BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 4.1.1 Program Quick Wins Polri Era Reformasi di Indonesia telah membawa perubahan dalam tubuh Polri dalam menuju reformasi Polri dengan paradigma baru, baik struktural, instrumental maupun kultural. Untuk menghadapi tantangan tugas dalam Era Reformasi seiring dengan tuntutan masyarakat Polri melalui Program Akselerasi Transparansi Polri berupaya untuk meningkatkan citra dan kinerja Polri dalam meraih kepercayaan masyarakat. Pimpinan Polri telah melakukan upaya-upaya dan inovasi, diantaranya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan prinsip meningkatkan kualitas pelayanan, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan lebih transparan kepada masyarakat. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahanperubahan melalui tiga aspek yaitu :63 a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan Tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. c. Aspek Kultural: Adalah muara dari perubahan aspek kultural dan instrumental, karena semua terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.
63
Profil Polri (Data dari Divisi Humas Mabes Polri : Jakarta ,5 Agustus 2012)
55
56
Dalam rangka mempercepat program akselerasi transformasi Polri mencapai keberhasilannya
yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat,Polri meluncurkan Program Quick Wins yang merupakan program unggulan Polri salah satunya tentang transparansi Surat Ijin Mengemudi (SIM).
4.1.2 Divisi Humas Mabes Polri Divisi Hubungan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Divisi Humas, dalam penyeleggaraan fungsi hubungan masyarakat diseluruh jajaran Polri serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri. Divisi Humas polri secara strutktural terdapat pada satuan wilayah di setiap Polda. Divisi Humas Polri terdapat di Markas Besar (Mabes) yang berada di Jl. Trunojoyo no.3 Jakarta Selatan. Postur Humas Polri memposisikan sebagai Front Office merupakan kebutuhan dalam rangka memenuhi berlakunya Undang-undang tentang keterbukaan publik. Fungsi kehumasan Polri yaitu sebagai juru bicara institusi, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa institusi.
57
4.1.3 Visi, Misi & Tujuan Humas Mabes Polri 4.1.3.1 Visi Terwujudnya postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern di bidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat.64 4.1.3.2 Misi Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Divhumas Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut: a) Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarana-prasarana, anggaran menuju front office Polri; b) Mencari,
menghimpun,
mengolah,
mendistirbusikan,
menyimpan
informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah; c) Menjalin
kerjasama
dengan
komponen
masyarakat
dan
pelaku
komunikasi; d) Mendukung kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian; e) Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik dengan diberlakukan UU KIP sehingga realisasi Humas Polri sebagai front office perlu segera diwujudkan, karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana dan prasarana berbasis IT (Information Technology). 64
Profil Divisi Humas Mabes Polri (Data dari Divisi Humas Mabes Polri : Jakarta ,5 Agustus 2012)
58
4.1.3.3 Tujuan Tujuan Divisi Humas Mabes Polri yaitu sebagai berikut:65 1) Meningkatkan kompetensi perorangan personil humas yang masih potensial melalui pelatihan dan mengusulkan personil yang tidak potensial untuk dilakukan redisposisi; 2) Menginventarisasi personil Polri baik secara kuantitas maupun kualitas yang tergelar bertugas dibidang kehumasan (termasuk yang pernah mempunyai kualifikasi kehumasan); 3) Membuka ruang transparansi publik; 4) Pengembangan kemampuan personil humas Polri melalui pendidikan dan pelatihan kehumasan; 5) Pelayanan informasi publik, disamping sebagai pelaksanaan kewajiban hukum juga merupakan panggilan kewajiban tugas Polri dalam rangka peningkatan kesadaran hukum. 6) Data/informasi
yang
disampaikan
kepada
publik
harus
dapat
dipertanggungjawabkan, dalam arti teruji kebenaran/keakuratannya, diperoleh dari sumber terpercaya dan dikelola secara profesional oleh petugas yang berkompeten.
65
Profil Divisi Humas Mabes Polri (Data dari Divisi Humas Mabes Polri : Jakarta ,5 Agustus 2012)
59
4.1.4
Kedudukan & Tugas Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Divisi Humas Polri merupakan unsur pengawas di bidang hubungan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi publik melalui System Online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi serta sarana pendukung lainnya. Serta Divisi Humas Mabes Polri merupakan penjuru pencitraan bagi organisasi Polri, salah satu tugasnya melaksanakan
Pengelolaan
Informasi
dan
Dokumentasi
(PID),
yang
mempersiapkan sarana tekhnologi dibidang komunikasi dan informasi serta personil yang mampu mengoperasikan sarana tersebut sehingga informasi dapat disajikan kepada pemohon/publik yang membutuhkan informasi. Unsur pelaksana untuk merencanakan, membina dan menyelenggarakan pengolahan/pengumpulan informasi dan dokumentasi dalam mendukungan pelaksanaan penyampaian informasi publik baik intern Polri maupun masyarakat umum. Sebagaimana dalam ayat (2) tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Polri yaitu:66
66
Peraturan Penggunaan System Online Divisi Humas Mabes Polri (Data dari Divisi Humas Polri: Jakarta 5 Agustus 2012)
60
1. Penghimpunan data/dokumentasi dari PID satker; 2. Pengelolaan analisis informasi/dokumentasi
yang diijinkan sesuai
perundang-undangan 3. peng-update-an klasifikasi sarana diseminasi 4. Penyiapan informasi/dokumentsi yang diijinkan sesuai perundangundangan. 5. Pengumpulan informasi/dokumentasi yang dapat diakses dan system online sebagai sarana untuk mengakses informasi/dokumentasi. 6. Penyiapan materi pimpinan yang berkaitan dengan informasi aktual 7. Pendokumentasian informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual serta dokumen-dokumen yang diperlukan. 8. Pelaksana monitoring informasi pengaduan (public complain) yang menyangkut
pelayanan,perlindungan, pengayoman dan penegakkan
hukum oleh Polri 9. Penguasaan dan paham semua informasi kasus menonjol yang ada pada semua media untuk dianalisa dan dievaluasi. 10. Menyediakan bahan informasi & data yang akurat serta memberikan pelayanan informasi dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas/PID Satker. 67
67
Peraturan Penggunaan System Online Divisi Humas Mabes Polri (Data dari Divisi Humas Polri: Jakarta 5 Agustus 2012)
61
62
4.2 Hasil
Penelitian
Aktivitas
Divisi
Humas
Mabes
Polri
dalam
Mensosialisasikan Program Quick Wins di Media Online (Pelayanan SIM Keliling) Aktivitas/kegiatan Divisi Humas Mabes Polri merupakan kegiatan untuk membentuk opini positif masyarakat dalam menghadapi isu/rumor yang ada di kalangan masyarakat dengan harapan dengan terbukanya arus informasi Polri dalam mengemban tugasnya. Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (Depth Interview) dengan beberapa narasumber, diantara lain yaitu: 1. Brigjend Pol.Drs Muhammad Taufik, MH selaku Kepala Biro PID 2. AKBP Helfi Assegaf, Sik selaku KaSubbag Sedia Infodok 3. Kombes Pol Drs.Ahmad Syauqi (Kabid Registrasi & Identifikasi) 4. Mizhar Ghifari selaku masyarakat yang terterpa pelayanan SIM keliling serta pengguna media online (facebook&twitter) Untuk mendapatkan data mengenai sosialisasi Program Quick Wins (Pelayanan SIM Keliling) terkait aktivitas Divisi Humas Mabes Polri Di Media Online (website, facebook,twitter) dalam menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling di wilayah Jakarta serta wawancara dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti mengenai tugas Divisi Humas Mabes Polri dalam mempublikasikan berita internal Polri di Media Online sebagaimana tujuan penelitian.
63
4.2.1
To Secure Understanding (Memastikan Pemahaman) Aktivitas Public Relations adalah kegiatan yang ditujukan untuk
publik/masyarakat, dalam membina hubungan keluar (public external) usaha ini agar menumbuhkan sikap dan gambaran kepada publik/masyarakatnya sehingga dapat menumbuhkan opini positif terhadap instansi/organisasi. Public Relations memiliki peran dalam menyampaikan informasi berdasarkan fakta kepada publik. Dalam menyampaikan informasi yang berkenaan dengan kegiatan/aktivitas Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan pelayanan SIM keliling dibutuhkan komunikasi yang baik agar memberikan pemahaman/pengertian kepada masyarakat mengenai program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Karo PID pada tanggal 9 Agustus 2012 , Irjend Pol Drs. Muhammad Taufik MH:68 " Program Quick Wins itu yang diunggulkan ada 4, salah satunya transparansi SSB (surat-surat berkendara), dimana fungsi tersebut pada fungsi lalulintas bagian Regident (Registrasi & Identifikasi). Program Quick Wins sudah dilaksanakan itu tahun 2009 dan sebenarnya ada 21 program tapi yang diungggulkan 4 program." Beliau menjelaskan bahwa, " salah satunya transparansi pelayanan surat-surat berkendara. Dan yang di unggulkan salah satunya pelayanan transparansi surat ijin berkendara mengenai pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan terjangkau.
AKBP.Helfi Assegaf menambahkan program Quick Wins mengenai transparansi surat-surat berkendara melalui pelayanan SIM keliling: 69 " Program Quick Wins pada pelayanan surat-surat berkendara dilakukan secara transparan dan mudah, transparan disini maksudnya pelayanan yang jelas dan masyarakat tidak perlu menunggu lama disaat melakukan perpanjangan SIM." 68 69
Wawancara mendalam tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.00 WIB Wawancara mendalam tanggal 6 Agustus 2012 pukul 12.00 WIB
64
Hal ini dipertegas pula oleh Kombes Pol Drs Syauqi Ahmad, selaku Kabid Regident Korlantas Polri: 70 "Pelayanan SIM keliling merupakan inovasi yang terus kami kembangkan khususnya bagi masyarakat kendaraan bermotor, Menurut Keputusan Kapolri No. 12 tahun 2007, SIM keliling dibuat untuk perpanjangan SIM golongan A dan C, menurut penjelasannya "SIM keliling dilaksanakan secara mobile atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain." Ia menambahkan, kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan perantara/calo dengan memberitahukan pelayanan perpanjangan ini mudah dan prosesnya hanya selama 30 menit." Hasil wawancara peneliti dengan Mizar Ghifari sebagai narasumber yang pernah menggunakan layanan SIM keliling dan mengetahui layanan tersebut mengatakan:71 " Waktu itu saya mau perpanjangan SIM A, kemudian saudara saya bilang sekarang perpanjang SIM bisa lewat SIM keliling. Kalau tidak salah sekitar tahun 2007, awal pertama kali SIM keliling keluar tepatnya di Megamal Pluit. Untuk proses mendapatkan SIM baru sekitar kurang lebih 30 menit."
Menurut analisis peneliti,
internal Polri mensosialisasikan pelayanan
perpanjangan SIM melalui layanan bus keliling yaitu dengan kemudahan proses diterbitkannya SIM baru, selesai dalam waktu 30 menit. Pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang perpanjangan SIM kini mudah dilakukan dengan proses yang cepat salah satunya dengan layanan SIM keliling. Menurut hasil temuan peneliti mengenai pelayanan SIM keliling dengan kemudahan,kecepatan,kenyamanan dan keramahan dalam memproses perpanjangan SIM pada bus keliling adalah konsep Service of excellence (pelayanan prima) dimana unsur tersebut merupakan satuan pelayanan 70 71
Wawancara mendalam tanggal 3 September 2012 pukul 13.00 WIB Wawancara mendalam tanggal 10 September 2012
65
jasa yang terintegrasi artinya pelayanan yang diberikan harus memiliki keterampilan tertentu yaitu kecepatan dalam waktu proses perpanjangan, berpenampilan baik/ramah, mampu berkomunikasi sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam memberikan pemahaman tentang mekanisme tentang perpanjangan SIM keliling sangat mudah, transparan dan cepat. Polri mengharapkan dengan proses kemudahan tersebut masyarakat dapat melakukan proses perpanjangan SIM tanpa menggunakan calo sehingga pungutan liar dapat terkikis.
4.2.2
To Establish Acceptance (Membina Penerimaan) Dalam sosialisasi program Quick Wins, agar pelayanan SIM keliling dapat
terbina dengan baik, Polri menggunakan media online sebagai salah satu tools (alat) komunikasi dalam membina hubungan dengan masyarakat yaitu dimana pada era sekarang, kemudahan akses internet menjadi salah satu media memberikan informasi mengenai jadwal pelayanan SIM keliling. Dalam mengemban tugasnya, Divisi Humas Mabes Polri merupakan penjuru pencitraan. Divisi Humas Mabes Polri memiliki unsur pelaksana utama yang tugasnya melaksanakan Pengelolaan Informasi & Dokumentasi dan mempersiapkan sarana tekhnologi serta memiliki staff yang mampu berkomunikasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti mengenai sosialisasi pelayanan SIM keliling di media online agar program tersebut dapat terbina dengan baik.
66
Wawancara peneliti pada tanggal 9 Agustus 2012 di Divhumas Mabes Polri, Irjend Pol Drs. Muhammad Taufik mengatakan:72 " Sistem Informasi & Dokumentasi saat ini berdasarkan kepada UndangUndang No.14 Tahun 2008, yaitu Keterbukaan Informasi Publik mengenai akses informasi dimana publik dapat berinteraksi langsung melalui akses internet." Wawancara peneliti kepada beliau mengenai website Divisi Humas Mabes Polri tentang jadwal pelayanan SIM keliling yaitu: " Di dalam Undang-Undang KIP, masyarakat berhak mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam internal Polri. Undang-undang tersebut yaitu menyangkut informasi – informasi yang diklasifikasikan menjadi informasi setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Nah.. Di dalam klasifikasi tersebut informasi mengenai jadwal pelayanan SIM keliling sebagai informasi setiap saat. Pada saat ini wilayah-wilayah Polda/Polres memiliki domain website sendiri." Penggunaan media online, dilakukan juga melalui media sosial (facebook & twitter) beliau menambahkan: " Media sosial kami yaitu, facebook (http://facebook.com/DivHumasPolri) & twitter (@DivHumasPolri), dan juga youtube (PID Divisi Humas Polri) yaitu berkaitan dengan tugas Pokok Polri mengenai perkembangan situasi yang segala macam informasi internal Polri, kami sampaikan kepada masyarakat.Kemudian mengenai informasi pelayanan surat-surat berkendara dan SIM keliling secara khusus dikelola oleh fungsi lalulintas Bidang Registrasi & Identifikasi. Pemanfaatan fasilitas media sosial ini juga berfungsi dalam hal penanganan kasus-kasus yang dilakukan Divisi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) agar masyarakat lebih mudah memantau perkembangan kasus yang terjadi. Tugas tersebut untuk ditindaklanjuti oleh bagian Penerangan Umum, untuk informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui media pers (jumpa pers, siaran pers, wawancara eksklusif) kami menggubahnya melalui media online sebagai sumber informasi (berita) kepada masyarakat.
Pernyataan narasumber di atas dibenarkan oleh AKBP tentang penggunaan Media online Divisi Humas Mabes Polri:73 72
Wawancara mendalam tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.00 WIB
Helfi Assegaf
67
" Media sosial facebook & twitter untuk jadwal pelayanan SIM keliling di hyperlink melalui website TMC Polda Metro dimana untuk kejelasan surat-surat berkendara yang sifatnya kompleks, seperti mutasi SIM, SIM internasional, penerbitan SIM semua golongan ada di website tersebut." , Ia menjelaskan di setiap satuan kerja memiliki website masing-masing, menurut hasil wawancara: " website dibuat pada setiap satker (satuan kerja) dan memiliki website sendiri-sendiri, dimana pada saat ini sudah ditertibkan dan masih eksis,kenapa website dibedakan karena beban server dalam satu kerja punya batas maksimal.Untuk memudahkan yaitu dengan me-link-kan dari website domain Polri (www.polri.go.id), Sub domain divisi kami (www.humas.go.polri) atau mau lihat website korlantas tinggal
Menurut penjelasan sebelumnya, dimana layanan SIM keliling yaitu layanan yang dilakukan secara berpindah-pindah dan tidak menetap maka dilihat dari fungsinya diperlukan informasi mengenai jadwal lokasi pelayanan perpanjangan SIM keliling, Kepala Bidang Registrasi & Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Pol Drs Syauqi Ahmad mengatakan:74 " Sehubungan dengan perpanjangan SIM keliling, untuk schedule sendiri sudah kita buat lalu diinformasikan kepada masyarakat.sekarang dengan mudah dapat diketahui melalui website ataupun twitter." Dari wawancara peneliti dengan Mizar Ghifari sebagai pengguna media online, mengatakan:75 "Disaat saya sedang berada di jalan, untuk tahu situasi titik kemacetan di jalan, informasi lalulintas saya liat di twitter @TMCPoldaMetro, selain itu untuk informasi berita Polri yang sedang update lewat twitter @DivHumasPolri." Mengenai informasi jadwal pelayanan SIM keliling di media online ataupun media sosial ia berpendapat bahwa: 73
Wawancara mendalam tanggal 6 Agustus 2012 pukul 12.00 WIB Wawancara mendalam tanggal 3 September 2012 pukul 13.00 WIB 75 Wawancara mendalam tanggal 10 September 2012 74
68
" Pelayanan tersebut bagus karena memudahkan masyarakat yang aktifitasnya padat sehingga dapat mengetahui informasi dimana dan kapan pelayanan SIM/STNK dapat ditemui,di lokasi tempat tinggal terdekat."
Maka berdasarkan hasil wawancara, peneliti menginterpretasikan bahwa Aktivitas Divisi Humas Mabes Polri dengan masyarakat mengenai informasi jadwal pelayanan SIM keliling diemban oleh Pengelola Informasi & Dokumentasi (PID), untuk pembuatan jadwal lokasi SIM keliling diemban oleh Polda Metro Jaya dimana sebagai pusat informasi mengenai pelayanan surat-surat berkendara secara umum pada website serta informasi mengenai situasi kepadatan lalulintas melalui twitter @TMCPoldaMetro, selain itu dalam memberikan informasi mengenai kasus internal Polri dilakukan oleh bagian Penum (Penerangan Umum) kepada media pers. Sehingga Divisi Humas Mabes Polri menggunakan media online untuk menyampaikan pesan ataupun informasi internal Polri kepada masyarakat sehingga meningkatkan citra organisasi/instansi. Keberhasilan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terus dilakukan secara terus-menerus sehingga menghilangkan citra negatif tentang kemudahan akses pelayanan kini secara terbuka dan bersifat transparan.
4.2.3
Motive Action (Motivasi Kegiatan) Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan pelayanan SIM
dengan menginformasikan jadwal pelayanan perpanjangan SIM keliling di media online bertujuan untuk memberikan motivasi/dukungan dari masyarakat agar memiliki kesadaran agar mengikis pungutan-pungutan liar yaitu dengan cara
69
kemudahan saat melakukan perpanjangan SIM. Menurut Kabid Regident Korlantas Polri, mengenai pungutan liar calo sudah dikikis habis,
menurut
wawancara beliau menerangkan:76 "Dalam melayani surat-surat berkendara sudah sangat mudah dan transparan, mengenai biaya juga sudah ada ketetapannya sesuai dengan PNPB dimana di dalam website juga tercantum biaya administrasi perpanjangan SIM. Kemudahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dapat mengikis pungutan – pungutan liar." Berdasarkan wawancara tersebut dibenarkan oleh Kombes Pol Drs Syauqi Ahmad mengenai pungutan liar ditindak secara tegas, hal ini juga disampaikan oleh AKBP Helfi Assegaf, ia menjelaskan: 77 " untuk pelayanan yang diberikan saat ini sudah transparan, apabila masih ada calo sewaktu perpanjangan SIM kami menindak secara hukum." Selanjutnya pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik, MH selaku narasumber mengatakan bahwa: 78 " Menurut saya, pungli lahir saat masyarakat tidak mengerti apa hak dan kewajibannya. Saat ini masyarakat masih belum melek/sadar akan hukum, salah satunya mengapa website ataupun media sosial lain ini dibuat yaitu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahamanan/pengetahuan masyarakat. Jadi kalau masih terjadi pungli, si korban dapat melapor ke bagian Divisi Propam, selama ada saksi, ada korban, langsung bisa melapor ke Polres/Polsek setempat. makanya perlu dilakukan sosialisasi yang berjalan secara continuity.
Pendapat di atas dibenarkan oleh Mizar Ghifari selaku masyarakat yang terterpa pelayanan SIM keliling bahwa:79 " Sudah tidak ada pungutan liar, masalah calo dan pungutan liar tergantung si pemohon SIM karena biasanya malas untuk mengurus 76
Wawancara mendalam tanggal 3 September 2012 pukul 13.000 WIB Wawancara mendalam tanggal 6 Agustus 2012 pukul 12.00 WIB 78 Wawancara mendalam tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.00 WIB 79 Wawancara mendalam tanggal 10 September 2012 77
70
perpanjangan sendiri, padahal prosesnya cepat dan tidak makan waktu yang lama.waktu saya perpanjang SIM A sekitar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)." Berdasarkan hasil penelitian, pungutan liar sudah ditindak secara tegas oleh Polri, maka dari itu mengapa sosialisasi terus dilakukan agar memberikan motivasi masyarakat bahwa melakukan proses perpanjangan SIM kini mudah. Dipertegas oleh narasumber yang berasal dari masyarakat yang terterpa pelayanan SIM keliling (Mizhar Ghifari, Karyawan Swasta) pada saat melakukan perpanjangan SIM keliling tidak ada oknum/calo. Diperlukannya media online sebagai salah satu media sosialisasi karena mobilitas dari layanan bus keliling yang berpindah-pindah tempat dan lokasinya tidak menetap. Polri memberikan kemudahan kepada masyarakat tentang pelayanan SIM yang cepat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarkat dalam melakukan budaya antri akan mengikis terjadinya pungutan-pungutan liar. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengikis pungutan-pungutan liar karena perbedaan pendapat dari masyarakat masih sering terjadi. Hasil penelitian peneliti bahwa Polro memberikan akses kemudahan agar masyarakat dapat mendukung program Quick Wins dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling. Adapun media lain yang digunakan menurut wawancara peneliti kepada Kabid Regident Korlantas Polri, Kombes Pol Ahmad Syauqi, beliau mengatakan:80 " Tentang jadwal SIM keliling sendiri biasanya kami informasikan juga melalui radio Elshinta."
80
Wawancara mendalam tanggal 3 September 2012 Pukul 13.00
71
Menurut dari wawancara tersebut, Polri bekerjasama dengan Radio Elshinta karena masyarakat yang tinggal di pedesaan masih sering menggunakan media radio dan diharapkan media ini sebagai salah satu tambahan media pendukung dalam memberikan pemahaman mengenai jadwal lokasi SIM keliling yang lokasinya tidak menetap.
4.2.4 The Goals Which The Communication sought to achieve (Mencapai Tujuan) Sesuai dengan tujuan pelayanan pada SIM keliling yaitu memberikan pelayanan secara prima. Media online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Divisi Humas Mabes Polri berinisiatif
untuk
memberikan
pelayanan
melalui
kemudahan
dalam
memperpanjang SIM pada bus keliling secara rutin melalui pemberitahuan jadwal lokasi tersebut dapat ditemui serta sebagai media untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. AKBP Helfi Assegaf selaku Kabag Sedia Infodok menyatakan bahwa: 81 " Mengenai sikap atau pandangan negatif dari masyarakat, pro dan kontra tentang Polri adalah hal yang biasa. Kami menghadapi komentar-komentar miring tersebut sebagai kritik membangun, jika memang kondisi tersebut sering dialami masyarakat atas ketidakpuasan kinerja Polri." Penjelasan beliau dipertegas kembali yaitu," mendekatkan diri dengan melakukan pelayanan secara optimal dan prima dengan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Kami memberikan informasi secara terbuka apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas Polri dengan meluruskan opini-opini informasi yang beredar."
81
Wawancara mendalam tanggal 6 Agustus 2012 pukul 12.00
72
Pendapat ini dibenarkan oleh Irjend Pol Drs Muhammad Taufik, MH tentang citra yang sudah melekat, yaitu:82 "menanggapi komentar-komentar miring dari masyarakat itu agar meningkatkan kualitas dan kinerja Polri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.” Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menurut dari kedua narasumber di atas ditambahkan oleh Kabid Regident Korlantas Polri dimana tujuan akhir kemudahan dan proses yang cepat dari pelayanan SIM keliling yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, menurut beliau yaitu:83 " Pelayanan yang mudah dan cepat dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang mengurus surat-surat berkendara dilakukan secara transparan."
Kinerja Polri kini menjadi sorotan masyarakat, menurut wawancara peneliti tentang apa yang perlu diperbaiki Polri dalam mengemban tugasnya yaitu diperlukan kualitas dari sumber daya manusia (SDM), wawancara peneliti kepada Mizhar Ghifari ia memberikan pendapat bahwa:84 " Mereka mengikuti media social untuk informasi,saya rasa polisi sudah terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Yang perlu diperbaiki adalah kualitas sumber daya manusianya." Berdasarkan hasil wawancara peneliti, menurut beliau dalam layanan SIM keliling perlu penambahan armada bus dan fasilitas mesin photocopy. Beliau mengatakan: " Diperbanyak saja armada bus kelilingnya dan disediakan mesin foto copy (karena saya waktu itu lupa fotocopy KTP)." 82
Wawancara mendalam tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.00 Wawancara mendalam tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.00 84 Wawancara mendalam tanggal 10 September 2012 83
73
Berdasarkan wawancara peneliti dengan 4 (empat) narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan akhir dari program pelayanan SIM keliling di media online (website,facebook,&twitter) merupakan bagian dari tujuan Divisi Humas Mabes Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan berdasarkan proses pelayanan yang mudah,cepat dan transparan. Mengenai jadwal & lokasi pelayanan perpanjangan SIM keliling dipublikasikan di media online (website,facebook & twitter) karena pada masa perkembangan tekhnologi pada saat ini kemudahan akses internet mengacu pada informasi yang lebih updates. Semua aktivitas public relations melalui internet memungkinkan untuk menjalin hubungan baik untuk mempertahankan dukungan publik internal dan eksternal. Publik atau masyarakat akan bergantung pada public relations sebagai sumber informasi berita yang tidak tersaji di surat kabar dan media lain. Berdasarkan pengkajian peneliti, kesadaran dari masyarakat untuk melakukan antri pada saat melakukan perpanjangan SIM agar membantu menghilangkan persepsi/pandangan tentang adanya pungutan-pungutan liar. Maka dari itu pelayanan SIM keliling dibuat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan saat proses perpanjangan tersebut dilakukan. Jika dikaitkan dengan tugas Divisi Humas Mabes Polri yaitu dalam memberikan informasi, Polri membuka arus komunikasi secara terbuka untuk membina hubungan baik agar meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tercipta good image (citra positif) Polri di mata masyarakat tentang keangkuhan/arogansi aparat keamanan.
74
4.3
Pembahasan Berdasarkan penjelasan hasil temuan peneliti pada saat wawancara
mendalam (depth interview) kepada 4 narasumber. Public Relations memegang peranan penting sebagai sumber informasi ke khalayak/masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi. Menurut hasil analisis peneliti mengenai sosialisasi dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan teori komunikasi Hovland, dimana pengertian komunikasi adalah sebagai berikut:85 "Communication is the process by which individual transmits stimuli to modify the behaviour of the individual (Komunikasi adalah proses menghubungkan seseorang/komunikator mengoperasikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain/komunikan)." Berdasarkan pendapat di atas, dijelaskan bahwa komunikasi sebagai sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyampaikan maksud atau tujuan tertentu dari komunikator (Divisi Humas Mabes Polri) kepada komunikan (masyarakat). Pengertian tersebut bahwa kegiatan komunikasi tidak hanya informatif (orang lain mengerti dan mengetahui). Akan tetapi persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan melakukan perbuatan. Untuk dapat memahami pengertian komunikasi yang merupakan induk dari kegiatan sosialisasi, maka peneliti akan menguraikan paradigma komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D Laswell di dalam buku effendy, Ilmu Komunikasi (Teori& Praktek) yaitu:86
85
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT Rajagarfindo Persada,Jakarta, 2004 hal 19 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi (Teori & Praktek), Remaja Rosdakarya,Bandung, 2001 hal 9 86
75
Who (S)
Says what (M)
To Whom (R)
In Which Channel (C)
Which What Effect (E )
Bagan Teori Laswell 4.3
Paradigma Laswell mengatakan, "Who says what in which channel to whom with what effect" yang meliputi 5 (lima) unsur yakni:87 a. Source (Komunikator) Peristiwa komunikasi melibatkan sumber sebagai pengirim informasi, yang sering disebut sebagai pengirim pesan/komunikator. b. Message (Pesan) Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan/komunikan. Isi pesan berupa pengetahuan ataupun informasi. c. Channel (Media) Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan/komunikan. d. Receiver (Komunikan) Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Penerima pesan dalam penelitian ini adalah publik/masyarakat. e. Effect (efek/pengaruh) Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan,dan dilakukan oleh penerima pesan/komunikan. Pengaruh diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan khalayak/publik/masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Humas Mabes Polri memberikan informasi yang menyangkut semua kegiatan yang dilaksanakan khususnya pelayanan SIM kepada masyarakat yang menjadi (receiver) melalui media yaitu internet (website,facebook & twitter) dan
87
Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi , Jakarta, 2004 hal 19
76
efek yang ditimbulkan menjadi masukan agar masyarakat mengetahui tentang lokasi perpanjangan pelayanan SIM melalui bus keliling.
4.3.1
Tujuan Sosialisasi Dalam menyampaikan informasi, agar apa yang disampaikan dapat
dimengerti sehingga kegiatan sosialisasi dapat tercapai. Secara umum tujuan komunikasi adalah mengharapkan adanya umpan yang diberikan kepada komunikan dapat diterima,menurut Onong Uchjana Effendy di dalam bukunya Ilmu Komunikasi (Teori& Praktek),komunikasi memiliki beberapa tujuan yaitu:88 a. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan persuasive dan bukan memaksakan kehendak. b. Memahami oranglain sebagai organisasi/institusi harus mengetahui benar aspirasi publik/masyarakat tentang apa yang diinginkan. c. Menggerakkan oranglain untuk melakukan sesuatu, dan menggerakkan sesuatu itu berupa kegiatan yang mendorong/memotivasi melalui perubahan sikap khalayak/publik. d. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti, sebagai organisasi/institusi harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaikbaiknya sehingga khalayak dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh komunikator.
Secara singkat dapat dikatakan tujuan dari komunikasi dalam sosialisasi suatu program adalah mengharapkan pengertian dan dukungan, gagasan dan tindakan, agar tujuan dari sosialisasi tersebut dapat tercapai. Berkaitan dengan konsep tujuan sosialisasi merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi/instansi, sosialisasi merupakan:89 "Sosialisasi sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyebarluaskan informasi tertentu tentang suatu program 88 89
Opcit. Effendy Hal 9 Deddy Mulyana, Dasar-dasar Komunikasi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999 hal 68
77
kerja/kegiatan organisasi kepada publik dengan maksud untuk diketahui dan didukung oleh publik."
Berdasarkan teori di atas menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang diarahkan untuk penyampaian informasi tentang program sehingga masyarakat mengetahui dan mendukung program tersebut. Berkaitan dengan analisis penelitian maka dapat ditegaskan bahwa tujuan sosialisasi yang dilakukan Divisi Humas Mabes Polri merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan mengenai pelayanan SIM keliling ataupun segala kegiatan internal Polri diinformasikan kepada masyarakat melalui media online. Berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi yang merupakan jawaban pertanyaan dalam rumus Laswell seperti yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Jika dikaji lebih jauh, pertanyaan "efek/pengaruh apa yang diharapkan", secara implisit mengandung pertanyaan yang perlu dijawab dengan seksama.Pertanyaan tersebut yaitu:90 a.
b.
c.
90
When (Kapan dilaksanakan) Berkaitan dengan tujuan sosialisasi, pemilihan waktu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan sehingga secara efektif mampu menarik perhatian publik/masyarakat. How (bagaimana melaksanakannya) Pertanyaan ini berhubungan dengan implementasi dari kegiatan sosialisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah implementasi di lapangan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Why (mengapa dilaksanakan) Pertanyaan ini berhubungan dengan motif atau alasan utama yang mendasari mengapa kegiatan tersebut penting sehingga layak disosialisasikan.
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation & Media Komunikasi, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010 hal. 188
78
d.
e.
What (apa yang ingin disampaikan) Pesan yang disampaikan tentang program quick wins mengenai pelayanan perpanjangan SIM dengan menggunakan bus keliling merupakan layanan yang secara mobile (berpindah-pindah) penting diinformasikan melalui media online (website,facebook&twitter) karena dirasakan media tersebut secara cepat dapat mempublikasikan informasi jadwal pelayanan perpanjangan SIM. Whom (kepada siapa pesan disampaikan) Objek/sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dimana sebagai khalayak eksternal yang melakukan pelayanan perpanjangan SIM tidaklah sulit dan tidak memakan proses yang lama serta menghilangkan persepsi tentang pungutan-pungutan liar selama proses perpanjangan SIM tersebut dilakukan.
Berdasarkan kajian penelitian, diadakannya sosialisasi program tersebut yaitu untuk mengajak masyarakat untuk berinteraksi/berkomunikasi secara tidak langsung kepada pihak internal Polri. Kemudahan dalam proses perpanjangan SIM keliling agar memudahkan masyarakat yang tidak sempat memperpanjang SIM dapat mengetahui melalui media online (website,facebook & twitter) sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara updates serta masyarakat memberikan saran ataupun kritikan melalui media sosial facebook & twitter yang bermanfaat untuk memperbaiki kinerja Polri dalam mengemban tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Agar mencapai tujuan sosialisasi diperlukan beberapa langkah yaitu menciptakan pemahaman agar terus dibina dan didukung oleh masyarakat agar meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat
terhadap
institusi
Polri.Divisi
Humas
Mabes
Polri
menggunakan media penyampaian informasi melalui media online untuk membina hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tercipta good image (citra positif) Polri di mata masyarakat.
79
4.3.2 Media Online Divisi Humas Mabes Polri Efek/pengaruh perkembangan tekhnologi
dengan menggunakan media
online merupakan salah satu media yang efektif. Menurut kutipan Mondry, dalam buku Pemahaman Teori & Praktik Jurnalistik:91 "Media online memiliki kelebihan tersendiri, dimana informasi yang didapatkan dapat di akses siapa saja, kapan saja dan dimana saja tentu dengan syarat; adanya sarana berupa perangkat komputer yang memiliki jaringan internet. Selain itu media online dilengkapi dengan fasilitas pencarian berita dan pengarsipan berita yang dapat diakses dengan mudah."
Internet adalah salah satu media penyebar informasi yang paling cepat, luas, mudah di akses dengan biaya yang terjangkau. Kemudahan akses inilah yang memunculkan
gagasan
informasi
layanan
jadwal
lokasi
SIM
keliling
disosialisasikan melalui media online. Ketika media massa memiliki otoritas dalam membingkai sebuah isu. Divisi Humas Mabes Polri menggunakan sarana media online (website, facebook & twitter) sebagai sarana komunikasi dalam meng-updates informasi. Peran media online sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat akan memberikan pandangan baru kepada masyarakat bahwa Polri membuka diri secara transparan dengan memberikan arus informasi secara terbuka. Menurut hasil wawancara peneliti kepada Kabid Regident (Kepala Bidang Registrasi & Identifikasi) Korlantas Polri sebelumnya, mengenai jadwal lokasi pelayanan perpanjangan SIM keliling yang sifatnya mobile atau berpindah tempat waktu dan lokasi dibuat oleh Polda Metro Jaya dan di updates setiap harinya
91
Mondry M.Sos. Pemahaman Teori & Praktik Jurnalistik, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 hal 22
80
melalui website, facebook & twitter Divisi Humas Mabes Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh wawancara peneliti kepada masyarakat yang terterpa SIM keliling (Mizhar Ghifari, Karyawan Swasta, 29 Tahun) bahwa kemudahan informasi mengenai pelayanan perpanjangan SIM keliling di media online dapat membantu masyarakat yang memiliki aktivitas padat sehingga mengetahui waktu & lokasi yang dekat dengan wilayah tempat tinggal. Selain itu, Brigjend Pol.Drs Muhammad Taufik, MH selaku Kepala Biro PID menambahkan media online tersebut
dibuat
sebagai
sumber
informasi
yang
isinya
mengenai
kegiatan/penanganan kasus, agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus yang sedang terjadi sehubungan dengan Undang-undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:92 "Memberikan jaminan kepada setiap warna negara untuk memperoleh informasi. Undang-undang KIP memberikan sangat luas memberikan hakhak kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi dari seluruh badan publik yang ada."
Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya media online sebagai pendukung program Quick Wins (pelayanan SIM keliling) dalam memberikan informasi kepada masyarakat bukan hanya sebagai tugas dan peran Divisi Humas Mabes Polri melainkan juga sehubungan dengan aturan dan kebijakan yang berdasarkan kepada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi .
92
www.humas .polri.go.id di unduh pada tanggal 29 September 2012 pukul 20.00
81
4.3.3
Reputasi/Citra Polri Tahap sosialisasi merupakan upaya menciptakan hubungan yang harmonis
antara institusi dengan publiknya yang terkait dengan organisasi yang pada akhir tujuannya yaitu menciptakan citra positif (good image), kemauan yang baik (good will), saling menghargai (mutual aprreciation) dan toleransi antara kedua belah pihak.93 Penjelasan diatas tentang kegiatan sosialisasi bertujuan menciptakan citra positif tidaklah terbentuk begitu saja. Sikap dan opini masyarakat tidak hanya terbentuk dari berita-berita media pers. Kata opini publik khususnya terkait kinerja Polri,menjadi istilah yang sering di dengar melalui media massa maupun media online. Menurut Rhenald Khasali dalam buku Manajemen Public Relations, Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman yang berasal dari informasi yang tidak lengkap akan menghasilkan citra yang tidak sempurna.94 Menurut peneliti, opini merupakan pendapat orang terhadap suatu situasi, kejadian atau peristiwa dan bukan suatu fakta (belum tentu benar). Kinerja Polri sering menjadi perhatian utama masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian sebagai aparat keamanan. Maka dari itu tugas untuk membangun dan memelihara citra di masyarakat menjadi tanggungjawab seluruh internal Polri. Pentingnya peran Public Relations menjadi tugas dan fungsi Divisi Humas Mabes Polri yaitu sebagai saluran informasi 93
Abdurachman Oemi, Dasar-dasar Public Relations, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1994 hal
25 94
Rhenald Khasali, Manajemen Public Relations (Konsep & Aplikasinya di Indonesia), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2005 hal 28
82
(channel of information) dan sumber informasi (source of information) bagi kalangan eksternal ataupun internal Polri. Pada era transparansi publik, Praktisi Public Relations memiliki peran untuk membangun citra. Setidaknya ada 4 (empat) unsur yang perlu ditangani: Permusuhan
Simpati
Prasangka
Penerimaan
Ketidakpedulian
Minat
Ketidaktahuan
Pemahaman
4.3.3 Tabel Proses Transfer Public Relations Tugas Public Relations agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam melayani kepentingan publik/masyarakat. Perhatian public relations terhadap citra dan reputasi instansi/organisasi berkaitan erat dengan persepsi dan sikap. Hal tersebut merupakan awal terbentuknya opini publik yang tidak terbentuk secara seketika, melainkan memerlukan proses dan waktu. Perbedaan reputasi dan citra menurut Tom Duncan, dikutip dalam buku Ruslan yaitu:95 "Kegiatan memperoleh citra diperoleh dari hasil kreativitas dan melalui proses kerja keras PR, lain halnya dengan reputasi diperoleh melalui penghargaan di mata publik terhadap penampilan,nilai-nilai utama dan perilaku dan tindakan suatu kegiatan organisasi."
95
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation & Media Komunikasi, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010 hal. 323
83
Dalam Buku Ruslan, ia mengutip sesungguhnya kegiatan untuk meningkatkan reputasi organisasi terbentuk dari 4 (empat) faktor penentu yaitu melalui:96 1. Credibility (kepercayaan) Berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran yang ditampilkan oleh instansi/organisasi dalam menjalankan kinerjanya termasuk terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik/masyarakat. 2. Trustworthines (terpercaya) Berkaitan dengan penampilan sifat-sifat yang terpercaya dari pihak yang memberikan pelayanan demi kepentingan stakeholder/publik. 3. Reliability (keterhandalan) Keterhandalan dari kemampuan komunikator dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan institusi/organisasi. 4. Social Responsibility (Tanggungjawab sosial) Merupakan kewajiban tanggungjawab sosial institusi/organisasi terhadap lingkungan sekitar akan menambah reputasinya.
Dalam melayani masyarakat, tujuan dari pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang perpanjangan SIM kini mudah dilakukan, dengan proses yang cepat salah satunya dengan layanan SIM keliling. Pelayanan tersebut apabila dikaitkan dengan kredibilitas dan transparansi yang tinggi, pada akhirnya akan meningkatkan tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat. Menurut hasil temuan peneliti mengenai pelayanan SIM keliling dengan kemudahan,
kecepatan,
kenyamanan dan
keramahan
dalam
memproses
perpanjangan SIM pada bus keliling adalah konsep Service of excellence (pelayanan prima) dimana unsur tersebut merupakan satuan pelayanan jasa yang terintegrasi artinya pelayanan yang diberikan harus memiliki keterampilan
96
Opcit Ruslan hal. 327
84
tertentu yaitu kecepatan dalam waktu proses perpanjangan, berpenampilan baik/ramah, mampu berkomunikasi sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik kepada masyarakat.97 Menurut hasil analisis peneliti, Aktivitas Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan program Quick Wins (pelayanan SIM keliling) dengan cara menghimbau serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media online website Divhumas Polri dan media sosial seperti facebook,twitter mengenai kemudahan pelayanan SIM keliling,serta fungsi /kegiatan public relations yang dilaksanakan dengan baik, akan mengubah pandangan/persepsi
masyarakat
terhadap Polri. Divisi Humas Mabes Polri menggunakan media penyampaian informasi melalui media online untuk membina hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tercipta good image (citra positif) Polri di mata masyarakat. Semua aktivitas public relations melalui internet memungkinkan untuk menjalin hubungan baik untuk mempertahankan dukungan publik internal dan eksternal. Publik atau masyarakat akan bergantung pada public relations sebagai sumber informasi berita yang tidak tersaji di surat kabar dan media lain. Berkaitan dengan upaya menciptakan good image (citra positif), yaitu sebagai sumber informasi dan saluran informasi dalam mengemban tugas Divisi Humas Mabes Polri yaitu fungsinya dalam mengelola informasi untuk didistribusikan kepada publik/masyarakat.
97
Opcit Ruslan hal.279
