BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 4.1.1 Sejarah KPPU Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) adalah Komisi Negara independen yang di bentuk UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah maupun pihak manapun, KPPU memiliki wewenang menyusun peraturan pelaksanaan, melakukan pemeriksaan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 membuat putusan dan mengenakan sanksi hukum yang mengikat terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut. Pada bulan Maret 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu Prof. Dr. B.J. Habibie mensahkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini di dalamnya memuat berbagai larangan praktek berbisnis di Indonesia yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan UU persaingan usaha di Indonesia tersebut, Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengamanatkan terbentuknya lembaga pegawas yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)50.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 50

46

http://digilib.mercubuana.ac.id/

47

UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dua tugas utama kepada KPPU, yaitu pertama adalah tugas penegakan hukum melalui pemeriksaan pelaku usaha yang di duga melakukan praktek berbisnis yang dilarang oleh UU ini, kemudian menjatuhkan sanksi apabila dugaan tersebut terbukti. Di samping itu, KPPU berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses

pembentukan

peraturan,

evaluasi

kebijakan

atau

rekomendasi

diberlakukannya kebijakan. KPPU bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPPU dibentuk pada tanggal 7 Juni 2000. Pada awal terbentuknya KPPU beranggotakan 11 (sebelas) Komisioner termasuk ketua dan wakil ketua yang di tunjuk dengan persetujuan DPR dengan masa kerja 5 (lima) tahun51. Untuk periode 2006-2011, KPPU beranggotakan 13 (tiga belas) Komisioner. Sedangkan untuk periode 2012-2017, KPPU beranggotakan 9 (sembilan) Komisioner. Dalam menjalankan kegiatannnya, Komisioner di bantu oleh Sekretariat. Perjalanan panjang KPPU yang memasuki tahun ke 12 (dua belas) saat ini, di mulai pada tanggal 7 Juni 2000, yaitu dengan di tetapkannya 11 (sebelas) orang Anggota KKPU melalui Keppres Nomor 162/M/200052. Secara konstitusional, tugas ke 11 Anggota Komisi ini dimulai pada tanggal 6 September 2000, enam bulan setelah UU Nomor 5 Tahun 1999. Selama ini KPPU selalu berupaya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan semata-mata demi kepentingan 51 52

Profil KPPU http://www.kppu.go.id/id/peraturan/keppres/


48

masyarakat luas, bangsa dan negara, tanpa membedakan siapa yang terlibat masalah persaingan usaha tersebut. KPPU juga selalu berupaya memberikan penilaian terhadap berbagai perilaku pengusaha dan kebijakan pemerintah dari kacamata netral tanpa vested interest apapun. Dengan konsistensi ini KPPU berharap agar bangsa Indonesia dapat memetik manfaat optimal dari tumbuhnya persaingan usaha yang sehat. Pada tahun pertama saat KPPU mulai dibentuk, berbagai laporan yang masuk ke KPPU menunjukan beragam masalah, mulai dari berbagai isu korupsi sampai isu perburuhan dan HAKI. Fenomena di atas menunjukan bahwa masyarakat kita, terutama pelaku usaha, mempunyai kemauan yang kuat untuk mempelajari dan mengerti tentang praktek monopoli dan persaingan usaha sehingga mampu memanfaatkannya untuk mengeliminir hambatan yang menghalangi pertumbuhan bisnisnya. KPPU mengawasi dengan melaksanakan UU No.5 Tahun 1999 pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk membentuk perekonomian Indonesia yang efisien dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang memberikan kepastian hukum bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha. Selain itu, KPPU juga melakukan pencegahan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU berusaha memastikan setiap orang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia menikmati suasana persaingan yang sehat dan adil, agar tidak terjadi praktek penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Keuntungan


49

yang dihasilkan dari upaya pencegahan praktek monopoli adalah tebukanya kesempatan secara luas bagi hak konsumen untuk mendapatkan pilihan dengan harga sesuai dengan kualitas barang/jasa di pasar serta jaminan kepada pelaku usaha berupa kepastian iklim persaingan usaha yang sehat untuk menumbuhkan inovasi dan teknologi. Hasil dari sistem ekonomi tersebut adalah memastikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.1.2 Sejarah Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter International (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk menagatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi

tertentu.

Hal

ini

menyebabkan

diperlukannya

undang-undang

antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satusatunya alasan penyusunan undang-undang tersebut. Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan


50

khususnya kebijakan regulasi yang akan dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Dengan latar belakang demikian,

maka disadari bahwa pembubaran

ekonomi yang dikuasai Negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Disadari adanya keperluan bahwa Negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja di tiadakan dengan hambatan persaingan swasta. 4.1.3 Tugas dan Wewenang KPPU Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:


51

Tugas 1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini; 7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang 1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; 4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;


52

9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.53 4.1.4

Visi dan Misi KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut: VISI KPPU Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”. MISI KPPU Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut: 

53

Pencegahan dan Penindakan

Profil KPPU, KPPU, Jakarta: 2001, hal 7


53



Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha



Penguatan Kelembagaan

NILAI – NILAI DASAR 

Profesional Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral

dan

etika

yang

ditentukan

oleh

pekerjaan

tersebut.

Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan dan keterlitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku. 

Independen Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.



Kredibel Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.



Transparan


54

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Bertanggungjawab Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan.

Nilai

dasar

tersebut

diimplementasikan

dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan

dan

ketentuan

yang

berlaku,

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 4.1.5

Struktur Organisasi KPPU Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPPU didukung oleh sebuah Sekretariat dengan barisan staf profesional yang tangguh. KPPU terdiri dari sembilan anggota yang diangkat Presiden atas persetujuan DPR. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota. Berikut adalah struktur organisasi KPPU 54 :

54

http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/struktur-organisasi/


55

Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Deputi Bidang Pencegahan yang bertanggung jawab kepada Komisioner. Sekretaris Jenderal membawahi 3 Biro yaitu Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Biro Organisasi dan SDM dan Biro Perencanaan dan Keuangan, selain itu juga membawahi Unit Data dan Informasi. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, maka peneliti akan menjelaskan tentang Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (HHK) KPPU. Biro HHK mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, hubungan dengan masyarakat dan media massa, kerjasama kelembagaan baik nasional

maupun

internasional,

publikasi

pembinaan hukum.


dan

perpustakaan,

dan

56

Biro Hubungan HHK, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan program dan rencana operasional kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang; b.

pelaksanaan koordinasi program, tugas dan administrasi seluruh unit organisasi Biro;

c. penyusunan,

pelaksanaan,

dan

pengembangan

sosialisasi

dan

konsultasi di bidang persaingan usaha; d.

penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kerjasama dengan lembaga di dalam dan di luar negeri;

e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data dan publikasi; f. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan tata laksanana, bantuan hukum internal dan legal drafting; g.

pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro.

Biro HHK, terdiri dari: 1. Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan bantuan legal drafting penyusunan peraturan perundang-undangan internal

KPPU,

konsultasi

dan

bantuan

hukum

internal,

dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatalaksanaan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

menyelenggarakan fungsi:


Bagian

Hukum

57

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program dan rencana operasional kerja dan administrasi baik jangka pendek maupun jangka panjang; b. penyusunan dan pengembangan berbagai peraturan internal; c. evaluasi dan konsultasi legal drafting produk peraturan perundang-undangan Komisi; d. evaluasi dan memberikan pendapat atau rekomendasi atas kontrak hukum internal; e. bantuan dan konsultasi hukum terkait perselisihan hukum antara KPPU dengan pihak eksternal; f. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pengembangan pedoman UU No. 5/1999; g. pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Hubungan Masyarakat memiliki fungsi: 

pengembangan sistem, pengelolaan, dan pelaksanaan publikasi, dan dokumentasi kerjasama kelembagaan;



pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

pengemasan,

penyiapan, dan penyampaian informasi untuk keperluan publikasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi;


58



penyusunan dan pendokumentasian siaran pers (press release), putusan dan bahan publikasi lainnya;



pengembangan

sistem

dan

pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan, serta diseminasi koleksi perpustakaan; 

media relations.

3. Bagian Kerjasama Dalam Negeri Bagian

Kerjasama

Dalam

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan dan mengembangkan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Lembaga Negara non Pemerintah, dan kelembagaan lainnya. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Bagian

Kerjasama

Kelembagaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program dan rencana operasional kerja dan administrasi baik jangka pendek maupun jangka panjang; b. perencanaan dan pengelolaan mekanisme kerja sama antar lembaga Pemerintah, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Lembaga Negara Non Pemerintah, serta lembaga lainnya. 4. Bagian Kerjasama Luar Negeri Bagian

Kerjasama

Luar

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan, dan mengembangkan hubungan kerjasama timbal


59

balik antar KPPU dengan lembaga persaingan usaha di luar negeri, dan lembaga internasional lainnya di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program dan rencana operasional kerja dan administrasi baik jangka pendek maupun jangka panjang; b. melakukan komunikasi, advokasi, dan koordinasi dengan lembaga persaingan usaha di luar negeri dan lembaga internasional lainnya; c. melakukan koordinasi pengumpulan data dan penyusunan laporan untuk kegiatan kerjasama lembaga internasional; d. melakukan

koordinasi

dalam

melaksanakan

kegiatan

internasional di Indonesia; e. menyusun proposal, koordinasi, dan melaksanakan program bantuan teknis dengan lembaga internasional; f. melakukan evaluasi dan pengembangan bantuan teknis internasional; g. melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait partisipasi keanggotaan atau komitmen Indonesia dalam organisasi internasional; h. menyusun dan mengembangkan database hukum dan lembaga persaingan internasional;


60

i. melakukan

diseminasi

perkembangan

dan

laporan

implementasi hukum dan kebijakan persaingan internasional; j. pengelolaan dokumentasi kegiatan kerjasama internasional.

4.1.6

Kantor Sekretariat Pusat dan Kantor Perwakilan Daerah Sekretariat KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta 10120 Indonesia Telepon: 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043 Faksimili: 62-21-350 7008 Email: [email protected]

Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya Gedung Mandiri Jl Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7, Ruang 703 Surabaya 60271 Telp. : 031-545 4146, 534 4410 Faks : 031-5341949 email : [email protected]


61

Medan Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A Medan, Sumatera Utara Telp. : 62-61-414 8603, Fax. : 62-61-414 8603 email : [email protected]

Balikpapan Gedung BRI Lantai 8, Jalan Sudirman No. 37 Balikpapan 76112, Kalimantan Timur Telp. : 62-542-730 373 email : [email protected]

Makassar Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar, Sulawesi Selatan 90174 Telp. : 62-411-3610 733, 62-411-2366 777 Faks. : 62-411-3610 733 email : [email protected]

Batam Gedung Graha Pena Lt 3A Jl. Raya Batam Center Teluk Tering, Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau Telp. : 62-778-469337, 62-778-469 433 email : [email protected]


62

4.2 Hasil Penelitian Pada bagian ini peneliti akan memberikan uraian terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisa studi kasus (case study). Hasil penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam (indept interview) mulai dari bulan April 2015 hingga Juni 2015 dengan key informan yakni Bapak Mohammad Reza selaku Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Selain itu juga dengan 3 informan yaitu, Bapak Dendy R. Sutrisno sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Lantiko Suryatama sebagai staf Direktorat Penindakan, dan Sriwati S.H., M.Hum yang merupakan salah satu peserta workshop. Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan atas keperluan penelitian dan di anggap orang-orang terpenting yang berkaitan langsung dengan penelitian. 4.2.1 Profil Informan Informan penelitian ini terdiri dari 1 Key Informan dan 3 Informan. Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan atas keperluan penelitian dan di anggap orang-orang terpenting yang berkaitan langsung dengan penelitian. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama adalah key informan dalam penelitian ini, sedangkan 3 informan adalah Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, staf Direktorat Penegakan Hukum yang terjun langsung dalam menangani perkara KPPU serta salah satu peserta workshop Hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Berikut peneliti paparkan masing-masing profil dari informan tersebut.


63

4.2.1.1 Key Informan Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama yaitu Bapak Mohammad Reza S.H., M.H. Beliau mengawali karir di KPPU sebagai Investigator pada Direktorat Penegakan Hukum Sekretariat KPPU sejak Oktober 2001. Kemudian pada September 2004 menjadi Kepala Bagian Litigasi, Biro Penegakan Hukum Sekretariat KPPU sampai dengan bulan Juli 2010. Karir beliau meningkat dengan naiknya jabatan menjadi Kepala Biro Investigasi sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Februari 2014. Bapak Mohammad Reza selanjutnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sejak Februari 2014 hingga sekarang ini sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal KPPU sejak bulan September 2014 hingga sekarang. Melihat track record key informan di KPPU yang sudah cukup lama, maka peneliti menganggap Bapak Mohammad Reza paham betul tentang Hukum Persaingan Usaha dan KPPU baik dari perspektif hukum maupun kehumasan. 4.2.1.2 Informan a. Dendy R. Sutrisno (Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat) Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat saat ini bernama Dendy R. Sutrisno S.H., M.H. yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri. Sebelum menjabat pada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Bapak Dendy pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Daerah Surabaya. Beliau merupakan salah satu


64

Investigator Utama KPPU yang sudah banyak terlibat dalam kasus-kasus perkara KPPU. Sehingga, peneliti menganggap bahwa beliau cukup menguasai Hukum Persaingan Usaha dan KPPU baik dari perspektif hukum maupun kehumasan. b. Lantiko Suryatama (Staf Direktorat Penindakan) Sebagai Investigator Utama Pertama yang sudah bergabung dengan KPPU sejak tahun 2007, Lantiko Suryatama sudah cukup banyak menangani perkara di KPPU. Selain itu, beliau juga merupakan Tim Litigasi yang menangani keberatan atas putusan-putusan KPPU di Pengadilan Tinggi/Negeri. Sehingga sangat memahami bagaimana proses penanganan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Tinggi/Negeri. c. Marsudi Nainggolan (Peserta Workshop) Bapak Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan yang mengikuti kegiatan workshop hakim se-Sumatera Utara menjabat sebagai Wakil Pengadilan Negeri Medan. 4.2.2 Interpretasi Hasil Wawancara 4.2.2.1 Penyusunan Strategi Komunikasi KPPU Biro HHK yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan sosialisasi dan konsultasi di bidang persaingan usaha tentunya memiliki strategi komunikasi dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tentang hukum persaingan usaha, KPPU melalui Biro HHK melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak seperti Penegak Hukum (Hakim dan


65

Kepolisian), Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Akademisi sebagai upaya meningkatkan jalinan komunikasi yang baik. Dalam penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai kegiatan workshop hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Kegiatan workshop hakim se-Sumatera Utara yang merupakan workshop ke-33 yang diselenggarakan oleh KPPU merupakan salah satu strategi komunikasi KPPU dalam sosialisasi hukum persaingan usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mohammad Reza, S.H., M.H., selaku Kepala Biro HHK bahwa: “Workshop hakim ini merupakan salah satu upaya kami dalam mensosialisasikan hukum persaingan usaha kepada para penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim. Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman hakim-hakim terhadap persaingan usaha, hukum persaingan usaha dan hukum acara persaingan usaha. Kegiatan workshop hakim ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Target jumlah hakim yang menjadi peserta workshop ini adalah 40 orang hakim. Mengenai daerah pelaksanaannya itu merupakan rekomendasi dari Direktorat Penindakan khususnya Litigasi, atau bisa juga dari Komisioner.” Serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Reza, pendapat yang sama juga datang dari Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yaitu Bapak Dendy R. Sutrisno yang mengatakan: “Penentuan wilayah pelaksanaan workshop hakim itu adalah atas rekomendasi Bagian Litigasi yang memang dalam menjalankan tugasnya


66

berhadapan langsung dengan para hakim. Biasanya kami meminta masukan dari Direktorat Penindakan kemudian Direktorat Penindakan merekomendasikan wilayah-wilayah mana saja yang hakimnya masih kurang sama persepsinya tentang hukum persaingan usaha.” Hal tersebut didukung dengan pernyataan Saudara Lantiko Suryatama sebagai salah satu Investigator pada Direktorat Penindakan yang mengatakan bahwa: “Biasanya memang Biro HHK menginformasikan kepada Direktorat Penindakan mengenai adanya rencana pelaksanaan kegiatan workshop hakim, kemudian kami dari Bagian Litigasi merekomendasikan daerah-daerah yang menjadi tempat penanganan perkara. Fokus utamanya biasanya pengadilan tinggi yang kami rasa masih belum sejalan pemikirannya dengan hukum persaingan usaha.” Dalam sosialisasi tentunya ada pesan yang disampaikan, untuk workshop Hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara ini pesan disampaikan melalui materi-materi presentasi yang disampaikan oleh narasumber kepada peserta workshop. KPPU sudah memiliki format baku materi sosialisasi dasar yang mengacu pada hukum persaingan usaha seperti yang dikatakan oleh Bapak Dendy R. Sutrisno bahwa: “Kami sudah memiliki format baku materi sosialisasi hukum persaingan usaha yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 yang mencakup perspektif hukum dan ekonominya. Biasanya, materi yang digunakan sesuai dengan tema


67

yang akan disampaikan oleh narasumber, untuk narasumber yang berasal dari luar yaitu dari Mahkamah Agung biasanya mereka memiliki materi sendiri.” Selain materi atau isi pesan, kriteria narasumber sebagai pengirim pesan juga harus diperhatikan saat penyusunan kegiatan. Mengenai hal tersebut, berikut penjabaran Bapak Mohammad Reza: “Biasanya untuk penunjukan narasumber internal KPPU, kami minta arahan kepada Ketua KPPU, kemudian Ketua KPPU menunjuk beberapa Anggota Komisioner KPPU yang ahli di bidang ekonomi dan di bidang hukum untuk menjadi pembicara. Selain itu, kami mengirimkan surat formal berupa permohonan penunjukan narasumber kepada Mahkamah Agung RI untuk acara workshop hakim. Hakim agung yang ditunjuk menjadi pemateri tentunya akan menyampaikan materi hukum persaingan usaha dengan perspektif hukum.” 4.2.2.2 Implementasi Strategi Komunikasi KPPU Workshop Hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 April 2015 di Grand Aston City Hall Medan. Jumlah peserta workshop yang hadir pada saat pelaksanaan sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh KPPU yaitu sejumlah 40 orang. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi sebagaimana yang disampaikan oleh Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat bahwa: “Sejauh ini kendala teknis belum ada, hanya saja masalah koordinasi tentang penunjukan peserta workshop yang seringkali berubah-ubah pada saat pelaksanaan. Prosedur yang harus ditempuh biasanya adalah KPPU melalui Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, mengusulkan agenda workshop kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM), beserta usulan wilayah pengadilan (cakupan provinsi), tempat


68

penyelenggaraan workshop beserta tema. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak Pengadilan Tinggi, sebagai badan peradilan tingkat menengah/provinsi yang membawahi pengadilan negeri yang ada di wilayah hukumnya. Pengadilan tinggi akan mendisposisikan kepada masing-masing Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan menunjuk hakimhakim yang akan mengikuti acara. Yang seringkali terjadi adalah ada beberapa nama yang diajukan oleh pihak BADILUM tidak sama dengan riil peserta yang hadir. Akibatnya adalah peserta yang namanya belum tercantum dalam data yang diberikan oleh BADILUM tidak dapat menerima sertifikat pada saat selesai pelaksanaan kegiatan. Selain itu, karena hukum persaingan usaha ini memiliki 2 aspek yaitu ekonomi dan hukum sehingga masih awam bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aspek ekonominya. Beberapa peserta mengeluhkan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan workshop ini. Mungkin yang menjadi kendala besar adalah bagaimana menyampaikan aspek ekonomi dalam hukum persaingan usaha dalam waktu yang sangat singkat yaitu 2 hari kepada para hakim yang memiliki latar belakang hukum” Sedangkan menurut Bapak Mohammad Reza, ada kendala lain pada saat pelaksanaan workshop sebagaimana yang disampaikan bahwa: “Para hakim mempertanyakan hukum persaingan usaha ini sebenarnya ada di ranah hukum pidana atau perdata? Sering sekali pertanyaan itu muncul pada saat sesi diskusi. Mungkin itu yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan, karna cukup memakan waktu untuk hanya mempermasalahkan ranah hukum persaingan usaha ini.” Jumlah audiens yang memperhatikan pesan dapat juga dilihat dari keaktifan peserta pada saat diskusi seperti yang dijelaskan oleh Kepala Biro HHK: “Pada saat pelaksanaan kegiatan, peserta berpartisipasi sangat aktif dan antusias sekali. Sesi diskusi sangat hidup karena banyak tanya jawab antara peserta dengan narasumber, banyak juga masukan yang diberikan oleh para hakim kepada KPPU terkait hukum persaingan usaha. Kami rasa hal itu sangat berguna bagi KPPU.” Dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses penyampaian informasi salah satunya berasal dari kemampuan pemberi pesan atau komunikator dalam


69

menyampaikannya. Dalam pelaksanaan workshop ini, yang menjadi narasumber adalah Komisioner KPPU dan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. Selain itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagai pemberi sambutan pembuka kegiatan juga menyampaikan arahannya kepada para hakim tentang persaingan usaha. Salah satunya adalah bahwa hakim yang sudah mengikuti workshop hakim akan dilibatkan sebagai majelis persidangan perkara KPPU di Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Mohammad Reza menjelaskan bahwa: “Sebagai narasumber diskusi dengan tema ekonomi biasanya adalah anggota Komisi yang memang ahli di bidang ekonomi, mulai dari latar belakang pendidikan, track record dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Begitu juga dengan tema hukum. Sehingga sebagai pembicara dalam workshop ini sudah cukup kredibel karena menguasai topik yang mereka bahas.” Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah satu hakim peserta workshop, Bapak Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., yang mengatakan: “Presentasi yang diberikan sangat membantu para hakim apabila nantinya menangani perkara keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.”

4.2.2.3 Dampak Strategi Komunikasi KPPU Peneliti menanyakan kepala salah satu hakim sebagai peserta workshop mengenai relevansi presentasi yang diberikan dengan praktek penentuan bukti kasus persaingan usaha, berikut jawabannya: “Sangat relevan dengan praktek penanganan perkara di Pengadilan, terutama berkaitan dengan bagaimana hakim menangani perdata khusus sejenis KPPU.” Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh KPPU sebagai penyelenggara, berikut penjelasan Bapak Mohammad Reza:


70

“Di hari terakhir kami menyebarkan kuesioner kepada seluruh peserta sebagai bentuk evaluasi kami mengenai pelaksanaan workshop hakim ini. Namun memang karena keterbatasan, kuesioner tersebut hanya di dokumentasikan saja sebagai bukti penyelenggaraan workshop.” Pernyataan tersebut sejalan dengan Bapak Dendy R. Sutrisno yang mengatakan bahwa: “Kami melakukan survey kepada peserta tentang pelaksanaan workshop ini. Hanya saja, kuesioner tidak diolah menjadi data. Kami hanya mengarsipkan saja kuesioner-kuesioner itu. Namun, masukan terhadap workshop hakim ini datang secara non-formal dari hasil pembicaraan dengan para peserta disaat waktu senggang, coffee break, makan siang dan sebagainya.” Salah satu dampak dari kegiatan workshop ini dapat terlihat pada saat persidangan perkara keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan, untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menanyakan kepada Sdr. Lantiko Suryatama sebagai Investigator di Direktorat Penindakan yang menjelaskan: “Pada saat sidang keberatan di Pengadilan rata-rata memang hakim yang pernah mengikuti workshop hakim, tapi tidak selalu. Pada saat di Pengadilan Negeri, majelis hakim kebanyakan sudah paham hukum persaingan usaha terlebih untuk hal-hal formil terkait hukum acara, meskipun masih ada beberapa perbedaan persepsi namun secara garis besar masih sama pemahamannya. Perbedaan persepsi itu sudah wilayah dari masing-masing hakim dalam menafsirkan suatu kasus yang sedang ditangani. Bukan berarti KPPU gagal dalam melakukan sosialisasinya, karena pemahaman hakim tidak dapat diukur dari jumlah putusan KPPU yang dikuatkan oleh pengadilan. Atau sebaliknya, dengan dibatalkannya putusan KPPU, tidak berarti hakim tidak memiliki pemahaman tentang hukum persaingan usaha melainkan hakim memiliki alasan dan persepsi sendiri atas putusan KPPU yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tentunya mereka temukan pada saat persidangan di Pengadilan.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Biro HHK, yang mengatakan bahwa: “Meningkatnya pemahaman hakim tidak berbanding lurus dengan dikuatkannya putusan KPPU di pengadilan, karena bisa jadi putusan KPPU memang tidak benar. Bisa jadi putusan KPPU diambil tidak dengan bukti yang memadai sehingga, itu bukanlah menjadi tolak ukurnya. Faktanya, ada juga hakim yang sudah paham hukum persaingan usaha juga hukum acaranya namun tetap


71

membatalkan putusan KPPU karena memang mereka sudah memahami dengan benar bagaimana hukum persaingan usaha menurut mereka. Asumsinya, apabila seseorang sudah memahami hukum persaingan usaha, maka akan benar-benar tahu mendalam tentang putusan KPPU, dimana kekurangannya, apa yang salah dan sebagainya sehingga mungkin saja putusan KPPU dibatalkan. Saat ini mungkin saja putusan KPPU dikuatkan oleh pengadilan karena hakim menganggap KPPU sudah ahli dan kredibel dalam persaingan usaha, sehingga putusannya pasti benar sehingga putusannya dikuatkan saja. Seperti itu lah kondisinya, sehingga jumlah putusan yang dikuatkan oleh MA tidak bisa dijadikan tolak ukur pemahaman hakim terhadap hukum persaingan usaha. Lalu apa tolak ukurnya? Adalah analisa isi putusannya, namun itu tidak mudah untuk orang yang tidak mengerti hukum untuk melakukannya. Lalu bagaimana bagi orang diluar hukum untuk bisa mengetahui bahwa hakim-hakim itu sudah memahaminya? Dilakukan bukan dengan survey dan kuesioner terkait hukum persaingan usaha, dan KPPU belum pernah melakukannya karena membutuhkan biaya yang cukup besar serta butuh waktu yang banyak. Harus mencari hakimhakim yang pernah mengikuti workshop hakim dan mencari kesamaan waktu beliau untuk mau melakukan hal tersebut. Analisa pemahaman hakim cukup sulit, dalam pendidikan akademis mungkin analisa tersebut dilakukan pada level disertasi.”

4.3 Pembahasan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum, kementerian dan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam membangun sistem penegakan hukum persaingan terintegrasi. Oleh karena itu, KPPU secara aktif melakukan berbagai pendekatan dan kerja sama resmi dengan berbagai pihak dalam bentuk Nota Kesepahaman. Pada tahun 2013 terdapat 9 kerja sama formal yang dibuat KPPU. Kerja sama tersebut meliputi kerja sama dengan penegak hukum lain, pemerintah pusat dan daerah, dan Universitas. Kerja sama penegakan hukum dilaksanakan dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka tukar menukar informasi/ data, kajian/penelitian, pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Propinsi.


72

Sedangkan kerja sama dengan universitas, dilaksanakan dengan berbagai universitas negeri di ibu kota propinsi. Selain dengan Nota Kesepahaman, dalam meningkatkan pemahaman pemerintah, pelaku usaha, akademisi, jurnalis, praktisi hukum, dan masyarakat umum, KPPU menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi. Sepanjang periode 2013 tercatat 43 kegiatan yang sudah dilakukan, baik berupa sosialisasi yang meliputi pengembangan jaringan media massa (forum jurnalis), sosialisasi bersama dengan lembaga publik, sosialisasi bersama dengan parlemen dan pemerintah, pengembangan forum persaingan tingkat nasional, sosialisasi bersama dengan hakim, sosialisasi bersama dengan lembaga terkait dan sosialisasi bersama dengan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi KPPU melalui kegiatan workshop hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Strategi

komunikasi

merupakan

paduan

dari

perencanaan

komunikasi

(communication planning) dan manajemen (communication management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Perencanaan strategi humas/PR dalam berkomunikasi yang dikenal dengan istilah “7-Cs PR Commmnications” yang implementasinya adalah sebagai berikut: a. CREDIBILITY


73

Kredibilitas merupakan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan suatu perusahaan atau seseorang guna menimbulkan kepercayaan

publik.

Menurut

Cutlip

dan

Center,

Komunikasi itu dimulai dengan iklim rasa saling percaya. Iklim ini dibangun melalui kinerja di pihak institusi , yang merefleksikan keinginan untuk melayani stakeholder dan publik. Penerima harus percaya kepada pengirim informasi dan menghormati kompetensi sumber informasi terhadap topik informasi. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses penyampaian

informasi

salah

satunya

berasal

dari

kemampuan pemberi pesan atau komunikator dalam menyampaikannya. Dalam pelaksanaan workshop hakim yang diselenggarakan oleh KPPU, sebagai narasumber internal adalah Anggota Komisioner KPPU. Hal ini diperkuat ini oleh pernyataan oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU. “Sebagai narasumber diskusi dengan tema ekonomi biasanya adalah Anggota Komisi yang memang ahli di bidang ekonomi, mulai dari latar belakang pendidikan, track record dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Begitu juga dengan tema hukum. Sehingga sebagai pembicara dalam workshop ini sudah cukup kredibel karena menguasai topik yang mereka bahas. Untuk moderator biasanya dari pejabat struktural di Sekretariat KPPU yang memang sudah sangat paham tentang persaingan usaha mengingat masa kerja mereka yang sudah cukup lama.”


74

Peneliti menanyakan kepada Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, siapa sajakah yang menjadi narasumber eksternal KPPU? “Pada workshop sebelumnya biasanya kami melibatkan para akademisi sebagai narasumber, namun pada workshop hakim di Medan pihak akademisi berhalangan hadir. Sehingga, narasumber eksternal hanya berasal dari penunjukan pihak Mahkamah Agung. Pada sesi hari pertama sebagai pemberi sambutan sekaligus pembuka acara yaitu, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yaitu Bapak Mohammad Saleh dan yang kedua adalah Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Bapak Djafni Djamal sebagai pembicara untuk topic diskusi tentang Peranan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Beliau-beliau adalah hakim agung yang sudah cukup banyak menangani kasus persaingan usaha, sehingga kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Maka kami berharap kedua hakim agung tersebut dapat menjadi role-model bagi hakim peserta workshop dalam memahami hukum persaingan usaha.” b. CONTEXT Program komunikasi harus sesuai dengan kenyataan lingkungan. Media massa hanyalah suplemen untuk ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus disediakan konteks untuk partisipasi dan umpan balik. Konteks harus menginformasikan, bukan menentang, isi pesannya. Mengenai hal tersebut, konteks KPPU dalam workshop hakim pengadilan negeri se-Sumatera Utara adalah isu-isu persaingan usaha yang sedang berkembang khususnya di Sumatera Utara. Isu pelanggaran hukum persaingan usaha diangkat

kedalam

forum

diskusi

untuk

mengetahui

bagaimana pandangan para hakim sebagai penegak hukum


75

terhadap beberapa kasus yang sedang ataupun telah ditangani oleh KPPU. c. CONTENT Pesan harus mengandung makna bagi penerimanya dan harus sesuai dengan sistem nilai penerima. Pesan harus relevan dengan situasi penerima. Pada umumnya orang memilih item informasi yang menjanjikan manfaat yang besar bagi mereka. Isi pesan menentukan audien. Pada workshop hakim yang diselenggarakan oleh KPPU, pesan yang ingin disampaikan adalah tentang persaingan usaha, hukum persaingan usaha, serta hukum acara persaingan usaha. Peneliti menilai bahwa pesan yang ingin KPPU sampaikan ini merupakan penjabaran dari latar belakang putusan KPPU, jadi KPPU menginginkan ada sudut pandang yang sama tentang persaingan usaha agar kemudian ada kesamaan persepsi juga terhadap putusan KPPU.

d. CLARITY Pesan harus diberikan dalam istilah sederhana. Kata harus bermakna sama menurut si pengirim dan penerima. Isu yang kompleks harus dipadatkan ke dalam tema, slogan atau stereotip yang mengandung keserhanaan dan kejelasan.


76

Semakin jauh pesan akan dikirim, pesan itu seharusnya semakin sederhana. Organisasi harus berbicara dengan satu suara, tidak banyak suara. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi

pencapaian

tujuan

komunikasi

yang

dijalankan. Oleh karena itu, komunikator harus memahami pesan sebelum menyampaikannya kepada komunikan, dan menggunakan artikulasi serta kalimat yang jelas agar dapat dimengerti komunikannya. Dalam hal ini peneliti menanyakan mengapa Anggota Komisioner yang di tugaskan menjadi narasumber internal dalam sosialisasi kepala Bapak Mohammad Reza yang mengatakan bahwa: “Komisioner ditugaskan menjadi narasumber dalam melakukan sosialisasi karena dianggap paling tahu tentang isu persaingan usaha dan sangat memahami substansi.” Selain

narasumber

yang

kompeten

di

bidangnya,

penyampaian materi sosialisasi hendaknya dapat mudah dipahami. Terkait pelaksanaan kegiatan workshop hakim, peneliti menilai bahwa peserta dapat memahami materi presentasi dengan baik meskipun dalam waktu yang cukup singkat yaitu 2 (dua) hari. e. CONTINUITY DAN CONSISTENCY Komunikasi adalah proses tanpa akhir. Ia membutuhkan repetisi agar bisa masuk. Repetisi dengan variasi berperan


77

untuk

pembelajaran

dan

persuasi.

Beritanya

harus

konsisten. Dalam kegiatan sosialisasi hukum persaingan usaha pesan yang disampaikan tidak hanya berlangsung satu atau dua kali melainkan perlu adanya komunikasi yang berlanjut. KPPU bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI untuk menyelenggarakan

workshop hakim secara rutin setiap

tahunnya sesuai dengan hasil rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan arahan dari Komisioner KPPU. f. CHANNEL Saluran komunikasi yang sudah ada harus digunakan, sebaiknya saluran yang dihormati dan dipakai oleh si penerma. Menciptakan saluran baru bisa jadi sulit, membutuhkan waktu, dan mahal. Saluran yang berbeda punya efek yang berbedadan efektif pada tingkat yang berbeda-beda

dalam

tahap

proses

difusi

informasi.

Dibutuhkan pemilihan saluran yang sesuai dengan publik sasaran. Orang mengasosiasikan nilai yang berbeda-beda pada berbagai saluran komunikasi. Media yang digunakan oleh KPPU dalam melakukan sosialisasi diantaranya adalah website, majalah internal (Kompetisi) dan media cetak dan media online. Website KPPU yaitu http://www.kppu.go.id/, pada website tersebut


78

memuat berita terkini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh KPPU, diantaranya peraturan KPPU, putusan perkara, kajian dan lain-lain. Untuk majalah internal KPPU yaitu Majalah Kompetisi adalah terbitan berkala berbahasa Indonesia dari KPPU yang terbit setiap dua bulan sekali. Kegiatan workshop hakim yang sudah berlangsung, akan dimuat pada website dan majalah KPPU. g. CAPABILITY OF AUDIENCE Komunikasi harus mempertimbangkan kemampuan audien. Komunikasi akan efektif apabila tidak banyak membebani penerima

untuk

memahaminya.

Kemampuan

ini

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu yang mereka miliki, kebiasaan, kemampuan membaca, dan pengetahuan yang telah mereka punyai. Audiens pada workshop hakim yang ke-33 ini adalah para hakim yang berasal dari seluruh wilayah Sumatera Utara dengan latar belakang pendidikan adalah ilmu hukum. Maka pada saat memasuki materi tentang ilmu ekonomi KPPU mencoba menyampaikan dengan contoh dan katakata yang sederhana dan mudah dipahami. KPPU sangat memahami belakang

sekali

audiens

pendidikan

ilmu


yang seluruhnya hukum

tersebut

berlatar akan

79

membutuhkan waktu yang intensif untuk benar-benar memahami sudut pandang ekonomi dari hukum persaingan usaha. Workshop Hakim yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari memiliki susunan kegiatan sebagai berikut: Hari I (Selasa, 7 April 2015) 12.00 – 14.00 WIB

: Check in Peserta di Hotel (tbc)

12.00 – 14.00 WIB

: Makan Siang

14.00 – 14.30 WIB

: Registrasi Hari ke-1

14.30 – 14.40 WIB

: Laporan Panitia - Sekretariat KPPU Sambutan : - Saidah Sakwan, Wakil Ketua KPPU Sambutan Pembuka : - Mohammad Saleh, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

14.40 – 15.00 WIB

15.00 – 15.30 WIB

: Coffee Break

15.30 – 18.00 WIB

: Presentasi I : Peranan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pembicara :Djafni Djamal, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Moderator: Mohammad Reza, Plt. Sekretaris Jenderal KPPU

18.00 – 20.00 WIB

: Makan Malam

Hari II (Rabu, 8 April 2015) 08.00 – 08.30 WIB

: Registrasi Hari ke-2

08.30 – 12.30 WIB

: Presentasi II : Diskusi Panel: Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Pembicara: M. Syarkawi Rauf dan R. Kurnia Sya’ranie, Komisioner KPPU Moderator: Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPD KPPU Medan

12.30 – 14.00 WIB

: Istirahat, Sholat dan Makan Siang

14.00 – 17.00 WIB

: Presentasi III: Studi Kasus Kartel Pembicara: Kamser Lumbanradja dan Sukarmi, Komisioner KPPU Moderator: Dendy R. Sutrisno, Plh. Kepala Bagian Hubungan


80

Masyarakat 17.00 – 17.20 WIB

: Evaluasi oleh Peserta dan Pengisian Kuesioner

17.20 – 18.00 WIB

: Sambutan Penutup - Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara - Saidah Sakwan, Wakil Ketua KPPU

18.00 – 21.00 WIB

: Makan Malam

Selain perencanaan, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam program komunikasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan. Pada penelitian ini akan menganalisa 3 (tiga) tahapan evaluasi menurut Cutlip, Center dan Broom, yaitu persiapan, implementasi dan dampak. Evaluasi persiapan dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi dan perencanaan strategis. Dalam sosialisasi hukum persaingan usaha melalui workshop hakim, Biro HHK KPPU mendapatkan informasi dan penelitian tentang kebutuhan workshop hakim dari Direktorat Penindakan berupa rekomendasi wilayah-wilayah yang masih kurang sama persepsinya dengan KPPU khususnya di Pengadilan Tinggi Negeri. Hasil rekomendasi tersebut dijadikan acuan bagi Biro HHK dalam perencanaan, khususnya wilayah pelaksanaan workshop hakim. Selain itu, KPPU juga memperhatikan

kualitas

pesan

dan

unsur

presentasi

program

dengan

menyesuaikan pada kebutuhan target kegiatan yang dalam hal ini adalah hakim. Tema dan materi masih berdasarkan rekomendasi yang berasal dari Direktorat Penindakan, menyesuaikan dengan perkara jenis apa yang berkembang di daerah tersebut.


81

Evaluasi implementasi merupakan tahapan kedua dalam evaluasi kegiatan program PR. Tahap ini merupakan evaluasi tentang apa yang dikerjakan oleh praktisi humas dalam melaksanakan program-program humas. Salah satu tahapan pada evaluasi implementasi ini adalah mendokumentasikan semua materi dan aktivitas yang diproduksi dan dihasilkan. KPPU mendokumentasikan data-data hakim yang mengikuti workshop, materi presentasi, dokumentasi kegiatan, notulensi kegiatan, serta kuesioner sebagai bentuk evaluasi peserta terhadap kegiatan workshop. Selain itu, KPPU juga menentukan target sasaran penerima pesan pada tahap perencanaan yang kemudian direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu 40 hakim peserta workshop. Untuk memicu keaktifan audiens KPPU melakukan sesi diskusi setelah pemaparan materi. Tahapan yang terakhir dalam evaluasi program PR adalah evaluasi dampak yang bertujuan mengetahui outcome sesuai tujuan program untuk masingmasing sasaran publik maupun keseluruhan program yang dapat dicapai. Hal tersebut dilakukan KPPU dengan menyebarkan kuesioner sebagai evaluasi tentang kegiatan dilihat dari sudut pandang hakim sebagai peserta workshop. Dalam kuesioner dapat diketahui bagaimana respon peserta terhadap workshop yang diikutinya mulai dari penilaian terhadap penyampaian informasi kegiatan sampai penilaian terhadap narasumber workshop. Tahapan selanjutnya yaitu penilaian atas dampak program pada perilaku dengan melakukan pengamatan langsung terhadap para hakim di Pengadilan. KPPU melakukan hal tersebut pada saat mengikuti sidang perkara keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Tinggi Negeri. Kewenangan untuk


82

mengikuti sidang perkara keberatan di KPPU ada pada Bagian Litigasi, Investigator pada Bagian Litigasi yang bersentuhan langsung dengan hakim di Pengadilan, sehingga mereka dapat melihat dan menilai bagaimana sudut pandang hakim terhadap hukum persaingan usaha. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu investigator pada Bagian Litigasi yang sering mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hakim pada saat di Pengadilan Tinggi Negeri. Sampai dengan saat ini, KPPU menilai bahwa sebagian besar hakim sudah memahami hukum persaingan usaha, namun mengenai penguatan putusan atau pembatalan putusan memang sangat bergantung pada subjektifitas hakim itu sendiri dalam menafsirkan hukum persaingan usaha.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents