BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Tempat Penelitian 4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

(Polri)

adalah

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Masa Kerajaan Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

66

http://digilib.mercubuana.ac.id/

67

Masa kolonial Belanda Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada prosecutor general (Jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda


68

yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Masa pendudukan Jepang Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Awal kemerdekaan Indonesia Periode 1945-1950 Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus


69

1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada

awalnya

kepolisian

berada

dalam

lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang


70

bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. 4.1.2. Visi dan Misi Polri

VISI Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinya sinergi polisional yang proaktif. MISI 1. Melaksanakan

deteksi

dini

dan

peringatan

dini

melalui

kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan. 2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminati. 3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. 4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. 5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.


71

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. 8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional

maupun

membangun

kemitraan

komponen masyarakat dan

jejaring

building/networking).


kerja

dalam rangka (partnership

72

4.1.3. Logo Polri

1. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara. 2. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, di samping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang mantap. 3. Pancoran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945 hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara. 4. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9


73

putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. 5. Tiga bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. 6. Warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. 7. Warna kuning keemasan perlambang kebesaran dan keagungan hati nurani segenap personil Polri. 8. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih,bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.


74

4.1.4. Struktur Organisasi Polri

4.2. Hasil Penelitian Pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengadakan wawancara dengan key informan dan beberapa informan untuk memperoleh data penelitian terkait dengan pengelolaan buzzer Divhumas Polri sebagai upaya pengembangan citra instansi.


75

4.2.1 Deskripsi Penemuan 4.2.1.1. Kondisi Umum Divhumas Polri Divhumas Polri merupkan salah satu divisi yang berada di bawah naungan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Divisi ini ada karena pihak instansi merasa perlu adanya sebuah wadah untuk

menampung

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

komunikasi terhadap masyarakat. Divhumas polri menjalankan semua kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, hal ini berguna untuk mempersuasi masyarakat agar mindset mereka mengenai Polri tidak kaku seperti dulu. Divhumas Polri juga menjadi sentral untuk humas-humas yang berada di Polsek, Polres, hingga Polda di daerah-daerah lain. Karena semua yang terjadi disana maka instansi juga akan mempublikasikan di akun official Facebook Divhumas Polri, ini merupakan salah satu aktivitas dari divisi ini untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota-kota besar hingga daerah yang sulit jaringan hingga tidak bisa menggunakan internet secara leluasa seperti di Jakarta. Divhumas Polri juga tidak hanya berhubungan secara online dengan masyarakat tetapi secara offline juga di adakan


76

seperti kopidarat dengan Facebooker atau follower akun official Facebook Divhumas Polri, sosialisasi ke sekolahsekolah, hingga mengadakan pameran di mall-mall besar, acara-acara tersebut menjadi program kerja yang di lakukan setiap tahunnya untuk tetap bisa berinteraksi secara nyata dengan Mitra Humas, sebutan ini digunakan oleh Divhumas Polri untuk menambah kedekatan antara instansi dengan masyarakat. 4.2.1.2. Kegiatan Bagyan Infoddok di Divhumas Polri Didalam tubuh Divisi Humas Polri, terdapat bagian yang menjadi kepanjang tanganan intansi, bagian tersebut adalah Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Bagyan Infoddok). Bagian ini berfungsi untuk menyediakan informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polri kepada pemohon informasi publik. Bagyaninfoddok juga yang meng-handle akun media sosial dari Divhumas Polri. Media sosial ini dimanfaatkan untuk mempublikasi apa saja yang berhubungan dengan kegiatan Polri baik itu kasus yang telah di pecahkan, sosialisasi undang- undang hingga menjadi pengingat buzzer atau mitra humas saat berada di luar rumah.


77

Bagian ini menjadi ujung tombak di Divhumas Polri, karena semua informasi yang ada di tubuh divisi ini, karena Bagyaninfoddok yang mempublikasi apa saja yang terjadi di tubuh

Polri

baik

itu

berita

positif

maupun

negatif.

Bagyaninfoddok memiliki medianya sendiri untuk tetap berkomunikasi dengan masyarakatnya, adapun medianya mulai dari website hingga akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Path dan Instagram. Pada penelitian ini peneliti fokus pada salah satu media sosial Divhumas yaitu Facebook dengan nama akun Divisi Humas Polri. 4.2.2. Hasil Penelitian Mengenai Pengelolaan Buzzer Humas Mabes Polri sebagai Upaya Mengembangkan Citra Intansi Berikut adalah proses yang di lakukan oleh Divhumas Polri dalam rangka mengembangkan citra instansi: 4.2.2.1 Mendefinisikan Masalah (Fact Finding) Pada sebuah organisasi baik profit maupun nonprofit pasti pernah terbentur oleh masalah yang membuat tubuh organisasi goyah hingga menuju ke hancuran. Hal ini terjadi sebenarnya untuk menguji organisasi tersebut apakah mereka bisa mempertahankan apa yang sudah mereka bangun atau mereka menyerah dengan


78

keadaan. Jika organisasi yang baik maka mereka akan menelaah masalah tersebut dan menciptakan obat yang ampuh untuk menangkalnya ketika hal itu terjadi kembali. Jika membicarakan masalah pada tubuh Polri rasanya bagaikan minum air laut, semakin diminum semakin haus. Terlebih zaman sekarang, dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Masyarakat tidak memikirkan kembali apakah berita tersebut fakta atau fiksi. Penelitian ini mengambil studi kasus mengenai Konvoi Moge di Yogyakarta yang di adakan pada tanggal 15 Agustus 2015. Permasalahan ini bak petir yang menyambar instansi di siang bolong. Menurut IPDA Tyan Kejadian ini bermula pada saat komunitas moge

yang

menyebut

kegiatannya

sebagai

ajang

untuk

memperkenalkan kota Yogya. Konvoi ini bertujuan bukan hanya untuk memamerkan kelas mereka tetapi mereka juga mengatakan untuk amal atau charity. Komunitas ini memulai aksinya dari daerah Sumatra tepatnya di Aceh dan akan berakhir di candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Karena aksi ini masuk ke dalam salah satu poin hak utama kendaraan tertentu di dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu ada


79

pengawalan dan pengamanan khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kutipan IPDA Tyan mengenai pamaparan diatas: ”Alasan mereka waktu itu kan rombongan itu “kami ini mau mempromosikan Yogya lewat konvoi, dan ini konvoi kami sudah dari Sumatra kok” katanya begitu. Dari Sumatra atau dari Jawa yang paling Barat ya, itu! Dan ending-nya kami nanti itu di Borobudur” kalo gak salah. “Itu tujuan utama kami adalah untuk mempromosikan Yogya, jadi bukan semata kita konvoi hanya untuk show off atau apa kita juga charity” katanya begitu. Nah Polisi selaku yang dia harus tugasnya memang mengawal, mengapa harus di kawal? Supaya tidak mengganggu lalu lintas yang lain” Ujar Ipda Tyan, Perwira Administrasi Sedia Infoddok.47 Pihak Polri merasa bahwa mereka telah menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia yang membutuhkan pertolongannya.

Tanpa

di

sangka

bahwa

kejadian

justru

menimbulkan masalah. Ternyata aksi konvoi moge ini ternyata tidak di sukai oleh masyarakat, masyarakat merasa adanya kesenjangan sosial di dalamnya. Dimana masyarakat merasa bahwa pihak kepolisian bisa di gunakan jasanya hanya untuk kelas atas. Konvoi moge ini juga dilaksanakan pada tahun 2014 tetapi permasalahan ini muncul pada konvoi moge yang diadakan pada 47

Wawancara ini di lakukan pada Selasa, 08 Maret 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


80

tahun 2015. Dimana ada aksi heroik di dalamnya yang memicu munculnya komentar hingga ribuan di akun media sosial khusunya Facebook Divhumas Polri. Aksi heroik ini bermula pada saat Elanto Wijoyono perwakilan dari komunitas warga berdaya Yogya menghentikan jalannya konvoi tersebut. Aksi Elanto biasa ia dipanggil, sebenarnya sudah di lakukan bersama komunitasnya sejak tahun 2014 untuk menertibkan aksi yang diikuti oleh para pemilik kendaraan yang berharaga fantastis ini. Ditahun 2015 lah yang menjadi puncaknya karena masyarakat Yogya serta komunitas warga berdaya Yogya geram akan perlakuan khusus dari Polri kepada komunitas motor gede Harley Davidson. Elanto dan komunitasnya, sebenarnya hanya memiliki satu target yang sederhana yaitu jika saatnya lampu merah maka mereka sebagai anggota konvoi tersebut harus berhenti. Pada tahun 2014 menurut Elanto ada dari pihak Dit Lantas Polda Yogya yang mengatur rombongan konvoi yang di ketuai oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna ini. Tetapi di tahun 2015 tidak ada pihak Ditlantas yang mengamankan jalannya konvoi moge tersebut. Aksi penghadangan pada saat konvoi berjalan yang di lakukan oleh Elanto dan komunitasnya adalah pilihan yang terakhir setelah


81

berbagai usaha yang di lakukan tidak mendapat respon baik dari pihak yang berwenang. Pada saat beberapa hari menjelang konvoi moge tersebut dilaksanakan Elanto dan komunitas Warga Berdaya Yogya sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pos polisi yang berada di lapangan tetapi mereka angkat tangan, karena mereka tidak bisa mencegah tidak memprioritaskan konvoi tersebut dan pengamanan itu adalah perintah langsung dari atasan. Kemudian pihak polisi yang berhubungan dengan Elanto melemparkan kasus ini ke Dit Lantas Polda, sebelumnya Elanto secara pribadi juga sudah melakukan komunikasi dengan Dirlantas Polda D.I.Y. Pada siang harinya, setelah di anggap pihak polisi tidak bisa membantu, Elanto beserta perwakilan dari komunitasnya langsung menunju Dit Lantas mencoba menemui pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk pengambilan keputusan tetapi mereka tidak ada di tempat karena ada beberapa event yang bersamaan pada saat itu. Konvoi ini diikuti oleh empat ribu biker dalam rangka untuk menghadiri acara Yogya Biker Rendezvous yang diadakan oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI). Konvoi yang juga diadakan pada tahun 2014 ini menjadi buah bibir yang pertama karena, lantaran mereka menggunakan fasilitas Negara seperti


82

patwal dan voorijder. Dimana fasilitas tersebut pada hakikatnya berfungsi pada saat acara-acara kenegaraan atau formal tetapi karena pada kasus ini menggunakan fasilitas tersebut, masyarakat merasa mereka sudah melanggar pemakaian alat-alat yang tidak semestinya digunakan pada saat konvoi moge yang dianggap bukan bagian dari acara yang bersifat formal. Kedua masyarakat serta komunitas Warga Berdaya Yogya merasa bahwa apapun konvoi yang menjalankan acaranya di Yogyakarta selalu melanggar lalu lintas. Dimana para aparat yang seharusnya tetap menjaga ketertiban lalu lintas dan menjadi sosok yang berwenang untuk memberi teguran jika mereka sudah tidak lagi mengikuti paturan saat menggunakan jalan, tetapi justru melakukan pembiaran. Menurut Ipda Tyan bahwa sebenarnya melakukan aksi konvoi adalah hal yang tidak di larang. Karena itu setiap orang berhak mengadakannya jika mendapat pengawalan yang khusus pula oleh aparat. Polemik pada konvoi moge di Yogya ini adalah adanya pihak yang membenturkan bahwa Polri hanya mendukung acara yang di buat oleh masyarakat kelas atas sehingga masyarakat di luar kelas tersebut merasa bahwa hal ini tidak adil. Kutipan Tyan atas pemaparan tersebut:


83

“Konvoi tu boleh, seperti kalo kita tujuh belas Agustus an ada baris berbaris. Konvoi intinya apa sih? Iring-iringan, bareng-bareng, iringan jenazah atau apa! Anak TK pun kalo mau konvoi, kita juga amankan tetapi yang waktu itu yang menjadi polemik adalah ada pihak yang membenturkan antar kelas dengan Polri. Bahwasanya katanya Polri hanya mendukung kelas atas, orang-orang yang main moge. Nah disitu akhirnya masyarakat yang istilahnya kelas bawah atau apa! Merasa apa ya! Merasa tidak adil atau bagaimana, kemudian dia mempersalahkan Polri lewat si trigger-nya ini si Elanto itu.48 Menurut AKBP Tri Hastuti, memang sudah sepantasnya sebuah iring-iringan memiliki hak untuk di dahului lalu lintasnya. Bukan hanya iring-iringan moge, jika jenazah saja yang diikuti oleh beberapa orang maka masyarakat pasti akan memberikan jalan untuk mereka. Karena itu setiap iring-iringan yang polisi kawal dan sudah memenuhi standar dari kepolisian maka secara sah mereka bisa mendahului lalu lintasnya. Hal ini memang sudah ada peraturannya, yang mana memiliki tujuan untuk memperlancar iring-iringan tersebut pada saat menggunakan jalan dan tetap dalam keadaan tertatur atau tetap pada jalur yang ditentukan. Kutipan AKBP Tri mengenai pamaparan diatas: “Nah sekarang gini mbak, itu moge kan buanyak mbak yang dateng kalo kita mengikuti ee apa sesuai dengan peraturan lalu lintas kan kalo namanya di, namanya di 48



84

kawal engga usah yang moge jenazah aja. Jenazah itu kan enggak perlu harus cepet-cepet kita kubur kan, karena mereka udah. Tapi kan kita memberikan ee fasilitas untuk jalan untuk tetap jalan kan! Iya enggak? Embak perhatikan enggak lalu lintas, kalo masalah jenazah pasti di dahului juga kan dari lalu lintasnya kan, dari yang lain kan”. 49 Hal ini memang sudah ada peraturannya dimana konvoi ini bisa mendahului dari pengguna jalan yang lain. Menurut AKBP Tri apa yang ia jelaskan bukan sebagai pembelaan tetapi adapun tujuan pengawalan adalah untuk memperlancar iring-iringan tersebut pada saat menggunakan jalan dan tetap dalam keadaan tertatur atau tetap pada jalur yang ditentukan. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Nah sama juga dengan moge, sebenarnya itu gitu loh. Jadi, bukannya kita bela diri untuk peraturan tu enggak. Memang semua yang, yang, yang kita kawal pasti akan di dahului dengan lalu lintasnya. Dengan, karena itu memang sudah ada peraturan itunya, kalo selama kita kawal pasti akan di dahului gitu loh. Bukan, bukan boleh di ee merabas lampu merah, enggak. Karena di kawal, dengan pengawalan itu kan tujuannya untuk memperlancar kan”.50 Menurut Kombes Pol Djoko Erwanto, pada prinsipnya kepolisian sudah melakukan usaha yang terbaik untuk tidak

49

Wawancara ini di lakukan pada Senin, 21 Maret 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 50

Wawancara ini di lakukan pada Senin, 21 Maret 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


85

memberatkan baik anggota konvoi moge dan pengguna jalan lain, karena pihak kepolisian sudah memberikan pengawalan yang sudah di setujui oleh pimpinan. Sekalipun masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah hal yang salah, tetapi menurutnya kepolisian memiliki diskresi atau kebebasan mengambil sebuah keputusan jika dihadapi dengan sebuah masalah yang konkret. Pemaparan Kombes Pol Djoko mengenai pemaparan diatas: “Kalo masalah moge Yogya itu kan hanya salah satu case yang kebetulan menjadi perhatian publik. Prinsipnya Polri memberi bantuan pengawalan sudah betul ya. Polri juga punya yang namanya diskresi kepolisian, diksresi ada kan dalam aturan” jelas key informan I.51

51

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 07 April 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


86

Gambar 4.1 POSTING-AN DIVHUMAS POLRI

Menurut Djoko konvoi moge yang berlangsung di Yogya itu bisa juga disebabkan oleh ketidak tepatan momen sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan. Terlebih konvoi ini diikuti oleh ribuan orang dan tidak adanya pemenggalan untuk tidak teralalu tumpahnya anggota yang mengikuti moge ini di jalan. Kutipan Kombes Pol Djoko mengenai pemaparan diatas: “Mungkin saat itu ada, apa, momennya ndak tepat. Karena kan panjang gitu ya, harusnya di penggal-penggal gitu.


87

Polisinya enggak salah tetapi posisi momennya enggak tepat.“52 Kemudian karena hal itu, ada kelompok-kelompok yang membenturkan atau menghakimi seolah-olah acara konvoi tersebut salah dan pihak kepolisian sudah menjelaskan atas dasar UndangUndang, diamana tidak ada yang salah dalam acara tersebut baik pihak anggota konvoi maupun kepolisian. Kutipan Kombes Pol Djoko mengenai pemaparan diatas: “Sehingga seolah-olah, sudah apa, kelompok –kelompok ini atau orang-orang tertentu yang men-judge seolah-olah itu salah. Telah di jelaskan di, ini berdasarkan undangundang, ini-ini, ya atauran main, enggak ada yang salah”.53 Karena biasanya setiap daerah memiliki acara seperti car free day pada hari libur, jelas Kombes Pol Djoko. Sehingga yang seharusnya kendaraan bermesin tidak boleh melewati jalan pada rentan waktu tertentu, tetapi dengan berlangsungnya acara ini justru ada pembolehan. Terlebih suara-suara yang dikeluarkan oleh motor gede ini terkadang membuat yang mendengarnya kesal sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan iring-iringan ini. Tetapi tidak

52

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 07 April 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 53



88

semua orang merasakan hal tersebut dan kembali kepada pribadi mereka masing-masing. Tanggapan tersebut Kombes Djoko tuturkan dalam kutipan: “Momennya gini, mungkin saat itu pas hari libur. Orang ramai, kadang-kadang kan ada minggu di kota apa provinsi, kan kota besar ada car free day yang harusnya ga boleh ini terus boleh, gitu lah ya. Ya, terus konvoi berkepanjangan sehingga orang pengguna jalan lain nunggunya terlalau lama. 54 Terlebih suara-suara yang dikeluarkan oleh motor gede ini terkadang membuat yang mendengarnya kesal sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan iring-iringan ini. Tetapi tidak semua orang merasakan hal tersebut dan kembali kepada pribadi mereka masing-masing. Kutipan Kombes Djoko mengenai pemaparan diatas: “Dari suara motor gede di jalan kadang-kadang di hati juga dongkol. Kita ndak usah, ndak usah melihat motornya, ndak usah melihat yang mengemudi. Kita dengar suara aja kita sudah dongkol, itu tergantung manusianya”55 Ketika masalah ini sampai di telinga kepolisian, maka Divhumas Polri segera mengklarifiksi untuk mengubah opini

54

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 07 April 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 55 Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 07 April 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


89

mereka. Berawal dari AKP Lestarikan Setiono yang saat itu bertugas di Divhumas Polri berniat untuk meredamkan amarah para buzzer atau netizen dengan mengklarifikasi acara konvoi moge yang di selenggarakan di Yogyakarta. Tetapi masyarakat masih mengggebu akan komentar-komentar pedasnya di media sosial bahwa apa yang di lakukan kepolisian ada hal yang salah. Kutipan IPDA Tyan atas pemaparan di atas: “Waktu itu niat hati si operator ini ingin senior saya yang sekarang sudah di Kalimantan, niat hati ingin memberi penjelasan terkait pasal yang di pertanyakan oleh Elanto terkait apa! Pengawalan moge itu.56

56



90

Gambar 4.2. KLARIFIKASI DIVHUMAS POLRI SAAT PERTAMA KALI

Setelah itu Setiono merubah klarifikasinya dan menghapus posting-an yang pertama, ternyata menurut IPDA Tyan masyarakat justru semakin memojokan kepolisian hingga hadirnya hashtag #SavePointG. Karena Setiono menghapus pasal 134 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Isi Point G pada pasal tersebut adalah konvoi dan atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian


91

Negara Republik Indonesia. Pengawalan moge dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang tidak mendesak dan tidak termasuk ke dalam pasal tersebut. Pemaparan IPDA Tyan di berasal dari kutipan ini: “Kemudian si admin ini berusaha menjawab tetapi di respon balik oleh masyarakat “kok point G nya di hilangkan”, bahwasannya point G waktu itu menekankan kalo pengawalan tu khususnya hanya untuk hal-hal penting yang sangat mendesak, dan sepertinya moge tidak masuk disitu”.57

57



92

Gambar 4.3. KLARIFIKASI DIVHUMAS PORLI SAAT KEDUA KALI

P a Pada saat Setiono menggunakan pasal LLAJ di dalam postingan yang pertama awalnya Setiono ingin menekankan bahwa adanya hak para anggota konvoi apapun untuk mendapat pengawalan polisi termasuk konvoi moge yang di Yogyakarta. Tetapi masyarakat sudah sangat tidak setujua atas pengawalan yang dianggap semena-mena karena kepolisian dianggap tidak melihat ke urgensian dari acara tersebut.


93

Kutipan IPDA Tyan atas pemaparan tersebut: “Tetapi disitu, dia mau menekankan konvoi atau iringiringan dan malah blunder karena masyarakat udah terlanjur sangat apa ya! Sangat tidak setuju dengan pengawalan yang semena-mena”.58 Terlebih konvoi ini diikuti oleh ribuan motor dan membuat masyarakat Yogya merasa keberatan karena sangat mengganggu pengguna jalan yang lain yang mungkin jika di lihat dari tingkat urgensinya melebihi konvi moge tersebut. Kutipan IPDA Tyan atas pemaparan tersebut: “Waktu itu katanya sampe dua ribu atau sepuluh ribu motor ya! Banyak banget dua ribu dan di kota kecil seperti itu jadinya, lebih jatohnya lebih masyarakat keberatan.”59 Karena itu, akun Facebook Divhumas Polri dibanjiri oleh hashtag #SavePointG, hasthag ini digunakan masyarakat untuk mendukung atas aksi

yang telah di lakukan Elanto dan

komunitasnya. Kutipan IPDA Tyan atas pemaparan tersebut:

58

Wawancara ini di lakukan pada Selasa, 08 Maret 2016 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 59



94

“Keberatan inilah yang ee apa! Kemudian muncul di Facebook kita, banyaknya ee apa! Ujaran-ujaran SavePointG, sampe mereka membuat hashtag yang paling gampang adalah SavePointG, ada yang akhirnya sampe pake aplikasi Bot begitu yang satu halaman penuh tulisannya SavePointG hanya untuk satu orang dan itu ada banyak yang mengkopi-kop itu dikirim-kirim”.60 Menurut Basuki Bastiar sebagai Banum Subbag Pullah Bag Yaninfodok Ro PID dan sekaligus menjadi admin di Divhumas Polri mengatakan bahwa, kepolisian sudah melakukan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan pada saat konvoi tersebut berlangsung. Tetapi kekurangannya pada titik dimana kepolisian menyampaikan

statement

mengenai

pengawalan

tersebut

menggunakan bahasa Undang-undang yang tidak dapat di terima oleh masyarakat. Karena itu akun Facebook Divhumas Polri dibanjiri hingga 60.000 komentar yang notabene negatif dari para buzzer atau Mitra Humas. Kutipan Basuki atas pemaparan tersebut: “Memberikan pengawalan merupakan salah satu tugas anggota Polri. Fakta dilapangan, Anggota polri sudah melakukan hal-hal sesuai prosedur dan ketentuan dalam memberikan pengawalan terhadap konvoi tersebut, namun kekurangan polri dalam menyampaikan bahasa undangundang sehingga maksud dari bunyi pasal mengenai 60



95

pengawalan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga komentar negative terus membanjiri polri.”61

Gambar.4.4. GRAFIK FEED BACK DARI MASYARAKAT

Ada beberapa buzzer atau Mitra Humas yang peneliti wawancara mengenai tanggapan mengenai konvoi yang terjadi di Yogyakarta. Mereka menyampaikan aspirasi kekecewaannya melalui komentar di akun Facebook Divhumas Polri. Pertama adalah Al Adnan Asmara (32) dimana menurutnya ia merasa haknya pun di 61

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 31 Maret 2016 melalui email.


96

rampas sebagai pengguna jalan. Adnan juga merasa bahwa adanya penjelasan yang masih menggantung pada poin g di pasal 134 UU RI No 22 Tahun 2009. Kepolisian menurut Adnan belum sepenuhnya menjelaskan apa yang harus mereka jelaskan dengan tuntas bahkan hingga sekarang belum ada penjelasan yang utuh. Kutipan Adnan terkait pemaparan diatas: “Sebuah rasa, yang terdapat dalam hati yang disebut manusia atas keadilan para pemakai jalan. Dan saat itu saya termasuk pengendara yang terkena dampak dari konvoi moge di daerah yogyakarta. Dan lagi-lagi melalui FB Divisi Humasnya, Polri masih ngotot itu adalah sebuah kebenaran menurut hukum yang berlaku, meskipun dalam undang-undang yang dimaksud ada poin yang perlu dijelaskan kembali, namun sampai kini tidak ada penjelasannya”.62

62

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 05 April 2016 melalui email.


97

Gambar 4.5. BUZZER

Kedua adalah Meysa Tanzen (25) wanita asal Jawa Tengah ini juga menunjukan kekecewaannya dengan mengisi kolom komentar di akun Facebook Divhumas Polri atas permasalah konvoi tersebut. Meysa mengatakan bahwasannya ia ingin mendukung aksi kekecewaan masyarakat atas apa yang telah kepolisian lakukan untuk

menyelesaikan

permasalahan

masyarakat ini. Kutipan Meysa terkait pemaparan di atas:


yang

penuh

kontra

di

98

“Memperkuat saja bahwa banyak juga mendukung aksi tersebut”.63 Ketiga adalah Fredy Khatami Hutapea (38) ia juga termasuk follower Divhumas Polri dahulunya tetapi sekarang tidak, karena kekecewaannya terhadap kepolisian terkait dengan permasalahan konvoi yang dikota Yogyakarta. Kutipan Fredy terkait pemaparan diatas: “Setelah itu makin jarang mengikuti postingan Divhumas. Mungkin sudah saya hapus dari following.”64 Menurut Fredy kepolisian telah mencemarkan apa yang menjadi hak dari masyarakat bukan hanya hak dari sebagian golongan elit. Pencemaran itu bukan hanya di satu aspek tetapi juga di beberapa aspek. Fredy juga merasa bahwa kepolisian masih belum berubah karena mereka masih saja membela kaum-kaum berdompet tebal. Kutipan Fredy terkait pemaparan diatas: “Polusi udara, polusi suara dan polusi estetika. Masih saja belum berubah... Dari dulu masih gitu. Membela yg bayar.”65 63

Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 12 Maret 2016 melalui email

64



99

Gambar 4.6. BUZZER.

4.2.2.2 Merencanakan dan Memprogram (Planning and Programming) Setiap perusahaan pasti memiliki strategi tersendiri dalam meng-handle setiap krisis yang ada. Begitu pula Divhumas Polri, 65



100

mereka memiliki caranya sendiri dalam menanangani sebuah krisis. Krisis yang terjadi pada penelitian ini adalah krisis komunikasi. Dimana buzzer atau Mitra Humas mengadukan ketidak setujuannya bahwa sebuah konvoi yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi perlu dikawal dengan menggunkana fasilitas Negara, yang seharusnya digunakan untuk acara formal atau kenegaraan. Tetapi

sayangnya

AKP

Setiono

mengatakan

bahwa

sesungguhnya pihak Divhumas Polri tidak memiliki tim khusus untuk meng-handle sebuah krisis, mereka hanya menggunakan bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Yaninfoddok) untuk menenangkan masyarakat pada saat krisis komunikasi pada acara konvoi moge di Yogyakarta. Kutipan AKP Setiono terkait dengan pemamparan diatas: ”Kami belum memiliki tim yang secara khusus menangani sebuah krisis dimedia sosial”66 Sebelum sebuah krisis mendatangi suatu organisasi, biasanya organisasi memiliki perencanaan dan program yang akan di jadikan sebuah strategi bagi organisasi itu sendiri jika menghadapi krisis. Walaupun Divhumas Polri tidak mempunyai tim khusus untuk penangan hal krisis. Tetapi mereka memiliki strategi yang sudah di 66



101

perhitungkan, agar mereka mengetahui apa yang harus di lakukan sebelum krisis datang dan apa yang harus di lakukan setelah krisis datang. Perencanaan yang dibuat oleh Divhumas Polri kepada masyarakatnya menurut Kombes Pol Djoko adalah seperti memberikan sosialisasi undang-undang atau sosialisasi kebijakankebijakan yang diunggah ke media sosial yang di buat oleh Polri kemudian ada himbauan bagi pengguna jalan agar mereka selalu mengutamakan safety riding kepada pelajar, mahasiswa, hingg komunitas yang sifatnya sebagai pengguna jalan. Sosialisasi dan himbauan ini di unggah agar para buzzer atau Mitra Humas merasa bahwa adanya engage dari pihak kepolisian kepada mereka. Kutipan Kombes Pol Djoko terkait pemaparan diatas: “Ya kita ini, planning apa kita selalu memberikan kegiatan atau mem-planning, merencanakan kegiatan yang sifatnya sosialisasi, himbuan-himbuan terutama pada kelompokkelompok masyarakat apakah itu pelajar, mahasiswa, ya, komunitas-komunitas yang sifatnya pengguna jalan ya, pengguna jalan, itu ya, terus apa lagi.”67 Selain prencanaan Divhumas Polri juga memiliki program yang salah satunya adalah Kopi Darat (Kopdar). Acara ini menjadi 67



102

salah satu acara yang dimanfaatkan betul untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat. Menurut Wahyu Hidayat yang menjabat sebagai Pengatur I Banum Subbag Sedia Bag Yaninfodok Ro PID Divhumas Polri dan juga menjadi admin dari media sosial Divhumas Polri menyatakan bahwa pada awal diadakannya Kopdar pada saat itu intansi berfikir jika tidak ada salahnya untuk mengenal masyarakat yang berada di dunia maya dengan cara bertatap muka dan buzzer atau Mitra Humas bisa saling mengenal dengan sesama Mitra Humas yang lain. Selain itu juga untuk membangun silaturahmi secara langsung dan instansi bisa mensosialisasikan juga kinerja serta kegiatan Polri secara rinci. Kutipan Wahyu terkati pemaparan diatas: “Kami berfikir gak ada salahnya ketika para Mitra Humas yang ada di dunia maya kita kenal secara langsung, kita, kita, kita apa namanya, kita bangun silaturahmi secara langsung sebagai juga sarana kita untuk mensosialisasikan kinerja dan kegiatan Polri”.68 Hingga akhirnya kopdar bisa menjadi sebuah program menurut Kombes Pol Djoko di latar belakangi oleh intansi ingin membangun kemitraan dengan segmen lebih fresh seperti anak muda, karena pada saat ini yang mengusai dunia maya adalah mereka. Sehingga 68

Wawancara ini di lakukan pada Rabu, 17 Desember 2015 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


103

untuk menarik perhatian mereka pihak intansi juga belajar untuk mengikuti gaya bahasa mereka di sosial media untuk menyesuaikan alur perbincangan mereka. Kutipan Kombes Pol Djoko terkait pemaparan diatas: “Itu sudah program. Kita ingin membangun kemitraan dengan para netizen terutma kawula muda, ya kawula muda. Sehingga kita juga maaf mengikuti gaya bahasa anak-anak sosial medianya, ya menyesuaikan. Kan banyak juga polisi-polisi kita yang muda-muda kan.”69 Acara kopdar ini dijadikan salah satu strategi bagi instansi, dimana kegiatan ini akan berdampak jangka panjang karena sebuah hubungan akan kuat jika di bangun dari sejak lama. Menurut Wahyu alasan untuk tetap mengadakan kopdar setiap dua tahun sekali juga didasari Divhumas Polri untuk memanfaatkan forum ini sebagai ajang sharing atau berbagi mengenai hal yang tidak di ketahui masyarakat. Selain itu di forum ini Divhumas Polri juga bisa mempertanggung jawabkan apa yang keluar dari akun Facebook sehingga masyarakat tidak mempertanyakan kembali di media sosial. Kutipan Wahyu mengenai pemaparan diatas:

69



104

“Seperti yang saya bilang tadi, kopi darat itu kan salah satu bagian dari strategi Divhumas Polri untuk saling kenal, silaturahmi, sharing dan sebagainya. Jadi, selain ketemu di dunia maya kita undang mereka secara nyata gitu, jadi biar masyarakat atau para Mitra Humas tadi tahu bahwa ini memang fanpage resmi kami. Jadi segala sesuatu yang keluar dari, posting-an yang keluar dari Facebook kami bisa di pertanggung jawabkan.”70 Instansi merasa bahwa adanya program kopdar ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena menurut Wahyu selain untuk menjalin silaturahmi para buzzer atau mitra humas bisa secara langsung berkomunikasi dengan pengelola fanpage, para admin serta pejabat yang terkait dengan media sosial Divhumas Polri. Hal ini untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Kutipan Wahyu terkait pemaparan diatas: “Sangat penting, karena selain tadi menjalin silaturahmi kita kan bisa saling kenal satu sama lain, jadi untuk para netizen tadi bisa kenal secara langsung dengan pengelola fanpage, para admin, para pejabat di dilingkungan yang, yang terkait dengan medsos Divisi Humas Polri”.71

70

Wawancara ini di lakukan pada Rabu, 17 Desember 2015 di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 71



105

Divhumas Polri bukan hanya sekedar mengadakan forum kopdar ini tetapi mereka juga memiliki strategi didalamnya, seperti mengundang para blogger. Para blogger ini diundang untuk menstimuli mereka agar mereka membuat sebuah tulisan mengenai sisi baik Polri di dalam blognya. Sehingga masyarakat yang membaca bisa sedikit-demi sedikit terpengaruh akan opini blogger tersebut. Menurut IPDA Tyan, walaupun tidak banyak blogger yang diundang tetapi mereka dianggap sudah dapat memberikan persepsipersepsi yang lebih segar mengenai kepolisian RI. Kutipan IPDA Tyan terkait pemaparan diatas: “Ada. Blogger kayanya cuma empat orang atau tiga orang kayaknya.”72 Selain kopdar, Divhumas Polri juga berupaya terus untuk selalu transaparansi dalam setiap informasi. Hal ini juga menjadi salah satu strategi untuk menjaga keloyalitasan para buzzer atau mitra humas. Menurut Kombes Pol Djoko tidak ada tujuan lain Divhumas Polri menggunakan media sosial kecuali sebagai sarana transparansi informasi. Karena hal tersebut sudah di atur di Undang-

72



106

Undang dalam hal keterbukaan informasi publik sehingga pihak intansi merasa mereka wajib menjalankannya. Kutipan Kombes Pol Djoko terkait pemaparan diatas: “Tujuan lain ya tidak ada, ini kan perkembangan informasi kaitanya dengan IT kan dan itu sudah di gariskan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, jadi kita melaksanakan undang-undang itu, ya dan perkembangan zaman”.73 Penggunaan media sosial sebagai transparansi informasi kepada publik juga di tuturkan oleh AKBP Tri. Menurutnya mereka gunakan media ini untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai seperti penerimaan pegawai hingga kegiatankegiatan polisi yang berada di kota maupun di pelosok Indonesia. Hal ini dijadikan bukti bagi kepolisian bahwa tidak ada yang mereka sembunyikan dari masyarakat. Kutipan AKBP TRI mengenai pemaparan diatas: “Enggak ada, tujuan kita hanya memberikan ke masyarakat informasi-informasi yang ada di kita, enggak ada. Seperti penerimaan pegawai, memang kita kan selalu share tu di Fb. Jadi kita tidak ada tujuan lain hanya untuk

73



107

supaya masyarakat tahu ini loh kegiatan polisi, gitu. Kita enggak ada tujuan lain, gitu.”74 Menurtu AKBP Tri Divhumas Polri memiliki diskresinya sendiri untuk mempublikasi informasi apa yang harus di konsusmsi publik. Mulai dari mempublikasi seperti memberikan reward kepada anggota kepolisian yang berprestasi hingga mempublikasikan juga hal-hal yang negatif seperti misalnya ditemukan oknum dari anggota kepolisian yang menggunakan narkoba atau menariki masyarakat dengan pungutan liar (pungli). Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas: “Ada, selalu. Jadi di Fb ada, ada selalu. Kapolda Metro memecat anggotanya sekian karena kasus narkoba dan pungli, ada. Ada juga Kapolda metro memberikan reward kepada anggotanya yang baik karena telah membantu ini, ada”.75 Adanya sisi positif dan negatif informasi yang diberikan Divhumas Polri kepada masyarakat menurut AKBP Tri semata untuk masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa apa yang di publikasikan oleh Divhumas Polri mengenai kepolisian bukan hanya dari sisi baiknya saja. Polisi pun bisa mendapat hukuman dari 74




108

insitusinya dan tidak anti hukum. Hal ini juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa kepolisian pun bersikap tegas kepada seluruh anggotanya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas: “Kita tau, selalu kita share di Fb itu. Kita enggak pernah menutupi mbak. Semua anggota yang di pecat pun kita share di Fb. Jadi supaya masyarakat tahu oo polisi itu tegas, gitu loh. Polisi pun bisa di pecat, polisi pun bisa di hukum enggak kebal hukum, gitu.”76 Demi tercapainya sebuah perencanaan dan program, maka Divhumas Polri perlu juga untuk me-maintanance masyarakatnya, terlebih khusus para buzzer atau Mitra Humas yang berada di dunia maya. Hal ini menjadi penting karena arus informasi yang mengalir di dunia maya hitungannya adalah persekian detik. Sehingga jika pihak instansi tidak mengelola mereka dengan baik dan benar maka kemungkinannya mereka akan menyebarkan hal-hal yang tidak bisa di pertanggung jawabkan. Sulit memang untuk membuat pengikut dunia maya sebuah organisasi percaya dengan apa yang di publikasikan sekalipun itu memang benar adanya. Secara otomatis pasti sebagian dari mereka

76



109

sulit untuk mempercayai dengan apa informasi yang diberikan oleh intansi. Tetapi Divhumas Polri berusaha untuk selalu memberikan informasi yang mereka butuhkan dan bukan informasi yang berlebihan atau hanya untuk pencitraan dan segala macamnya. Divhumas Polri menyerahkan seluruhnya pada publik, baik mereka percaya dengan apa yang intansi publikasikan maupun tidak. Sebagai contoh ketika pembukaan penerimaan polri, mereka telah menginformasikan bahwa jika masyarakat yang berminat untuk masuk ke dalam tubuh kepolisian maka hal tersebut tidak di pungut biaya sepeserpun jelas Wahyu. Kutipan Wahyu terkait pemaparan diatas: “Percaya dan tidak percaya itu merupakan hak dari pada Mitra Humas ketika kita posting, eee posting contoh umpamanya penerimaan Polri, di luar sana banyak yang bilang bahwa masuk polri itu bayar padahal tidak”.77 Untuk menimbulkan rasa percaya dari masyarakat maka pihak Divhumas Polri mepublikasikan mengenai hal tersebut ke media sosial. Hal ini untuk menepiskan bahwa ketika penerimaan Polri berlangsung maka institusi tidak mencantum bayaran yang selama ini masyarakat perkirakan. 77



110

Kutipan Wahyu terkait kutipan di atas: “Dengan kita mem-posting, otomatis masyarakat tahu bahwa itu tidak bayar, jadi paradigma yang menyebutkan bahwa dalam masuk Polri itu bayar bisa kita tepiskan melalui, melalui medsos yang kami punya.”78 Divhumas Polri juga memiliki strategi tersendiri untuk mempertahankan buzzer atau mitra humas yang kontra dengan institusi. Seperti Divumas Polri menjawab yang mereka tanyakan. Hal ini untuk mempersuasi mereka agar mereka merasa keberadaan mereka dianggap oleh intansi. Walaupun terkadang pertanyaan yang diajukan di luar konteks dari apa yang Divhumas Polri, tetapi intansi dengan bijak menjawab apa yang mereka tanyakan. Kutipan Wahyu terkait pemaparan diatas: “Kita coba itu, kita seperti strategi tadi strateginya itu ya kita coba menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat, walaupun kadang-kadang pertanyaanya di luar konteks dari apa yang kita posting.”79 Pihak

instansi

menanggapi

apa

yang

dikatakan

oleh

masyarakat ini adalah sebagai bentuk Divhumas Polri memang menggunakan komunikasi dua arah. Dimana hal ini juga untuk memenuhi satisfaction mereka akan sebuah informasi. 78




111

Kutipan Wahyu dari pemaparan diatas: “Jadi strategi kita coba memanfaatkan komunikasi dua arah, hingga akhirnya masyarakat puas akan ee jawaban dari kami dan permasalahan yang dihadapi di masyarakat bisa ditanggulangi dengan baik.”80 Dengan adanya Kopdar menurut AKBP itu, itu salah satu cara Divhumas Polri untuk mengenlola buzzer atau Mitra humas yang berada di dunia maya. Karena di forum tersebut mereka bisa memiliki wadah untuk berkumpul, menyatukan persepsi mereka dan memberikan pengarahan bahwa opini mengenai kepolisian yang ada di luar sana bisa di tepiskan karena adanya forum ini. Kutipan AKBP Tri mengenaik pemaparan diatas: “Dengan jalan itu ee Facebooker apa namanya, kopdar. Dengan kopdar itu lah kita bisa mengumpulkan mereka, kita menanyakan apa-apa ini untuk menyatukan mereka, memberikan pengarahan pada mereka bahwa ini loh polisi begini-begini, ini loh kegiatan kita ada disini.”81

80




112

4.2.2.3

Mengambil

Tindakan

dan

Berkomunikasi

(Action

dan

Communicating) Menurut adagium lama “Aksi berbicara lebih lantang ketimbang ucapan”. Itulah yang digunakan oleh Divhumas Polri untuk meredam emosi masyarakat pada saat setelah kejadadian event konvoi Yogya di laksanakan. Pada saat pertama kali Divhumas dibanjiri oleh komentar dari para buzzer atau netizen di dunia maya yang dilakukan pertama kali oleh pihak intansi adalah klarifikasi menurut IPDA Tyan. Dimana menurutnya letak kesalahan yang di lakukan admin pada saat itu yaitu AKP Lestarikan Setiono adalah mengklarifikasi tetapi tidak melibatkan jawaban dari para petinggi. Kutipan IPDA Tyan terkait pemaparan diatas: “Klarifikasi, jadi langsung ada, tapi kesalahan kami adalah klarifikasi dari senior saya waktu itu tidak melibatkan istilahnya jawaban dari para petinggi, petinggi Polri.”82 AKP Lestarikan Setiono yang dahulunya saat bertugas di Divhumas Polri berpangkat IPDA ini, membuat sebuah jawaban atas seluruh pertanyaan yang di berikan para buzzer mengenai mengapa Polisi membebaskan konvoi tersebut dengan peraturan lalu lintas berdasarkan pengetahuannya sendiri. Memang AKP Setiono 82



113

mencantumkan

Undang-Undang

dengan

pasal

yang

memperbolehkan adanya konvoi, tetapi menurut masyarakat mengapa Divhumas Polri memberikan penjelasan hingga dua kali serta menghapus bagian yang berisi pasal 134 UU RI 22 tahun 2009 di penjelasan pertama, dimana poin tersebut menyatakan konvoi di perbolehkan. Hal tersebut menjadi kesalahan yang fatal karena yang AKP Setiono gunakan adalah akun official instansi dan sebenarnya tidak di anjurkan untuk melihat suatu masalah secara subjektif jelas IPDA Tyan. Kutipan IPDA Tyan terkait dengan pemaparan diatas: “Dia menjawabnya sepengetahuan dia aja, nah inilah yang disalahkan, karena inikan Facebooknya mewakili nama institusi saat operator salah maka dianggap ee apa! Intansi tersebut salah besar.”83 Karena kesalahan besar tersebut Divhumas mendapat hujatan dengan perkataan-perkataan yang memojokan kepolisian, dimana Polri dianggap tidak taat pada hukum. Hingga beredarlah hashtag #SavePointG di kalangan buzzer atau mitra humas sebagai bentuk protes dengan tindakan Divhumas Polri yang masyarakat rasa itu adalah hal yang keterlaluan.

83



114

Kutipan IPDA Tyan terkait dengan pemaparan diatas: “Akhirnya kita waktu itu kena bully, masyarakat langsung mengecap tidak taat hukumlah, apalah, SavePointG, PointG dihilangkan! Waktu itu yang sering dindengungkan itu si.”84 Setelah kejadian kemarin, keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 2015 Divhumas Polri melakukan evaluasi dengan seluruh staff mengenai apa yang terjadi pada saat tanggal 15 Agustus 2015. Evaluasi dilakukan melalui antara pimpinan pasukan (app) pada saat apel di pagi hari. Menurut Kombes Pol Djoko evaluasi pada pagi itu untuk mengkoreksi apa yang terjadi, apa yang perlu di tindak lanjuti dan pelajaran apa yang dapat di tarik. Divhumas Polri memang rutin melakukan apel pada pagi hari tetapi tidak setiap hari mengadakan evaluasi seperti ini. Apel pada pagi itu sengaja membahas mengenail hal yang menjadi perhatian pimpinan bahkan masyarakat di Indonesia karena kejadian konvoi moge di Yogya menjadikan nama Polri sebagai perbincangan yang hangat pada saa itu Kutipan Kombes Pol Djoko menenai pemaparan diatas:

84



115

“Kita mengevaluasi. Bukan, evaluasi, evaluasi itu evalusi bisa melalui app (antara pimpinan pasukan) khususnya khususnya pada saat apel. Kan kita melaksanakan apel pagi rutin, tiap hari, siapapun yang ambil apel untuk menyampaikan, menyampaikan hal-hal yang sifatnya menonjol atau yang menjadi perhatian pimpinan.”85 Setelah evaluasi kemudian pihak Divhumas Polri juga menampilkan mengenai Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Hal ini untuk menunjukan ke masyarakat bahwa masih ada Polri yang baik dan benar saat bekerja. Pihak Divhumas Polri juga ingin mengubah minset buzzer pada saat itu jika kepolisian bahkan tidak hanya mengerjannya yang sudah menjadi kewajibannya tetapi mereka juga terkadang mengerjakan pekerjaan yang melebihi kewajibannya sebagai abdi negara. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Sekali lagi opini hanya bisa di kalahkan atau di luruskan dengan fakta. Jadi kita tampilkan fakta-fakta kalo polisi itu banyak yang bener, banyak yang kerja dengan baik dan benar, bahkan ada yang melebihi tugasnya.”86 Divhumas Polri juga menampilkan seluruh kegiatan kepolisian yang bersifat humanis, prestasi- prestasi polisi yang tidak masyarakat ketahui hingga polwan-polwan cantik. Ini menjadi salah 85




116

satu strategi yang digunakan intansi untuk membangun kembali opini atau mindset bahwa tidak semua polisi itu buruk dan itu hanya oknum saja. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Jadi kita tampilkan semua kegiatan-kegitan humanis polisi, prestasi-prestasi polisi, polwan-polwan cantik. Supaya istilahnya untuk membangun kembali opini atau mindset”.87 Pihak intansi juga ingin menunjukan bahwa polisi tidak hanya memiliki pekerjaan sebagai pengawal hura-hura, polisi juga bukan hanya polantas. Polisi juga memiliki pekerjaan yang mulia seperti menggagalkan aksi pencurian, mengantarkan seorang ibu yang ingin melahirkan dengan menggunakan kendaraan mereka hingga ada yang menyebrangkan anak kecil yang ingin menuju sekolahnya. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Polisi tu bukan hanya mengawal itu loh, polisi bukan hanya polantas tapi ada mereka yang nangkep-nangkepin maling, ada mereka yang mengantarkan orang melahirkan ke ini pake mobil mereka, ada menyebrangkan anak kecil kalo sekolah seperti itu.”88

87




117

Tetapi Pada tanggal 16 Agustus masih banyak komentar yang masuk ke akun Divhumas Polri. Tetapi instansi tidak membalas komentar tersebut secara satu persatu. Mereka tetap men-counter dan membalas sekali sebagai perwakilan untuk beberapa pertanyaan yang sama. Hal ini untuk menjaga kewibawaan nama Polri karena organisasi yang disegani adalah organisasi yang tetap menghadirkan ruang antara organisasi dan publiknya. Kutipan Kombes Pol Djoko menenai pemaparan diatas: “Ndak, setiap komentar apapun juga apalagi melalui media sosial ya itu tetep kita tanggapi. Tetapi kan tidak bisa terukur bahwa sepuluh pertanyaan harus menjawab sepuluh. Padalah dari sepuluh pertanyaan itu ada yang sama misalnya dua pertanyaan, tiga pertanyaan. Kan tentu jawabannya sekaligus tidak satu persatu, nah itu ya.”89 Karena permaslahahan reclarification pada tanggal 15 Agustus tersebut menjadi buah bibir buzzer atau netizen di dunia maya. Akhirnya Kapolri Jend.Pol. Badrodin Haiti angkat suara untuk meredam kekecewaan masyarakat dunia maya. Kapolri menjelaskan agar tidak tercorengnya wajah Polri karena permasalaham tersebut. Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas:

89



118

“Kita sudah mba, kita sudah, sudah menjelaskan pada masyarakat sedemikian rupa sampe Kapolri juga ngomong, ya kan.”90 Tetapi menurut AKBP Tri masyarakat sepertinya masih tidak bisa menerima pernyataan dari seseorang yang memiliki wewenang tertinggi di tubuh Polri. Masyarakat masih merasa bahwa setiap pernyataan dari kepolisian terindikasi masih membela diri. Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas: “Kalo tentang Fb ini, jadi kalo masalah moge itu kan sudah, sudah teratasi kan. Bahwa sampe kalo Polisi yang ngomong yaa pasti akan di bantah lagi. Karna kita ee masyarakat merasa Polisi bela diri yaa kan.”91 Pada akhirnya pihak intansi memberdayakan pakar hukum untuk mencoba memberikan perspektifnya terhadap permasalahan ini. Setelah pakar hukum tersebut memuat pendapatnya di dunia maya khususnya Facebook Divhumas Polri barulah suhu yang memanas di masyarakat sedikit berkurang. Hashtag #SavePointG berangsur-angsur hilang. Adanya pihak eksternal yang menjadi penggiring opini publik menjadi lebih efektif dibandingkan dari bagian pihak internal jelas AKBP Tri. 90




119

Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas: “Akhirnya kita ee berdayakan ee pakar hukum, waktu itu pakar hukum dari Yogya kalo engga salah tapi saya lupa itu namanya siapa. Akhirnya setelah pakar hukum yang bicara tentang peraturan lalu lintas ini, barulah SaveG nya hilang. SavePointG tidak ada komen lagi, karna sudah pakar hukum yang bicara.”92 Kerakteristik buzzer atau netizen di Indonesia tidak bisa hanya diberikan pengertian kemudian mereka langsung mengerti apa yang di jelaskan oleh organisasi yang terkait. Sehingga Divhumas Polri perlu tenaga yang ekstra untuk mempersuasi mereka agar mereka memiliki pemahaman yang sama dengan instansi. Kutipan IPDA Tyan terkait pemaparan diatas: “Karakteristik netizen kita tu ya enggak bisa hanya di kasih tahu dikasih tahu kemudian dia paham, itu belum sampe ke titik itu.”93 Walaupun sudah di tunjang dengan tokoh-tokoh penting baik internal maupun eksternal tetapi tidak semudah itu masyarakatkat Indonesia langsung percaya apa yang mereka katakan. Tetapi Divhumas Polri berusaha untuk memperbarui informasi. Dimana

92




120

pembaruan tersebut pelan-pelan akan membentuk persepsi dengan sendirinya yang dengan seiring waktu kejadian tersebut dapat di terima masyarakat. Kutipan Basuki mengenai pemaparan diatas: “Tentu tidak semua orang akan langsung percaya, namun dengan udate perkembangan dari informasi tersebut perlahan-lahan akan membentuk persepsi masyarakat akan hal-hal yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diterima.” 94 Cara yang dilakukan Divhumas Polri pun bertahap untuk mencapai persamaan sudut pandang tersebut. Pakar hukum yang di delegasikan untuk memberikan perspektif baru pun tidak hanya satu. Hal ini untuk memasuki celah fikiran masyarakat dengan berbagai opini yang hadir untuk sedikit demi sedikit merubah persepsi mereka bahwa apa yang di lakukan Polri memang sudah benar. Kutipan AKBP Tri terkait pemaparan diatas: “Bertahap memang selalu bertahap, bertahap. Tahap-tahap hilangnya. Karena pakar hukum kita enggak hanya satu yang kita suruh bicara ada beberapa saya lupa , enggak saya inilah waktu itu, ada beberapa pakar hukum yang berbicara nah disitulah baru sedikit-sedikit hilang SaveG nya.”95 94


95



121

Bukan hanya pakar hukum saja tetapi Divhumas Polri juga memberikan ruang untuk tokoh masyarakat angkat bicara. Hal ini juga untuk mengedukasi masyarakat dari background yang sama dan dari sudut pandang yang sama. Tokoh masyarakat ini diberdayakan untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap konvoi moge di Yogya dan bagaimana mereka seharusnya sebagai masyarakat menyikapinya apakah harus di lebih-lebih kan atau bersikap secara dewasa dan jangan memperkeruh suasana. Dari pemikiran tersebut ternyata tokoh masyarakat ini mampu menggiring opini masyarakat kearah yang lebih baik menurtu AKBP Tri. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Kan kita melihat, kan ini masyarakat mbak yang berbicara semua mbak. Jadi kalo masyarakat misalnya, tokoh masyarakat yang kita percayai siapa dia bicara bahwa enggak usah terlalu di, di ramaikan,di segala macem.”96 Memang adanya pakar hukum dan tokoh masyarakat dapat meredam buzzer atau netizen tetapi tidak semua komentar yang masuk adalah komentar hanya memiliki niat untuk menyatakatn keberatannya atas hilangnya pasal 134 di klarifikasi yang kedua yang di lakukan AKP Lestarikan Setiono. Menurut Basuki

96



122

Divhumas Polri juga memantau akun-akun yang dianggap provokator dalam masalah ini. Hal ini menjadikan Polri lebih berhati-hati dalam menangani buzzer yang memiliki hobi untuk menyebarkan virus tidak baik dengan sesama netizen yang lain. Kutipan Basuki mengenai pemaparan diatas: “Ada beberapa akun yang kami pantau selalu memberikan komentar negatif serta mengajak masyarakat untuk 97 membenci polri.” Tidak hanya di permasalahan konvoi moge di Yogyakarta terdapatnya provokator yang ingin menjatuhkan Polri menurut IPDA Tyan. Terlebih Polisi memiliki musuh yang banyak seperti penjahat, koruptor bahkan mungkin saja para pemuda yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan polri. Sehingga kemungkinan adanya provokator di media sosial Polri sangatlah besar jika dipicu dari hal-hal tersebut. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “O provokator tu selalu, banyak kok di Indonesia ini. Apalagi polisi ni musuhnya banyak mbak! Mau sedikit, mau yang penjahat, koruptor ee kemudian ya orang-orang yang mungkin gagal masuk polisi atau sakit hati atau bagaimana. 98 97


98



123

Sehingga jika membicarakan provokator, yang mungkin memiliki bibit-bibit perasaan dendam karena hal-hal tersebut, Polri merasa perlu bekerja dengan sangat hati-hati untuk meminimalisir adanya mereka terutama di media sosial. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Itu mereka dari awal udah memendam, memendam istilahnya bibit-bibit untuk menjadi menjadi seorang apa! Pembenci Polri ya.”99 Divhumas

memang

menampung

seluruh

keluh

kesah

masyarakat yang berbentuk komenta. Tetapi instansi juga tidak segan-segan untuk menghapus komentar yang dianggap tidak pantas untuk di konsumsi publik. Sehingga jika memang terbukti ditemukannya provokator atau masyarakat lain yang menulis di akun media sosial Divhumas Polri dengan bahasa yang tidak pantas maka Divhumas Polri secara cepat menghapus hal tersebut. Kutipan Basuki mengenai pemaparan diatas: “Polri menampung setiap kritik ataupun komentar negative yang dapat memotifasi anggota polri. Namun polri tidak segan untuk menghapus komentar-komentar yang menggunakan hasa kotor dan tidak sopan.”100 99




124

Jika dianggap sudah keterlaluan dalam memprovokasi para netizen lain, maka tindakan yang akan diambil Divhumas Polri adalah akun yang bersangkutan akan di hidden sehingga masyarakat tidak bisa melihat komentar yang dianggap tidak layak. Jika hidden tidak membuat yang bersangkutan jera maka akun tersebuk akan di block dari pertemanan Divhumas Polri. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “O ini provokator ni, dia sukanya men-share hatespeech. Paling maksimal yang kita lakukan hidden, cuma kita hidden aja. Kalo yang sampe parah banget, paaarah banget itu palingan block.”101 Menurut IPDA Tyan jika memang provokator tersebut justru menggunakan akun palsu maka pihak Divhumas Polri akan menggunakan salah satu fasilitas yang ada di Facebook yaitu bernama flag. Flag berfungsi sebagai alat untuk menandai akun lain yang dianggap bermasalah dengan sang pemilik akun. Penanda akan terkoneksi langsung dengan pihak Facebook dan akun terkait akan ditindak lanjuti oleh perusahaan jejaring sosial tersebut. Kutipan IPDA Tyan terkait pemaparan diatas:

101



125

“Kita enggak akan ng-block kalo udah keliatan oo ini adalah akun palsu kayak gitu-gitu, kita flag aja ke Facebook nanti Facebook yang ambil, ambil tindakan. Itu aja sih!”.102 4.2.2.4

Evaluasi (Evaluating) Sub bab ini menjadi hasil penentu dari penelitian yang peneliti teliti. Evaluasi akan menggambarkan secara jelas akhir dari penelitian ini, hasil yang tidak berbentuk tetapi sangat terasa kehadirannya. Sebuah sudut pandang yang menggambarkan dari sebuah organisasi dimata masyarakat, hal itu adalah citra. Pada kejadian tanggal 15 Agustus 2015 menurut Divhumas Polri itu adalah salah satu kejadian yang menguji instansi. Dimana ada sebuah komunitas yang sudah tidak mementingkan keselamatan dirinya demi anggota konvoi moge yang di ketuai oleh mantan wakapolri tersebut bisa menjalankan peraturan lalu lintas. Menurut Basuki apa yang masyarakat sebarkan di media sosial sehingga pihak Divhumas Polri mendapat komentar hingga mencapai angka 60.000 saat kejadian konvoi moge di Yogya itu akan membuat stigma bagi netizen lain terlebih kepada kalangan yang belum benar-benar mengetahui kepolisian secara keseluruhan.

102



126

Kutipan Basuki mengenai pemaparan diatas: “Setiap komentar negative dari nettizen dapat membentuk stigma negative bagi institusi polri, terutama bagi orangorang yang belum begitu mengenal kepolisian secara keseluruhan.”103 Netizen lain tentu akan membuat sebuah persepsi bahwa apa yang mereka lihat terlebih hingga puluhan ribu komentar menjadi sebuah

pembenaran.

Pada

kenyataannya

apa

yang mereka

dengungkan itu adalah hal yang masih mereka tidak ketahui kebenarannya. Karena pada hakikatnya tidak semua kebenaran sebuah organisasi harus di umbar demi mengubah pola pikir masyarkat. Kutipan Basuki mengenai pemaparan diatas: “Tentu mereka akan berfikir bahwa komentar negatif tersebut benar adanya walaupun belum tentu terbukti.”104 Efek yang dirasakan pada waktu kejadian tersebut menurut IPDA Tyan adalah masyarakat sempat tidak percaya dengan kepolisian. Karena kepolisian dibenturkan dengan kalangan atas yang dimana polri dianggap dengan sigap mengawal mereka hingga meloloskan mereka dari peraturan lalu lintas. 103


104



127

Kutipan IPDA Tyan Mengenai pemaparan diatas: “Ya, masyarakat sempat tidak percaya, karena waktu itu kita dibenturkan bahwasannya kita hanya membela rakyat.”105 Tetapi hal tersebut di tepiskan dengan Polri juga mengusut dari kasus Novel Baswedan yang berpangkat IPTU saat menjabat di Kasat Reskrim Bengkulu mengakbibatkan satu korban yang meninggal dunia akibat penembakan karena kasus pencurian sarang burung walet pada tahun 2004. Pihak keluarga korban berasal dari keluarga yang tidak mampu tetapi kepolisian justru tetap mengusut kasus ini. Kutipan IPDA Tyan Mengenai pemaparan diatas: “Buktinya sekarang kita juga mendengarkan laporan daripada si siapa, dari pihak korbannya si Novanto eh Novel, Novel, Novel yang KPK itu, itu dari pihak keluarga korban, isinya kan dari keluarga miskin, disitu tetap kita kerjakan kok laporannya.”106 Jika menurut IPDA Tyan citra Polri sedikit tercoreng karena ada sebagain masyarakat jadi tidak percaya dengan kepolisian karena kejadian konvoi moge di Yogya, tetapi menurut AKBP Tri 105




128

masyarakat masih mempercayai kepolisian karena kejadian tersebut lantas membuat rasa percaya masyarakat luntur. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Enggak tu, tetep mereka pasti akan minta bantuan kita. Jadi masyarakat enggak percaya lagi sama kita? Engga tu kalo saya bilang si, tetep percaya ama kita.”107 Walaupun kejadian tersebut menggemparkan netizen pada waktu itu tetapi menurut AKBP Tri masyarakat akan tetap meminta bantuan kepada kepolisian jika ada sebuah kegiatan. Masyarakat pasti akan meminta pengamanan untuk memperlancar kegiatan yang di buat masyarakat tersebut. Sehingga itu adalah bentuk kepercayaan yang masih ada di masyarakat kepada Polri. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Sekarang tetep mereka akan minta bantuan ke kita kalo ada kegiatan gak usah ee moge, pernikahan, apa. Mereka pasti minta bantuan kita untuk pengamanannya. Jadi tetep mereka masih percaya sama kita polisi, gitu.108 Begitupun menurut Kombes Pol Djoko, dimana kejadian konvoi Moge di Yogya dianggap tidak mencoreng citra kepolisian. 107




129

Karena hal tersebut dianggap selalu ada dan menjadi sebuah case yang bisa ditangani oleh kepolisian. Tugas polri adalah hanya untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kutipan Kombes Pol Djok mengenai pemaparan diatas: “Tidak, jadi itu selalu ada, yang jelas kita tugasnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.”109 Pandangan yang sama dengan pihak internal pun juga di miliki oleh salah satu buzzer yang peneliti teliti yaitu Adnan. Dimana menurutnya kita tidak bisa membuat pandangan terhadap sebuah citra organisasi hanya dengan satu permasalahan. Perlu ada banyak unsur yang mendukung agar persepsi mengenai citra tercipta. Kutipan Adnan mengenai pemaparan diatas: “Tidak, satu permasalahan tidak dapat dijadikan patokan semua citra.”110 Berbeda pandangan dari pihak internal dan eksternal, Fredy pun memiliki pandangannya sendiri atas kasus konvoi moge di Yogya yang menggambarkan citra kepolisian. Menurutnya citra kepolisian pada saat kejadian tersebut negatif. Apapun yang di

109


Wawancara ini di lakukan pada Kamis, 05 April 2016 melalui email


130

publikasi oleh Divhumas Polri dianggapnya sebagai hal yang sia-sia jika kepolisian masih membela masyarakat yang berdompet tebal. Kutipan Fredy mengenai pemaparan diatas: “Ya. Negatif. Percuma beredar banyak video ttg polisi yg membantu masyarakat, berita2 tentang pembekukan teroris, penggerebekan pabrik narkoba, tapi masih ada anggotanya yg membela yg bayar.”111 Sama seperti Meysya salah satu buzzer yang menjadi narasumber teliti. Menurutnya citra kepolisian pada saat itu dianggap negatif karena kepolisian tidak bekerja sesuai dengan pasal yang berlaku untuk pengguna jalan umum. Meysya menganggap kepolisian tidak menerapkan apa yang sudah menjadi bagian dari kewajiban polri. Kutipan Meysya mengenai pemaparan diatas: “Negative ,, alasannya polisi tidak melakukan tugasnya secara baik sesuai pasla yang terkait”.112 Sebagian buzzer menganggap bahwa apa yang di lakukan Divhumas Polri untuk menyelesaikan krisis komunikasi konvoi moge di Yogya agar tidak melebar dianggap sebagai pencitraan. Dimana salah satu strategi Divhumas Polri adalah mempublikasi 111


112



131

kegiatan polri mulai dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya hingga pekerjaan yang melebihi kewajibannya. Tidak sedikit yang memandang bahwa hal tersebut hanya pencitraan belaka. Tetapi menurut AKBP Tri, itu bukanlah tujuan dari intansi untuk bertransparansi informasi kepada publik demi untuk nama baik. Publikasi tersebut bertujuan untuk menepiskan anggapan negatif masyarakat mengenai kepolisian. Sehingga Divhumas Polri merasa perlu untuk menyebarluaskan kegiatan polri untuk menunjukan bahwa masih ada polisi yang tidak di sangka oleh masyarakat karena ketulusan hatinya untuk membantu sesama. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Kita bukan pencitraan, tujuannya ya? Masyarakat mah taunya polisi negatif. Nah kita tunjukan, itu tadi tidak semua polisi itu negatif masih ada polisi yang positif, gitu mbak.”113 Divhumas Polri ingin menunjukan bahwa tidak semua polisi negatif, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa polisi hanya dalam scoop seperti polantas

yang sudah terlanjur

mendapatkan image negatif dari masyarakat. Tetapi AKBP Tri pun tidak menyangkal jika ada polisi yang tidak baik tetapi itu hanya 113



132

sebagian oknum. Menurutnya masyarakat hanya tertarik dengan kesalahan yang Polri perbuat dibandingkan dengan kebaikan atau prestasi yang sudah susah payah Polriraih. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Tidak semua, gitu mbak itu hanya oknum. Sebagian oknum polisi tapi sebenarnya masih banyak polisi yang baik. Eh kita bilang ibarat ee pepatahlah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan semut di ujung keliatan kan, ya itu aja.”114 Menurut AKBP Tri masyarakat hanya mengetahui mengenai kesalahan polri saja tetapi masyarakat tidak sama sekali melirik polisi-polisi yang menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu Divhumas

Polri

memanfaatkan

media

sosial

juga

untuk

mempublikasi bahwa intansi tidak hanya menggunakan untuk menyebarkan informasi yang dianggap pencitraan saja tetapi juga untuk mempublikasi mengenai oknum Polri yang bermasalah dengan hukum. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Jadi, ya kec, yang hanya, hanya dia buat permasalahan sedikit langsung ketauan tapi coba polisi yang bagus-bagus kan enggak keliatan, enggak kelirik sama masyarakat ya 114



133

kan. Sekarangkan buktinya banyak polisi yang jahat-jahat di pecat-pecatin kan, ya yakan. Kapolda Metro kemaren berapa mecat, mecat anggotanya karena dia ketauan korupsinya lah, ketauan dia pake narkoba, ketauan.”115 Seperti yang dijelaskan oleh Kombes Pol Djoko bahwa dalam publikasi mengenai kegiatan polri hanya untuk mengedukasi masyarakat bahwa polisi hanya memiliki tugas melindungi, mengayomi dan melaksanakan. Tugas polri tidak hanya yang bersifat hukum tetapi ada misi untuk menegakan hal bersifat pencegahan. Kutipan Kombes Pol Djoko mengenai pamapran diatas: “Tujuannya bahwa polisi itu melinungi, mengayomi, melaksana. Tugasnya itu tidak semata-mata penegakna hukum, ada tugas yang setidaknya preentif, prevenmtif, pencegahan sedini mungkin. Selama ini yang selalau di liat masyarakat tugas itu kan penegakan hukum, refresif, refresif.”116 Hal tersebut bisa dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat secara langsung. Pihak Polri langsung mendatangi lokasi yang dituju untuk memberikan pengetahuan maupun bantuan secara tatap muka. Karena hal tersebut diperlukannya lah dokumentasi untuk di 115




134

publikasikan agar masyarakat mengerti apa saja upaya Polri untuk merangkul masyarakatnya. Kutipan Kombes Pol Djoko mengenai pemaparan diatas: “Padahal ada sisi lain ideologi yang sifatnya preentif, preventif. Preentif, preventif itu berupa edukasi pembelajaran, ekstern langsung, ya, itu. Itu yang kurang di pahami. Makanya kita selalu men-share foto-foto seperti itu supaya tahu, ya.”117 Berbeda pandangan dengan AKBP Tri dan Kombes Pol Djoko, menurut IPDA Tyan menurutnya ketika Divhumas Polri di anggap pencitraan karena mempublikasi mengenai kegiatan sosial polri itu sebagai implementasi salah satu dari pekerjaan Public Relations (PR). Dimana Divhumas Polri saat itu tengah menjalani fungsi PR untuk membuat citra positif untuk organisasinya. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Memang, itu memang fungsinya PR, dimana-mana PR dibayar untuk membuat citra yang positif, citra yang bagus. Kalo dibilang pencitaraan. Loh memang kenapa? Itulah, untuk itulah kami dibayar, gitu.”118

117




135

Selain menjalankan fungsi PR untuk melakukan pencitraan, Divhumas Polri juga berupaya untuk membuat publikasi yang menjadi lawan dari apa yang media beritakan. Karena media memiliki adagium bad news is a good news. Sehingga media hanya berburu dengan berita yang masuk kedalam pemberitaan yang bersifat bad news. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Selain itu untuk memunculkan kembali ke masyarakat kalo yang di expose media kan cuma bad news is a good news. Bad news is a good news, tapi yang di tampilkan hanya bad news.”119 Karena Divhumas Polri juga memikirkan anggota lainnya yang berjumlah sekitar 45.000 di seluruh Indonesia sehingga Divhumas Polri juga tidak berkeinginan citra anggotanya di sama ratakan dengan oknum Polri yang berbuat hal yang menyimpang. Sehingga Divhumas Polri mempublikasi tugas-tugas yang Polri kerjakan dalam rangka misi kemanusiaan. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Sementara kinerja kita, anggota kita di lapangan yang 450.000 orang itu, mereka bekerja dengan benar, tapi 119



136

mereka di nyatakan negatif hanya ulah segelintir oknum. Jadi kita tampilkan juga polisi yang sebenarnya seperti apa, gitu loh.”120 Efisien atau tidak setelah usaha yang dilakukan oleh Divhumas Polri dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat, intansi hanya mengembalikan hal tersebut kepada individu masing-masing. Menjadi hal yang terpenting bagi Divhumas Polri pada saat ini adalah

mengevaluasi

yang

dilakukan

oleh

instansi

untuk

menghindari krisis datang kembali. Menurut Kombes Pol Djoko, hal yang perlu di evaluasi pada saat kejadian di Yogya adalah yang pertama dari sudut permasalahannya dimana permasalahan tersebut perlu di gali lebih dalam sebenarnya apa yang salah dari tugas yang telah Polri lakukan. Kedua adalah dari tindakan yang diambil oleh petugas Polri khususnya di Divhumas Polri pada saat di lapangan dan saat krisis terjadi. Kutipan Kombes Djoko mengenai pemaparan diatas: “Yang di evaluasi ya ini, satu, dari kejadian itu sendiri case-nya. Yang kedua cara bertindak penanganan oleh petugas di lapangan.”121

120



137

Tujuan

untuk

mengevaluasi

hal-hal

tersebut

adalah

memperkecil peluang untuk datangnya krisis yang kedua kalinya, mengurangi kesalahan dari kejadian sebelumnya dan membuat himbauan kepada objek yang menjadi korban untuk tetap menjaga kepercayaan mereka bahwa instansi memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kutipan Kombes Djoko mengenai pemaparan diatas: “Yaitu tadi tujuannya me-minimize, mengurangi kesalahan dan juga membuat himbauan yang objeknya masyarakat, khususnya pengguna jalan raya, ya.”122 Jika menurut Kombes Djoko yang perlu di perbaiki adalah dari sisi internal tetapi menurut AKBP Tri yang perlu mengevaluasi adalah bukan hanya itu tetapi juga masyarakat. Dimana masyarakat setelah kejadian konvoi moge di Yogya bisa menjadi lebih bijak untuk tidak terpengaruh oleh banyaknya buzzer lain atau netizen lain yang kontra dengan Polri sehingga menjadi follower mereka. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas:

121




138

“Mengenai ini loh mbak dan apa yang dapat di tarik pada saat hal tersebut terjadi, masalah moge kan? Yakita harus lebih bijak aja sebenarnya. Masyarakat, jadi setelah pakar hukum berbicara berarti kan mereka lebih percaya kepada pakar hukum, ya kan?”123 Setelah kejadian moge di Yogya menurut Wahyu Divhumas Polri memiliki harapan yang tertuju kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan santun dan di harapakan masyarakat dapat mejadi kepanjangan tangan dari instansi untuk mensosialisasikan hal yang baik yang telah dilakukan oleh kepolisian

kepada

masyarakat

sekitarnya.

Hal

ini

untuk

meminimalisir adanya hate speech yang di sebarkan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kutipan Wahyu mengenai pemaparan diatas: “Santun menggunakan medsos, dua ee kita ee para netizen ini kita harapkan juga bisa membantu mensosialisasikan apa yang telah kita lakukan baik ke keluarganya, ke komunitasnya, ke kawan-kawannya dan lain-lain.”124 . Karena peristiwa moge di Yogya menyebabkan adanya komentar yang rata-rata negatif sehingga Kapolri perlu untuk

123




139

membuat sebuah edaran yang berisi himbauan untuk tidak menyebarakan kata-kata yang kurang baik di media sosial. Kutipan Wahyu mengenai pemaparan diatas: “Seperti yang santun saya bilang posisinya, posisinya ee Kapolri mengeluarkan edaran, surat edaran mengenai heat speech ujaran kebencian yang banyak terjadi di medsos. Jadi, itu supaya netizen bisa menyikapinya dengan baik.”125 Berbeda dengan Wahyu, AKBP Tri memiliki harapan kepada masyarakat untuk bisa mengerti apa yang menjadi tugas serta kewajiban kepolisian dan masyarakat bisa lebih percaya kepada cara yang di putuskan oleh Polri untuk mengamankan warga Indonesia. Kutipan AKBP Tri mengenai pemaparan diatas: “Ya harapan kita, masyarakat bisa mengerti, bisa mengerti apa si tugas kita, gitu. Harapan kita ya masyarakat lebih percaya ke kita.”126 Selain harapan Divhumas Polri juga berterimakasih kepada sebagian masyarakat yang selama ini telah mendukung dan mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Polri selama ini. Karena itu Polri mengadakan acara kopi darat dengan para

125




140

Facebooker untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan para netizen. Kutipan IPDA Tyan mengenai pemaparan diatas: “Kami sangat berterimakasih untuk netizen yang mendukung dan mengapresiasi kinerja kami dan kami akan sangat mernagkul mereka ini. Salah satunya akan kami tunjukan lewat Facebooker, gitu ya! Jadi kami, memang sangat mencintai ee rekan-rekan kami yang ini seperti Facebooker itu.”127 4.3. Pembahasan Dalam sub bab ini peneliti akan membahas mengenai ulasan cara Divhumas Polri dalam mengelola buzzer demi mengembangkan citra kepolisian dari sisi mata masyarakat. Berikut adalah pembahasannya: Divhumas Polri merupakan salah satu divisi di dalam Tubuh Markas Besar Kepolisian RI (MABES POLRI) yang memiliki tugas untuk menjadi jembatan dari masyarakat kepada Kepolisian RI. Divisi ini memiliki fungsi tidak ubahnya merupakan instrument straregis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya image positif bagi eksistensi Polri.

127



141

Sejalan dengan hal tersebut komunikasi dengan masyarakat dalam pembentukan opini publik, adalah upaya penciptaan rasa saling mengerti antara Polri dan masyarakat maupun analisa serta prediksi kecendrungan persepsi publik atas organisasi Polri. Hal ini merupakan hal-hal yang harus dikelola secara serius. Berbicara masalah pengelolaan ini tentunya akan sangat erat kaitannya dengan eksistensi dari pengembangan fungsi kehumasan di lingkungan Polri baik yang ada ditingkat pusat maupun kewilayahan. Dengan diberlakukannya UU NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Polri sebagai badan publik diwajibkan untuk memberikan atau menyiapkan pelayanan informasi baik yang diminta maupun tidak oleh masyarakat. Polri menyadari bahwa masyarakat semakin kritis, menuntut keterbukaan disertai bukti yang konkrit terhadap upaya-upaya kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam rangka memberi pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakkan hukum. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam dunia media massa dan ketatnya persaingan bisnis industri pers atau media massa, menuntut Divhumas Polri untuk mampu melayani informasi secara merata kepada berbagai medium dengan cepat, tepat, akurat, mudah dan dapat dipertanggung jawabkan.


142

Kesalahan atau kekeliruan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada pers atau media massa bahkan di sosial media akan membuka peluang terciptanya opini negatif atas kinerja dan reputasi Polri. Maka hal ini akan berakibat fatal bagi kepercayaan masyarakat dan berdampak buruk bagi citra Polri. Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

peneliti

teliti

pada

pengembangan citra Polri dalam mengelola buzzer di media sosial melalui empat tahap, yaitu: 1.Pengumpulan Fakta (Fact Finding) Dari pengumulan data tersebut dijadikan sebagai strategi untuk mengelola buzzer sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan citra kepolisian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan oleh organisasi sudah mencapai kata berhasil atau tidak. Dalam mengembangkan citra, Polri perlu menentukan strategi yang digunakan. Karena itu strategi Divhumas Polri perlu dirancang guna terciptanya tujuan tak terlihat namun sangat berdampak pada keberlangsungan organisasi, yaitu citra. Divhumas

Polri

memiliki

tiga

strategi

dalam

rangka

mengembangkan citra kepolisian di mata masyarakat. Strategi pertama adalah membangun kepercayaan (trust bulding). Setelah


143

konvoi moge di Yogya, banyak masyarakat yang kepercayaannya luntur terhadap Polri lantaran hal tersebut. Konvoi ini menjadikan pelajaran besar bagi Polri khususnya Divhumas yang mendapat komentar di Facebook hingga ribuan. Krisis yang datang ini sebenarnya menjadikan tingkat sebuah organisasi diuji kematangan dalam hal penyelesainnya. Jika mereka berhasil maka tidak pula dengan mudah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada organisasi. Karena satu kali kesalahan maka akan meleburkan beribu-ribu kebaikan. Sehingga kepercayaan publik harus senantiasa dijaga dan di rawat. Menurtu Robert P Powell dalam bukunya Crisis A Leadeership Oppurtunity (200) yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapakan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan (chaos) dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata.128 Krisis tidak memiliki batas dan dapat terjadi kapan saja, dimana saja terhadap setiap organisasi (profit dan nonprofit, publik dan privat). Krisis menyerang ketika suatu organisasi berhenti

128

Firsan Nova. Crisis Public Relations. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011 hal 68


144

menemukan permasalahan yang ditimbulkan oleh lingkungan tempat mereka berada. Menurut Firsan Nova di dalam krisis juga dapat di kategorikan berdasarkan dampaknya. Ketiga kategori tersebut adalah krisis level pertama dimana dampak dari krisis ini mengakibatkan tercemarnya nama organisasi serta adanya hambatan dalam mewujudkan misi. Contohnya pada tuntutan hukum terhadap perusahaan Newmont karena kasus pencemaran lingkungan. Krisis level kedua dimana krisis ini berdampak pada cedera fisik, kemungkinan korban jiwa, rusaknya properti, hancurnya reputasi perusahaan atau kombinasinya. Contohnya pada kasus lumpur PT. Lapindo.

Krisis level ketiga ini mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan properti yang serius serta kemungkinan kebangkrutan. Contohnya pada kasus Enron Corporation.129 Walaupun krisis yang dialami oleh Divhumas Polri masih pada tahap krisis level satu. Tetapi untuk mengembalikan keadaan seperti biasa saja membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu adanya inisiatif dari pihak Divhumas Polri dalam mempersuasi mereka 129

Ibid hal 69


145

dengan strategi-strategi yang pembuatannya bersifat spontan dikarenakan mereka tidak pernah meramalkan bahwa krisis komunikasi ini akan terjadi pada mereka. Pembuktian bahwa Polri tidak seperti apa yang di fikirkan oleh masyarakat yang masih menjadikan kasus konvoi moge di Yogya merupakan hal yang fatal yang di lakukan oleh Polri adalah kejadian pada saat Bom terror di Sarinah 14 Januari 2016. Dimana pihak Polri menunjukan taringnya dalam penangkapan sang peneror. Dimana pada saat itu banyak masyarakat yang menggantungkan harapannya untuk Polri bisa menyelesaikan kasus tersebut. Jarak waktu konvoi moge dan bom terror di sarinah berkisar enam bulan. Bom terror di Sarinah lah yang di jadikan ajang pengembalian kepercayaan yang di lakukan oleh Polri terhadap masyarakat. Polri menunjukan taringnya pada permasalahan ini demi menghapus memori masyarakat yang bersifat negatif pada lembaga yang menjaga kemanan negara beserta masyarakatnya ini. Kedua adalah kemitraan dan kerjasama (Partnership dan Networking). Dimana hal tersebut Polri lakukan, untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi. Contoh pada program yang belakangan ini dikerjakan oleh Divhumas Polri yaitu Kopi Darat (Kopdar).


146

Dimana pada program ini Divhumas Polri mengundang berbagai komunitas untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Pada kesempatan itu juga digunakan oleh organisasi untuk merepresentasikan terkait masalah-masalah yang dianggap oleh masyarakat masih belum terselesaikan. Komunitas dianggap oleh sebagain organisasi dapat menjadi salah satu cara untuk menunjang keberhasilan organisasi tersebut. Begitu pula menurut Lesly (1991) yang menyatakan, bukan hanya mereka yang di dalam oraganisasi saja yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, melainkan juga komunitas yang berada di sekeliling wilayah operasi organisasi.130 Bukan hanya komunitas, Divhumas Polri juga mengundang para blogger. Dimana pihak organisasi merasa blogger bisa dijadikan sebagai kepanjangan tangan organisasi. Seperti pada saat krisis konvoi moge terjadi, maka pihak Divhumas Polri memberikan ruang untuk pihak eksternal seperti pakar hukum dan tokoh masyarakat memberikan opininya tersendiri mengenai kejadian yang terjadi. Begitu pula pihak blogger yang hadir dalam acara tersebut, dimana mereka dianggap karyanya dapat mengajak orang lain untuk 130

Yosal Iriantara. Community Relations Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2010 hal 31.


147

lebih bisa menerima apa yang sudah di kerjakan oleh Polri melalui tulisan-tulisan dari pihak eksternal. Setelah kopdar dan blogger, Divhumas juga terkadang mempublikasi di media sosialnya mengenai kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah baik. Hal ini dirasa dapat merangkul para pelajar yang berfikiran bahwa Polisi adalah sosok yang menakutkan atau tidak bersahabat. Karena itu perlu adanya sosialisasi yang targetnya adalah pelajar agar merubah mindset mereka mengenai kepolisian. Ketiga adalah pelayanan prima (Strive for Excellent). Dimana strategi ini sebenarnya sudah di implementasikan setiap hari oleh Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Bag Yan Inddok). Divisi ini meberikan seluruh tenaganya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi atau data-data yang menyangkut kepolisian. Begitu pula pada saat konvoi moge terjadi, klarifikasi yang di publikasi oleh Divhumas Polri juga berkat masyarakat yang menuntut adanya instansi harus angkat suara agar masalah tersebut se tidaknya redam beberapa saat. Informasi yang diberikan pun sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun pada saat klarifikasi pertama di permasalahan konvoi moge di Yogya mendapat kecaman karena dianggap


148

menghapus UUD yang tertera, tetapi itu tidak membuat Divhumas Polri hilang akal untuk mengedukasi dan mempersuasi agar masyarakat bisa menerima kesalahan yang organisasi lakukan. Tidak hanya dari segi pemberian informasi tetapi Polri juga memberikan pelayanan dalam bidang jasa yang tiada hentinya. Dimana polri dituntut untuk memberikan pelayanan yang mengatas namakan keamanan masyarakat untuk selalu menjalankan tugasnya demi mengemban perdikat sebagai abdi Negara.. 2.Perencanaan dan Pemrograman (Planning dan Programming) Perencanaan dan Pemrograman merupakan hal yang menjadi salah satu items penting yang perlu di miliki oleh sebuah organisasi. Hal itu berguna untuk menunjukan arah kepada organisasi kemana tujuan yang akan mereka raih. Begitu pun Divhumas Polri, organisasi ini juga memiliki perencanaan dan pemrograman yang dijadikan sebagai alat penunjuk arah untuk menangkal adanya sebuah krisis. Walaupun Divhumas Polri tidak memiliki tim khusus layaknya organisasi lain untuk menghadapai krisis, tetapi ada sebuah bagian yang menjadi perwakilan instansi

yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi, dimana bagian ini menjadi garda terdepan jika sewaktu-waktu krisis datang.


149

Meskipun sebenarnya perencaan merupakan investasi bagi perusahaan untuk menjalankan tugasnya selama beberapa waktu tetapi menurut peneliti Divhumas Polri tidak memiliki perencanaan dan program seperti perusahaan-perusaaan swasta, yang mana mereka

selalu

memperbarui

dan

menyesuaikan

dengan

perkembangan zaman Namun begitu tetapi ada beberapa perencanaan dan program yang peneliti cantum kan di hasil penelitian. Meskipun hal-hal tersebut merupakan hasil dari data wawancara yang peneliti rangkum dari berbagai sumber, tetapi hal tersebut memang benar di jalankan oleh Divhumas Polri. Perencanaan

yang

baik

adalah

perencanaan

yang

di

implementasikan dengan adanya sebuah program yang di jalan kan. Organisasi yang menjaga keamanan di Negara ini pun juga menjalankan hal tersebut. Meskipun perencanaan dan programmnya tidak di perbarui atau mengikuti perkembangan zaman saat ini. Polri dengan Undang-Undang seperti dua sisi mata uang, sehingga salah satu program yang dimiliki oleh Divhumas Polri adalah sosialisasi Undang-Undang untuk para netizen di dunia maya. Setelah sosialisasi, Divhumas Polri memiliki program yang masih

berlandaskan

Undang-Undang.


Dimana

Program

ini

150

disesuaikan

dengan

Keterbukaan

informasi

pasal

keterbukaan

publik

ini

tidak

informasi hanya

publik. berbentuk

penyediakan data mengenai kepolisian bagi yang membutuhkan tetapi juga berbentuk transparansi informasi di media sosial. Transparansi informasi ini di menjadi kebutuhan tersendiri bagi netizen dunia maya. Karena masyarakat selalu ingin mengetahui apa saja sebenarnya yang di lakukan oleh Polri bukan hanya saat bertugas tetapi juga pada saat melaksanakan hal yang bukan menjadi kewajibannya. Kemudian program Divhumas Polri selanjutnya adalah kopi darat dimana program ini menjadi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari menteri, lsm, komunitas, blogger, hingga partisipan yang merasa membutuhkan acara ini untuk mengetahui kejelasan dari sebuah masalah yang belum terselesaikan. Yang menjadi nilai tambah untuk Divhumas Polri dari segi pemilihan khalayaknya adanya mereka sudah menentukan dampak yang akan terjadi jika mereka mengundang khalayak-kahalayak tersebut di program yang mereka ciptakan. Adapun alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali atau


151

menetapkan unsur-unsur masharakat luas yang menjadi khalayaknya adalah Pertama untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok tepat untuk dijadikan sasaran suatu program PR. Kedua untuk menciptakan skala prioritas, berkaitan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Ketiga untuk memilih media dan teknik PR yang sekiranya paling sesuai. Kelima untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar efektif dan mudah di terima.131 Hal-hal diatas sangat bermanfaat bagi Divhumas Polri untuk menentukan pola komunikasi apa yang digunakan bagi segmennnya. Dimana Polri tidak hanya perlu untuk mengidentifikasi Meskipun setiap publikasi yang di bagi oleh Divhumas Polri dalam rangka Polri sedang berempati dengan masyarakat yang membutuhkan, tidak jarang banyak buzzer yang memberikan komentar tidak baik di media sosial Divhumas Polri. Tetapi instansi ini terus berusaha untuk menunjukan bahwa apa yang mereka lakukan adalah memang tanggung jawabnya sebagai abdi Negara. Sehingga apapun tanggapan masyarakat mengenai Polri yang bersifat negatif, Divhumas Polri tidak akan berhenti untuk 131

Frank Jefkins. Public Relations. Jakarta: Erlangga. 2003 hal 86


152

mempublikasi kegiatan-kegiatan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya pada saat Polri sedang membantu masyarakay yang sedang membutuhkan bantuan. 3.

Mengambil

Tindakan

dan

Berkomunikasi

(Action

dan

Communicating) Langkah ketiga dalam proses penelitian ini adalah tindakan yang di ambil oleh Divhumas Polri pada saat krisis datang. Respon publik yang sangat cepat akan permasalahan ini di karenakan hadirnya teknologi komunikasi yang membuat kesalahan dari organisasi bisa di ketahui oleh semua orang. Teknologi komunikasi modern telah menutup jarak antara pesan dan perilaku sampai pada titik di mana keduanya hampir dianggap satu dan sama. Apa yang dilakukan oleh organisasi dapat di laporkan secepat apa yang dikatakan organisasi atau apa yang dilakukan organisasi. Pada saat krisis komunikasi melanda Divhumas Polri, secara cepat dalam waktu dua hari instansi mendapat feeback yang berbentuk komentar di media sosial khusunya Facebook hingga mencapai angka puluhan ribu. Merajalelanya pemakaian jejaring sosial terutama Facebook pada situs internet menjadikan para peneliti membuat aplikasi dari terori-teori yang ada untuk komunikasi duniamaya. Salah satu aplikasi


153

yang sesuai dengan yang di alami oleh Divhumas Polri adalah kredibilitas media. Dimana kredibilitas telah menjadi isu yang tidak pernah basi dalam penelitian komunikasi massa. Bahkan melebihi media tradisional, internet memunculkan isuisu tentang akurasi, keandalan dan kecukupan informasi. Ruang chatting dan game multi pemain menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang

apakah

orang-orang

tersebut

memang

sebagaimana

penampakan mereka. Ketergesaan dalam internet bahkan dapat membuat sebuah organisasi berita yang besar mengenluarkan informasi tanpa memeriksanya secara cermat.132 Apa yang dilakukan oleh petugas Polri tidak bedanya dengan apa yang di lakukan kebanyak organisasi berita yang kini mengeluarkan beritanya perdetik tanpa mencermati terlebih dahulu informasi yang keluar. Berawal dari klarifikasi pertama yang mencantumkan pasal 134 UU RI 22 tahun 2009 mengenai pembolehan adanya konvoi di salah satu isinya hingga membuat klarifikasi kedua dan menghapus pasal tersebut. Terdapat hal yang fatal pada kasus ini, dimana petugas yang membuat klarifikasi tersebut hanya mengandalakan subjektifitasnya 132

Werner J Severin dan James W. Tankard, Jr. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta: Kencana. 2008 hal 457


154

saja tanpa meminta saran kepada atasan yang pernah mengalami hal serupa. Menurut peneliti ini merupakan hal yang perlu di perbaiki oleh Divhumas Polri untuk memberikan edukasi bagi para pemegang akun Divhumas Polri untuk mengantisipasi hal seperti ini terjadi kembali. Karena masyarakat geram akan informasi yang diberikan Divhumas Polri kepada netizen dunia maya. Dimana masyarakat sedang terbakar emosinya karena mengetahui Polri membebaskan komunitas HDCI melanggar aturan lalu lintas kemudian pihak Divhumas Polri memberikan sesuatu yang dianggap dapat meredakan emosi netizen. Ternyata hal tersebut justru menjadi bumerang bagi organisasi. Hingga akhirnya Kapolri angkat bicara untuk meredakan emosi netizen. Tetapi masyarakat masih saja tidak menghiraukan, karena menurut masyarakat jika pihak orgnasasi masyarakat yang berbicara maka pastilah mereka membela tempat mereka berasal. Karena itu Divhumas Polri mengundang pakar hukum dan tokoh masyarakat untuk memberikan persepsinya di media sosial mengenai apa yang dilakukan oleh Polri merupakan sudah menjadi kewajibannya. Setelah itu barulah hastag #SavePointG berkurang. Dimana sebelumnya hashtag tersebut sangat deras mengaliri media sosial Divhumas Polri, tetapi karena pihak eksternal sudah


155

mengutarakan pendapatnya akan hal tersebut, komentar dan hasthtag #SavePointG mulai berkurang. Permasalahan yang terjadi bukan hanya banyaknya komentar yang masuk ke akun Divhumas Polri, tetapi terdapat pula provokator yang dianggap menjadi pengaruh bagi netizen lain. Sehingga menimbulkakn buzzer yang semakin banyak. Karena itu pihak instansi juga sangat memperhatikan betul akun mana sajakah yang masuk ke dalam kriteria tersebut untuk di hilangkan dari pertemana akun Facebook Divhumas Polri. 4.

Evaluasi (Evaluating) Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses yang panjang mulai dari fact finding, planning dan programming, hingga action dan communicating. Pada sub bab ini, digunakan instansi untuk mempelajari apa yang terjadi dan mengapa,bukan untuk membuktikan atau melakukan sesuatu. Untuk mempelajari apa yang terjadi dan mengatahui hasil akhir dari apa yang sudah Divhumas Polri lakukan, maka instansi membuat sebuah penilaian yang bersifat secara objektif. Dimana hasil tersebut menjadi perwakilan dari serangkaian usaha yang telah mereka lakukan.


156

Maka hasil tersebut ada sebuah citra yang sedang instansi kembangkan demi nama baik Polri tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Karena pada saat eksekusi maka akan terdapat batu krikil untuk menguji sebuah organisasi. Krisis komunikasi di media sosial mengenai konvoi moge di Yogya yang Divhumas Polri alami merupakan sebuah ujian tersendiri bagi instansi. Dimana instansi harus bergerak secara cepat dan pasti untuk mengembalikan citra Polri yang tercoreng. Dimana tingkat kepercayaan masyarakat seketika berubah karena hal tersebut. Tetapi sebenarnya itu tidak mutlak menjadikan masyarakat acuh begitu saja terhadap Polri, karena masyarakat pastilah sangat membutuhkan Polri pada saat tertentu. Tetapi Divhumas Polri pun mengambil pelajaran dari krisis komunikasi ini dimana mereka tidak bisa mempublikasi hal yang berdasarkan hanya penilaian subjektif. Karena itulah Divhumas Polri mendapat hingga puluhan ribu komentar. Sehingga setiap informasi yang akan di publikasi di dunia maya pihak Divhumas Polri sudah memperingati anggotanya untuk tetap mendiskusikan apa yang akan di keluarkan melalu dari media sosial instansi.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents