BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Telp (0273) 321027. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 menyatakan tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk komponen Direktorat Jenderal Agraria. Kemudian muncul Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan dari segi operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 / BPN / 1988. Di tingkat daerah dibentuk organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten / Kotamadya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989. Dengan demikian maka selain fungsi dan tugas pokoknya masih relatif sama dengan Direktorat Jenderal Agraria, tetapi hubungan kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati / Walikota

berubah yang semula sebagai Instansi / aparat dekonsentrasi,

sekarang menjadi instansi vertikal dengan hubungan koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988. Dalam pelaksanaannya berdasarkan koordinasi dan sinkronisasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 sehingga dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang menangani administrasi

pertanahan saja dalam rangka Undang-undang Pokok Agraria administrasi dalam pengertian yang luas dan tidak hanya segi ketatausahaan saja1. a. Fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut : 1) Merumuskan kebijaksanaan, perencanaan, penguasaan dan penggunaan tanah, perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip - prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Pokok Agraria. 2) Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi pertanahan dan upaya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Di samping itu juga melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan tenaga di bidang administrasi pertanahan. b. Tugas Pertanahan secara umum adalah sebagai berikut : 1) Penatagunaan tanah Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi. 2) Penataan penguasaan tanah Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi landreform meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. 3) Pengurusan hak tanah Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan wewenang untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi atau tanah. Pembentukan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. 1

Wawancara dengan Hariyanto, SH.MKn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 18 mei 2015

Tugas pokok dari Kantor Pertanahan Wonogiri adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan. 2 Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pertanahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana, program dan penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan; 2) Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan; 3) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah; 4)

Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

5)

Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset Pemerintah;

6)

Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;

7)

Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;

8)

Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

9)

Pengelolaan Sistem Manajemen Pertanahan Nasional ( SIMTANAS );

10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta; 11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 12) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan; 13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. c. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan; 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 2

Wawancara dengan Hariyanto, SH.MKn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 18 mei 2015

5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 1)

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a) Pengelolaan data dan informasi; b) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah; c) Pelaksanaan urusan kepegawaian; d) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran; e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana; f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program; g) Koordinasi pelayanan pertanahan.

Subbagian tata usaha terdiri dari : a) Urusan perencanaan dan keuangan, b) Urusan umum dan kepegawaian. a) Urusan Perencanaan dan Keuangan Urusan perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. b) Urusan Umum dan Kepegawaian Urusan umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi. 2) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Seksi survei, pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan

kerangka dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi survey, pengukuran dan pemetaan mempunyai fungsi : a)

Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;

b)

Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasanan / wilayah;

c)

Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;

d)

Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah;

e)

Pelaksanaan kerja sama teknik surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;

f)

Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi survei, pengukuran dan pemetaan terdiri dari : a) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan b) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah a)

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Subseksi pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan / wilayah, kerja sama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

b) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah Subseksi tematik dan potensi tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei

potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah. 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, penggandaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah; b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah; c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak; d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah; e ) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak; f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan; g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak; h) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT. Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah terdiri dari : a) Subseksi penetapan hak tanah; b) Subseksi pengaturan tanah pemerintah; c) Subseksi pendaftaran hak; d) Subseksi peralihan hak, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. a) Subseksi Penetapan Hak Tanah Subseksi penatapan hak tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik,hak guna bangunan dan hak pakai, perpajangan jangka waktu, pembaruan hak, perijinan,

peralihan hak atas tanah, penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan. b) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah Subseksi pengaturan tanah pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, hak guna bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah,

badan

hukum

pemerintah,

perpanjangan

jangka

waktu

pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. c) Subseksi Pendaftaran Hak Subseksi pendaftaran hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah. d) Subseksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Subseksi peralihan, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai

tugas

menyiapkan

pelaksanaan

pendaftaran,

peralihan,

pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. 4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Seksi pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah

tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan atau zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali; b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten / kota dan kawasan lainnya; c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten atau kota dan kawasan; d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan atau zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform; e) Pengusulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek landreform; f)

Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform;

g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform; h) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu; i)

Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

j)

Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah;

k) Penyediaan tanah untuk pembangunan; l)

Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;

m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform. Seksi pengaturan dan penataan pertanahan terdiri dari : a)

Subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;

b)

Subseksi landreform dan konsolidasi tanah; a) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu mempunyai tugas (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, (2) Peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, (3) Rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, (4) Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan atau zoning, (5) Penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, (6) Penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, (7) Penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, (8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.

b) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Subseksi landreform dan konsolidasi tanah mempunyai tugas (1) Menyiapkan bahan usulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek landreform, (2) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform, (3) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, (4) Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform, (5) Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform, (6) Fasilitasi bantuan keuangan atau permodalan, teknis dan pemasaran, (7) Usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah daerah bebas konflik serta pemukiman kembali, (8) Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan,

(9) Pengembangan teknik, metode, promosi dan sosialisasi, (10) Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, (11) Kerja sama dan fasilitas (12) Pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi (13) Koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi pengendalian dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat; b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara tanah terlantar dan tanah kritis; c) Pengkoordinasian

dalam

rangka

penyiapan

rekomendasi,

pembinaan,

peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis; d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis; e) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif; f)

Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan;

h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat; i)

Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Seksi pengendalian dan pemberdayaan terdiri dari : a)

Subseksi pengendalian pertanahan;

b)

Subseksi Pemberdayaan masyarakat. a) Subseksi Pengendalian Pertanahan Subseksi pengendalian pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis; b) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat Subseksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten atau kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksana kerjasama pemberdayaan.

6). Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Seksi sengketa, konflik dan perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi konflik, sengketa dan perkara mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;

c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusanputusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan pengehentian hubungan hukum antara orang, dan atau badan hukum dengan tanah; d) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; e) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan. Seksi konflik, sengketa dan perkara terdiri dari : a) Subseksi sengketa dan konflik pertanahan; b) Subseksi perkara pertanahan. a) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Subseksi sengketa dan konflik pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. b) Subseksi Perkara Pertanahan Subseksi perkara pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

7). Tata Kerja Kantor Pertanahan Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan kantor pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan kantor pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah. Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban sebagai berikut3 : 1) Melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang; 2) Memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahan

masing-masing

dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 3) Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebagaimana dalam bagan berikut ini : Gambar : 4 Strutur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Wonogiri4

3

Wawancara dengan Hariyanto, SH.MKn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 18 mei 2015 4 SOPP Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

B. Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan peraturana SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyrakat di bidang pertanahan. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dan dilakasanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. Tujuan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan publk. Adapun ruang lingkup pengaturan ini meliputi kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses (siklus) suatu kebijakan. Implementasi dalam hal ini dilihat sebagai: “administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”

5

Salah satu dari aspek

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi tetap (Standard Operating Procedures atau disebut SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Kinerja implementasi kebijakan adalah merupakan faktor kunci bagi tercapainya tujuan kebijakan. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri khususnya SOP dalam proses permohonan penerbitan sertipikat dan pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pengimplementasian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

5

Anderson, James, E. (1979), Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston, NewYork, Chapetr 1, 2, 3

Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengacu pada beberapa indek pelayanan demi kepuasan masyarakat antara lain6 : a.

Kesederhanaan Prosedural Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam melaksanakan alur pelayanan.

b.

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan yaitu persyaratan baik teknis maupun administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis layanannya.

c.

Kejelasan Petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan yang menyangkut nama, jabatan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

d.

Kedisiplinan Petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e.

Kejelasan Wewenang dan Tanggung jawab Petugas Pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian pelayanan.

f.

Keahlian dan Ketrampilan Petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan.

g.

Kecepatan Pelayanan yaitu target waktu dalam melakukan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.

h.

Keadilan Mendapatkan Pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan yang tidak membedakan terhadap status maupun golongan masyarakat yang dilayani.

i.

Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah, dan saling menghormati.

j.

Kewajaran Biaya Pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan.

k.

Kepastian Biaya Pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

l.

Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

6

Wawancara dengan Edi Mustofa, SH.MH. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 19 Mei 2015

m. Kenyamanan Lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan. n.

Keamanan

Pelayanan

yaitu

terjaminnya

tingkat

keamanan

lingkungan

unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan terhadap berbagai resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Kenyamanan masyarakat yang melakukan transaksi atau kebutuhan akan layanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menerapkan

empat belas indek pelayanan

pelanggan. Pelayanan di kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri saat ini, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu memberikan dampak positif masyarakat, sehingga proses pensertipikatan yang di ajukan dapat selesai tepat waktu serta dengan biaya yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7 Petugas yang melayani terkadang sedang tidak ditempat. Pembayaran biaya pengurusan sertipikat lebih dari yang ditetapkan oleh peraturan. 8 Prosedur pengurusan sertipikat rumit dan berbelit-belit. Terkadang petugas tidak memberikan kemudahan untuk melengkapi berkas persyaratan yang dimohon dan kurang ramah terhadap masyarakat. Pemohon juga mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengurusan sertipikat cukup mahal.

9

Proses pengurusan sertipikat sering kali tidak tepat waktu dan

diluar batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu pemohon sering mengeluarkan biaya tambahan agar proses pengurusan lebih cepat selesai. Petugas yang melayani terkadang tidak ramah dalam memproses berkas dari pemohon. 10 Berdasarkan teori bekerjanya hukum dari Robert Siedman ada tiga komponen dasar yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu pembuat hukum (Undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Berdasarkan data lapangan yang diambil penulis, bahwa tujuan dari diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

7

Wawancara dengan Erni Triningsih, pemohon pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 18 Mei 2015 8 Wawancara dengan Endang Wuryaningsih, pemohon pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 18 Mei 2015 9 Wawancara dengan Dony Ferdyanto, pemohon pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 18 Mei 2015 10 Wawancara dengan Sari Rahayat, pemohon pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 18 Mei 2015

2010 adalah menjamin kepastian hukum. Kepastian yang dimaksud adalah bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya pengguna layanan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri belum mendapatkan layanan yang memadai. Dari beberapa kriteria indeks pelayanan tersebut yang belum memenuhi antara lain: 1. Dilihat

dari

indeks

Kesederhaan

Prosedural

Pelayanan,

Kantor

Pertanahan

memberlakukan persyaratan yang tertulis di dalam peraturan tersebut secara kaku menyebabkan masyarakat/pemohon keberatan untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga masyarakat kurang puas dan merasa dipersulit terhadap pelayanan Kantor Pertanahan 2. Dilihat dari indeks Kesuaian Persyaratan Pelayanan, petugas loket sering menerima berkas yang kurang lengkap. Hal ini menyulitkan petugas loket dalam memproses sertipikat dari pemohon. Selain itu,

masyarakat/pemohon juga tidak proaktif untuk

segera melengkapi berkas permohonan yang kurang sehingga penyelesaiannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan. 3. Dilihat dari indeks Kedisiplinan Petugas Pelayanan, dikarenakan Kondisi geografis atau jarak tempuh lokasi tanah pemohon dengan Kantor Pertanahan sangat jauh, petugas ukur kadang-kadang menunggu berkas lainnya untuk dikerjakan bersamaan, hal ini menambah panjang waktu penyelesaian. 4. Dilihat dari indeks Kejelasan Wewenang dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, peranan pejabat yang berwenang untuk mengawasi permasalahan standar pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri kurang memuaskan karena dalam proses layanan masyarakat menginginkan pelayanan cepat, tetapi tidak diimbangi dengan peran petugas di Kantor Pertanahan terkait kesulitan tersebut diatas. 5. Dilihat dari indeks Keramahan dan Kesopanan Petugas Pelayanan, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pengguna layanan, penilaian dari masyarakat pengguna layanan terhadap petugas yang melayani masih sangat kurang. 6. Dilihat dari indeks Kewajaran dan indeks Kepastian Biaya pelayanan, berdasarkan hasil interview di atas disinyalir masih ada pungutan diluar ketentuan yang berlaku oleh oknum pegawai Kantor Pertanahan, dikarenakan masyarakat/pemohon meminta

pelayanan cepat. Seharusnya Kantor Pertanahan lebih memperhatikan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tidak terlaksananya suatu peraturan berarti ada beberapa masalah dari ketiga komponen yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Dilihat dari fungsinya, peraturan ini diperuntukkan bagi petugas/birokrat pelaksana sebagai panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Berdasarkan data lapangan yang diambil oleh penulis, ternyata masyarakat memberikan respon yang kurang baik terhadap beberapa indeks pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa petugas/birokrat pelaksana yang menyebabkan peraturan ini dalam beberapa kriteria belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan data lapangan pula dapat dilihat bahwa masyarakat kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan peraturan ini. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih ada masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan ini namun masih enggan mengadukan pelayanan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri kepada pihak yang berwenang. Khususnya terkait dengan indeks kewajaran dan kepastian biaya pelayanan, masyarakat justru mendukung adanya biaya-biaya atau pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan ini yang diminta oleh oknum petugas hanya demi cepat terselesainya layanan yang digunakan. Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk Pelayanan publik sesuai dengan amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.11 Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Perwujudan peraturan kebijaksanaan di atas adalah komitmen awal Badan Pertanahan Nasional dalam menjawab tantangan ke 11

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

depan yaitu secara institusional Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam melayani kebutuhan masyarakat atas tanah. Hal tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

dengan

mengkondisikan sesuai dengan Pasal 4 penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan asas: 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum; 3. Kesamaan hak; 4. Keseimbangan hak dan kewajiban; 5. Keprofesionalan; 6. Partisipatif; 7. Persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 8. Keterbukaan; 9. Akuntabilitas; 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 11. Ketepatan waktu; dan 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Asas-asas di atas sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan antara lain dalam Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan dibentuknya peraturan tersebut yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik, Pasal 4 yang mengatur tentang ruang lingkup peraturan, Pasal 5 yang mengatur tentang kelompok dan jenis pelayanan, Pasal 6 yang mengatur tentang persyaratan, pasal 7 yang mengatur tentang biaya, Pasal 8 yang mengatur tentang waktu pelayanan, Pasal 9 yang mengatur tentang prosedur, dan Pasal 10 yang mengatur tentang pelaporan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus mengadopsi teori yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara yang secara teoritik birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service) langsung

kepada

masyarakat.

Fungsi

pembangunan, berhubungan

dengan

unit

oganisasi

pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah development function dan adaptive function. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan keterti- ban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (regulation function. Harapan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah aturan yang ada tersebut dapat mengilhami dan menginspirasi segenap elemen Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan commitment to improve dari masa kemasa. Perubahan pola pikir atau paradigma pelayanan pertanahan wajib dilakukan secara berkesinambungan untuk menjadi lebih baik. Perlahan tapi pasti kontinuitas pelayanan berdasarkan best science dan best practice. Badan Pertanahan nasional akan mampu menjadi leading sector service pertanahan di Indonesia. Penentuan kualitas pelayanan tidaklah mudah, Hal ini tidak mudah, mengingat kesulitan menetapkan kualitas pelayanan disebabkan adanya berbagai dimensi perbedaan; antara harapan dan kenyataan, kepentingan warga negara secara langsung dan kepentingan Badan Pertanahan Nasional atau produsen secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan penentuan standarisasi kualitas pelayanan dalam berbagai dimensi secara cermat, dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan Konsep pendekatan manajerial yang dapat diterapkan Badan Pertanahan Nasional apabila menginginkan pelayanan publik berkualitas. Memberi pelayanan bagi organisasi publik adalah kewajiban dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi dan dicarikan solusi yang tepat dari kekurang sigapan aparatur dalam menginformasikan dan membantu pelanggan, sikap aparatur yang tidak simpatik dan cenderung kasar terkait tumpukan beban kerja yang terus bertambah dan menghantui setiap hari, tidak kompetennya staf dan tidak berpengalaman atau sampai kepada ketidakjujuran, atau adanya motif pribadi dalam memberikan layanan masyarakat. Penulis dalam meneliti terkait teori pelayanan publik memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam pelayanan administrasi pendaftaran tanah. Kinerja Indikator pengukuran

kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto12 meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas Di dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat, Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal penanganan permasalahan dalam pelayanan peralihan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan visi Kantor pertanahan yaitu Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Produktivitas Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri sudah cukup menampakkan hasil yang baik dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan pemohon yang positif mengenai upaya dari Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri mengenai penjelasan kepada tiap pemohon yang belum mengerti syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah dan bagaimana prosedur yang harus dijalani. Pemohon yang semula tidak mengerti sama sekali tentang syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan, setelah dijelaskan melalui loket informasi menjadi mengerti dan bisa melengkapi syarat- syarat yang telah ditentukan. Selain itu lebih dari setengah bahkan hampir semua permohonan peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam pelayanan, menjelaskan kinerja organisasi pelayaan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kantor Pertanahan dalam rangka pelayanan sertifikasi tanah, di kabupaten Wonogiri sudah melakukan berbagai upaya terkait target dalam pelayanan untuk mengoptimalkan kedisplinan pegawai dengan standarisasi sumber daya manusia dalam mengikut pelatihan pegawai antara Provinsi supaya kualitas pelayanan pegawai lebih baik. Di dalam operasionalnya Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri juga harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan masyarakat sehingga penanganan permasalahan dalam pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah dapat berjalan 12

Agus Dwiyanto, Op.Cit, hlm. 50

sebagaimana yang telah direncanakan sehingga masyarakat tidak menemui kendala. Di dalam pelayanan sertifikasi tanah ini khususnya peralihan hak atas tanah ini, pihak Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri telah menampung berbagai keluhan, aspirasi, dan tuntutan terkait dengan masalah dalam peralihan hak atas tanah dan juga telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui tim yang beranggotakan pegawai Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan pegawai BPN. Sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang diberikan oleh petugas Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri terhadap harapan dan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. tetapi masih ada jawaban yang kurang memuaskan dari pihak pegawai BPN bagian loket informasi khususnya pelayanan dalam hal peralihan hak atas tanah. Akuntabilitas Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam pendaftaran tanah, lebih khususnya lagi dalam peralihan hak atas tanah kepada pihak yang memiliki hak dan dan kewenangan dalam meminta pertanggung jawaban tersebut. Pertanggung jawaban Kantor Pertanahan di kabupaten Wonogiri adalah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Di Kantor Pertanahan Wonogiri, untuk penanganan layanan pertanahan dan jangka waktu yang diperlukan meliputi berbagai layanan : perijinan, pengukuran, pemberian hak dan pendaftaran tanah yang dibuat di dalam tabel di bawah ini13 : Tabel 1 Kegiatan Pelayanan Pertanahan No.

Jenis Pelayanan

Syarat

Biaya

Jangka Waktu

1.

Pendaftaran

1. Formulir permohonan yang

tanah untuk

sudah diisi dan ditanda-

Peraturan

pertama kali

tangani pemohon atau

Pemerintah

melalui

kuasanya diatas meterai

Nomor 128

Konversi,

cukup, didalamnya memuat :

Tahun 2015

Pengakuan Hak

Identitas diri, luas, letak dan

dan Penegasan

penggunaan yang dimohon,

Hak

pernyataan tanah tidak

13

Sesuai

98 hari


sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti kepemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB/BPHTB 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 2.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak


Tahun 2015

tidak lebih

Milik


dari 2 Ha dan

perorangan


tanah non


pertanian

sengketa, pernyataan tanah

yang luasnya

dikuasai secara fisik, dan

tidak lebih

pernyataan menguasai tanah

dari 2.000

tidak lebih dari 5 bidang

M2

untuk permohonan rumah

57 hari untuk

tinggal.

tanah

2. Surat Kuasa apabila

pertanian

dikuasakan

yang luasnya

3. Fotocopy identitas (KTP,KK)

lebih dari 2

pemohon dan kuasa apabila

Ha dan tanah

dikuasakan yang telah

non pertanian

dicocokan dengan aslinya

yang luasnya

oleh petugas loket

lebih dari

4. Asli bukti perolehan tanah/

2.000 M2 s.d

alas hak

5000 M2

5. Asli surat-surat bukti

97 hari untuk

pelepasan hak dan perolehan

tanah non

tanah/pelunasan tanah dan

pertanian

rumah (rumah Gol. III) atau

yang luasnya

rumah yang dibeli dari

lebih dari

pemerintah

5000 M2

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 3.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak

cukup, didalam nya memuat :

Tahun 2015

tidak lebih

Milik Badan


dari 2 Ha dan

Hukum


tanah non


pertanian


yang luasnya

dikuasai secara fisik.

tidak lebih


dari 2.000

dikuasakan

M2


57 hari untuk


tanah


pertanian


yang luasnya

oleh petugas loket

lebih dari 2

4. fotocopi akta pendirian dan

Ha dan tanah

pengesahan badan hukum

non pertanian

yang telah dicocokan dengan

yang luasnya

aslinya oleh petugas loket

lebih dari


2.000 M2 s.d

alas hak

5000 M2

6. SK penunjukan Badan

97 hari untuk

Hukum yang dapat

tanah non

memperoleh Hak Milik dari

pertanian

kepala BPN

yang luasnya

7. Surat ijin untuk memperoleh

lebih dari

hak milik dari Kepala BPN.

5000 M2

8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 4.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah pertama


Peraturan

luasan tanah

kali melalui


Pemerintah

tidak lebih

Pemberian hak


Nomor 128

2.000 M2

Guna Bangunan


Tahun 2015

57 hari untuk

Perorangan


tanah luasan


lebih dari


2.000 M2 s.d


150.000 M2

dikuasai secara fisik,

97 hari untuk


tanah luasan

dikuasakan

lebih dari


150.000 M2

pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 5.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

luasan tanah

pertama kali


Pemerintah

tidak lebih

melalui


Nomor 128

2.000 M2

Pemberian hak


Tahun 2015

57 hari untuk

Guna Bangunan


tanah luasan

Badan Hukum


lebih dari


2.000 M2 s.d


150.000 M2


97 hari untuk


tanah luasan

dikuasakan

lebih dari


150.000 M2

pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.

6.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak


Tahun 2015

tidak lebih

Pakai Perorangan


dari 2 Ha dan

WNI


tanah non


pertanian


yang luasnya


tidak lebih


dari 2.000

dikuasakan

M2 (kecuali


tanah bekas


HGU)


57 hari untuk


tanah

oleh petugas loket

pertanian


yang luasnya

alas hak

lebih dari 2

5. Surat pernyataan pemohon

Ha dan tanah

mengenai jumlah bidang dan

non pertanian

status tanah-tanah yang telah

yang luasnya

dimiliki

lebih dari

6. Foto copy SPPT PBB tahun

2.000 M2 s.d

berjalan, yang telah

150.000 M2


97 hari untuk

oleh petugas loket dan

tanah non

penyerahan bukti SSB

pertanian

(BPHTB) dan bukti bayar

yang luasnya

uang pemasukan (saat

lebih dari

pendaftaran hak)

150.000 M2

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 7.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah luasan

pertama kali


Pemerintah

tidak lebih

melalui


Nomor 128

dari 2.000

Pemberian hak


Tahun 2015

M2

Pakai Perorangan


57 hari untuk

WNA


tanah luasan


lebih dari


2.000 M2 s.d


150.000 M2

2. Surat kuasa apabila

97 hari untuk

dikuasakan

tanah luasan


lebih dari


150.000 M2

dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap /Kartu Ijin Menetap yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 8.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak


Tahun 2015

tidak lebih

Pakai Badan


dari 2 Ha dan

Hukum


tanah non

Indonesia


pertanian


yang luasnya


tidak lebih


dari 2.000

dikuasakan

M2 (kecuali


tanah bekas


HGU)


57 hari untuk


tanah

oleh petugas loket

pertanian

4. Fotocopi Tanda Daftar

yang luasnya

Perusahaan, akta pendirian

lebih dari 2

dan pengesahan badan hukum

Ha dan tanah


non pertanian


yang luasnya

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin

lebih dari

Penunjukan Penggunaan

2.000 M2 s.d

Tanah

150.000 M2

6. Bukti Perolehan tanah/alas

97 hari untuk

hak

tanah non

7. Proposal/Rencana

pertanian

Pengusahaan Tanah

yang luasnya


lebih dari


150.000 M2

dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 9.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak


Pakai Badan


dari 2 Ha dan

Hukum Asing


tanah non


pertanian


yang luasnya


tidak lebih

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK)

Tahun 2015

tidak lebih

dari 2.000 M2 (kecuali tanah bekas


HGU)

dikuasakan, Surat Ijin

57 hari untuk

Tinggal Tetap /Kartu Ijin

tanah

Menetap yang dikeluarkan

pertanian

oleh kantor imigrasi, yang

yang luasnya

telah dicocokan dengan

lebih dari 2


Ha dan tanah

4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin

non pertanian yang luasnya lebih dari


2.000 M2 s.d

Tanah

150.000 M2

6. fotocopi akta pendirian

97 hari untuk

Badan Hukum dari Notaris

tanah non


pertanian


yang luasnya


lebih dari

7. Bukti Perolehan tanah/alas hak 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar

150.000 M2

uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 10.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

tanah

pertama kali


Pemerintah

pertanian

melalui


Nomor 128

yang luasnya

Pemberian hak


Tahun 2015

tidak lebih

Pakai Instansi


dari 2 Ha dan

Pemerintah


tanah non


pertanian


yang luasnya


tidak lebih


dari 2.000 M2 (kecuali tanah bekas


HGU)

dikuasakan, yang telah

57 hari untuk


tanah

oleh petugas loket

pertanian

4. Penetapan Lokasi atau Surat

yang luasnya

Ijin Penunjukan Penggunaan

lebih dari 2

Tanah

Ha dan tanah

5. Bukti Perolehan Tanah/Alas

non pertanian

Hak/Surat pernyataan dari

yang luasnya

pengelola aset

lebih dari


2.000 M2 s.d


150.000 M2


97 hari untuk

oleh petugas loket,

tanah non

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.

pertanian yang luasnya lebih dari

150.000 M2 11.

Pendaftaran


Sesuai

38 hari untuk

tanah untuk


Peraturan

luasan tanah

pertama kali


Pemerintah

tidak lebih

melalui


Nomor 128

2.000 M2

Pemberian hak


Tahun 2015

57 hari untuk

Pakai Pemerintah


tanah luasan

Asing


lebih dari


2.000 M2 s.d


150.000 M2


97 hari untuk


tanah luasan

dikuasakan

lebih dari


150.000 M2

pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri 5. Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 12.

Permohonan Hak


Sesuai

Pengelolaan


Peraturan

Instansi


Pemerintah

Pemerintah/


Nomor 128

Pemda/BUMN/


Tahun 2015

BUMD


97 hari

penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap /Kartu Ijin Menetap yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/ Walikota (untuk program transmigrasi) 5. Surat persetujuan penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk Instansi Pemerintah) atau ijin lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek 7. Bukti Perolehan tanah/alas hak/surat pernyataan dari pengelola aset 8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan

9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) /khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 13.

Pendaftaran


Sesuai

Sertifikat Wakaf


Peraturan

Untuk Tanah


Pemerintah

Terdaftar.


Nomor 128


Tahun 2015

5 hari

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Akta Ikrar Wakaf. 5.Sertifikat asli. 6.Surat pengesahan Nadzir. 7.Identitas wakif (foto copy KTP). 8. Pernyataan tenggang waktu wakaf 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 14.

Pendaftaran


Sesuai

98 hari

Sertifikat Wakaf


Peraturan

Untuk Tanah


Pemerintah

Belum Terdaftar


Nomor 128

(Konversi,


Tahun 2015

Pengakuan dan


Penegasan Hak

penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.

15.

Pendaftaran


Sesuai

Sertifikat Wakaf


Peraturan

Untuk Tanah


Pemerintah

Negara


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon,

57 hari

pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon/ Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti alas hak/garapan 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Pertimbangan Tehnis Pertanahan 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan. 16.

Pendaftaran Hak


Sesuai

30 hari untuk

Milik Atas


Peraturan

jumlah tidak

Satuan Rumah


Pemerintah

lebih dari 200

Susun.


Nomor 128

unit


Tahun 2015

60 hari untuk


jumlah lebih


dari 200 unit


s.d 500 unit

sengketa.

90 hari untuk

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila

jumlah lebih dari 500 unit

dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli) 5. Proposal Pembangunan Rumah susun 6. Ijin Layak huni 7. Advis planning 8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposional nya yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota) 17.

Pemberian hak


Sesuai

Guna Usaha


Peraturan

Perorangan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK)

38 hari

pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 18.

Pemberian hak


Sesuai

38 hari untuk

Guna Usaha


Peraturan

luasan tanah

Badan Hukum


Pemerintah

tidak lebih


Nomor 128

200 Ha


Tahun 2015

78 hari


untuk tanah


luasan lebih


dari 200 Ha


s.d 1000 Ha


93 hari untuk


tanah luasan lebih dari 1.000 Ha s.d


3.000 Ha


108 hari


untuk luasan

oleh petugas loket

tanah lebih

4. fotocopi Tanda Daftar

3000 Ha s.d

Perusahaan, akta pendirian

6.000 Ha


123 hari


untuk tanah


luasan lebih

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin

dari 6.000 Ha


s.d 9.000 Ha

Tanah

138 hari

6. Bukti perolehan tanah/ alas

untuk tanah

hak dari pemilik/ penggarap

luasan lebih

tanah atau pemegang aset

dari 9.000

tanah/ sk pelepasan.

Ha.

7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Ijin usaha dari instansi tehnis 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 19.

Pendaftaran


Sesuai

Peralihan Hak


Peraturan

Atas Tanah dan


Pemerintah

Satuan Rumah


Nomor 128

Susun dengan


Tahun 2015

Jual-Beli

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila

5 hari

dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Jual Beli dari PPAT 7. Fotocopy identitas (KTP,KK) para pihak penjual-pembeli dan /atau kuasanya 8. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 20.

Pendaftaran Peralihan Hak

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-

Sesuai Peraturan

5 hari

Karena Warisan


Pemerintah

/Wasiat


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Asli 5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundangundangan 6. Akta Wasiat Notariel 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 21.

Pendaftaran


Sesuai

Peralihan Hak


Peraturan

Karena Hibah.


Pemerintah


Nomor 128

5 hari


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Asli 5. Akta Hibah dari PPAT 6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah 22.

Pendaftaran


Sesuai

Peralihan Hak


Peraturan

Karena Tukar-


Pemerintah

5 hari

Menukar.


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Tukar Menukar dari PPAT 7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket

9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah 23.

Peralihan Hak


Sesuai

Karena


Peraturan

Pembagian Hak


Pemerintah

Bersama


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT 7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya

5 hari

boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 24.

Peralihan Hak


Karena Lelang


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan

Sesuai

5 hari

aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Risalah Lelang 7.Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 25.

Pendaftaran


Sesuai

Peralihan Hak


Peraturan

Akta Karena


Pemerintah

Pemasukan ke


Nomor 128

Dalam


Tahun 2015

Perusahaan/


Inbreng

penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan

5 hari

aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Surat Pengantar dari PPAT 7. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan dari PPAT 8. Ijin pemindahan hak , jika: A. Pemindahan hak atas tanah/hak milik/ rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. B.pemindahan hak pakai atas tanah negara 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah 26. Pendaftaran


Sesuai

Peralihan Hak


Peraturan

Karena Merger/


Pemerintah

Penggabungan/Pele


Nomor 128

buran ke Dalam


Tahun 2015

Perusahaan/


Koperasi.

penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5 hari

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Surat Pengantar dari PPAT 7. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi 8. Ijin pemindahan hak , jika diperlukan 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah 27.

Pendaftaran Hak Tanggungan


Sesuai


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon,

7 hari/ hari ke 7

pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli 6.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh kepala kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan 8. Fotocopy identitas (KTP) pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan atau kuasa nya yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 9.Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/SKMHT 28.

Pendaftaran


Sesuai

7 hari/ hari

Peralihan Hak


Peraturan

Tanggungan/


Pemerintah

Cessi


Nomor 128


Tahun 2015

ke 7

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar dari PPAT 6. Sertipikat Asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah) 7.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 8. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : -Akta Cessi atau akta otentik yang menyatakan adanya Cessi tersebut atau; Bukti pewarisan 29.

Pendaftaran


Sesuai

5 hari

Roya /


Peraturan

Penghapusan


Pemerintah

Hak


Nomor 128

Tanggungan/


Tahun 2015

Roya

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat tanah dan sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat hak tanggungan hilang. 6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasa nya yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket

30.

Subrogasi


Sesuai

(Perubahan


Peraturan

Kreditur)


Pemerintah


Nomor 128

7 hari/ hari ke 7


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar PPAT 6. Sertipikat Asli 7. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 8. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : -Akta Subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi tersebut atau; Bukti pewarisan 31.

Ganti Nama


Sesuai

Sertipikat Hak


Peraturan

Atas Tanah dan


Pemerintah

Hak Milik Atas


Nomor 128

Rumah Susun


Tahun 2015


7 hari

penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/ pemegang dan penerima hak (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat 7. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan Akta

Notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang 32.

Pendaftaran


Sesuai

Perubahan Hak


Peraturan

Atas Tanah


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan surat pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat persetujuan dari kreditor (jika dibebani Hak Tanggungan) 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat

5 hari

pendaftaran hak) 7. Sertipikat HM/HGB/HP 8. IMB/surat keteranagn Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 M2 33.

Pencatatan Pemblokiran


Sesuai


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, disertai alasan pemblokiran dan/atau surat gugatan 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum yang menunjukkan

1 hari

bukti kepemilikan berupa sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya 34.

Pencatatan Sita Jaminan.


Sesuai


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

1 hari

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan 35.

Pengangkatan Sita Jaminan.


Sesuai


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128

3 hari


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari Lembaga Peradilan 36.

Penerbitan


Sesuai

Sertifikat


Peraturan

Pengganti Hak


Pemerintah

Atas Tanah, Hak


Nomor 128

Milik Atas


Tahun 2015

Rumah Susun,


dan Hak


Tanggungan

serta pernyataan tanah

Karena Blangko

dikuasai secara fisik

Lama

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket

19 hari

4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli 37.

Penerbitan


Sesuai

Sertifikat


Peraturan

Pengganti


Pemerintah

Karena Hilang.


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan pengumuman di surat kabar 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Foto copy Sertipikat (jika ada) 6. Surat pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang

40 hari

hak/yang menghilangkan 7. Surat tanda Lapor kehilangan dari Kepolisian setempat. 38.

Penerbitan


Sesuai

Sertifikat


Peraturan

Pengganti


Pemerintah

Karena Rusak


Nomor 128


Tahun 2015

19 hari

Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli

39.

Informasi


Sesuai

Pertanahan/


Peraturan

Pengecekan


Pemerintah

sertipikat


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri, luas, letak, penggunaan tanah yang

1 hari

dimohon. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah/ Sertipikat HMSRS 5. Surat Pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/ pembebanan hak dengan akta PPAT 40.

Informasi


Sesuai

Pertanahan/


Peraturan

Surat Keterangan


Pemerintah

Pendaftaran


Nomor 128

Tanah


Tahun 2015

4 hari

Identitas diri, luas, letak, penggunaan tanah yang dimohon. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti hubungan hukum antara subyek dan obyek hak 41.

Informasi


Sesuai

Pertanahan/ Titik


Peraturan

Dasar Teknik


Pemerintah

3 hari


Nomor 128


Tahun 2015

Identitas diri dan alasan permintaan informasi 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 42.

Informasi


Sesuai

Pertanahan/


Peraturan

Informasi Peta


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

3 hari

Identitas diri dan alasan permintaan informasi 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 43.

Pengukuran


Sesuai

12 hari

Bidang Tanah


Peraturan

untuk luasan

untuk keperluan


Pemerintah

tidak lebih

pengembalian


Nomor 128

dari 40 Ha

batas


Tahun 2015

30 hari

Identitas diri, luas, letak,

untuk luasan

penggunaan yang dimohon

lebih dari 40

dan pernyataan telah

Ha

memasang tanda batas

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Foto copy Sertipikat yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 44.

- Pengukuran


Sesuai

Bidang Tanah


Peraturan

dalam rangka


Pemerintah

kegiatan


Nomor 128

Inventarisasi/


Tahun 2015

Pengadaan

Identitas diri, luas, letak,

Tanah

penggunaan yang dimohon

- Pengukuran

dan pernyataan telah

atas Permintaan

memasang tanda batas

Instansi dan/atau Masyarakat untuk

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon

mengetahui luas

(KTP,KK) pemohon dan

tanah

kuasa apabila dikuasakan

-Pengukuran


dalam rangka


Pembuatan Peta

4. fotocopi akta pendirian dan

Situasi Lengkap

pengesahan badan hukum

(Topografi)


18 hari

aslinya oleh petugas loket, bagi Badan Hukum

45.

Konsolidasi Tanah Swadaya


Sesuai


Peraturan


Pemerintah


Nomor 128


Tahun 2015

210 hari

Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. Bukti Penguasaan/ Kepemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali 46.

- Pertimbangan


Sesuai

Teknis


Peraturan

Pertanahan


Pemerintah

- Pertimbangan


Nomor 128

Teknis Penata-


Tahun 2015

gunaan Tanah

Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon

14 hari

(KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. fotocopi NPWP, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8.Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 47.

Layanan Penge-

Pengaduan secara tertulis baik

Rp. 0,-

Jika Penye-

loaan Pengadu-

yang disampaikan melalui

lesaian atas

an

Loket, Kotak Pengaduan,

pengaduan

Website

butuh waktu 5 hari, maka unit kerja terkait wajib memberikan tanggapan /jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

Tabel Kegiatan Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Wonogiri 14 Berdasarkan klarifikasi proses dan pentahapan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut : Penerimaan dan penanganan pada

Front Office : yang dilakukan dengan sistem

penyediaan loket- loket : Loket 1

: bagian informasi pelayanan pertanahan.antara lain memberikan Informasi mengenai pengecekan sertifikat, permohonan SKPT , melihat warkah, perubahan

ijin perubahan penggunaan tanah dll. Setiap pelayanan

pertanahan ini menggunakan map dengan warna yang berbeda. Misalnya Map warna hijau untuk proses pendaftran hak tanggungan/roya. Loket 2

: bagian pelayanan pendaftaran permohonan , yaitu loket yang menerima dan meneliiti kembali berkas permohonan akan kelengkapan syarat dan prasyarat suatu permohonan, menginput data dalam aplikasi komputer, memberikan tanda terima berkas permohonan dan Surat Perintah Setor (SPS) sesuai dengan kegiatan permohonan yang diajukan

Loket 3 :bagian pembayaran biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundangan yang diikuti dengan penerbitan kuitansi pembayaran. Loket 4 : bagian pengambilan produk , yaitu loket yang berwenang menyerahkan hasil produk Kantor Pertanahan dengan disertai dengan Tanda Bukti Penyerahan produk. Sebagai contoh kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a.Pengumpulan dan pengelolaan data fisik b.Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis serta pembukuan haknya. c.Penerbitan sertifikat d.Penyajian data fisik dan data yuridis. e. Penyimpanan daftar yuridis dan dokumen. Tahapan kegiatan baik secara administrasi dan lapangan (pengukuran) mengikuti prosedur yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangan, selanjutnya sebelum produk sertifikat diserahkan pada yang berhak, maka dilakukan pengecekan oleh kepala sub seksi pendaftaran, pemeriksaan oleh kepala seksi pendaftaran tanah dan terakhir 14

Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

oleh kepala Kantor pertanahan, yang selanjutnya dilakukan proses pembukuan dan penerbitan ssertifikat hak atas tanah. Prosedur penerbitan sertifikat kegiatanya meliputi pemeriksaan data yuridis dan pemeriksaan data teknis, Pemeriksaan data yuridis seperti pemenuhan persyaratan yang diharuskan, maka pemeriksaan ini dilakukan secara administrsi / pemeriksaan foramal dari dokumen yang ada. Sedangkan untuk pemeriksaan data teknis yang merupakan kegiatan pengukuran dan penetapan batas seharusnya dilakukan secara lapangan dengan mendatangi, melakukan pengukuran dan penetapan tanda batas. Kedua pemeriksaan data yuridis dan data teknis ini adalah pemenuhan Standar Operasional Prosedur yang harus dilakukan, sehingga ini merupakan pelaksanaan prinsip kehati - hatian. Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT. Dalam hal pemegang hak atas tanah sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris (Pasal 57 ayat (3) PP 24/1997). Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997). Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan sah hak atas tanah yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan melihat ketentuan Pasal 19 UUPA diketahui bahwa hasil dari pendaftaran tanah yaitu dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang kuat. Sertipikat merupakan salinan buku tanah dan surat ukur, yang setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sertipikat Hak Atas Tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. Sertipikat menurut Pasal 13 PP Nomor 10 Tahun 1961 adalah sebutan atas surat tanda bukti yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah. Sertipikat menurut UUPA diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Sertipikat pengganti juga merupakan surat tanda bukti hak yang membuktikan bahwa seorang atau badan hukum mempunyai suatu hak atas suatu bidang tanah tertentu. Sertipikat atas tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Permohonan setipikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 24/97, atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53 PP No. 24/1997, atau kuasanya. Dalam hal pemegang hak atau penerima kuasa meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggantian sertipikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan, dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blangko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya setipikat hak yang bersangkutan. Dalam pengimplementasian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengutamakan keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jasa pelayanan publik memiliki sifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, atau diraba sebelum ia melakukan transaksi secara langsung; dalam hal ini organisasi pemerintah dan konsumen (masyarakat) melakukan pertukaran jasa untuk itu jika sekali mereka melakukan transaksi pastinya konsumen akan memiliki persepsi yang beragam. Produk-produk intangible diyakini sulit untuk dievaluasi, karena bisa menimbulkan bias ketidakpastian, para pemohon seringkali menggunakan parameter simbol, tanda, petunjuk, atau bukti fisik kualitas jasa yang dihasilkan. Kesimpulan atas kualitas jasa yang dihasilkan berdasarkan aspek tempat (place), orang (people), peralatan (equipment ), komunikasi

(communication), simbol (symbol), dan harga ( price) dimana tiap orang berbeda tergantung pengalaman yang mereka dapati dalam mengurus dokumen sehingga sangat subyektif. Kompetisi yang semakin terbuka di era globalisasi, dorongan untuk membangun pemerintahan yang digerakkan pelanggan (building customer driven government) semakin menuntut adanya perbaikan manajemen pelayanan, semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini. Berdasarkan hal-hal di atas, sangat penting untuk melakukan perubahan perspektif manajemen pelayanan yang mengubah fokus manajemen di Badan Pertanahan Nasional. Di undangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi pertimbangan utama Badan Pertanahan Nasional untuk membuat Peraturan. Berpedoman pada aturan ini, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 446/3.4-100/II/ 2010 yang beberapa point penting untuk diperhatikan diantaranya adalah: 1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat supaya memberikan kenyamanan dengan penataan loket sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan. 2. Penyederhanaan persyaratan mengenai pernyataan telah dipasang tanda batas, penguasaan fisik dan tidak sengketa cukup dimuat pada satu lembar blangko permohonan yang bermaterai cukup sehingga dapat meringan- kan beban masyarakat. 3. Waktu pelayanan dihitung secara efektif untuk masing-masing unit kerja dan tidak termasuk waktu pengiriman. Waktu tersebut adalah waktu terlama untuk penyelesaian setiap layanan dan dimungkinkan dapat diselesaikan lebih cepat, kecuali Hak Tanggungan tetap sebagaimana waktu yang telah ditetapkan (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih). 4. Apabila ternyata terdapat jenis kegiatan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat tapi belum diatur pada peraturan ini agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Peraturan ini bertujuan menyederhanakan dan mempermudah proses pelayanan pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unit kerja yang

berada di lingkungan kerjanya sehingga proses pelayanan dipastikan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. 7. Diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan ini setiap bulan secara berjenjang. Tujuh point di atas merupakan komitmen Badan Pertanahan Nasional secara langsung untuk mengadopsi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Kelemahan surat edaran di atas adalah tidak memuat sanksi administrasi untuk memaksa aparatur di bawah dalam melaksanakannya. Kondisi ini berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan pertanahan yang berakibat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas kemauan atau itikad baik semata. Berdasarkan tujuh point di atas dan fakta di lapangan ternyata

masih

perlu

adanya

perbaikan

yang

komprehensif

berdasarkan

best

practice dimana masih diketemukan persoalan pendaftaran tanah yang sangat spesifik; sebagai contoh, apabila secara administrasi terjadi pemekaran wilayah desa, kabupaten/kota bahkan provinsi, akan menimbulkan persoalan secara teknis. Kondisi ini dimungkinkan terjadi umumnya pada saat proses pendaftaran tanah pertama kali dilakukan masyarakat. Secara historis wilayahnya berada di desa atau kota lama tetapi akibat pemekaran wilayah secara administrasi diperlukan langkah kebijaksanaan untuk mempertemukan penyanding dengan pemohon perangkat desa yang lama dan baru. Proses ini merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh aparat Kantor Pertanahan untuk mengurai sengketa tapal batas yang terjadi akibat pemekaran wilayah atau perubahan administrasi desa dan kebijaksanaan ini berdasarkan kesepakatan bersama sebab secara prosedur

sesuai Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 belum mengatur secara rinci persoalan ini tetapi disisi lain peraturan tersebut

juga memberikan tenggang waktu singkat untuk

menyelesaikannya. Selain itu proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terkait pemekaran dan pengukuran batas bidang tanah/wilayah ini sangat kontradiktif dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 sebab: a. Proses mediasi ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pengukuran, dan pendaftaran tanah b. Koordinasi eksternal dengan pemilik tanah, dan kepala desa juga membutuhkan waktu yang lama.

c. Adanya tenggang waktu sehingga proses pendaftaran tanah menjadi lama dan tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini menjadi dilematis sebab jika menolak atau penyelesaian menjadi lambat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dapat diartikan tidak profesional dalam pelayanan; di satu sisi jika tetap diproses pelayanannya berakibat waktu pelayanan tidak terpenuhi dan dapat menimbulkan komplain bahkan gugatan walaupun keadaan ini bukan sebuah kesengajaan. Merujuk uraian di atas, aturan yang dibuat hendaknya diimbangi dengan perubahan pola pikir atau mindset sistem yang ada, jika paradigma masih belum berubah dan peraturan yang dibuat mengandung sejumlah kelemahan menjadi kurang efektif. Badan Pertanahan Nasional tidak hanya mampu dalam membuat peraturan tetapi juga mampu melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten, jika perlu adanya proses inkremmental policy sehingga menutup kemungkinan celah yang dapat menghambat proses pendaftaran tanah. Adapun hasil penelitian di lapangan dapat dilihat alur proses pendaftaran tanah pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Wonogiri pada prinsipnya adalah15 : a. Klien datang ke PPAT untuk konsultasi tentang maksud dan tujuannya. PPAT kemudian menjelaskan jenis akta apa yang harus digunakan nanti dan persyaratannya (sebagian besar klien datang sudah membawa persyaratan walaupun belum komplit). b. Apabila persyaratan telah komplit kemudian PPAT membuat tanda terima apa yang dia terima dan kemudian minta nomor telpon untuk nanti menghubungi apabila akta dan persyaratan lainnya sudah siap. c. Apabila dokumen dan persyaratan lainnya sudah lengkap kemudian untuk sertipikat dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional dan sambil menunggu hasil pengecakan dari Kantor Pertanahan, PPAT menyiapkan aktanya. d. Apabila semua telah komplit, pengecekan sudah siap PPAT menghubungi klien kapan

bisa tanda tangan akta. Penanda-tanganan akta harus dihadiri oleh semua pihak e. Para pihak setelah tanda-tangan semua, kemudian akta ditanda-tangani oleh saksi-

saksi dan terakhir ditanda-tangani oleh PPAT. Penanda-tanganan akta telah selesai, kemudian akta dikasih nomor dan tanggal PPAT sesuai aturan yang berlaku yaitu untuk nomor akta PPAT adalah hanya nomor/tahun, tanpa menyebut kecamatan. 15

2016

Wawancara dengan Suzana Widijanti, SH PPAT Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22 Maret

f. Apabila penanda-tanganan akta sudah selesai, kemudian PPAT/Notaris mempersiapkan data-data ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Data-data yang ada difoto copy, antara lain KTP, KK, SPPT PBB tahun berjalan dan pelunasannya, sertipikat dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pada waktu pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten semua data dan berkas-berkas harus sudah lengkap dan masih berlaku. g. Kantor pertanahan akan menerima dan memproses akta berikut dokumen-dokumennya dari PPAT sesuai dengan jenis akta dan kemudian menerbitkan hasilnya sesuai dengan permohonan, yaitu sertipikat baru yang telah terbit atas nama penerima hak untuk jual beli, hibah, dan pembagian hak bersama, sedangkan untuk hak tanggungan terbit sertipikat hak tanggungan. h. Setelah selesai prosesnya dan telah ada hasilnya yaitu sertipikat baru/sertipikat hak tanggungan, kemudian Kantor Pertanahan menyerahkan kepada PPAT.

C. Hambatan Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kabupaten Wonogiri dan Solusinya Hak atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. 16 Di dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria secara jelas menyebutkan dalam Pasal 9, bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan air, bumi, dan ruang angkasa. 17 Soejono menyebutkan, secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam UUPA dijumpai dalam bagian III Bab IIPasal 20 sampai Pasal 27, yang memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Pasal 50 ayat (1) ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru. UUPA menghendaki hak milik atas tanah diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang hak milik atas tanah. 18 Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa yang dikatakan hak atas tanah adalah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang 16 17 18

K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hlm. 15 AP. Parlindungan, Konversi Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990 hlm. 6 Soejono & Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 Hlm. 4

kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lainnya. 19 I Wayan Suandra menyebutkan, satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pencabutan hak atas tanah dan atau benda-benda yang ada diatasnya adalah Presiden sebagai eksekusi tertinggi Negara setelah mendengar pertimbangan Menteri Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan. 20

Implementasi kebijakan ditempatkan sebagai bagian dari siklus perumusan kebijakan publik. implementasi dilihat sebagai upaya policy maker untuk mencapai tujuan kebijakan melalui tahapan-tahapan yang di-mulai dari perumusan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, dan termina-si kebijakan. Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. 21 Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. 22

Hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kabupaten Wonogiri antara lain : 1.Dilihat dari indeks Kesederhaan Prosedural Pelayanan, Kantor Pertanahan memberlakukan persyaratan yang tertulis di dalam peraturan tersebut secara kaku menyebabkan masyarakat/pemohon keberatan untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga masyarakat kurang puas dan merasa dipersulit terhadap pelayanan Kantor Pertanahan.

19

Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif hak Ekonomi Sosial dan Budaya,Kompas, Jakarta, 2008 Hlm. 128 20 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Hlm. 15 21 Esmi Warrasih, 2005, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 30 22 ibid, hlm. 11-12

2.Dilihat dari indeks Kesuaian Persyaratan Pelayanan, petugas loket sering menerima berkas yang kurang lengkap. Hal ini menyulitkan petugas loket dalam memproses sertipikat dari pemohon. Selain itu, masyarakat/pemohon juga tidak proaktif untuk segera melengkapi berkas permohonan yang kurang sehingga penyelesaiannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan. 3.Dilihat dari indeks Kedisiplinan Petugas Pelayanan, dikarenakan Kondisi geografis atau jarak tempuh lokasi tanah pemohon dengan Kantor Pertanahan sangat jauh, petugas ukur kadang-kadang menunggu berkas lainnya untuk dikerjakan bersamaan, hal ini menambah panjang waktu penyelesaian. 4.Dilihat dari indeks Kejelasan Wewenang dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, peranan pejabat yang berwenang untuk mengawasi permasalahan standar pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri kurang memuaskan karena dalam proses layanan masyarakat menginginkan pelayanan cepat, tetapi tidak diimbangi dengan peran petugas di Kantor Pertanahan terkait kesulitan tersebut diatas. 5.Dilihat dari indeks Keramahan dan Kesopanan Petugas Pelayanan,

berdasarkan hasil

wawancara kepada beberapa pengguna layanan, penilaian dari masyarakat pengguna layanan terhadap petugas yang melayani masih kurang. 6.Dilihat dari indeks Kewajaran dan indeks Kepastian Biaya pelayanan, berdasarkan hasil interview di atas disinyalir masih ada pungutan diluar ketentuan yang berlaku oleh oknum pegawai Kantor Pertanahan, dikarenakan masyarakat/pemohon meminta pelayanan cepat. Seharusnya Kantor Pertanahan lebih memperhatikan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola pertanahan salah satunya sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus benar-benar menyelenggarakan dan mempertanggung jawabkan hasilnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah khususnya terkait Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan khususnya di Kabupaten

Wonogiri. Untuk mencapai hal tersebut telah berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut23 : 1. Pengukuran dan pemetaan seluruh bidang-bidang tanah. Bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah sudah barang tentu dibutuhkan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran yang memuat informasi batas-batas bidang tanah yang merupakan hasil pemetaan dan pengukuran. Bahwa dalam rangka mempercepat pengukuran dan pemetaan Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak swasta dengan supervisi dari Kantror Pertanahan Kabupaten Wonogiri yaitu dengan adanya surveyor berlisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998, hal ini dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah

di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya

pengukuran dan pemetaan dalam memasuki suatu revolusi teknologi. Badan Pertanahan Nasional telah memanfaatkan teknologi di bidang pengukuran dan pemetaan seperti teknologi Citra satelit, pemotretan udara dan Global Positioning System (GPS). Dengan menggunakan teknologi GPS ini kinerja pengukuran akan lebih efisien dengan fleksibilitas tinggi, karena teknologi ini tidak terpengaruh oleh waktu dan cuaca. Dengan demikian dapat memperlancar kinerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Dengan pemanfaatan Teknologi akan memberikan kepuasan kepada masyarakat mengingat waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Penyelenggaraan sistem informasi Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka Peningkatan Efisiensi Pelayanan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998. Data Kantor Pertanahan yang telah menggunakan program-program komputerisasi sampai dengan tahun 2001 telah dilaksanakan sistem komputerisasi di 74 Kantor Pertanahan (termasuk Badan Pertanahan Nasional) di seluruh Indonesia, pengadaan komputerisasi dilaksanakan secara bertahap hal ini disesuaikan dengan ketersediaan dana, dengan menggunakan

23

Wawancara dengan Ir. Handri Widiyarto selaku Kepala Seksi Wawancara tanggal 19 Mei 2015

Pengukuran dan Pemetaan

dalam

sistem komputerisasi maka pelayanan pertanahan akan memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pertanahan24. Selain hal tersebut dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum Badan Pertanahan Nasional telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan kegiatan administrasi pertanahan dan perpajakan melalui tukar-menukar data dan pemanfaatan bersama yang meliputi baik data spasial dan data tekstual yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama Kep126/PJ/2003 dan Nomor 2/SKB/Badan Pertanahan Nasional/2003 tanggal 21 April 2003, adapun data yang dimaksud adalah berupa : 1) Data Perpajakan berupa : a.

Peta desa/kelurahan;

b. Peta blok; c.

Peta Zona nilai tambah;

d. Daftar hasil rekaman; e. Data spasial maupun tekstual lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi pertanahan. 2) Data Pertanahan yang dimaksud berupa : a.

Peta dasar pertanahan;

b. Peta pendaftaran; c.

Daftar tanah;

d. Daftar mutasi pemilikan dan pembebanan tanah; e.

Peta tata guna;

f.

Titik dasar teknik;

g. Daftar harga ganti rugi tanah dan harga dasar tanah; h. Daftar hak; i.

Data lainnya yang diperlukan.

2. Penilaian alat bukti untuk pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali, baik untuk hakhak lama maupun untuk hak-hak baru perlu diadakan penelitian secara cermat dan teliti karena ketidak cermatan dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam penerbitan

24

Wawancara dengan Ir. Handri Widiyarto selaku Kepala Seksi Wawancara tanggal 19 Mei 2015

Pengukuran dan Pemetaan

dalam

sertifikat akan mengakibatkan sertifikat yang diterbitkan cacat hukum, adanya pengumuman yang bersifat terbuka sebelum diterbitkan sertifikat merupakan hal yang sangat penting dan harus benar-benar dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui adanya pensertifikatan sehingga apabila ada yang merasa keberatan dapat diantisipasi sedini mungkin sebelum terjadi sengketa. 3. Pemeliharaan dan pendaftaran tanah harus betul-betul diperhatikan, agar setiap adanya perubahan dapat dilayani dengan cepat, sehingga pemegang hak yang berkepentingan yang akan mengadakan perubahan baik itu data fisik maupun data yuridis akan merasakan arti pentingnya kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara baik menjadi dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan. Administrasi pertanahan yang dikelola secara tertib adalah merupakan harapan dari diadakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adanya administrasi pertanahan yang tertib dan mutahir, maka baik anggota masyarakat maupun Pemerintah dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum ataupun perencanaan atas bidangbidang tanah secara cepat dan tepat. 25 Salah satu sumber bagi pemutahiran data pendaftaran tanah adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena demi pemutahiran data pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Pertanahan. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mewajibkan setiap pemegang dari hak yang terdaftar untuk mendaftarkan setiap pengubahan data fisik dari bidang tanahnya (misalnya karena pemecahan, pemisahan, ataupun penggabungan) maupun pengubahan data yuridis dari hak atas tanahnya (misalnya karena diadakan pemindahan ataupun pembebanan hak). Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk mempunyai kemampuan teknis yang tinggi untuk dapat menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut karena ketetapan, kepastian dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta yang dibuat sangat menentukan, karena akta PPAT merupakan perantara bagi proses pendaftaran pemindahan hak dan

25


pemberian kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. 26 Di dalam penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah penerapan prinsip asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka tersebut diterapkan dalam pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri ada beberapa kendala antara lain27 : 1. Kendala non teknis a. Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel, pathok dan SPPT bukti kepemilikan tanah sudah cukup kuat. b. Masih ada pandangan negatif dari masyarakat tentang pelaksanaan proyek-proyek pendaftaran tanah. c. Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkan tanah. 2.

Kendala teknis a. Terjadi perdebatan pendapat antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masingmasing pihak. b. Data yang disiapkan oleh pemilik tanah kurang lengkap. c. Pemilik tanah tidak berada ditempat ketika akan dilakukan pengukuran.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah pertama kali, sesuai dengan anggaran dasar bahwa pelaksanaan Proyek Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri masih dipenuhi kendala yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu28: a. Kendala Non Teknis. 1) Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel pathok dan SPPT merupakan bukti hak kepemilikan tanah. Di lokasi Kabupaten Wonogiri masih banyak masyarakat mempunyai anggapan bahwa hanya dengan memiliki segel pethuk D dan SPPT bukti hak kepemilikan tanah sudah cukup kuat. Mereka masih belum sadar tentang arti pentingnya sertipikat 26

Wawancara dengan Suzana Widijanti SH. selaku PPAT Kabupaten Wonogiri tanggal 22 Maret 2016 Wawancara dengan Edi Mustofa, SH.MH. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 19 Mei 2015 28 Wawancara dengan Edi Mustofa, SH.MH. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 19 Mei 2015 27

sebagai kekuatan hukum karena masih banyak dari masyarakat memilih tidak ikut sebagai peserta penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dan walauun mereka sudah mengikuti penyuluhan beserta perangkat desa dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, aparat pertanahan harus memperbanyak frekuensi penyuluhan di daerah dan aparat desa harus lebih banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyadarkan tentang pentingnya sertipikat untuk kepastian hukum hak atas tanahnya. 2) Masih adanya pandangan masyarakat sulit untuk menjadi peserta proyek pendaftaran tanah melalaui Prona (Proyek Nasional Agraria). Sebagian besar masyarakat masih beranggapan dan mangharapkan proyek-proyek pendaftaran tanah melalui Prona (Proyek Nasional Agraria) yang dibiayai oleh negara ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat pedesaan yang ada di kabupaten Wonogiri berpenghasilan rendah /miskin. Kendala ini dapat diatasi dengan adanya keinginan yang sungguh-sungguh dari aparat terkait dengan pelaksanaan Prona (Proyek Nasional Agraria) tentang pendaftraran tanah pertama kali secara sporadik dengan bekerja sesuai pedoman yang ada. Karena dengan keberhasilan proyek ini akan mensukseskan program nasional tentang pendaftaran tanah. 3) Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkan tanah. Tingkat pendidikan para penduduk desa yang beragam menjadikan sulitnya memberikan penyuluhan, terlebih lagi mayoritas dari penduduk/warga Kabupaten Wonogiri hanyalah memiliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan tidak jarang penduduk yang lebih senang langsung mencari pekerjaan ketika beranjak remaja dari pada repot-repot untuk

bersekolah. Hal ini kembali menjadi problem bagi tim

pemberi penyuluhan kepada warga sekitar bahwa pentingnya memiliki suatu tanda bukti yang sah akan tanah yang mereka miliki. Karena pendidikan yang rendah itulah masyarakat memiliki anggapan bahwa tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan tanah karena mereka selalu menempati tanah tersebut. b. Kendala Teknis. 1) Terjadi perdebatan pendapat antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Di dalam melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas ukur yang juga dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk pihak yang melakukan permohonan, para pihak yang mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah yang dimohonkan dan juga para pejabat desa atau kelurahan setempat sering kali dijumpai permasalahan yang sulit ditempatkan. Seringnya permasalahan tersebut selalu diperdebatkan antara pihak pemohon dengan pemilik tanah yang bersebelahan, jika para pihak mampu menyelesaikan dengan musyawarah dan lebih mengedepankan kekeluargaan maka biasanya masalah akan segera terselesaikan. Namun biasanya jika para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan biasanya masalah tidak hanya sampai di lokasi saja bahkan bisa sampai ketingkat Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 ayat (1) yang berbunyi Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dialukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Dan ayat (5) yang berbunyi : Dalam hal telah diperoleh kesepkatan melalui musyawarah mengenai batasbatas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Dengan demikian walaupun dalam pelaksanaan penentuan penetapan batas-batas bidang tanah yang terkait tidak didapat kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan maka dapat ditetapkan batas-batas sementara, kedua pihak tersebut diminta untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Setelah terdapat kesepakatan kemudian diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Untuk itu pejabat terkait dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri harus selalu

berhati-hati didalam menuangkan batas-batas bidang tanah di dalam gambar ukur karena harus berdasar pada kesepakatan yang di dapat antara pemegang hak atas tanah terkait dengan pemilik tanah yang berbatasan. 2) Pemilik tanah tidak berada di tempat ketika diadakan pengukuran Pada waktu petugas ukur dan panitia A datang ke lapangan/lokasi ternyata pemilik tanah tidak ada ditempat ini akan mengganggu kerja dari petugas ukur dan panitia A, dengan terganggunya kerja petugas ukur dan panitia A tersebut maka proses sertifikasi tanah juga akan terganggu dan target yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Dengan demikian pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berkewajiban untuk hadir dalam penetapan tandatanda batas tanahnya guna kepentingan data fisik dalam pembuatan peta dasar. Kendala ini dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara mengoptimalkan fungsi penyuluhan. Bagi para pemilik tanah yang tidak berada ditempat dihubungi dan dijelaskan seperlunya mengenai adanya proyek ajudikasi tersebut. Jika pemilik tanah tersebut tetap tidak dapat hadir maka bisa ditempuh dengan jalan memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa yang sah. 3) Alat bukti kepemilikan tidak lengkap. Pada waktu panitia A mengadakan pengumpulan data-data yuridis tanah masih dijumpai alat bukti yang tidak lengkap. Kendala ini akan sangat mengganggu dalam penentuan status hukum tanah yang akan dijadikan alas untuk pemberian hak. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : a) Surat permohonan (ditanda tangani pemohon/kuasanya); atau b) Surat kuasa bermaterai cukup (jika dikuasakan); atau c) Identitas para pihak (foto copy dileglisir pihak yang berwenang); atau d) Bukti tertulis : (1)

Petuk D/ foto copy letter C (dilegalisir pejabat yang berwenang) dan atau segel atau Akta PPAT;

(2)

Bukti Pelunasan SSB-BPHTB (disahkan pejabat yang berwenang);

(3)

Bukti pelunasan SSB-PPH (yang dipersyaratkan);

(4)

SPPT-PBB tahun berjalan (Foto copy yang dilegalisir);

(5)

Bukti lain (jika bukti asli tidak ada) disertai pernyataan yang bersangkutan meliputi : (a) Pernyataan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun terus menerus; (b) Keterangan

Kades/Lurah

disaksikan

2

(dua)

orang

yang

membenarkan penguasaan tanah tersebut; (c) Pernyataan batas dan luas tanah (bermaterai cukup). Kendala ini dapat di atasi dengan mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan dijelaskan hal-hal yang harus diserahkan atau disiapkan oleh penguasa tanah pada waktu satgas yuridis datang beserta akibat hukumnya jika bukti-bukti tersebut tidak lengkap. Terkait

upaya-upaya

yang

sudah

dilakukan

Kantor

Pertanahan

dalam

meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah, Dari hasil interview dapat disimpulkan upaya-upaya yang sudah dilakukan kantor pertanahan dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah adalah: 1. memasang alur pendaftaran hak atas tanah,

2. pemasangan papan pengumuman lamanya waktu pendaftaran hak atas tanah 3. pemasangan papan pengumuman tentang biaya layanan pendaftaran hak atas tanah 4. mengingat kurangnya petugas Kantor Pertanahan, Kepala Kantor pertanahan sudah melakukan permohonan ke BPN pusat untuk penambahan Pegawai , untuk setiap seksi.

5. Saat ini telah dikembangkan sistem informasi pengelolaan pengaduan masyarakat secara online di masing masing Kantor Pertanahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents