BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Demografi Politik Kota Salatiga Kota Salatiga merupakan Kota yang tenang dan dan memiliki kondisi politik, hukum dan keamanan yang stabil. Kondisi yang stabil merupakan salah satu modal dasar bagi tumbuh berkembangnya investasi, perekonomian dan pembangunan. Politik dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Salatiga. Adapun Jumlah anggota DPRD baik per fraksi maupun per Partai adalah sebagai berikut; Anggota DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Fraksi Tahun 2006-2010 No.

Nama Parpol

2006 L P 4 2 5 1 4 1 3 1 4 -

1. Fraksi Partai GOLKAR 2. Fraksi Partai Demokrat 3. Fraksi PKPI 4. Fraksi PDIP 5. Fraksi PKS 6. Fraksi PPP 7. Fraksi PAN Sumber: Sekretatiat DPRD Kota Salatiga

2007 L P 4 2 5 1 4 1 3 1 4 -

Anggota 2008 L P 4 2 5 1 4 1 3 1 4 -

2009 L P 3 2 4 -

2010 L P 3 2 4 -

4 3 1 3

4 3 1 3

1 2 2

1 2 2

Sedangkan Anggota DPRD Kota Salatiga diperinci dalam Partai adalah sebagai berikut; Anggota DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Partai Politik tahun 2005-2009 No. 1. 2. 3. 4.

Partai PDI-P Partai Golkar PPP PAN

2005 4 6 2

2006 4 6 2

Anggota 2007 4 6 2

2008 4 6 2

2009 4 4 1 2

55

5. 6. 7. 8. 9. 10 11

PKPI Partai Demokrat PKS Partai Keadilan PDS PPRN PIS Jumlah Sumber: Sekretariat DPRD Kota Salatiga

4 2 4 2 1 25

4 2 4 2 1 25

4 2 4 2 1 25

4 2 4 2 1 25

3 4 4 1 2 25

Jumlah Pemilih di Kota Salatiga yang berpartisipasi dalam Pilwakot Tahun 2006 dan Pilgub 2008. Dalam Pemilihan anggota DPRD dan Pilpres Tahun 2009 yang dirinci per Kecamatan adalah sebagai berikut; No Kecamatan

PILEG 2004

PILPRES 2004 I

PILPRES 2004 II

2005

L

P

L

P

L P L

Pilwalkot 2006

2007 Pilgub 2008

PILEG 2009

PILPRES 2009

2010

P

L P L

P

L

P

L

P

L P

1 2

Sidorejo Tingkir

39.665 28.621

18.024 13.916

19.332 14.756

17.821 13.947

19.403 14.748

-

- 17.191 - 14.353

18.215 15.374

-

-

17.135 14.524

18.297 15.418

17.124 14.731

18.348 15.549

18.185 14.956

19.477 15.775

- - -

3

Argomulyo

26.317

12.791

13.952

12.750

13.900

-

- 13.717

14.731

-

-

13.866

14.958

13.941

15.055

14.146

15.475

- -

4

Sidomukti

26.452

12.771

13.915

12.332

13.695

-

- 13.336

14.384

-

-

13.309

14.448

13.481

14.550

13.547

14.814

- -

JUMLAH

121.055

57.502

61.955

56.850

61.746

-

- 58.597

62.704

-

-

58.834

63.121

59.277

63.502

60.834

65.541

- -

121.055

119.457

JUMLAH

118.596

121.301

121.955

122.779

126.375

Sumber: KPU Kota Salatiga

4.1.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga 4.1.1.1. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kota Salatiga Dari berbagai dasar hukum yang menunjuk kedudukan KPU Kabupaten/Kota yaitu sebagai Lembaga pelaksana tugas dekonsentrasi, pelaksana tugas pembentukan dan desentralisasi, maka tugas pokok dan wewenang KPU Kota Salatiga cukup luas yaitu: 1) Sebagai Lembaga dekonsentrasi tugas dan wewenang KPU Kota salatiga sebagai berikut: a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di kota Salatiga. b. Melaksanakan Pemilu di Kota Salatiga.

56

c. Menetapkan hasil Pemilu di Kota Salatiga. d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kota Salatiga. e. Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu di kota Salatiga. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi. 2) Dalam pelaksanaan tugas desentralisasi KPU Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan. e. Meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon. f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan. g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan. h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye. i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.

57

j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mangaudit dana kampanye. 4.1.1.2. Kewajiban KPU Kota Salatiga Seiring dengan tugas dan wewenang yang makin luas maka kewajiban KPU Kota Salatiga juga menjadi lebih banyak karena: Sebagai lembaga pelaksana tugas dekonsentrasi KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan Pemilu berkewajiban: a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara. b. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. c. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat. d. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi. e. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Walikota. f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD. g. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur UU. Sebagai Lembaga pelaksana tugas desentralisasi KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban: a. Memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara.

58

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan. c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat. d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. 4.1.1.3. Visi Dan Misi KPU Kota Salatiga A. Visi KPU Kota Salatiga “Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Sesuai Asas Oleh Badan Penyelenggara yang Profesional didukung Semua Lapisan Masyarakat Kota Salatiga”. Penjelasan makna Visi: Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa KPU Kota Salatiga mendukung Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat sebagaimana tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berperan serta menyelenggarakan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara profesional berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Mendidik dan Bertanggung

59

Jawab, sehingga mendapat dukungan semua pihak dan hasilnya diterima serta dipercaya masyarakat. B. Misi KPU Kota Salatiga Dalam upaya mewujud nyatakan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemilihan. b. Menyelenggarakan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga yang berkualitas dan bermartabat. c. Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan kerjasama dengan unit kerja terkait serta memperlakukan setiap peserta pemilihan secara adil dan setara. d. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat warga Kota Salatiga untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, Adil, Akuntabel, Edukatif dan Beradab. Penjelasan Makna Misi: Misi Pertama, mengandung makna bahwa guna menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang profesional dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga dalam upaya mengantisipasi perubahan yang terjadi, kemampuan personil badan penyelenggara dan aparat sekretariat senantiasa ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan agar trampil, cakap dan mampu dibidang tugas dan tanggungjawabnya.

60

Misi Kedua, mengandung makna bahwa peran penyelenggara pemilihan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan segala kemampuan, dedikasi, niat yang luhur, tegas, lugas, taat asas, tidak takut tekanan dimulai sejak menyusun rencana anggaran, rencana kegiatan, pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan sampai pada pengambilan keputusan sehingga secara komprehensif pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan tidak meninggalkan permasalahan sebagai wujud tindakan yang berkualitas dan bermartabat. Misi Ketiga, mengandung makna bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemilihan sangat diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik. Koordinasi yang dibangun tidak hanya intern badan penyelenggara secara vertikal tetapi juga dengan MUSPIDA, Pemerintah kota Salatiga, Panitia Pengawas Pemilihan, Instansi terkait, aparat pengamanan dan juga dengan masyarakat, LSM/Pemantau dengan pendekatan paradigma baru mengutamakan kerjasama yang saling melayani sebagai wujud adanya transparansi, sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib dan aman didukung semua pihak. Misi Keempat, mengandung makna bahwa KPU Kota Salatiga bertanggungjawab memberikan pencerahan mengenai regulasi, sistem, tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan serta motivasi secara bertahap dalam upaya mengubah pola pikir serta perilaku masa bodoh, tidak mau tahu atau anggapan siapapun pemimpinnya akan sama saja, menuju pada pemahaman tentang tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi sehingga

61

terwujud sikap berpartisipasi aktif dalam setiap pemilihan yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntable, Edukatif baik dari sistem yang diterapkan maupun oleh rakyat yang telah terdidik sejak menjadi pemilih pemula dan beradab tanpa adanya kekerasan, penindasan. 4.1.1.4. Susunan Organisasi KPU Kota Salatiga KETUA KPU SURYANTO, S.Pd DIV. PENCALONAN DAN PESERTA PEMILU

ANGGOTA KPU

ANGGOTA KPU

ANGGOTA KPU

ANGGOTA KPU

HUSODO W., SH, M.Hum

DYAH SARI M., SH

S.R. HIDAYAH, SE

Dra.PUTNAWATI,M.S i

DIV. HUKUM, PENGAWASAN, KAMPANYE DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

DIV. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU

DIV. SOSIALISASI, HUPMAS, PENDIDIKAN PEMILIH, DATIN DAN SDM

DIV. PERENCANAAN, LOGISTIK, KEUANGAN DAN UMUM

HASIL RAPAT PLENO SEKRETARIS KPU Drs. MOH. AGUS SUSILO

KASUBBAG PROGRAM DAN DATA

KASUBBAG HUKUM

ARIS DIYANTO, SH

LILIK A.P.K, SH

KASUBBAG UMUM

SUPRAYINO, SE

Bagan 2.3 Struktur Organisasi KPU Kota Salatiga

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAA N PEMILU DAN HUPMAS JOKO B., S.Sos

62

4.2. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011: JADWAL WAKTU PELAKSANA MULAI BERAKHIR PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA PERSIAPAN A. Penyusunan dan penetapan regulasi Mei-2010 Okt-2010 KPUD B. Surat Pemberitahuan dari DPRD kepada DPRD Kota KPUD Kota Salatiga tentang AMJ 07-02-10 07-02-10 Salatiga Walikota. C. Pembentukan PPK,PPS, PPDP dan KPPS. 1. Pembentukan PPK a. Persiapan dan pemberitahuan kepada 03-11-10 06-11-10 Camat b. Pengumuman 07-11-10 10-11-10 c. Pendaftaran 08-11-10 13-11-10 d. Seleksi adm. 08-11-10 15-11-10 e. Pengumuman hasil seleksi KPUD 16-11-10 17-11-10 adm. f. Seleksi wawancara 18-11-10 19-11-10 g. Pengumuman hasil seleksi 23-11-10 25-11-10 wawancara h. Penetapan PPK 27-11-10 27-11-10 i. Pelantikan PPK 30-11-10 30-11-10 2. Pembentukan PPS a. Pemberitahuan kepada Lurah 07-11-10 08-11-10 b. Pengumuman 09-11-10 12-11-10 c. Pendaftaran 10-11-10 12-11-10 d. Seleksi adm. 10-11-10 13-11-10 e. Pengumuman hasil seleksi 16-11-10 17-11-10 adm. KPUD f. Seleksi wawancara 18-11-10 25-11-10 g. Pengumuman hasil seleksi 26-11-10 27-11-10 wawancara h. Penetapan PPS 28-11-10 28-11-10 i. Pelantikan PPS 30-11-10 30-11-10 3. Pembentukan PPDP 02-12-10 09-12-10 PPS 4. Pembentukan KPPS a. Pengumuman 01-04-11 05-04-11 b. Pendaftaran 06-04-11 09-04-11 PPS c. Seleksi adm. 07-04-11 10-04-11 Nomor

I.

PROGRAM/KEGIATAN

63

d. e.

D. E.

II. A.

B.

Wawancara Pengumuman hasil wawancara f. Pelantikan KPPS 5. Bintek/Pelatihan a. PPK dan PPS b. PPDP c. KPPS Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilukada Sosialisasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat TAHAP PELAKSANAAN Pemutakhiran data pemilih 1, Pemberitahuan kepada pemkot Salatiga Disdukcapil untuk menyampaikan DP4 2. Penerimaan DP4 dari Disdukcapil 3. Penyusunan DPS berdasarkan DPS 4. Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK 5. Pemutakhiran data pemilih (coklit) 6. Pengesahan DPS 7. Pengumuman DPS 8. DPS perbaikan (DPSHP) 9. Pencatatan data pemilih tambahan 10. Penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) 11. Pengumuman daftar pemilih tambahan 12. Penyusunan DPT 13. Penetapan DPT 14. Pengumuman DPT 15. Rekapitulasi DPT ditingkat PPK 16. Rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kota 17. Penyampaian salinan DPT kepada KPPS melalui PPK dan PPS Pencalonan 1. Perseorangan a. Pengumuman b. Penyerahan dokumen dukungan dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan c. Penyerahan dokumen dukungan kepada PPS d. Verifikasi dokumen dukungan calon perseorangan

11-04-11

14-04-11

15-04-11

16-04-11

17-04-11

17-04-11

01-12-10 10-12-10 17-04-10

04-05-11 11-12-10 30-04-10

KPUD

02-12-10

02-03-11

KPUD

23-10-10

07-05-11

PPS

KPUD

PPS & PPDP 01-10-10

07-10-10

KPUD

08-11-10

08-11-10

09-11-10

08-12-10

09-12-10

11-12-10

12-12-10

12-01-11

13-01-11 14-01-11 14-01-11 04-02-11

13-01-11 03-02-11 03-02-11 06-02-11

07-02-11

07-02-11

08-02-11

10-02-11

11-02-11 18-03-11 18-03-11 22-03-11

17-03-11 18-03-11 20-03-11 22-03-11

26-03-11

26-03-11

01-05-11

05-05-11

16-01-11

18-01-11

KPUD

14-01-11

19-01-11

Paslon perseorangan

21-01-11

21-01-11

KPU melalui PPK

21-01-11

03-02-11

PPS

KPUD

PPS & PPDP

PPS

PPK KPUD

64

e.

2.

Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan di tingkat PPK f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan di tingkat KPU Kota Pendaftaran pasangan calon parpol atau gabungan parpol dan perseorangan a. Pengumuman b. Pendaftaran Paslon c. Pemeriksaan kesehatan Paslon d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Paslon e. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon f. Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dari parpol/gabungan parpol g.

C.

Perbaikan syarat dukungan paslon Perseorangan h. Perbaikan syarat calon perseorangan i. Penelitian ulang kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon j. Pemberitahuan hasil penelitian k. Penetapan Paslon yang memenuhi syarat l. Pengumuman Paslon yang memenuhi syarat m. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon n. Pengumuman Paslon dan nomor urut Paslon Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilukada 1. Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA dan kelengkapan administrasi di TPS 2. Cetak surat suara, kartu pemilih, formulir BA, dan kelengkapan administrasi di TPS dan daftar Paslon 3. Sortir, lipat dan packing surat suara 4. Pengecekan logistik

06-02-11

06-02-11

PPK

07-02-11

08-02-11

KPUD

09-02-11 11-02-11

10-02-11 17-02-11

KPUD Paslon

12-02-11

18-02-11

20-02-11

20-02-11

18-02-11

24-02-11

25-02-11

03-03-11

25-02-11

03-03-11

25-02-11

10-03-11

11-03-11

24-03-11

25-03-11

25-03-11

26-03-11

26-03-11

28-03-11

28-03-11

30-03-11

30-03-11

31-03-11

31-03-11

20-01-11

21-03-11

31-03-11

21-04-11

22-04-11

30-04-11

01-05-11

04-05-11

Tim Dokter pemeriksa

KPUD Paslon dari parpol/ gabungan parpol Paslon Perseorangan

KPUD

KPUD

KPUD,PPK,

65

5.

G.

Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi sampai ke TPS Kampanye 1. Penetapan jadwal kampanye 2. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye 3. Pengumuman laporan sumbangan dana kampanye kepada masyarakat 4. Penyampaian visi misi dan program dalam sidang paripurna DPRD Kota Salatiga 5. Kampanye 6. Masa Tenang 7. Penyampaian laporan penggunaan sumbangan dana kampanye 8. KPU menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye kepada KAP 9. Pelaksanaan audit dana kampanye 10. Pengumuman hasil audit dana kampanye Paslon Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Rekapitulasi di PPK dan di KPU 1. Rekapitulasi di PPK 2. Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu di KPU Kota Salatiga Penetapan calon terpilih

A

1.

D.

E. F.

III

PPS 05-05-11

07-05-11

29-03-11

29-03-11

KPUD

11-02-11

20-04-11

Tim Kampanye

21-04-11

21-04-11

KPUD

21-04-11

21-04-11

Paslon

21-04-11 05-05-11

04-05-11 07-05-11

09-05-11

11-05-11

12-05-11

13-05-11

KPUD

14-05-11

29-05-11

KAP

30-05-11

01-06-11

KPUD

08-05-11

08-05-11

KPPS

09-05-11

11-05-11

PPK

14-05-11

14-05-11

KPUD

15-05-11

15-05-11

KPUD

TAHAP PENYELESAIAN Permohonan PHPU ke MK

2. Penyelesaian PHPU di MK PELANTIKAN Penyampaian hasil pemilukada Kota salatiga kepada DPRD Kota Salatiga 1. Jika tidak ada PHPU 2. Jika ada PHPU D. Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilukada E. Rapat evaluasi pelaksanaan dan penyusunan rekomendasi Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 F. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilukada Sumber: KPU Kota Salatiga B. C.

4.2.1. Tahapan Persiapan

16-05-11

18-05-11

19-05-11 Jul-11

16-06-11 Jul-11

20-05-11 21-06-11

20-05-11 23-06-11

19-06-11

19-07-11

Jun-11

Jun-11

Tim Kampanye

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga MK

KPUD Bekerjasama dengan ANRI

KPUD Okt-11

Okt-11

66

4.2.1.1. Penyusunan dan Penetapan Regulasi 1) Konsultasi Konsultasi dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang kebijakan yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2010 hingga Oktober 2010 dalam rangka menyusun regulasi ditingkat Kota Salatiga yaitu : a. Bintek ber acara di Mahkamah Konstitusi di Jakarta kerjasama MK dan KPU. b. Konsultasi dengan biro Hukum Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penduduk bertempat tinggal selambat-lambatnya enam bulan. c. Konsultasi dengan Biro Perencanaan berkaitan penggunaan dana APBD untuk pelaksanaan Pemilukada di Kota Salatiga. d. Konsultasi ke KPK tentang permohonan untuk mengadakan sosialisasi kepada pasangan calon. e. Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam acara bintek dan rapat kerja teknis. f. Konsultasi dan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) Kota Salatiga untuk menyampaikan Tahapan dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga serta memohon dukungan fasilitas dan pengamanan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada. g. Kepala

Badan

Kesbangpollinmas

dalam

rangka

fasilitasi

rapat

FORKOPINDA serta fasilitasi personil linmas dan rakor persiapan kampanye Pemilukada.

67

h. Konsultasi dengan Komisi A DPRD dan Sekretaris DPRD terkait dengan pemberitahuan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode 2006-2011, rencana kesiapan KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011. i. Walikota dan Sekretaris Daerah berkaitan dengan fasilitasi Anggaran maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan institusi Pemerintah Kota Salatiga, serta fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kota Salatiga. j. Asisten I Sekretaris Kota Salatiga untuk memfasilitasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada tahun 2011. k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka kerjasama validasi data pemilih. 2) Study Banding Study banding merupakan wahana yang efektif dalam rangka mengkaji hal-hal yang baik dalam pelaksanaan Pemilukada di daerah lain, kegiatan study banding dilaksanakan pada Bulan Mei 2010 hingga Bulan Oktober 2010. Atas dasar pengalaman daerah lain tersebut dapat dipetik permasalahan yang sama dapat diterapkan di KPU Kota Salatiga sedang permasalahan yang berbeda tetapi baik dilaksanakan perlu dikaji lebih lanjut. Study banding dilaksanakan di tujuh Kabupaten/Kota: a. Kabupaten Garut diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota Salatiga dan DPRD Kota Salatiga. b. Kota Bandung diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota Salatiga dan DPRD Kota Salatiga.

68

c. Kabupaten Semarang diikuti oleh Anggota KPU, dan Sekretariat KPU Kota Salatiga. d. Kota Semarang diikuti oleh Anggota KPU dan sekretariat KPU Kota Salatiga. e. Kabupaten Wonosobo diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota Salatiga dan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga beserta staf. f. Kabupaten Purworejo diikuti oleh Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kota Salatiga dan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga beserta staf. g. Kabupaten Kendal diikuti oleh Anggota KPU Kota Salatiga dan Sekretariat KPU Kota Salatiga. 3) Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi diselenggarakan KPU Kota Salatiga dengan para pemangku kebijakan sebelum mengawali kegiatan antara lain koordinasi masalah jadwal tahapan, pemutakhiran daftar pemilih, rencana pendaftaran Pasangan Calon, persyaratan dan prosedur pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon, jadwal waktu, tempat, ijin dan larangan kampanye, grand launching kesiapan Pemilukada, kirap, penyampaian visi dan misi, debat kandidat, audit dana kampanye, MoU dengan Kejaksaan Negeri Salatiga dalam upaya untuk meminimalisir permasalahan ekses Pemilukada Kota Salatiga, MoU dengan IDI Kota Salatiga. 4) Pengawasan. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dalam pelaksanaan Pemilukada dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang

69

berkaitan dengan personil yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam seleksi pembentukan PPK, PPS maupun KPPS, apabila ditemukan unsur yang tidak memenuhi syarat sebelum maupun sesudah melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS atau KPPS segera diadakan pergantian anggota. Untuk itu perlu dituangkan dalam regulasi yang jelas agar dikemudian hari dapat dilaksanakan dengan baik. 4.2.1.2. Pembentukan Badan Penyelenggara Untuk membentuk PPK dan PPS pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 dilakukan dengan cara perekrutan dan seleksi guna mendapatkan calon anggota PPK dan anggota PPS yang mempunyai integritas profesionalitas dan akuntabilitas. Namun, sebelumnya KPU Kota Salatiga melakukan persiapan-persiapan: a. Melakukan rapat koordinasi antara KPU Kota Salatiga dengan sekretariat dalam rangka penyamaan visi demi kelancaran pembentukan PPK dan PPS. b. Rapat koordinasi antara KPU Kota Salatiga dengan Pemerintah Kota Salatiga yang diwakili oleh Asisten I, Kesbangpollinmas. Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Camat dan Lurah se Kota Salatiga. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2010 di ruang rapat KPU Kota Salatiga, dengan menghasilkan kesepakatan bahwa peserta

rapat

akan

mendukung

dan

berpartisipasi

aktif

dalam

menyukseskan semua tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

70

c. Melakukan pemasangan pengumuman baik melalui media elektronik, Kantor KPU Kota Salatiga, papan pengumuman Pemerintah Kota Salatiga, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Salatiga. Sesuai kesepakatan rapat koordinasi, mekanisme rekruitmen pendaftaran PPK dan PPS adalah sebagai berikut; No. PPK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PPS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksana

Pemberitahuan kepada Camat Pengumuman Pendaftaran Seleksi Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi Seleksi Wawancara Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Penetapan Calon Anggota PPK

3-6 Nov 2010 7-10 Nov 2010 8-13 Nov 2010 8-15 Nov 2010 16-17 Nov 2010 18-19 Nov 2010 23-25 Nov 2010 27 Nov 2010

KPU Kota Salatiga Camat Camat POKJA POKJA KPU Kota Salatiga POKJA POKJA

Pemberitahuan kepada Lurah Pengumuman Pendaftaran Seleksi Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi Seleksi Wawancara Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Penetapan Calon Anggota PPS PELANTIKAN PPK/PPS Sumber: KPU Kota Salatiga

7-8 Nov 2010 9-12 Nov 2010 10-12 Nov 2010 10-13 Nov 2010 16-17 Nov 2010 18-25 Nov 2010 26-27 Nov 2010 28 Nov 2010 30 Nov 2010

KPU Kota Salatiga Lurah Lurah POKJA POKJA KPU Kota Salatiga POKJA POKJA KPU Kota Salatiga

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka disetujui mekanisme rekruitmen pembentukan PPK/PPS adalah sebagai berikut; a. Hasil rapat koordinasi dengan Camat dan Lurah se Kota Salatiga, untuk pengumuman dan pendaftaran PPK dilaksanakan di Kecamatan dan PPS di Kelurahan masing-masing. b. Pelaksanaan seleksi administrasi oleh kelompok kerja dan seleksi wawancara oleh KPU Kota Salatiga. c. Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kecamatan, Kelurahan dan KPU Kota Salatiga.

71

Pembentukan KPPS Badan penyelenggara di tingkat TPS adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Dalam pembentukan KPPS, PPS berkoordinasi dengan Lurah, RT dan RW di wilayahnya masing-masing, dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilu, PKPU No. 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah PKPU No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman teknis dan tata kerja organisasi KPU Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS, Keputusan KPU Kota Salatiga No. 022/Kpts/KPU-KOTASLG/012.329537/2010. Pembentukan KPPS pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 berbeda dengan pembentukan KPPS pada Pemilu-Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di mana dalam pembentukannya, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh calon anggota KPPS, yaitu dimulai PPS mengumumkan masa pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi wawancara dan penetapan calon anggota KPPS untuk diambil sumpah/janji sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan KPU Kota Salatiga. Pengambilan sumpah/janji anggota KPPS dilakukan PPS sesuai wilayahnya atas nama ketua KPU Kota Salatiga. Selesai pengambilan sumpah/janji dilanjutkan bimbingan teknis tentang tugas KPPS serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan pemateri dari PPK dan KPU. Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 terdapat 378 TPS termasuk TPS di Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah 2.632 anggota KPPS. Dimana setiap TPS ada 1 (satu) Ketua dan 6 (enam) anggota dan di tambah

72

2 (dua) anggota Linmas. Untuk anggota Linmas, KPU Salatiga berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Setda Kota Salatiga. 4.2.1.3. Pendaftaran Pemantau Sebagaimana diatur dalam Pasal 115 PP No. 6 Tahun 2005, tentang Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 dan Pasal 4 PKPU No. 64 Tahun 2009 Pemantau Pemilukada dan Wakil Kada Pemantau harus memenuhi syarat: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Berbadan hukum dalam Negeri, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas. Pemberian kesempatan untuk pemantau Pilkada telah diumumkan KPU Kota Salatiga yang telah ditempel di papan pengumuman resmi dan telah diwartakan melalui media cetak. Akan tetapi sampai pada masa berakhirnya pendaftaran tidak ada satupun lembaga pemantau yang mendaftarkan diri, untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilukada kali ini. 4.2.1.4. Sosialisasi Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu meliputi; Pimpinan Parpol, TNI/POLRI dan SKPD, Camat/Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pimpinan Ormas, Pers,

73

PPK, PPS dan KPPS, Kelompok Perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat kondisi khusus, masyarakat umum. Sedangkan ruang lingkup sosialisasi meliputi; kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, sosialisasi pencalonan, sosialisasi kampanye dan peserta Pemilu, sosialisasi tata cara memberikan suara. 4.2.2. Tahapan Pelaksanaan 4.2.2.1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Salatiga. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Salatiga dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010 di ruang pertemuan Kecamatan Sidorejo. Materi yang disampaikan adalah tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2011 khususnya tentang jadwal kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Tahapan-tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah sebagai beikut: a. Menyampaikan Bahan DPS kepada PPS untuk dilakukan pemutakhiran.

74

b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih. c. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di wilayah kerjanya. d. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan laporan PPS. e. Mengendalikan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih. f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di wilayah kerjanya. g. Membuat laporan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan dikirimkan ke KPU Kota Salatiga. Sedangkan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah sebagai berikut: 1) Menyusun DPS, membagi pemilih untuk tiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 orang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: tidak menggabungkan kelurahan, memudahkan pemilih, mertimbangan aspek geografis, tenggat waktu pemungutan suara di TPS, jarak dan waktu tempuh menuju TPS. 2) Mengangkat PPDP 1 orang tiap TPS untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih. 3) Memberikan bimbingan kepada PPDP tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih. 4) Melaksanakan sosialisasi bahan DPS kepada RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan.

75

5) Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan dari RT/RW. 6) Menyusun, menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. 7) Menyampaikan hardcopy dan softcopy DPS kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK. 8) Menyampaikan softcopy (CD) DPS kepada Parpol peserta Pemilu 2009. 9) Memperbaiki DPS dan penambahan daftar pemilih atas usulan masyarakat/RT/RW ke dalam formulir DPTb. 10) Menerima

tanggapan

perbaikan,

menyusun,

menetapkan

dan

mengumumkan DPT. 11) Menyampaikan hardcopy dan softcopy DPTb dan DPT kepada KPU kota Salatiga melalui PPK. 12) Membuat laporan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan dikirim ke KPU Kota Salatiga melalui PPK dengan tembusan kepada PPK. 2) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) Tugas Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah sebagai berikut: a. PPS dan PPDP mengadakan sosialisasi bahan DPS kepada pengurus RT/RW. b. PPDP berkoordinasi dengan pengurus RT/RW mengadakan pencocokan dan penelitian (Coklit) bahan DPS untuk memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih.

76

c. PPDP meminta tanda tangan dan stempel Ketua RT/RW pada setiap lembar/halaman bagian belakang bahan DPS sebagai tanda bukti sudah dilakukan Coklit. d. PPDP mencoret nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena: meninggal dunia, telah berstatus sebagai TNI/POLRI, pemilih yang belum berusia 17 Tahun dan belum kawin pada tanggal 8 Mei 2011 (lahir sebelum tanggal 8 Mei 1994), dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemilih yang telah pindah domisili, terdaftar lebih dari 1 kali di tempat lain atau dalam wilayah yang sama. e. Mendaftar warga yang telah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, antara lain: anggota TNI/POLRI yang telah pensiun berdasarkan SK pensiun yang sah, pemilih belum berusia 17 Tahun tetapi sudah/pernah kawin, penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan sebelum DPS ditetapkan tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan sah lainnya. f. PPDP mengadakan penelitian dan perbaikan penulisan identitas pemilih berdasarkan masukan pengurus RT/RW ataupun pemilih terhadap hal-hal sebagai berikut: nama jelas/lengkap pemilih, alamat pemilih, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, status perkawinan, pemilih baru yang belum terdaftar, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang.

77

g. PPDP berkoordinasi dengan RT/RW untuk menempelkan stiker tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih pada setiap rumah warga yang telah terdaftar dalam daftar pemilih. h. Pemilih tambahan yang telah didaftar, diberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai

pemilih

tambahan

menggunakan

formulir

model

A3.3-

KWK.KPU. i. PPDP membantu PPS dalam melaksanakan kegiatan entry data kedalam DPS, DPTb dan DPT. j. PPDP harus mencermati daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPS, DPTb dan DPT. k. PPDP menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih kepada PPS. 4.2.2.2. Pencalonan A. Perseorangan Pengumuman untuk bakal calon Perseorangan tanggal 14-18 januari 2011 yang memuat tentang syarat dukungan minimal bagi bakal Pasangan Calon perseorangan dan penyerahan dokumen dukungan yang disusun dalam formulir MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN. Sampai batas akhir penyerahan dokumen dukungan calon Perseorangan tanggal 19 Januari 2011 tidak ada bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 (MODEL B1KWK.KPU PERSEORANGAN). A. Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik

78

Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 maka waktu untuk pendaftaran bakal Pasangan Calon selama 7 hari yaitu: tanggal 11 Februari - 17 Februari 2011. Batas akhir pendaftaran (pukul 24.00 tanggal 17 Februari 2011) KPU Kota Salatiga telah menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dari Partai Politik/Gabungan Partai politik sebagai berikut: 1) Hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 pukul 13.20 WIB. Bakal calon Walikota Ir. Hj. DIAH SUNARSASI berpasangan dengan bakal calon Wakil Walikota M. TEDDY SULISTIO, SE. Dengan Partai Pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya. 2) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 14.15 WIB. Bakal calon Walikota YULIANTO, SE. MM berpasangan dengan bakal calon Wakil Walikota H. MUH. HARIS, SS, MM. Dengan Partai Pengusung Partai Keadilan

Sejahtera,

Partai

Indonesia

Sejahtera,

Partai

Persatuan

Pembangunan, Partai Demokrat. 3) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.37 WIB. Bakal calon Walikota H. BAMBANG SOETOPO, SE berpasangan dengan bakal calon Wakil Walikota ROSA MARIA DELIMA SRI DARWANTI, SH, M.Si. Dengan Partai Pengusung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional.

79

4) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.45 WIB. Bakal calon Walikota BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM berpasangan dengan bakal calon Wakil Walikota Ir. Hj. ADRIANA SUSI YUDHAWATI, M.Pd. Dengan Partai Pengusung Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa. 4.2.2.3. Pengadaan dan Distribusi Logistik Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 67 huruf b dan huruf d tentang Pemerintahan Daerah bahwa KPUD berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan PerundangUndangan, memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Salatiga secara teknis mengatur bentuk dan spesifikasi Surat Suara, Tinta, Kartu Pemilih, Formulir Penghitungan Suara dan Formulir Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Salatiga No. 07/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010, yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari hingga 7 Mei 2011. Pengadaan surat suara dicetak berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tambah dengan 2,5% dari jumlah DPT, hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No. 6 Tahun 2005 dan telah diubah terakhir PP 49 Tahun 2008 Tentang

80

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu berjumlah 127.417 lembar Surat Suara. Untuk memastikan bahwa Surat Suara sudah sesuai dengan bentuk dan spesifikasinya, KPU Kota Salatiga melakukan pengecekan dan verifikasi kepada rekanan (percetakan) PT. Jaya Mandiri di Semarang. Selanjutnya sebelum dicetak sesuai kebutuhan, KPU Kota Salatiga meminta kepada semua Pasangan Calon untuk mengecek kebenarannya baik Nomor, Foto dan Nama. Setelah dicek diparaf oleh masing-masing Pasangan Calon. Pelaksanaan distribusi logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 seperti Pemilu-Pemilu yang lalu langsung ke PPS dilaksanakan hanya satu hari dan disaksikan masing-masing PPK. Hal ini karena wilayah Kota Salatiga kecil dan transportasinya mudah dijangkau. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at, 6 April 2011, dimulai pukul 08.00-13.00 WIB. Dalam pelaksanaan distribusi logistik ke PPS, menggunakan jasa angkutan dua truk. Untuk pengawalan keamanan kegiatan tersebut juga melibatkan tenaga pengamanan dari Kepolisian Resort Kota Salatiga. Distribusi logistik ke TPS adalah tugas, wewenang dan kewajiban PPS di masing-masing Kelurahan. Kegiatan distribusi logistik ke TPS oleh PPS secara serentak dilaksanakan pada Sabtu, 7 Mei 2011 dengan pengawalan dari tenaga keamanan. 4.2.2.4 Kampanye a) Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 Tentang

81

Penggunaan Fasilitas-Fasilitas Milik Atau Yang Dikuasai Pemerintah Daerah Dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Di Kota Salatiga, diatur sebagai berikut: 1) Kawasan bebas, tidak boleh dipasang alat peraga meliputi: Rumah atau tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah kecuali GPD dan Graha Korpri, komplek Militer, lembaga pendidikan, kawasan sejauh 50 meter dihitung dari pagar pembatas luar gedung milik Pemerintah dan komplek Militer, tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali mendapatkan ijin tertulis dari pemilik yang bersangkutan, Jln. Let. Jend. Sukowati, Jln. Jend. Sudirman, Jln. Diponegoro, Jln. Pemuda, Lapangan Pancasila, Pembatas/pemisah jalan (sepanjang Jln. Jend. Sudirman, sepanjang Jln. Pemuda, tiang listrik, ramburambu lalu lintas, tiang telepon, pohon-pohon pelindung. 2) Kawasan selektif meliputi: Jln. Fatmawati sampai dengan tugu batas kota (Blotongan), Jln. Jend. Ahmad Yani, Jln. Wahid Hasyim, Jln. Brigjend. Sudiarto, Jln. Tentara Pelajar, Jln. LMU Adi Sucipto, Jln. Stadion, Jln. Imam Bonjol, Jln. Kartini, Jln. Osa Maliki, Jln. Hasanudin, Jln. Veteran, Jln. Sukarno Hatta, Jln. Wolter Monginsidi, Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin, Jln. Taman Pahlawan, Jln. Dr. Muwardi, Jln. Patimura, Jln. Kesambi, Jln. Semeru, Jln. Pemotongan, Jln. Argoboga dari perpotongan dengan Jln. Sukarno Hatta sampai dengan depan Kec. Argomulyo, Jln. Buksuling, Jln. Kalitaman. 3) Kawasan khusus meliputi:

82

Sekretariat Partai Politik dan Posko tim kampanye. b) Tempat-tempat kampanye: 1. Tempat kampanye terbuka: Kecamatan Argomulyo (Lapangan Noborejo Brajan), Kecamatan Tingkir (Lapangan Klumpit), Kecamatan Sidorejo (Lapangan Brajan, Lapangan Kauman Kidul), Kecamatan Sidomukti (Lapangan Candran). 2. Tempat kampanye terbuka: Gedung Pertemuan Daerah (GPD) dengan syarat; mengajukan permohonan ke Dishubpar Kota Salatiga, membayar sewa gedung yang telah ditetapkan dan gedung-gedung pertemuan milik swasta, sesuai ketentuan/syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak pengelola gedung. 3. Mekanisme pemberitahuan rencana kegiatan kampanye yang harus disampaikan ke Polres Kota Salatiga dengan tembusan, KPU Kota Salatiga. Panwas Kota Salatiga, Desk Pilkada. 4. Ketentuan-ketentuan tentang kampanye menurut bentuknya disepakati sebagai berikut: a. Kampanye terbuka boleh dilakukan di seluruh wilayah Salatiga. b. Pada hari itu adalah hari kampanye milik salah satu Pasangan Calon. c. Kampanye tertutup dapat dilakukan oleh Pasangan Calon, apabila tidak memenuhi tiga unsur kampanye secara kumulatif yaitu: Dilakukan oleh pasangan dan atau tim kampanye, meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-sebesarnya dalam bentuk penawaran visi,

83

misi dan program secara tertulis dan atau lisan, serta alat peraga atau atribut Pasangan Calon. d. Debat kandidat, tempatnya ditentukan kemudian. e. Mengirim daftar kampanye Pasangan Calon. f. Mentaati seluruh Peraturan Perundangan dan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga. c) Realisasi kegiatan kampanye. 1) Kirab simpatik Pasangan Calon: Pelaksanaan kirab dilaksanakan tanggal 16 April 2011 dimulai pukul 09.00 WIB, Start dimulai halaman KPU Jln. Argosari Salatiga, diikuti oleh seluruh pasangan calon. Tata tertib pelaksanaan kirab simpatik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Pelaksanaan kirab simpatik diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan kirab simpatik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dilaksanakan hari Sabtu tanggal 16 April 2011 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. b. Setiap Pasangan Calon hanya dibenarkan mengirim paling banyak 10 (sepuluh) kendaraan roda empat, salah satunya adalah kendaraan bak terbuka untuk

mengirab Pasangan Calon

dan tidak dibenarkan

menggunakan truk bak terbuka. c. Setiap kendaraan roda empat hanya diisi maksimal sesuai dengan kursi yang ada.

84

d. Setiap Pasangan Calon diijinkan membawa atribut dan perlengkapan lainnya dalam rangka sosialisasi Pasangan Calon. e. Setiap Pasangan Calon wajib mengendalikan massanya dalam rangka kirab simpatik. Larangan kirab simpatik: a. Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengerahkan massa melebihi kapasitas kendaraan peserta kirab. b. Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengikut sertakan kendaraan roda dua. c. Setiap Pasangan Calon dan atau peserta kirab dilarang menggunakan yelyel yang mendiskriminasi Pasangan Calon lain. d. Setiap Pasangan Calon wajib mengendalikan massanya dalam tertib berlalulintas dan tidak menggangu ketertiban umum. Route peserta kirab: a. Route kirab simpatik Pasangan Calon dimulai di halaman kantor KPU Kota Salatiga. b. Dari halaman kantor KPU Kota Salatiga belok kanan Jln. Argosari, belok kiri Jln. Lingkar Selatan, belok kanan Jln. Sukarno Hatta, lampu merah terminal belok kanan, Jln. Tingkir-Suruh, belok kiri Jalan ke Kalibening, Jln. Tritis Sari, belok kiri Jln. Mardi Tomo, Jln. Nanggulan, belok kanan Jln. Muwardi, belok kiri Jln. Pahlawan, belok kanan menuju Jln. Pemuda, bundaran Patung Sudirman, belok kanan Jln. Diponegoro, terus belok kiri Jln. Kalimangkak, belok kanan Jln. Imam Bonjol, belok kiri Jln. Banyu

85

Putih, Jln. Cabean, belok kanan Jln. Merak, terus Jln. Nakula Sadewa, perempatan Grogol belok kiri Jln. Arjuna, belok kiri Jln. Hasanudin, terus Jln. A. Yani, belok kiri Jln. Merbabu, lampu merah belok kiri Jln. Sukowati, finish di halaman Mapolres/halaman Pemkot Salatiga. 2) Penyampaian visi, misi dan program Pasangan Calon dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga. a. Pelaksanaan, 21 April 2011. b. Tempat, Ruang Sidang DPRD Kota Salatiga. c. Pimpinan Sidang, Ketua Sementara DPRD Kota Salatiga H Suniprat beserta Wakil Pimpinan DPRD Kota Salatiga. d. Undangan, Seluruh anggota DPRD Kota Salatiga, FORKOMPIMDA Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga, Panwaslu Kota Salatiga, Tim Kampanye Pasangan Calon, Desk Pilkada. e. Susunan Acara, 1) Pidato pembukaan Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kota Salatiga. 2) Pimpinan mempersilahkan Pasangan Calon menyampaikan visi, misi dan program kerjanya satu demi satu menurut nomor urut Pasangan Calon. 3) Pimpinan sidang menutup secara resmi Rapat Paripurna. 3) Debat kandidat/Pasangan Calon: a. Waktu pelaksanaan, 26 April 2011, jam 09.00 s/d 12.00 WIB. b. Tempat, Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga.

86

c. Penyelenggara, KPU Kota Salatiga bekerjasama dengan TA TV Surakarta. d. Pelaksanaan, 1. Moderator, DR. Sri Hastjarjo (TA TV Surakarta) 2. Presenter, Stefanus Hastanto (TA TV Surakarta) 3. Panelis,

Muh.

Kemasyarakatan),

Yulianto, Warsito

S.Sos. SU

(Undip (Undip

Politik

dan

Birokrasi

dan

Pemerintahan), DR. Hari Sunarto UKSW (Pembangunan dan Kesejahteraan). 4) Peraturan/ketentuan. Pelaksanaan debat dilaksanakan selama 2 (dua) jam yang rencananya akan dibiarkan secara live, namun dengan adanya kerusakan server, maka kegiatan debat kandidat dilaksanakan siaran tunda. 4.2.2.5. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemungutan suara dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS terlebih dahulu memandu sumpah anggota KPPS. Kemudian KPPS melakukan kegiatan: pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Kegiatan KPPS tersebut dihadiri saksi dari Pasangan Calon, Panwas, Pemantau Pemilihan dan warga masyarakat serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS. Setelah itu, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Dalam

87

memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya satu kali. Kemudian pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu berupa tinta. Pemungutan suara di 376 TPS berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang berarti. Kekurangan alat tulis dan formulir penghitungan suara dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. KPU Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya bersama dengan Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muspida dan KPU Provinsi Jawa Tengah ikut memantau jalannya pemungutan suara di TPS-TPS untuk memastikan tidak adanya permasalahan sampai dengan berakhirnya waktu pemungutan suara yaitu pukul 13.00 WIB. Pelaksanaan Pemungutan Suara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga berjalan dengan lancar. Seluruh pemilih yang terdaftar di SDPT menggunakan hak pilihnya dengan tertib. Selain melayani pemilih yang terdaftar di SDPT, petugas KPPS yang lokasi TPS nya berada dekat dengan Rumah Sakit, mendatangi dan melayani pemilih yang berada di Rumah Sakit, dengan ketentuan: pemilih membawa/memiliki kartu pemilih dan surat pemberitahuan/ undangan (C6-KWK.KPU), apabila surat suara

88

di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat dilayani oleh TPS terdekat lainnya yang masih tersedia surat suara, KPPS mendahulukan pemilih yang tercantum di SDPT, Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS dalam formulir Model C8KWK.KPU. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 setelah pemungutan suara berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung: jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Panwas, Pemantau Pemilihan dan warga masyarakat. Saksi dari masing-masing Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS sehari sebelum hari pelaksanaan pemilihan. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilihan dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Segera setelah selesai dilaksanakannya penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir. KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi

89

pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK segera setelah selesai penghitungan suara hari itu juga. 4.2.2.6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara A. Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dan dihadiri saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, Panwaslu Kecamatan, MUSPIKA dan Ketua KPPS. PPK Kecamatan Argomulyo, PPK Kecamatan Tingkir dan PPK Kecamatan Sidorejo melaksanakan kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 9 Mei 2011. Sedangkan PPK Kecamatan Sidomukti melaksanakan kegiatan rekapitulasi pada hari berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 10 Mei 2011. Rekapitulasi tingkat Kecamatan di 4 (empat) Kecamatan berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Setelah rekapitulasi selesai, setelah ditandatangani oleh saksi yang hadir dan ketua serta PPK, selanjutnya PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada: Saksi yang hadir, Panwaslu Kecamatan yang hadir, KPU Kota Salatiga. B. Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Salatiga. Rapat pleno terbuka KPU Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Salatiga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 14 Mei 2011 di Hall 2 Pemkot Salatiga. Dihadiri oleh Muspida Plus,

90

Kepala Dinas se Kota Salatiga, Ketua dan anggota PPK se Kota Salatiga, Ketua PPS se Kota Salatiga, DESK Pilkada, Panwas kota Salatiga, media pers dan saksi dari 3 (tiga) Pasangan calon yaitu Tulus Supriyanto, SE dari Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE, Agus Pramono, SH dari pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si, dan Sigit Pranoto dari Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) yaitu H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Darmawanti, SH, M.Si. Rapat pleno terbuka dibuka oleh Ketua KPU Kota Salatiga dengan membacakan sambutan yang berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dengan aman dan lancar. Selanjutnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipandu oleh anggota KPU Kota Salatiga divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan penghitungan perolehan suara dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut: 1. KPU Kota Salatiga membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitunagn perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1 KWK).

91

2. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan surat suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 KWK). 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai. Selanjutnya, sekretaris KPU Kota Salatiga menyerahkan kunci gembok kepada Ketua PPK untuk kemudian masing-masing Ketua PPK membuka kotak suara yang masih tersegel dan mengeluarkan sampul coklat yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Kecamatan. Kemudian diserahkan kepada KPU Kota Salatiga. Selanjutnya pembacaan rekapitulasi dimulai dari pembacaan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 per Kecamatan kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimulai dari Kecamatan Argomulyo diikuti Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan terakhir Kecamatan Tingkir. Setelah selesai pembacaan rekapitulasi, Ketua KPU Kota Salatiga membacakan Berita Acara yang selanjutnya ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Salatiga dan saksi yang hadir.

92

Sesaat sebelum penandatanganan oleh saksi, saksi dari pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE, yang diwakili oleh Bapak Tulus menyampaikan masukan-masukan demi perbaikan Pemilukada kedepan yang intinya berisi perbaikan DPT untuk Pemilu selanjutnya, dan penindaklanjutan laporan Politik Uang kepada Panwaslu Kota Salatiga supaya ditindaklanjuti secara maksimal, karena KPU Kota Salatiga menilai ketika penyampaian masukan-masukan tersebut, kondisi tetap kondusif, maka saksi tersebut dipersilahkan melanjutkan penyampaian masukan sampai selesai, baru kemudian menandatangani Berita Acara dan seluruh lampiran. Setelah ditandatangani, salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Salatiga diserahkan kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Panwaskada. Rapat pleno terbuka KPU Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Salatiga berlangsung dengan lancar, aman dan sukses serta tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: No 1.

2.

3.

4.

Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Bambang Supriyanto, SH, MM dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd. Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Darmawanti, SH, M.Si

Kecamatan

Jumlah Akhir

Argomulyo

Tingkir

Sidomukti

Sidorejo

1.304

962

1.391

1.923

5.580

9.146

9.525

8.660

9.754

37.085

11.226

10.271

8.812

12.087

42.396

2.679

3.181

3.316

4.141

13.317

93

Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

24.355

23.939

22.179

27.905

98.378

Sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebagai berikut: Kecamatan Argomulyo

Kecamatan Tingkir

Kecamatan Sidomukti

Kecamatan Sidorejo

Jumlah Akhir

Suara tidak Sah

869

930

847

979

3.625

Suara Sah dan Tidak Sah

25.224

24.869

23.026

28.884

102.003

Sumber: KPU Kota Salatiga

4.2.3. Tahapan Penyelesaian 4.2.3.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) A. Pengajuan. Pengajuan keberatan atas Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 diajukan oleh Pasangan Calon Ir. H. Diah Sunarsasi-M. Teddy Sulistio, SE (DIHATI). Pengajuan keberatan diajukan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. B. Materi Keberatan. Keberatan Pasangan Calon DIHATI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara garis besar disampaikan sebagai berikut: 1. Keberatan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dengan Keputusan Kota Salatiga nomor: 396/KPU Kota Salatiga-012.329537/V/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

94

dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kota tanggal 14 Mei 2011. 2. Keberatan tersebut disebabkan ada kesalahan yang disengaja oleh dan atau dikarenakan kekhilafan Termohon. 3. Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Penyelenggaraan Pemilu yang Luber, Jurdil oleh karena suara yang diperoleh oleh Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur diseluruh Kota Salatiga Tahun 2011 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir khususnya terhadap perolehan suara Pemohon. 4. Termohon secara sepihak telah menghilangkan Lampiran Model DB-2 KWK.KPU yang telah dibuat saksi Pemohon, dengan memberikan salinan keberatan yang menyatakan keberatan “NIHIL”. 5. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada Tahap Pencalonan (Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon). 6. Pelanggaran dan atau pembiaran yang dilakukan Termohon terkait dengan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

95

7. Pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan melakukan Pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak terkait. 8. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut 3 (Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si) pada saat proses pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Salatiga. 9. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif pada tahapan penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011. 10. Pelanggaran yang dilakukan pihak terkait yang dilakukan sistematis, terstruktur dan masif. 11. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. 12. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslukada Kota Salatiga. C. Proses Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim dengan 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Ketua Sidang M. Mahfud MD dan Pemohon dengan Kuasa Hukum Arteria Dahlan ST. SH, Termohon dengan Kuasa Hukum Abkhan SH, Dr. Umar Makruf SH.MKn, Pihak terkait dikuasakan kepada Pengacara Jakarta. Dalam persidangan masingmasing Kuasa Hukum telah menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki, selanjutnya Hakim yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Jangka

96

waktu sidang terhadap PHPU adalah maksimal 14 hari kerja sejak permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Anggota KPU Kota Salatiga beserta Sekretaris KPU Kota Salatiga telah berperan di bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sidang Putusan Hakim dibacakan dalam Sidang Pleno lengkap yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M. Mahfud MD. D. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 1. Dalam Konklusinya Hakim menilai sebagai berikut: Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonon a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4316), UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU

97

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844). 2. Dalam Amar Putusannya sebagai berikut. Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zulfa, Harjono, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal tujuh Bulan Juni Tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga belas Bulan Juni Tahun dua ribu sebelas yaitu: M. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zulfa, Harjono, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya. 4.2.3.2. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

98

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Pasal 28: Ayat (2): Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan Pasangan Calon terpilih. Ayat (3): Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Ayat (4): Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh Pasangan Calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut. Ayat (5): Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan: a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan Pemohon ditolak, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.

99

b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan Pemohon diterima sebagian atau seluruhnya: 1. Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan Ayat (5) huruf a. 2. Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan, melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a. Setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, terdapat salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi yaitu Pasangan Calon Ir. Hj. DIAH SUNARSASI dan M. TEDDY SULISTIO, SE. Sehingga KPU Kota Salatiga menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Keputusan

KPU

Kota

Salatiga

No.

034/Kpts/KPU-Kota_SLG-

012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kota Salatiga serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan juncto Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2011,

100

bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, Pasangan Calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Salatiga. Setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi keluar dengan amar putusan, menyatakan menolak permohonan Pemohon (Pasangan Calon Ir. Hj. DIAH SUNARSASI dan M. TEDDY SULISTIO, SE) untuk seluruhnya, selanjutnya KPU kota Salatiga menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dengan Keputusan KPU No. 140/Kpts/KPU-SLG-02.329537/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Ditetapkan Walikota Kota Salatiga YULIANTO, SE, MM dan Wakil Walikota Kota Salatiga H. MUH. HARIS, SS, M.Si. untuk periode 2011-2016. 4.2.4. Pengawasan Pemilukada Oleh Panwaslu Pengawasan Tahapan Pemilukada. A. Pendaftaran Pemilih dan Penetapan DPT. Catatan penting untuk mendapat perhatian dalam tahapan pendaftaran pemilih ini adalah: 1. Peran Pemkot dalam hal penyediaan data pemilih yang baik dan valid dengan penerapan sistem administrasi kependudukan.

101

2. Penting perhatian KPU dan jajarannya terhadap perekrutan tenaga PPDP sebagai pertimbangan PPDP dapat memakai Ketua RT/RW karena merekalah yang mengetahui kondisi kependudukan di wilayahnya masingmasing. 3. Pentingnya penyediaan perangkat pengolah data pemilih yang memadai. Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu dalam menghasilkan data pemilih yang valid. 4. Pentingnya komitmen tenaga PPDP dan penyelenggara Pemilu lainnya. B. Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota. Fungsi Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran calon adalah untuk saling melengkapi proses pengecekan persyaratan pencalonan maupun syarat administrasi calon. C. Kampanye. Pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye panitia pengawas Pemilu sering dihadapkan pada persoalan: 1. Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, baik yang menyangkut obyek dan waktu peserta Pemilu serta definisi yang menyangkut pelanggaran kampanye bila dikaitkan dengan pengertian oleh masyarakat. Hal ini menyangkut ketentuan: kapan bakal calon mulai bisa dikenai sanksi pelanggaran kampanye, pemahaman definisi pelanggaran Pemilu. 2. Kepentingan sosialisasi diri bakal calon dan aturan pemasangan alat peraga diantaranya:

102

a. Terbatasnya masa waktu untuk melaksanakan kampanye menjadi problem ketika dikaitkan dengan hasrat calon untuk mengenalkan diri kepada masyarakat dalam konteks pemasangan alat peraga untuk kampanye. b. Penjadwalan kampanye dan penataan ketentuan jenis kampanye. Penjadwalan pelaksanaan kampanye. 3. Penegakan hukum. Hal ini menyangkut beberapa hal diantaranya: keberanian instansi terkait dalam menegakkan Perda, konsistensi KPU dalam menerima laporan administratif. D. Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan titik krusial akhir pada setiap tahapan Pemilu termasuk Pemilukada. Hal ini wajar terjadi mengingat pertama setiap pelaksanaan Pemilukada polarisasi kepentingan semakin jelas dan mengena hampir setiap individu di masyarakat yang tentu akan berpengaruh terhadap indepedensi apabila individu tersebut sekaligus menjadi petugas di TPS. Dalam kondisi demikian peran pengawasan masyarakat dan saksi Paslon yang bertugas di TPS menjadi taruhan. Dari keseluruhan pengawasan pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 oleh panitia pengawas Pemilu dapat dirumuskan saran dari usulan secara umum: 1. Dalam penyusunan DPT agar betul-betul diperhatikan sehingga persoalan yang muncul seperti dalam Pemilukada Tahun 2011 mendatang tidak terulang lagi.

103

2. Kebijakan birokrasi agar memperhatikan urgensi permasalahan sehingga tidak kaku dan aplikabel. 3. Anggaran diusahakan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan mengingat Pemilukada merupakan hajat seluruh rakyat Kota Salatiga. 4. Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu agar dapat menimbulkan efek jera tidak hanya sekedar formalitas saja. 5. Dalam proses penghitungan suara di TPS betul-betul disiapkan personil yang handal, profesional dan bertanggung jawab, karena proses itu merupakan titik krusial dari permasalahan-permasalahan yang muncul. 6. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilukada diupayakan sedapat mungkin tidak saling bertentangan antara regulasi yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang pasti dan akuntabel. 4.3. Akuntabilitas Publik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 4.3.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) Dalam evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 diukur dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality), menggunakan instrumen sebagai berikut:

104

Dimensi Kinerja

Indikator Kinerja Indepedensi Lembaga KPU Kota Salatiga.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality)

Keterbukaan KPU Kota Salatiga dalam menerima pengaduan publik.

Transparansi informasi kepada publik.

Faktor Penentu Netral dari partai politik. Netral dari Pemerintah daerah. Pelaksanaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT. Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT. Kemudahan publik memberikan saran kepada KPU Kota Salatiga. Melakukan sosialisasi Pilkada ke semua lapisan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Kemudahan masyarakat mengakses hasil pelaksanaan Pilkada. Keterbukaaan informasi terhadap media massa.

Tabel 1.10 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) dari hasil studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Salatiga Tahun 2011 dan mengkaji Risalah Dinamika Persidangan berkaitan dengan gugatan PHPU serta dikuatkan dari hasil wawancara dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga dan narasumber dari Partai Pengusung Paslon Partai PDI Perjuangan, yang dilihat dari indikator; 1. Indepedensi Lembaga Komisi Pemilihan Umum. a) Netral dari Parpol. Sebagai lembaga independen KPU Kota Salatiga dituntut untuk netral dari Partai politik Pengusung peserta Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011. Netralitas itu penting untuk menjaga citra KPU Kota Salatiga yang independen, mandiri dan profesional. Hal tersebut tentu didukung oleh tindakan Partai politik yang tidak hanya mengejar kemenangan semata tetapi harus disertai semangat untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga hasil Pilkada bukanlah merupakan

105

sebuah konspirasi antara penyelenggara dan peserta. Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2011 penyusunan dan penetapan regulasi serta pembentukan badan penyelenggara, tidak ada campur tangan Partai politik peserta Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat oleh salah satu Partai politik pengusung peserta Pilkada yaitu PDI Perjuangan melalui Sekretaris DPC, bahwa pihak PDI Perjuangan Kota Salatiga tidak pernah memberikan pengaruh dalam penyusunan regulasi yang mengatur maupun pembentukan badan penyelenggara pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga agar menguntungkan PDI Perjuangan karena itu semua wilayah kerja KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 24 Mei 2012) b) Netral dari Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai pihak yang mendukung penyelenggaraannya. Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah merancang anggaran pelaksanaan Pilkada. Diluar itu Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk bertindak yang mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan, seperti mengatur KPU Kota Salatiga untuk memihak Pasangan Calon tertentu dan atau menjanjikan imbal balik politik. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena sangat mencederai kualitas demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang terpilih melalui Pilkada. Pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 didukung penuh oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam bentuk berupa anggaran pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada yang sangat memadai. Dalam penyususnan dan penetapan regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada Pemerintah Kota Salatiga hanya berpartisipasi dalam konsultasi bersama KPU

106

Kota Salatiga dan tidak mengatur KPU Kota Salatiga untuk memihak salah satu Pasangan Calon. Pernyataan Kakankesbangpol tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa pihak KPU Kota Salatiga sebagai lembaga yang independen tidak punya kontrak politik dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pilkada Kota salatiga Tahun 2011 sehingga menguntungkan Pasangan Calon tertentu maupun KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) c) Pelaksanaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 oleh KPU Kota Salatiga didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu semua kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada dilakukan berdasar dan mengacu pada UU tersebut. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat oleh arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, yang menunjukkan bahwa semua kegiatan di setiap tahapan Pilkada mempunyai dasar hukum yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 2. Keterbukaan KPU Kota Salatiga dalam menerima pengaduan publik. a) Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT. Masyarakat sebagai aktor utama yang menentukan terpilihnya calon pemimpin mempunyai peran yang besar dalam Penyelenggaraan Pilkada, syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin, tindakan aktif KPU

107

Kota Salatiga dalam membuka akses yang mudah bagi masyarakat yang belum tercatat dalam DPS yang selanjutnya akan dijadikan DPT harus dilakukan supaya masyarakat sebagai WNI yang mempunyai hak pilih dan telah memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 warga masyarakat Kota Salatiga yang tidak tercatat dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut ditambahkan oleh Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu bahwa warga masyarakat yang belum tercatat dalam DPT harus melapor ke PPS menyerahkan fotocopy KTP dan selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh KPU Kota Salatiga. Peraturan Birokrasi semacam itu belum tentu dapat dimengerti oleh masyarakat di setiap elemen karena tingkat SDM yang berbeda. Sementara Ketua Panwaslu Kota Salatiga menambahkan bahwa untuk Pemilu ke depan supaya dalam penyusunan DPT agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya dapat meminimalisir tingkat kesalahan DPT. Sebenarnya orang yang tidak terdaftar dan punya KTP dan atau Kartu Keluarga yang sah dan ditempat yang sama dan bukan ditempat yang lain itu harus diterima sesuai dengan surat edaran KPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi, pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam risalah sidang Gugatan PHPU Perkara No. 55/PHPU.D-IX/2011. Jadi KPU Kota Salatiga dituntut untuk memudahkan akses masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT. b) Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT.

108

Tindakan aktif KPU Kota Salatiga dalam penyusunan DPT melalui personil lapangan sangat diperlukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan penyusunan DPT, karena mengingat tingkat SDM masyarakat yang berbeda dan tidak semua masyarakat mengetahui mekanisme apabila masyarakat tidak terdaftar dalam DPT. Seharusnya KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT lebih aktif dengan menerjunkan personil lapangan yang handal untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar karena pengetahuan masyarakat akan aturan KPU Kota Salatiga mengenai mekanisme pendaftaran DPT belum tentu dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. (Wawancara tanggal 24 Mei 2012) Pernyataan dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga juga diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kota Salatiga bahwa dalam hal pendataan penduduk potensial pemilih agar disiapkan personil yang handal supaya DPT lebih akurat. Jadi memang KPU Kota Salatiga dituntut lebih sigap dan lebih aktif dalam menindaklanjuti masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, karena hal tersebut merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Pilkada. c) Kemudahan publik memberikan saran kepada KPU Kota Salatiga. Partisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga oleh masyarakat tidak hanya melalui bilik suara, diharapkan supaya pelaksanaan Pilkada ke depan yang semakin sempurna dapat terwujud dengan masyarakat memberikan masukan untuk KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pemilu kedepan. KPU Kota Salatiga sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat demi terciptanya Pilkada yang berkualitas masyarakat dapat langsung mengunjungi KPU Kota Salatiga maupun melalui Blog yang telah tersedia dan dapat diakses oleh semua

109

lapisan masyarakat yang ingin memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin, dan SDM tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa masyarakat dipersilahkan mengakses informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan apabila masyarakat mempunyai masukan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada KPU Kota Salatiga selalu terbuka. 3. Transparansi informasi kepada publik. a) Melakukan sosialisasi Pilkada ke semua lapisan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada yang sangat urgen adalah sosialisasi pelaksanaan Pilkada, kegiatan ini menjadi sangat penting karena menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, materi sosialisasi yang efektif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat sangat

diperlukan

untuk

meminimalisir

masyarakat

yang

salah

dalam

menggunakan hak pilihnya. Sasaran sosialisasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 adalah masyarakat umum, kelompok pemilih perempuan, kelompok pemilih pemula, Tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Ormas, LSM, TNI/POLRI, Pers, pemuda dan mahasiswa, masyarakat dengan kondisi khusus, pimpinan Parpol dan ketua tim kampanye. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin, dan SDM tersebut didukung oleh arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa

110

pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Salatiga dilaksanakan untuk sasaran dan dengan strategi yang tepat. b) Kemudahan masyarakat mengakses hasil pelaksanaan Pilkada Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada bukan semata-mata hanya menggunakan hak suaranya di TPS tetapi informasi hasil pelaksanaan Pilkada juga termasuk hak masyarakat yang ingin mengetahui hasil pelaksanaan Pilkada. Untuk mengakses baik informasi maupun hasil pelaksanaan Pilkada masyarakat dapat memperolehnya dengan berkunjung langsung ke KPU Kota Salatiga maupun Blog yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa masyarakat dapat mengakses hasil pelaksanaan Pilkada baik melalui media cetak maupun elektronik bahkan mempersilahkan masyarakat untuk mengunjungi KPU Kota Salatiga untuk dapat mengetahui hasil pelaksanaan Pilkada. c) Keterbukaaan informasi terhadap media massa Media massa sebagai penghubung informasi mempunyai peran yang sangat vital supaya informasi mengenai pelaksanaan Pilkada dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga, tentunya hal tersebut didukung oleh keterbukaan sumber informasi itu sendiri yaitu KPU Kota Salatiga yang menyelenggarakan Pilkada Kota Salatiga. Kerjasama dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dengan media massa baik cetak maupun elektronik lokal sebagai penghubung sosialisasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi

111

Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin, dan SDM tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa pihak KPU Kota Salatiga selalu terbuka dengan media massa bahkan melakukan kerjasama dan pihak KPU Kota Salatiga selalu bersedia menjadi narasumber untuk memberikan keterangan kepada media massa dan dapat dilihat baik media cetak maupun elektronik selalu terdapat berita mengenai pelaksanaan Pilkada selama berlangsungnya Pilkada Kota salatiga Tahun 2011. Penilaian dari dimensi dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 2 (dua) faktor yang tidak terpenuhi yaitu Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT, Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga adalah “BAIK”. 4.3.2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) Evaluasi Kinerja KPU Kota Salatiga yang diukur dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability dengan instrumen sebagai berikut: Dimensi Kinerja

Indikator Kinerja Efektivitas kerjasama antara KPU Kota Salatiga dan Panwaslu.

Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Efektivitas kerjasama antara anggota KPU Kota Salatiga. Efektivitas KPU Kota Salatiga dalam

Faktor Penentu Menanggapi laporan Panwaslu tentang pelanggaran pelaksanaan Pilkada. Ketegasan KPU Kota Salatiga menindak Pasangan Calon yang melanggar. Wewenang kerjasama KPU Kota Salatiga dan Panwaslu sudah sesuai dengan UU. Kedisiplinan anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas. Profesionalitas anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas. Tidak ada pemberian reward kepada anggota KPU Kota Salatiga untuk maksud tertentu. Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat.

112

perekrutan personil lapangan.

Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal. Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP.

Tabel 1.11 Indikator Penilaian Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) hasil dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Salatiga Tahun 2011 dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Panwaskada dengan judul “Pengawas dan Pengawasan dalam Pilkada”, wawancara dengan Ketua KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga, yang dilihat dari indikator; 1. Efektivitas kerjasama antara KPU Kota Salatiga dan Panwaslu. a) Menanggapi laporan Panwaslu tentang pelanggaran pelaksanaan Pilkada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu, Panwaslu merupakan representasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Panwaslu Kota Salatiga dibentuk oleh Bawaslu dan dipimpin oleh Syaemuri, S.Ag. Salah satu faktor terlaksananya Pilkada dengan lancar adalah kerjasama yang intens antara KPU Kota Salatiga dengan Panwaslu dalam jalannya pelaksanaan Pilkada. Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada mempunyai peran yang penting, salah satu perannya adalah melaporkan kepada KPU Kota Salatiga apabila terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada kepada KPU Kota Salatiga, karena Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menindak pelanggar tersebut. Sehingga Panwaslu dalam melaporkan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif kepada KPU Kota Salatiga dan yang bersifat Pidana

113

dilaporkan ke pihak Kepolisian, Panwaslu Kota Salatiga selalu melaporkan pelanggaran administratif seperti pemasangan iklan politik yang tidak pada tempat yang telah ditentukan, memang itu pelanggaran yang paling sering terjadi dan sudah dilaporkan ke KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti pernyataan Ketua Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga bahwa dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran administratif dari Panwaslu KPU Kota Salatiga sudah melayangkan surat teguran kepada pihak yang melanggar untuk menertibkan spanduk, baliho iklan politik yang dipasang tidak pada tempatnya. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) b) Ketegasan KPU Kota Salatiga menindak Pasangan Calon yang melanggar. Walaupun Panwaslu Kota Salatiga hanya mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas tetapi Panwaslu dalam menjalankan tugasnya harus semaksimal mungkin guna untuk penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak terjadi pelanggaran yang bersifat Pidana, hanya memang terjadi pelanggaran yang bersifat administratif dan sudah dilaporkan kepada KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tidak terdapat pelanggaran yang bersifat Pidana, hanya laporan dari Panwaslu mengenai pelanggaran yang bersifat administratif dan oleh KPU Kota Salatiga sudah bersikap tegas dengan melayangkan Surat Teguran kepada pihak yang bersangkutan.

114

c) Wewenang kerjasama KPU Kota Salatiga dan Panwaslu sudah sesuai dengan UU Dalam penyelenggaraan Pilkada, tugas dan wewenangnya harus selalu berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu baik KPU Kota Salatiga maupun Panwaslu. Kerjasama antara KPU Kota Salatiga dengan Panwaslu sangat baik tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak ada atasan dan bawahan dalam kerjasama ini, semua melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang bertujuan untuk penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua Panwaslu bahwa tugas dan wewenang Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Panwaslu dituntut dalam bertindak berpedoman dengan UU No. 22 Tahun 2007 supaya mempunyai dasar hukum. 2. Efektivitas kerjasama antara anggota KPU Kota Salatiga. a) Kedisiplinan anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas. Penyelenggaraan Pilkada akan dapat dilaksanakan dengan sukses dengan dukungan dan kerjasama intern antara Ketua KPU, Anggota KPU masing-masing Divisi dan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga semua harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, mempunyai komitmen dan kerja keras yang tinggi serta tidak dipengaruhi oleh pihak luar yang memihak Pasangan Calon tertentu. Masingmasing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan mempunyai

115

kedisiplinan yang tinggi dalam hal ini komitmen untuk menyelenggarakan Pilkada dengan Sukses, kerja keras untuk tercapainya semua kegiatan di setiap tahapan Pilkada tepat pada waktunya dan netral dari pengaruh pihak luar yang memihak Pasangan Calon tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi prioritas dengan mempunyai komitmen, kerja keras yang tinggi dan netral dari pengaruh pihak tertentu yang memihak salah satu Pasangan Calon. b) Profesionalitas anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas. Citra KPU sebagai lembaga independen, mandiri dan profesional harus selalu tertanam dalam semangat penyelenggaraan Pemilu, karena KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu harus netral dari campur tangan baik Partai politik maupun Pemerintah, sehingga dapat memperoleh pemimpin yang berkualitas dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pilkada baik Ketua KPU, Anggota KPU Kota Salatiga dan seluruh jajarannya mempunyai profesionalitas yang tinggi dengan memiliki semangat komitmen dan kredibilitas yang tinggi serta memiliki SDM yang unggul dan berpengalaman. Mengingat tugas yang diemban oleh KPU Kota Salatiga dalam

menyelenggarakan

Pilkada

tidaklah

mudah

harus

mempunyai

profesionalitas yang tinggi dengan memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan UU penyelenggara Pemilu, memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan setiap anggota KPU Kota Salatiga masing-masing Divisi mempunyai SDM yang unggul dan berpengalaman dalam

116

bidangnya masing-masing. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa disetiap menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut mempunyai profesionalitas yang tinggi yang berdasarkan komitmen dalam penyelenggaraan selalu berpedoman pada UU tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu, mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan SDM yang unggul menjadi prioritas karena tugas yang diembannnya

tidaklah

mudah

dan

harus

sudah

berpengalaman

dalam

penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya. c) Tidak ada pemberian reward kepada anggota KPU Kota Salatiga untuk maksud tertentu. Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Salatiga menuntut masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tepat dan sesuai dengan UU yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, pemberian imbal balik kepada seluruh jajaran KPU Kota Salatiga

yang

memiliki

prsetasi

memang

tidak

diperbolehkan.

Dalam

penyelenggaraan Pilkada setiap Divisi telah menjalankan tugasnya dengan baik, semua kegiatan dalam tiap tahapan Pilkada diselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa terjadi kendala yang berarti, namun pemberian reward ataupun pemberian imbal balik dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dalam lingkungan KPU Kota Salatiga karena menyalahi aturan, dan punishment diberikan kepada Anggota yang melanggar peraturan tetapi dalam penyelenggaraan Pilkada tidak ada jajaran KPU Kota Salatiga yang melanggar peraturan. (Wawancara tanggal 23

117

Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masingmasing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa tidak ada pemberian reward untuk Anggota KPU Kota Salatiga yang berprestasi maupun pemberian punishment karena tidak ada yang melanggar peraturan semua tugas dan wewenang Anggota KPU Kota Salatiga telah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, 3. Efektivitas KPU Kota Salatiga dalam perekrutan personil lapangan. a) Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat Perekrutan personil lapangan oleh KPU Kota Salatiga harus dilakukan dengan mekanisme yang ketat karena personil lapangan seperti PPDP adalah personil yang langsung bersinggungan dengan peserta Pemilu dan disinilah masalah sering muncul dengan kurang akuratnya DPT, walaupun PPDP yang merekrut adalah PPS namun KPU Kota Salatiga harus tetap bertanggungjawab terhadap kualitas PPDP, melalui bimbingan dan penyuluhan kepada PPS untuk merekrut PPDP yang berkualitas, handal dan telah berpengalaman. Dalam perekrutan personil lapangan seperti petugas PPDP sebaiknya melalui mekanisme yang ketat karena personil lapangan seperti ini yang langsung berhadapan dengan peserta Pilkada dalam hal ini masyarakat karena masalah-masalah yang urgen terjadi disini seperti keakuratan DPT, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga dalam perekrutan PPDP juga harus bertanggungjawab untuk merekrut PPDP yang handal dan berpengalaman untuk meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, proses perekrutannya dilakukan dengan mengedepankan SDM yang berkualitas.

118

(Wawancara tanggal 24 Mei 2012) Jadi memang untuk perekrutan PPDP harus diperketat oleh PPS dan tugas KPU Kota Salatiga untuk memberikan pengarahan kepada PPS untuk merekrut PPDP yang handal dan mempunyai SDM berkualitas serta berpengalaman dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya. b) Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal Pentingnya akan personil lapangan seperi PPS, PPK, KPPS dan PPDP untuk bekerja secara maksimal karena mereka adalah personil KPU Kota Salatiga di masing masing Tempat Pemungutan Suara di masing-masing wilayah Kota Salatiga, karena merekalah yang langsung berhadapan dengan peserta Pilkada Kota Salatiga dalam hal ini masyarakat Kota Salatiga. Pentingnya perhatian KPU Kota Salatiga dalam perannya untuk perekrutan personil lapangan agar mempertimbangkan penggunaan Ketua RT/RW karena merekalah yang mengetahui kondisi kependudukan masing-masing supaya terekrut personil lapangan yang handal dan profesional, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa untuk kedepan agar peran KPU Kota Salatiga dalam membina personil lapangan harus dilaksanakan secara maksimal agar meminimalisir kesalahan pendataan penduduk. Hal tersebut diperkuat dengan studi arsip dan dokumen Laporan penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa petugas PPDP tidak bekerja secara maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari PPS, mengetahui hal tersebut seharusnya KPU Kota Salatiga melakukan tindakan untuk mengatasinya.

119

c) Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP Pengawasan yang dilakukan oleh PPS kepada PPDP yang direkrut menjadi hal yang sangat penting supaya PPDP dalam menjalankan tugasnya secara maksimal dan hal ini yang harus ditanamkan oleh KPU Kota Salatiga kepada PPS agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal ini keakuratan DPT. KPU Kota Salatiga dalam merekrut maupun membina personil lapangan agar dipersiapkan personil yang handal, profesional, dan handal karena mereka merupakan personil lapangan dimana mereka langsung bersinggungan dengan titik krusial dari permasalahan-permasalahan yang muncul, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut diperkuat dengan studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa petugas PPS tidak melakukan kontrol yang maksimal kepada PPDP sehingga PPDP pun kinerjanya kurang maksimal, dan itu semua tanggung jawab dari KPU Kota Salatiga karena telah merekrut personil lapangan tersebut. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat, Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal, Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga adalah “CUKUP”. 4.3.3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)

120

Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga diukur dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability) menggunakan instrumen: Dimensi Kinerja

Indikator Kinerja Ketepatan waktu pelaksanaan program.

Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Efektifitas regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada.

Efektifitas kegiatan di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Faktor Penentu Ketepatan waktu pelaksanaan tahap persiapan. Ketepatan waktu pelaksanaan tahap pelaksanaan. Ketepatan waktu pelaksanaan tahap penyelesaian. Penetapan regulasi dikonsultasikan dengan pejabat pemegang kebijakan. Antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada yang satu dengan yang lain tidak berbenturan. Antara regulasi yang satu dan yang lain tidak terjadi politik regulasi yang merugikan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai. Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon beriklan politik lebih bermutu.. Penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan kampanye.

Tabel 1.12 Indikator Penilaian Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability) dari hasil studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada dan hasil wawancara dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga, evaluasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Salatiga, serta dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, yang dilihat dari indikator; 1. Ketepatan waktu pelaksanaan program. a) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap persiapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah dirancang oleh KPU Kota Salatiga merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Studi arsip dan

121

dokumen Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun

2011 tidak terdapat

kegiatan di tahap persiapan Pilkada yang tertunda maupun dipindahkan di lain waktu, semua kegiatan tepat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam tahap persiapan terdapat kegiatan penyusunan dan penetapan regulasi, pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran pemantau dan sosialisasi semua kegiatan tersebut terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua kegiatan dalam tahap persiapan tepat waktu dilaksanakan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah ditetapkan. b) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap pelaksanaan Tahap kedua dalam penyelenggaraan Pilkada adalah tahap pelaksanaan, serangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan pun telah ditentukan dalam Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Dalam tahap pelaksanaan terdapat kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, pengadaan dan distribusi logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua kegiatan pada tahap pelaksanaan diselenggarakan tepat pada waktunya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pernyataan tersebut didukung oleh

122

arsip dan dukumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, bahwa kegiatan di tahap pelaksanaan dilaksanakan sesuai denga jadwal dan tidak ada kegiatan yang ditunda maupun di pindahkan ke lain hari. c) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap penyelesaian Tahap penyelesaian merupakan akhir dari tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota, dalam tahap ini setiap kegiatan telah dirancang dalam Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 menunjukkan bahwa semua kegiatan dalam tahap penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tidak ada kegiatan yang ditunda maupun dipindahkan ke lain hari. Dalam tahap penyelesaian terdapat kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan penetapan Pasangan Calon terpilih, namun dalam kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terdapat gugatan PHPU dari pasangan calon Ir. Hj, Diah Sunarsasi-M. Teddy Sulistio, SE yang ditujukan kepada KPU Kota Salatiga tetapi hal tersebut tidak mengganggu waktu kegiatan yang lain, semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua kegiatan dalam tahap penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal walaupun terdapat gugatan PHPU dari salah satu Pasangan Calon tetapi tidak mengganggu waktu kegiatan yang lain. 2. Efektifitas regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. a) Penetapan regulasi dikonsultasikan dengan pejabat pemegang kebijakan.

123

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada merupakan sebuah aturan yang penyusunannya melibatkan berbagai pejabat pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah Kota Salatiga, regulasi yang tidak berbenturan dengan regulasi lain yang mengatur penyelenggaraan Pilkada membuat Pilkada terlaksana lebih berkualitas. Penyusunan dan penetapan regulasi di konsultasikan dengan pejabat pemegang kebijakan antara lain Mahkamah Konstitusi, Biro Hukum KPU, Biro Perencanaan berkaitan dengan penggunaan dana APBD, KPK, KPU Provinsi Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kesbangpollinmas, Komisi A DPRD Kota Salatiga, Walikota dan Setda, Disdukcapil. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut didukung oleh arsip dan Dokumen Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa penyusunan dan penetapan regulasi dikonsultasikan dengan semua pejabat pemegang kebijakan. b) Antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada yang satu dengan yang lain tidak berbenturan. Salah satu tujuan dari konsultasi regulasi antara KPU Kota Salatiga dengan pejabat pemegang kebijakan adalah supaya antara regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada tidak berbenturan. Sebaiknya memang regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada tidak berbenturan supaya masing-masing stakeholders dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut diluruskan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa sebenarnya antara regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada tidak ada yang berbenturan yang ada adalah regulasi yang berbenturan dengan UU yang

124

mengatur penyelenggaraan Pilkada, hal berkaitan dengan UU bukan wewenang dari KPU Kota Salatiga tetapi wewenang dari Legislatif. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) c) Antara regulasi yang satu dan yang lain tidak terjadi politik regulasi yang merugikan Politik regulasi dapat terjadi dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dan juga untuk merugikan pihak-pihak peserta Pilkada, politik regulasi yang merugikan ditunggangi oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan cenderung menyalahgunakan kewenangannya. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila

masing-masing

pihak

menggunakan

kekuasaan

sesuai

dengan

wewenangnya, dan antara KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang kebijakan tidak terdapat skandal kontrak politik yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Dalam penyusunan dan penetapan regulasi masing-masing pihak berperan sesuai dengan wewenangnya dan tidak terdapat kontrak politik apapun antara KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang kebijakan. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga adalah lembaga yang independen dan penyusunan regulasinya pun pejabat pemegang kebijakan hanya sebagai rekan berkonsultasi dan tidak di doktrin untuk menyusun regulasi

untuk

mengatur penyelenggaraan

Pilkada Kota Salatiga

yang

menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta Pilkada. 3. Efektifitas

penanganan

penyelenggaraan Pilkada.

masalah

kegiatan

di

setiap

tahapan

125

a) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai Kegiatan sosialisasi dapat terlaksana secara maksimal dengan didukung oleh ketersediaan

anggaran

yang

memadai,

mengingat

anggaran

untuk

penyelenggaraan Pilkada yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Salatiga sangat memadai tentunya anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga harus dianggarkan secara maksimal karena kegiatan sosialisasi merupakan salah satu faktor penentu tepatnya penggunaan hak pilih oleh masyarakat. Untuk penganggaran kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada memang kurang maksimal oleh sebab itu KPU Kota Salatiga mencari sponsor dari media massa baik elektronik maupun cetak. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin dan SDM dibenarkan oleh Ketua Panwaslu bahwa penganggaran untuk kegiatan sosialisasi sebaiknya memadai mengingat dalam pelaksanaan Pilkada terdapat 124.309 orang yang terdaftar dalam DPT ada 102.003 (82%) yang menggunakan hak pilihnya dengan rincian 98.378 suara sah dan 3.625 suara tidak sah, sehingga ada 22.306 (18%) yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan rincian 10.534 ada keterangan dan 11.772 tidak ada keterangan, hal ini perlu diperhatikan untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi yang lebih bertujuan untuk pendidikan partisipasi masyarakat dengan benar dan penggunaan komunikasi yang efektif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Kota Salatiga. Jadi memang anggaran untuk kegiatan sosialisasi kurang memadai dan kurang maksimal.

126

b) Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon beriklan politik lebih bermutu. Kerjasama antara stakeholders baik penyelenggara maupun peserta Pilkada sangat diperlukan agar supaya KPU Kota Salatiga dapat mengarahkan peserta Pilkada dalam hal ini Pasangan Calon supaya Pasangan Calon dalam menyampaikan iklan politik juga untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada dan menerbitkan iklan politik yang bermutu, mengingat dana kegiatan sosialisasi terbatas sebaiknya KPU Kota Salatiga juga menggandeng Parpol untuk iklan politiknya lebih kepada sosialisasi Pilkada. KPU Kota Salatiga hanya bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik KPU Kota Salatiga tidak melakukan kerjasama sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat dengan Partai politik. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin dan SDM tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa sebaiknya KPU Kota Salatiga menggandeng Partai politik untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak PDI Perjuangan bersedia digandeng KPU Kota Salatiga. c) Penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan kampanye Kegiatan kampanye merupakan kegiatan Pasangan Calon untuk menawarkan visi dan misi yang akan diusungnya kepada masyarakat, Pasangan Calon diharapkan menggunakan komunikasi politik dengan masyarakat secara efektif supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kegiatan kampanye dapat membangun citra baik Pasangan Calon bila dilaksanakan dengan tertib, dan

127

ketertiban kampanye juga salah satu tugas KPU Kota Salatiga untuk selalu menjaganya. Penindakan yang bersifat administratif dalam kampanye KPU Kota Salatiga telah melayangkan surat teguran kepada pihak yang bersangkutan. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan dari Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga ditegaskan lagi oleh Ketua Panwaslu bahwa sebaiknya KPU Kota salatiga tegas dalam menindak para pelanggar dalam kegiata kampanye supaya mendapat efek jera dan bukan hanya sekedar formalitas saja, dalam kenyataannya masih terdapat kampanye yang mengikutsertakan konvoi kendaraan bermotor, yang jelas melanggar tetapi tidak ada tindakan tegas dari KPU Kota Salatiga dan masih dicarikan solusi untuk itu. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability), dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai, Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon beriklan politik lebih bermutu, penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan kampanye, jadi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability) dapat dikategorikan “CUKUP”. 4.3.4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) menggunakan instrumen: Dimensi Kinerja Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Indikator Kinerja Ketepatan pengambilan kebijakan.

Faktor Penentu Pengambilan keputusan didasarkan pada dasar hukum. Pengambilan keputusan dari hasil rapat dan musyawarah anggota KPU Kota Salatiga.

128

Ketepatan alternatif kebijakan.

Indepedensi pengambilan kebijakan.

Pengambilan keputusan tidak menguntungkan kelompok tertentu. Membuat alternatif kebijakan di setiap pengambilan suatu kebijakan utama. Ketepatan penerapan alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan berdasarkan hasil rapat anggota KPU Kota Salatiga. Pengambilan kebijakan tidak menguntungkan Paslon ataupun parpol pengusung. Tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada. Tidak ada pengaruh dari organisasi masyarakat atu kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan..

Tabel 1.13 Indikator Penilaian Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) hasil dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaran Pilkada dan wawancara dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga yang dilihat dari indikator; 1. Ketepatan pengambilan kebijakan. a) Pengambilan keputusan didasarkan pada dasar hukum Dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan menjadi hal utama dalam setiap pengambilan keputusan, karena nantinya keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan Pilkada setiap pengambilan keputusan di masing-masing kegiatan dalam tahapan Pilkada harus berdasarkan pada dasar hukum yang mengaturnya karena akan dipertanggungjawabkan dengan masyarakat Kota Salatiga. Dalam setiap pengambilan keputusan diambil setelah semua jajaran KPU Kota Salatiga melakukan rapat internal dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyelesaian. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota

129

Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Pencalonan dan Peserta Pemilu bahwa selalu dalam merancang semua tahapan pelaksanaan Pilkada diputuskan sesuai dengan dasar hukum yang mengatur. Hal tersebut diperkuat dengan studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa semua kegiatan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilkada berdasarkan dengan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. b) Pengambilan keputusan dari hasil rapat dan musyawarah anggota KPU Kota Salatiga Keputusan diambil dengan kesepakatan dalam musyawarah supaya tidak terjadi pengambilan keputusan secara sepihak, dan nantinya keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan Pilkada dalam setiap pengambilan keputusan harus diambil dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. Setiap keputusan berkaitan pelaksanaan Pilkada dilakukan rapat internal antara Ketua KPU, Anggota KPU dan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa dalam setiap pengambilan keputusan di semua kegiatan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilkada selalu berdasarkan kesepakatan antara seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. c) Pengambilan keputusan tidak menguntungkan kelompok tertentu Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen KPU Kota Salatiga dalam setiap pengambilan keputusan tidak terdapat campur tangan dari pihak

130

manapun sehingga keputusan tersebut tidak menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam setiap pengambilan keputusan merupakan hak intern KPU Kota Salatiga dan KPU Kota Salatiga tidak punya kontrak politik baik dengan Partai politik pengusung yang ikut serta dalam Pilkada maupun campur tangan dari Pemerintah Kota Salatiga yang nantinya dapat menguntungkan pihakpihak tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa pihaknya tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pelaksanaan Pilkada karena itu urusan intern KPU Kota Salatiga. 2. Ketepatan alternatif kebijakan. a) Membuat alternatif kebijakan di setiap pengambilan suatu kebijakan utama. Alternatif dilaksanakan ketika suatu kebijakan tidak dapat dijalankan karena terdapat masalah. Dalam pelaksanaan Pilkada memang mengutamakan pada Tahapan, Jadwal dan program yang telah ditentukan, adanya alternatif kebijakan terjadi dalam hal jam kerja setiap Anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pilkada, dan kebijakannya dalam pengaturan jam kerjapun harus sesuai dengan ketentuan, pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa memang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga untuk alternatif waktu tidak dirancang karena mengutamakan tahapan, jadwal dan kegiatan yang sudah disusun oleh KPU Kota Salatiga dan semuanya tepat dilaksanakan tepat pada waktunya dan tidak membutuhkan alternatif apapun.

131

b) Ketepatan penerapan alternatif kebijakan. Dalam pelaksanaan Pilkada terdapat alternatif kebijakan dalam hal waktu jam kerja pada saat pendaftaran Pasangan Calon. Studi arsip dan dokumen penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pada kegiatan pencalonan, saat pendaftaran Pasangan Calon terdapat Pasangan Calon yang mendaftarkan diri pada tengah malam seperti Pasangan Calon H. Bambang Soetopo, SE-Rosa Maria Delima Sri Darwanti, SH, M.Si pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.37 WIB dan Bambang Supriyanto, SH, MM-Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.45 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa sebenarnya pada jam-jam tersebut sudah bukan jam kerja tetapi sesuai tahapan, program dan jadwal pencalonan Pasangan Calon selama 7 hari yaitu tanggal 11 Februari-17 Februari 2011 dan batas akhir pukul 24.00 WIB, KPU Kota Salatiga tetap melayani pendaftaran hingga larut malam. c) Alternatif kebijakan berdasarkan hasil rapat anggota KPU Kota Salatiga. Adanya alternatif kebijakan mengenai waktu jam kerja pada pendaftaran Pasangan Calon menunjukkan sikap komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan Pilkada. Saat pendaftaran Pasangan Calon memang terdapat Pasangan Calon yang mendaftar pada tengah malam dan KPU Kota Salatiga tetap melayaninya, dan hal itu telah menjadi kesepakatan oleh seluruh jajaran KPU Kota Salatiga sebagai bentuk komitmen KPU Kota Salatiga untuk selalu berpedoman pada asas penyelenggaraan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat oleh arsip dan dokumen Laporan

132

Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Pasangan Calon selalu dikoordinasikan oleh semua jajaran KPU Kota Salatiga maupun dengan semua pimpinan Partai politik untuk menyamakan persepsi. 3. Indepedensi pengambilan kebijakan. a) Pengambilan kebijakan tidak menguntungkan Paslon ataupun parpol pengusung. Kebijakan dalam hal ini berarti serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Partai politik pengusung dalam penyelenggaraan Pilkada guna memecahkan suatu masalah tertentu, dimana kebijakan dikembangkan oleh KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pilkada. Kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat pada saat pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon dilayani hingga tengah malam dan hal itu sebagai bentuk komitmen KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pilkada, dalam kebijakan ini tidak ada Pasangan Calon ataupun Partai politik pengusung yang dirugikan ataupun diuntungkan, hanya memberi akses mudah untuk Pasangan Calon untuk mendaftarkan diri. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat dengan arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa KPU Kota Salatiga tetap melayani Pasangan Calon yang mendaftar pada tengah malam sebagai bentuk kebijakan yang memudahkan akses peserta Pilkada untuk mendaftarkan diri.

133

b) Tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan Pilkada bertujuan untuk Pilkada yang terlaksana dengan lancar dan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan Pilkada. Kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama, serta dalam proses pengambilannya pun harus netral dari campur tangan pihak-pihak tertentu termasuk Pemerintah Daerah yang dapat menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Pengambilan kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada tentunya merupakan hak internal KPU Kota Salatiga untuk membahasnya dan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan hal yang harus diperhatikan bahwa pengambilan kebijakan haruslah

berdasarkan

pada

peraturan

maupun

regulasi

yang

mengatur

penyelenggaraan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga merupakan lembaga independen, meskipun hanya kebijakan tetapi hal tersebut hak intern KPU Kota Salatiga dan harus netral dalam pengambilannya. c) Tidak ada pengaruh dari organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan dari organisasi sektor publik dibuat untuk memudahkan akses masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pilkada harus murni untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan tidak dipengaruhi oleh organisasi masyarakat maupun

134

kelompok masyarakat yang memihak Pasangan Calon tertentu. Kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada didasarkan pada Pilkada yang Luber Jurdil dan tanpa pengaruh dari pihak manapun baik organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, LSM yang memihak Pasangan Calon tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh KPU Kota Salatiga merupakan hak intern KPU Kota Salatiga dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu tidak ada yang memberikan pengaruh apapun. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability), dari 9 (sembilan) faktor penentu di ketiga indikator tersebut semua memenuhi dan dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi

Akuntabilitas

Kebijakan (Policy Accountability) adalah “BAIK”. 4.3.5. Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga diukur dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) menggunakan instrumen: Dimensi Kinerja

Indikator Kinerja

Ketepatan penggunaan sumber organisasi.

Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)

Pertanggungjawaban penggunaan sumber organisasi.

Ketepatan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada.

Faktor Penentu Ketepatan penggunaan dana dalam pengadaan barang perlengkapan Pilkada. Penghematan dalam penggunaan dana. Tidak terjadi pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada.. Perencanaan pengadaan barang/jasa dibahas seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. Melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan Pilkada. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011. Melakukan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada. Ketepatan pertimbangan terhadap penghapusan barang/jasa pasca Pilkada. Transparansi pelaksanaan penghapusan

135

barang/jasa. Tabel 1.14 Indikator Penilaian Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) hasil dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada dan wawancara dengan Ketua KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga yang dilihat dari indikator; 1. Ketepatan penggunaan sumber organisasi. a) Ketepatan penggunaan dana dalam pengadaan barang perlengkapan Pilkada Barang/jasa perlengkapan Pilkada merupakan hal yang sangat vital dalam pelaksanaan Pilkada. Pengadaan barang/jasa bersumber dari dana hibah APBD Kota Salatiga Tahun 2010 dan Tahun 2011, untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 800.000.000,00 (rincian terlampir) dengan dana terrealisasi Rp 668.577.680,00 (83,57%) dan sisa anggaran Rp. 131.422.320,00 (16,43%) dan dana hibah APBD Kota Salatiga Tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan rincian jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.385.075.650,00 (rincian terlampir) dan dana terrealisasi Rp. 3.108.636.225,00 (91,83%) terdapat sisa anggaran Rp. 276.442.425,00 (8,17%). Pengadaan barang/jasa dilakukan setelah masing-masing divisi Anggota KPU Kota Salatiga dari Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin dan SDM, Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum, membahas mengenai barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada. Jadi kebutuhan barang/jasa pelaksanaan Pilkada ditangani oleh masing-masing Divisi

136

Anggota KPU Kota Salatiga dimaksudkan supaya pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan, pernyataan masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa pengadaan kebutuhan barang/jasa dibahas oleh masing-masing divisi dan nantinya dibahas untuk merancang Anggaran Belanja kebutuhan barang/jasa penyelenggaraan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) b) Penghematan dalam penggunaan dana Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada adalah dari APBD Pemerintah Kota Salatiga yang pada hakekatnya adalah uang rakyat dan harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Salatiga serta harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dari dana hibah APBD Tahun 2010 maupun Tahun 2011 yang sudah dianggarkan semuanya terdapat sisa anggaran. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum, semua barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada telah disesuaikan dengan anggaran dan telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing Divisi dan penghematan jelas sekali karena terdapat sisa anggaran dari dana hibah tersebut. c) Tidak terjadi pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada. Pendanaan penyelenggaraan Pilkada sangat memadai, Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kota Salatiga sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada dengan dibuktikan oleh dianggarkannya APBD Kota Salatiga melalui Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan Tahun 2011, dari kedua Anggaran tersebut masing-masing

137

terdapat sisa Anggaran dari Anggaran Belanja yang telah dirancang oleh KPU Kota Salatiga melalui masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga. Dalam pendanaan pengadaan barang/jasa penyelenggaraan tidak terjadi pembengkakan biaya karena kebutuhan barang/jasa masing-masing Divisi telah sesuai dengan rencana Anggaran Belanja bahkan terdapat sisa Anggaran karena semua itu dukungan yang sangat memadai dari APBD Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 29 Mei 2012) Pernyataan Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga, dukungan maksimal dari Pemerintah Kota Salatiga berupa penganggaran APBD Kota Salatiga yang sangat memadai sehingga tindakan untuk mengatasi terjadinya pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada tidak diperlukan. 2. Pertanggungjawaban penggunaan sumber organisasi. a) Perencanaan pengadaan barang/jasa dibahas seluruh jajaran KPU Kota Salatiga Kebutuhan barang/jasa pelaksanaan Pilkada agar sesuai dan tepat dengan yang dibutuhkan dalam pengadaannya dilakukan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga, semuanya bertujuan supaya barang/jasa tersebut ditangani oleh Anggota KPU Kota Salatiga dari masing-masing Divisi ini yang telah berkompeten dan berpengalaman dibidangnya masing-masing, selain kesesuaian barang/jasa yang ditangani oleh masing-masing Divisi, barang/jasa yang dibutuhkan akan dibahas untuk membuat rancangan Anggaran Belanja pengadaan logistik pelaksanaan Pilkada. (Wawancara tanggal 29 Mei 2012) Pernyataan Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum tersebut dibenarkan oleh

138

Ketua KPU Kota Salatiga bahwa pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dibahas masing-masing Divisi dan selanjutnya akan dibahas untuk merancang Anggaran Belanja Logistik barang/jasa. b) Melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan Pilkada. Sumber dana pendanaan penyelenggaran Pilkada yang bersumber dari APBD Kota Salatiga, yang pada hakekatnya APBD tersebut berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, pendanaan Pilkada yang sangat memadai tetap harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KPU Kota Salatiga. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Kota Salatiga Tahun 2010 dan Tahun 2011 dibuat oleh Bendaharawan selambat-lambatnya tiga bulan setelah semua tahapan Pilkada selesai, dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/2288/Sj. Tanggal 10 Juni 2010. SPJ Asli dan bukti-bukti pembayaran dikirim oleh DPPKAD Kota Salatiga dan tembusan ke Inspektorat Wilayah Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua dana untuk

pembelanjaan

barang/jasa

penyelenggaraan

Pilkada

dilaporkan

pertanggungjawabannya kepada pejabat terkait sesuai dengan prosedur. c) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dengan dasar hukum Keputusan KPU Kota Salatiga No. 01/Kpts/KPU-KOTA SLG/-012/329537/2010 pihak-pihak yang berpartisipasi dalam evaluasi tersebut adalah dari Kesbangpollinmas oleh

139

Kakankesbangpol

Drs.

H.

Ady

Suprapto,

M.Si.

Perwakilan

dari

LSM/Percik/Tomas Ir. Nick Tunggul Wiratmoko dan dari Panwaslu Kota Salatiga oleh Ketua Panwaslu Syaemuri, S.Ag. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk memberi masukan-masukan positif guna perbaikan kedepan atas kekurangan dan kesalahan dari pihak manapun, sehingga diperoleh pelajaran berharga dan pengalaman terbaik sehingga penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu yang lain lebih baik dan lebih sempurna. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang penting dan tidak terlepas dari seluruh aspek penyelenggaraan Pilkada agar dapat diketahui bersama sejauh mana keberhasilan, kendala dan permasalahan yang timbul pada saat sebelum, pelaksanaan sampai dengan pada saat penyelesaian. 3. Ketepatan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada. a) Melakukan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada Pelaksanaan penghapusan juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga. Arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada sudah dilakukan penghapusan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dan disimpan oleh Pemerintah Kota Salatiga tetapi untuk penghapusan logistik barang/jasa yang lain menunggu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum bahwa kewenangan untuk melakukan penghapusan logistik barang/jasa sepenuhnya ditangan KPU Kota Salatiga dan berkoordinasi dengan Pemerintah

140

Kota Salatiga untuk arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada, untuk logistik barang/jasa yang lain menunggu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. b) Ketepatan pertimbangan terhadap penghapusan barang/jasa pasca Pilkada Kewenangan untuk melakukan penghapusan barang/jasa adalah ditangan KPU Kota Salatiga dan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga untuk arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada dan untuk logistik barang/jasa yang lain memang

belum

dilakukan

penghapusan

karena

dipertimbangkan

untuk

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. (Wawancara tanggal 29 Mei 2012) Pernyataan Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga baru melakukan penghapusan arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada berupa berkas-berkas administratif dan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk dijadikan arsip dan untuk logistik barang/jasa menunggu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. c) Transparansi pelaksanaan penghapusan barang/jasa Transparansi merupakan salah satu prinsip dari Good Governance yang harus diterapkan pada sistem pemerintahan baik pusat dan daerah, transparansi sebagai bagian dari Good Governance tidak hanya harus diterapkan dalam Eksekutif, organisasi independen penyelenggara Pemilu seperti KPU dalam hal ini KPU Kota Salatiga yang menyelenggarakan Pilkada yang menggunakan sumber dana yang

berasal

dari

APBD

Kota

Salatiga

dan

penggunaannya

harus

141

dipertanggungjawabkan, setelah dibelanjakanpun logistik barang/jasa harus jelas keberadaannya, pelaksanaan penghapusan barang/jasa memang belum terlaksana karena harus dipertimbangkan bersamaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan penghapusan yang sudah terlaksana baru arsip-arsip berupa berkas-berkas administratif pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk dijadikan arsip. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga melakukan penghapusan logistik barang/jasa baru berupa berkasberkas administratif. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) dilihat dari 9 (sembilan) faktor penentu, semua terpenuhi dari setiap indikator kinerja KPU Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, dan dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga adalah “BAIK”.