,62

520,60

628,367

Uraian

Luas Lahan (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)

Distorsi harga

1,27

Harga T B S yang diterima oleh petani plasma R p 663,62 per kg T B S , sedangkan oleh petani swadaya hanya sebesar R p 520,60 per kg T B S (umur optimum). Sedangkan harga rata-rata dari kedua kelompok tersebut sebesar Rp 628,37 per kg T B S . Antara petani kelapa sawit plasma dan swadaya terjadi Lembaga Penelitian Universitas Riau

27

distorsi harga sebesar 1,27. Artinya setiap harga yang diterima oleh petani swadaya sebesar Rp 1, maka petani plasma menerima R p 1,27. Perbedaan harga T B S antara petani plasma dengan petani swadaya di uji secara statistik dengan uji beda (uji t), hasilnya disajikan pada Tabel 5. Hasil uji

F

dari kedua kelompok memperlihatkan

Fhitung

besar dari

Ftabei,

maka

digunakan uji t'. Hasil perhitungan uji beda harga T B S antara petani plasma dan swadaya menghasilkan nilai

Zhnung

besar dari nilai

Ztabei-

Secara statistik

kedua harga yang diterima itu sangat berbeda pada taraf a = 5 %. Tabel 5. Hasil Uji Beda Harga T B S Usahatani Kelapa Sawit Petani

Uraian

Plasma

Varian

Swadaya 2.310,939

992,633

Nilai F

2,3281

Nilai F tabel (5%)

1,30

Nilai z hitung

23,3074

Nilla Z tabel (5%)

1,96

Nilai Z

hrt^ng

(23,3074) > Z ,3bei (1.96)

Rendahnya harga T B S yang diterima oleh petani swadaya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama,

petani swadaya tidak ada ikatan

dengan pihak P K S atau perusahaan inti. Hasil panen petani swadaya tidak ada kepastian oleh pembeli T B S pada saat panen tiba. Kondisi ini menyebabkan kadang-kadang T B S sampai berhari-hari di kebun. Untuk menghindari ini petani terpaksa menjualnya berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh toke; Kedua,

kurangnya

pengetahuan

petani

swadaya terhadap

kualitas T B S

mereka. Akibat ini pihak toke juga dapat menekan harga dengan menentukan kualitas

T B S (penentuan

sepihak);

Ketiga,

untuk

menghindari

resiko

(pembusukan buah, pencurian) di tempat penampungan sementara (TPS), maka petani menjual harga T B S pada saat setelah panen; dan keempat, petani ingin cepat

menerima

uang

hasil kebun

mereka.

Kalau ditunggu

atau

ditawarkan kepada beberapa toke hal ini akan memakan waktu, sehingga menimbulkan resiko terhadap kualitas T B S .


28

(PengmSangan Industri 7{Uir(Ber6asis KjCapa Sawit untuljJPercepatan (PmBangunan 'E^nomi

(Pedesaan (Paeraft Ijjau

Hasil analisis penerimaan usahatani kelapa sawit disajikan pada Tabel 6. Hasil

perhitungan

memperlihatkan

bahwa

pendapatan

petani

plasma

bersumber dari kelapa sawit sebesar Rp 1.911.993 per bulan (90,30%) dan non kelapa sawit sebesar Rp 252.310 per bulan atau 12,36 %. Sehingga total pendapatan petani plasma per bulan sebesar Rp 2.117.302 atau sebesar Rp 25.407.624,00 per tahun. Jika di asumsikan nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar UD $ 1 = Rp 8.500, maka pendapatan petani plasma sebesar UD $ 2.989,00 per tahun. Sementara pendapatan petani swadaya hanya sebesar Rp 1.807.679 per bulan atau Rp 21.692.154 ini setara dengan UD $ 2.552,02 per tahun.

Tabel 6. Perbandingan Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma dengan Swadaya pada Umur Optimum (Rp)

Plasma

. Petani Swadaya

Rataan

1.911.993 (90,30)

1.411.679(78,09)

1.788.312(87,64)

205.309 (9,70)

396.000(21,91)

252.310(12,36)

2.117.302 (100)

1.807.679 (100)

2.040.622

1.187.273

1.171.104

1.183.288

Uraian Pendapatan Sawit Pendapatan Non Sawit Total Pendapatan Pengeluaran Tabungan

191.180 225.093 87.500 Keterangan: Angka dalam kurung merupakan persentase sumber pendapatan

Hasil uji statistik terhadap perbedaan pendapatan antara petani plasma dengan petani swadaya disajikan pada Tabel 7. Guna menentukan rumus uji t yang dipakai pada analisis uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas dari kedua kelompok. Hasilnya diperoleh nilai sehingga untuk uji beda digunakan rumus t'. bahwa

Zhitung

besar dari

Ztabei,

Fhitung

besar dari nilai

Hasil uji statistik

yang berarti

F

tabei,

menunjukkan

hipotesis pertama

"terdapat

perbedaan pendapatan petani plasma dengan petani swadaya sebagai akibat adanya distorsi harga tandan

buah segar pada tingkat petani"

terbukti.

Perbedaan tersebut menyebabkan pendapatan petani plasma lebih besar dari pendapatan petani swadaya.


29

(PettgemBangan Industri Jfi(ir(Ber6asis KfOtpa Sawit untufi^rcepatan

(PmBangunan (Ekgnomi (Pedesaan (DaeraH (Rjau

Faktor penyebab tingginya tingkat pendapatan petani plasma adalah, antara lain: Pertama,

Petani plasma sangat menggantungkan kehidupannya

kepada hasil kebun mereka, ini terbukti kontribusi pendapatan kelapa sawit terhadap pendapatan keluarga sebasar 90,30 persen. Karena itu kegiatan usahatani

kelapa sawit

sangat serius dilakukan; Kedua,

Petani plasma

merupakan mitra kerja perusahaan inti. Petani plasma selalu mendapat binaan dari perusahaan inti menyangkut dengan pengelolaan kebun. Ini dibuktikan tingginya produktivitas kebun petani yaitu 1,78 ton per hektar per bulan atau 21,35 ton per tahun per hektar. Sedangkan petani swadaya produktivitas kebunnya sebesar 1,12 ton per hektar per bulan atau sebesar 13,44 ton per tahun per hektar; dan ketiga,

harga yang diterima oleh petani plasma cukup

tinggi dibandingkan dengan harga di tingkat petani swadaya.

Tabel 7.

Hasil Uji Beda Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit antara Petani Plasma dengan Swadaya Petani

Uraian

Plasma

Varian

Swadaya

453.318.255.084

1.082.891.498.395 2,3888

Nilai Fhitung Nilai F tabel (5%)

1,30 2,3432

Nilai Z hrtung Nilia Z tabel (5%)

1,96 Nilai Z hrtung (2,343) >Z,3bel (1.96)

4.2 Analisis Distribusi Pendapatan dan Disparitas Spasial 4.2.1 Analisis Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Untuk

memperoleh

gambaran sampai sejauh mana

pembangunan

perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perlu dikaji distribusi pendapatan yang diterima masyarakat pada sektor perkebunan tersebut, terutama petani kelapa sawit. Distribusi pendapatan ini diukur melalui sampel yang diperoleh di lapangan. Untuk itu disusun kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan

persentase menurut

pendapatannya

dalam

suatu

tabel

persentase

beberapa kategori dari semua sampel. Hasil yang


30

(PengmSangan Industri 9{iljr(Ber6asis 'KffJapa Sawit untuli
diperoleh kemudian diukur berdasarkan urutan

menurut

kriteria

penilaian

sebagai tercantum pada Tabel 8. Perhitungan distribusi pendapatan petani kelapa sawit di Riau disajikan pada Tabel 9. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat petani kelapa sawit

di

Riau,

dimana

20

persen

masyarakat

berpendapatan

terendah

memperoleh 11,69 persen dari total pendapatan atau 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menikmati pendapatan 27,54 persen. Sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 33,09 persen dari total pendapatan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 1992, 20 persen masyarakat berpenghasilan terendah hanya menikmati sebesar 8,89 persen, kemudian turun menjadi 8,05 persen pada tahun 1995. Pada saat krisis ekonomi

tahun

1998 justru

masyarakat

miskin

mengalami

peningkatan

pendapatan, ini ditunjukkan dengan angka distribusinya sebesar 15,13 persen. Hal ini juga terjadi untuk kelompok

kedua dan ketiga. Sedangkan untuk

kelompok berpendapatan tinggi (keempat

dan tertinggi justru

mengalami

penurunan.

Tabel 8. Kriteria Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kriteria Penilaian Bank Dunia* Gini Ratio <0,30 > 17 % 0,30 - 0,40

12-17%

Tingkat Ketimpangan Rendah Sedang

>0,40 < 12% Tinggi *) Untuk 40 persen penduduk berpendapa! an terendah Sumber: Suseno Triyanto W, 1990

Penyebab meningkatnya distribusi pendapatan kelompok miskin ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: Pertama, kebutuhan masyarakat miskin pada umumnya dapat disediakan oleh produk lokal. Produk ini pada umumnya berbahan baku lokal sehingga tidak berpengaruh langsung oleh penurunan nilai tukar aipiah. Sementara kelompok kaya sangat tergantung kepada barang yang diproduksi secara modem; Kedua,

pada masa ksisis

umumnya masyarakat miskin sangat tergantung kepada hasil pertanian. Produk ini dapat mereka peroleh di pedesaan.


31

(PengmSangan Industri 9Cilir(Ber6asis Kffapa

Sawit

untuliJPercepatan
—

•

————————

Apabila dihubungkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan petani kelapa sawit termasuk rendah. Begitu juga dengan kriteria Gini Ratio, dimana distribusi pendapatan petani kelapa sawit di daerah Riau termasuk rendah. Dari Tabel 9 dapat dilihat perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebesar 1,20. Artinya pendapatan dari 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah 1,2 kali lipat dari pendapatan 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Relatif rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat sampel ini disebabkan pada lokasi pene'itian merupakan daerah pertumbuhan sebagai akibat perkembangan kawasan perkebunan, sehingga petani diluar program pola PIR banyak melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Akibat ini masyarakat sekitar pengembangan perkebunan juga dapat menikmati efek dari pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tabel 9. Perkembangan Gini Ratio Pendapatan Petani di Daerah Riau Periode 1992-2003 Kelompok Pendapatan

;;;pil98'>^-- 2003^)

1992^>

20 % pendapatan terendah

8,89

8,05

15,130

11,69

20 % pendapatan terendah kedua

11,76

12,66

19,460

15,83

20 % pendapatan terendah ketiga

14,94

14,38

21,520

18,31

20 % pendapatan terendah keempat

20,74

19,55

20,100

21,07

20 % pendapatan tertinggi

43,68

45,35

23,790

33,09

0,3332

0.3327

0.0736

0,2038

2,19

0,69

1,20

Gini Ratio

Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah 2,12 Sumber: 1) BPS, Riau Dalam Angka, 1993 2) Almasdi Syahza. 1995 3) Almasdi Syahza. 1998b 4) Hasil olahan

4.2.2 Analisis Disparitas Antar Daerah Melalui hasil perhitungan Indeks Williamson dapat diketahui bagaimana peran investasi yang tertanam dalam sektor industri dan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ini berpegang pada beberapa asumsi, antara lain: 1)


32

PengmSangan Industri J{ilir
=saag=

______

,

sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berbasis ekonomi perkotaan; 2) Sektor pertanian berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini

subsektor

perkebunan

memberikan

peranan

panting

terhadap

pembangunan ekonomi pedesaan. Ini terbukti dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditi unggulan daerah Riau.

4.2.2.1 Perhitungan Disparitas dengan IVIemasuldon Semua Sektor Perhitungan dengan memasukkan sektor industri, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 1993-1998 nilai ketimpangan hampir mendekati 1 (Tabel 10), ini menunjukkan ketimpangan berat yang disebabkan

karena adanya sektor

industri pada daerah

kabupaten/kota

terutama Batam, Kepulauan Riau, Bengkalis, dan Pekanbaru. Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Di Daerah Riau Periode Tahun 1993-2001

Tahun

Dengan Tanpa Sektor Sektor Industri Industri

Tanpa Sektor Industri dengan

1993

0,7438

0,4189

Perdagangan, Hotel, Restoran 0,3271

1994

0,8962

0,4568

0,3309

0,4979

1995

0,9347

0,4570

0,3327

0,4976

1996

0,9832

0,4661

0,3428

0,5060

1997

0,9394

0,4117

0,2803

0,4904

1998

0,9536

0,3928

0,3005

0,4429

1999

0,8309

0,2838

0,2843

0,3846

2000

0,6866

0,2622

0,2795

0,3702

2001

0,6211

0,2674

0,2744

0,3327

Berdasarkan

angka

Indeks

Williamson

Pertanian

tersebut

0,4925

dapat

diberikan

interpretasi bahwa hasil pembangunan daerah Riau yang mengandalkan sektor industri selama periode tahun 1993-2001 menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan

antar

kabupaten/kota. Akibat

ini akan

menimbulkan

juga

ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor

industri

akan

mendapatkan


porsi

pendapatan

yang

lebih

tinggi

33

(Pengembangan ImfustriHiRr

(Berbasis "KfCapa Saxvit

untuljJPercepatan (PemSangunan <El(pnomi (Pedesaan (Daerah (Rjau

dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri (sektor pertanian), karena sektor

industri mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Pada

tahun 1996 dan sebelum pasca krisis ekonomi angka indeks Williamson mendekati 1, ini disebabkan karena sektor industri pegang peranan penting dalam perekonomian daerah, terutama kontribusi sektor industri dari Batam. Ini terbukti pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan ekonomi Riau

-5,4 persen,

sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup besar (sekitar -13,4 persen per tahun). Tingginya pertumbuhan ekonomi Riau pada masa krisis disebabkan ekonomi Batam yang tumbuh diatas 17 persen per tahun. Tahun

1994

pendapatan

per

kapita

daerah

Riau

sebesar

Rp

1.764.963,11 dan pada tahun 2001 naik menjadi Rp 5.165.107,62 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,58 persen per tahun. Pendapatan per kapita terbesar adalah daerah Batam dan daerah yang pendapatan per kapitanya terendah

adalah daerah

Rokan Hulu. Daerah kabupaten/kota

lain yang

pendapatan per kapitanya melebihi rata-rata tingkat propinsi disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Daerah Kabupaten/Kota yang Pendapatan Per Kapitanya Melebihi Tingkat Propinsi dengan Memasukkan Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas) Kabupaten/Kota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 # # # # 1 Batam # # # # # # # # # # # 2 Karimun # # # # 3 Kepulauan Riau # # # # # 4 Kampar # # 5 Pekanbaru 6 Pelalawan 7 Kuantan Singing! 8 Indragiri Hilir 9 Indragiri Hulu 10 Dumai 11 Natuna 12 Siak 13 Rokan Hilir 14 Bengkalis 15 Rokan Hulu # Pendapatan per kapita lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi ~ Pendapatan per kapita lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001

-

-


-

34

PengmSangan

Industri JCi(xr
untuljPercepatan

(PmBangunan 'Eljpnomi (Pedesaan (Daerafi ^ u

4.2.2.2 Perhitungan Disparitas Tanpa Sektor Industri Analisis disparitas tanpa sektor industri memperlihatkan ketimpangan tidak

begitu

penurunan

berat,

sejak

pasca

sampai pada tahun

krisis tahun 2001

(Tabel

1997

menunjukkan

10). Tanpa sektor

angka industri

menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan pasca krisis dapat mendongkrak ekonomi pedesaan. Sejak krisis, ekonomi pedesaan

yang

berbasis

pertanian

menunjukkan

kontribusi

yang

besar

terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Seperti halnya hasil perhitungan pada sektor industri, perhitungan Indeks Williamson dengan tidak

memasukkan sektor industri periode

1993-1996

(sebelum krisis) menunjukkan kenaikan. Namun sejak masa krisis angka indeks Williamson cenderung

menurun.

Dari

hasil perhitungan

pada Tabel

12

menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2001 sebesar 0,2674 tanpa sektor industri dan 0,6211 dengan sektor industri. Tanpa sektor ekonomi perkotaan ketimpangan antar daerah kabupaten/kota semakin kecil. Beberapa

daerah

kabupaten/kota

yang

pendapatan

per

kapitanya

melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau dari tahun 1994-2001 tanpa memasukkan sektor ekonomi perkotaan (industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran) dapat dilihat dari Tabel 12. Dari Tabel 12 teriihat

daerah kabupaten/kota yang pendapatan per

kapitanya melebihi pendapatan per kapita Propinsi Riau jauh lebih banyak dibandingkan dengan memasukkan sektor industri. Namun empat daerah kabupaten/kota yakni: Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Siak masih dibawah

pendapatan

per kapita propinsi. Temyata

pembangunan

sektor

perkebunan khususnya kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan per kapita ekonomi pedesaan dan menimbulkan pendapatan antar daerah lebih merata. Dari hasil analisis yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di dearah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah


35

Pedesaan (Paeraft ^ u

kabupaten/kota di Riau. Dengan demikian hipotesis yang diajukan

dapat

diterima. Tabel 12

Perbandingan Pendapatan P e r Kapita Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Per Kapita Propinsi Tanpa Sektor Industri Pengolahan (Tanpa Migas)

Kabupaten/Kota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 # 1 Karimun # # # # # # r 2 Kepulauan Riau # # # # # # # # 3 Batam # # # # # # # 4 Indragiri Hilir # # ~ 5 Natuna # # 6 Kampar # 7 Pekanbaru # # # # # # 8 Kuantan Singing! # # 9 Dumai # # # # # # 10 Pelalawan # ~ 11 Indragiri Hulu # 12 Rokan Hilir 13 Bengkalis 14 Rokan Hulu 15 Siak # Pendapatan per kapita lebih besar dari pendapatan per kapita tingkat propinsi ~ Pendapatan per kapita lebih kecil dari pendapatan per kapita tingkat propinsi Sumber: Diolah dari data PDRB Riau periode 1994-2001 .MM.

4.3 Analisis Multiplier Effect Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan 4.3.1 Analisis Multiplier Effect Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperiuas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Bermacam sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barangbarang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.


36

(PengmSangan Industri JfUir(Ber6asis 7(fhpa untuifPercepatan

Sawit

(PmBangunan (Eksimmi (Pedesaan (Daerafi ^jau

Secara umum dapat diungkapkan bahwa adanya kawasan perkebunan telah

menyebabkan

munculnya

sumber-sumber

pendapatan

baru

yang

bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sampel mengungkapkan

sumber

pendapatan

masyarakat

relatif homogen,

yakni

menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten). Kegiatan

pembangunan

perkebunan

telah

menimbulkan

mobilitas

penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan

meningkatnya

daya

bell

masyarakat

pedesaan,

terutama

terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Apabila dikaji dari struktur biaya pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionainya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang

pertumbuhan

ekonomi

di

wilayah

ini

dengan

tumbuhnya

perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan multiplier

effect, terutama

dalam

lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Dengan menggunakan rumus angka pengganda tersebut diperoleh nilai M P C = 0,8415 dan nilai P S Y =0,7079. Sehingga diperoleh angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh


37

PengmSangan Industri JfiRr (BerSasis 7(flapa Sawit untuHjPercepatan PmSangunan 'E^nomi Pedesaan (Daerah (Rjau

petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248,00 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa. Aktivitas

pembangunan

perkebunan

kelapa sawit yang

melibatkan

banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan

secara positif

merangsang, menumbuhkan

lapangan kerja serta lapangan berusaha.

dan

menciptakan

Melalui kegiatan ekonomi yang

menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang {backward linkages).

P a d a proses kegiatan ini akan

muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan ken'a serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan {foreward linkages). Proses foreward linkages yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan). Dari segi penanaman investasi yang dilaksananakan,

hampir semua

daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan disebabkan mempunyai

karena

investasi

pada

hasil yang diharapkan, hal ini

beberapa

daerah

kabupaten/kota

multiplier efek yang kecil kecuali untuk daerah Batam

dan

Pekanbaru (Almasdi Syahza, 2003c). A d a empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. investasi

sektor

industri

di

daerah

kabupaten/kota

yang

Pertama,

menyebabkan

disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas P M A dan P M D N bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta

lebih

pemerintah

mengutamakan

lebih mengutamakan

target

keuntungan,

nilai manfaat

sementara

invesatsi

untuk masyarakat.

Dalam

penelitian ini karena keterbatasan data dan waktu, industri milik pemerintah tersebut

belum

berhasil

diungkapkan


sebaran

geografisnya;

Kedua,

38

PengmSangan Industri JfiRr (BerSasis 'Kflitpa Sawit untu^Percepatan PmSangunan 'Elipnomi Pedesaan Oaeraft ([(jau

kemungkinan industri dengan fasilitas P M D N dan P M A di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan multiplier effect yang kecil sehingga tidak memperbesar P D R B daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas P M A dan P M D N , walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi mempunyai multiplier effect yang besar sehingga dapat mempertinggi P D R B daerah

bersangkutan;

Ketiga,

penanaman

investasi

pada

daerah

kabupaten/kota baik P M D N maupun P M A terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama; dan keempat, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber P M D N dan P M A tertanam pada sektor sosial yang mempunyai multiplier effect yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

4.3.2 Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Kelapa Sawit Pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan

kesejahteraan

hanya meningkat sebesar 0,49 persen (Tabel 13). Dari itu teriihat pada 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar - 1 , 0 9 %. disebabkan kondisi ekonomi nasional harga barang melonjak

Penurunan ini

pada waktu itu tidak menguntungkan,

naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika

menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan

mereka terhadap produk luar

(barang

sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal. Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan

petani

kelapa sawit

meningkat

lagi menjadi

1,72.

Berarti

pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 1,72

persen.

Pertumbuhan

ini

hanya

dinikmati

oleh

kelompok

yang

berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 3,28 persen, sedangkan kelompok


39

(PengemSangan Industri JfiBr (BerSasis 'KfHapaSawh untufiJPercepatan (PemSangunan (Efipnomi (Pedesaan (Daerafi (Rjau

60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan s e b e s a r - 1 , 5 6 persen. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas

lapangan kerja

dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana

prasarana yang dapat

dimanfaatkan

oleh

masyarakat

setempat,

terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian,

kesehatan

dan pendidikan;

dan 5)

Pembayaran

kewajiban

perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Tabel 13. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau 19<35^5

Kelompok Pendapatan

w

19£ 8^> w

20C)3'^J w

20 % terendah

0,081

g -0,008

20 % terendah kedua

0,127

0,009

0,195

0,068

0,158

-0,036

20 % terendah ketiga

0,144

-0,006

0,215

0,071

0,183

-0,032

20 % terendah keempat

0,196

-0,012

0,201

0,006

0,211

0,010

20 % pendapatan tertinggi

0,454

0,017

0,238

-0,216

0,331

0,093

Indeks Pertumbuhan 0,49 Kesejahteraan Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1 995 2) Almasdi Syahza, 1998b 3) Hasil Survey, 2003

0,151

0,071

0,117

g -0,034

-1,09

1,72

4.4 Analisis Daya Dukung Wilayah Sampai akhir tahun 2002 produksi tandan buah segar (TBS) dari daerah Riau telah mencapai 3.038.255 ton per bulan atau 36.459.061 ton per tahun


40

PengmSangan

Industri9fiSr

(BerSasis Xflapa

untul^Percepatan PmSangunan

Sawit

'Elipnomi Pedesaan (Daerafi ^ u

dengan produktivitas 3,395 ton per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 75 buah dengan kapasitas produksi sebesar 3.390 ton per jam (Dinas Perkebunan Riau, 2003). Luas kebun

kelapa sawit

di masa datang diprediksi

akan selalu

bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap pengusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi T B S . Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan T B S semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahnya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2003 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak duabelas daerah kabupaten/kota.

415.699 ha yang tersebar di

Untuk itu diperlukan analisis daya dukung

wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku

P K S . Hasil perhitungan D D W

disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Luas Areal, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kapasitas Olah P K S dan Analisis D D W Industri Hilir di Riau Tahun 2002 Luas Tanaman Kabupaten

TBM

TM

Produktivitas (ton/ha) 2,968 2.052 3,550 2,284 3,846 4,525 0,638 3,059 3,984 1,220 3,379 0.850 3,395

Kapasitas PKS (ton/jam) 945 385 385

42.282 Kampar 70.484 99.341 195.186 Rokan Hulu 29.625 132.875 Pelalawan 18.060 Bengkalis 65.084 36.745 505 Rokan Hilir 85.223 41.137 450 Siak 90.031 7.717 Dumai 7.863 36.715 120 25.872 Indragiri Hilir 28.037 68.926 255 Indragiri Hulu 74.758 345 Kuantan Singingi 49.142 1.282 3.603 Kepulauan Riau 700 Natuna 3.390 415.699 894.989 Total DDW untuk tanaman menghasilkan DDW untuk tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan Keterangan: * Hasil Perhitungan Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2003


DDW* 1,339 2,601 3,063

-

1,623 2.263

-

1.649 2,692 0,434

2,241 2,241 3,281

41

CBengemSangan Industri J filir
Dari hasil perhitungan D D W yang disajikan pada Tabel 14 diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya

memperhatikan

tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks D D W sebesar 2,241. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka D D W lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku P K S sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah P K S didukung oleh bahan baku T B S sebanyak 2,241 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi T B S mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan.

Jika

diasumsikan

semua

kebun

baik

tanaman

belum

menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka D D W meningkat menjadi 3,281. Tingginya angka D D W ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah

tersebut. Kelebihan bahan baku ini akan

menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan P K S ) . Kondisi ini juga menyebabkan harga T B S ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya mumi.

4.5 Proyeksi Kebutuhan Pabrik Kelapa Sawit Untuk

memperkirakan

kapasitas

produksi

P K S yang

dibutuhkan,

digunakan asumsi sebagai berikut: 1) pabrik beroperasi 16 jam per hari; 2) satu bulan kalender bekerja 25 hari; 3) produksi T B S berpedoman pada tahun 2002; 4) produksi optimum kebun diasumsikan 21,78 ton/ha/tahun; dan 5) kapasitas P K S 45 ton/jam. Berdasarkan data indikator dan asumsi pada Tabel 15, maka dapat diproyeksikan kebutuhan P K S untuk masa akan datang. Walaupun konsumsi C P O dan produk olahannya naik pesat namun pada saat ini di daerah Riau terjadi ketidak seimbangan antara industri hulu (produksi TBS) dan industri hilir (industri pengolahan C P O dan turunannya). Hal ini Lembaga Penelitian Universitas Riau

42

(PengmSangan Industri JCiRr (BerSasis %ffkpa Solvit untuljjPercepatan
karena perluasan kebun rakyat terjadi sangat pesat tetapi tidak diimbangi dengan perluasan industri pengolahannya. Produksi hulu berupa T B S jauh lebih banyak

dari daya tampung

industri

pengolahan C P O . Akibatnya

terjadi

kelebihan supply bahan baku. Harga T B S anjiok bukan saja disebabkan oleh karena fluktuasi harga C P O dunia tetapi juga karena jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) semakin tidak mencukupi untuk mengolah T B S . Untuk mengatasi ketidak seimbangan ini dan melayani perkebunan rakyat skala kecil serta

untuk

meningkatkan nilai tambah, maka sangat penting bagi pemerintah daerah Riau untuk mendorong tumbuhnya industri-industri hilir {processing) Industri hilir {processing

industries)

berbasis C P O .

perlu segera dibenahi mulai dari P K S

sampai kepada industri hilirnya: pabrik minyak goreng sawit (PMGS) dan industri-industri lainnya yang mengolah bahan baku C P O dan turunannya. Dalam membangun industri ini melibatkan usaha kecil dan menengah ke bawah sehingga memungkinkan rakyat kecil dan menengah untuk ikut mengusahakan. Tabel 15. Indikator Proyeksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Indikator

Kuantttas

1. Luas areal (ha) tahun 2002

1.312.661

2. Produksi TBS (ton) tahun 2002

19.492.860

3. Produksi CPO tahun 2002 (ton)

3.038.255

5. Pabrik Kelapa Sawit (Unit) tahun 2002 6. Kapasitas PKS (Ton TBS/jam)

75 3.390

Dari data yang ada kapasitas P K S terpasang baru sebesar 3.390 ton per jam. Dengan berpedoman kepada produksi T B S pada tahan 2002 maka kebutuhan kapasitas P K S untuk mengolah T B S dapat dihitung dengan rumus (Almasdi Syahza, 2002a): TMxPr TKP = J K x J H X 12 Keterangan: T K P adalah total kapasitas pabrik; T M adalah luas tanaman menghasilkan; Pr adalah produktivitas lahan per tahun; J K adalah jam kerja pabrik per hari; dan J H adalah jumlah hari kerja pabrik per bulan. Lembaga Penelitian Universitas Riau

43

(PengmSangan Industri JfiSr (BerSasis KfQtpa Sawit untulijPercepatan (PmSangunan 'Elipnomi (Pedesaan (Daerafi

Pada Tabel 16 disajikan proyeksi kebutuhan

P K S di masa datang

dengan asumsi luas lahan berpedoman kepada tahun 2002. Berpedoman

kepada asumsi di atas,

maka

kapasitas

P K S yang

dibutuhkan sebesar 5.947 ton per jam. Jika dibandingkan dengan kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) sekarang yakni 3.390 ton per jam dengan kemampuan produksi yang ada tidaklah seimbang. Kekurangan kapasitas P K S sebesar 2.557 ton per jam atau setara dengan 57 buah P K S dengan kapasitas 45 ton per jam. Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan P K S untuk Riau Uraian Luas Lahan yang ada (ha) Perkiraan Produksi TBS (ton/tahun)

Perkiraan 1.312.661 28.546.785

PKS dibutuhkan (ton TBS/jam)

5.947

Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam)

3.390

Kekurangan PKS (ton TBS/jam)

2.557

Jumlah PKS yang diperlukan (45 ton TBS/jam)


57

44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents