BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang berupa putusan perkara baik perkara perceraian maupun perkara hak asuh anak. A. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Bantul 1. Profil Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Bantul terletak di Jalan Jendral Urip Sumoharjo 8, Bantul, Bantul 55711, Yogyakarta. Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Sleman di utara, sebelah barat berbatasan dengan kebupaten Kulonprogo, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00'
60
61
27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY). a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul 1) Visi Terwujudnya Badan peradilan Indonesia Yang Agung 2) Misi a) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan c) Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Agama Bantul d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bantul b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
62
1) Memberikan
pelayanan
Teknis
Yustisial
dan
Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi. 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama. 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta. 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. 6) Waarmerking
Akta
Keahliwarisan
dibawah
tangan
untuk
pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya. 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.
63
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama
yang
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun di kabupaten Bantul. 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul Berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi di Pengadilan Agama Bantul:
= garistanggung jawab =garis koordinasi
JURUSITA Sigit Tri Sutianto, S. H Sitatun, S. H
WAKIL PANITERA Dra. Suhadiyah
PANITERA PENGGANTI Tety Rohmayani, B. A. Muhammad Nasir Moch. Amrozi Suciati, S. Ag. Hj. Anggarini Winiastuti, S. H. Rosiati, S. Ag.
WAKIL SEKRETARIS Dra. Afrikani Asiyah
PANITERA/SEKRETARIS H. Suharto, S. H
WAKIL KETUA Drs. HM. Syafi’I Thoyib, S.H., MH
KETUA ra Drs. Badawi, S.H., M. Hum
Sumber: Pengadilan Agama BantulTahun 2013 Bagan 2.Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013
KET:
PANMUD HUKUM Titik Handriyani, S. H., M. Si.
PANMUD PERMOHONAN Drs. Muslih, S. H.
PANMUD GUGATAN Dra. Hj. Sri Sugiyarti
HAKIM Drs. A. Maulana Fauzi Hasby Dra. Rosmaliah, S. H., M. Si Dra. N. Sodriyatun, S. H., M. Si Drs. Akhbaruddin, M. Si. Drs. Rizal Pasi, MH. Drs. Aziddin Siregar, S. H.
KAUR UMUM Cacan Wijaya, S. H.
KAUR KEPEGAWAIAN Nurhidayanto, S. H.
KAUR KEUANGAN Aini Fauziah, S. H.
HAKIM Drs. M. Anwar Hamidi Dra. Marfu’ah
65
Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing mempunyai tugas pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut: a. Kepemimpinan Pengadilan 1) Ketua Pengadilan Agama Tugas Ketua Pengadilan antara lain: a) Mengatur Pembagian Tugas Para Hakim b) Membagikan Semua Berkas dan/ Surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. c) Menetapkan Perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan Umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. d) Mengawasi
Kesempurnaan
Pelaksanaan
Penetapan
atau
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap. e) Mengadakan Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekretaris, dan Jurusita di daerah Hukumnya f) mengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita
66
2) Wakil Ketua Pengadilan Tugasnya ialah : a) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari. b) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal ketua berhalangan. c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya b. Hakim Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Ps. 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2004). 1) Tugas Yustisial Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan agama. tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut: a) Membantu pencari keadilan b) mengatasi segala hambatan dan rintangan c) mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa d) memimpin Persidangan e) memeriksa dan mengadili Perkara f) meminutir berkas perkara g) mengawasi pelaksanaan putusan h) memberikan pengayoman kepada pencari keadilan i) menggali nilai-nilai hukum yang hidup daalam masyarakat j) mengawasi penasehat hukum 2) Tugas Non Yuditisial a) Tugas Pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang b) turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
67
c) sebagai rokhaniawan sumpah jabatan d) memberikan penyuluhan hukum e) melayani riset untuk kepentingan ilmiah f) tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya 3) Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a) konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada Putusan Hakim. b) kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. c) konstituiring, yaitu yang dituangkan dama amar putusan (dictum). c. Pejabat Kepaniteraan 1) Panitera
Tugas Panitera adalah: a) menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. b) membantu haim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan/penetapan majelis. c) menyusun berita acara persidangan d) melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan e) membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan f) membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g) bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak
68
ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. h) memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir. i)
membuat akta-akta
j)
melegalisir surat surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
k) pemungutan biaya biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara l) mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. m) melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. n) melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua PA. o) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua PA. p) Membuat Akta Cerai. 2) Panitera Muda Gugatan
Tugas Panitera Muda Gugatan adalah: a) membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b) melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
69
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. c) memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan. d) mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. e) menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya. f) menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. g) menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 3) Panitera Muda Permohonan
Tugas Panitera Muda Permohonan adalah: a) melaksanakan tugas seprti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara permohonan. b) termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli waris di bawah tangan,dll. 4) Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum bertugas : a) membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
70
b) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara. c) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan serta melaporkannya kepada pimpinan d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 5) Panitera Pengganti
Tugas Panitera Pengganti adalah: a) membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b) membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat
penetapan-penetapan
lainnya,
mengetik
putusan/penetapan sidang. c) melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petugas Meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela (kalau ada), perkara yang sudah putus beserta amar putusannya d) melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut
71
e) menyerahkan
berkas
perkara
kepada
Panitera
Muda
Gugatan/permohonan (Petugas meja ketiga) apabila telah selesai diminutasi. 6) Jurusita/Jurusita Pengganti
Tugas Jurusita: a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua Sidang dan Panitera. b) menyampaikan
pengumuman-pengumuman
dan
memberitahukan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan UU. c) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah d) melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan. e) melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya f) melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan g) panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan.
72
d. Subag Kepegawaian, bertugas menyimpan arsip daftar pegawai dan mengusulkan kenaikan pangkat pegawai. e. Subag Keuangan, bertugas mengurusi gaji pegawai, anggaran keperluan kantor, mengajukan permintaan anggaran/pembelanjaan untuk keperluan kantor, menerima uang masuk dan keluar beserta membuat laporan keuangan. f. Subag Umum, bertugas mengurusi segala administrasi kantor dan juga menerima pembelanjaan yang telah dianggarkan oleh subag keuangan. 4. Perkara Perceraian yang Diselesaikan di Pengadilan Agama Bantul Sesuai dengan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Bantul telah menyelesaikan perkara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. Berikut ini merupakan data gugatan perkara-perkara yang diterima maupun yang diputus pada 2012 dan 2013 khususnya yang berkaitan dengan perceraian maupun hak asuh anak. Tabel 3. Perkara Perceraian yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. Jumlah
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jenis Perkara Cerai Talak
Cerai Gugat
41 38 33 25 36 24 29 14 49 35 30 27 381
76 58 42 57 72 64 61 38 106 80 98 55 807
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012
73
Berdasarkan data pada tabel 3. tentang perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012 menjelaskan bahwa perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul mempunyai angka yang tinggi. Dari Tabel 3. tersebut terdapat dua jenis perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang daijukan oleh pihak isteri atau wanita sedangkan cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau lakilaki. Kedua jenis perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang diterima di Pengadilan Agama Bantul tahun 2012 tersebut selanjutnya akan diputus oleh Hakim yaitu perkara tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak menuju proses persidangan tetapi juga dapat dicabut oleh pihak yang bersangkutan. Penyebab Hakim menolak perkara perceraian karena gugatan yang diajukan tidak sesuai atau alasan yang diajukan tidak dapat dibuktikan. Hakim tidak begitu saja dengan mudah memutus perkara perceraian untuk berlanjut ke persidangan, tentu dengan pertimbangan seperti alasan perceraian yang memang harus bisa dibuktikan. Apabila para pihak tidak dapat membuktikan atau tidak cukup bukti, maka hakim akan menolak atau menggugurkan perkara yang diterima tersebut. Perkara perceraian yang diterima mengalami tunggakan di mana masih banyak perkara yang belum diputus oleh pihak Pengadilan Agama Bantul. Jumlah antara perkara perceraian yang diputus dan perkara yang diterima belum seimbang, di mana jumlah perkara yang diputus belum mencapai setengah dari perkara perceraian yang diterima. Hal ini
74
disebabkan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bantul khususnya mengenai perkara perceraian itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persidangan dan diputuskan. Pada perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2012, jumlah perkara perceraian yang dikabulkan lebih banyak dibanding perkara perceraian yang ditolak maupun perkara perceraian yang dicabut. Hal tersebut membuktikan bahwa pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul kebanyakan diputus untuk dikabulkan tentu saja dengan pertimbangan yang matang oleh hakim selaku pejabat yang berwenang. Tabel 4. Perkara Perceraian yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 Jenis Perkara Cerai Talak
Cerai Gugat No. Bulan 1. Januari 46 71 2. Februari 36 88 3. Maret 24 74 4. April 35 74 5. Mei 36 72 6. Juni 28 60 7. Juli 8. Agustus 9. September 10 Oktober 11. November 12. Desember Jumlah 205 439 Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013
75
Berdasarkan data pada Tabel 4. tentang perkara perceraian yang diterima pada bulan Januari sampai Juni 2013 bahwa angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul sampai bulan Juni 2012, jumlah perkara perceraian yang diterima sampai bulan Juni 2013 mengalami peningkatan yakni Cerai Talak 197 perkara menjadi 205 perkara sedangkan Cerai Gugat dari 369 perkara menjadi 439 perkara. Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kedua tabel di atas juga menjelaskan mengenai perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul selanjutnya dibawah ini akan menjelaskan mengenai beberapa perkara perceraian yang diterima kemudian diputus di Pengadilan Agama Bantul.
76
Tabel 5. Perkara Perceraian yang Diterima pada Januari 2012 dan Diputus di Pengadilan Agama Bantul No
Nomer Perkara
Tanggal Registrasi 1. 1/Pdt.G/2012/PA.Btl 2 Jan 2012 2. 5/Pdt.G/2012/PA.Btl 2 Jan 2012 3. 12/Pdt.G/2012/PA.Btl 3 Jan 2012 4. 13/Pdt.G/2012/PA.Btl 3 Jan 2012 5. 19/Pdt.G/2012/PA.Btl 4 Jan 2012 6. 20/Pdt.G/2012/PA.Btl 4 Jan 2012 7. 22/Pdt.G/2012/PA.Btl 5 Jan 2012 8. 23/Pdt.G/2012/PA.Btl 5 Jan 2012 9. 33/Pdt.G/2012/PA.Btl 9 Jan 2012 10. 34/Pdt.G/2012/PA.Btl 9 Jan 2012 11. 37/Pdt.G/2012/PA.Btl 10 Jan 2012 12. 43/Pdt.G/2012/PA.Btl 11 Jan 2012 13. 46/Pdt.G/2012/PA.Btl 11 Jan 2012 14. 55/Pdt.G/2012/PA.Btl 12 Jan 2012 15. 65/Pdt.G/2012/PA.Btl 16 Jan 2012 16. 69/Pdt.G/2012/PA.Btl 16 Jan 2012 17 67/Pdt.G/2012/PA.Btl 17 Jan 2012 18. 68/Pdt.G/2012/PA.Btl 17 Jan 2012 19. 85/Pdt.G/2012/PA.Btl 19 Jan 2012 20. 86/Pdt.G/2012/PA.Btl 24 Jan 2012 21. 88/Pdt.G/2012/PA.Btl 24 Jan 2012 22. 90/Pdt.G/2012/PA.Btl 24 Jan 2012 23. 91/Pdt.G/2012/PA.Btl 24 Jan 2012 24. 92/Pdt.G/2012/PA.Btl 24 Jan 2012 25. 94/Pdt.G/2012/PA.Btl 25 Jan 2012 26. 100/Pdt.G/2012/PA.Btl 25 Jan 2012 Sumber: pa-bantul.go.id Tahun 2013
Tanggal Musyawarah 1 Mar 2012 7 Mar 2012 7 Mar 2012 1 Mar 2012 23 Feb 2012 23 Mar 2012 22 Mar 2012 20 Feb 2012 23 Feb 2012 27 Feb 2012 7 Mar 2012 20 Feb 2012 22 Feb 2012 6 Feb 2012 15 Feb 2012 5 Mar 2012 21 Feb 2012 22 Feb 2012 28 Jun 2012 26 Mar 2012 29 Feb 2012 23 Feb 2012 28 Feb 2012 15 Mar2012 25 Mar 2012 23 Feb 2012
Tanggal dibacakan 1 Mar 2012 7 Mar 2012 7 Mar 2012 1 Mar 2012 23 Feb 2012 23 Mar 2012 22 Mar 2012 20 Feb 2012 23 Feb 2012 27 Feb 2012 7 Mar 2012 20 Feb 2012 22 Feb 2012 6 Feb 2012 15 Feb 2012 5 Mar 2012 21 Feb 2012 22 Feb 2012 28 Jun 2012 26 Mar 2012 29 Feb 2012 23 Feb 2012 28 Feb 2012 15 Mar 2012 25Mar 2012 23 Feb 2012
Amar
kabul kabul kabul kabul kabul kabul kabul kabul kabul kabul cabut kabul kabul cabut cabut kabul kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pada umumnya perkara perceraian yang diterima membutuhkan waktu minimal satu sampai dua bulan untuk dapat diputus oleh Hakim. Hal tersebut membuktikan bahwa untuk memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak memerlukan waktu yang lama dan kecenderungan Hakim relatif mudah memutus perkara untuk bercerai. Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 26 perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul, 23 perkara perceraian diputus untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan bahwa
77
perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul sebagian besar diputus untuk dikabulkan daripada ditolak atau dicabut. B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari’ah. Hakim Pengadilan Agama Bantul mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Dengan demikian Hakim tersebut harus memahami dan mencermati khususnya tentang hukum perkawinan Islam. Sebelum Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang Hakim itu sendiri, yaitu mengkualifisir. Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim dalam
memutus
suatu
perkara
sebagai
pertanggungjawaban
kepada
78
masyarakat sehingga bernilai obyektif. Dasar
pertimbangan hakim dalam
memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut: 1. Mediasi yang tidak berhasil Banyaknya perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk ke pengadilan harus melalui proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Menurut Hakim hal tersebut sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan Perma ini prosedur mediasi wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama termasuk perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115 KHI tersebut menjelaskan bahwa untuk bercerai harus melalui sidang perceraian, pengadilan pun tidak dengan mudahnya memutus sebuah gugatan perceraian yang masuk bahkan pengadilan mengupayakan untuk mediasi. Jika upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan tidak berhasil dan pihak yang bersangkutan masih tetap bersikukuh ingin bercerai maka dapat dilakukan jalan terakhir yaitu
79
perceraian yang tentu saja harus didasari dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan. Mediasi merupakan salah satu upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak khususnya pada perkara perceraian. Mediator dalam proses mediasi adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan apabila mediasi gagal dan harus berlanjut ke persidangan maka Hakim yang ditunjuk akan berbeda dengan Hakim sebagai mediator. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dilakukan empat kali pemanggilan dan dengan prinsip kehatihatian. Misalnya pemanggilan pertama atau sidang pertama di mana jika Penggugat tidak hadir dalam pemanggilan maka perkara tidak dibatalkan. Kemudian jika pada pemanggilan kedua Tergugat tidak hadir juga tidak langsung dibatalakan. Pada pemanggilan kedua ini meskipun telah dibacakan gugatan dan pembuktian, kedua belah pihak baru dapat hadir maka dilakukan mediasi. Pada pemanggilan ketiga merupakan hak jawab. Sidang keempat merupakan berakhirnya pembuktian dan perkara tersebut sudah diputus. Menurut Hakim, ada beberapa kasus perceraian, di mana para pihak menolak mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan upaya mediasi diluar pengadilan namun Hakim tidak langsung percaya begitu saja. Upaya mediasi yang gagal biasanya disebabkan karena pada saat pertemuan kedua belah pihak baik tergugat maupun tergugat, salah satu dari mereka yaitu Tergugat tidak hadir dalam
80
mediasi yang dilakukan oleh pengadilan. Hal tersebut akan mempersulit hakim untuk mengupayakan mediasi karena hakim tidak dapat mendengarkan kedua belah pihak melainkan hanya salah satu pihak saja, selain itu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 juga sangat ditegaskan bahwa mediasi baru dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Ketika Tergugat tidak datang dan pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan telah cukup bukti maka hakim memutus perkara perceraian tersebut untuk terus berlanjut ke persidangan. Penyebab upaya mediasi yang gagal selanjutnya adalah meskipun kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah datang dalam pertemuan upaya mediasi tetapi mereka berdua telah bersepakat dan bersikukuh untuk bercerai. Ketika upaya mediasi dilakukan dan hakim mendengarkan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan telah disertai dengan alasan yang dapat dibuktikan maka hakim memutus perkara tersebut untuk berlanjut ke persidangan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer 1 Tahun 2008 bahwa jika dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Pada saat pemeriksaan di persidangan Hakim selalu menyarankan untuk upaya mediasi atau membujuk untuk rukun kembali. Hakim melihat bahwa jika sebuah rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka akan percuma saja diteruskan. Jika diteruskan
81
maka
akan
ada
hal
yang
tidak
diinginkan
seperti
kekerasan,
perselingkuhan dan sebagainya. Mediasi seakan menjadi sebuah formalitas di mana perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul sebagian besar diputus untuk dikabulkan meskipun perkara tersebut telah melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan. Menurut Hakim, dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul hanya satu atau perkara saja yang mampu diselesaikan dengan mediasi. Berikut ini merupakan perkara yang diputus bercerai karena upaya mediasi telah gagal dilakukan, antara lain: 1) Perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PA.Btl bahwa Majelis Hakim dengan dibantu oleh Hakim Mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil 2) Perkara Nomor 788/Pdt.G/2012/PA.Btl Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil 3) Perkara Nomor 825/Pdt.G/2012/PA.Btl Menimbang bahwa, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
82
Upaya yang dilakukan hakim pun tidak hanya sampai mediasi saja, setiap kali persidangan hakim selalu menanyakan kepada para pihak untuk berdamai sebelum hakim memutus perkara. Dari banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul, hanya sedikit saja yang mampu berhasil dilakukan upaya mediasi yaitu satu atau dua perkara di tahun 2012. Perkara perceraian ini dapat berhasil karena adanya iktikad baik dari kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat. Dengan adanya iktikad baik ini akan mempermudah Mediator sebagai penengah sehingga dapat mencapai kesepakatan. Adapun perkara perceraian yang tidak berhasil dalam mediasi kemudian berlanjut pada pemeriksaan di persidangan. Pada persidangan, Hakim selalu mengupayakan untuk perdamaian dan itu berhasil sehingga perkara dapat dicabut dan mereka tidak diputus untuk bercerai. Perkara perceraian yang dicabut karena upaya
mediasi
yang
berhasil,
antara
lain
perkara
Nomer
55/Pdt.G/2012/PA.Btl dengan mempertimbangkan bahwa Majlis perlu mengemukakan dalil qo’idah fiqhiyyah yang artinya : Perdamaian itu adalah pokok segala hukum. 2. Alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan Sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama
tersebut
telah
berusaha
dan
tidak
berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Pasal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perceraian bagi beragama Islam itu tidak dengan mudah terjadi,
83
serta harus dengan alasan yang jelas. Alasan perceraian selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 116 KHI. Menurut Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. suami melanggar taklik talak’ h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan perceraian pada perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul tahun 2012, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 6. Faktor-Faktor Penyebab Pengadilan Agama Bantul tahun 2012 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bulan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
terjadinya
Faktor-faktor Penyebab Perceraian
A
B
C
6
7
27 31 35 23 25 33 33 35 38 42 30
25
352
12
1 1 5 2 1 1 1
E
F
3 3
2 1
1 1
1 1
83 65 51 83 67 34 44 48 42 38 45
2 2
D
1 1
5
600
Jumlah
G
2 1
1 1
Perceraian
121 100 89 109 99 69 76 85 83 82 84 604
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012
di
Keterangan CG : 92 CG : 79 CG : 79 CG : 81 CG : 66 CG : 44 CG : 54 CG : 68 CG : 55 CG : 66 CG : 72 CG: CG: 756
CT : 29 CT : 21 CT : 10 CT : 28 CT : 33 CT : 25 CT : 22 CT : 17 CT : 28 CT : 16 CT : 12 CT: CT: 341
84
Keterangan: A= Moral B= Meninggalkan Kewajiban C= Menyakiti Jasmani D= Dihukum E= Cacat Biologis F= Terus menerus berselisih G= Lain-lain CG= Cerai Gugat CT= Cerai Talak Pada Tabel 6. tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul menjelaskan bahwa ada enam faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul, antara lain moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dihukum, cacat biologis dan terus-menerus berselisih. Dari kelima faktor tersebut yang menjadi pengaruh terbesar perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2012 adalah terus-menerus berselisih, selanjutnya karena meninggalkan kewajiban, moral, menyakiti jasmani, cacat biologis, dan dihukum. Faktor moral merupakan faktor perceraian yang berkaitan dengan moral baik tergugat maupun penggugat, misalnya adanya perselingkuhan yang menjadi alasan perceraian, maupun hal yang mempengaruhi perilaku baik tergugat maupun tergugat seperti mabuk dan berjudi. Pada faktor meninggalkan kewajiban adalah mengenai segala kewajiban baik penggugat maupun tergugat sebagai suami istri maupun sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan (UUP), Peraturan Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam.
85
Faktor yang menjadi penyebab perceraian selanjutnya adalah menyakiti jasmani, misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus menerus dilakukan khususnya kekerasan secara fisik. Sedang dihukum merupakan faktor yang menjadi alasan perceraian selanjutnya, yang dimaksud dengan dihukum adalah alasan perceraian yang diajukan karena pihak tergugat telah dihukum khususnya dalam perkara pidana sehingga tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Faktor lain penyebab perceraian adalah cacat biologis, cacat biologis ini misalnya karena tergugat mempunyai cacat secara fisik maupun non fisik. Faktor terakhir penyebab perceraian di pengadilan Agama Bantul yang terakhir adalah terus-menerus berselisih, misalnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri sering terjadi percekcokan atau berselisih paham yang terjadi secara terus menerus dan sulit diredamkan. Secara umum, menurut para hakim alasan-alasan adanya perceraian di Pengadilan Agama Bantul adalah masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan pertengkaran, suami atau istri yang pergi meninggalkan rumah tangganya, dan adanya pria atau wanita idaman lain.
Keterangan: A= poligami tidak sehat B= krisis akhlak C= cemburu D= kawin paksa E= ekonomi F= tidak ada tanggung jawab G= kawin dibawah umur H= kekejaman jasmani I = kekejaman mental J = dihukum K= cacat biologis L= politis M= gangguan pihak ketiga N= tidak ada keharmonisan O= Lain-lain CG= Cerai Gugat CT= Cerai Talak
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian No Bulan A B C D E F G H I 1. Januari 2 1 23 2. Februari 5 7 21 3. Maret 1 6 52 4. April 1 41 5. Mei 2 3 21 1 6. Juni 1 7 27 Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 1
J
K
L
M N 63 54 2 40 67 2 76 2 51 2
O 1
Jml. 90 87 101 109 107 89
Keterangan CG: 63 CT: 27 CG: 65 CT: 22 CG: 61 CT: 40 CG: 89 CT: 20 CG: 81 CT: 26 CG: 75 CT: 14
Tabel 7. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013
87
Berdasarkan Tabel 7. tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul dari bulan Januari sampai Juni tahun 2013 dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2013 lebih spesifik atau khusus dibanding dengan faktor-faktor penyebab perceraian pada Tabel 5. Pada Tabel 6. mempunyai 14 faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul antara lain poligami tidak sehat; krisis akhlak; cemburu; kawin paksa; faktor ekonomi; tidak ada tanggung jawab sebagai suami atau istri; kawin dibawah umur; kekejaman jasmani; kekejaman mental;
dihukum; cacat biologis; politis; gangguan pihak
ketiga; dan tidak ada keharmonisan, sedangkan pada Tabel 5. faktor-faktor penyebab perceraian hanya memiliki 6 faktor antara lain moral; meninggalkan kewajiban; menyakiti jasmani; dihukum; cacat biologis; dan terus-menerus berselisih.Sebenarnya faktor-faktor penyebab perceraian baik yang ada dalam tabel 6. maupun tabel 7. memiliki kesamaan hanya saja pada tabel 6. dibuat lebih spesifik berdasarkan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013. Setiap gugatan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk ke pengadilan harus dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak dan harus memenuhi alasan perceraian berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pada Pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut harus mampu dibuktikan oleh para saksi. Hakim tidak begitu dengan mudah memutus perkara perceraian namun juga harus dibuktikan oleh saksi-saksi yang mendengar dan melihat secara langsung bukti tersebut. Oleh karena itu
88
dalam persidangan perkara perceraian, hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi dalam memutus perkara perceraian. Berikut ini alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI pada beberapa perkara perceraian yang mampu dibuktikan oleh saksi, yaitu sebagai berikut: 1) Perkara Nomer 5/Pdt.G/2012/PA.Btl Kedua saksi membenarkan: Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka pergi mancing, Tergugat tidak memberi uang untuk Penggugat dan anak-anak. Alasan di atas sesuai dengan Pasal 116 huruf a KHI di mana perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2) Perkara Nomer 1085/Pdt.G/2012/PA.Btl Kedua saksi membenarkan: Bahwa, perpisahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun sebabnya, karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka KDRT kepada Penggugat dan kelakuan Tergugat keras dan kasar kemudian Penggugat pulang ke rumah Saksi. Alasan di atas sesuai dengan Pasal 116 huruf a KHI di mana perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; selain itu juga sesuai dengan Pasal 116 huruf d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
89
3) Perkara Nomer 43/Pdt.G/2012/PA.Btl Kedua saksi membenarkan: -
-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu menjadi goyah karena dahulu pernikahannya didorong Penggugat telah hamil dulu sementara ibu Tergugat tidak merestui perkawinan mereka ; Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami baik secara lahir maupun batin
Alasan di atas sesuai dengan Pasal 116 huruf f yaitu perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 4) Perkara Nomer 19/Pdt.G/2012/PA.Btl Saksi bersaksi bahwa: -
bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan setiap diajak ke dokter Tergugat menolak
Alasan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam di mana adanya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Hakim, sebuah perkara perceraian dapat dikabulkan jika perkara tersebut mempunyai alasan yang dapat dibuktikan sehingga dengan hal tersebut dapat menguatkan gugatan. Bukti dalam persidangan dapat berupa pengakuan, bukti tertulis, dan saksi. Pada umumnya bukti dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul meliputi bukti tertulis dan bukti saksi (berjumlah dua orang saksi). Bukti tertulis
90
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Fotokopi Akta Nikah, dan Fotokopi Akta Kelahiran (mengenai hak asuh anak karena perceraian), sedangkan bukti saksi pada umumnya berjumlah dua orang saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dalam pembuktian di persidangan hanya menggunakan kedua bukti (bukti tertulis dan bukti saksi) tersebut tanpa secara khusus menambahkan bukti lain, misalnya pada perkara perceraian yang alasan gugatan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Perkara Nomer 1085/Pdt.G/2012/PA.Btl tidak menyertakan buki lain seperti surat hasil Visum dokter tetapi hanya dibuktikan dengan keterangan saksi atau bukti saksi. Dengan kata lain, Hakim di Pengadilan Agama
Bantul
hanya
mengandalkan
bukti
seadanya
dalam
mempertimbangkan putusannya yaitu Bukti tetulis yang berupa fotokopi akta nikah dan fotokopi KTP serta keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan. Kebanyakan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul, saksi yang dihadirkan di persidangan berjumlah dua orang dari Penggugat dan dua orang dari Tergugat (jika Tergugat datang dalam persidangan). Dari para saksi yang dihadirkan tersebut menurut Hakim sudah dirasa cukup. Keterangan saksi ini selanjutnya diberikan secara lisan dan disampaikan sendiri oleh saksi dan tidak boleh diwakilkan. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pun kebanyakan masih merupakan salah satu keluarga atau kerabat para pihak baik Penggugat maupun
91
Tergugat. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kesaksian, di mana saksi akan cenderung memihak pada pihak yang membawanya karena masih kerabat atau keluarga. Kesaksian hanya dapat disampaikan oleh orang yang mengetahui secara langsung atau dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian tidak demikian, kebanyakan putusan perkara menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Mereka (saksi) hanya mendengar cerita dari Penggugat ataupun tergugat saja. Kesaksian ini merupakan kesaksian yang didengar dari orang lainatau disebut dengan testimonium de auditu. Sebenarnya kesaksian ini tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Pada paktiknya Hakim di Pengadilan Agama Bantul tetap menggunakan kesaksian tersebut dalam perkara perceraian. 3. Pertimbangan secara psikologis Menurut Hakim, sebuah perkara perkawinan dapat diputus kabul dengan melihat keadaan sebuah perkawinan itu sendiri. Jika sebuah perkawinan atau rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Hakim akan memutus kabul dengan melihat alasan-alasan yang mampu dibuktikan di persidangan tentunya. Hakim berpendapat jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka akan diputus kabul karena Hakim berpendapat jika sebuah rumah tangga sudah hancur tetapi dipaksakan untuk bersatu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
92
seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, ataupun yang lainnya. Seperti pada perkara Nomer 459/Pdt.G/2012/PA.Btl sebagai berikut: maka secara psychologis dapat disimpulkan bahwa ikatan batin yang mendasari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi. Dan hati kedua belah pihak telah pecah dan sulit untuk dirukunkan atau disatukan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu sia-sia dan tidak bermanfaat, bahkan akan menjadi beban psikologis yang berat khususnya bagi Penggugat. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar atau solusi yang tepat dan bermanfaat bagi keduanya adalah perceraian. Sebab dengan perceraian dapat memberikan rasa ketenangan batin dan memperoleh kepastian hukum serta status sosial yang jelas bagi keduanya Dengan adanya perceraian, diharapkan mampu menjadi jalan keluar yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Para pihak tidak berada dalam keterpaksaan dan menanggung beban psikologis atau mental. Dengan status sosial yang baru setelah perceraian, para pihak dapat mencari pasangan yang dianggap terbaik tanpa adanya dianggap melakukan perselingkuhan karena status mereka telah single. Menurut Hakim, sebuah masalah atau perselisihan dalam rumah tangga atau perkawinan merupakan hal yang wajar karena perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda. Perbedaan tersebut harusnya mampu melengkapi satu sama lain dalam membina rumah tangga. Akan tetapi jika perbedaan tersebut terus menerus terjadi dan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, maka hal tersebut bukan suatu hal yang wajar. Sebuah rumah tangga atau perkawinan mempunyai tujuan yaitu menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Jika perselisihan
93
yang terjadi terus menerus bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga tentu sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut. Seperti pada perkara Nomer 459/Pdt.G/2012/PA.Btl sebagai berikut: bahwa secara filosofis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan tuntunan al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang menghendaki perkawinan itu dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, serta sakinah, mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak karena Perceraian Perkara hak asuh anak atau hadlanah karena perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak secara khusus berdiri dalam perkara tersendiri namun masuk dalam perkara perceraian. Hal tersebut dapat dilihat pada data perkara yang masuk maupun perkara yang diputus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012. Pada perkara hak asuh anak karena perceraian Hakim mempunyai beberapa pertimbangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam batasan masalah, bahwa pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim dalam
memutus
suatu
perkara
sebagai
pertanggungjawaban
kepada
masyarakat sehingga bernilai obyektif. Pertimbangan dalam memutus perkara hak asuh anak karena perceraian di Pengadilan Agama Bantul, adalah sebagai berikut: 1. Kewenangan ibu terhadap hak asuh anak Dasar pertimbangan hakim secara yuridis pada perkara hak asuh anak karena perceraian adalah berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi
94
Hukum Islam (KHI) di mana hak asuh anak (hadlanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada pada ibu. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI. Perkara hak asuh anak karena perceraian di Pengadilan Agama Bantul sebagian besar menggunakan pertimbangan ini yaitu mengacu pada Pasal 105 huruf a KHI seperti pada perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PA.Btl, Nomor 788/Pdt.G/2012/PA.Btl, dan Nomor 825/Pdt.G/2012/PA.Btl, sebagai berikut: -
Perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PA.Btl Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALMA LIANA RAHMAWATI yang lahir tanggal 19 Juli 2002 (Bukti P.3) sampai saat ini baru berumur 10 tahun atau belum mumayiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan karena selama ini sudah diasuh ibunya, maka secara psychologis lebih dekat kepada ibunya, oleh karena itu maka selayaknya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penguggat
-
Perkara Nomor 788/Pdt.G/2012/PA.Btl Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti ( T.1 ) Anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 2, lahir 5 Juni 2006, belum berumur 12 tahun, maka menetapkan anak tersebut belum Mumayyiz, dan Penggugat Rekonpensi tidak ada halangan untuk mengasuhnya, maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) menetapkan anak Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut berada di bawah Hadhanah Penggugat Rekonpensi
-
Perkara Nomor 825/Pdt.G/2012/PA.Btl Maka berdasarkan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menetapkan anak Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 16 Februari 2010, berada di bawah hadanah Penggugat rekonpensi
95
Menurut Hakim, pertimbangan hukum pada Pasal 105 huruf a KHI tersebut bukan merupakan dasar hukum yang mutlak artinya bisa saja hak asuh anak berada pada ayahnya meskipun anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Ketentuan Pasal 105 huruf a KHI tersebut berlaku selama ibu sebagai orang tua mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Artinya jika dalam sebuah perceraian ibu tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan melanggar ketentuan Pasal 116 KHI seperti sering meninggalkan rumah, tidak mengurusi keluarga, sering berjudi, pemabuk dan sebagainya, maka hak asuh anak bisa saja berada pada ayah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat pertimbangan lain, seperti karena adanya pertimbangan psikologis yang berkaitan dengan psikologis anak yang bersangkutan misalnya anak lebih dekat dengan ayahnya
dibanding
meninggalkan
dengan
keluarganya
ibunya dan
karena
perhatian
ibunya
sering
pergi
ayahnya
lebih
besar
dibandingkan dengan ibunya sehingga secara otomatis anak akan lebih merasa nyaman berada pada ayahnya. 2. Pertimbangan hukum Hakim berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bantul, salah satu yang menjadi pertimbangan hukum Hakim adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang
96
tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan pertimbangan hukum yang penting karena dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai jaminan hak anak dan melindungi kepentingan anak tersebut. Pada kenyataannya kebanyakan putusan perkara hak asuh anak karena perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak menggunakan pertimbangan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti pada perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PA.Btl, Nomor 788/Pdt.G/2012/PA.Btl, dan Nomor 825/Pdt.G/2012/PA.Btl. Dari ketiga contoh perkara hak asuh anak tersebut yang menjadi pertimbangan hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 3. Kemampuan ekonomi Hakim
berpendapat
bahwa
pada
perkara
perceraian
yang
mempersoalkan mengenai hak asuh anak atau hadhonah, anak menjadi pertimbangan terpenting bagi hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut. Jaminan masa depan dan kehidupan anak menjadi tujuan penting setelah adanya perceraian karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut Hakim, anak tidak hanya terjamin dalam hal psikologis atau kasih sayang, tetapi juga terjamin secara materi atau penghidupan yang layak yang mencakup kebutuhan ekonomi anak. Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akan mempertimbangkan masa depan anak dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh
97
anak karena perceraian yaitu dengan melihat Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di mana pemeliharaan anak setelah perceraian ditanggung oleh ayah. Misalnya seperti pada perkara Nomer 788/Pdt.G/2012/PA.Btl dan Nomer 825/Pdt.G/2012/PA.Btl, meskipun hak asuh kedua perkara tersebut berada pada ibunya yang penghasilan perbulannya lebih sedikit dibanding ayah namun hakim mempertimbangkan besarnya tunjangan nafkah anak yang harus diberikan ayah kepada anak. Mengenai kemampuan ekonomi, siapa (ibu atau ayah) yang lebih mampu secara ekonomi dalam menjamin kebutuhan anak selanjutnya akan dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Saksi yang hadir dalam persidangan akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hakim selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Perkara tersebut. Misalnya perkara Nomer 825/Pdt.G/2012/PA.Btl yang salah satu saksi dari Tergugat menerangkan bahwa
penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar
Rp.1.500.000. Selanjutnya dengan keterangan saksi tersebut dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus siapakah yang lebih mampu secara ekonomi dan selanjutnya sebagai nafkah anak. 4. Kasih sayang orang tua terhadap anak Hakim berpendapat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak terkecuali pada anak setelah adanya perceraian, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai tetapi tidak mempengaruhi hak anak untu mendapatkan kasih sayang dari orang
98
tuanya. Kasih sayang orang tua terhadap anak dapat dilihat dari kedekatan anak dengan orang tua itu sendiri, dan tidak hanya kedekatan fisik tetapi juga kedekatan secara emosional atau psikologis. Kedekatan psikologis ini selanjutnya akan mempengaruhi sifat emosional atau faktor psikologis dalam diri anak. Faktor kedekatan antara anak dan orang tua ini lah yang perlu diperhatikan misalnya anak mempunyai kedekatan yang lebih dengan salah satu orangtuanya (ibu atau bapak), sehingga anak menjadi nyaman tinggal bersama salah satu orang tuanya tersebut dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Ketika anak sudah merasa nyaman dan aman tinggal bersama salah satu orang tuanya maka akan tercipta suasana yang bahagia di mana anak akan melakukan segala sesuatu dengan gembira tidak dengan keterpaksaan. Berbeda dengan ketika anak dipaksa untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya yang tidak didasari dengan kedekatan psikologis maka akan timbul suasana yang kaku dan tidak menyenangkan. Kasih sayang orang tua menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Hakim akan mempertimbangkan anak tersebut akan diasuh bersama ibu atau ayahnya yang benar-benar mencurahkan kasih sayangnya. Misalnya pada perkara Nomer 788/Pdt.G/2012/PA.Btl di mana selama tujuh tahun anak tersebut tinggal bersama ibunya dan diasuh oleh ibunya. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh saksi sebagai berikut: -
Anak Termohon dengan Pemohon berumur sekitar 7 tahun dan sekarang diasuh oleh Termohon Bahwa Termohon bagus dalam mengasuh anaknya;
99
Pada perkara Nomer 459/Pdt.G/2012/PA.Btl misalnya, menurut putusan perkara tersebut alasan Penggugat ingin bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya serta sering meninggalkan Penggugat, minum minuman keras, banyak hutang, gadaikan motor dan Tergugat sering meneror Tergugat serta puncaknya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi. Berdasarkan alasan tersebut bahwa Tergugat selaku ayah dari anak sering meninggalkan rumah dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ayah, sehingga anak tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Dengan demikian, putusan dalam perkara hak asuh anak hakim mempertimbangkan bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALMA LIANA RAHMAWATI yang lahir tanggal 19 Juli 2002 karena selama ini sudah diasuh ibunya, maka secara psychologis lebih dekat kepada ibunya, oleh karena itu maka selayaknya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penguggat. Pada
perkara
Nomor
788/Pdt.G/2012/PA.Btl
dan
Nomor
825/Pdt.G/2012/PA.Btl meskipun keduanya merupakan cerai talak yang menginginkan hak asuh anak berada pada ayah (Penggugat) namun putusan hak asuh anak kedua perkara tersebut akhirnya berada pada ibu (Tergugat) karena hakim berpendapat bahwa secara psikologis kedekatan anak dengan ibu karena selama ini tinggal bersama ibu. Dengan demikian jelas sekali bahwa kasih sayang orang tua kepada anak merupakan hal
100
yang sangat penting demi kelangsungan tumbuh kembang anak khususnya secara mental atau psikis. 5. Kemampuan mendidik Sebagai orang tua hendaknya mampu mendidik anaknya dengan baik. Hakim akan mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, hal ini karena banyak sekali kasus orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Setelah perceraian, anak tidak dapat tinggal bersama kedua orang tuanya dan hanya bisa tinggal bersama salah satu dari mereka. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak karena perceraian. Hakim harus benar-benar melihat lebih jauh kemampuan orang tua dalam mendidik anak agar jika anak tinggal bersama salah satu dari orang tua, anak tidak ditelantarkan. Hakim berpendapat bahwa masa depan anak adalah hal yang sangat diutamakan dan itu tergantung pada bagaimana orang tua mendidik anak tersebut sehingga mampu menjadi pribadi yang baik. Misalnya pada perkara Nomer 825/Pdt.G/2012/PA.Btl bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari anak berkeberatan atas hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonpensi selaku ibu karena menurut Tergugat tidak cukup alasan, akan tetapi hakim berpendapat bahwa keberatan dari Tergugat tidak dapa diterima. Hakim mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak dengan melihat bahwa Penggugat rekonpensi yang selama ini mengasuh anak tersebut.
101
Alasan-alasan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak karena perceraian tersebut dibuktikan oleh saksi dalam persidangan. Saksi sebagai orang yang melihat dan mendengar kejadian atau peristiwa secara langsung sangat berarti dalam mempengaruhi pertimbangan hakim. Saksi tersebut selanjutnya disumpah agar mampu bersaksi secara jujur dan sesuai kenyataan. Kesaksian para saksi selanjutnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara hak asuh anak karena perceraian. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan biasanya berjumlah dua orang dari pihak Pengggat dan dua orang dari pihak Tergugat. Menurut Hakim bahwa hal yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Dengan demikian, siapa yang nantinya akan memegang hak asuh anak (hadhanah) baik ibu atau ayahnya, yang diutamakan adalah untuk mendukung pertumbuhan yang positif terhadap anak. Bagaimanapun juga meskipun hak asuh anak (hadhanah) hanya bisa pada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.
