BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1.Hasil Penelitian 4.1.1 Profil KSP Artha Prima 4.1.1.1 Sejarah Koperasi Artha Prima Sejarah Perkembangan Koperasi Artha Prima adalah KSP Artha Prima didirikan pada tanggal 10 Juli 2007, dengan Badan Hukum Nomor 212/BH/KDK.11.1/V/2000. Kegiatan Koperasi Artha Prima mentitik beratkan pada perdagangan, kapling dan penyaluran kredit yang pelayanannya hampir meliputi seluruh Kabupaten Semarang. Pada awal tahun 2003 untuk mendekatkan pelayanan ke anggotaan, KSP Artha Prima mengembangkan usahanya keluar kabupaten maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 maret 2004 nomor 07/BH/PAD/KDK.11/III/2004. Pengembangan usaha tersebut
meliputi
Kodya
Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kodya Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Ungaran dan Kabupaten Klaten guna lebih mendekatkan pelayanannya ke anggota diluar Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 19 April 2005 nomor 62/PAD/MENEG.1/IV/2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSP Artha Prima telah dapat beroperasi di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Primer Nasional. KSP Artha Prima adalah salah satu koperasi di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan menjadikan KSP sebagai soko guru perekonomian Indonesia, menjadikan lembaga yang mandiri, tangguh, profesional dan berbasis anggota yang berkualitas, mensejahterakan anggota dan masyarakat. KSP Artha Prima memiliki 40 cabang di kota Salatiga dengan total anggota 4600 orang (lancar) dan kurang lebih 1000 orang (tidak lancar). Dalam hal ini sama seperti yang tertuang dalam pasal 4 UU Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomiaan nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan.
KSP Artha Prima yang menjadi objek
penelitian penulis yaitu di daerah Kota Salatiga yang merupakan cabang dari KSP Artha Prima Ambarawa. Dan juga KSP Artha Prima cabang kota Salatiga berlokasi di jln.Imam bonjol 106, Salatiga.(http://ksparthaprima.co.id/) 4.1.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Organisasi adalah alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan penentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab, yang slalu ada pada setiap perusahaan, baik badan usaha yang bertujuan mencari laba atau yang non laba yang bertujuan sosial. Agar organisasi Koperasi Simpan Pinjam “Artha Prima” dapat berjalan dengan baik. Perlu penyusunan dalam struktur organisasi sehingga antara bagian satu dengan bagian lain dapat melaksanakan tugasnya masing – masing. Strukur organisasi Koperasi Simpan Pinjam “Artha Prima” adalah sebagai berikut:
RAPAT ANGGOTA PENGAWAS Syaiful KETUA Bapak Zubaedi
PENGURUS
SEKRETARIS
BENDAHARA
Ibu Siti Rahmawati
Bapak Asrul
Manager Pusat Muhamad Ashuri
1.
Rapat Anggota Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Mengingat anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa yang sangat berkepentingan sejauh ini keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dan anggota berhak meminta keterangan dan pertanggunjawaban mengenai pengelolaan koperasi.
2.
Pengawas Pengawas koperasi adalah anggota koperasi yang diberi kepercayaan oleh seluruh anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas koperasi juga bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil penelitian, pembinaan dan pengawasan kegiatan organisasi dan usaha koperasi kepada pengurus. Koperasi simpan pinjam “Artha Prima” kota Salatiga memiliki satuorang pengawas yaitu Syaiful. 3. Pengurus Merupakan pemegang kuasa rapat anggota dengan jabatan paling lama lima tahun yang dipilih dan diangkat dari anggota koperasi oleh rapat anggota yang bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi. Pembagian tugas pengurus KSP Artha Prima adalah sebagai berikut: a. Ketua Ketua KSP Artha Prima dijabat oleh Bapak Zubaedi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memimpin dalam pengelolaan koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rancangan rencana kerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. b. Sekretaris Sekretaris KSP Artha Prima dijabat oleh Ibu Siti Rahmawati yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku anggota dan pengurus. 2. Mengkoordinasi kegiatan harian, organisasi dan usaha.
c. Bendahara Bendahara KSP Artha Prima dijabat oleh Bapak Asrul dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Mengajukan laporan keuangan. 2. Mengkoordinasi kegiatan dibidang keuangan. 3. Bertanggungjawab atas semua transaksi yang telah dilakukan. d. Manajer Pusat Bertanggungjawab kapada pengurus untuk mengelola KSP. 4.1.1.3 Bidang Usaha Koperasi Simpan Pinjam “Artha Prima” Dalam rangka mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejateraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi menjalankan berbagai kegiatan usaha. Bidang usaha yang dilakukan KSP Artha Prima kota Salatiga adalah: 1. Pengkreditan Uang
Merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit uang dengan bunga yang rendah untuk membantu kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ada dua jenis kredit yang diberikan kepada debitur KSP Artha Prima yaitu : -
Kredit modal usaha yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha untuk sarana pengembangan usaha yang dikelola oleh nasabah.
-
Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan sebagai sarana pembelian barang kebutuhan sekunder atau biaya-biaya yang konsumtif.
2. Simpanan atau Tabungan Merupakan jasa yang melayani anggota yang ingin menyimpan uangnya dikoperasi dengan memberikan bunga atau simpanan tersebut. Simpangan atau tabungan ini dapat sewaktu-waktu disetor atau ditarik yang akan di catat dengan teliti dalam buku simpanan atau nama si penampung. 4.1.2 Prosedur Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam “Artha Prima”. Prosedur merupakan kejelasan tentang sosialisasi kredit dari petugas administrasi kepada calon debitur. Calon debitur mengajukan dana kredit kepada pegawai bagian administrasi dengan berbagai macam persyaratan yang sudah ditentukan yang selanjutnya akan diproses dan dianalisis untuk menentukan layak tidaknya calon debitur untuk mendapatkan kredit. Prosedur yang harus dilengkapi nasabah dalam pemberian kredit sebagai berikut 1. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini nasabah mengajukan berkas permohonan kredit dengan dilengkapi: a. Maksud dan tujuan kredit b. Besarnya kredit dan jangka waktu
c. Sistem pengembalian kredit d. Jaminan kredit e. Syarat pendukung (KTP, KK, Surat Nikah, BPKB roda dua atau roda empat, SHM atau Sertifikat, STNK yang masih berlaku, rekening listrik atau telepon, slip gaji). 2. Penyelidikan berkas pinjaman. Dalam rangka mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak koperasi belum lengkap atau belum cukup, makan diminta nasabah untuk segera melengkapi dan apabila sampai waktu tertentu nasabah tidak sanggup maka pemohonan kredit akan dibatalkan. 3. Wawancara I. Melakukan penyelidikan terhadap nasabah dengan langsung berhadapan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya serta meyakinkan pihak koperasi apakah berkas-berkas yang diajukan sesuai dan lengkap. 4. Survey ke lapangan. Kegiatan pemerikasaan kelengkapan secara langsung dengan cara turun ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan jaminan yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara I. Agar apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hendaknya saat akan melakukan survey tidak diberitahukan kepada nasabah.
5. Wawancara II. Kegiatan perbaikan berkas-berkas jika kemungkinan ada kekurangan setelah dilakukannya survey lapangan. Catatan pemohonan dan catatan pada saat wawncara I
akan dicocokkan dengan catatan saat survey lapangan apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran. 6. Keputusan kredit. Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan disiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup : -
Jumlah uang yang diterima
-
Jangka waktu kredit
-
Biaya-biaya yang harus dibayar (ongkos, materai)
-
Waktu pencarian kredit
7. Penandatangan akad kredit. Kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit untuk mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : -
Dilakukan secara langsung dengan pihak koperasi dengan debitur.
-
Penandatangan antara pihak koperasi dengan debitur disertai tanda tangan notaris sebagai saksi (dikhususkan untuk jaminan tidak bergerak berupa tanah atau bangunan).
8. Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatangan akad kredit yang dilakukan berdasarkan analisa kelayakan pemberian kredit dengan memperkirakan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban. Sehingga dapat menentukan tingkat kepercayaan kepada debitur dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian dimasa yang akan datang akibat adanya kredit macet.
9. Penyaluran dana. Merupakan kegiatan pencarian atau pengambilan dana dari rekening atau pengambilan secara langsung sebagai realisasi dari pemberian kredit sesuai ketentuan dan tujuan kredit.Kredit yang diberikan oleh pihak KSP Artha Prima pengertiannya sudah sesuai dengan pendapat kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankkan yang mengandung unsur-unsur: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu. Resiko dan bunga. 4.1.3. Metode yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam “Artha Prima” 1.
Memberikan informasi pengajuan kredit. a. Analisis kredit menjelaskan secara jelas dan terinci kepada calon debitur mengenai informasi kredit berupa persyaratan serta ketentuan kredit, meliputi : tidak menjadi anggota koperasi lain dan dapat sedang menerima kredit konsumtif. b. Pihak analis kredit memberikan informasi yang jelas sehingga calon debitur bisa mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengetahui persyaratan kredit. c. Mengetahui calon debitur merupakan WNI dan mempunyai hubungan keluarga, identitas calon debitur yang berupa KTP, KK atau Surat Nikah sangat diperlukan. Kejelasan informasi yang diberikan oleh analis kredit sangat berpengaruh terhadap kesalahan dalam prosedur syarat kredit berikutnya. Semakin jelas informasi yang diberikan, semakin memperkecil kesalahan dalam prosedur kredit berikutnya.
2.
Penggolongan Pinjaman.
Setelah pihak administrasi mengetahui besar pinjaman yang diajukan calon debitur, pihak administrasi kemudian mengelompokkan kedalam pinjama angsuran atau berjangka agar pihak koperasi mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan jika terjadi penunggakan angsuran. 3.
Kesesuaian persyaratan kelengkapan kredit. Analisis kredit melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan calon debitur dan identitasnya apakah sesuai dengan KTP, KK atau Surat Nikah yang diajukan sebagai persyaratan kredit. Setelah pengecekan dilakukan sama atau falid dan telah dinyatakan layak, maka proses kredit selanjutnya dapat dilaksanakan.
4.
Pengendalian kredit dengan 5C. Setelah persyaratan yang ditentukan oleh koperasi dipenuhi dan sesuai keadaan dilapangan. Setiap koperasi menerapkan asas 5C dalam pemberikan kredit agar mengurangi risiko dan meminimalkan kredit macet. Semakin pihak koperasi ketat dalam menerapkan azas 5C maka akan kecil pula risiko kredit yang bisa
menimbulkan
kredit
macet,
karena
pihak
koperasi
benar-benar
memperhatikan kelayakan calon debitur dalam penerimaan kredit. Penilaian pemberian kredit dengan azas 5C adalah sebagai berikut: a. Character (Kepribadian/watak).
Penilaian kepribadian/watak calon nasabah dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima, sebelum pemberian kredit kepada calon nasabah dibutuhkan suatu informasi-informasi yang berkaitan dengan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam aturan yang sudah di sepakati oleh pihak KSP Artha Prima dengan calon nasabahnya. Penilaian yang dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima antara lain meliputi: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima untuk melakukan penilaian watak tersebut adalah dengan meneliti riwayat calon debitur, reputasi calon debitur dilingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan. Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian kredit yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap watak calon nasabah. b. Capasity (Kemampuan atau kesanggupan). KSP Artha Prima melakukan analisis kemampuan kepada calon nasabah. Analisis kemampuan tersebut diuraikan ke dalam kemampuan finansial dan manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung performance calon nasabah, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial calon nasabah. Kemampuan finansial dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Hal ini dilakukan guna memperlancar jalannya proses pemberian kredit kepada calon nasabah. c. Capital (Modal atau kekayaan). KSP Artha Prima melakukan analisis modal untuk menilai kemampuan pendanaan atau modal sendiri dari calon nasabah. Tujuan dilakukannya analisis
modal untuk mengetahui kemampuan sendiri debitur dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko (risk sharing) yang mungkin dialami oleh calon nasabah. Modal sendiri ini tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi dapat berupa barang-barang seperti tanah, bangunan, rumah serta fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh calon nasabah. Seperti perhiasan, mobil atau motor.
d. Collateral (Jaminan). KSP Artha Prima melakukan analisis jaminan kepada calon nasabah. Analisis jaminan dalam hal ini merupakan penilaian barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1.
Jaminan benda berwujud seperti kendaraan bermotor atau emas.
2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat rumah, tanah, STNK dan BPKB. e. Condition of Economy. Analisis kondisi yang dimaksud disini adalah kondisi diluar kontrol atau faktor-faktor yang berada di luar kemampuan KSP untuk mengatasi atau mempengaruhinya (kondisi / faktor ekstern). Hal ini dilakukan agar dapat melakukan penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha, maka pihak KSP Artha Prima perlu mempelajari dan mengikuti perkembangan masalah-masalah ekonomi, politik, budaya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja dan pendapatan
negara. Dengan demikian pihak KSP dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa depan (melancarkan usaha calon nasabah). Walaupun di KSP Artha Prima menggunakan beberapa faktor dari 5C yang dijadikan dasar dalam penilaian-penilaian pemberian kredit, pada kenyatannya masih ada debitur yang tidak lancar atau macet dalam membayar kewajibannya. Faktor condition of economy sangat jarang dilakukan pihak koperasi, karena pihak koperasi sudah memberikan kepercayaan bahwa masa depan debitur bisa melunasi kewajibannya. Kecuali untuk debitur yang mengajukan kredit usaha, pihak koperasi harus tetap menggunakan faktor codition of economy untuk mengetahui prospek atau tidaknya usaha yang hendak dilakukan. 5.
Pengendalian Kredit dengan 7P Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 7P menurut Kasmir ( 2001:106 ) adalah : 1. Personality Analisis Personality hampir sama dengan character dalam 5c atau dapat dikatakan sebagai ukuran untuk menilai “kemauan” melakukan kewajibannya untuk melunasi kredit yang diajukan. Nasabah dengan kepribadian baik tentunya akan berusaha untuk membayar kredit yang telah diajukan dengan berbagai cara. Pihak KSP mencari data tentang kepribadian calon nasabah seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, lingkungan sosial, serta
hal-hal yang erat hubungannya
dengan kepribadian nasabah. 2. Party Analisis dalam hal ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan pnasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit
yang berbeda dengan kredit untuk nasabah yang lebih kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. 3. Perpose Analisis perpose dilakukan untuk mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam, ada yang bertujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau bahkan untuk
tujuan
perdagangan (usaha). 4. Prospect Analisis prospek dilakukan untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya koperasi yang akan menanggung kerugian tetapi juga nasabah. 5. Payment Analisis
payment
merupakan
ukuran
bagaimana
cara
nasabah
mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh oleh calon nasabah. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi atau bangkrut akan ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profitability Analisis
profitability
dilakukan
untuk
menganalisis
bagaimana
kemampuan calon peminjam dalam mencari laba. Analisis ini diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari KSP.
7. Protection Analisis protection bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang diberikan oleh KSP tersebut, agar usaha dan jaminan
mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
6.
Pengendalian kredit dengan 3R Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 3R adalah : 1. Return (hasil yang dicapai) Analisis return dilakukan oleh pihak KSP guna penilaian atas hasil pencapaian yang akan dicapai oleh calon nasabah setelah dibantu dengan kredit oleh pihak KSP. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon nasabah yang bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula sebaliknya.berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan sebagai keuntungan yang akan diperoleh KSP apabila memberikan kredit kepada pemohon. 2. Repayment (pembayaran kembali) Analisis repayment dilakukan oleh pihak KSP dengan beberapa penilaian tertentu. Yaitu dalam hal ini KSP harus menilai berapa lama nasabah dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali
(repayment
capacity),
dan
apakah
kredit
harus
diangsur/dicicil/atau dilunasi sekaligus diakhir periode. Hal ini dilakukan untuk
mendukung
memperhitungkan
pendapat
Hasibuan
kemampuan,
(2005)
jadwal,
dan
repayment jangka
adalah waktu
pembayarankredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko) Analisis risk bearing ability dilakukan untuk memperhitungkan besarnya kemampuan nasabah untuk menghadapi risiko, baik risiko yang besar ataupun kecil. KSP melihat atau menganalisis kemampuan nasabah menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukurnya, jenis usaha yang dijalakan ataupun pekerjaan nasabah. Berdasarkan hal tersebut KSP harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana nasabah mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan. Jika risk bearing ability nasabah besar maka pihak KSP tidak akan memberikan kredit dan juga sebaliknya.
7.
Memonitoring terhadap penggunaan kredit. Pihak koperasi hanya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya kredit untuk mengamankan kekayaan yang digunakan debitur sebagai anggunan atau jaminan. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan pihak koperasi yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit (survey ke lapangan, wawancara) dan pengawasan yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit.
8.
Pengendalian agunan. Setiap calon debitur harus memberikan agunan atau jaminan yang bernilai ekonomis kepada pihak koperasi kepada awal pemberian kredit. Pihak KSP Artha Prima hanya mau menerima agunan atau jaminan berbentuk sebagai berikut:
a. Jaminan benda berwujud seperti kendaraan bermotor atau emas b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah dan BPKB Jaminan yang diberikan kepada puhak KSP Artha Prima sudah sesuai dengan pendapatan Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Walaupun ada beberapa jenis jaminan yang tidak digunakan. 9.
Mengidentifikasi terjadinya kredit macet. Pihak KSP Artha Prima lebih awal melakukan identifikasi dalam pengelolaan kredit yang bermasalah untuk mencegah timbulnya kredit yang
bermasalah dikemudian hari. Setelah realisasi kredit, pihak debitur harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan namun tidak selamanya, kredit yang diberikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hal yang terjadi diluar kehendak, kelalaian pihak koperasi dalam hal pengawasan dan prosedur maupun kelalaian pihak debitur. Kelancaran pembayaran pokok kredit atau bunga kredit dapat terjadi karena: a. Dari pihak nasabah -
adanya ketidakjujuran saat di survey
-
keinginan untuk segera mendapat pinjaman
-
kemampuan yang kurang dalam membayar
-
meremehkan jadwal angsuran
-
adanya unsur ketidaksengajaan (musibah)
-
memindahtangankan jaminan (digadaikan)
b. Dari pihak koperasi
10.
-
Hasil-hasil survey ada yang diabaikan
-
Ada unsur suap agar dipermudah proses pemberian kredit
-
Target (tekanan dari perusahaan, mengejar bonus)
Meminimalkan resiko kredit macet. Menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah kredit apa yang akan diselesaikan secara baik-baik apabila kondisi debitur masih bisa diperbaiki atau dengan pemutusan hubungan apabila kondisi debitur tidak bisa diharapkan lagi. Jika kondisi debitur masih bisa diperbaiki pihak koperasi akan melakukan analisis atau evaluasi bila terjadi kredit macet dengan cara: a. Dilakukan pembicaraan dikantor sehingga ada etikat baik dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya berupa pinjaman pokok serta bunga.
b. Apabila debitur merasa keberatan dengan perjanjian awal maka dilakukan rescheduling dengan memperpanjang waktu angsuran sesuai kemampuan debitur.
11.
Penggolongan kredit bermasalah. Sebelum koperasi melakukan tindakan untuk mengelola kemungkinan resiko yang akan dihadapi, akan dilakukan terlebih dahulu penggolongan kredit yang bermasalah yaitu sebagai berikut: a. Kredit cukup lancar, kredit dikatakan cukup lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok atau bunga melampaui 30hari akan dilayangkan surat peringatan I. b. Kredit kurang lancar, kredit dikatakan kurang lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang melampaui 60hari akan dilayangkan surat peringatan II. c.
Kredit dalam perhatian khusus, kredit dikatakn dalam perhatian khusus apabila tunggakan pembayaran pokok atau bunga melampaui 120hari akan dilayangkan surat peringatan III dan ditambah surat panggilan jika tidak ada tanggapan sampai 5hari setelah tanggal jatuh tempo surat peringatan III.
d. Kredit macet, dikatakan kredit macet apabila tidak terjadi pembayaran pokok atau bunga sama sekali dan setelah 5hari tanggal jatuh tempo surat panggilan tidak ada tanggapan akan dilayangkan surat penarikan jaminan.
Adanya penggolongan kredit bermasalah tersebut, pihak koperasi akan semakin mudah dalam menentukan langkah selanjutnya yang tepat untuk lebih mengelola kredit bermasalah yang terjadi. 12.
Tindakan lanjut atau penyelesaian kredit. a. Adanya APHT (akte pemberian hak tanggungan) b. Apabila setelah debitur diberikan surat peringatan I-III, surat panggilan sampai surat penarikan jaminan tidak mendapat respon atau tidak ada angsuran masuk, maka pihak koperasi akan melakukan penyitaan anggunan atau jaminan yang diberikan. Penyitaan dilakukan dengan negoisasi antara pihak koperasi dengan debitur yang memunculkan kesepakatan anggunan atau jaminan dijual dengan harga pasar yang hasil penjualannya digunakan untuk menutup pokok pinjaman ditambah bunga ditambah denda dan jika masih ada sisa akan dikembalikan kepada debitur.
4.2
Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Pembahasan Prosedur Keberadaan koperasi yang merupakan bagian dari tata perekonomian nasional, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi. Dengan demikian sudah sewajarnya bahwa Koperasi diberikan kesempatan yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. KSP Artha Prima sebagai salah satu Koperasi yang ada di kota Salatiga yang kegiatannya memberikan kredit. Sembilan prosedur yang diberikan oleh pihak KSP Artha Prima sebagai syarat pengajuan kredit yaitu: Pengajuan berkas-berkas, Penyelidikan berkas, Wawancara I, Survey lapangan, Wawancara II, Keputusan kredit, Penandatanganan akad kredit, atau perjanjian lainnya, Realisasi kredit dan Penyaluran atau penarikan dan sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Kasmir.
Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi kebocoran mengenai akan dilakukannya survey sehingga pihak debitur memberikan informasi tentang kondisi lapangan yang tidak sebenarnya. Kebocoran ini bisa terjadi karena disengaja. Pihak analisis kredit berbuat seperti itu karena disebabkan adanya tekanan dari koperasi (target atau mengejar bonus), dan dari pihak calon debitur disebabkan karena keinginan segera mendapatkan pinjaman. Pihak koperasi dalam menangani prosedur pinjaman calon nasabah sudah baik, dengan cara melakukan pendekatan kepada calon debitur terutama dalam hal wawancara I dan wawancara II. Agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari yang disebabkan kurang telitinya dalam memproses atau menganalisis prosedur dan ketidakjujuran dari ke dua pihak, sebaiknya dari pihak koperasi tidak memberikan tekanan kepada analisis kredit agar antara pihak analisis kredit dengan calon debitur tidak bisa bekerja sama. Calon debitur dalam memperlihatkan kondisi lapangan harus jujur karena hal ini berpengaruh dalam pembayaran kewajiban di kemudian hari. 4.2.2 Pembahasan Metode Pengendalian Dalam teori akutansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan
mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat dan serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut pengendalian intern atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terdapat pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan kepada hukum dan regulasi. Pada tingkatan transaksi spesifik, pengendalian intern merujuk pada aksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya: memastikan pembayaran untuk pihak ketiga dilakukan terhadap suatu layanan yang benarbenar dilakukan. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengendalian_intern) Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima telah menerapkan 10 metode pengendalian untuk memperlancar dalam pemberian kredit, antara lain sebagai berikut : 1. Memberikan informasi pengajuan kredit Faktor utama yang harus di analisis oleh pihak KSP adalah memberikan informasi kepada calon debitur. Karena tidak semua kalangan mengetahui persyaratanpersyaratan untuk mengajukan permohonan kredit. Bagian analisis kredit harus mampu menjelaskan secara jelas dan terinci kepada calon debitur mengenai informasi kredit yang berupa persyaratan-persyaratan serta ketentuan kredit. Syarat yang paling utama adalah tidak menjadi anggota koperasi lainnya karena apabila calon debitur adalah anggota dari koperasi lain artinya calon debitur tersebut sudah memiliki
kewajiban sebagai anggota di koperasi itu. Sehingga besar kemungkinan calon debitur dalam menjalankan kewajibannya, akan sulit melaksanakannya. Selain itu juga calon debitur tidak diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif. Pihak analis kredit diharuskan memberikan informasi yang jelas sehingga calon debitur bisa mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengetahui persyaratan kredit. Pihak analisis juga harus mencari informasi tentang keberadaan calon debitur apakah calon debitur merupakan WNI dan mempunyai hubungan keluarga, hal tersebut dapat dianalisis dari identitas calon debitur yang berupa KTP, KK atau Surat Nikah sangat diperlukan. Hal ini mendukung pendapat dari Kasmir (2001:112) tentang prosedur pemberian kredit 2. Penggolongan Pinjaman Analisis penggolongan pinjaman biasanya dilakukan oleh pihak administrasi. Penggolongan pinjaman dilakukan setelah pihak administrasi mengetahui besarnya pinjaman yang diajukan calon debitur, setelah digolongkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diajukan oleh calon debitur pihak administrasi kemudian mengelompokkan kedalam pinjaman angsuran atau berjangka hal ini dilakukan agar pihak koperasi mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan seandainya terjadi penunggakan angsuran (kredit macet). 3. Kesesuaian persyaratan kelengkapan kredit Analisis kredit mempunyai tanggung jawab besar atas kesesuaian persyaratan kelengkapan kredit calon debitur. Bersdasarkan hal tersebut pihak analisis kredit biasanya melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan calon debitur terutama identitas calon debitur tersebut apakah sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat pengajuan kredit antara lain KTP, KK, atau Surat Nikah.
Setelah analisis kredit melakukan pengecekan dan memeriksanya, apakah sama atau falid yang kemudian dinyatakan layak menerima kredit, maka proses kredit selanjutnya dapat dilaksanakan. Hal ini mendukung pendapat dari Kasmir (2001:105) tentang penilaian pemberian kredit.
4. Pengendalian kredit dengan metode 5C Character (Kepribadian/watak). Penilaian kepribadian/watak calon nasabah dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima, sebelum pemberian kredit kepada calon nasabah dibutuhkan suatu informasi-informasi yang berkaitan dengan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam aturan yang sudah di sepakati oleh pihak KSP Artha Prima dengan calon nasabahnya. Penilaian yang dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima antara lain meliputi: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak KSP Artha Prima untuk melakukan penilaian watak tersebut adalah dengan meneliti riwayat calon debitur, reputasi calon debitur dilingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan. Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian kredit yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap watak calon nasabah. Capasity (Kemampuan atau kesanggupan). KSP Artha Prima melakukan analisis kemampuan kepada calon nasabah. Analisis kemampuan tersebut diuraikan ke dalam kemampuan finansial dan
manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung performance calon nasabah, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja
kemampuan
manajerial
calon
nasabah.
Kemampuan
finansial
dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Hal ini dilakukan guna memperlancar jalannya proses pemberian kredit kepada calon nasabah. Capital (Modal atau kekayaan). KSP Artha Prima melakukan analisis modal untuk menilai kemampuan pendanaan atau modal sendiri dari calon nasabah. Tujuan dilakukannya analisis modal untuk mengetahui kemampuan sendiri debitur dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko (risk sharing) yang mungkin dialami oleh calon nasabah. Modal sendiri ini tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi dapat berupa barangbarang seperti tanah, bangunan, rumah serta fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh calon nasabah. Seperti perhiasan, mobil atau motor. Collateral (Jaminan). KSP Artha Prima melakukan analisis jaminan kepada calon nasabah. Analisis jaminan dalam hal ini merupakan penilaian barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1.
Jaminan benda berwujud seperti kendaraan bermotor atau emas.
2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat rumah, tanah, STNK dan BPKB.
Condition of Economy. Analisis kondisi yang dimaksud disini adalah kondisi diluar kontrol atau faktor-faktor yang berada di luar kemampuan KSP untuk mengatasi atau mempengaruhinya (kondisi / faktor ekstern). Hal ini dilakukan agar dapat melakukan penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha, maka pihak KSP Artha Prima perlu mempelajari dan mengikuti perkembangan masalahmasalah ekonomi, politik, budaya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja dan pendapatan negara. Dengan demikian pihak KSP dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa depan (melancarkan usaha calon nasabah). Hal ini mendukung pendapat dari Kasmir (2001:104) tentang penilaian pemberian kredit dengan metode analisis 5C. 4. Memonitoring terhadap penggunaan kredit Tahapan ini dilakukan oleh analis kredit bertujuan untuk memastikan penggunaan kredit berjalan dengan lancar. Pihak analis kredit hanya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya kredit untuk mengamankan kekayaan yang digunakan debitur sebagai agunan atau jaminan kepada KSP yang bersangkutan. Pengawasan terbagi dalam dua jenis yaitu pengawasan kredit yang biasanya dilakukan sebelum pencairan kredit contohnya seperti survey ke lapangan dan wawancara kepada calon debitur. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah calon debitur sudah memenuhi syararat sebelum kredit diberikan. Pengawasan juga dilakukan setelah pencairan dana atau pada saat penggunaan kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan kembali apakah debitur yang telah menerima kredit benar-benar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan kewajibannya tersebut tidak terjadi tunggakan atau kredit macet.
Hal ini diperkuat oleh KKNM Kondangjajar 2012 (https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10-analisis-koperasi-simpanpinjam/) tentang monitoring terhadap penggunaan kredit. 5. Pengendalian agunan Pengendalian agunan atau jaminan dilakukan oleh pihak analis kredit berguna untuk menjamin kredit apabila terjadi tunggakan atau kredit macet. Hal ini harus dilakukan oleh calon debitur kepada pihak koperasi di awal pemberian kredit. Agunan atau jaminan yang diberikan tentunya harus bernilai ekonomis atau memenuhi persyaratan. Agunan dan jaminan berbentuk jeminan berwujud seperti kendaraan bermotor atau emas, dan jaminan tidak berwujud seperti surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah dan BPKB. Hal ini mendukung pendapat dari Kasmir (2001:104) tentang pengendalian agunan.
6. Mengidentifikasi terjadinya kredit macet Hambatan yang ditemui di KSP Artha Prima tidak jauh berbeda dengan hambatan yang ada pada KSP lainnya, yakni kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Hal ini diperkuat pendapat dari Siamat (https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10-analisis-koperasi-simpanpinjam/). Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila : Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan
Dikatakan dapat memenuhi kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang (BUPN) atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Hal tersebut diperkuat pendapat dari Sutojo (https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10-analisis-koperasisimpan-pinjam/) tentang kredit macet \
7. Meminimalkan Resiko Kredit Macet KSP Artha Prima seharusnya dapat meminimalkan terjadinya resiko kredit, untuk itu kredit yang dikategorikan ke dalam kredit macet, dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu, sebagai berikut : Rescheduling ( Penjadwalan Ulang) Yaitu pihak koperasi simpan pinjam harus melakukan perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur diberikan kebijakan oleh koperasi, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). Disamping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Reconditiong (Persyaratan Ulang)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi Restructuring (Penataan Ulang) Yaitu tindakan koperasi dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang diberikan kredit memang layak atau sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kombinasi Pada tahap adalah kombinasi dari ketiga cara diatas yaitu antara rescheduling, restructuring dan reconditiong. Penyitaan jaminan Apabila ke empat cara telah ditempuh namun masih mengalami kredit macet, maka jalan terakhirnya adalah penyitaan jaminan yang pada awal telah diberikan debitur kepada pihak koperasi. Jaminan akan dikembalikan kepada debitur untuk kemudian dijual dan hasil penjualan jaminan tersebut menjadi milik koperasi. Hal ini diperkuat pendapat dari Kasmir (2001:103) tentang faktor-faktor penyebab dan pengendalian kredit macet. 8.
Penggolongan Kredit bermasalah Analis kredit melakukan penggolongan kredit bermasalah untuk memudahkan langkah pihak koperasi serta agar dapat menetukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya setelah melakukan penggolongan kredit bermasalah. Kriteria dari
penggolongan kredit bermasalah biasanya terlihat pada keadaan pembayaran kredit oleh debitur yang terjermin dalam catatan pembukuan, yaitu mencakup ketepatan pembayaran/angsuran pokok, bunga maupun angsuran lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut penggolongan kredit bermasalah digolongkan menjadi: Kredit cukup lancar, dapat digolongkan ke dalam kredit cukup lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok atau bunga melampaui 30hari akan dilayangkan surat peringatan I. Kredit kurang lancar, dapat digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dengan kondisi sebagai berikut: 1. Pengembalian dengan sistem angsuran yaitu:
Tunggakan melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 2 bulan3bulan, atau
Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih, atau
Terdapat tunggakan bunga melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan lagi atau
Tunggakan melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu: Pada pinjaman yang belum jatuh tempo terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.
Hal
ini
mendukung
pendapat
KKNM
Kondangjajar
2012
(https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10-analisis-koperasi-simpanpinjam/) tentang penggolongan kredit bermasalah. 9. Tindakan Lanjut atau Penyelesaian Kredit Sepuluh metode yang diterapkan oleh KSP Artha Prima ada beberapa metode yang belum dijalankan dengan baik, yaitu: a. Pengendalian kredit dengan metode 5C Dalam metode ini sebenarnya sudah dijalankan sesuai dengan pendapat Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya namun pihak koperasi masih jarang memperhatikan condition of ekonomi kepada calon debiturnya, karena pihak koperasi hanya menerapkan penilaian dengan melihat condition of ekonomi kepada debitur yang mengajukan kredit usaha. b. Mengidentifikasi terjadinya kredit macet Banyak penyimpangan yang terjadi di dalam metode ini, yaitu kelalaian pihak koperasi dalam hal pengawasan dan prosedur maupun kelalaian pihak debitur yang disengaja maupun tidak sengaja. c. Dalam Meminimalkan Resiko Kredit Macet Pihak koperasi dalam meminimalkan resiko kredit macet belum sepenuhnya berdasar pada teori Kasmir dalam bukunya “Manajemen Perbankan” yang berisi dalam mengendalikan kredit macet perlu dilakukan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi dan Penyitaan Jaminan, pihak KSP Artha Prima dalam meminimalkan resiko kredit hanya memakai pengendalian reschedulling. Sedangkan penyitaan jaminan hanya dilakukan
pihak koperasi jika debitur sudah benar-benar tidak bisa diharapkan untuk melunasi kewajiban pokok, bunga beserta denda. Hal
ini
mendukung
pendapat
KKNM
Kondangjajar
2012
(https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10-analisis-koperasi-simpanpinjam/) tentang Tindakan Lanjut atau Penyelesaian Kredit .
