BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS DAN IMPLEMENTASINYA PADA JENJANG SMP DI KOTA TANGERANG SELATAN

60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS DAN IMPLEMENTASINYA PADA JENJANG SMP DI KOTA TANGERANG SELATAN

A. HASIL PENELITIAN 1. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan Sebelum peneliti lebih jauh membahas tentang Subsidi BOS dan implementasinya, terlebih dahulu akan didiskripsikan tentang kondisi geografis, pemerintahan, perekonomian daerah, keadaan sosial dan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan untuk memberi gambaran secara utuh tentang Kota Tangerang Selatan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari Kantor Walikota Tangerang Selatan, Biro Hukum, Kantor Dinas Pendidikan, sekolahsekolah sampel dan website Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun data-data yang diperoleh dapat disarikan sebagai berikut :

1.1. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Tangerang Selatan pada mulanya merupakan sebagian wilayah dari Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, atas perjuangan warga masyarakat yang dilakukannya sejak tahun 2000. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Propinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2. Ketujuh kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong Utara , Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Setu. Adapun batas-batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : (a) sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, (b) sebelah timur

Universitas Indonesia Studi tentang..., Aris Roosnila Dewi, FISIP UI, 2010.

61

berbatasan denga Propinsi DKI Jakarta, (c) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok serta (d) sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk mencapai 1.042.682 jiwa, dengan penyebaran di Kecamatan Serpong terdiri dari 173.044 jiwa, Ciputat 257.320, Pamulang 162.229 jiwa, Pondok Aren 148.764 jiwa, Serpong Utara 127.597 jiwa, Ciputat Timur 102.725 jiwa dan di Kecamatan Setu 71.003 jiwa. Luas wilayah adalah 14.719 ha, masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 1. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%. Luas wilayah masing-masing kelurahan/desa tertera dalam Tabel 2. Kelurahan/desa dengan wilayah di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya. Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang . Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan No

Kecamatan

Luas wilayah (ha)

Persentase terhadap luas kota

1

Serpong

2.404 ha

16,33 %

2

Serpong Utara

1.784 ha

12,12 %

3

Ciputat

1.838 ha

12,49%

4

Ciputat Timur

1.543 ha

10,48%

5

Pamulang

2.682 ha

18,22%

6

Pondok Aren

2.988 ha

20,30%


62

7

Setu

1.480 ha

10,06%

Kota Tangsel

14.719 ha

100%

Sumber : Hasil Olah Potensi Desa tahun 2006 dalam kompilasi data untuk penyusunan RT dan RW Kota Tangerang Selatan

1. 2. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan jumlah kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 572 dan Rukun Tetangga sebanyak 2.996. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Pondok Aren, sedangkan kecamatan dengan RW dan RT terbanyak adalah Pamulang dengan 129 RW dan 69 RT. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjumlah 28 SKPD termasuk kecamatan, namun tidak termasuk institusi DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Kota Tangerang selatan belum memiliki institusi DPRD. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang, yang baru terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2008. Sementara itu untuk membentuk institusi DPRD harus dilakukan melalui pemilihan umum. Sehingga, ketika pada bulan April 2009 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPD dan DPRD II, kota ini belum memiliki persiapan yang memadai. Berdasarkan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri dari : Walikota, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat

serta

Asisten

Bidang

Perekonomian

dan

Administrasi Umum. Dinas daerah meliputi : dinas pendidikan, pemuda


63

dan olahraga, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian dan perikanan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, perdagangan , koperasi dan usaha kecil menengah, dinas perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika,

dinas

kependudukan,

pencatatan

sipil,

sosial

,

ketenagakerjaan dan transmigrasi dan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan teknis daerah terdiri dari : badan perencanaan

dan

pembangunan

daerah,

inspektorat

kota,

badan

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamong praja. Pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan adalah di Pamulang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2007. Meski daerahnya terbilang sudah mapan, namun Kota Tangerang Selatan sebagai

kota otonom baru dikelilingi berbagai masalah yang

begitu kompleks. Setidaknya, terdapat empat masalah yang berkaitan dengan penataan wilayah. Yakni, pembenahan infrastruktur, drainase, pengelolaan air bersih, dan penanganan sampah.

1. 3. Perekonomian Daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 , sedangkan

PDRB

atas

dasar

harga

konstan

adalah

sebesar

Rp.2.768.787,17. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp.5,042 Juta. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%. Pada tahun 2003, PDRB per kapita atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.863.517 sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.042.682. Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat


64

Timur yaitu sebesar 31,93% dari total PDRB sedangkan yang terkecil adalah Setu dengan hanya 1,35%. Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%). Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tertier, yaitu pengangkutan dan komunikasi;

perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank,

persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tertier meningkat kontribusinya. Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54% dari 14.719 Ha. Sawah ladang dan kebun menempati posisi kedua terluas dengan 2.794,41 Ha atau 18,99%. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1%. Jenis komoditas pertanian yang diproduksi antara lain adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe rawit, bayam, terung, kangkung, sawi, dan cabe besar. Komoditas dengan luas panen terbesar, yaitu 121 Ha dengan produksi 725 Ton GKP, sedangkan komoditas dengan luas panen terkecil adalah cabe rawit yaitu 4 Ha dengan produksi 17 ton. Berbagai jenis ternak terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan populasi yang beraneka ragam. Ternak besar yang terdiri dari sapi potong,


65

kerbau dan kuda didominasi oleh sapi potong dengan populasi 5.073 ekor. Pada ternak kecil, dibandingkan dengan domba dan babi, kambing memiliki populasi terbesar yaitu 14.279 ekor. Unggas yang paling besar populasinya adalah ayam ras petelur dengan 1.244.888 ekor. Unggasunggas lain adalah ayam ras petelur (populasi 490.100 ekor), ayam buras (214.946 ekor) dan itik (38.868 ekor). Ada lima jenis industri kerajinan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, yaitu kerajinan kayu berjumlah 165 unit, anyaman 28 unit, gerabah 1 unit, kain 293 unit dan makanan 164 unit. Selain itu industri kerajian tersebut, juga terdapat 7 unit pabrik yang di dalamnya terdapat 1 kawasan industri. Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m2 dengan 1.966 kios, 865 los Berdasarkan tanda daftar perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT), comanditer venotschaap / perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan (PO), koperasi, firma, dan bentuk usaha lain yang keseluruhannya berjumlah 5.146 unit. Yang paling banyak adalah adalah PT yaitu berjumlah 2.467 unit sedangkan yang paling sedikit adalah firma yang hanya berjumlah 2 unit. Koperasi seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), dan KoperasiPegawai Republik Indonesia (KPRI). Namun, koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang baru sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggota mencapai 24.553 orang.


66

1. 4. Kondisi Sosial dan Pendidikan Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10% Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau 5,45%. Jumlah Balita yang ditimbang adalah sebanyak 82.098 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 92,70% dalam keadaan gizi baik, 0,37% gizi buruk, 5,18% gizi kurang dan 1,74% gizi lebih. Jumlah rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan ada 9 unit yang seluruhnya milik swasta karena Kota belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) biasa berjumlah 10 unit, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 1 unit, Puskesmas Pembantu 8 unit dan Puskesmas Keliling 10 unit. Selain itu juga terdapat Balai Pengobatan, Praktek Dokter dan Rumah Bersalin. Jumlah total pos pelayanan terpadu (Posyandu) berjumlah 771 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 4.127 orang kader aktif. Selain itu juga terdapat 108 pos pembinaan terpadu (Posbindu) dengan 501 orang kader aktif.


67

Petugas Keluarga Berencana (KB) berjumlah 48 orang yang terdiri dari 24 orang dokter dan 24 orang bidan. Selain petugas KB, juga terdapat institusi masyarakat dalam kegiatan KB. Jumlah peserta KB baru adalah sebesar 10.522 peserta atau 56,52% dari total perkiraan permintaan masyarakat (PPM) sedangkan jumlah peserta KB aktif adalah sebesar 120.081 . Panti sosial yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah panti asuhan anak sejumlah 14 panti dan tresna werdha sejumlah 5 panti dan bina grahita sejumlah 1 panti. Potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di antaranya adalah tenaga kesejahteraan masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna .Berdasarkan tingkat kesejahteraan, jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan pra sejahtera adalah sebesar 8.789 keluarga atau 3,65% dari total 24.700 keluarga, sedangkan tingkat kesejahteraan KS I adalah sebesar 39.319 keluarga atau 16,34%. Sisanya, yaitu sebanyak 192.592 Keluarga atau 80,01% adalah Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III Berdasarkan validasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, jumlah rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 19.104 RT. Jumlah penerima paling banyak di Pamulang yaitu sebanyak 5.963 rumah tangga, sedangkan paling sedikit di Ciputat Timur yaitu sebanyak 1.685 kk. Dapat terjadi perbedaan angka antara masyarakat miskin dalam BLT dengan masyarakat miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan BKKBN karena terdapat perbedaan kriteria dan kategori dalam penentuan kelompok masyarakat miskin. Rumah tangga penerima BLT ditentukan berdasarkan 14 variabel dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu Sangat Miskin, Miskin dan Mendekati Miskin. Tingkat kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera Tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus. Berdasarkan komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk, sebagian besar penduduk memeluk agama Islam yaitu sebanyak 90,98%. Penduduk selebihnya memeluk agama Protestan (4,07%), Kristen (3,14%),


68

Buddha (1,21%) dan Hindu (0,60%). Sarana peribadatan yang tersedia untuk para pemeluk agama adalah mesjid sebanyak 436 buah, langgar/mushola 1.268 buah, gereja 42 buah, vihara/kuil 7 buah. Pondok pesantren berjumlah 24 buah.

2. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bidang Pendidikan 2.1 Sasaran Sasaran kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam bidang bidang pendidikan : a.

Meningkatnya secara nyata persentase angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.

b.

Tersedianya standar pelayanan pendidikan minimal yang berupa

sarana

dan

prasarana

belajar

yang

memenuhi

persyaratan. c.

Meningkatnya kesejahteraan guru

d.

Terselenggaranya pendidikan dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

e.

Meningkatnya kualitas hasil belajar siswa yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.

2.2 Arah Kebijakan a. Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia

kepentingan

(SDM)

yang

pembangunan

mampu dengan

mengakomodasikan cara

meningkatkan

profesionalisme tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendidikan.


69

b. Membuka

seluas-luasnya

kesempatan

masyarakat

untuk

memperoleh pendidikan dengan memberikan subsidi BOS untuk SD dan SMP, untuk meningkatkan APK dan APM. c. Peningkatan sarana dan prasarana belajar melalui pola bantuan langsung ke sekolah untuk keperluan rehap ruang kelas maupun pembangunan ruang/fasilitas belajar yang baru. d. Peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan : pemberian kesempatan untuk menampung jenjang yang lebih tinggi, memberikan insentif mengajar, kompensasi lain non materiil. e. Melakukan penataan kelembagaan/organisasi dinas pendidikan maupun sekolah agar lebih efektif dan efisien. f. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu yang sesuai dengan dunia kerja

3. Program-program Peningkatam Pendidikan di Kota Tangerang Selatan 3.1. Pendidikan Anak Usia Dini Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatua Adhfal (RA), Kelompok Belajar, Kelompok Bermain dan lain-lain yang sederajat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini antara lain : 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, membantu biaya operasional , pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini , memberi subsidi,

imbal

swadaya,

serta

menumbuhkan

partisipasi

masyarakat termasuk lembaga keagamaan maupun organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini.

2. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada orang tua melalui penyuluhan sebagai


70

upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut untuk memasuki jenjang pendidikan formal di SD dan selanjutnya.

3. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi,

dan

pengawasan

terhadap

pembangunan

dan

pengembangan pendidikan anak usia dini.

3.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10% Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini sedang menggalakkan program pada sektor pendidikan mengingat Angka Partisipasi Kasar ( APK ) dan Angka Partisipasi Murni ( APM ) untuk pendidikan dasar (SDdan SMP ) di Kota Tangerang Selatan masih relatif rendah. Data Dinas pendidikan setempat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD ratarata 87,49 % dan APM 72,45%, untuk jenjang SMP dan sederajat APK 77,59% dan APM hanya 61,00%. Sedang APK dan APM untuk jenjang SMA masing masing 30,09% dan 21,94% serta APK dan APM untuk SMK masingmasing 33,85% dan 26,78%. Program wajib belajar pandidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas melalui sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidayyah (MI) atau yang


71

sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyyah (MTs) atau yang sederajat sehingga seluruh anah yang berusia 7 – 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan. Penekanan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah : 1. Peningkatan partisipasi usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs 2. Penurunan angka putus sekolah pada usia 7-15 tahun. 3. Penyediaan

bantuan

bagi

anak-anak

yang

tidak

dapat

melanjutkan ke SMP melalui program sekolah jauh, Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKBM) dan lain-lain. 4. Penyediaan sarana dan sarana pendidikan yang berkualitas 5. Perbaikan sarana pendidikan yang rusak

3.3 Pendidikan Menengah Program

pembinaan

pendidikan

menengah

dibuat

untuk

meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Program untuk pendidikan menengah meliputi pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas ( SMA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) dan Madrasah Aliyah ( MA ). Berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan ssarana dan prasarana pendidikan 2. Pemberian bantuan untuk anak berprestasi 3. Penyelenggaraan sekolah unggulan dan peningkatan peran SMA dan SMK dalam peningkatan angka paetisipasi kasar. 4. Terselenggaranya kerjasama antara pendidikan dan dunia usaha, 5. Pengembangan manajemen berbasis sekolah

3.4. Pembinaan Tenaga Kependidikan Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan berlandasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional


72

Pendidikan mencakup komponen input, proses dan output yang terdiri dari standar isi, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan. Secara garis besar cakupan standar nasional pendidikan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : (1) Standar kompetensi lulusan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal peserta didik, yang mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, yang harus dimilikinya untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, (2) Standar isi pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (3) Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan,(5) Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (6) Standar pengelolaan adalah

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, (7) Standar pembiayaan (biaya operasi satuan pendidikan) adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, (8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian prestasi belajar peserta didik.


73

Program peningkatan kualitas agar minimal mencapai standar sebagaimana tersebut diatas dimulai dari pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan dibuat untuk suatu tujuan meningkatkan kuantitas, kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan agar mampu

melaksanakan

pengelolaan,

pengembangan,

pengawasan,

administrasi, evaluasi dan pelayanan teknis dalam menunjang proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : 1. Memfasilitasi untuk peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pendidik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan melakukan pendidikan dan latihan, penataran, workshop dan lain-lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Peningkatan

kesejahteraan

bagi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial yang pantas dan memadahi, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

3.5 Penataan Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Sebagai daerah otonom baru, tentu saja Kota Tangerang Selatan harus melakukan pembenahan organisasi di setiap dinas yang ada, termasuk dinas pendidikan. Susunan organisasi dinas pendidikan setelah mengalami penataan terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan

dan sub bagian program evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan kepala-kepala bidang berada di bawah koordinasi langsung kepala dinas. Bidang-bidang tersebut adalah : bidang pendidikan dasar ( TK, SD, SMP ), bidang pendidikan menengah ( SMA dan SMK ) serta

bidang

pendidikan nonformal, informal, pemuda dan olahraga. Upaya lain penataan lembaga pendidikan adalah dengan mengganti nama-nama SMP Negeri, yang sebelumnya diberi nama berurutan dalam lingkup kecamatan, sekarang nama mereka berurutan dalam lingkup wilayah


74

Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian 17 SMP yang ada diurutkan namanya mulai dari nama SMP 1 sampai dengan SMP 17 Kota Tangerang Selatan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Perubahan Nama SMP di Kota Tangerang Selatan NO

NAMA LAMA

NAMA BARU

1

SMP Negeri 1 Serpong

SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan

2

SMP Negeri 1 Ciputat


3



4

SMP Negeri 1 Pamulang


5

SMP Negeri 1 Pondok Aren


6



7



8

SMP Negeri 2 Cisauk


9



10



11



12



13



14



15



16



17



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 2009 Penataan lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pendidikan sehingga diperoleh kelembagaan pendidikan yang padat namun kaya fungsi.


75

3.6 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau sebesar 5,45%. Dinas Pendidikan ( Dindik ) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaalokasikan

anggaran sebesar Rp 21 miliar pada tahun 2009.

Anggaran tersebut antara lain untuk rehabilitasi dan penambahan ruangruang kelas sekolah- sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan ruang kelas itu di antaranya SMAN 3 Ciputat yang masih membutuhkan 3 lokal, SMAN 6 Ciputat kekurangan 6 lokal, dan SMAN 2 Pamulang juga 6 lokal. Sedangkan untuk SMP dan SD negeri yang ada di Tangsel akan dilakukan rehab bangunan. Disamping untuk rehabilitasi dan pemangunan ruang kelas baru, anggaran tersebut juga untuk keperluan alat tulis kantor dan mebeler .

4. Implementasi Subsidi BOS pada Jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Subsidi BOS merupakan kebijakan Walikota Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/

2009. Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan ini lebih populer

disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP) atau Bantuan Operasional Daerah (BOSDA).

Kebijakan ini merupakan komitmen bersama antara

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan

masyarakat untuk mewujudkan

Kota Tangerang Selatan yang lebih maju sesuai dengan semangat pembentukan Kota Otonomi Tangerang Selatan. Dalam perumusan kebijakan subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (


76

RPJMD) serta semangat yang mendorong pemisahan diri Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang. Mengingat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk sekolah – sekolah pada jenjang SMP masih relatif kecil, maka perlu ada tambahan dari pemerintah daerah sehingga dapat lebih mengurangi beban masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan pada jenjang SMP. Oleh karenanya dibuatlah kebijakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan subsidi BOS baik pada jenjang SD maupun SMP. Implementasi subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan pada satuan pendidikan dilakukan melalui Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah ( RAPBS ), sebagai gambaran umum dari program dan sumber dana yang diperoleh dan akan dikelola oleh sekolah pada tahun tersebut. Subsidi BOS dikelola sebagai suplemen dari BOS yang berasal dari APBN. RAPBS merupakan dokumen sekolah yang direncanakan dan digunakan oleh sekolah sebagai pedoman untuk melaksanakan programprogram sekolah. Penyusunan APBS dilakukan oleh sekolah bersama dengan komite sekolah. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan atau pergeseran dengan yang tertera pada APBS, maka harus didiskusikan dengan komite sekolah terlebih dahulu. Kemudian dilakukan perubahan APBS yang dituangkan dalam berita acara perubahan APBS. Langkah –langkah penyusunan APBS dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Mengadakan

perencanaan

kegiatan.

Yaitu

menentukan

dan

menginfentarisir semua kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang akan datang. Perencanaan kegiatan pada umumnya dibuat sebelum akhir tahun pelajaran, sehingga pada awal tahun pelajaran sekolah telah memiliki pedoman untuk pelaksanaan kegiatan sekolah. b. Menentukan biaya untuk masing-masing item kegiatan. Total biaya yang dibutuhkan diklasifikasikan untuk tiap-tiap semester.


77

c. Menentukan sumber dana. Sumber dana bagi SMP negeri dan swasta pada umumnya berbeda. Bagi sekolah negeri, sumber dana yang dominan berasal dari BOS dan subsidi BOS. Sedangkan bagi SMP swasta, sumber dana yang diandalkan berasal dari pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari siswa/orang tua dan BOS dari pemerintah pusat. Mekanisme penetapan alokasi dan pencairan dana Subsidi BOS untuk SMP di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : 1. Tim Subsidi BOS Kota Tangerang Selatan mensosialisasikan program bantuan kepada sekolah-sekolah negeri calon penerima bantuan. Pesan dalam sosialisasi antara lain agar sekolah mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota, Up. Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan subsidi BOS atau BOP. Dalam proposal yang diajukan oleh setiap SMP memuat antara lain : Surat permohonan, profil sekolah, data guru dan murid, rencana kegiatan, rencana penggunaan BOP, prestasi sekolah dan nomor rekening sekolah. 2. Tim Subsidi BOS melakukan verifikasi ulang data sebagai dasar pengajuan alokasi tiap sekolah. Dasar penghitungan subsidi adalah jumlah siswa. 3. Tim Subsidi BOS mengajukan usulan lokasi dan alokasi subsidi kepada Pemerintah Kota /Walikota Tangerang Selatan. 4. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang lokasi dan alokasi subsidi BOS, dan Surat Permintaan Pembayaran dari Sekolah, Tim Subsidi BOS mengajukan Permohonan Pembayaran ke Sekretariat Daerah. 5. Selanjutnya Sekretariat Daerah mengajukan permintaan pembayaran ke Keuangan Daerah untuk diterbitkan rekening Surat Perintah Menerima Uang (SPMU) atas nama rekening sekolah penerima Subsidi BOS.


78

6. Penyaluran dana dilakukan tiap triwulan ke rekening SMP Negeri penerima Subsidi BOS. 7. Pihak sekolah sebagai penerima Subsidi BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan. Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan diadakan mulai bulan Juli 2009. Besarnya Rp 17.650,00 ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah ) per siswa per bulan. Untuk periode Juli-Desember 2009, dana yang dipergunakan sebagai Subsidi BOS merupakan hibah dari Kabupaten Tangerang, mengingat Kota Tangerang baru dalam proses penataan organisasi, administrasi, anggaran dan lain-lain setelah mendapat persetujuan sebagai daerah otonom sejak tahun 2008. Sekolah penerima Subsidi BOS adalah seluruh SMP Negeri baik yang berstatus reguler maupun SMP Terbuka ( TKB/TKBM ) di Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 17 sekolah dan SMP Terbuka yang berjumlah 7 sekolah, dengan total siswa 15.509 siswa. Dengan demikian besarnya Subsidi BOS/BOSDA yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada periode bulan Juli-Desember 2009 adalah Rp 17.650 X 15.509 siswa X 6 bulan = Rp 1.642.403.100 ( satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus rupiah ).

4.1. Implementasi Subsidi BOS pada SMP Standar Nasional ( SSN ) Sekolah standar nasional, memiliki sumber pendanaan sekolah setidaknya berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu block grant dana Sekolah Standar Nasional (SSN), BOS, dan Subsidi BOS . Meskipun demikian, bukan berarti sekolah standar nasional tidak mengalami hambatan dalam pembiayaan

pendidikan. Hal ini dikarenakan dana bantuan SSN

peruntukannya adalah hanya untuk delapan standar nasional yang antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan. Dengan demikian bagi sekolah, Subsidi BOS


79

bukan untuk meringankan beban orang tua siswa

akan tetapi untuk

meningkatkan layanan mutu sekolah. Kendala yang muncul dari implementasi Subsidi BOS di sekolah standar nasional adalah terbatasnya ruang gerak sekolah dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sebagai contoh ketika dana Subsidi BOS terlambat, pihak sekolah kesulitan untuk mendapatkan dana talangan.

Hal ini menyebabkan kebutuhan operasional sekolah

terhambat, seperti untuk pembayaran listrik, air, internet, gaji guru honorer dan lain-lain. Dampak yang lebih jauh dari terlambatnya dana Subsidi BOS terkait dengan pemberian gaji guru adalah pada tingkat disiplin guru, khususnya guru honorer. Misalnya para guru honorer terlambat menerima gaji, maka dengan sangat mudah mereka tidak masuk sekolah, dengan alasan tidak punya transport. Jika sering terjadi kelas kosong, maka sekolah akan potensial gagal dalam meningkatkan pelayanan kepada siswa. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada penurunan prestasi belajar siswa.

Tabel 4 Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP SSN NO

SEKOLAH

JUMLAH

JUMLAH

KELAS

SISWA

Subsidi BOS Rp

1

SMP Negeri 2

30 Kelas

600 Siswa

Rp 18.426.600

4

SMP Negeri 4

24 Kelas

480 Siswa

Rp 8.472.000

Jumlah

54 Kelas

1080 siswa

Rp 26.898.600

Sumber : dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan , diolah.

4.2. Implementasi Subsidi BOS pada SMP Reguler Jumlah siswa dan besarnya Subsidi BOS yang diterima oleh setiap sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini .


80

Tabel 5 Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP Reguler

NO

SEKOLAH

JUMLAH

JUMLAH

KELAS

SISWA

Subsidi BOS Rp

1

SMP Negeri 1

21 Kelas

1068 Siswa

Rp 18.850.000

2

SMP Negeri 3

24 Kelas

900 Siswa

Rp 15.885.000

3

SMP Negeri 5

27 Kelas

1065 Siswa

Rp 18.797.250

4

SMP Negeri 6

30 Kelas

1070 Siswa

Rp 18.888.550

5

SMP Negeri 7

21 Kelas

840 Siswa

Rp 14.826.000

6

SMP Negeri 8

18 Kelas

576 Siswa

Rp 10.166.400

7

SMP Negeri 9

24 Kelas

960 Siswa

Rp 16.944.000

8

SMP Negeri 10

27 Kelas

912 Siswa

Rp 16.096.800

9

SMP Negeri 11

24 Kelas

936 Siswa

Rp 16.520.400

10

SMP Negeri 12

27 Kelas

1060 Siswa

Rp 18.709.000

11

SMP Negeri 13

30 Kelas

1180 Siswa

Rp 20.827.000

12

SMP Negeri 14

12 Kelas

480 Siswa

Rp 8.472.000

13

SMP Negeri 15

27 Kelas

756 Siswa

Rp 13.343.400

14

SMP Negeri 16

18 Kelas

720 Siswa

Rp 12.708.000

15

SMP Negeri 17

24 Kelas

960 Siswa

Rp 16.944.000

16

SMP Terbuka

496 Siswa

Rp 8.754.400

JUMLAH

14 Kelas (7 lokasi) 407 kelas

14.429 Siswa

Rp 273.630.400

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, diolah.

4.3 Implementasi Subsidi BOS pada SMP Terbuka /TKBM SMP Terbuka yang ada di Kota Tangerang Selatan tersebar di 7 ( lokasi ) Tempat Kegiatan Balajar (TKB) dan Tempat Kegiatan Belajar Masyarakat ( TKBM) dengan SMP 1 Kota Tangerang Selatan sebagai SMP Induk. Jumlah siswa keseluruhan ( dari 7 lokasi) tersebut adalah 496 anak.


81

Perincian keadaan siswa di SMP Terbuka dapat dilaporkan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 6 Keadaan Siswa SMP Terbuka Kota Tangerang Selatan NO

NAMA TBK/TKBM

ALAMAT

LAKI-

PEREMPUAN

JUMLAH

34

23

57

LAKI

1

Diponegoro

SMP

1

( induk) 2

Cut Nyak Dien

Momonggor

27

14

41

3

RA Kartini

Cisauk Girang

35

31

66

4

Dewantara

Cibogo

40

48

88

5

Baitul Maal

Pondok Aren

44

48

92

6

Al Munasharoh

Pondok Cabe

63

52

115

7

Ibnu Sina

Bintaro

18

19

37

261

235

496

Jumlah Sumber : SMP Negeri 1 Tangsel, diolah.

TKBM Diponegoro merupakan sekolah induk yang bertempat di SMP Negeri 1 Tangerang Selatan. Kepala SMP Negeri 1 ini merangkap sebagai koordinator TKBM tersebut. Menurutnya, dengan adanya Subsidi BOS, pembayaran tenaga pendidik untuk lembaga ini menjadi lebih lancar dan terjaga. Komponen pembayaran gaji ini merupakan komponen utama dari TKBM. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana lain relatif tidak ada masalah yang berarti karena lembaga-lembaga ini pada umumnya menumpang di sekolah – sekolah negeri. Meskipun setiap SMP Negeri telah menerima BOS dan Subsidi BOS dengan total Rp 47.900 + Rp 17.650 = Rp 65.550 per siswa per bulan, akan tetapi untuk biaya operasional sekolah, rata-rata tiap SMP masih memungut dana dari orang tua siswa yang besarnya bervariasi dalam kisaran antara Rp 20.000 sampai Rp 60.000 per siswa per bulan. Disamping itu setiap siswa baru juga dikenai iuran pengembangan sekolah dengan kisaran antara Rp 800.000 sampai Rp 2.000.000.


82

Dengan demikian

besarnya penerimaan oleh masing-masing sekolah

jika

dihitung atas dasar besarnya dana BOS, Subsidi BOS, SPP Siswa ( dihitung ratarata Rp 40.000) dan iuran pengembangan

( dihitung rata-rata Rp 1.400.000 )

diperoleh jumlah Rp 144.550 per siswa per bulan atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMP Terbuka tidak ada lagi beban biaya yang harus ditanggung oleh siswa/orang tua siswa. Perincian penerimaan rutin sekolah dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Penerimaan Masing-masing sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010

NO

SUMBER

KISARAN

BIAYA RIIL

Pemasukan per siswa per bulan

Pendapatan sekolah per siswa per tahun

DANA

1

BOS

-

Rp 47.900

Rp 47.900

Rp 574.800

2

Subsidi BOS

-

Rp 17.650

Rp 17.650

Rp 211.800

3

SPP Siswa

Rp 40.000

Rp 40.000

Rp 40.000

Rp 480.000

4

DSP

Rp 800.000 - Rp1.400.000

Rp 39.000

Rp 460.000

Rp 144. 550

Rp 1.734. 600

Rp 2.000.000 Jumlah

Sumber : SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 dll yang telah diolah

Dari tabel di atas dapat dihitung persentase Subsidi BOS terhadap keseluruhan biaya operasional sekolah yang dibutuhkan, yaitu 17.650/144.550 X 100% = 12,210 %. Pada tabel di atas tergambar bahwa biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan sebesar Rp 40.000 + Rp 39.000 = Rp 79.000 per siswa per bulan. Sementara peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP ini masih terbilang kecil. Besarnya Subsidi BOS jika


83

dikomparasikan dengan biaya operasional yang riil, BOS dan biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Persentase Subsidi BOS terhadap Biaya Operasional Sekolah

NO

SUMBER DANA

JUMLAH

PERSENTASE

1

BOS

Rp 47.900

33,137 %

2

Subsidi BOS

Rp 17.500

12,210 %

3

SPP Siswa

Rp 40.000

27,673 %

4

Dana Sumbangan Pend (DSP)

Rp 39.000

26,980 %

Rp 144.550

100 %

Jumlah


Komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Menurut para kepala sekolah, besarnya dana yang diterima dari berbagai sumber tersebut di atas sebenarnya tidak mencukupi untuk keseluruhan pembiayaan operasional. Apalagi jika terdapat kegiatan non budgeter antara lain yang berupa lomba-lomba, upacara dan lain-lain yang bersifat mendadak. Namun untuk menyikapi kekurangan tersebut, sekolah pada umumnya mengurangi bahkan meniadakan pembiayaan untuk beberapa kegiatan antara lain perawatan sarana dan prasarana, pengadaan fasilitas,

media pembelajaran, kegitan

ekstrakurikuler dan lain-lain. Pemanfaatan Subsidi BOS pada jenjang SMP didasarkan pada APBS yang telah dibuat yang merupakan kesepakatan bersama antara sekolah dan komite


84

sekolah. Selain itu harus mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, bahwa Subsidi BOS harus dikelola untuk : 1. Seluruh kegiatan yang pembiayaannya menggunakan Bantuan Operasional

Sekolah

(BOS)

tetapi

masih

mengalami

kekurangan/tidak mencukupi maka kekurangan tersebut dapat diambil/dibiayai oleh Subsidi BOS. 2. Pembiayaan kebutuhan pembelajaran tiap-tiap kelas, seperti alat peraga, penggandaan soal, praktikum dan lain-lain. 3. Pembiayaan Kebutuhan rumah tangga sekolah 4. Biaya pendalaman materi ujian nasional,

ekstrakurikuler,

pengayaan. 5. Pembiayaan

transportasi

bagi

guru

PNS

dalam

rangka

penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain jam mengajar. 6. Biaya perjalanan dinas kepala sekolah, dalam satu daerah/ luar daerah. 7. Jika seluruh komponen tersebut telah dibiayai dengan baik dan ternyata masih ada sisa dana, maka dapat dipergunakan untuk pembelian alat peraga, media pembelajaran maupun mebeler sekolah. Realisasi pemanfaatan Subsidi BOS dari beberapa sekolah responden dapat dilaporkan secara garis besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini : Tabel 9 Realisasi Pemanfaatan Subsidi BOS NO 1

URAIAN KEGIATAN

PERSENTASE

Belanja bahan habis pakai : a. Alat tulis kantor : tinta white board, spidol, kertas, tinta printer, pensil, bolpoin, lakban, amplop, pisau dll b.

30%

Alat kebersihan : sapu, pengki, tempat sampah, kemoceng, kain pel, sikat WC, parfum dll


85

Belanja Pemeliharaan : a. listrik, PAM, telepon b. air mineral, gula, kopi, teh, gas, gelas, cangkir dll 2

Belanja Modal : a. komputer, laptop, rak, printer, stabiliser

50%

b. biaya cetak, buku dll 3

Kegiatan Ekstrakurikuler

20%


Dari tabel di atas

terlihat uraian pembiayaan untuk kegiatan

ekstrakurikuler relatif kecil , karena kegiatan ini disamping dibiayai oleh Subsidi BOS namun juga dibiayai dengan menggunakan dana BOS dan dana yang diperoleh dari siswa ( SPP ). Alasannya karena Subsidi BOS merupakan program baru, sedangkan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembayaran horor guru yang berstatus honorer, kegiatan non akademik siswa telah dialokasikan sebelumnya. Subsidi BOS tidak boleh dipergunakan untuk : 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan ke pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour ( karyawisata) dan sejenisnya. 4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid. 5. Membangun gedung/ruangan baru. 6. Membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 7. Menanamkan saham. 8. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak / guru bantu dan kelebihan jam mengajar. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang


86

lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti peraturan tentang penetapan batas kewajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografis dan faktor lainnya.

5. Pengawasan Terhadap Implementasi Subsidi BOS Pengawasan, monitoring dan supervisi terhadap implementasi Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Badan Pengawas Keuangan Kota (Bawasko) dan Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur masyarakat, Dewan Pendidikan Kota dan Tim Subsidi BOS. Bentuk-bentuk pengawasan terhadap pengelolaan Subsidi BOS adalah melalui : 1. Monitoring/Supervisi pelaksanaan program : ( a ). Ditujukan untuk memantau penyaluran, penyerapan serta

penggunaan dana Subsidi

BOS pada jenjang SMP. (b) Pemantauan ditujukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, guru, karyawan dan para siswa.(c) Monitoring dilakukan pada waktu penyaluran subsidi BOS dan pasca penyaluran subsidi BOS. 2. Monitoring / supervisi penanganan pengaduan : penanganan

pengaduan

bertujuan

untuk

( a ) Monitoring

mengidentifikasi

dan

menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran, pengelolaan dan penyerapan subsidi BOS

( b )

Kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka menangani pengaduan dan penyimpangan pengelolaan subsidi BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 3. Supervisi oleh Tim Subsidi BOS dari inspektorat : ( a ) Statistik penerima subsidi BOS yaitu data tentang laporan penerima subsidi


87

BOS setiap sekolah

( b ) Laporan hasil penyerapan subsidi BOS (c).

Laporan hasil monitoring dan evaluasi ( d ) Laporan penanganan pengaduan masyarakat 4. Sekolah : ( a ) Nama siswa penerima subsidi BOS sesuai dengan format yang ditentukan. ( b ) Mengadministrasikan dan melaporkan pengelolaan subsidi BOS secara reguler setiap bulan. ( c ) Laporan dibuat rangkap 4 (empat) asli untuk pemerintah kota, 1 untuk Tim Subsidi BOS, 1 untuk Dinas Pendidikan Kota, 1 untuk arsip sekolah. Sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang sengaja/tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian, hambatan implementasi adalah sebagai berikut : (1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2). Penerapan tuntutan perdata dan ganti rugi, (3). Penerapan proses hukum

(4). Pemblokiran subsidi BOS untuk periode berikutnya sampai

diperoleh kepastian atas kesalahan/penyelewengan yang terjadi. Pertanggungjawaban keuangan sekolah yang harus dikelola sekolah yang terutama berasal dari pemerintah pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab

kepala sekolah, yang kegiatannya meliputi : pencatatan

penerimaan dan pengeluaran uang, pelaporan keuangan. Setiap sekolah penerima harus membuat pembukuan atas transaksi subsidi BOS yang mereka terima. Pelaporan harus dibuat sedemikian jelas, dengan bukti fisik yang mendukung, sehingga memudahkan tugas-tugas monitoring. Setiap lembar pada laporan harus dibubuhi tanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Penulisan transaksi harus menunjukkan penerima, kegunaan dan uraian singkat dengan jelas. Apabila transaksi tersebut melibatkan lebih dari satu sumber dana, maka harus dibuat bukti transaksi secara terpisah, sehingga pengelolaan subsidi BOS menjadi jelas dan mudah untuk dievaluasi. Ketentuan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BOS diberikan rambu-rambu sebagai berikut : 1. Laporan harus disajikan secara singkat, jelas dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti. Namun demikian tidak boleh menghilangkan


88

arti penting pelaporan yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Laporan keuangan harus memuat data yang lengkap dan disajikan secara sistematis untuk periode laporan yang bersangkutan. 3. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun

bukti fisik pendukungnya, disimpan dan ditata

dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal transaksi. 4. Laporan keuangan /pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BO disampaikan pada pihak yang berkepentingan. 5. Kewajiban sekolah penerima subsidi BOS untuk melaporkan APBS pada awal tahun anggaran. 6. Penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

6. Dampak Subsidi BOS Suatu hal yang wajar jika suatu kebijakan memiliki dampak negatif dan positif setelah diimplementasikan. Seperti halnya Subsidi BOS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk jenjang SMP pun memiliki dampak yang bermacam-macam.

Diantara

beberapa

dampak

yang

timbul

setelah

diimplementasikannya subsidi BOS antara lain sebagai berikut : A. Dampak Positif. 1. Siswa dan orang tua siswa merasa terbantu / diringankan beban biaya pendidikan yang harus mereka tanggung pada jenjang SMP. Para siswa pada umumnya berharap agar program ini dilanjutkan, dan jika perlu ditingkatkan besarannya sehingga sekolah mampu merencanakan lebih banyak kegiatan untuk siswa. 2. Sekolah tidak lagi disibukkan dengan kegiatan pembayaran, penagihan, pemanggilan orang tua siswa berkaitan dengan biaya pendidikan. Mereka bisa lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa dalam proses pembelajaran.


89

3. Bagi sekolah yang memiliki siswa yang relatif banyak, subsidi BOS yang diterima akan lebih besar, sehingga dapat membiayai operasional pendidikan dengan tepat waktu, seperti pembayaran listrik, telepon, internet dan lain-lain. 4. Subsidi BOS/BOSDA/BOP membuat siswa lebih tenang dalam belajar. Mereka tidak terbebani oleh pikiran skorsis, teguran, panggilan pada orang tua dan lain-lain akibat keterlambatan maupun kekurangan membayar biaya pendidikan.

B. Dampak Negatif 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua murid dan siswa , dampak negatif dirasakan oleh murid antara lain : kurangnya motivasi belajar, mengingat biaya sekolah telah ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah, mereka merasa tidak kehilangan sesuatu ( nothing to lost) jika belajar seadanya dan bahkan jika tidak naik kelas/lulus sekalipun ; tidak mendapatkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Kasus ini pada umumnya dialami oleh siswa dari sekolah yang jumlah muridnya relatif sedikit, ada biaya tetap yang harus dibayar oleh setiap sekolah dan ada biaya yang relatif yang besarnya bergantung pada jumlah siswa ; Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. 2. Hasil wawancara dengan guru yang mengelola kegiatan kesiswaan dapat diperoleh keterangan bahwa dampak negatif yang dialami oleh guru antara lain : kurangnya kesejahteraan mereka akibat beberapa kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Bagi sekolah yang memiliki beban pembayaran gaji pada guru honor yang lebih banyak/besar, telah mengakibatkan penyerapan subsidi BOS lebih banyak

pada

item

pembayaran

honorarium.

Penurunan

kesejahteraan yang dialami guru yang berstatus PNS antara 5 – 20


90

persen,

tergantung

dari

banyaknya

/

intensitas

kegiatan

ekstrakurikuler yang ditiadakan.

7. Evaluasi dan Monitoring terhadap Implementasi Subsidi BOS Evaluasi dilakukan untuk mengetahui / menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari implementasi subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Evaluasi baru dapat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan cukup waktu. Akan tetapi monitoring dan evaluasi dapat dilakukan selama proses pengelolaan subsidi BOS tersebut sedang berlangsung. Artinya tidak harus menunggu berakhirnya waktu periode tertentu, melainkan bisa dilakukan sebagai upaya prefentif terhadap terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Implementasi Subsidi BOS dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan inspektorat ditujukan untuk : (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi diharapkan

dapat

diketahui

derajat

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

implementasi. Disamping itu juga untuk mengukur tingkat efisiensi, manfaat dan biaya yang diperlukan. (2) Mengukur berapa besar kualitas pengeluaran, kemampuan pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan program yang telah diimplementasikan. (3) Untuk melihat seberapa besar pengaruh positif dan negatifnya. (4) Untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam implementasinya. (5) Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan pada waktu yang akan datang. (6) Untuk mendapatkan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan datang. (7) Agar terimplementasi kebijakan subsidi BOS dengan sebaik-baiknya. Sampai saat ini, untuk pengelolaan subsidi semester Juli- Desember 2009 belum secara keseluruhan dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan baru pada tahapan pengawasan terhadap proses, kendala yang dihadapai dan penyerapan oleh sekolah –sekolah sasaran. Ini belum menjangkau seluruh sekolah penerima subsidi BOS. Dilaporkan, dalam hubungannya dengan penyerapan, proses/realisasi pencairan, dan penggunaan,


91

Dinas Pendidikan menerima laporan secara lisan dari tim penilai dan inspektorat, bahwa pada aspek-aspek tersebut dinilai baik dan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekolah-sekolah sasaran, bahwa pengawasan dilakukan oleh sebuah tim yang datang ke sekolah untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan Subsidi BOS yang diterima olah sekolah. Pengawasan secara menyeluruh akan dilakukan sebagaimana model pengawasan penggunaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP), yaitu para kepala sekolah dikumpulkan di suatu sekolah yang ditunjuk, dan mempresentasikan penggunaan dana yang diterima. Ini belum dilakukan, tetapi sudah disosialisasikan.

B. PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS DAN IMPLEMENTASINYA 1. Formulasi Kebijakan Subsidi BOS 1.1. Proses dan Dinamika Kebijakan Subsidi BOS Sektor pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selain infrastrutur dan kesehatan. Salah satu kebijakan yang cukup populer adalah tentang Subsidi BOS yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal). Inti dari kebijakan ini adalah bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan untuk operasional pendidikan sebesar Rp 17.650 per siswa per bulan untuk SMP Negeri dan SMP Terbuka di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Subsidi BOS atau Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA) di Kota Tangerang Selatan merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sekadar untuk diketahui, bahwa Kota Tangerang Selatan sebelumnya merupakan bagian dari

Kabupaten

Tangerang.

Setelah

masyarakat

memperjuangkan

terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai kota mandiri, maka pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No 51 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, kota ini secara resmi memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri.


92

Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 disebutkan mengenai sumber pendapatan daerah otonom yaitu dari : a. Pendapatan asli daerah yang terdiri atas : hasil pajak daerah, retribusi daerah,hasil perusahaan daerah, lain-lain usaha daerah yang sah. b. Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari : sumbangan dari pemerintah pusat, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti sumbangan pihak ketiga, hibah dan sebagainya. d. Pembiayaan sektoral. Alokasi dana sektoral digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dibiayai oleh dinas-dinas propinsi di bawah pengawasan pemerintah pusat. Alokasi dana sektoral ini tidak termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD ). Dalam konteks APBD Kota Tangerang Selatan, di sini besarnya harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mengingat Kota Tangerang Selatan belum memiliki lembaga DPRD. Di samping itu, kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Dinamika penyusunan APBD sedemikian ini, dimana di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk pembiayaan dan peningkatan akan berlangsung sampai suatu saat Kota Tangerang Selatan memiliki lembaga DPRD sendiri. Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat umum yang

mendesak

dan

prioritas,

Pemerintah

Kabupaten

Tangerang

memberikan hibah kepada Kota otonom Tangerang Selatan. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127- Huk/ 2009 sebagai Subsidi BOS atau BOP. Realisasi pemberian Subsidi BOS ini dimulai sejak tahun pelajaran baru 2009/2010, yaitu awal bulan Juli 2009. Untuk periode semester pertama ( Juli-Desember 2009), besarnya dana yang tersedia baru bisa dialokasikan untuk 17 SMP Negeri dan 7 SMP Terbuka dengan jumlah


93

siswa 15.509 anak, dan untuk SD masing-masing Rp 10.000, untuk 285 sekolah dengan total siswa 85.730 anak. Don K. Price menyebutkan bahwa proses perumusan kebijakan yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin - pemimpin organisasi , para administrator dan para politisi. Sesuai dengan konsep di atas, perumusan kebijakan Subsidi BOS untuk SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan juga melibatkan berbagai pihak antara lain walikota, kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga, tokoh masyarakat , DPRD Kabupaten Tangerang serta lembaga swadaya masyarakat. Peranan dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam prumusan kebijakan tersebut kan dijelaskan pada bagian aktor-aktor yang telibat , sehingga tidak

dijelaskan di sini untuk

menghindari penjelasan yang berulang-ulang. Dalam proses perumusan kebijakan Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan diawali dengan pemetaan kebutuhan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap masalah-masalah dan kebutuhankebutuhan yang prioritas untuk meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh akses pndidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, guna menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kebijakan ini didorong oleh disetujuinya APBD Kota Tangerang Selatan oleh DPRD Kabupaten Tangerang dan pemberian dana hibah. Hasil mapping menempatkan permasalahan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP adalah sebagai akibat rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan APK ini, maka masyarakat perlu dibantu agar beban pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP menjadi lebih ringan dan terjangkau. Maka perlu diberikan bantuan untuk operasional pendidikan. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan diwujudkan dalam bentuk Subsidi BOS atau Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ). Sebelum kebijakan pemberian Subsidi ini digulirkan, Walikota melakukan konsultasi dengan DPRD ( Kabupaten Tangerang ) yang


94

membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dari hasil konsultasi diperoleh kesimpulan bahwa para wakil rakyat tersebut mendukung sepenuhnya untuk memberikan subsidi pada dana BOS karena dipandang dapat membantu meringankan beban masyarakat.

1.2. Konteks Implementasi Subsidi BOS Arah kebijakan dalam bidang pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pendidikan. Sebagai wilayah Kotamadya yang baru dibentuk pada tahun 2008, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih banyak menghadapi masalah dalam bidang pendidikan.

Permasalahan

tersebut antara lain adalah : a.

Masih rendahnya angka partisipasi kasar ( APK) maupun angka partisipasi

murni (APM) untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan

tingkat sekolah lanjutan atas. APK dan APM tersebut dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Tabel 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008 NO

KECAMATAN

SD

SMP

SMA

SMK

APK

APM

APK

APM

APK

APM

APK

APM

1

SERPONG

118,40

98,6

120,83

83,62

38,17

28,94

41,84

32,85

2

PAMULANG

80,17

66,9

58,96

36,46

18,97

13,33

43,43

36,92

3

CIPUTAT

109,45

91,2

109,42

82,47

39,32

27,90

40,43

26,11

4

PONDOK AREN

71,62

59,2

52,72

36,41

20,52

14,46

10,73

7,75

5

SERPONG

88,51

71,1

80,31

70,17

24,96

20,43

35,60

29,48

UTARA 6

CIPUTAT TIMUR

58,44

49,1

60,69

58,84

35,47

25,48

44,18

36,42

7

SETU

85,85

71,1

60,17

59,05

33,24

23,16

20,76

17,91

RATA-RATA

87,49

72,5

77,59

61,00

21,94

21,94

33,85

26,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ( 2009)


95

b. Masih banyaknya sarana sarana dan prasarana belajar yang rusak. Kondisi gedung dan sarana belajar yang rusak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Ruang Kelas Rusak Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

No 1

2

3

3

4

5

Uraian

Tangsel N S

Jml SD

Serpong N S

Serpong Utr N S

Pamulang N S

Ciputat N S

Ciputat Tmr N S

Pondok Aren N S

N

Setu S

198

100

24

17

17

12

42

21

41

11

21

1

47

24

12

12

Jml Ruang Kls SD

1100

1000

130

122

122

144

242

111

170

170

121

42

212

200

96

84

Jlm ruang yg rsk

212

21

-

13

13

-

48

11

30

1

11

1

1

-

-

-

Jml MI

2

31

12

-

-

3

-

11

2

1

-

1

21

-

1

6

Jml Ruang Kls MI

12

190

90

-

-

1

-

1

-

-

-

11

132

-

7

46

Jml ruang yg rsk

4

8

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

Jml SMP

17

107

3

15

2

12

3

13

3

18

2

12

3

20

1

17

Jml Ruang KlsSMP

430

1232

80

180

50

120

70

150

80

210

52

122

70

230

24

310

Jml ruang yg rsk

27

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

Jml MTs

2

4

1

-

-

3

-

1

-

-

-

-

11

-

4

-

Jml Ruang Kls MTs

24

48

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jml ruang yg rsk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Jml SMA

1

22

5

-

-

3

-

-

-

-

3

1

1

4

-

-

Jml Ruang KlsSMA

8

216

64

-

-

22

-

-

12

12

11

11

17

-

-

Jml ruang yg rsk

-

12

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

-

-

Jml SMK Jml Ruang Kelas SMK Jumlah ruang yg rusak

1

13

11

-

-

3

-

-

-

-

-

1

4

-

-

8

124

123

-

-

28

-

-

-

-

-

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ,2008 c. Tingginya biaya pendidikan Pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2007/2008 di mana belum diadakan peningkatan besarnya dana BOS , di beberapa SMP Negeri di Kota Tangerang, setiap siswa harus membayar formulir pendaftaran sebesar Rp 50.000,00, biaya operasional antara Rp 90.000,00 sampai Rp 160.000,00 dan sumbangan anggaran pendidikan ( SAP ) antara 1.200.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 ( PSB di beberapa SMPN Ciputat dan Serpong tahun pelajaran 2007/2008).


96

d. Rendahnya gaji guru honorer sekolah , guru bantu dan guru swasta Ada beberapa istilah untuk guru honorer antara lain guru bantu, yaitu guru honor yang gajinya dibayar melalui APBN. Besarnya gaji guru bantu adalah Rp 710.000. Istilah yang lain adalah guru honor sekolah, yaitu guru yang mengajar di sekolah negeri yang gajinya dibayar oleh sekolah. Gaji mereka relatif lebih kecil, yaitu antara Rp 200-Rp 400.000 per bulan. Istilah yang ketiga adalah guru honor yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Mereka digaji oleh yayasan penyelenggara pendidikan yang pada umumnya berdasarkan jumlah jam per minggu. e. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Tingkat Pendidikan Masyarakat Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008 N O

Pendidik an

Serpong

Serpong Utara

Ciputat

Ciputat Timur

Pamu lang

Pondok Aren

Setu

Kota Tangsel

1 2

8,71% 21,02%

8,71% 21,02%

8,71% 21,02%

8,71% 21,02%

7,06% 8,06%

8,63% 20,42%

29,03%

29,09%

29,03%

29,03%

29,08%

SLTP

25,03%

25,03%

25,02%

25,03%

5

SD

5,20%

5,20%

5,20%

5,20%

6

TK

11,01%

11,01%

11,01%

11,01%

10,59%

10,55%

7

Drop Out SD Buta Huruf Jumlah

0

0

0

0

11,01 % 0

32,85 % 14,42 % 23,08 % 3.06%

29,22%

4

8,71% 21,02 % 29,03 % 25,02 % 5,23%

8,60% 20,97%

3

Sarjana Sarjana Muda SLTA

0

8,35%

0,38%

0

0

0

0

0

0

3,13%

0,14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

25,43% 5,23%

24,64% 6,02%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2008

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat penduduk yang buta huruf serta droup out dari sekolah, terutama di kecamatan Setu. Di samping itu, penduduk yang hanya berpendidikan SD juga masing cukup besar ( 6,02%), sedangkan


97

sarjana dalam persentase yang hampir sama dengan berpendidikan SD tersebut (8,63%). Menurut Dunn, proses pembuatan kebijakan ( policy making process ) pada dasarnya merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu yang saling bergantung, yaitu meliputi penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Masalah kebijakan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh : masalah pendidikan sangat berkaitan dengan masalah kebudayaan, ekonomi dan perdagangan. Dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan unit yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem masalah , yaitu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara elemen-elemen masyarakat yang berbedabeda. Oleh karena itu sangat jarang masalah yang dapat dipecahkan sendirisendiri tanpa mengaitkan dengan unsur lain. Pembuatan kebijakan tentang Subsidi BOS untuk SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan juga merupakan proses politik yang melibatkan lembaga politik antara lain DPRD Tangerang dan kantor Walikota Tangerang Selatan. Tahapan –tahapannya diawali dengan identifikasi masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Setelah itu dibuat pemetaan terhadap masalah yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas pemecahannya. Setelah disusun skala prioritas, maka dibuat agenda untuk untuk diformulasikan sebagai suatu kebijakan. Formulasi kebijakan tersebut berupa Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127- Huk/

2009 sebagai Subsidi BOS atau BOP. Kemudian

diimplementasikan mulai awal tahun pelajaran baru 2009/2010. Besarnya subsidi adalah Rp 17.650 per anak per bulan untuk SMP dan Rp 10.000 per anak per bulan untuk SD. Tim pengawas pun kemudian ditentukan yaitu terdiri dari unsur dinas pendidikan dan unsur inspektorat Masalah kebijakan itu memiliki ciri tertentu, yaitu : pertama bahwa ada dimensi subyektivitas dalam masalah kebijakan. Sebab masalah kebijakan merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu. Masalah tersebut merupakan elemen dari situasi eksternal . Dengan demikian


98

yang

dialami

pada

dasarnya

merupakan

situasi

masalah

yang

telah

dikonstruksikan secara konseptual. Dalam hal kebijakan Subsidi BOS oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota pendidikan. Hal ini didorong oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi, sekolah unggulan dan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang memungkinkan untuk tujuan tersebut. Disamping itu juga desakan dari lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Meskipun dana yang dialokasikan pada tahap awal implementasi kebijakan ini merupakan hibah, akan tetapi Walikota Tangerang Selatan optimis bahwa pada tahun 2010 sumber dana untuk melanjutkan Subsidi BOS tidak ada masalah karena APBD yang dianggarkan adalah Rp 700 milyar, sedangkan besarnya Subsidi BOS hanya sekitar Rp 27 milyar, atau 3,9 % saja.

2. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan Subsidi BOS 2.1. Peranan Walikota Implementasi Subsidi BOS tidak bisa dipisahkan dari adanya kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, Walikota sebagai kepala eksekutif Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijkan. Pada kebijakan Subsidi BOS, Walikota Tangerang Selatan memerankan sebaga aktor yang memberikan inisiator dengan menggerakkan lembaga struktural di bawahnya untuk merumuskan redaksi dan rencana aksi serta implementasinya. Selain sebagai inisiator kebijakan, Walikota juga membentuk kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari para praktisi hukum dan pendidikan. Kebijakan subsidi BOS didorong oleh adanya permasalah dalam bidang pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan, antara lain : Masih rendahnya angka partisipasi kasar ( APK) maupun angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas, Masih banyaknya sarana sarana dan prasarana belajar yang rusak, tingginya


99

biaya pendidikan, rendahnya gaji guru honorer sekolah , guru bantu dan guru swasta, dan masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Dalam implementasi Subsidi BOS, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan untuk menjalankan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat diperoleh. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Aktor utama dalam penentuan kebijakan implementasi Subsidi BOS adalah Walikota Tangerang Selatan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/

2009. Meskipun demikian, di dalam

pengambilan keputusan, didahului dengan pengumpulan laporan dan informasi tentang kebutuhan apa yang paling mendesak dan mampu untuk dipenuhi. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan merupakan pihak pertama yang dimintai masukannya berkaitan dengan pemberian Subsidi BOS untuk jenjang SD dan SMP. Sesuai dengan program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan setempat, pemberian subsidi BOS adalah salah satu dari program yang akan dikembangkan. Adapun lain selain subsidi BOS program-program tersebut meliputi : (1) pembelajaran berbasis teknologi informasi, (2) subsidi BOS, (3) peningkatan kualifikasi guru, (4) peningkatan standar proses dan kelulusan, (5) rehabilitasi gedung rusak, ( 6) pembangunan sekolah baru , (7) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan (8) peningkatan kesejahteraan guru.

2.2. Peranan Dinas Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan belum terbentuk lembaga DPRD. Rencananya pembentukan DPRD ini baru akan dilakukan bulan Januari 2010 berdasarkan hasil pemilu Kabupaten Tangerang. Oleh karena lembaga DPRD belum terbentuk, maka Dinas Pendidikan memikul peran sebagaimana DPRD dalam pembehasan kebijakan dan implementasi Subsidi BOS/BOP. Walikota banyak menyerap data dan informasi serta mendiskusikan rencana kebijakan dan implementasi kebijakan Subsidi BOS tersebut. Dalam konteks implementasi, Dinas Pendidikan memiliki peran sebagai tulang punggung baik dalam realisasi Subsidi, sosialisasi pengelolaan dan


100

pengawasannya. Akan tetapi dalam hal ini, Dinas Pendidikan tidak berhubungan langsung dengan uang, karena perintah pembayaran dilakukan oleh asisten kesejahteraan daerah. Dinas Pendidikan memiliki tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan sosialisai pengajuan proposal, sosialisasi pengelolaan, pengawasan dan menerima pelaporan dari sekolah-sekolah, serta melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam implementasi subsidi BOS tersebut. Dalam implementasi subsidi BOS ini, dinas pendidikan mengakui masih terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas di lingkungan dinas pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan realisasi dana subsidi yang seharusnya pada bulan Juli-Agustus 2009, baru bisa direalisaikan pada bulan Oktober-Nopember 2009. Pada realisasi subsidi tersebut terkesan dilakukan secara borongan. Yang seharusnya subsidi dicairkan setiap bulan, tetapi yang terjadi adalah pencairan dana periode Juli –Desember 2009 dilakukan sekaligus pada bulan OktoberNopember 2009. Alasan yang dikemukakan pihak dinas pendidikan adalah karena lambatnya proses verivikasi dan demi efisiensi, mengingat jumlah tenaga pengawas yang belum memadai.

2.3. Peranan DPRD Telah dijelaskan di atas, bahwa lembaga DPRD belum dimiliki oleh daerah otonomi baru ini. Namun demikian, bukan berarti tidak ada peranan lembaga DPRD dalam konteks implementasi Subsidi BOS ini. Perlu disampaikan lagi bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, dalam masa transisi ini beberapa hal masih bergantung pada Pemerintah Kabupaten Tangerang. APBD Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2009 masih ditentukan oleh eksekutif dan legiaslatif di Kabupaten Tangerang. Termasuk juga APBD untuk tahun anggaran 2010. Dengan demikian, dapat diasumsikan apakah program Subsidi BOS ini masih berlanjut untuk tahun berikutnya

( 2010)

sangat bergantung pada apakah usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota


101

Tangerang Selatan akan dikabulkan oleh pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang. Untuk tahun anggaran 2010, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengajukan APBD sebesar Rp 700.000.000.000 ( tujuh ratus milyar rupiah ). Alasannya adalah bahwa pada tahun 2008 lalu ( sebelum secara definitif sebagai daerah otonom ) , dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel, mereka bisa menyumbang Rp 500 miliar untuk APBD Kabupaten Tangerang. Apabila jumlah itu terealisasi maka dampaknya pembangunan Kota Tangerang Selatan akan lebih pesat. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang porsi anggaran yang diberikan ke tujuh kecamatan hanya Rp 121 miliar. Dengan demikian peranan DPRD ( Kabupaten Tangerang ) dalam mendorong kebijakan Subsidi BOS ( Kota Tangerang Selatan ) cukup besar, baik yang sekarang telah diimplementasikan maupun untuk selanjutnya pada tahun anggaran 2010.

2.4. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang cukup strategia dalam rangka mengontrol akurasi pembelanjaan subsidi BOS. Mereka dapat mengantisipasi terjadinya tindak manipulasi oleh sekolah penerima subsidi BOS tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa LSM harus bekerja secara

profesional,

tidak

mencari-cari

belaka

atau

justru

melakukan

persekongkolan dengan pihak sekolah. LSM yang bertugas mengontrol kebijakan maupun implementasi kebijakan publik hendaknya diverivikasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak terkesan berkeliaran dimana-mana dan justru merugikan atau setidaknya mengganggu aktivitas di sekolah.

3. Nilai-nilai yang Mempengaruhi Implementasi Ada beberapa nilai yang dapat mempengaruhi dalam perumusan kebijkan. Antara lain nilai-nilai organisasi. Para pembuat kebijakan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi.

Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administrasi,


102

perusahan-perusahaan, menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya untuk bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan. Keputusan bisa diarahkan oleh pertimbanganpertimbangan misalnya keinginan agar organisasi tetap survival, memperluas program bahkan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa. Disamping nilai-nilai organisasi, perhitungan untung-rugi bagi diri sendiri, kelompok atau golongan namun ada juga yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat umum. Seperti pendapat Dwijowijoto ( 2003,159) bahwa faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan. Persepsi dasar akan adanya kepentingan masyarakat yang harus didahulukan akan membuat kebijakan publik lebih diterima oleh masyarakat. Nilai pribadi untuk mempertahankan kekuasaan juga bisa mempengaruhi alasan mendapatkan dukungan masyarakat dengan mengimplementasikan kebijakan yang populis. Selain itu nilai ideologi merupakan seperangkat nilai dan kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran yang sederhana dan merupakan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tindakan. Atas nama kepentingan publik, seorang kepala daerah terdorong untuk mengimplementasikan kebijakan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Landasan kebijakan subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan adalah, pertama : kebijakan pembangunan pendidikan yang meliputi meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar ( SD-SMP), meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009, menuju Kota Tangerang Selatan sebagai kota pendidikan. Kebijakan Subsidi BOS dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009 dan ditindaklanjuti dengan surat edaran dari kepala dinas pendidikan Nomor 07/E/081.2/VI/2009 sebagai implementasinya. Landasan hukum Implementasi Subsidi BOS antara lain : ( 1) pasal 4 ayat 1 UUD 1945, (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (4) Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan


103

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (5) Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan, (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (8) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009 tentang Bantuan Operasional Pendidikan.

4. Implementasi Subsidi BOS 4.1. Tujuan Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Edward III ( 1980: 1) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut sangat mungkin mengalami kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya suatu kebijakan yang dianggap baik juga akan mengalami kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Weissert dan Goggin yang mengkaji implementasi kebijakan publik ‘ Michigan Medicaid Managed Care Program’ menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditunjang oleh 3 kondisi, yaitu : (1) dukungan politisi ( the support of politician), (2) perubahan sistem dan personil dalam organisasi ( Organisational and personel change), dan (3) situasi dan kondisi dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar birokrasi yang kondusif. Seperti halnya yang dimaksud oleh Edward III, bahwa implementasi pemberian subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan bertujuan


104

untuk mengurangi masalah, yaitu beban biaya pendidikan yang relatif mahal yang harus ditanggung oleh setiap orang tua murid. Implementasi Subsidi BOS ini ditanggapi positif oleh masyarakat maupun pihak sekolah. Meskipun belum dapat dievaluasi secara menyeluruh, akan tetapi dampak positifnya mulai terasa, antara lain beban biaya yang harus ditanggung orang tua siswa terkurangi, sekolah dapat belanja modal seperti komputer, alat tulis kantor, dan memelihara survivalitas kegiatan ekstrakurikuler. Keberhasilan dari implementasi Subsidi BOS yang dapat dilaporkan baru sebatas pada penyaluran serta pemanfaatan

dan belum pada ada tidaknya

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti pendapat Weissert dan Goggin, implementasi Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan juga dipengaruhi oleh dukungan politisi, perubahan sistem dan personil serta situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai kota otonom baru, tentu saja Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memiliki struktur pemerintahan yang ideal. Terbukti bahwa kota ini belum memiliki anggota DPRD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk mempersiapkan pemilu terhitung dari berdirinya Kota Otonomi Tangerang Selatan pada Oktober 2008, sedangkan pemilu ( pemilihan umum ) untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada bulan April 2009. Oleh karena itu pengaruh politisi dari Kabupaten Tangerang ( wilayah induk sebelumnya) sangat mewarnai dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Disamping itu, perubahan organisasi dan personil di pemerintah kota dan dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam implementasi. Perubahan dari Seksi Dinas ( tingkat kecamatan ) menjadi Dinas ( tingkat kabupaten/kota) membutuhkan perencanaan yang baik dan pemilihan personil yang tepat, sehingga hal ini sedikit menghambat realisasi Subsidi BOS yang sekaligus menunda pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditengarai oleh ketidaktepatan waktu pencairan Subsidi BOS, sehingga menjadikan beban bagi sekolah yang telah mengalokasikan subsidi tersebut untuk kegiatan maupun pembelanjaan tertentu.


105

4.2. Implementasi Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III mengklasifikasikan dalam 4 ( empat ) komponen yang harus mendapatkan perhatian secara profesional dan proporsional

yaitu communication, resources,

dispositions, serta bureaucratic structure (Edward III, 1980). Empat klasifikasi tersebut selanjuntnya akan penulis pergunakan untuk menganalisa implementasi Subsidi BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan. Ada dua tujuan utama dalam melakukan analisa ini yaitu :

pertama

untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan yang

dilakukan pemerintah Kota

Tangerang Selatan

memiliki kesesuaian dengan

konsep yang dikemukakan Edward III; kedua, berusaha membangun kritik bagi konsep Edward III demi mencapai implementasi kebijakan publik yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

4.2.1. Communication Sebuah pertanyaan yang menjadi dorongan untuk melakukan analisa terhadap masalah implementasi dilihat dari sisi komunikasi adalah : Apakah implementasi Subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan ini sudah efektif dan efisien? Kebijakan Subsidi BOS dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan. Sedangkan

pelaksana kebijakan tersebut

adalah Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dan SMP-SMP penerima subsidi. Konsep komunikasi pada umumnya hanya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Jika pesan yang dikirimkan dapat diterima secara lengkap, maka komunikasi disebut efektif. Perkembangan ilmu komunikasi saat ini menyatakan bahwa komunikasi disebut efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas, melainkan juga mempengaruhi dan dilaksanakan komunikan (Simon, 2001).


106

Pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kebijakan Subsidi BOS antara lain adalah meringankan beban seluruh orang tua siswa SMP tanpa mengganggu usaha peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian akan membuka akses yang lebih luas bagi seluruh siswa lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP dan menekan angka siswa putus sekolah. Sudahkah pesan ini sampai dan dipahami oleh pihak penerima pesan, yaitu dinas pendidikan dan sekolah-sekolah penerima Subsidi BOS? Dari sisi penyampaian , pesan mengenai kebijakan Subsidi BOS disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah aparat pelaksana kebijakan dan pihak kedua adalah sekolah yang akan dikenai kebijakan. Pada kebijakan Subsidi BOS , pola penyampaian pesan ini dilakukan secara berjenjang. Dimulai dengan sosialisasi pada di tingkat Kota yang melibatkan tim Subsidi BOS yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, unsur inspektorat dan unsur dinas pendidikan , pemuda dan olahraga. Tim Subsidi BOS yang berasal dari tiga unsur tersebut menerima pesan yang sama namun dalam tugas yang berbeda-beda. Unsur sistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bertugas dalam kaitannya dengan validasi data dan pengucuran dana subsidi BOS, unsur dari inspektorat bertugas dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan subsidi BOS sedangkan unsur dinas pendidikan dengan tugas dalam kaitannya dengan sosialisasi, manajeman, implementasi dan pelaporan pengelolaan subsidi. Dengan demikian yang bertugas mentransmisikan kembali pesan kepada sekolah-sekolah adalah dinas pendidikan. Dinas

Pendidikan

membentuk

Tim

Subsidi

mentransmisikan kembali pesan yang mereka terima ke

BOS.

Mereka

ke sekolah-sekolah

sasaran kebijakan yaitu sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan para Kepala SMP Negeri , peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh kepala SMP negeri dan SMP Terbuka, yang seluruhnya 17 SMP Negeri dan 7 SMP Terbuka/PKBM. Materi sosialisasi lebih menekankan pada tujuan Subsidi BOS, pengelolaan dana BOS, pelaporan dan peningkatan kualitas pendidikan.


107

Pertanyaannya adalah : Apakah pesan yang diterima pihak sekolah telah menerima dan memahami pesan dengan baik? Jika telah dipahami, apakah pesan tersebut dilaksanakan dengan sepenuh dengan baik, tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan ? Berdasarkan hasil wawancara dapat dilaporkan bahwa pada umumnya para kepala sekolah memahami pesan dengan baik, akan tetapi merasa sangat berat untuk mengimplementasikan di lapangan. Sebagian Kepala Sekolah bahkan tidak dapat melaksanakan pesan secara utuh. Terdapat pesan yang sangat sulit dijabarkan oleh sekolah, yaitu meringankan beban orang tua siswa dan tetap meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dianggap sebagai dua dimensi yang sangat kontradiktif manakala besarnya subsidi BOS tidak mencukupi sehingga membatasi ruang gerak dalam pengelolaannya. Tidak dilaksanakannya pesan secara utuh dapat diartikan bahwa pesan tersebut telah mengalami kegagalan. Jika kegagalan tersebut diasumsikan sebagai ketidakjelasan informasi kebijakan, penting artinya untuk menelaahnya dari sudut pandang Edward III. Dia mengemukakan lack of clarity (ketidakjelasan) informasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain complexity of policymaking (kompleksitas pembuatan kebijakan publik); public opposition (penolakan masyarakat ); competing goals and the need for consensus (tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan); unfamiliarity of new programs (sifat kebaruan program kebijakan);

avoiding accountability (kebijakan yang tidak

akuntabel); dan lain sebagainya (Edward III, 1980, hal.26). Ternyata kebijakan Subsidi BOS tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua murid semata, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini tentu terjadi kompleksitas dalam membuat kebijakan. Subsidi yang besarnya ‘hanya’ Rp 17.650,00 dan BOS yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 47.000,00 per siswa per bulan ternyata masih jauh dari kecukupan untuk mengcover biaya operasional pendidikan di sekolah. Orang tua masih harus menaggung 54% untuk kecukupan minimal. Sementara peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan dana yang relatif besar. Menurut para kepala skolah, besarnya subsidi BOS yang ideal adalah Rp 150.000,00 per


108

siswa per bulan, agar bisa benar-benar menghapuskan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pernyataan para kepala sekolah tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil kajian Balitbang Departeman Agama dan Depertemen Pendidikan Nasional yang mengkalkulasi kebutuhan biaya operasional untuk membebaskan setiap siswa dari biaya pendidikan, untuk SD diperlukan minimal Rp 1.200.000,00 dan SMP butuh dana Rp 2.400.000,00 per siswa per tahun. Artinya jika dihitung per bulan, dibutuhkan Rp 100.000, 00 dan SMP Rp 200.000,00 per siswa per bulan. Jika sekarang BOS untuk SMP besarnya Rp 47.000,00 maka masih membutuhkan subsidi sebesar Rp 153.000. Angka tersebut tidak jauh dengan yang diprediksi oleh pada kepala SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan yang besarnya Rp 150.000,00. Faktor lain yang menyebabkan ketidakjelasan informasi adalah adanya public opposition ( penolakan masyarakat). Masyarakat dalam konteks ini dibagi dua, yaitu masyarakat yang menjadi obyek kebijakan karena secara langsung terkena dampak pelaksanaan kebijakan; dan masyarakat yang tidak secara langsung terkena dampak pelaksanaan kebijakan. Masyarakat yang terkena dampak langsung adalah sekolah. Masyarakat pada umumnya tidak menolak Subsidi BOS ini . Bahkan mereka sangat mendukung kebijakan ini karena dapat meringankan tanggung jawab mereka dalam membayar biaya pendidikan dan mendorong terbukanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun bagi sekolah kebijakan Subsidi BOS terdapat sebagian yang menolaknya. Hal ini disebabkan oleh karena besarannya masih jauh dari kebutuhan, di samping itu mereka terikat oleh

banyak

aturan

yang

dapat

membelenggu

kreatif

sekolah

dalam

mengupayakan tambahan dana baik untuk kebutuhan minimal maupun untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Faktor lain

yang menjadi penyebab ketidakjelasan informasi adalah

adanya kondisi competing goals and the need for consensus ( tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan ). Pemberian subsidi BOS sangat dilematis. Di satu pihak melihat dari sisi manfaat, bahwa berapapun besarnya


109

tentu akan bernilai mengurangi beban orang tua siswa, tetapi di pihak lain melihat dari sisi dampak baik secara pisik maupun psikologis. Dampak secara fisik antara lain bahwa sekolah menjadi berada pada posisi sulit untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perawatan, perbaikan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Ketika pemerintah belum mengimplementasikan BOS dan Subsidi BOS, maka sekolah bisa mengkonsultasikan kepada pihak orang tua siswa dan komite untuk pemecahan suatu masalah. Namun kesulitan itu timbul sekarang ketika telah banyak pembatasan-pembatasan sehingga banyak kebutuhan untuk perawatan gedung, membangun kamar mandi dan lain-lain tidak bisa tertanggulangi. Dampak yang lain adalah secara psikologis bahwa orang tua maupun siswa menjadi bersikap apatis terhadap dinamika kegiatan di sekolah. Jika sebelumnya mereka cukup besar partisipasinya, belakangan seolah-seolah mereka menggantungkan semuanya pada BOS dan Subsidi BOS. Faktor unfamiliarity of new programs (sifat kebaruan program kebijakan) juga turut mempengaruhi masalah komunikasi ini. Kebijakan yang baru perlu penyesuaian oleh para pihak pelaksana. Dalam serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut terkadang membuat para pelaksana di lapangan merasa kebingungan. Mereka harus memahami maksud, tujuan, cara, dampak dan lain-lain yang sama sekali baru. Dalam konteks Subsidi BOS, kebijakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama skali baru. Sebelumnya sudah terdapat

model

implementasi,

yaitu

ketika

mengimplentasikan

Bantuan

Operasional Sekolah ( BOS). Dengan demikian para pelaksana di lapangan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan. Namun demikian selain kurangnya SDM dari Dinas Pendidikan, SDM dari inspektoran untuk pengawasan dan faktor-faktor teknis yang lain masih harus dibenahi secepatnya. Faktor penyebab ketidakjelasan informasi lainnya adalah avoiding accountability (kebijakan yang tidak akuntabel). Suatu kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan jika kebijakan bersangkutan tidak akuntabel, yaitu tidak adanya tolok ukur/parameter/standar keberhasilan dalam pencapaian. Subsidi BOS jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan, tampak seperti gamang. Kegamangan tersebut karena sifatnya hanya sebagai subsidi terhadap sumber dana


110

yang sudah ada, yaitu BOS. Dengan demikian parameter pencapaiannya menjadi tidak jelas. Subsidi ini juga tidak bisa menklaim begitu saja keberhasilan pembelajaran, karena ada sumber pendanaan yang lain, yaitu BOS dan SPP dari siswa. Hal ini perlu dipikirkan kembali agar peruntukannya mudah diukur.

4.2.2 Resources ( Sumber-sumber ) Seperti sudah dijelaskan di atas, sumber-sumber ini meliputi sumber daya manusia ( SDM ) dan sumber daya non manusia seperti informasi, keuangan serta sarana dan prasarana. Menurut Edward III Resources memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4.2.2.1 Staff Menurut

Edward

III

pembahasan

mengenai

staff

tidak

hanya

membicarakan besaran saja. Karena keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan (kualitas) staff pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, Edward III menyarankan dua besaran pokok dalam menganalisa Resources yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa size dan skills. Seperti ungkapan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terdapat kelemahan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi pencapaian dalam implementasi ini menyangkut luasnya jangkauan sehingga tidak mampu dijangkau oleh tenaga dinas pendidikan. Tidak hanya Subsidi BOS untuk SMP saja ( 17 sekolah dan 7 SKBM) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan juga untuk SD yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 85 SD. Di samping itu, pada tahap penataan awal ini, banyak sekali pekerjaan Dinas Pendidikan yang harus segera diselesaikan, seperti misalnya reorganisasi, pendataan, penyusunan program, validasi siswa dan guru, renumerisasi dan implementasi subsidi-subsidi.


111

4.2.2.2 Informasi Dua hal yang penting dibahas berkaitan dengan informasi sebagai faktor berpengaruh kedua dalam konteks sumber daya adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan harus dilakukan. Informasi selanjutnya berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang harus diketahui berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, maka informasi baik yang berhubungan dengan cara mengimplentasikan maupun aturan - aturan hukumnya harus jelas. Ketidakjelasan informasi akan menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga tujuan-tujuan yang dicanangkan bisa tidak tercapai dengan baik.

4.2.2.3Authority Authority atau wewenang, didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan , memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ( Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hal.1272). Kebijakan Subsidi BOS memiliki struktur yang berjenjang mulai dari Walikota sebagai pengambil kebijakan sampai pada sekolah sebagai sasaran kebijakan. Setiap tingkatan birokrasi memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Setelah kebijakan Subsidi BOS ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan, selanjutnya dibentuk tim yang masing – masing terdiri dari asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dinas pendidikan dan inspektorat. Mereka memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam kaitannya dengan implementasi Subsidi BOS, lembaga ini memiliki

kewenangan

dalam

hal

realisasi

pembayaran.

Setelah

mendapatkan validasi data dari dinas pendidikan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang menerima dana dan besarannya, maka asisten pemerintahan

dan

kesejahteraan

rakyat

membuat

surat

perintah

pembayaran (SPP) ditujukan kepada Bank-bank yang menyimpan giro


112

dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya lembaga ini juga menerima laporan pertanggungjawaban yang telah divalidasi oleh dinas pendidikan. Demikian bergulir selanjutnya

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lembaga ini memiliki kewenangan dalam melakukan sosialisasi, validasi data dan laporan, administrasi, dan pembinaan dalam pengelolaan Subsidi BOS. Setiap sekolah (negeri) calon penerima subsidi harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan. Pengajuan tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang sebelumnya sudah disosialisasikan. Tugas lain adalah memvalidasi data. Berdasarkan ketentuan, besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah didasarkan pada jumlah siswa pada sekolah tersebut. Dengan demikian validasi data tentang jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah menjadi penting untuk menentukan besarnya dana yang akan digulirkan. Selain itu, dinas pendidikan juga mengadministrasikan segala data yang berhubungan dan diperlukan dalam rangka implementasi Subsidi BOS tersebut.

3. Inspektorat Dalam kaitannya dengan implementasi Subsidi BOS, kewenangan lembaga ini adalah melakukan monitoring dan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap proses yang sedang berjalan, maupun laporan pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BOS.

4.2.2.4 Facilities ( fasilitas-fasilitas) Sumberdaya lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya fasilitasfasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Edward III (1980:53) mengemukakan bahwa sumber daya keuangan (finansial) merupakan faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Apabila kebijakan yang dibuat adalah kebijakan publik, sudah tentu dukungan keuangan berasal dari Pemerintah. Semakin tinggi


113

dukungan dana dari pemerintah, semakin baik implementasi kebijakan, demikian pula sebaliknya, semakin kecil dukungan financial bagi suatu kebijakan, akan dapat menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Fattah (2006: 59-61) mengelompokkan biaya pendidikan di tingkat sekolah, yang diambil dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dalam enam kelompok yaitu : (1) Peningkatan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) (2) Pemeliharaan dan Penggantian Sarana dan Prasarana Pendidikan, (3) Peningkatan pembinaan kegiatan siswa: Latihan dan Sarana, (4) Kesejahteraan, (5) Rumah Tangga Sekolah dan BP3/ Komite, (6) Biaya Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pelaporan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan gratis, sumber pendanaan pendidikan gratis di Kabupaten Tangerang berasal dari program bantuan dana operasional

pemerintah pusat yaitu program BOS. Selain dipenuhi oleh

pemerintah pusat, juga ditambahkan dari anggaran daerah melalui BOSDA. Umumnya kepala sekolah menyatakan dana bantuan yang diberikan pemerintah masih jauh bisa memenuhi kebutuhan riil sekolah. Sehingga untuk menyiasati kurangnya dana tersebut, ada beberapa program sekolah yang harus dikurangi seperti keikutsertaan sekolah dalam lomba-lomba

4.2.3 Dispositions Pelaksana kebijakan memiliki nilai-nilai anutan yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan nilai ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian terhadap kebijakan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka pelaksana kebijakan akan berada pada tahap yang sulit. Keengganan, bahkan friksi, akan muncul menghambat pelaksanaan kebijakan. Umumnya para kepala sekolah menyikapi kebijakan subsidi BOS tampakya tidak sepenuh hati. Hal ini dikarenakan menurut mereka subsidi BOS akan mempersulit mereka untuk mengembangkan kreatifitas penggalangan dana, manakala telah terbelenggu oleh aturan-aturan yang menyertai kebijakan Subsidi BOS tersebut. Di sisi lain, kebutuhan untuk operasional dan peningkatan kualitas


114

pendidikan membutuhkan dana yang cukup besar, sementara bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah relatif kecil, karena kurang dari 50% dari kebutuhan operasional. Apalagi jika tuntutannya harus memacu laju kualitas pendidikan, tentu hal ini masih sangat jauh. Kecilnya subsidi baik BOS maupun subsidi BOS. Membuat para kepala sekolah gamang dalam melangkah ke depan. Dengan adanya subsidi BOS menambah kompleksitas pemahaman yang terjadi di masyarakat. Kompleksitas tersebut pada akhirnya membuat derap langkah para orang tua dalam partisipasinya terhadap peningkatan pembelajaran menjadi tidak lagi serempak. Mereka menyikapi bermacam-macam tentang subsidi BOS ini sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Dalam kondisi dilematis seperti ini, sangat sulit bagi sekolah untuk mengharapkan partisipasi orang tua siswa lebih meningkat.

4.2.4. Bureaucratic structure ( Struktur Birokrasi ) Menurut Edwards III, hal terpenting yang harus dibahas ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentation. Secara resmi (formal), penerapan kebijakan Subsidi BOS tidak memiliki SOP. Selama ini panduan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan Subsidi BOS

adalah panduan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS). Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik , normanorma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan adanya implementasi terhadap suatu kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeranpemeran dalam sistem implementasi kebijakan.


115

Badan pelaksana yang mengimplementasikan Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan terdiri dari Dinas Pendidikan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspktorat Kota dan Sekolah ( SMPSMP penerima Subsidi BOS). Dinas Pendidikan memiliki tugas dalam lingkup verifikasi, sosialisasi, rekomendasi, pembinaan dan pendayagunaan serta penerimaan pelaporan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki kewenangan dalam membuat perintah pembayaran subsidi, dan Inspektorat Kota membidangi pengawasan penggunaan Subsidi BOS tersebut. Dengan demikian tanggungjawab implementasi tidak mutlak pada Dinas Pendidikan. Ketiga lembaga tersebut memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda,

sehingga

kadang-kadang

perbedaan

ini

menjadi

penghambat

implementasi. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja seperti SOP ( Standart Operating Procedures). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang komplek dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam

menerapkan

peraturan-peraturan.

Kurangnya

sumber-sumbsr

yang

diperlukan untuk implementasi dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedurprosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Akan tetapi SOP kadang-kadang memunculkan dampak yang kurang realistis. Penyusunan program pengelolaan Subsidi BOS ini terkesan seragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tentunya setiap sekolah


116

memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, akan tetapi karena peruntukan subsidi BOS telah dibatasi sedemikian rupa, sehingga sekolah-sekolah memaksakan penggunaan subsidi tersebut pada sektor yang sebenarnya kurang prioritas. Yang terpenting bagi sekolah, penyerapan subsidi tersebut mencapai 100%. Contoh konkrit : sekolah sebenarnya membutuhkan dana untuk perbaikan atap gedung. Karena ketentuan penggunaan Subsidi BOS tidak mengatur sebagaimana keperluan tersebut, maka dengan terpaksa sekolah membelanjakan subsidi tersebut untuk pengadaan komputer dan perlengkapannya. Organisasi yang paling dominan dalam implementasi Subsidi BOS adalah Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas membawahi langsung Seksi Bina SMP, dimana Seksi inilah yang berkomunikasi langsung dengan sekolah-sekolah penerima subsidi. Persoalannya bukan terletak pada panjang pendeknya struktur, tetapi pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadahi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang krusial dalam implementasi kebijakan, baik subsidi BOS maupun yang lain. Pada saat ini masalah tersebut dalam perhatian yang cukup serius untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dampak dari keterbatasan SDM tersebut adalah mempengaruhi kecenderungan pelaksana dalam implementasi Subsidi BOS. Kecenderungannya antara lain, belum terbentuknya pola evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang dapat menjamin kontinuitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Di samping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem

yang

harus

menjelaskan

program-program

atau

proyek-proyek

menempatkan prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Sementara pada sisi yang lain, prioritas-prioritas untuk program-program biasa tidak sama besarnya dengan perhatian untuk program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat prioritas yang lebih baik. Pemborosan akan terjadi bila cara-cara yang lazim ditujukan untuk satu tujuan dipertahankan selama waktu tertentu dan diterapkan dalam keadaan-keadaan dimana cara-cara tersebut


117

tidak diperlukan sama sekali. Hal ini bahwa suatu cara tertentu yang berhasil untuk implementasi kebijakan belum tentu berhasil untuk implementasi kebijakan yang lain. Subsidi BOS merupakan program baru. Banyak program lain yang telah berjalan cukup lama, misalnya penuntasan buta aksara, pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), peningkatan kualifikasi guru, sertifikasi guru dan lain-lain. Subsidi BOS merupakan program yang berkaitan langsung dengan pengucuran uang. Program ini berpotensi gagal jika dalam pengelolaannya sama dengan program-program lain yang tidak melibatkan pengucuran uang. Kegagalan yang dimaksud berupa ketidaktepatan penggunaan uang, pengawasan dan tindak lanjutnya. Pelaporan bisa dengan sangat mudah dibuat bahwa penyerapan mencapai 100% dengan alokasi penggunaan sesuai dengan petunjuk yang ada, tetapi efektifitas dan terpenuhinya kebutuhan yang prioritas bisa dipertanyakan. SOP sangat mungkin mengahalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ( implementasi ). Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Birokrasi-birokrasi dimana SOP tidak sangat melekat apakah karena badan yang baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi, mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan bagi perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. Namun demikian, disamping menghambat implementasi, kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Apakah SOP telah melekat pada birokrasi-birokrasi di Kota Tangerang Selatan, belum dapat dipastikan. Sebagai kota otonom baru tentu Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki dinamika yang cukup tinggi dalam mengejar


118

ketertinggalannya dengan kota-kota atau daerah lain. Badan baru dan personil baru sangat mewarnai pemerintahan kota ini. Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memperngaruhi pencapaian dalam implementasi, seperti diungkapkan oleh Meter dan Horn. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperanserta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan hal –hal yang berkaitan dengan implementasi. Apa yang dikawatirkan Meter dan Horn tampaknya tidak terjadi di sini. Pada dasarnya kebijakan Subsidi BOS merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meskipun berdampak pada penurunan kesejahteraan pada sebagian guru, tetapi tidak terjadi penolakan di SMP-SMP penerima. Implementasi Subsidi BOS relatif tidak ada kendala yang berarti. Yang perlu mendapat penajaman adalah agar pengelolaan subsidi BOS lebih besar dimanfaatkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas. Menurut Edward III , sementara perhatian utama untuk menitikberatkan kecenderungan-kecenderungan

dari para pelaksana, perhatian menyangkut

konflik, kecenderungan juga dapat diarahkan kepada empat komponen lain dari model yang secara langsung mempengaruhi faktor ini, yaitu : sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksanan, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari organisasi atau yurisdiksi pelaksana.Hal ini berarti bahwa konflik kecenderungan

yang

mungkin

terjadi

meliputi

semua

variabel

model

implementasi.


119

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai pelaksana program dituntut melakukan kerja efektif dengan banyaknya program pemerintah terhadap pendidikan. Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan serta merta menambah beban pelaksana program ini. Skala prioritas yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan program kebijakan pusat dan daerah menimbulkan masalah ketidaktepatan waktu penyelesaian pelaksanaan program. Sifat struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggungjawab bagi suatu bidang sering tersebar diantara beberapa organisasi, sering pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan implementasi. Lembaga eksekutif mencantumkan banyak badan secara terpisah dalam undang-undang agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara itu, badan-badan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Hal ini disebabkan oleh kecemasan akan kekurangan akses khusus yang mereka miliki terhadap pejabatpejabat atau merubah secara besar prioritas-prioritas dari program-program yang ada. Selain itu, kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Sifat multidimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong terjadinya fragmentasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakankebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi yang baik. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Implementasi subsidi BOS ini ditangani oleh tiga badan eksekutif, yaitu Dinas Pendidikan, Inspektorat dan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.


120

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Disamping itu, karena masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting akan terdampar antara retakretak struktur organisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badanbadan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah, dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya. Horn mengatakan, konflik-konflik kecenderungan terjadi karena pejabat-pejabat bawahan ( para pelaksana) menolak tujuan-tujuan dari pejabat-pejabat atasan mereka. Tujuan-tujuan dan saran-saran mungkin ditolak dengan beberapa alasan seperti : melanggar nilai-nilai pribadi para pelaksana atau kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, tujuan-tujuan dan sasaransasaran itu melanggar arti kepentingan diri para pelaksana, atau mengubah sifatsifat organisasi dan prosedur-prosedurnya yang ingin dipertahankan oleh para pelaksana. Secara internal fragmentasi di dalam struktur dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara program dapat diminimalisir, akan tetapi fragmentasi dengan stakeholder implementasi terjadi akibat sosialisasi program yang tidak merata ke sekolah penerima program Subsidi BOS ini. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Edward III. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada implementasi suatu kebijakan merupakan pusat perhatian yang besar. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil implementasi suatu kebijkan. Sekalipun dampak dan faktor-faktor ini pada implementasi mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Edward III, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksanan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mempunyai


121

sumber ekonomi yang terbatas, sehingga tidak bisa menggandeng tenaga lain di luar struktur organisasi untuk membantu implementasi Subsidi BOS ini, sehingga faktor ekonomi juga mempengaruhi kinerja dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mempunyai struktur organisasi yang sempit, hal ini juga mempengaruhi keleluasaan dalam menyelenggarakan progran Subsidi BOS sesuai dengan sasaran dan waktu program yang ditetapkan.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS DAN IMPLEMENTASINYA PADA JENJANG SMP DI KOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents