BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Uraian Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPID DKI Jakarta “Tidak ada kata yang terlambat, pepatah ini sangat tepat ditujukan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, telah dilahirkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia yang diawali pembentukan organ ditingkat pusat yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selanjutnya diikuti oleh organ-organ di daerah yang dikenal dengan nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di tingkat provinsi hampir di seluruh Indonesia. Bahkan terhitung mulai tahun 2004 hingga pertengahan akhir 2010, KPID hampir telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung. Sebagaimana di dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI terdiri atas KPI Pusat yang didirikan di tingkat pusat dan KPI Daerah di tingkat provinsi, maka sudah selayaknya didirikan KPID Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran KPID DKI Jakarta melalui proses panjang dan baru terbentuk tahun 2011. Diwarnai lika-liku dan berbagai konflik kepentingan, akhirnya baru terbentuk tahun 2011. Inisiasi awal dimulai dengan audiensi team kajian pendirian 53

54

KPID DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Bpk. Fauzi Bowo dan jajarannya pada tanggal 4 Juni 2008. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1619/2009 tentang pembentukan Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 diputuskan Tim Seleksi terdiri dari: Ketua

: Dr. Pickey Triputra, M.Sc (Universitas Indonesia)

Wakil Ketua : Agung Dharmajaya (ATVLI) Sekretaris

: H. Oyong Hanna Habidin, SH, MM (Diskominfo DKI Jakarta)

Anggota

:

1. Drs. H. Yoyo Mochtar (Lembaga Kebudayaan Betawi) 2. Muzoffar, SE (Berita8.com) 3. Euis Sumiyati, SE (PPMJ) 4. Idham Cholid, SE, MM (PPMJ) 5. Margianto, S.Sos (Koordinator Komuniatas Jurnalis Radio) Setelah tim seleksi menyelesaikan pekerjaannya, maka dilakukan fit and propertest oleh Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada bulan Desember 2010 dan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 554/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2011-2014 maka secara resmi KPID DKI Jakarta terbentuk. Kehadiran KPID DKI Jakarta yang seharusnya sudah terbentuk seiring terbentuknya KPI pada tahun 2003, namun baru tahun 2011 KPID DKI Jakarta terbentuk. Sebagai pengawal kepentingan masyarakat, dalam hal ini menjamin

55

kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran adalah sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, seimbang antara kebebasan dan menggunkan hak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI. Semangat dan kemauan yang baik untuk rakyat dan masyarakat Indonesia dapat termanifestasi dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang salah satunya memunculkan KPI/KPID (Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah) sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan di daerah, KPI/KPID merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

4.1.2 Visi dan Misi KPID DKI Jakarta Visi KPID DKI Jakarta adalah “terwujudnya sistem penyiaran Nasional yang berkeadilan dan bermartabat

untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat.” Misi KPID DKI Jakarta: 1. Membangun dan memelihara tatanan informasi Nasional yang adil merata dan seimbang. 2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antara wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia Internasional. 3. Membangun iklim usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.

56

4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilainilai budaya Indonesia. 5. Menetapkan perencanaan dan peraturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesional penyiaran. 4.1.3 Tugas Pokok, Kewajiban dan Fungsi KPID DKI Jakarta Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokan dalam kegiatan-kegiatan: 1. Regulasi dan Pengaturan 2. Pengawasan 3. Pengembangan Tugas dan Kewajiban KPID: 1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. 3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. 4. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang. 5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat.

57

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionaliatas di bidang penyiaran. Berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, KPID mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menetapkan standar program siaran. b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perilaku penyiaran serta standar program siaran. e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Fungsi KPID DKI Jakarta sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID juga menjadi akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (Radio dan TV baik swasta, publik, komunitas maupun berlangganan). KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran Nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.

58

4.1.4 Struktur Kelembagaan

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 4 telah ditetapkan bahwa KPID dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Dalam organisasi kesekretariatan yang pada dasarnya bersifat pelayanan, terdapat satu bagian Kepala Sekretariat yang membawahi 4 Sub Bagian. Pembentukan susunan atau struktur organisasi pada dasarnya dilakukan semata-mata dengan mengacu secara konsisten pada rincian tugas dan kewajiban. Fungsi serta wewenang KPID sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Struktur Kelembagaan KPID DKI Jakarta terdiri dari: 1. Ketua Komisioner Merangkap Anggota Bidang Perizinan; 2. Wakil Ketua Merangkap Anggota Bidang Kelembagaan; 3. Koordinator Bidang Perizinan dan Infrastruktur; 4. Koordinator Bidang Pemantauan Isi Siaran; 5. Koordinator Bidang Kelembagaan; 6. Anggota masing-masing bidang Untuk Periode kepengurusan pertama KPID DKI Jakarta periode tahun 2011-2014, KPID DKI Jakarta terdiri dari:

59

1. Drs. Hamdani Masil, M.Si sebagai Ketua Komisioner sekaligus Anggota Bidang Perizinan dan Infrastruktur. 2. Ervan Ismail, M.Si sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai Anggota Bidang Kelembagaan. 3. Wahyudin, SE sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan 4. Ir. Ramli Darmo Sirait, M.Si sebagai Koordinator Bidang Perizinan dan Infrastruktur. 5. Roni Sakti Alamsyah, SH sebagai Koordinator Bidang Pemantauan dan Isi Siaran. 6. Dra. Noor Saadah, M.Si dan Akuat Supriyanto, MBA sebagai Anggota Bidang Pemantauan Isi Siaran. 4.1.5 Bidang di KPID DKI Jakarta Bidang Kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab berupaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan pola dalam kelembagaannya, diantaranya menata pola organisasi, sistem kerja internal serta melakukan sosialisasi dan pengembangan KPID DKI Jakarta di masyarakat Jakarta. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan tentang tugas dan kewajiban KPID DKI Jakarta, maka Bidang Kelembagaan KPID DKI Jakarta memiliki tugas yang cukup luas: 1. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan organisasi KPI/KPID; 2. Melaksanakan penyusunan peraturan, dan keputusan KPI/KPID yang berkaitan dengan organisasi;

60

3. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak internasional. Program Pokok Bidang Kelembagaan: 1. Focus Group Disscussion (FGD) Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat materi pendalaman isi siaran dengan cara diskusi yang dilakukan di suatu tempat dan menghadirkan beberapa narasumber. 2. Literasi Media Program ini merupakan wujud dari tugas dan tanggung jawab KPID DKI Jakarta kepada masyarakat untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (berdasarkan UU Penyiaran Pasal 8 Ayat 3 Huruf a). Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilakukan KPID DKI Jakarta periode 2011-2014. Fokus dari Literasi Media adalah materi program acara TV dan Radio serta Sosialisasi Panduan P3SPS. 3. Konferensi Pers Konferensi Pers merupakan salah satu kegiatan program KPID DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. 4. Kunjungan Kerja KPID DKI Jakarta menyadari sebagai lembaga yang baru saja dikukuhkan dan dengan fasilitas yang masih terbatas. KPID DKI Jakarta memiliki

61

komitmen

tinggi

untuk

mengoptimalkan

dan

mengefektivitaskan

kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPID DKI Jakarta mulai menata pola organisasi dan sistem kerja internal serta melakukan upaya sosialisasi kepada beberapa pihak. 5. Kerjasama Antar Lembaga KPID DKI Jakarta melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat legitimasi dan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik. Bidang Perizinan dan Infrastruktur langsung tancap gas dengan melakukan registrasi ulang izin-izin lembaga penyiaran swasta, baik radio dan televisi dan melakukan berbagai sosialisasi mengenai tata cara perizinan. Sebagaimana diketahui, selama ini persoalan izin secara administrasi untuk lembaga penyiaran radio swasta dan televisi, sebelumnya dibawah koordinasi dan ditangani langsung oleh KPI Pusat. Dan terbentuknya KPID DKI Jakarta, segala bentuk pengurusan administrasi perizinan langsung dibawah koordinasi KPID DKI Jakarta. Hal ini merujuk pada Rakornas dan Rapimnas KPI Tahun 2010, dimana diatur dalam Standard Operational Prosedure (SOP), yaitu mengatur tata cara perizinan bagi lembaga penyiaran, mengatur tata cara pelaksanaan kelengkapan persyaratan program siaran, verifikasi faktual dan evaluasi dengar pendapat (EDP) hingga penentuan penyerahan rekomendasi kelayakan sebagai dasar pengajuan untuk mendapatkan izin prinsip penyiaran. Berdasarkan data tercatat di KPID DKI Jakarta, jumlah lembaga penyiaran (LP) di wilayah DKI Jakarta tahun 2011 mencapai 111 lembaga penyiaran.

62

Masing-masing terdiri dari: LP-Radio Swasta bermodulasi FM sebanyak 40; LPRadio Komunitas bermodulasi FM sebanyak 13; LP-Radio Swasta bermodulasi AM sebanyak 13; LP-Radio Publik bermodulasi FM sebanyak 4; LP-TV Publik bersiaran nasional yaitu sebanyak 1 dan siaran lokal sebanyak 1; LP-TV Swasta bersiaran nasional sebanyak 10 dan bersiaran lokal sebanyak 10; dan LPBerlangganan berbasis satelit sebanyak 14 dan berbasis kabel sebanyak 7. Sehingga total keseluruhan lembaga penyiaran di tahun 2011 yang tercatat dan terpantau oleh KPID DKI Jakarta mencapai 111 lembaga penyiaran. Program Pokok Bidang Perizinan dan Infrastruktur: 1. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Proses EDP merupakan proses untuk menguji kelayakan dari lembaga penyiaran secara langsung oleh KPI, pemerintah, akademisi dan perwakilan tokoh publik lainnya sebelum surat rekomendasi layak atau tidak dilayangkannya oleh KPI. 2. Rekomendasi Kelayakan Yaitu, pemberian surat rekomendasi kelayakan atau RK ke lembaga penyiaran peserta EDP. Surat ini menjadi kunci lembaga penyiaran untuk mengikuti proses permohonan pengajuan IPP selanjutnya. 3. Penataan Sistem Perizinan Pada prinsipnya KPID DKI Jakarta berupaya menerapkan prinsip pelayanan perizinan yang memberikan kepastian hukum bagi lembaga penyiaran baik yang mengajukan perpanjangan maupun permohonan baru,

63

tentunya semuanya berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan dan menginduk peraturan KPI. Sedangkan tugas dan kewajiban Bidang Pemantauan Isi Siaran yang diimplementasikan

dalam

Peraturan

Komisi

Penyiaran

Indonesia

No.

01/P/KPI/05/2009 Pasal 3 Ayat 3 (b), Bidang Pemantauan Isi Siaran bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan: 1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran; 3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; 4. Dan menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Kemudian tugas di Bidang Pemantauan Isi Siaran, KPID DKI Jakarta diantaranya sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPID untuk mengawasi isi penyiaran serta mewadahi aspirsi masyarakat; 2. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran; 3. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPID yang menyangkut isi penyiaran; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;

64

5. Mengkoordinasikan kegiatan KPID yang menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

4.2

Pemilukada Jakarta 2012

4.2.1 Pengertian Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota. 4.2.2 Manfaat Pemilu Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena: 1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional. 3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. 4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.1

1

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1a.pdf

65

4.2.3 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan Perseorangan. 1. Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Perseorangan harus didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan Per-undang-undangan (UU No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

66

3. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memilih: A. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi; B. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten; C. Walikota dan wakil walikota untuk Kota.

4. Tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: A. Pemutakhiran data dan daftar pemilih; B. Pencalonan; C. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; D. Kampanye; E. Masa tenang; F. Pemungutan suara dan penghitungan suara; G. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; H. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.2

4.2.4 Kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilukada Jakarta 2012 Nomor Urut Pasangan Calon

Gubernur

Wakil Gubernur

1

Dr.-Ing. H. Fauzi Bowo

Mayor Jenderal (Purn) H. Nachrowi Ramli

5

Mayjen (Purn) H. Hendradji Soepandji Ir. H. Joko Widodo Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A Faisal Batubara, SE, MA

6

Ir. H. Alex Noerdin S.H

2 3 4

2

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini Biem T. Benjamin Letjen TNI (Marinir) Purn. H. Nono Sampono

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1b.pdf

67

4.3

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa narasumber maka peneliti

mendapat beberapa hal yang patut disampaikan melalui karya ilmiah ini yang tentunya representatif dengan judul penelitian ini yaitu “Aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta Pada Pemilukada Jakarta 2012 (Periode JuliOktober 2012”. Pertanyaan penelitian diarahkan kepada beberapa kegiatan formal yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta. Pada bagian ini berisikan tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dengan pihak KPID DKI Jakarta yaitu Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner, Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner pada tanggal 28 Januari 2013, juga kepada Bapak Roni Sakti Alamsyah tanggal 7 Februari 2013 bertempat di kantor KPID DKI Jakarta Jl. Suryo Pranoto Gedung Sasana Prasada Karya No. 8 Petojo Jakarta Pusat. Kemudian untuk membandingkan pernyataan dari narasumber KPID DKI Jakarta, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Gaib Maruto Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo Trijaya FM MNC Tower Lt.2 pada tanggal 8 April 2013 dan Ibu Ananda Widhia Putri selaku wartawan dari surat kabar harian Tempo pada tanggal 13 April 2013 lewat email. Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan keperluan penelitian dan dianggap orang-orang penting yang berkaitan langsung dengan proses aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta yang merupakan objek penelitian yang

68

hendak dilakukan, serta memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang benar-benar akurat. Berdasarkan hasil penelitian, KPID DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab: 1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. 3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. 4. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang. 5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat. 6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionaliatas di bidang penyiaran.

Di atas dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab KPID DKI Jakarta berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan terhadap program siaran yang merupakan sumber informasi untuk masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Adapun tugas dan tanggung jawab KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012 sebagai berikut: 1. Sebagai bagian dari lembaga yang ikut terlibat dalam Pemilukada khususnya di bidang pelaksanaan pemantauan kampanye dan khususnya juga kampanye melalui media penyiaran seperti TV atau Radio. Jadi tugas pokok KPID adalah memantau pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran. 2. KPID juga bertanggung jawab terhadap netralitas media dalam pemberitaan dan dalam peliputan.

69

3. KPID juga bertanggung jawab menjamin bahwa media itu tidak berpihak pada salah satu kandidat. 4. KPID juga bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang proporsional dari media penyiaran. 5. Kami juga menjamin bahwa kampanye, pemberitaan serta liputan tentang kampanye itu tidak mengandung SARA dan tidak memecah belah bangsa. 6. Selain itu juga Kami menjamin kampanye melalui lembaga penyiaran itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam P3SPS.

Berikut penjelasan singkat mengenai apa saja aktivitas Media Relations yang dilakukan KPID DKI Jakarta dan apa saja pekerjaan yang merupakan tanggung jawab KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012:

No. 1.

Aktivitas Media

Pekerjaan KPID DKI

Relations

Jakarta

Konferensi Pers

Keterangan Konferensi Pers digunakan

1. Penyiaran Pilkada DKI Jakarta

KPID DKI Jakarta dalam

2. Sosialisasi P3SPS Tentang Penyiaran Pemilukada DKI menyampaikan informasi Jakarta Putaran Ke-2

kepada masyarakat

3. KPID DKI Jakarta Meminta Media Penyiaran Tidak

sekaligus sebagai salah satu

Melanggar Aturan Selama Masa Tenang dan Hari

tanggung jawab KPID

Pencoblosan

sebagai lembaga pemerintah dan sebagai bentuk aktivitas Media Relations yang rutin dilakukan KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012.

2.

Penulisan tema siaran pers Siaran Pers

-

mengikuti tema konferensi pers.

70

3.

Press Briefing (Sosialisasi) 1. Sosialisasi Pemilukada

-

Press Briefing dijelaskan sebagai kegiatan Sosialisasi.

Jakarta 2012

Sosialisasi merupakan

2. Sosialisasi P3SPS

sebuah tanggung jawab

Kepada Lembaga

KPID DKI Jakarta seperti

Penyiaran Pada

yang tertuang dalam UU

Pemilukada Jakarta 2012

Penyiaran.

Putaran Kedua 4.

Special Event dijelaskan KPID DKI Jakarta sebagai bentuk Media Gathering. Media Gathering dilakukan Special Event (Media Gathering)

bersamaan dengan kegiatan -

Konferensi Pers dan Sosialisasi, namun momen Lebaran dijadikan alasan untuk menjalin silaturahmi dengan para Pemimpin Redaksi media massa.

5.

Wawancara pers merupakan salah satu aktivitas Media Relations yang dilakukan KPID DKI Jakarta pada Wawancara Pers

-

Pemilukada Jakarta 2012, sebagai bentuk penyampaian tanggapan/pendapat terkait suatu isu/berita.

71

4.3.1 Aktivitas Media Relations Adapun tujuan dari aktivitas Media Relations adalah membangun hubungan dengan wartawan media massa khususnya media elektronik televisi dan radio yang merupakan tolak ukur keberhasilan KPID DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menilai efektivitas suatu pekerjaan dalam suatu lembaga. Keberhasilan tersebut bisa dilihat dari sejauhmana publisitas tersebut melalui pemberitaan wartawan dapat menguntungkan atau meningkatkan citra perusahaan di mata publik atau masyarakat sebagai hasil kerjasama yang baik antara pihak KPID DKI Jakarta dengan wartawan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menjelaskan tentang pengertian Media Relations: “Media Relations itu adalah segala aktivitas yang berkaitan antara aktivitas yang dilakukan internal KPID untuk disampaikan kepada khalayak/publik, baik menyangkut tentang pernyataan, sikap, pendapat dan kebijakan yang diambil oleh KPID DKI Jakarta. Jadi segala sikap, tindakan, pernyataan dan sebagainya yang berkaitan dengan KPID untuk disampaikan ke eksternal menggunakan media massa sebagai salurannya”.3 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta juga turut memberikan pengertian aktivitas Media Relations: “Aktivitas Media Relations adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan media dalam membangun hubungan baik dengan media massa serta memelihara kelancaran publikasi informasi”.4

3

4

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

72

Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta juga turut memberikan pengertian tentang aktivitas Media Relations: “Media Relations itu dalam kapasitas dan pemahaman umum yaitu bagaimana masyarakat termasuk didalamnya pemerintah menjadi objek dan subjek dalam hubungan dengan media. Subjek dalam artian seperti media membutuhkan narasumber dalam memperoleh informasi, media juga butuh bahan-bahan pemberitaan dan juga petunjuk-petunjuk dari regulator seperti KPID. Dan dalam artian objek adalah maka KPID sebagai objek pemberitaannya dan objek siaran”.5 Media Relations itu sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga/perusahaan/institusi dalam menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh publikasi dan citra yang positif di mata masyarakat. Selain itu Media Relations adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta dengan berbagai media agar dapat saling melengkapi tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan diatas dijelaskan oleh Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta untuk menerangkan bahwa KPID DKI Jakarta selalu memberikan informasi tentang kebijakan, sikap, pendapat yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta termasuk seluruh aktivitas Media Relations selama Pemilukada Jakarta 2012. KPID DKI Jakarta sebagai lembaga yang memantau lembaga penyiaran selama Pemilukada berlangsung memiliki tanggung jawab sebagai regulator terkait peraturan penyiaran. Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta memberikan penjelasan bahwa Media Relations diperlukan untuk memelihara hubungan baik dengan media massa dan mempermudah publikasi kepada masyarakat. Membina

5

Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

73

hubungan baik dengan media merupakan hal yang harus dilakukan oleh KPID DKI Jakarta selama Pemilukada berlangsung, karena semua yang berkaitan dengan peraturan penyiaran selama Pemilukada merupakan tanggung jawab KPID DKI Jakarta. Sedangkan Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta memberikan penjelasan mengenai Media Relations bahwa dalam aktivitas Media Relations itu KPID menjadi dua unsur yaitu subjek dan objek. Subjek dalam artian KPID DKI Jakarta menjadi narasumber untuk dimintai keterangan dan sebagai sumber informasi terkait Pemilukada. Dalam arti objek bahwa KPID DKI Jakarta menjadi objek pemberitaan yang dilakukan oleh media massa pada saat Pemilukada berlangsung. Dari wawancara dengan narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, KPID DKI Jakarta menjadi sumber informasi terkait Pemilukada Jakarta dengan media sehingga terjalin kerjasama yang baik antara KPID DKI Jakarta dengan media massa dan juga dapat memelihara kelancaran publikasi informasi, karena hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan KPID DKI Jakarta untuk media massa. Selain itu, dalam membina hubungan baik dengan media massa dibutuhkan narasumber yang kompeten untuk memberikan informasi dan keterangan agar berita yang diterima oleh media benar adanya. Media Relations adalah membina hubungan baik antara lembaga dengan media massa. Dengan adanya aktivitas Media Relations seharusnya hubungan antara lembaga dengan media terjalin harmonis dan memiliki hubungan yang

74

baik. Berikut pernyataan bagaimanakah hubungan antara KPID DKI Jakarta dengan media: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner, menjelaskan: “Sejauh ini relatif cukup baik. Ukurannya adalah beberapa kegiatan kita diantaranya mereka hadir. Kita beberapa kali membuat Press Conference beritanya dimuat.”6 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner, menjelaskan: “Hubungan antara KPID DKI Jakarta dengan media baik, karena memang dari sisi tugas pokok dan fungsinya mengharuskan adanya koordinasi dan kerjasama antara KPID DKI Jakarta dengan media.”7 Pernyataan narasumber diatas dibenarkan oleh Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM: “Sejauh ini hubungan Sindo Trijaya FM dengan KPID DKI Jakarta baikbaik saja. Sindo Trijaya FM sebagai lembaga penyiaran dan KPID sebagai regulator memiliki hubungan yang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai lembaga penyiaran Sindo Trijaya FM berusaha menyiarkan informasi sesuai dengan karakternya radio informasi yang baik dan benar, tidak melanggar etika, tidak melanggar SARA dan bermutu untuk pendengar. Sementara untuk KPID DKI Jakarta mengawasi Kami supaya tidak melanggar aturan terutama pada P3SPS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau KPID DKI Jakarta.”8 Berbeda dengan penjelasan Bapak Gaib, Ibu Ananda Putri selaku wartawan Tempo menjelaskan hubungan antara KPID DKI Jakarta dengan Tempo: “Hubungan antara Tempo dengan KPID DKI Jakarta tidak terlalu dekat, karena kami tidak secara langsung berhubungan/menjalin kerjasama.

6

7

8

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower.

75

Hanya selama Pemilukada Jakarta saja kami mendapatkan berita seputar Pemilukada dari KPID.”9 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara KPID DKI Jakarta dengan media massa cukup baik karena ketika KPID DKI Jakarta mengundang media saat ada acara mereka hadir dan berita yang disampaikan dimuat. Kemudian juga media massa mengharuskan menjalin hubungan baik dengan KPID DKI Jakarta karena terdapat adanya koordinasi dan kerjasama. Sindo Trijaya FM merupakan salah satu lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPID DKI. Hubungan antara Sindo Trijaya FM dengan KPID DKI Jakarta baik-baik saja karena kedua lembaga itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun Sindo Trijaya sebagai lembaga yang diawasi dan KPID DKI Jakarta sebagai regulator tetapi hubungan yang terjalin cukup baik. Berbeda dengan pernyataan Ibu Ananda yang menjelaskan bahwa hubungan Tempo dengan KPID DKI Jakarta tidak terlalu dekat, karena memang hanya saat Pemilukada Jakarta berlangsung Tempo mempublikasikan berita KPID DKI Jakarta. Jadi hubungan yang secara tidak langsung, yang membuat hubungan tidak terlalu dekat. Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan mengenai konsep, Bapak Hamdani Masil Ketua Komisioner menjelaskan juga mengenai aktivitas Media Relations yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta 2012: “Pada Pemilukada Jakarta 2012 KPID DKI Jakarta banyak melakukan aktivitas Media Relations, melakukan Press Conference yaitu sebelum kampanye putaran pertama, sebelum kampanye putaran kedua lalu menjelang minggu tenang, membuat Press Release yang berisi tentang 9

Wawancara dengan Ibu Ananda Widhia Putri wartawan Tempo melalui Email.

76

himbauan terhadap media untuk tidak menyiarkan hasil Pemilukada sebelum penutupan TPS. Kemudian aktivitas wawancara, dimintai statement berbagai hal menyangkut tentang kampanye, materi kampanye dsb oleh pers atau media. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menurut Saya pribadi melakukan Personal Communication antara Saya dengan beberapa redaksi di stasiun televisi”.10

Aktivitas yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012 seperti Press Conference, Press Release, Wawancara Pers dan yang tidak kalah pentingnya adalah menurut Bapak Hamdani bahwa menjalin kontak personal (Personal Contact) dengan media massa merupakan strategi yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta sebagai berikut: “Dalam membangun hubungan media tidak hanya membangun hubungan formal namun juga informal agar menjalin hubungan yang baik dan sangat membantu dalam peliputan media pada Pemilukada. Karena banyak Komisioner memiliki hubungan baik dengan media dan para stakeholder lainnya seperti Panwaslu, KPUD, DPRD dan Tim Sukses Kandidat”.11 Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta menjelaskan sedikit berbeda tentang apa saja aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta, namun pada intinya adalah aktivitas Media Relations merupakan aktivitas rutin dan aktif yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa, berikut penjelasannya: “Media Relations adalah salah satu kegiatan yang aktif dimana Kita memberikan upaya untuk menyampaikan, menindaklanjuti peraturan 10

11


77

penyiaran terkait seperti Pemilukada. Teguran, Sosialisasi yang dalam artian Kita memanggil mereka dalam suatu kesempatan, melakukan dialog, menyamakan persepsi dan/atau memberikan penjelasan tentang suatu hal. Advokasi/konsultan untuk konsultasi dimana lembaga penyiaran meminta petunjuk”.12 Kesimpulan yang dapat diambil adalah aktivitas Media Relations merupakan aktivitas yang aktif dan rutin yang harus dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat melalui media massa dan aktivitas tersebut dapat berupa Press Conference, Press Release, Sosialisasi, Wawancara Pers dan yang paling penting adalah kontak personal dengan media massa. Sebagai perbandingan Bapak Gaib membenarkan bahwa KPID DKI Jakarta telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, selama Pemilukada Jakarta 2012, KPID DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan aktivitas Media Relations, dalam wawancara Bapak Gaib menjelaskan: “Media Relations antara Sindo Trijaya FM dengan KPID DKI Jakarta tidak hanya pada Pemilukada Jakarta saja, namun memang pada Pemilukada kemarin hubungan Kami lebih intens. Karena KPID DKI Jakarta dalam diskusinya menginginkan Pemilukada Jakarta harus fair. Yang dilakukan KPID DKI Jakarta dalam hubungan dengan media yaitu mengundang media dalam diskusi-diskusi, Konferensi Pers, Siaran Pers, Sosialisasi P3SPS, Wawancara Pers dan Media Gathering.”13 Kesimpulan dari pernyataan Bapak Gaib adalah bahwa KPID DKI Jakarta telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik selama Pemilukada Jakarta berlangsung. KPID DKI Jakarta seperti yang diungkapkan Bapak Gaib telah melakukan Konferensi Pers, Siaran Pers, Sosialisasi, Media Gathering dan 12

13

Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower.

78

Wawancara Pers, karena KPID DKI Jakarta menginginkan kelangsungan Pemilukada berjalan dengan fair. Setelah diketahui apa saja aktivitas yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta, Ketua Komisioner dan Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menjelaskan mengenai bagaimana melaksanakan aktivitas Media Relations dalam Pemilukada Jakarta 2012: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Dengan cara melayani wawancara pers, press conference, press release yang berkaitan dengan Pemilukada dan kampanye (sebelum kampanye putaran lakukan, sebelum kampanye putaran kedua, kemudian pada saat minggu tenang Kita juga membuat press release yang berisi tentang himbauan untuk tidak melaksanakan kampanye pada masa tenang)”.14 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Yang paling utama adalah karena KPID merupakan lembaga pengawas yaitu memberikan informasi secara terus menerus tentang regulasi yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku pada Pemilukada DKI Jakarta, memelihara dan membangun kontak-kontak personal dengan PemRed di berbagai media massa, supaya mereka meneruskan informasi tersebut kepada jurnalis-jurnalis mereka yang berada di lapangan untuk meliput Pilkada. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan regulasi atau P3SPS selama Pemilukada menjadi informasi yang harus disampaikan kepada masyarkat”.15 Seluruh aktivitas Media Relations yang dilakukan KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012 dilakukan sebelum kampanye putaran pertama, sebelum kampanye putaran kedua dan pada saat minggu tenang pada putaran kedua dengan melakukan Press Conference dan mengirim Press Release kepada sejumlah media.

14 15

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID

79

KPID DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang memiliki tugas memberikan informasi secara simultan tentang regulasi berkaitan dengan aturanaturan Pemilukada dengan cara memelihara dan membangun kontak-kontak personal dengan Pemimpin Redaksi untuk memudahkan penyebaran informasi kepada jurnalis-jurnalis mereka yang berada di lapangan. Bapak Gaib selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM memberikan penjelasan mengenai informasi yang diberikan KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta, hal ini berhubungan dengan keakuratan informasi yang disampaikan oleh KPID DKI Jakarta kepada Sindo Trijaya FM: “Sejauh ini, KPID selalu memberikan informasi dengan baik dan benar, memang kekurangannya hanya KPID tidak rutin memberikan informasi kepada Kami seperti satu bulan sekali atau dua bulan sekali tidak seperti itu. KPID memberikan informasi terkait sosialisasi dengan cukup baik dan akurat, dalam Pemilukada Jakarta KPID memberikan informasi terkait peraturan selama masa kampanye, dan ada acuannya apabila Kami melanggar yaitu menayangkan iklan kampanye sebelum masa kampanye.”16 Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Ananda Putri wartawan Tempo tentang keakuratan informasi yang disampaikan oleh KPID DKI Jakarta seputar Pemilukada Jakarta 2012: “Belum terlalu akurat dan minim informasi. KPID harus lebih intens memberikan informasi yang akurat dan secara berkala disampaikan ke media. Pada Pemilukada Jakarta khususnya media sangat membutuhkan informasi yang akurat tentang aturan dan peraturan.”17 Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pernyataan diatas adalah KPID DKI Jakarta sudah baik dan benar dalam memberikan informasi kepada media, namun kekurangannya adalah KPID DKI Jakarta belum terlalu intens dalam 16

17

Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower. Wawancara dengan Ibu Ananda Widhia Putri wartawan Tempo melalui Email.

80

memberikan informasi dan minim informasi. Seharusnya KPID DKI Jakarta secara berkala memberikan informasi kepada media khususnya pada Pemilukada Jakarta sebagai salahs satu momen yang sarat informasi. Selanjutnya, dalam menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan KPID DKI Jakarta pasti terdapat kendala yang dapat menghambat kelancaran aktivitas tersebut. Begitu juga dalam aktivitas Media Relations, terdapat kendala yang membuat aktivitas Media Relations tidak maksimal, Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta membenarkan hal tersebut: “Ada hambatan dalam melakukan aktivitas Media Relations, memang hambatannya adalah masalah klasik, yaitu dana/anggaran yang Kita buat terbatas hanya untuk Press Release, Konferensi Pers dll seharusnya memang lebih banyak lagi. Lalu kendala yang lain adalah diantara Kita kurang adanya kesadaran (awareness) tentang pentingnya melaksanakan aktivitas Media Relations. Jadi sebenarnya kesadaran itulah yang harus Kita tumbuhkan bahwa jika ada informasi yang harus Kita sampaikan memang harus disampaikan melalui media. Misalnya, terkait Pemilukada yaitu kebijakan (Larangan untuk tidak boleh lembaga penyiaran menerima iklan dan Larangan untuk peserta kampanye untuk melakukan kampanye dimasa tenang). Oleh karena itu, Kita menyadari bahwa kesadaran tersebut belum tinggi dan harus ditingkatkan lagi”.18

Kendala merupakan kekurangan yang dapat ditemui dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta. Ketua Komisioner mengungkapkan kendala yang dihadapi merupakan masalah klasik yaitu pada dana/anggaran yang hanya dapat KPID DKI Jakarta lakukan untuk Press Conference, Press Release dll, selain itu kendala yang dihadapi yang lain adalah masalah kesadaran dari setiap Komisioner KPID DKI Jakarta yang belum

18

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

81

mengetahui akan pentingnya aktivitas Media Relations bagi publikasi dan penyebaran informasi yang positif kepada masyarakat. Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai anggaran untuk aktivitas Media Relations dan publikasi secara keseluruhan apakah cukup atau tidak? Bapak Hamdani Masil menyatakan bahwa: “Kalo anggaran terkait aktivitas Media Relations masih kurang. Anggaran khusus yang bersifat taktis tidak ada. Hanya ada anggaran untuk setahun hanya untuk Press Conference tidak ada anggaran lain untuk aktivitas Media Relations. Masih kurang untuk aktivitas Media Relations dan publikasi.”19 Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa KPID DKI Jakarta tidak memiliki anggaran khusus terkait aktivitas Media Relations dan publikasi karena memang anggaran KPID DKI Jakarta selama satu tahun tidak mencukupi hal itu. Sehingga KPID DKI Jakarta kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat karena anggaran publikasi tidak diberikan secara khusus. Bagi KPID DKI

Jakarta media sangat

membantu dalam segi

mempublikasikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan seluruh kegiatan yang dilakukan di KPID DKI Jakarta. Banyak media yang diundang dalam aktivitas Media Relations untuk mempublikasikan berita, hal itu dibenarkan oleh Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Hampir semua media elektronik (TV dan Radio) baik di Press Conference Kita undang, media online dan media cetak juga ada beberapa yang kita

19


82

undang. Media tersebut seperti TVRI Jakarta dan Kompas TV, iRadio, Hard Rock FM, Bens Radio”.20 Berikut nama lembaga dari jenis jangkauan dan nama station siaran. No. 1

Nama Lembaga Televisi Nasional

2

Televisi Lokal

3

LPS-Radio

Nama Station RCTI, Global TV, MNC TV, TVOne, Metro TV, Trans TV, Trans7, Indosiar, SCTV, TVRI, AnTV Jak TV, Elshinta TV, OChannel, B-Channel, DAAI TV, Spacetoon, Kompas TV, TVRI Jakarta Ramako Group, Sindo Trijaya FM, Elshinta News and Talk, Jak FM, Bens Radio, iRadio, Hard Rock FM, Sonora FM, Mustank Radio, Smart FM, Pas FM, Chakrawala FM, 68 FM, RRI Pro 2

Hampir seluruh media massa khususnya media elektronik dilibatkan pada setiap aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta dan khalayak sasarannya di sesuaikan dengan kebutuhan namun pada umumnya masyarakat. Sependapat dengan Ketua Komisioner, Wakil Ketua Komisioner dan Koordinator Bidang Isi Siaran yang menyatakan bahwa:

20


83

Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Sasarannya adalah semua media yang menjadi objek dalam Kampanye di Pilkada DKI termasuk TV Nasional, Lokal, Radio, Media Cetak dan Online”.21 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran “Semua media massa (seluruh media) dari semua jenis media Kita undang (TV, Radio, online dan cetak). Online (detik.com, rakyatmerdeka.com, kompas.com, indopos.com), Radio (Trijaya FM, RRI), TV (Kompas TV, TVRI)”.22 Dalam menjalankan aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta memiliki sasaran media adalah hampir seluruh jenis media massa, namun lebih khusus kepada media massa elektronik yang merupakan tanggung jawab KPID DKI Jakarta. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa media massa cetak juga turut hadir dalam aktivitas Media Relations. Beberapa media yang menjadi sasarannya adalah TVRI, Kompas TV, Trijaya FM, Bens Radio, iRadio, Hard Rock FM bahkan media online juga ada seperti detik.com, rakyatmerdeka.com, kompas.com dan indopos.com. Menjalankan aktivitas Media Relations merupakan sebuah keharusan bagi KPID DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena dengan adanya media massa masyarakat luas dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta 2012. Berikut penjelasan dari Ketua Komisioner dan Koordinator Bidang Isi Siaran mengapa KPID DKI perlu melakukan aktivitas Media Relations:

21

22

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

84

Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “KPID melakukan aktivitas Media Relations karena Kita bertanggung jawab terhadap masyarakat, kinerja Kita tentu harus diketahui oleh masyarakat, apa yang sudah Kita lakukan. Misalnya, soal kebijakan yang kita buat, soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada lembaga penyairan (hasil pemantauan) dan kegiatan-kegiatan KPID seperti Media Literasi dan Seminar. Cara menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat yaitu melalui kegiatan Media Relations antara lain melalui Press Conference, Press Release dll. Karena itu merupakan salah satu bentuk komunikasi Kita kepada publik/masyarakat apa yang Kita laksanakan apa yang Kita lakukan sebagai tugas Kita”.23 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Pada dasarnya merupakan suatu upaya dan kewajiban KPID terhadap masyarakat dan lembaga penyiaran terkait peraturan perundangundangan. Alasan lainnya adalah jelas karena KPID merupakan masyarakat DKI Jakarta yang merupakan bagian dari lembaga negara yang juga mempunyai kewajiban untuk melakukan Pemilukada yang berlangsung secara adil, jujur, baik dan benar”.24 KPID DKI Jakarta melakukan aktivitas Media Relations karena merupakan kewajiban dan suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan lembaga penyiaran terkait undang-undang penyiaran. Selain itu KPID DKI Jakarta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui kinerja KPID. Beberapa cara agar masyarakat mengetahui kegiatan KPID adalah dengan cara Press Conference, Press Release dan sebagainya. KPID DKI Jakarta juga bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk menciptakan Pemilukada yang berlangsung adil, jujur, baik dan benar. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta memiliki tujuan, begitu juga dengan aktivitas Media Relations yang memiliki 23

24

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

85

tujuan yang terarah. Berikut tujuan Media Relations menurut Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Pertama tujuannya adalah untuk memberikan informasi (misalnya menyikapi soal kebijakan pemerintah yang membuat aturan digitalisasi dan juga menyikapi Pemilukada menjelang kampanye putaran pertama dan menjelang kampanye putaran kedua) terkait Pemilukada Jakarta melalui kegiatan Press Conference Press Release dll dan kedua juga untuk mempermudah publikasi kepada masyarakat”.25 Lebih lanjut lagi Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menjelaskan mengenai tujuan dari pendistribusian atau publikasi informasi KPID DKI Jakarta kepada khalayak sasaran: “Paling tidak masyarakat paham bahwa KPID memiliki tugas yang harus dijalankan. Misalkan pada Pemilukada, lembaga penyiaran itu bisa taat aturan, dan kita menghimbau agar lembaga penyiaran sadar dan tercipta saling pengertian karena KPID memiliki kewenangan dalam melaksanakan UU. Ada tujuan dengan adanya publikasi yang disampaikan ke masyarakat dan lembaga penyiaran bahwa ada perubahan sikap dari pesan yang disampaikan misalkan terkait pelanggaran program siaran, lembaga penyiaran tidak melanggar kembali. Jadi ada perubahan akan kesadaran, perubahan sikap dan tindakan.”26 Dari pernyataan Bapak Hamdani dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuan yang spesifik dari hasil publikasi yang dilaksanakan KPID DKI Jakarta kepada khalayak sasaran. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa KPID DKI Jakarta ada dan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang kemudian memberikan perubahan sikap untuk mengikuti apa yang telah digariskan undang-undang

25

26

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

86

sehingga tindakan yang dilakukan dapat memperbaiki siaran di lembaga penyiaran. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani, Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner juga mengungkapkan tujuan diadakannya aktivitas Media Relations bagi KPID DKI Jakarta: “Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik dengan media demi terciptanya publikasi yang positif di mata khalayak atau masyarakat. Hubungan baik itu dapat diperoleh oleh KPID dengan memberikan informasi yang akurat kepada media massa sehingga tercipta semacam simbiosis mutualisme. Tujuan Media Relations untuk masyarakat adalah menjelaskan tentang bagaimana peran, fungsi, tugas KPID karena mereka mungkin belum mengetahui dan belum mengerti tentang KPID karena KPID merupakan lembaga yang baru terbentuk. Dan berkaitan dengan Pemilukada adalah masyarakat turut berpartisipasi dalam memantau dan memberikan tanggapan terhadap isi siaran”.27 Lebih lanjut Bapak Ervan menambahkan mengenai publikasi positif merupakan informasi yang dimuat di media massa dengan benar, apakah hanya sebatas dimuat? Adakah tujuan dari publikasi untuk mengubah perilaku masyarakat?: “Inilah tugas dan tanggung jawab PR dalam membuat atau merancang pesan-pesan itu supaya lengkap dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Informasi dimuat sudah sangat bagus, namun tidak hanya sebatas itu. Iya perilaku masyarakat, karena masyarkat perlu yang mana pesan yang harus mereka ketahui sehingga mereka mau mengikuti dan mengubah perilaku mereka.”28 Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh KPID DKI Jakarta dalam melakukan aktivitas Media Relations. Tujuan untuk media adalah memberikan informasi terkait Pemilukada 27

28

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID

87

Jakarta, membina hubungan baik dengan media demi terciptanya publikasi yang positif di mata khalayak atau masyarakat dan terciptanya sebuah hubungan yang simbiosis mutualisme melalui kegiatan Press Conference, Press Release dll. Selain itu tujuan untuk masyarakat adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi, peran dan tugas KPID DKI Jakarta mengingat KPID merupakan lembaga yang baru terbentuk sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui dan juga masyarakat turut berpartisipasi dalam memantau dan memberikan tanggapan terhadap isi siaran. Dari penjelasan diatas mengenai tujuan Media Relations dapat diuraikan pula mengenai manfaat aktivitas Media Relations yang dilakukan KPID DKI Jakarta: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Pertanggung jawaban kita ke masyarakat, karena kinerja Kita kan dipertanggung jawabkan di masyarakat dan masyarakat harus tau apa yang Kita lakukan, untuk masyarakat tau itu Kita melalui media dan melakukan aktivitas Media Relations. Kemudian memudahkan aktivitas KPID DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai tanggung jawab KPID DKI Jakarta sebagai lembaga independen”.29 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Manfaat MR bagi KPID, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peran dan fungsi, peran KPID pada media itu sendiri sebagai peringatan awal tentang aturan main yang harus ditaati, menghindarkan media-media itu untuk tidak terjerumus/melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal terhadap keberadaan media itu sendiri serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada media. Karena masyarakat harus tau dimana masyarakat memiliki hak dalam menerima informasi yang layak dan benar, mana yang pantas dan tidak, mana yang perlu disaring terlebih dahulu. Kemudian KPID merupakan bagian dari masyarakat, KPID merupakan wujud dari peran serta masyarakat di dalam dunia

29


88

penyiaran, tentunya peran masyarakat sangat tinggi untuk bisa mengadukan, memprotes, menghargai dan mengapresiasi”.30 Koordinator Bidang Isi Siaran: “Secara umum manfaatnya adalah manfaat yuridis yaitu membantu menjalankan undang-undang. Kemudian manfaat yang lain adalah sikap positif yang didapat dari publikasi dapat dilihat dari aktivitas yang sudah dilakukan”.31 Melakukan aktivitas Media Relations dan menjalin hubungan baik dengan pihak media sangatlah bermanfaat untuk membantu KPID DKI Jakarta dalam mempublikasikan seluruh kegitannya. Manfaat yang diterima oleh KPID DKI Jakarta adalah memudahkan aktivitas KPID DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai tanggung jawab KPID DKI Jakarta sebagai lembaga independen, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peran dan fungsi, memberikan informasi kepada media untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal serta menjalankan fungsi yuridis sebagai regulator sehingga mendapatkan sikap positif dari publikasi yang sudah dilakukan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta untuk para stakeholdernya tentu memiliki kekurangan dan ada harapan serta saran yang diberikan dari lembaga penyiaran untuk KPID DKI Jakarta agar kedepannya KPID DKI Jakarta dapat melakukan aktivitas Media Relations dengan lebih baik lagi.

30

31

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

89

Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM dan Ibu Ananda Putri wartawan Tempo, memberikan harapan dan saran untuk KPID DKI Jakarta berkaitan dengan aktivitas Media Relations sebagai perwakilan dari pihak media massa: Bapak Gaib: “Harapannya adalah hubungan Sindo Trijaya FM dengan KPID DKI Jakarta menjadi lebih dekat, walaupun hubungannya sebatas pada lembaga penyiaran dan regulator, namun pada saat tertentu Kami mengharapkan ada sebuah komunikasi diluar komunikasi formal. Kami juga ingin diskusi ringan bahwa Kami bukan LSM, Kami adalah lembaga profit yang butuh uang untuk menjalankan aktivitas perusahaan, sedangkan Kami juga terkadang suka kelewatan sedikit tapi harap dimaklumi. Dan yang lain Kami ingin adanya hubungan yang lebih dekat tidak hanya sekedar diawasi, saling mengerti dan saling membantu itulah harapan Kami. Sarannya untuk KPID adalah KPID lebih sering mengundang Kami untuk sharing atau gathering untuk mengetahui seperti apa bisnis Kami dan keinginan-keinginan masing-masing dengan mengadakan Media Gathering dan Media Visit.”32 Ibu Ananda: “Harapanya agar KPID secara aktif melakukan teguran-teguran kepada pihak yang melanggar aturan, baik berupa teguran ataupun tertulis maupun lainnya, dan hal itu disampaikan ke media secara terbuka. Jadi yang paling utama adalah adanya keterbukaan informasi dari KPID kepada media. Sebaiknya KPID DKI Jakarta memperbanyak interaksi dengan wartawan tidak hanya sebatas interaksi secara formal namun juga interaksi non-formal.”33 Aktivitas Media Relations merupakan aktivitas formal maupun non-formal yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta dalam membina hubungan baik dengan media/lembaga penyiaran untuk mempermudah publikasi informasi serta

32

33


90

menciptakan citra positif di mata masyarakat. Media massa sebenarnya menginginkan sebuah hubungan kerjasama tidak hanya sebatas hubungan formal melalui Press Conference dan sebagainya, terlebih kepada hubungan non-formal. Media massa juga menyarankan kepada KPID DKI Jakarta agar lebih rutin mengundang media massa apabila ada informasi yang harus disampaikan. Untuk memperjelas dan memperdalam informasi yang didapat oleh peneliti, mengenai apa saja yang menjadi aktivitas Media Relations dan bagaimana proses aktivitas Media Relations tersebut, peneliti bertanya lebih detail tentang proses aktivitas-aktivitas Media Relations yang dilakukan KPID DKI Jakarta. Agar peneliti mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih detail seputar proses aktivitas Media Relations, Ketua Komisioner, Wakil Ketua Komisioner dan Koordinator Bidang Isi Siaran menjelaskan mengenai proses aktivitas Media Relations sehingga menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh banyak orang bahkan khalayak KPID DKI Jakarta. Penjelasan pertama dimulai dari pembahasan tentang Konferensi Pers atau biasa disebut Press Conference.

1.

Konferensi Pers Bahasan selanjutnya adalah mengenai Konferensi Pers karena konferensi

pers menjadi salah satu aktivitas Media Relations yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta, untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam peneliti mencoba menggali berbagai pertanyaan kepada narasumber mengenai konferensi pers untuk melengkapi penelitian ini.

91

Tujuan Media Relations disini untuk memperoleh seluas mungkin kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi yang baik untuk diketahui masyarakat serta melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga untuk keperluan pembuatan penelitian secara cepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan tentang Konferensi Pers yang dilakukan KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012, berikut penjelasan mengenai pengertian konferensi pers: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menyampaikan suatu informasi, statement atau kegiatan lembaga tersebut kepada masyarakat melalui pers atau media. Contohnya mengenai aturan tidak boleh kampanye dimasa tenang, aturan mengenai pembatasan frekuensi penayangan pada kampanye di media massa untuk masingmasing pasangan, mengenai dilarang penayangan quick count sebelum TPS dinyatakan tutup dan hasil-hasil pemantauan”.34 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Konferensi Pers adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk media dengan cara mengundang, berdiskusi pada media yang ada di Jakarta, membahas inti-inti pesan yang harus dan perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan dan peran KPID. Biasanya tentang regulasi/aturan-aturan tentang kampanye tentang apa yang boleh dan tidak boleh, dan yang sangat penting adalah untuk menyamakan persepsi antara KPID dengan media”.35 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Jelas, arti Press dalam arti sempit merupakan pemberitaan (news) yaitu memberikan satu publikasi terkait upaya-upaya sosialisasi maupun

34

35


92

temuan-temuan pelanggaran terkait Pemilukada pada lembaga penyiaran yang kita sampaikan kepada kalangan pers”.36 KPID DKI Jakarta selalu menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka kepada pihak media massa dan disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh media. Tetapi KPID DKI Jakarta tidak pernah mempersulit pihak media untuk mendapatkan informasi namun pihak KPID DKI Jakarta pun harus memilah informasi dan pemberitaan yang arahnya harus diolah sedemikian rupa terlebih dahulu sehingga informasi tersebut layak sebagai berita (news). Konferensi Pers pada Pemilukada Jakarta 2012 dilakukan KPID DKI Jakarta sesuai dengan rencana dan rutin dilakukan selama Pemilukada Jakarta 2012. Konferensi Pers pada Pemilukada Jakarta dilakukan apabila terdapat pernyataan, statement atau kebijakan yang harus disebarkan kepada pihak media massa yang pada akhirnya menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat. Konferensi pers ada yang bersifat mendadak artinya apabila terdapat informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan atau program sehingga perlu diluruskan melalui konferensi pers atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kesimpulan dari pernyataan narasumber diatas, konferensi pers adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi, kebijakan, program dan upaya-upaya sosialisasi dari lembaga tersebut kepada pihak media massa dengan cara mengundang dan berdiskusi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

36

Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

93

Kemudian setelah mengetahui definisi dari Konferensi Pers tersebut, peneliti menanyakan kapan dan dimana KPID DKI Jakarta pernah melakukan Konferensi Pers tersebut: “Kurang ingat dimana melakukan Press Conference, hanya seingat Saya di Gedung Prasana Sasada Karya 1x, Warung Teko 2x, Allson Residence dan UI. Pada Pemilukada KPID melakukan 3x Press Conference (sebelum kampanye putaran I, sebelum kampanye putaran II dan pada masa tenang putaran II).”37

KPID DKI Jakarta pernah melakukan penyelenggaraan konferensi pers selama Pemilukada Jakarta 2012. Konferensi pers tersebut biasanya terkait tentang peraturan penyiaran selama Pemilukada Jakarta 2012 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemilukada Jakarta 2012. Berikut tabel konferensi pers yang dilakukan KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012:

37


94

No 1.

Tema “Penyiaran PILKADA DKI Jakarta”

Tanggal 13 Mei 2012

Tempat Pondok Penus (Taman Ismail Marzuki)

Narasumber a.

b.

c.

d.

e.

Point Dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 8 Ayat 1. Dimana KPI/KPID menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan, salah satu wewenangnya menetapkan standar program siaran. KPI/KPID sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 7 Ayat 2). Setiap lembaga penyiaran wajin memberikan kesempatan atau ruang yang sama bagi seluruh para pasangan calon gubenur tanpa membedakan atau memperlakukan diskriminasi sesuai dengan peraturan yang ada. Semua harus diberikan hak yang sama. Media harus mematuhi peraturan mengenai Iklan kampenye para calon Gubernur dan wakil gubernur. Program acara penyiaran kampanye yang dikemas dalam bentuk pemberitaan haruslah adil dan berimbang. Media juga harus mematuhi etika 94

Media Yang Diundang

Pada Konferensi Pers kali ini peneliti tidak mendapatkan data untuk penelitian. Peneliti sudah menjalankan proses meminta data sesuai prosedur, akan tetapi perusahaan tidak memberikan data tersebut, karena terkait rahasia perusahaan.

Hasil

95

2.

“Sosialisasi P3SPS Tentang Penyiaran Pemilukada DKI Jakarta Putaran Ke-2”

28 Agustus 2012

Gedung Sasana Prasada Karya Lt.1

Akuat Supriyanto, M.Si (Komisaris Bidang Isi Siaran) Ramdansyah (Ketua Panwaslu) Ignatius (Perwakilan AJI)

peliputan melalui lembaga penyiaran diantaranya : Patuh hukum; Menjujung tinggi prinsip keterbukaan informasi; tidak melakukan kampanye hitam yang merugikan salah satu pihak; dan menyajikan liputan pemilu yang berisi pendidikan dan menghibur ( tidak menjenuhkan); lembaga penyiaran harus memenuhi prinsipprinsip jurnalistik : akurat, adil, tidak memihak. Prinsip Dasar Pedoman Siaran TV Nasional (RCTI, Kampanye Pemilukada Putaran Kedua Global TV, MNC TV, Bagi Lembaga Penyiaran SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, TV One, ANTV, Metro TV, TVRI) TV Lokal (Jak TV, Elshinta TV, B-Channel, O-Channel, DAAI TV, Spacetoon, Kompas TV, TVRI Jakarta) Radio (Ramako Group, Trijaya FM, Elshinta News & Talks FM, Jak FM, Smart FM, Pas FM, Bens FM, 68 FM, Sonora FM, Chakrawala FM, RRI Pro 2

KPID DKI Jakarta memiliki tanggung jawab sebagai mitra bagi lembaga penyiaran, menjadi pengawas bagi siaran Pemilukada, agar setiap penyiaran baik iklan maupun berita harus disesuaikan dengan aturan dan peraturan seperti P3SPS.

96 3.

“KPID DKI Jakarta Meminta Media Penyiaran Tidak Melanggar Aturan Selama Masa tenang dan hari pencoblosan.”

16 September 2012

Warung Tekkon

a.

b.

c.

d.

KPID DKI Jakarta Menghimbau agar media tidak melanggar aturan terikat penyiara Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada masa tenggang tanggal 17 -19 September 2012 dan hari pemungutan suara pada tanggal 20 September 2012. Kasus Iklan APPSI yang diputuskan melanggar ketentuan kampanye oleh Panwaslu DKI Jakarta, dapat menjadi rujukan bagi media penyiran untuk tidak menayangkan iklan-iklan serupa. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta juga meminta media penyiaran mematuhi P3/SPS dan secara khusus mengindahkan pasal 71 SPS yang mengatur penyiaran Pilkada. Media penyiaran harus bersikap adil dan proposional kepada kedua kandidat dan tidak memihak salah satunya.

Pada Konferensi Pers kali ini peneliti tidak mendapatkan data untuk penelitian. Peneliti sudah menjalankan proses meminta data sesuai prosedur, akan tetapi perusahaan tidak memberikan data tersebut, karena terkait rahasia perusahaan.

97

Berdasarkan beberapa konferensi pers diatas dapat dinyatakan bahwa selama Pemilukada Jakarta 2012 dari Putaran Pertama hingga Putaran Kedua KPID DKI Jakarta melakukan tiga kali (3x) konferensi pers. Tema atau informasi yang ingin disampaikan berupa peraturan penyiaran selama Pemilukada Jakarta 2012 dengan tujuan agar media massa mengikuti aturan yang tercantum dalam peraturan penyiaran dan P3SPS (Pedoman Peraturan Penyiaran dan Standar Program Siaran). Dari data diatas peneliti mendapatkan hambatan tentang penggalian data yang didapat dari subjek penelitian. Tidak ada data yang menjelaskan tentang isi pesan yang terkandung dalam Konferensi Pers tersebut, siapa media yang hadir dan siapa saja media yang meliput kegiatan itu. Peneliti tidak dapat memaksa terhadap data yang peneliti dapatkan, namun peneliti menyadari kekurangan itu atas hambatan data yang kurang mencukupi penelitian ini. KPID DKI Jakarta menyadari bahwa yang KPID lakukan pada Pemilukada 2012 untuk konferensi pers masih sedikit dan butuh penambahan penyelenggaraan konferensi pers. Dan untuk tahun-tahun berikutnya KPID DKI Jakarta akan menyiapkan dana untuk memperbanyak kegiatan tersebut karena penting melakukan konferensi pers dalam situasi tertentu. Setiap kegiatan atau aktivitas Media Relations tentu memiliki latar belakang mengapa diadakannya kegiatan atau aktivitas tersebut. Begitu juga konferensi pers yang memiliki latar belakang, berikut pernyataan narasumber tentang latar belakang diselenggarakannya konferensi pers:

97

98

Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Ada kegiatan, ada peristiwa, ada statement, ada pernyataan yang harus kita sampaikan ke masyarakat seperti sosialisasi dan Media Literasi. Kemudian ada hasil-hasil pemantauan dan hasil-hasil kegiatan Kita yang perlu disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban Kita karena Kita sudah diberikan amanah dan inilah bentuk tanggung jawab yang sudah Kita lakukan Kita sampaikan ke masyarakat”.38 Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani Masil, Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner dan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran menyatakan latar belakang penyelenggaraan konferensi pers bahwa: Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Konferensi Pers dipandang perlu karena untuk menyebarluaskan pesan kepada masyarakat tentunya melalui media massa tentang hak dan partisipasi masyarakat dalam menerima pesan dari media penyiaran. Masyarakat perlu di informasikan bahwa mereka memiliki hak atas informasi yang baik dan benar untuk menuntun dengan usia dan karakter. Karena masyarakatlah yang mencoblos, jangan sampai masyarakat buta informasi atau mendapatkan informasi yang tidak seimbang dari pasangan calon”.39 Bapak Roni Sakti Alamsyah: “Yaitu untuk melakukan sosialisasi (edukasi) dan publikasi (informasi) kepada masyarakat melalu pers terkait dengan peraturan tentang penyiaran khususnya terkait tentang Pemilukada”.40 Latar belakang digunakan untuk menentukan permasalahan yang timbul atau mencari masalah yang ada untuk menentukan tujuan. Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang KPID DKI Jakarta

38

39

40

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

99

melakukan konferensi pers adalah untuk melakukan tanggung jawab KPID DKI Jakarta kepada masyarakat sebagai lembaga pemerintahan, kemudia lebih khusus kepada menyebarluaskan pesan, melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui pers terkait Pemilukada Jakarta 2012. Setelah mengetehui latar belakang masalah, yang dilakukan adalah menentukan perencanaan dan pemrograman untuk menentukan tujuan, khalayak sasaran, kapan dan dimana konferensi pers tersebut diselenggarakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta dan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta memberikan penjelasannya bahwa: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Tentukan temanya, apa tema yang akan dijadikan pada Press Conference tersebut. Tunjuk PIC dari Press Conference itu siapa, lalu PIC akan membuat Thor (Theme of Reference). Pembentukan Panitia, yang mencari tempat, lokasi dan keperluan lain untuk menunjang acara Press Conference. Reservasi, mengirimkan undangan kepada media. Kemudian PIC membuat Press Release untuk disampaikan pada saat Press Conference. Lalu diwaktu yang ditentukan Kita selenggarakan Press Conference dengan undangan yang sudah Kita sebar”.41 Bapak Hamdani menambahkan terdapat beberapa tema besar yang dijadikan topik dalam Press Conference selama Pemilukada Jakarta mulai dari Putaran Pertama hingga Putaran Kedua: “Pada Pemilukada menjelang kampanye putaran pertama (isinya “mengingatkan lembaga penyiaran bahwa ada aturan main dalam kampanye melalui media penyiaran”) himbauan seperti tidak boleh ada unsur SARA, penyiaran harus netral, kampanye harus sesuai jadwal, dll. Dan menjelang kampanye putaran kedua (isinya “mengingatkan bahwa

41


100

ada batasan jumlah penayangan iklan pada masa kampanye untuk masing-masing media, mengingatkan tidak ada lagi black campaign”).42 Senada dengan pernyataan Bapak Hamdani diatas, Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner turut menyatakan perencanaan Press Conference yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012: “Perencanaan tentunya, ada tahap awal yaitu menentukan masalah datadata (fact finding) biasanya berupa tahapan-tahapan selama Pemilukada dan berkaitan dengan stakeholder yang ada pada Pemilukada Jakarta, dirumuskan apa saja pesan yang harus muncul, dan siapa yang harus menyampaikannya. Karena arah diskusi dari Konferensi Pers itu tadi, bentuk tertulis, siapa yang harus diundang dan sampai pada monitoring”.43 Perencanaan dan pemrograman menjadi tahap yang sangat penting untuk keberhasilan suatu program yang akan dijalankan. Dapat dilihat bahwa dalam perencanaan dan pemrograman terdapat tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang

dituju.

Tujuan

menjadi

suatu

hal

yang

sangat

penting

dalam

penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas Media Relations tidak terkecuali pada penyelenggaraan konferensi pers. Berikut pernyataan dari narasumber tentang tujuan konferensi pers yang hendak dicapai: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Tujuannya adalah untuk menginformasikan bahwa ada kegiatan, ada pernyataan, ada aktivitas yang mau Kita sampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban KPID kepada mereka menyangkut apa saja yang sudah Kita lakukan dan apa saja yang akan Kita lakukan”.44

42

43

44

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

101

Lebih lanjut Bapak Hamdani Masil menambahkan bahwa tujuan diadakannya Press Conference tidak hanya sebatas untuk menginformasikan pesan semata. Namun terlebih pada meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran terhadap program siaran: “Tidak hanya sebatas itu, melainkan ada tujuan lain yaitu bahwa mereka (lembaga penyiaran) sadar (awareness) untuk mematuhi aturan kampanye dan bahwa kepentingan masyarakat adalah segala-galanya karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang aman, nyaman dan seimbang. Dalam Pemilukada terdapat black campaign dimana hal tersebut justru membuat masyarakat resah sehingga masyarakat mendapatkan persepsi negatif misalnya dari salah satu pasangan calon. Masyarakat membutuhkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memilih pilihannya sesuai dengan hati nurani.”45 Senada dengan pernyataan Bapak Hamdani, Bapak Ervan dan Bapak Roni menyampaikan mengenai tujuan dari kegiatan Press Conference: Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Tujuannya, supaya pesan-pesan tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui pesan-pesan yang Kita sampaikan. Dan tujuan lainnya, adalah masyarakat tau tentang kegiatan KPID paling tidak mereka bisa melakukan penyebarluasan lagi kepada pihak lain. Menjaga citra KPID di mata masyarakat bahwa KPID telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.46 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Tujuan sama dengan latar belakang, karena kembali kepada visi dan misi KPID DKI Jakarta. Karena dalam visi terkandung misi dan menjalankan misi untuk mencapai visi.”47 Dari tujuan yang diungkapkan narasumber diatas, bahwa tujuan KPID DKI Jakarta menyelenggarakan konferensi pers adalah untuk menginformasikan

45

46

47


102

bahwa ada kegiatan, ada pernyataan, ada aktivitas dan ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hal tersebut, selain itu untuk mewujudkan visi dan misi KPID DKI Jakarta sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menjadikan tatanan siaran di Indonesia yang seimbang, adil, merata dan layak untuk di konsumsi oleh masyarakat khususnya pada Pemilukada Jakarta 2012. Setelah tujuan ditentukan untuk memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, kemudian ditentukan khalayak sasaran yang akan dituju agar komunikasi berlangsung efektif dan efisien. Sasaran utama dalam aktivitas konferensi pers ada dua yaitu masyarakat dan lembaga penyiaran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hamdani Masil Ketua Komisioner dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa: “Sasarannya adalah audience/masyarakat/publik sebagai kelompok yang telah memberikan amanah kepada Kita. Stakeholder utama KPID adalah masyarakat dan lembaga penyiaran karena banyak aturan, kegiatan, kebijakan yang menyangkut kepentingan lembaga penyiaran dan masyarakat”.48 Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ervan Ismail mengenai khalayak sasaran dalam penyelenggaraan konferensi pers KPID DKI Jakarta: “Sasaran yang dituju, para stakeholder yang terkait pada Pemilukada Jakarta (Media Penyiaran, Tim Sukses, Kandidat, Panwaslu, KPUD dan masyarakat yang memiliki minat pada Pemilukada)”.49

48

49


103

Khalayak sasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memberikan komunikasi efektif. Dalam menentukan khayalak sasaran harus dilakukan dengan memetakan khalayak sesuai dengan jenis dan tingkat kepentingan agar tujuan yang hendak dicapai tepat pada sasaran. KPID DKI Jakarta memetakan dua khalayak utama dalam penyelenggaraan konferensi pers yaitu lembaga penyiaran karena konferensi pers merupakan bentuk kegiatan KPID DKI Jakarta untuk media dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab KPID DKI Jakarta. Peneliti menanyakan kepada pihak media sebagai perbandingan, apa benar KPID DKI Jakarta melakukan Konferensi Pers dengan mengundang wartawan dari media. Bapak Gaib Maruto Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM dan Ibu Ananda Putri wartawan Tempo menjelaskan bahwa: Bapak Gaib: “Iya pasti pernah diundang, jika KPID DKI Jakarta sudah mengundang Kami, Kami pasti datang tidak berani menolak.”50 Ibu Ananda: “Saya kurang ingat, karena hanya sekali ketika itu saya hadir di acara sosialisasi P3SPS, itupun karena teman dari media mengajak saya.”51 Kemudian dinyatakan juga mengenai seberapa penting penyelenggaraan konferensi pers bagi KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Penting, karena Kita tidak mempunyai jangkauan, yang dapat menjangkau publik/masyarakat. Salah satu yang Kita gunakan adalah dengan aktivitas Media Relations (lembaga penyiaran, media online, surat 50

51

Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower. Wawancara dengan Ibu Ananda Widhia Putri wartawan Tempo melalu Email.

104

kabar) untuk dapat memberikan pernyataan, sikap atau pendapat kepada masyarakat. Jika sesuai dengan amanah yang diberikan KPID kan hanya sebatas lembaga penyiaran, tetapi untuk menyampaikan gagasan, sikap atau aktivitas Kita ke masyarakat Kita menggunakan hampir seluruh jenis media yang ada baik elektronik, cetak maupun online”.52 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Penting, karena pesan tersebut harus terus-menerus diperbaharui, media harus diingatkan, stakeholder yang lain juga harus tau aktivitas KPID selama masa Pemilukada”.53 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Menurut saya penting menyelenggarakan Konferensi Pers karena tujuan Kita adalah melaksanakan Undang-undang dan salah satunya yang tertuang dalam UU tersebut adalah melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengatur lembaga penyiaran”.54 Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa penyelenggaraan konferensi pers sangat penting bagi KPID DKI Jakarta karena informasi yang diberikan harus disampaikan secara terus-menerus, kemudian konferensi pers dibuat untuk menjangkau masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi yang disampaikan oleh KPID DKI Jakarta. Selain itu penyelenggaraan konferensi pers juga untuk melaksanakan undang-undang yang tertuang dalam peraturan penyiaran salah satunya adalah sosialisasi. Kemudian, untuk mengetahui seberapa efektif penyelenggaraan konferensi pers dalam penyebaran informasi kepada target sasaran Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta memberikan penjelasannya: “Cukup efektif, karena apa yang Kita sampaikan sudah dimuat walaupun terkadang di edit, diubah bahkan dipelintir, namun hal tersebut 52

53

54


105

merupakan hal biasa. Tetapi point yang bisa diambil adalah Kita sudah menyampaikan sesuatu terkait sikap, tanggapan atau aktivitas tersebut sudah dimuat dan pesan tersebut sudah sampai, Kita anggap sudah cukup bagus. Dengan dimuat itu berarti kita mengharapkan dibaca oleh masyarakat sehingga pesan yang kita dapat tersampaikan. Karena dimuat adalah proses dan tujuan sebenarnya adalah masyarakat mengetahui dan paham akan pesan-pesan yang kita sampaikan”.55 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta juga turut memberikan penjelasan mengenai efektivitas penyelenggaraan konferensi pers dalam menyampaikan pesan kepada target sasaran: “Efektif, ukurannya dari media monitoring bagaimana pemuatannya. Mereka juga terus menerus membangun komunikasi dengan KPID manakala ada hal yang tidak jelas yang bisa berpotensi melanggar ketentuan dalam Pemilukada. KPID sebagai pihak yang perlu di konfirmasi dalam hal peliputan ataupun iklan yang berkaitan dengan Pemilukada”.56 Bapak Ervan Ismail menambahkan tentang efektivitas penyelenggaraan konferensi pers dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat: “Efektif artinya termuat secara isi/konten sesuai dengan pesan yang diharapkan, ada feedback dari media itu sendiri baik untuk menindaklanjuti isi pesan, masyarakat juga memberikan feedback dari isi pesan tersebut”.57 Berdasarkan pernyataan diatas mengenai efektivitas penyelenggaraan Konferensi Pers dalam penyebaran informasi kepada khalayak sasaran adalah cukup efektif, karena pesan yang sudah disampaikan kepada media massa dimuat secara isi/konten sesuai dengan pesan yang diharapkan, walaupun secara teknis ada yang diedit, akan tetapi pointnya adalah masyarakat mengetahui inti pesan yang terkandung dalam berita tersebut. 55

56

57

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

106

Efektif berdasarkan media monitoring sebagai tolak ukurnya, peneliti kembali bertanya bagaimana hasil media monitoring yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta sebagai ukuran efektivitas kegiatan Konferensi Pers dalam menyampaikan pesan kepada target sasaran: “Ada media clipping dan media monitoring. Dari media online.”58 Bapak Ervan menyebutkan ada media clipping dan media monitoring yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta, baik dari media online maupun media cetak sebagai tolak ukur efektivitas penyelenggaraan Konferensi Pers dalam menyampaikan pesan kepada target sasaran. Peneliti meminta data hasil media clipping dan media monitoring kepada staff KPID DKI Jakarta sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ervan. Namun peneliti tidak mendapatkan hasil dari media clipping dan media monitoring seperti yang dikatakan oleh staff KPID DKI Jakarta: “Media clipping memang kami lakukan, namun itu (media monitoring dan media clipping) sudah kami kirimkan ke DPRD sebagai laporan tahunan.”59 Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa, memang benar yang dikatakan oleh Bapak Ervan dan dibenarkan pula oleh staff KPID Jakarta bahwa mereka melakukan

media

clipping

dan

media

monitoring

selama

Pemilukada

berlangsung. Namun data yang ada tidak disimpan dalam sistem dokumentasi KPID Jakarta dengan baik. Seharusnya, sebagai seorang Public Relations dan lembaga pemerintahan, data-data yang ada dari setiap kegiatan yang sudah

58

59

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Staff KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

107

dilakukan, terdokumentasi dengan benar. Sehingga peneliti tidak mendapatkan data yang cukup untuk melengkapi penelitian ini. Dalam pemahaman Public Relations dokumentasi menjadi hal yang sangat penting dan sangat mendasar yang harus dipahami betul oleh seorang praktisi Public Relations. Sebab, data atau dokumentasi menjadi barang bukti apakah benar lembaga tersebut melakukan kegiatan konferensi pers. Dokumentasi adalah sistem file/data yang tersusun rapi dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan, dokumentasi dapat berupa tertulis, hasil rekaman, foto/gambar maupun video rekaman. Pembahasan selanjutnya yang akan digali lebih dalam adalah mengenai Press Release yaitu kegiatan yang terkait dengan KPID DKI Jakarta dalam bentuk tulisan yang memuat unsur 5W+1H yang dikirim kepada sejumlah media biasanya diberikan secara langsung dalam bentuk press kit atau dikirim melalui email, fax atau Blackberry Messager.

2.

Siaran Pers Dalam penjelasan awal mengenai siaran pers Bapak Hamdani Masil selaku

Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menjelaskan tentang apa itu siaran pers: “Siaran Pers adalah sebuah tulisan yang berisi pernyataan, gagasan, sikap dan aktivitas dari suatu lembaga sebagai pedoman bagi pers/media untuk dimuat atau disampaikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria 5W+1H. Tempat dan waktu sudah harus tercantum dalam release itu”.60

60


108

Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran juga turut memberikan penjelasan mengenai pengertian siaran pers: “Siaran pers adalah kegiatan menulis atau materi tertulis yang kita buat untuk menjelaskan secara lebih sistematis tentang maksud dan tujuan KPID memberitakan kegiatannya”.61 Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan definisi siaran pers adalah sebuah tulisan yang yang berisi tentang pernyataan, gagasan, sikap dan aktivitas dari suatu lembaga yang dijelaskan secara sistematis sebagai pedoman bagi pers/media untuk kemudian dimuat atau disampaikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria 5W+1H (What, When, Where, Who, Why dan How). Setelah menjelaskan secara singkat pengertian siaran pers peneliti kembali melakukan pertanyaan mengenai latar belakang pentingnya penulisan siaran pers: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Pertama bahwa, media tidak mengetahui apa yang akan Kita sampaikan. Saat berlangsung Press Conference dan ada tanya jawab, tentu dibutuhkan Press Release untuk dijadikan Guide Line agar mengetahui batasan seperti yang tertuang dalam siaran pers. Siaran Pers itu mengandung suatu tema tertentu, oleh karena itu dibuat Siaran Pers agar apa yang ingin Kita bicarakan tidak melebar kemana-mana”.62 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Adanya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang harus terus menerus di sosialisasikan kepada beberapa pihak yang menjadi stakeholder pada Pemilukada. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak bisa disampaikan hanya sekali saja, ada tafsiran lain ada persepsi lain, karena komunikasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Ketentuannya berupa bagaimana pemasangan iklan di media pada Pemilukada”.63

61

62

63

Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

109

Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Mempermudah, karena nyatanya wartawan itu agak malas jika harus mendengarkan atau harus mengetik ulang lagi. Terkait Pemilukada tidak ada perbedaan apakah mengirim Siaran Pers dulu sebelum Konferensi Pers atau sebaliknya namun lebih baik pada saat acara akan berlangsung KPID memberikan releasenya kepada media (press kit). Tapi dalam hal lain juga terdapat KPID tidak sempat menyelenggarakan Konferensi Pers maka dikirim Siaran Pers kemudian KPID membuat Konferensi Pers dadakan”.64 Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa siaran pers adalah bentuk tulisan yang berisi tentang pernyataan, gagasan dan aktivitas KPID DKI Jakarta yang dikirim untuk media massa, yang terbentuk dari unsur 5W+1H dengan tujuan untuk dijadikan Guideline dalam penyelenggaraan konferensi pers. Latar belakang diadakannya siaran pers adalah untuk memudahkan para wartawan agar mengetahui materi yang sedang dibahas dan dijadikan batasan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian peneliti menanyakan dengan cara apa siaran pers dikirim kepada media massa, Bapak Hamdani Masil menyatakan bahwa: “Untuk mengirimkan release tidak hanya secara langsung bisa lewat email atau fax, namun wartawan tidak hanya mengandalkan dari release itu, melainkan pada Press Conference dan wawacara. Wartawan memerlukan forum langsung untuk memperdalam informasi yang ingin didapatkan tidak hanya sekedar melalui Siaran Pers”.65 Jadi KPID DKI Jakarta tidak hanya mengirimkan siaran pers secara langsung pada saat Press Conference, bisa juga memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk menyebarkan siaran pers kepada media massa seperti email atau fax. Namun wartawan biasanya tidak hanya mengandalkan siaran pers semata, 64

65

Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

110

tentunya menginginkan berita yang lebih mendalam. Oleh karena itulah, diselenggarakan konferensi pers sebagai forum tanya jawab KPID DKI Jakarta dengan media massa. Sebagai pembanding peneliti menanyakan kepada Bapak Gaib selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM dan Ibu Ananda Putri selaku wartawan Tempo dalam hal pengiriman siaran pers dari KPID DKI Jakarta: Bapak Gaib: “KPID memberikan Siaran Pers biasanya bersamaan dengan Press Conference dalam Press Kit atau bisa juga melalui website KPID DKI Jakarta yaitu www.kpid-jakarta.go.id.”66 Ibu Ananda: “Saya kurang ingat, karena hanya sekali ketika itu saya hadir di acara sosialisasi P3SPS. Seingat saya ketika menghadiri acara sosialisasi P3SPS kemarin saya hanya mendapatkan Handbook dan buku P3SPS, release saya dapat dari media lain.”67

Berikut beberapa Siaran Pers yang pernah dilakukan oleh KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta 2012 No.

Hari/Tanggal

Acara

Tempat

Narasumber Hamdani Masil, Ketua Komisioner dan Roni Sakti Alamsyah Koordinator Bidang Isi Siaran Bapak Akuat

1.

Minggu, 13 Mei 2012

KPID DKI Jakarta: Mengawasi Penyiaran Pemilukada DKI Jakarta 2012

Gedung Sasana Prasada Karya Lt. 2

2.

Selasa, 28

Sosialisasi P3SPS Tentang

Gedung Sasana

66


67

111

2.

Agustus 2012

Penyiaran Pemilukada DKI Jakarta Putaran Ke-2

Prasada Karya Lt.2

Minggu, 16 September 2012

PILKADA DKI 2012: KPID DKI Jakarta Meminta Media Penyiaran Tidak Melanggar Aturan Selama Masa Tenang dan Hari Pencoblosan

Gedung Sasana Prasada Karya Lt. 2

Suprianto, Bapak Ramdansyah dan Bapak Ignatius Hamdani Masil, Ketua Komisioner dan Roni Sakti Alamsyah Koordinator Bidang Isi Siaran

Setelah diketahui berapa kali KPID DKI Jakarta menulis siaran pers, kemudian peneliti menanyakan apakah tujuan dalam penulisan siaran pers, Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner dan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner memberikan penjelasan mengenai tujuan siaran pers: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Untuk menyampaikan gagasan, sikap, aktivitas yang dilakukan KPID untuk diketahui masyarakat dan lembaga penyiaran. Gagasan yang biasa disampaikan adalah misalkan soal penegakan aturan, regulasi di bidang penyiaran, gagasan tentang mendorong agar sebuah kebijakan tersebut terealisasi”.68 Lebih lanjut Bapak Hamdani menambahkan mengenai tujuan lain yang diharapkan dalam penulisan siaran pers selain untuk menyampaikan informasi atau gagasan, berikut pernyataannya: “Bahwa tujuannya adalah mengubah sikap dan perilaku. Misalkan dalam Pemilukada kita menghimbau kepada lembaga penyiaran untuk mematuhi aturan dalam (P3 yaitu pasal 35 Bagian Pertama Bab XXV tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan SPS pasal 57 Bab

68


112

XXIV tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah). Dan kita mengharapkan perilaku mereka berubah setelah himbauan itu.”69 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Tujuannya adalah agar stakeholder (Media massa, Tim kampanye, lembaga-lembaga lain, masyarakat dan mitra KPID) menaati, mengetahui dan memahami terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan Pemilukada. Pesannya adalah aturan, UU dan ketentuan yang harus ditaati termasuk feedback dari media maupun masyarakat”.70 Dapat diketahui bahwa tujuan penulisan siaran pers berdasarkan penjelasan diatas adalah untuk menyampaikan gagasan, sikap, aktivitas yang dilakukan KPID DKI Jakarta kepada masyarakat dan lembaga penyiaran dan juga agar stakeholder menaati, mengetahui dan memahami yang berkaitan dengan Pemilukada. Kemudian tujuan dari diadakannya penulisan siaran pers juga untuk mengubah sikap dan perilaku khalayak sasaran, khususnya lembaga penyiaran agar melaksanakan dan mengubah perilaku agar sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam P3SPS. Kemudian ada beberapa tanggapan yang didapat dari media tentang siaran pers yang dikirim, hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta dalam wawancara dengan peneliti: “Berbagai macam tanggapan tentang Siaran Pers ini, ada 100% Release Kita di muat persis bahasanya seperti apa yang Kita kirim, ada juga yang dikombinasikan ada yang diedit, ada juga yang dipelintir. Jadi macammacam tanggapannya ada yang positif ada yang negatif. Tetapi kurang lebih tanggapan yang didapat cukup baik, karena media itu sendiri mencari informasi kepada KPID lebih jauh dan mengadakan konfirmasi untuk memperjelas isi dari siaran pers. Menurut Kita apapun tanggapan

69

70


113

mereka (media), jika berita sudah dimuat maka hal itu cukup baik dan pesan yang Kita sampaikan sudah jalan”.71 Menurut Bapak Hamdani Masil berbagai macam tanggapan diterima oleh KPID DKI Jakarta ada yang positif ada pula yang negatif. Siaran pers yang dikirim

ke

media

massa

juga

ada

yang

100%

dimuat,

ada

yang

dikombinasikan/diedit ada juga yang dipelintir. Maksudnya adalah pesan yang terdapat dalam siaran pers diubah sehingga nilai berita yang tertuang menjadi berbeda dengan apa yang KPID DKI Jakarta kirimkan. Lanjut kepada sejauhmana efektivitas siaran pers dalam menyampaikan pesan kepada target sasaran Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menyatakan bahwa: “Kita anggap semua itu efektif, karena Kita tidak mungkin menjangkau masyarakat ketika terdapat informasi yang harus Kita sebarkan. Misalnya masalah himbauan tentang Pemilukada, Kita buat Siaran Pers nya kemudian Kita kirim ke media massa dan media massa tersebut memuat. Dimuat dengan pesan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apabila ada perubahan sikap kita anggap sebagai efek dari pesan yang kita sampaikan”.72 Siaran Pers dinilai efektif karena KPID DKI Jakarta tidak mungkin menjangkau masyarakat, siaran pers merupakan bentuk tertulis yang dapat dengan mudah disebarkan kepada media yang kemudian media memuat berita tersebut. Jadi siaran pers sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat karena membutuhkan waktu yang cukup singkat.

71

72


114

3.

Press Briefing KPID DKI Jakarta menyebut Press Briefing sebagai bentuk sosialisasi, hal

tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Ervan selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta yang menyebutkan pengertian sosialisasi: “Sosialisasi adalah diskusi dua arah, Usaha-usaha KPID agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu membuka komunikasi ke seluruh stakeholder dengan berbagai cara, bisa melalui tatap muka, kontak personal dan juga lembaga-lembaga lain seperti media”.73 Lebih lanjut Bapak Ervan menambahkan mengenai apa yang biasanya didiskusikan dalam sosialisasi dengan para stakeholder KPID DKI Jakarta: “Biasanya menyampaikan P3SPS karena itu yang menjadi domain KPID bagaimana hasil diskusi di kembangkan kembali oleh insan-insan penyiaran itu untuk di muat di media massa.” Berdasarkan penjelasan Bapak Ervan dapat peneliti simpulkan bahwa Press Breafing dalam pengertian KPID DKI Jakarta merupakan suatu kegiatan sosialisasi yang merupakan diskusi dua arah dalam menyampaikan P3SPS kepada seluruh stakeholdernya dengan dapat melalui berbagai cara seperti tatap muka, kontak personal dan melalui media. Kemudian Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya sosialisasi: “Yang melatarbelakangi hal tersebut adalah kewajiban dan tugas KPID. Seperti yang tetuang dalam undang-undang 1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. 3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. 4. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang. 5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat.

73

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

115

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionaliatas di bidang penyiaran.”.74 Dan lanjut menurut beliau, sosialisasi merupakan bentuk tugas dan kewajiban KPID DKI Jakarta kepada media dan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam undang-undang salah satunya adalah memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat. Kemudian peneliti bertanya kapan dan dimana kegiatan sosialisasi tersebut diadakan, Bapak Ervan menjawab: “Saya lupa pastinya kapan dan dimana, tetapi seingat Saya di kantor KPID DKI Jakarta Lt. 1 pernah bulan Agustus dan disalah satu hotel di Jakarta.”75 Adapun tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi diberikan penjelasan oleh Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta dalam wawancara peneliti dengan beliau: “Agar pesan-pesan tersampaikan dengan baik dan tidak ada protes atau keberatan karena tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pilkada. Seperti Pesan-pesan terkait regulasi penyiaran khususnya pada Pemilukada seperti kapan waktu untuk kampanye dan bagaimana aturannya. KPID merupakan lembaga yang mengatur media penyiaran jadi jika sudah ada undang-undang yang mengatur, maka media penyiaran sudah tidak dapat mengajukan protes.”.76

74

75

76

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

116

4.

Special Event Special event merupakan acara khusus yang dilakukan oleh sebuah lembaga

untuk memuaskan banyak orang dalam suatu acara penting dengan tujuan untuk membina hubungan baik antara lembaga dengan media. KPID DKI Jakarta menyebut special event dalam bentuk Media Gathering. Media Gathering yang dilakukan KPID DKI Jakarta adalah dengan mengundang sejumlah media untuk bertemu pada acara tertentu dengan agenda untuk membangun hubungan baik dengan media. Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta membenarkan hal tersebut melalui pernyataaannya: “Kita membuat Media Gathering, tapi sebetulnya diskusi tentang tata cara kampanye. Jadi Press Conference nya Kita buat seperti Media Gathering. Karena momentumnya setelah Lebaran, yang sebenarnya Kita mau halal bihalal dengan pers/media yang forumnya merupakan forum silaturahim. Waktunya saat itu setelah Lebaran atau setelah Putaran pertama Pemilukada kira-kira bulan September”.77 Lebih lanjut Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menambahkan tentang pengertian Media Gathering: “Media Gathering adalah forum dimana Kita mengumpulkan seluruh media yang ada yang bisa Kita jangkau untuk bertemu langsung baik itu diskusi atau penyampaian gagasan untuk memperat tali silaturahim”.78 Jadi, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan diatas adalah, Media Gathering dilakukan KPID DKI Jakarta untuk mempererat tali silaturahim walaupun dalam agenda lain terdapat sebuah diskusi untuk membahas suatu hal, akan tetapi momen setelah lebaran digunakan oleh KPID DKI Jakarta untuk membina hubungan baik dengan wartawan.

77

78


117

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Media Gathering menurut Bapak Hamdani Masil adalah: “Tujuan Media Gathering, yaitu ada sesuatu yang ingin Kita sampaikan yaitu menyampaikan kepada masyarakat melalui media menyampaikan pesan terkait aturan penyiaran Pemilukada putaran kedua, yaitu bagaimana tata cara kampanye pada putaran kedua yang berdasarkan pada P3SPS. Kemudian adalah untuk membina hubungan yang baik antara KPID DKI Jakarta sebagai lembaga dengan media yang selama ini komunikasi yang ada hanya lewat Release atau Press Conference. Media Gathering yaitu pimpinan-pimpinan Kita undang, Kita ajak berbicara dll. Yaitu bagaimana seharusnya membina hubungan yang baik dengan media”.79 Kemudian Bapak Hamdani Masil menambahkan pernyataan yang berkaitan dengan media gathering KPID DKI Jakarta sebagai berikut: “Sebenarnya Media Gathering yang kemarin ada 2 agenda yang pertama ada Press Conference dan membina hubungan secara personal. Kesempatan seperti itu Kita lakukan untuk berbicara secara langsung dengan Pimpinan Media untuk membina hubungan yang harmonis karena sangat jarang kesempatan tersebut dapat terjadi”.80 Disimpulkan berdasarkan pernyataan diatas adalah tujuan KPID DKI Jakarta melakukan Media Gathering untuk menyampaikan suatu hal kepada masyarakat melalui media massa dan untuk membina hubungan baik dengan media. Hubungan baik yang tercipta antara lembaga dengan media massa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. KPID DKI Jakarta mendapatkan publikasi yang maksimal untuk disampaikan kepada masyarakat dan media mendapatkan berita yang dibutuhkan dari narasumber yang kredibel untuk kemudian dimuat. 79

80


118

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak Hamdani Masil mengenai kapan dan dimana KPID DKI Jakarta melaksanakan Media Gathering: “Menjelang putaran kedua setelah putaran pertama. Forum silaturahmi dan halal bihalal. Media Gathering dilakukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 1. 28 Agustus 2012”.81 Penyiaran PILKADA DKI Jakarta Putaran Kedua No Tema 1. Sosialisasi

Tanggal

28 P3SPS Tentang Agustus Penyiaran 2012 Pemilukada DKI Jakarta Putaran Ke-2

Tempat

Gedung Sasana Prasada Karya Lt.1

Narasumber

Peserta TV Nasional (RCTI, Global TV, MNC Akuat Supriyanto, M.Si TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans (Komisaris 7, TV One, ANTV, Metro TV, TVRI)

Bidang Siaran)

Isi

Ramdansyah (Ketua Panwaslu) Ignatius AJI)

TV Lokal (Jak TV, Elshinta TV, BChannel, O-Channel, DAAI TV, Spacetoon, Kompas TV, TVRI Jakarta) Radio (Ramako Group, Trijaya FM,

(Ketua Elshinta News & Talks FM, Jak FM, Smart FM, Pas FM, Bens FM, 68 FM, Sonora FM, Chakrawala FM, RRI Pro 2

Aliansi (AJI)

Jurnalistik

Indonesia

KPUD dan Panwaslu Tim Sukses Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli Tim Sukses Joko Widodo dan Basuki

81


119

Kegiatan tersebut berupa konferensi pers dan sosialisasi, namun menurut Bapak Hamdani Masil berhubung momennya setelah lebaran, maka KPID DKI Jakarta berinisiatif untuk mengundang Pimpinan Redaksi dalam acara tersebut sekaligus sebagai Media Gathering. Kemudian lebih lanjut peneliti menanyakan media mana saja yang diundang pada kegiatan Media Gathering tersebut?: “Hampir semua media TV dan Radio. Mengapa TV dan Radio karena saat itu kita selain silaturahmi ada Press Conference dengan mengundang Pimpinan Media untuk menyampaikan pesan terkait aturan penyiaran Pemilukada putaran kedua. Jadi fokus KPID saat itu hanya sebatas pada TV dan Radio, baik lokal maupun nasional.”82 Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Hamdani Masil tentang media mana saja yang mempublikasikan acara tersebut: “Ada yang mempublikasikan acara Kita seperti Global TV karena memang agenda tersebut selain untuk membina hubungan baik antara Pimpinan Media juga terdapat Press Conference. Cukup banyak media yang memuat berita tersebut baik dari Release yang Kita berikan maupun dari tanya jawab yang berlangsung”.83 Sebagai perbandingan penjelasan diatas, peneliti mengecek kepada Bapak Gaib selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM dan Ibu Ananda Putri selaku wartawan Tempo, berkaitan dengan pernahkah Sindo Trijaya FM dan Tempo diundang dalam Media Gathering: Bapak Gaib: “Iya pernah, satu sampai dua kali, pada Pemilukada DKI Jakarta kemarin pernah satu kali sesaat setelah Lebaran dan menjelang putaran kedua.”84 82

83

84

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower.

120

Ibu Ananda: “Tidak pernah jika konteks Media Gatheringnya adalah sekedar kumpulkumpul media dan sharing, namun jika konteksnya adalah diskusi tentang suatu permasalahan, pernah.”85 Jadi, hampir semua media baik media cetak maupun media elektronik TV dan Radio baik yang berjangkauan lokal maupun Nasional yang diundang dalam acara Press Conference sekaligus Media Gathering. Karena fokus KPID DKI Jakarta pada saat itu memang menginformasikan aturan program siaran atau iklan selama masa kampanye putaran kedua. Cukup banyak yang mempublikasikan acara tersebut, baik yang dimuat di media cetak, media online maupun disiarkan di televisi. Media Gathering sangat penting untuk dilakukan oleh setiap lembaga baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. Karena setiap kali lembaga berhubungan dengan media hampir dapat dipastikan berlangsung formal, media juga membutuhkan situasi informal untuk mengenal lebih jauh lembaga terkait dengan media-media. Lebih lanjut peneliti menanyakan kepada Bapak Hamdani Masil mengenai apakah kegiatan seperti ini akan diadakan rutin setiap tahun?: “Untuk Media Gathering melihat momentum, pada 2013, belum ada jadwal khusus, melihat situasi dan tidak ada anggaran khusus untuk Media Gathering.”86 Kesimpulan yang dapat diambil adalah Media Gathering yang diadakan oleh KPID DKI Jakarta merupakan gabungan antara beberapa aktivitas Media Relations seperti Press Conference dan Sosialisasi. Dapat dikatakan Media Gathering karena momen tersebut digunakan untuk bersilaturahmi dengan 85 86

Wawancara dengan Ibu Ananda wartawan Tempo melalui Email. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

121

Pemimpin Redaksi dengan Komisioner-Komisioner KPID DKI Jakarta karena bertepatan dengan momen Idul Fitri. Dapat dikatakan Press Conference karena membahas tentang aturan-aturan penyiaran selama kampanye Pemilukada Putaran Kedua dan sosialisasi tentang pasal-pasal yang terkandung dalam P3SPS.

5.

Wawancara Pers Sebagai lembaga pemerintah, KPID DKI Jakarta tentunya pernah terjadi

kesalahan atau permasalahan menyangkut KPID DKI Jakarta. Tentunya KPID DKI Jakarta selalu melakukan wawacara dengan media guna mengklarifikasi atau menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang perlu masyarakat ketahui menyangkut Pemilukada Jakarta 2012 sehingga semua menjadi lebih transparan terhadap masyarakat. KPID DKI Jakarta merasa perlu menyelenggarakan wawacara pers guna terciptanya hubungan baik dengan pihak media dan menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan KPID DKI Jakarta dan peraturan penyiaran pada Pemilukada Jakarta 2012. Peneliti menanyakan tentang pengertian wawancara pers kepada beberapa narasumber: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara reporter dan narasumber dalam hal ini KPID tentang suatu pernyataan, kegiatan, atau sikap tertentu. Pada Pemilukada kemarin misalkan, penjelasan lebih detail tentang bagaimana sanksi apabila ada yang melanggar aturan tersebut. Biasanya informasi tersebut terkait dengan pesan pada Siaran Pers atau Press Conference dan media membutuhkan penjelasan lebih detail”.87

87


122

Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Ada tanya jawab yang berkaitan dengan tugas, peran KPID yang ingin diketahui oleh masyarakat melalui wawancara-wawancara yang dilakukan oleh media. Misalnya informasi yang menarik perhatian seperti pelanggaran isi siaran atau ada juga pada isu SARA.”.88 Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran: “Adalah interview yang dilakukan oleh media massa untuk menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan atau menyampaikan “bisa apa adanya” bisa juga dengan cara demokratis bisa juga dengan yuridis”.89 Di dapat kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa wawancara pers adalah kegiatan tanya jawab atau interview yang dilakukan oleh reporter dengan narasumber dalam hal ini KPID DKI Jakarta untuk memperjelas pernyataan, sikap atau kebijakan melalui wawancara-wawancara dengan media. Kemudian peneliti menanyakan apa yang melatarbelakangi KPID DKI Jakarta melakukan wawancara pers: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Yang melatarbelakangi pers mewawancarai narasumber adalah untuk memperjelas pernyataan, sikap atau kebijakan Kita atau mempertegas untuk mengkonfirmasi suatu hal, misalnya larangan memasang iklan pada saat masa tenang yaitu bagaimana teknisnya dan apa sanksinya”.90 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Yang melatarbelakangi yaitu konfirmasi, bertanya, mempertegas soal isu-isu yang berkembang”.91 Dapat disimpulkan yang melatar belakangi media melakukan wawancara pers adalah adanya suatu informasi yang masih mengambang atau belum terlalu 88

89

90

91

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Roni Sakti Alamsyah selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

123

jelas sehingga memungkinkan wartawan/reporter untuk melakukan konfirmasi, untuk mempertegas isu-isu yang berkembang ataupun melengkapi pernyataan sebelumnya yang dinilai masih kurang. Setelah mendapat penjelasan mengenai pengertian dan latar belakang tentang penyelenggaraan wawancara pers. Peneliti menyanyakan siapa yang biasanya menjadi narasumber bagi media dan apa alasan memilih narasumber tersebut, Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner, menjelaskan: “Umumnya Saya sebagai Ketua Komisioner dan juga ada Wakil Ketua Komisioner. Ketua itu merepresentasikan institusi KPID, fungsi Ketua sebagai koordinator, spokesman dan wakil dari lembaga. Namun biasanya inisiatif dari wartawan dan untuk narasumber biasanya Saya sebagai Ketua. Tetapi bisa juga tergantung topik yang akan di bahas dan permintaan media. Misalnya terkait isi siaran adalah Koordinator Bidang Isi Siaran.”.92 Senada dengan hal tersebut, Bapak Ervan menjelaskan bahwa terdapat kriteria khusus untuk menjadi narasumber media: “Dibicarakan dalam rapat-rapat KPID siapa yang dinilai mampu untuk menjadi narasumber dalam menjelaskan topik wawancara. Ketentuannya biasanya adalah tergantung topik bahasan dalam wawancara dan kemampuan berkomunikasi.” Peneliti melakukan perbandingan dengan bertanya kepada Bapak Gaib selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM dan Ibu Ananda Putri selaku wartawan Tempo, berkaitan dengan penyelenggaraan wawancara pers: Bapak Gaib: “Iya pernah, Kami pernah mengundang Bapak Hamdani Masil untuk wawancara pers topiknya terkait pelanggaran-pelanggaran pada Pemilukada Jakarta. Kami pernah wawancara melalui telepon sekali

92


124

topiknya sosialisasi peraturan Pemilukada dan mengirim wartawan ke kantor KPID sekali topiknya pelanggaran siaran Rhoma Irama.”93 Ibu Ananda: “Ya pernah, topiknya adalah tentang penyampaian data-data pelanggaran penyiaran pada Pemilukada Jakarta.” Peneliti menyimpulkan bahwa, dalam menentukan narasumber yang sesuai untuk media tidak memiliki ketentuan khusus, hanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mengerti topik yang akan dibicarakan. Namun biasanya Ketua Komisioner dan Wakil Komisioner yang menjadi narasumber bagi media karena merepresentasikan lembaga secara keseluruhan. Kemudian Bapak Hamdani Masil menambahkan tentang pentingnya penyelenggaraan wawancara pers bagi KPID DKI Jakarta dan media massa: “Penting, karena wartawan butuh informasi yang lebih jelas dan lebih detail dan peran KPID sangat penting untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat”.94 Selanjutnya

peneliti

menanyakan

tentang

seberapa

efektif

penyelenggaraan wawancara pers dalam menyampaikan pesan kepada target sasaran: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “Efektif, apa yang ditanyakan lebih detail dapat Kita jelaskan dalam wawancara, jadi memperjelas lagi dari Press Release, apalagi jika wawacara tersebut merupakan permintaan dari media maka sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat karena pernyataan Kita sudah pasti di muat”.95

93

94

95

Wawancara dengan Bapak Gaib M. Sigit selaku Wakil Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya FM di kantor Sindo MNC Tower. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta di kantor KPID.

125

Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Efektif, bagaimana respon acara tersebut diadakan seperti interaktif. Informasi yang Kita sampaikan dikutip kembali oleh media penyiaran (online dan TV, Radio) dan disebarkan kembali oleh lembaga-lembaga lain yang berkepentingan dengan Pemilukada”.96 Wawancara pers yang dilakukan media kepada KPID DKI Jakarta biasanya direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik kepada pihak media dan disesuaikan dengan program kerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Biasanya KPID DKI Jakarta mengundang pers untuk melakukan wawancara pers di kantor KPID DKI Jakarta atau bisa juga direncanakan diluar kantor. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Bapak Ervan Ismail: “Dalam wawancara pers, tempat yang diadakan tergantung kesepakatan dan kebutuhan, jadi fleksibel baik wartawan datang ke kantor KPID atau biasanya inisiatif sendiri dari media”.97 Terdapat beberapa media yang pernah mewawacarai Ketua Komisioner dan Wakil Komisioner KPID DKI Jakarta, selama Pemilukada Jakarta 2012: Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner: “TV (Global TV, TVRI, RCTI, TvOne, Metro TV, Kompas TV), Koran (Jawa Pos Group, Rakyat Merdeka, Indopos, Wartakota dan NonStop).”98 Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner: “Media-medianya TVRI, Poskota, ada beberapa media online, isi pesan terkait Pemilukada, bagaimana peran KPID dalam Pemilukada.”99

96

97

98

99

Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Jakarta di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Hamdani Masil selaku Ketua di kantor KPID. Wawancara dengan Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Jakarta di kantor KPID.

Ketua Komisioner KPID DKI Ketua Komisioner KPID DKI Komisioner KPID DKI Jakarta Ketua Komisioner KPID DKI

126

Dengan adanya aktivitas Media Relations sangat membantu bagi KPID DKI Jakarta dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat karena dengan berbagai aktivitas Media Relations yang dilakukan dapat tercipta hubungan baik antara KPID DKI Jakarta dengan pihak media sehingga mereka dapat saling membantu dalam menjalankan setiap tugasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan mereka satu sama lain. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas adalah KPID DKI Jakarta sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan program siaran di Jakarta selama Pemilukada Jakarta 2012 telah melakukan beberapa aktivitas Media Relations seperti Konferensi Pers, Siaran Pers, Press Briefing, Special Event dan Wawancara Pers.

4.4

Pembahasan Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber

bahwa KPID DKI Jakarta memang melakukan aktivitas Media Relations sebagai salah satu upaya memberikan informasi terkait kebijakan, pendapat, tanggapan atau kegiatan-kegiatan kepada masyarakat yang KPID DKI Jakarta lakukan seperti konferensi pers, siaran pers, press briefing special event dan wawancara pers. Dan dengan Media Relations juga salah satu cara untuk melakukan klarifikasi jika memang lembaga harus melakukan demikian, dengan cara mengadakan wawancara pers atau menjadi narasumber dalam konferensi pers. Dan semua kegiatan yang dilakukan KPID DKI Jakarta dapat dilihat oleh

127

khalayaknya karena sebagai tanggung jawab KPID DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintah dan hal ini secara tidak langsung akan membuat image atau citra KPID DKI Jakarta lebih baik di mata masyarakat. Berikut beberapa aktivitas Media Relations yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta, uniknya terdapat beberapa perbedaan definisi yang diungkapkan oleh narasumber dari pendekatan yang peneliti gunakan: 1. Konferensi Pers Berdasarkan hasil penelitian, KPID DKI Jakarta telah melakukan tiga kali konferensi pers pada Pemilukada Jakarta. Secara keseluruhan konferensi pers dinilai efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, tujuannya untuk menginformasikan pesan terkait peraturan penyiaran selama Pemilukada. Masyarakat membutuhkan informasi yang netral dan seimbang dari media untuk dapat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan hati nurani. Namun KPID DKI Jakarta menyadari bahwa dari penyelenggaraan konferensi pers masih sangat kurang dari segi intensitas, hal ini dibenarkan oleh media bahwa KPID DKI Jakarta seharusnya memperbanyak lagi kegiatan konferensi pers. 2. Siaran Pers Siaran pers dibuat bersamaan dengan adanya konferensi pers, dan pesan yang disampaikan sama dengan pesan yang ada dalam konferensi pers. Hanya saja siaran pers ditulis berdasarkan unsur 5W+1H untuk mempermudah pihak media menyerap inti pesan yang ingin disampaikan.

128

Siaran pers bisa dikirim melalui fax maupun email, namun biasanya KPID DKI Jakarta memberikan secara langsung pada saat konferensi pers diadakan bersamaan dengan press kit. Siaran pers dijadikan Guideline bagi para media untuk membuat berita, karena siaran pers berguna untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas selama konferensi pers agar fokus pada satu permasalahan. 3. Press Briefing Menurut Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta, Press Briefing diartikan dalam konteks sosialisasi. Selama Pemilukada Jakarta 2012 KPID DKI Jakarta telah dua kali melakukan sosialisasi yaitu pada Sosialisasi Pemilukada dan Sosialisasi P3SPS. Sosialisasi merupakan tanggung jawab KPID DKI Jakarta kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang penyiaran. 4. Special Event Menurut Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta, special event diartikan dalam konteks Media Gathering. Terdapat hal yang unik dari temuan dalam penelitian ini, yaitu pada momen Pemilukada Jakarta 2012 Putaran Kedua, KPID DKI Jakarta mengadakan Media Gathering karena momen tersebut bertepatan dengan momen Lebaran, dan disaat yang bersamaan KPID DKI Jakarta membuat dua agenda

yaitu

Press

Conference

terkait

pelanggaran-pelanggaran

Pemilukada Putaran Pertama dan Sosialisasi P3SPS.

129

Uniknya adalah disaat masalah keuangan menjadi hambatan utama dalam aktivitas Media Relations, KPID DKI Jakarta menemukan sebuah strategi bagaimana caranya untuk bisa melakukan banyak agenda dalam satu waktu. Hal ini tentu lebih efektif dan efisien, mengingat KPID DKI Jakarta tidak memiliki anggaran khusus untuk aktivitas Media Relations. 5. Wawancara Pers KPID DKI Jakarta selama Pemilukada Jakarta 2012 pernah diwawancarai untuk diminta keterangan, tanggapan dan pendapat mengenai aturan maupun sanksi selama Pemilukada berlangsung. Biasanya Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta yang menjadi narasumber, karena beliau sebagai orang yang paling representatif mewakili KPID DKI Jakarta, walaupun terkadang Komisioner lain pernah menjadi narasumber, biasanya tergantung tema yang akan dibahas. Dari konsep aktivitas Media Relations, KPID DKI Jakarta tidak melakukan beberapa aktivitas tersebut seperti Press Tour dan Press Lunchon sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan proses dari aktivitas tersebut. Terlebih lagi masing-masing narasumber memiliki pengertian yang berbeda tentang aktivitas Media Relations yang pernah dilakukan oleh KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012. Jadi, proses aktivitas Media Relations yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber tidak detail dan masih ada kekurangan. Peneliti mendapatkan hambatan dalam perolehan data untuk melengkapi penelitian ini. Dari setiap aktivitas Media Relations tersebut, peneliti tidak

130

mendapatkan jawaban detail dan data yang lengkap. Peneliti berasumsi bahwa terdapat kesalahan dalam sistem dokumentasi yang dilakukan oleh staff KPID DKI Jakarta. Karena seharusnya, dokumentasi data merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang praktisi Public Relations. Dokumentasi merupakan sebuah bukti nyata dari apa yang telah dilakukan lembaga, jika tidak ada data atau dokumen yang membuktikannya maka terdapat beberapa asumsi bahwa lembaga tersebut tidak melakukan aktivitas Media Relations atau lembaga melakukan aktivitas Media Relations namun tidak secara keseluruhan. Media Relations yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta sangat berperan penting dalam suatu pencapaian tujuan lembaga atau pembuktian kinerja mereka pada khalayaknya dan dengan demikian secara tidak langsung dapat membentuk citra positif bagi lembaga. Pendekatan dengan media diharapkan mampu menegakan reputasi KPID DKI Jakarta, reputasi yang baik akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan reputasi lembaga. Lebih khusus KPID DKI Jakarta mendefinisikan beberapa aktivitas Media Relations dengan beberapa perbedaan. Seperti Press Briefing Bapak Ervan Ismail selaku Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menyebut sebagai Sosialisasi. Kemudian Bapak Hamdani Masil selaku Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menyebutkan Special Event sebagai Media Gathering. Selain itu terdapat satu kegiatan yang khusus diselenggarakan dalam satu agenda, yaitu dengan menggabungkan Press Conference, Sosialisasi dan Media Gathering dalam satu acara. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh KPID DKI Jakarta, tidak

131

menyurutkan tanggung jawab KPID kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. KPID DKI Jakarta berinisiatif untuk menggabungkan acara tersebut dalam satu agenda khusus. Momen Pemilukada Jakarta 2012 yang berlangsung selama dua periode (Putaran Pertama dan Putaran Kedua), yaitu pada Putaran Pertama tanggal 11 Juli 2012 dan Putaran Kedua 20 September 2012 menjadi salah satu aktivitas Media Relations yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta. Pada Pemilukada Jakarta 2012 kemarin, terdapat tahap-tahap yang harus dipatuhi oleh beberapa lembaga baik lembaga penyiaran maupun calon pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Tahap-tahap itu meliputi, pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, pendistribusian kelengkapan Pemilu, kampanye dan masa tenang hingga akhirnya pada pencoblosan, merupakan tahap-tahap selama Pemilukada Jakarta 2012 berlangsung. Bisa dikatakan KPID DKI Jakarta sudah melakukan kegiatan Media Relations pada Pemilukada Jakarta 2012 cukup baik dan sudah melakukan publisitas walaupun KPID DKI Jakarta menyadari masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Hasil aktivitas Media Relations sudah sesuai dengan konsep yang berisi bahwa suatu proses komunikasi haruslah terdapat feedback atau umpan balik, terjadi arus pesan dari komunikan ke komunikator. Proses pesan yang terjadi berlangsung secara sirkular atau memutar. Komunikator mengirim pesan kepada komunikan dan komunikan mengirimkan tanggapan ke komunikator, begitu seterusnya.

132

Pada tahap pembahasan ini, peneliti tidak membahas tentang Public Relations karena dalam struktur KPID DKI Jakarta tidak terdapat divisi Public Relations. Namun dalam prakteknya KPID DKI Jakarta banyak melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan kerja Public Relations. Salah satu kegiatan atau aktivitas KPID DKI Jakarta yang dilakukan pada Pemilukada Jakarta 2012 adalah menjalin hubungan baik dengan media (Media Relations). Aktivitas ini dilakukan karena media massa adalah penghubung antara KPID DKI Jakarta dengan masyarakat yang menjadi tanggung jawab KPID DKI Jakarta. Pengertian Media Relations itu sendiri dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan kelembagaan atau internal lembaga untuk disampaikan kepada khalayak/publik berkaitan dengan kebijakan, pendapat, tanggapan yang perlu untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menginformasikan dan membina hubungan baik dengan media sehingga tercipta publikasi dan citra yang positif di mata masyarakat. Hubungan antara KPID DKI Jakarta dengan lembaga penyiaran cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pada saat KPID DKI Jakarta mengundang media untuk hadir dalam salah satu aktivitas Media Relations, mereka hadir. Alasan lain mengapa hubungan KPID DKI Jakarta dan lembaga penyiaran baik-baik saja adalah karena mereka sama-sama melakukan kerjasama untuk melancarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Jika lembaga penyiaran memiliki tugas untuk menyiarkan program siaran terkait Pemilukada secara seimbang dan netral maka KPID DKI Jakarta yang mengawasi dan memberikan peraturan bagaimana tata cara program siaran selama Pemilukada berlangsung.

133

Objek penelitian ini adalah KPID DKI Jakarta, berdasarkan data sekunder yang ditemukan bahwa fungsi Media Relations pada KPID DKI Jakarta dilakukan oleh KPID DKI Jakarta itu sendiri. KPID DKI Jakarta memiliki bidang-bidang yang masing-masing bidang tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Bidang Kelembagaan berfungsi melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga, umunya bersifat internal. Bidang Perizinan dan Infrastruktur berfungsi mengatur izin-izin pembuatan lembaga penyiaran dan izin perpanjangan lembaga penyiaran. Sedangkan Bidang Isi Siaran yang merupakan fungsi utama KPID DKI Jakarta adalah memantau program/iklan isi siaran dari lembaga penyiaran termasuk pada Pemilukada Jakarta 2012. Terkait dengan judul dari penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan mengenai Proses Aktivitas Media Relations KPID DKI Jakarta pada Pemilukada Jakarta 2012. Hampir seluruh kegiatan atau informasi yang dimiliki KPID DKI Jakarta dapat diteliti dan dijelaskan secara terbuka dan apa adanya oleh narasumber, tidak ada informasi yang ditutupi, sebagai lembaga pemerintah. Akan tetapi peneliti mendapatkan hambatan terkait data untuk penelitian, narasumber mengatakan bahwa KPID DKI Jakarta pernah melakukan kegiatan seperti Konferensi Pers, Siaran Pers, Press Briefing, Special Event dan Wawancara Pers selama Pemilukada Jakarta, namun data yang diperoleh peneliti tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber. Segala proses sudah peneliti jalankan sesuai dengan prosedur, hanya saja data yang didapatkan kurang dari memuaskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents