BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1) Perencanaan pembiayaan Universitas Syiah Kuala
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu kegiatan yang dilaksanakan mengalami hambatan, bahkan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan anggaran di institusi pendidikan tingi seperti halnya di Universitas Syiah Kuala, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber dana. Proses perencanaan dalam rangka penyusunan program dan pengembangan di Universitas Syiah Kuala dimulai dari kegiatan evaluasi kinerja. Universitas Syiah Kuala sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi mengimplementasikan sistem SP4 dalam proses perencanaan dan penganggarannya, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bottom up. Penetapan skala prioritas didasarkan atas analisis kebutuhan yang dianggap mendesak. Berdasarkan standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja Universitas Syiah Kuala. Penyusunan rencana pembiayaan Universitas Syiah Kuala meliputi kegiatan: a. Rapat Kerja Fakultas/Rektorat/ Lembaga b. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Universitas Syiah Kuala 56
57 c. Rapat Kerja Nasional Penetapan Arah dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan. d. Penyusunan Rencana Kerja e. Penyusunan Draft Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Universitas Syiah Kuala Universitas Syiah Kuala f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Draft Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Universitas Syiah Kuala dengan Biro Perencanaan Depdiknas. g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). h. Penyesuaian Draft Rencana Program dan Kegiatan Universitas Syiah Kuala dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Pola perencanaan bottom up di Universitas Syiah Kuala diawali dari kegiatan Rapat Kerja. Kegiatan ini merupakan tahap awal kegiatan penyusunan rencana pembiayaan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Rapat kerja merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri di jajaran Depdiknas di daerah. Rapat kerja dimulai dari tingkat fakultas yang substansinya melakukan evaluasi kinerja dan program pengembangan tahun berikutnya. Selanjutnya input dari fakultas dijadikan sebagai bahan perencanaan pada tingkat universitas. Rapat kerja menghasilkan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) perguruan tinggi. Hasil Raker tersebut disampaikan kepada setiap unit utama. Usulan tersebut dijadikan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan dan rencana teknis yang berskala nasional oleh Ditjen Dikti untuk disampaikan dalam forum Rapat Kerja Nasional Departemen yang merupakan puncak dari Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional. Rakernas Depdiknas menghasilkan kebijaksanaan dan rencana program yang berskala nasional berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Depdiknas. Tujuan pelaksanaan rapat kerja adalah :
58 1. Kemampuan
merencanakan,
melaksanakan,
memantau
dan
mengevaluasi
pelaksanaan otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat; 2. Kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi wilayahnya; 3. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan mempunyai akar legitimasi yang kuat dari masyarakat; 4. Kemampuan menggali sumber-sumber penghasilan/keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan/pendidikan melalui pembentukan unit-unit yang diarahkan kepada profit centre. Menurut penelitian di lapangan, hasil rapat kerja menghasilkan kegiatan skala prioritas untuk penyusunan rencana program dan kegiatan. Karena penetapan skala prioritas menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi unit-unit dengan didukung data dan informasi yang akurat, berikut dengan upaya pemecahan masalahnya. Untuk menyusun rencana kerja Universitas Syiah Kuala, tugas pokok ini dibebankan kepada Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi dibantu dengan tim teknis penyusunan rencana kerja, yaitu Tim Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran (SP4). Penyusunan rencana kerja selaras dengan butir-butir pilar pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis 2005-2009, meliputi: Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas. Rencana strategis Depdiknas menjadi acuan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan, karena Universitas Syiah Kuala merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan, di samping itu Depdikas merupakan stakeholders utama. Dengan mengikuti alur pengembangan stakeholders maka akan dapat dukungan dalam pengembangan institusi.
59 Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala harus selaras dengan visi, dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis.. Visi Universitas Syiah Kuala adalah menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni serta menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika”. Misi Universitas Syiah Kuala sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional berbasis sumberdaya lokal, 2. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, 3. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif, 4. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan 5. Mewujudkan universitas yang mandiri .
Sedangkan tujuan Universitas Syiah Kuala adalah :
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai=nilai kemanusiaan, keimanan dan ketaqwaan, 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders,
60 4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance, 5. Menjadi partner in progress bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional. Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan dan pembiayaan Universitas Syiah Kuala mengacu kepada isu-isu strategis bidang pendidikan, serta membuat analisis lingkungan eksternal dan internal yang tertuang dalam analisis SWOT, yaitu analisis yang memuat tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dengan menganalisis kelemahan, dapat diketahui komponen-komponen yang dianggap sebagai faktor penghambat peningkatan kinerja,
dan diperlukan strategi peningkatan kinerja untuk
menutupi kelemahan tersebut. Analisis kekuatan merupakan suatu potensi yang dapat ditingkatkan bagi pengembangan institusi. Peluang merupakan suatu data-data dari faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan pelaksanaan pengembangan yang harus diberdayakan, sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang mengancam eksistensi organisasi yang harus diminimalisir. Adapun analisis SWOT Universitas Syiah Kuala untuk bahan masukan rencana kerja tahun 2008 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Analisis Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Tantangan dalam Penyusunan Rencana Kerja Universitas Syiah Kuala.
Internal
Kekuatan (Strengths)
Jumlah Staf Pengajar 1.489 orang. S1= 524 orang, S2 = 785 orang, S3 = 180 orang. Asisten Ahli 564 orang, Lektor 435 orang, Lektor Kepala 452 orang dan Guru Besar 38 orang Jumlah staf penunjang : Tenaga adminsitrasi 366 orang, Tenaga Pustakawan 33 orang dan Tenaga Teknisi dan Laboran 204 orang Besarnya minat alumni SMA dan jumlah mahasiswa terdaftar Memiliki 9 Fakultas, 44 Program Studi, Pasca Sarjana 10 prodi Tersedianya dana untuk menunjang operasional. Otonomi dalam penyusunan kurikulum Adanya Sarana dan prasarana laboratorium. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan pelayanan akademik telah menggunakan sistem multi media dan berbasis TIK. Motivasi dan kemauan staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan akademik, penelitian dan pengabdian
61 Masih adanya staf pengajar yang masih berpendidikan S1, tidak sesuai dengan estándar nasional pendidikan. Kemampuan dan kinerja staf penunjang melaksankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak semua alumni SMA tertampung dikarenakan biaya dan keterpencilan. Masih ada beberapa prodi yang berakreditasi C bahkan belum terakreditasi yang disebabkan kelemahan pemahaman terhadap borang dan evaluasi, Serta masih ada prodi yang belum mengakomodir kebutuhan wilayah dan masyarakat. Dana yang tersedia tidak belum mengacu kepada pola anggaran berbasis kinerja. Serta budaya revenue Internal Kelemahan generating masih rendah karena pengelolaan aset yang (Weakness) belum berorientasi kepada budaya corporate. Lemahnya akses untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam penyusunan kurikulum. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan tidak seimbang dengan jumlah pengguna, serta banyak terjadi kerusakan. Besarnya motivasi staf dalam melaksanakan tridarma tidak diimbangi dengan besarnya kesempatan dan dana yang tersedia. Serta hasil penelitan dan pengabdian kuantitas maupun kualitasnya. Keberadaan sarana TIK belum diberdayakan secara maksimal, karena lemahnya penguasaan IPTEK, serta keterbasan SDM yang menguasai. Terbukanya peluang untuk mengikuti Program Hibah Kompetisi bagi program studi yang berakreditasi baik. Akan diimplementasikan Undang-Undang BHP yang mengatur pola otonomi kampus. Tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan Universitas Peluang Syiah Kuala yang akuntabel dan transparan. (Opportunities) Kepedulian Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Universitas Syiah Kuala. Otonomi khusus sebagaimana dituangkan dalam UndangUndang Pemerintahan Aceh. Eksternal Persaingan antar perguruan tingggi yang sangat ketat dalam Program Hibah Kompetisi. Tidak semua unsur menerima dan memahami pola pengelolaan perguruan tinggi dengan BHP. Tantangan Peraturan perundang-undang tentang transaransi dan (Threat) akunbatilitas belum disosialisasi dengan baik oleh pihak terkait. Adanya tidak tepat sasaran dalam penggunaan dana pendidikan tinggi. Sumber: Dokumen SP4 Universitas Syiah Kuala Tahun 2008. Output rapat kerja Universitas Syiah Kuala adalah matriks yang menggambarkan rencana, program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya yang diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Naisonal. Berdasarkan hasil
62 penelitian ditetapkan rencana program dan kegiatan tahun Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 sebagai berikut: Tabel 2. Matriks Kebijakan Rencana dan Program Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 Program Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan
Kegiatan 1. Pembangunan gedung pendidikan 2. Penyediaan beasiswa 3. Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional 4. Perluasan daya tampung pendidikan Peningkatan mutu, relevansi dan 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan daya saing tinggi 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi 3. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 4. Penguatan lembaga jaminan mutu pendidikan 5. Peningkatan kualitas SDM Perguruan tinggi 6. Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan 7. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah Penguatan tata kelola, pencitraan 1. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. publik dan akuntabilitas 2. Penyelenggaraan operasional perkantoran 3. Perawatan gedung kantor 4. Perawatan sarana dan prasarana kantor 5. Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sumber: Dokumen SP4 Universitas Syiah Kuala Tahun 2008. Hasil rencana kerja dijadikan bahan masukan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk dibahas dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sampai keluarnya pagu indikatif. Musrenbang merumuskan arah kebijakan pengembangan pendidikan yang
menjadi skala prioritas Departemen
Pendidikan Nasional. Dengan demikian, Universitas Syiah Kuala dalam merumuskan perencanaan biaya pendidikan mengacu kepada skala prioritas berasarkan Musrenbang. Dengan adanya hasil Musrenbang, Universitas Syiah Kuala diharapkan membuat proposal usulan rencana program kegiatan dan anggaran. Penyusunan proposal usulan
63 rencana, program, kegiatan dan anggaran disusun atas kerjasama antara Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) dan Tim SP4. Dokumen usulan tersebut merupakan hasil akomodasi dari usulan-usulan fakultas-fakultas dan unit kerja dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagai implementasi pola bottom up. Berdasarkan penelitian menunjukkan, usulan fakultas-fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala relatif besar, jauh melebihi pagu rencana anggaran yang telah ditetapkan. Akibatnya, tidak semua kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh fakultas-fakultas dan unit kerja diakomodasikan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala. Tim SP4 Universitas Syiah Kuala yang anggotanya merupakan wakil-wakil dari fakultas-fakultas mengambil keputusan akurat, kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai prioritas utama untuk dijadikan bahan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala. Usulan rencana, program, kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari anggaran APBN telah dirumuskan dalam matriks sebagai berikut: Tabel 3. Daftar Usulan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari Anggaran APBN No.
Program/Kegiatan
Anggaran yang Diusulkan (Rp)
1.
Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan a. Penyediaan beasiswa b Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Pembangunan gedung pendidikan - Pengadaan buku perpustakaan - Pengadaan jurnal ilmiah - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung - Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung - Pengadaan meubelair - Pengadaan peralatan pendidikan
4.305.400.000 162.000.000
7.217.000.000 800.000.000 495.000.000 7.366.000.000 2.787.000 2.914.875.000 13.414.550.000
64 b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Perawatan gedung pendidikan - Perbaikan peralatan fungsional pendidikan c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan d. Penguatan lembaga jaminan mutu pendidikan e. Peningkatan kualitas SDM Perguruan tinggi f. Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan g. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah 3. Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas a. Pembinaan adminstrasi dan pengelolaan keuangan. b. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. c. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. d. Penyelenggaraan operasional perkantoran e. Perawatan gedung kantor f. Perawatan sarana dan prasarana kantor g. Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah Sumber: Dokumen SP4 Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
5.931.259.000 1.854.548.000 1.500.000.000 100.000.000 778.000.000 2.760.470.000 200.000.000
300.000.000 555.000.000 107.701.836.000 27.131.108.000 5.254.808.000 4.422.503.000 831.000.000 275.000.000 197.303.556.000
Sedangkan usulan APBD Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dirumuskan dalam matriks sebagai berikut: Tabel 4. Daftar Usulan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari Anggaran APBD No.
Program/Kegiatan
1. Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan a. Penyediaan beasiswa 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Pembangunan gedung pendidikan - Pengadaan buku perpustakaan - Pengadaan buku ajar dan penulisan buku - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung - Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung - Pengadaan meubelair ruang kuliah, lab dan pustaka - Pengadaan peralatan pendidikan
Anggaran yang Diusulkan (Rp) 6.689.348.000
11.148.914.000 1.920.000.000 1.110.240.000 1.430.632.000 204.000.000 2.856.000.000 5.596.800.000
65 b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Perawatan gedung pendidikan c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan - Penyediaan alat studio dan alat komunikasi - Pengembangan sistem LAN jaringan cyber kampus d. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan e. Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan f. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah, penelitian dan pengabdian 3. Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas Jumlah
507.120.000
228.000.000 228.000.000 732.000.000 2.665.920.000 8.118.734.000
43.435.708.000
Sumber: Dokumen SP4 Universitas Syiah Kuala Tahun 2008. Terbatasnya APBN mapun APBD mengakibatkan tidak semua usulan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (proposal) disetujui. Untuk itu, semua usulan tersebut melalui proses penilaian dan kelayakan. Penilaian usulan dokumen perencanan Universitas Syiah Kuala dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Proses penilaian kelayakan usulan berdasarkan relevansinya dengan isu-isu strategis, kesesuaian dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional dan syarat-syarat lain yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen usulan. 2) Pelaksanaan pembiayaan Universitas Syiah Kuala.
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Dalam tahapan-tahapan manajemen, setelah proses perencanaan ditindaklanjuti dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan pembiyaan pendidikan SOP-nya diaplikasikan dalam kegiatan penyusunan penetapan anggaran sampai dengan keluarnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk APBA. Semua dokumen tersebut dituangkan dalam berbagai program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam usulan tersebut.
66 Dalam rencana anggaran, pendapatan dan belanja Universitas Syiah Kuala secara garis besarnya dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluarannya. Temuan lapangan
menunjukkan bahwa penerimaan keuangan
Universitas Syiah Kuala dari sumber-sumber dana dikelola berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah. Menurut hasil wawancara, prosedur penerimaan keuangan Universitas Syiah Kuala yang ditetapkan oleh pemerintah Universitas Syiah Kuala tidak menyimpang dari petunjuk penggunaan dan pengeluaran, Universitas Syiah Kuala hanya sebagai pelaksana pengguna anggaran dalam tingkat mikro kelembagaan. Berdasarkan wawancara, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan di Universitas Syiah Kuala adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana dalam lembaran dokumen tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sumber: belanja eks. Rutin dan eks. pembangunan yang disebut dengan Rupiah Murni (RM) dan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dana yang diperoleh dari SPP dan pendapatan pendidikan lainnya dari Universitas Syiah Kuala. Kesemuanya itu dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Di samping itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka Universitas Syiah Kuala mendapatkan pembiyaan pendidikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Syiah Kuala, meliputi tahapantahapan sebagai berikut: a. Penyusunan Proposal, Rencana, Program, Kegiatan Anggaran b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
67 c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi RKA d. Penelaahan RKA Pagu Sementara dengan Ditjen Anggaran Depkeu, a. Penyesuaian RKA dengan Pagu Definitif b. Koordinasi Pemantapan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran c. Penelaahan RKA Pagu Definitif d. Penelaahan Konsep DIPA/DPA Universitas Syiah Kuala e. Pengesahan Konsep DIPA/DPA Universitas Syiah Kuala f. Pengiriman DIPA/DPA Untuk mendapatkan anggaran, setelah penyusunan proposal, untuk APBN setelah melalui proses review terhadap proposal rencana, program, kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan pagu sementara. Pagu sementara tersebut diorganisasir melalui pengalalokasi angggaran tersebut untuk pembiyaan kegiatankegiatan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Selanjutnya RKA-KL tersebut, dibahas Departemen Pendidikan Nasional dan DPR RI. Hasil pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan pagu definitif, yang dituangkan dalam RKA-KL. Berdasarkan hasil penelitian, RKA-KL definitif tahun 2008 dijabarkan sebagai berikut : Tabel 5. Daftar Realisasi Pembiayaan Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari Anggaran APBN No. 1.
Program/Kegiatan
Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan a. Penyediaan beasiswa b Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi
Anggaran yang Diusulkan (Rp) 4.305.400.000 162.000.000
Realisasi (Rp) 6.248.000.000 566.000.000
68 - Pembangunan gedung pendidikan - Pengadaan buku perpustakaan - Pengadaan jurnal ilmiah - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung - Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung - Pengadaan meubelair - Pengadaan peralatan pendidikan - Pengadaan kendaraan bermotor b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Perawatan gedung pendidikan - Perbaikan peralatan fungsional pendidikan c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan - Pengolahan data dan informasi perguruan tinggi - Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi d. Penguatan lembaga jaminan mutu pendidikan e. Peningkatan kualitas SDM Perguruan tinggi f. Penguatan Bidang Ilmu f. Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan g. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah h. Penyediaan biaya operasional perguruan tinggi i. Penyelenggaraan Hibah Kompetisi 3. Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas a. Pembinaan adminstrasi dan pengelolaan keuangan. b. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan kekayaan milik negara e. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. f. Penyelenggaraan operasional perkantoran g. Perawatan gedung kantor h. Perawatan sarana dan prasarana kantor i. Penyelenggaraan tata usaha
perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. j.
Peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah
7.217.000.000 800.000.000 495.000.000 7.366.000.000
8.750.000.000 800.000.000 225.000.000 1.190.000.000
2.787.000.000
1.715.000.000
2.914.875.000 13.414.550.000 -
518.028.000 8.759.224.000 1.092.000.000
5.931.259.000 1.854.548.000
10.894.868.000 892.422.000
1.500.000.000
20.000.000
-
991.530.000
100.000.000
100.000.000
778.000.000 2.760.470.000
215.050.000 2.000.000.000 1.847.936.000
200.000.000
200.000.000
-
3.802.301.000
-
4.246.041.000
300.000.000
340.040.000
555.000.000
560.316.000
-
120.000.000
-
45.000.000
107.701.836.000
101.660.737.000
27.131.108.000 3.601.807.000 4.422.503.000 831.000.000
4.998.773.000 5.254.808.000 1.846.157.000 -
275.000.000
233.380.000 177.035.987.000
197.303.556.000 Sumber: RKAKL Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
69 Dari tabel di atas, besarnya anggaran usulan yang dituangkan dalam proposal dokumen perencanaan sebesar Rp 197.303.556.000,- setelah melalui proses penilaian atau review, yang disetujui Rp 177.035.987.000,- atau 90%. Mekanisme penyusunan usulan program dan kegiatannya APBD dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Usulan RKA-SKPD direview oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari hasil penelitian, RKASKPD Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dapat dirincikan sebagai berikut :
Tabel 6. Daftar Realisasi Pembiayaan Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari Anggaran APBD No.
Program/Kegiatan
1. Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan a. Penyediaan beasiswa 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Pembangunan gedung pendidikan - Pengadaan buku perpustakaan - Pengadaan buku ajar dan penulisan buku - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung - Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung - Pengadaan meubelair ruang kuliah, lab dan pustaka - Pengadaan peralatan pendidikan b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi - Perawatan gedung pendidikan c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan - Penyediaan alat studio dan alat komunikasi - Pengembangan sistem LAN jaringan cyber kampus d. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan e. Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan
Anggaran yang Diusulkan (Rp)
Realisasi (Rp)
6.689.348.000
1.983.100.000
11.148.914.000 1.920.000.000 1.110.240.000 1.430.632.000
6.504.158.000 350.000.000 372.600.000 -
204.000.000
-
2.856.000.000
814.640.000
5.596.800.000
4.250.000.000
507.120.000
-
228.000.000 228.000.000
-
732.000.000 2.665.920.000
840.000.000 6.485.000.000
70 f. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah, penelitian dan pengabdian g. Pengembangan program dokter gigi h. Pengembangan dokter spesialis i. Pengembangan program studi psikologi j. Pendamping Hibah Kompetisi 3. Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas Jumlah
8.118.734.000
4.100.000.000 520.000.000 118.150.000 132.665.000 5.029.483.000
43.435.708.000
31.500.000.000
Sumber: RKA-SKPD Universitas Syiah Kuala Tahun 2008. Tabel di atas menunjukkan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 43.435.708.000,sedangkan yang disetujui Rp 31.500.000.000,- atau 73%. Menurut pengamatan di lapangan, bahwa banyaknya item-item kegiatan yang tidak disetujui dalam proposal tersebut, karena kegiatan yang diusulkan dianggap tumpang tindih dengan kegiatan dalam APBN, terutama kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga bukan menjadikan prioritas utama dalam Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tinggi pada Rencana Strategi Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dokumen RKA-KL direview melalui pembahasan dan dituangkan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA). Sedangkan RKA-SKPD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Semua kegiatan yang tertuang dalam DIPA maupun DPA selain menguraikan tentang besarnya biaya, juga dirinci tentang capaian keluaran yang dijadikan sasaran kegiatan yang dibiayai serta indikator keluarannya. Capaian keluaran merupakan volume atau output kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dari sumber APBN diaplikasikan dengan format baku yang ditentukan Departemen Keuangan. Sedangkan APBD menggunakan format Departemen Dalam Negeri. Kegiatan yang bersumber dari APBN mengacu
71 kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sedangkan APBD mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DIPA dan DPA merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau penggunaan anggaran pada satuan kerja. Di dalam DIPA maupun DPA termuat fungsi, kegiatan, sub kegiatan, uraian kegiatan, jenis belanja beserta mata anggarannya. Penggunaan biaya pendidikan di Universitas Syiah Kuala dialokasikan pada 4 (empat) jenis belanja, yang meliputi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Belanja modal d. Belanja bantuan sosial Belanja pegawai digunakan untuk
membiayai gaji
beserta tunjangan-
tunjangannya, vakasi, uang lembur, uang makan, honor yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, serta honor yang berkaitan dengan output kegiatan. Belanja barang digunakan untuk membiayai pengadaan alat tulis kantor dan bahan habis pakai, fotocopy, konsumsi untuk kepanitiaan dan belanja perjalanan. Belanja modal dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan bangunan fisik, peralatan sarana gedung, peralatan pendidikan, peralatan laboratorium,dan buku-buku perpustakaan. Sedangkan belanja bantuan sosial dipergunakan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa maupun dosendosen yang sedang menempuh belajar dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Berdasarkan DIPA Universitas Syiah Kuala tahun anggaran 2008, rincian masing-masing belanja sebagai berikut: a. Belanja pegawai, Rp 102.608.162.000,b. Belanja barang, Rp 25.613.532.000,-
72 c. Belanja modal, Rp 40.647.557.000,d. Belanja Bantuan Sosial, Rp 8.166.736.000,Sedangkan dalam DPA Universitas Syiah Kuala tahun anggaran 2008, rincian masing-masing belanja sebagai berikut: a. Belanja pegawai, Rp 274.380.000,b. Belanja barang, Rp 20.056.821.200,c. Belanja modal, Rp 11.168.798.800,Jumlah biaya pendidikan dari APBN yang tertuang pada DIPA sebesar Rp 177.035.987.000,-. Dalam DIPA memuat sumber anggaran yang dilaksanakan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan, serta Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pendapatan Universitas Syiah Kuala, misalnya SPP/DPP mahasiswa dan kegiatan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan DIPA, biaya rutin di Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 86.262.331.000,-, biaya pembangunan sebesar Rp 37.403.755.000,- dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 53.369.901.000,Dalam APBN, biaya rutin merupakan belanja yang mengikat dan tidak bisa direvisi, bahkan apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan belanja, misalnya pada gaji, maka pemerintah wajib menambah pagu tersebut. Biaya rutin di Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan untuk membiayai berbagai kegiatan sebagai tabel berikut ini: Tabel 7. Kegiatan-kegiatan di Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari biaya rutin No. 1 2 3 4 5 6
Kegiatan
Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran Perawatan gedung kantor Perawatan sarana dan prasarana kantor Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan kekayaan milik negara Jumlah Sumber: DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
Jumlah Biaya (Rp) 78.602.737.000 4.998.773.000 979.808.000 1.516.013.000 120.000.000 45.000.000 86.262.331.000
73 Biaya pembangunan di Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi dan operasional penunjang mutu pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini. Tabel 8. Kegiatan-kegiatan di Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dari biaya pembangunan. No.
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan beasiswa Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional Pengadaan buku perpustakaan Pengadaan jurnal ilmiah Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung Pengadaan meubelair Pengadaan peralatan pendidikan Perawatan gedung pendidikan Perbaikan peralatan fungsional pendidikan Pengolahan data dan informasi perguruan tinggi Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi Penguatan lembaga jaminan mutu pendidikan Peningkatan kualitas SDM Perguruan tinggi Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan 16 Penguatan Bidang Ilmu 17 Penyelenggaraan Hibah Kompetisi 18 Pembinaan adminstrasi dan pengelolaan keuangan 19 Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. 20 Penelitian ilmu terapan 21 Peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah Sumber: DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
Jumlah Biaya (Rp) 6.248.000.000 566.000.000 800.000.000 225.000.000 1.190.000.000 1.715.000.000 518.028.000 3.600.000.000 10.894.868.000 892.422.000 20.000.000 991.530.000 100.000.000 215.050.000 1.847.936.000 2.000.000.000 4.246.041.000 340.040.000 560.316.000 200.000.000 233.380.000 37.403.755.000
Selain biaya rutin dan pembangunan, Universitas Syiah Kuala juga memiliki sumber lain yakni dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Syiah Kuala berasal dari SPP mahasiswa, biaya penerimaan mahasiswa baru, penerimaan aset dan kontrak kerjasama, serta penerimaan-peneAdapun Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh PNBP di Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2009 sebagaimana tabel berikut ini.
74 Tabel 9.
No.
Kegiatan-kegiatan di Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2008 dari PNBP. Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. Peyelenggaraan operasional perkantoran Perawatan gedung kantor Perawatan sarana dan prasarana kantor Pembangunan gedung pendidikan Pengadaan peralatan pendidikan Pengadaan kendaraan bermotor Penyediaan biaya operasional perguruan tinggi Jumlah Sumber: DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
Jumlah Biaya (Rp) 23.058.000.000 6.382.776.000 4.275.000.000 850.000.000 8.750.000.000 5.159.224.000 1.092.000.000 3.802.301.000 53.369.901.000
Pembiayaan pendidikan tinggi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhankebutuhan wilayah terhadap eksistensi perguruan tinggi. Pembiayaan pendidikan Universitas Syiah Kuala yang bersumber dari dana APBA sebesar Rp 31.500.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 10. Kegiatan-kegiatan di Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2008 dari APBD. No. 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan
Pengadaan buku. Penulisan buku ajar dan bahan ajar Pengadaan bahan dan alat laboratorium Pengadaan mobiler ruang kuliah Beasiswa dan Peningkatan Mutu Dosen Beasiswa Mahasiswa Pembangunan/Pengadaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar 8 Pengembangan kegiatan kemahasiswaan 9 Pengembangan program studi dokter gigi 10 Pengembangan program studi dokter spesialis 11 Pengembangn program studi Psikologi 12 Penelitian dosen 13 Pengabdian masyarakat 14 Pendamping hibah kompetisi Jumlah Sumber: DPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
Jumlah Biaya (Rp) 350.000.000 372.600.000 4.250.000.000 814.640.000 6.485.000.000 1.983.100.000 6.504.158.800 840.000.000 520.000.000 118.150.000 132.655.000 1.200.000.000 2.900.000.000 5.029.696.000 31.500.000.000
75 Adapun organisasi pengelola anggaran di Universitas Syiah Kuala terdiri atas: a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini dipegang oleh Rektor b. Pejabat Pembuat Komitmen, menunjuk seseorang yang dianggap mampu. c. Pejabat Penandatangan surat Perintah Membayar, dipegang oleh Pembantu Rektor II. d. Bendahara Penerima dan Pengeluaran. Mekanisme pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan di Universitas Syiah Kuala mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembiayaan pendidikan di Universitas Syiah Kuala dari APBN dan APBA sebesar Rp 208.535.987.000,-. Bila dihitung berdasarkan unit cost, dimana jumlah mahasiswa terdaftar di Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2008 sebesar 21.345 orang, maka unit cost Universitas Syiah Kuala adalah Rp 9.769.782,-/mahasiswa. Unit cost tersebut tidak memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan. Karena standar ideal unit cost pendidikan tinggi adalah Rp 18.000.000,-/mahasiswa. Permasalahan kecilnya unit cost menjadi hambatan sebagian besar perguruan tinggi, khususnya yang belum berstatus Badan Hukum Milik Negara. Kecilnya unit cost sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran maupun pelayanan pendidikan. Hal ini juga kurang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Peraturan perundang-undangan tersebut menganjurkan perguruan tinggi meningkatkan penerimaan pendapatan secara maksimal agar memperkuat kemandirian, otonomi tanpa mengabaikan kualitas.
76 3) Pengendalian pembiayaan Universitas Syiah Kuala
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Dalam perencanaan pembiayaan, selain dirumuskan tentang jumlah anggaran, juga dirumuskan tentang sasaran yang ingin dicapai. Agar capaian sasaran dan kinerja tersebut tidak terjadi penyimpangan terlalu jauh, maka diperlukan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin semua kegiatan operasional berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat sistematis untuk memantau penyelenggaraan kegiatan operasional, serta menilai tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kegiatan. Ada
dua
alasan
ditingkatkannya
fungsi
pengawasan.
Pertama,
dalam
menyelenggarakan seluruh kegiatan operasional tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Berbagai kekurangan tersebut dapat berakibat pada tidak terwujudnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang diharapkan. Di samping itu, tidak mustahil bahwa harapan manajemen tidak sepenuhnya terpenuhi karena keterampilan teknis penyelenggara sudah kadaluarsa atau tidak sesuai dengan tuntutan tugas masingmasing. Kedua, tuntutan efisiensi, efektivitas dan produktivitas tidak terpenuhi karena ada anggota organisasi yang menampilkan perilaku negatif dengan berbagai faktor penyebab. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan anggaran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumbersumber dana yang tersedia serta pengambilan tindakan-tindakan perbaikan, atau menggunakan jalur hukum apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya. Menurut hasil wawancara, pengendalian dilakukan oleh pihak internal Universitas Syiah Kuala, sedangkan pengawasan melibatkan pihak-pihak eksternal baik dari Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, BPKP maupun dari Bawasda.
77 Pengawasan diperlukan untuk menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang sedang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti dengan pelaporan, hasil wawancara, penyebaran, kuesioner dan pengamatan langsung oleh pengawas di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan memantau atau memonitoring kegiatan yang sedang dan telah dilakukan. Mekanisme monitoring tersebut antara lain : 1. Melaksanakan pemantauan pada unit kerja atau pelaksana kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Menganalisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi. 3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan. Pemantauan tidak hanya menerima bentuk laporan dari pelaksana kegiatan, tetapi juga menganalisis kesesuaian kegiatan dan rencana, baik dari aspek fisik maupun non fisik di lapangan. Misalnya, memonitor kesesuaian spesifikasi barang, alat atau fisik lainnya antara laporan pertanggungjawaban dengan barang sebelum diberikan kepada penggunanya oleh panitia pengadaan dan penerima barang. Monitoring berguna untuk peningkatan kinerja seluruh komponen operasinal organisasi. Fungsi pengendalian program, kegiatan dan anggaran di Universitas Syiah Kuala dilakukan oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi dengan membuat Laporan Akuntabilis Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam LAKIP dapat dilihat perbandingan rencana anggaran dengan realisasi anggaran, baik dari aspek fisik maupun keuangannya. LAKIP memberikan laporan kinerja keuangan beserta capaiannya, baik yang bersifat bulanan, tengah tahunan dan tahunan. LAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. LAKIP terdiri dari berbagai
78 komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja. Hasil LAKIP dikirimkan kepada instansi atau pihak yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan keuangan. Dengan demikian LAKIP dijadikan pedoman bagi petugas pengawas untuk mencari bahan masukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran. Berdasarkan wawancara dengan informan, laporan penggunaan dan kinerja keuangan baik dari APBN maupun APBD yang bersifat bulanan dirikim kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, untuk dianalisis capaian kinerjanya. Apabila perkembangan capaiannya setiap bulannya lamban baik dari persentasi fisik maupun anggarannya, maka Universitas Syiah Kuala mendapatkan teguran dari Ditjen Dikti. Bahkan sampai pada akhir tahun kinerja anggaran maupun fisiknya jauh dari sasaran yang telah direncanakan, akan berdampak negatif terhadap turunnya anggaran pendidikan di Universitas Syiah Kuala, karena dianggap tidak mampu melaksanakan anggaran yang telah ada sebelumnya dengan baik. LAKIP Universitas Syiah Kuala tahun anggaran 2008 menunjukkan penyerapan biaya rutin Tahun 2008 sebesar 109,04% sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini. Tabel 11. Daya serap APBN dari belanja rutin sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. No.
Kegiatan
1
Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran Perawatan gedung kantor Perawatan sarana dan prasarana Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Peny. SAP dan kekayaan milik negara Jumlah
2 3 4 5 6
Sisa Dana (Rp)
%
78.602.737.000
Realisasi Pelaksanaan (Rp) 86.403.837.000
-7.801.100.000
109,92
4.998.773.000
4.997.851.000
922.000
99,98
979.808.000 1.516.013.000 120.000.000
979.801.000 1.515.226.000 120.000.000
7.000 787.000 -
100,00 99,95 100,00
45.000.000
45.000.000
-
100,00
86.262.331.000
94.061.715.000
-7.799.384.000
109,04
Jumlah Biaya (Rp)
Sumber: LAKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
79
Pada tabel di atas menunjukkan realisasi anggaran pada pembayaran gaji melebihi pagu yang telah ditetapkan. Namun demikian, karena belanja rutin merupakan belanja yang bersifat mengikat dalam arti bahwa pemerintah harus tetap memenuhi kekurangan gaji tersebut. Penyerapan biaya pembangunan Universitas Syiah Kuala pada tahun anggaran 2008 hanya sebesar 58,34%, sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 12. Daya serap APBN dari belanja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. No.
Kegiatan
1 2
Penyediaan beasiswa Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional Pengadaan buku perpustakaan Pengadaan jurnal ilmiah Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung Pengadaaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung Pengadaan meubelair Pengadaan peralatan pendidikan Perawatan gedung pendidikan Perbaikan peralatan fungsional pendidikan Pengolahan data dan informasi perguruan tinggi Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi Penguatan lembaga jaminan mutu pendidikan Peningkatan kualitas SDM Perguruan tinggi Pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan Penguatan Bidang Ilmu Penyelenggaraan Hibah Kompetisi Pembinaan adminstrasi dan pengelolaan keuangan Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. Penelitian Ilmu Terapan Peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
6.248.000.000 566.000.000
Realisasi Pelaksanaan (Rp) 6.248.000.000 344.542.000
800.000.000 225.000.000 1.190.000.000
Jumlah Biaya (Rp)
Sisa Dana (Rp)
%
221.458.000
100,00 60,87
793.139.000 80.136.000 906.226.000
6.861.000 144.864.000 283.774.000
99,14 35,62 76,15
1.715.000.000
1.201.371,000
1.713.798.629
0,07
518.028.000 3.600.000.000 10.894.868.000 892.422.000
517.671.000 921.197.000 4.446.579.000 635.936.000
357.000 2.678.803.000 6.448.289.000 256.486.000
99,93 25,59 40,81 71,26
20.000.000
19.998.000
2.000
99,99
991.530.000
554.150.000
437.380.000
55,89
100.000.000
100.000.000
215.050.000
210.780.000
4.270.000
98,01
1.847.936.000
1.767.786.000
80.150.000
95,66
2.000.000.000 4.246.041.000 340.040.000
3.107.723.000 316.229.000
2.000.000.000 1.138.318.000 23.811.000
0,00 73,19 93,00
560.316.000
497.983.000
62.333.000
88,88
200.000.000 233.380.000
178.873.000 173.100.000
21.127.000 60.280.000
89,44 74,17
37.403.755.000
21.821.249.371
15.582.361.629
58,34
Sumber: LAKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah).
-
100,00
80
Penyerapan PNBP Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2008 sebesar 91,79%. Dengan perincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut : Tabel 13. Daya serap APBN dari penerimaan bukan pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. No. 1 2 3 4 5 6. 7. 8. 9.
Kegiatan Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran Perawatan gedung kantor Perawatan sarana dan prasarana kantor Pembangunan gedung pendidikan Pengadaan alat pendidikan Pengadaan kendaraan bermotor Penyediaan biaya operasional Jumlah
23.058.000.000
Realisasi Pelaksanaan (Rp) 23.057.949.000
7.193.304.000
Jumlah Biaya (Rp)
Sisa Dana (Rp)
%
51.000
100,00
4.927.610.000
2.265.694.000
68,50
4.275.000.000 850.000.000
4.183.740.000 808.528.000
91.260.000 41.472.000
97,87 95,12
8.750.000.000 5.159.224.000 1.092.600.000 3.802.301.000 53.369.901.000
6.171.540.000 4.963.545.000 1.071.000.000 3.802.051.000 48.986.563.000
2.578.460.000 195.679.000 21.600.000 250.000 4.383.338.000
70,53 96,21 98,02 99,99 91,79
Sumber: LAKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah). Sedangkan penyerapan APBD Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 sebesar 70,76% dari pagu yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 14. Daya serap biaya pendidkan dari sumber APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. No.
Kegiatan
1 2 3
Pengadaanbuku. Penulisan buku ajar dan bahan ajar Pengadaan bahan dan alat laboratorium Pengadaan mobiler ruang kuliah Beasiswa dan Peningkatan Mutu Dosen Beasiswa Mahasiswa Pembangunan/Pengadaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar Pengembangan kegiatan kemahasiswaan Pengembangan program studi dokter gigi Pengembangan program studi dokter spesialis Pengembangn program studi Psikologi
4 5 6 7 8 9 10 11
Sisa Dana (Rp)
%
350.000.000 372.600.000 4.250.000.000
Realisasi Pelaksanaan (Rp) 365.100.000 147.840.000
350.000.000 7.500.000 4.102.160.000
0,00 97,99 3,48
814.640.000 6.485.000.000
395.942.000 6.275.044.000
418.698.000 209.956.000
48,60 96,76
1.983.100.000 6.504.158.800
1.983.000.000 2.485.451.677
100.000 4.018.707.123
99,99 38,21
840.000.000
840.000.000
-
100,00
520.000.000
514.600.000
5.400.000
98,96
118.150.000
32.750.000
85.400.000
27,72
132.655.000
132.205.000
450.000
99,66
Jumlah Biaya (Rp)
81 12 13 14
Penelitian dosen Pengabdian masyarakat Pendamping hibah kompetisi Jumlah
1.200.000.000 2.900.000.000 5.029.696.000 31.500.000.000
1.189.206.000 2.900.000.000 5.029.483.000 22.290.722.177
10.794.000 0 213.000 9.209.277.823
99,10 100,00 100,00 70,76
Sumber: LAKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 (Diolah). Berdasarkan wawancara dengan informasi, LAKIP tahun anggaran 2008 menunjukkan kinerja capaian fisik maupun keuangan belum memberikan hasil yang optimal, karena ada kegiatan-kegiatan dan biaya yang telah direncanakan tidak sesuai dengan dengan yang diharapkan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : a. Keterlambatan dana rekonsentrasi DIPA, walaupun dalam DIPA disebutkan bahwa anggaran Universitas Syiah Kuala diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2008. b. Akibat dari hal tersebut adalah terlambatnya kegiatan pengadaan yang ditender. c. Lemahnya sistem monotoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. d. Banyaknya spesifikasi peralatan-peralatan yang tidak sesuai dengan rencana, karena kesulitan mencari peralatan tersebut di wilayah Banda Aceh berpengaruh juga terhadap kinerja panitia pengadaan dan penerimaan. d. Adanya revisi DIPA yang terlalu lama ditindaklanjuti oleh Departemen Keuangan. Hal-hal tersebut di atas, menjadi catatan khusus bagi satuan kerja-satuan kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk tahun berikutnya penerimaan barang hasil tender melibatkan pihak-pihak yang terkait pada user. (fakultas atau unit kerja pengguna). Laporan daya serap dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan revisi DIPA. Melalui pengurangan volume kegiatan dan biaya yang dianggap kurang maksimal dan mengalihkannya kepada kegiatan yang dianggap prioritas serta memberikan manfaat yang optimal. Sistem pengendalian pembiayaan pendidikan, selain LAKIP yang merupakan bentuk pengendalian dari aspek anggaran, juga melibatkan Badan Penjaminan Mutu yang
82 melaksanakan bentuk pengawasan internal dari aspek kualitas akademik dan pelayanan. Hasil audit pengawasan internal dijadikan input bagi pihak-pihak internal dan eksternal untuk perbaikan kinerja organisasi. Wawancara dengan responden, menyatakan sistem pengendalian mengacu kepada standar baku, dimana LAKIP disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Badan Penjaminan Mutu berdasarkan manual audit mutu internal sebagai pedoman monitoring dan evaluasi kinerja. Sistem pengendalian yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala dilakukan secara periodik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan internal secara periodik untuk menghidari penyimpangan-penyimpangan lebih dini atau tidak terlalu lama. Karena apabila penyimpangan tersebut sudah terlalu jauh sulit dikendalikan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan, maka pengendalian juga diarahkan untuk mengevaluasi tahapan-tahapan penggunaan keuangan negara, yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengendalian. Wawancara dengan responden proses pengendalian dalam konteks manajemen pada evaluasi tahapan perencanaan dengan memonitoring dan evaluasi tentang: a. Sasaran-sasaran tahunan di bidang pendidikan yang harus dicapai. b. Kesesuaian sasaran tahunan tersebut dengan rencana jangka menengah (Rencana strategis) dan rencana jangka panjang. c. Program dan kegiatan yang diajukan telah memperhatikan sasaran, program, dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. d. Perbedaan/penyimpangan antara program dan kegiatan dengan sasaran dan tujuan. e. Akibat penyimpangan terhadap dengan pencapaian visi..
83 f. Prakiraan maju untuk tahun mendatang sebagai konsekwensi atas aktivitas tahun sekarang g. Prosedur perencanaan dan penganggaran dana dekonsentrasi Monitoring dan evaluasi dalam tahapan proses perencanaan ini akan dihasilkan temuan mengenai : a. Ketaatan terhadap prosedur perencanaan dan penganggaran. b. Analisis mengenai efisiensi dan efektivitas prosedur perencanaan dan penganggaran. c. Potensi kegagalan, kekeliruan dan kecurangan dalam tahap perencanaan dan penganggaran. d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Dalam tahapan pelaksanaan pembiayaan pendidikan monitoring diarahkan kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan kriteria sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Sistem Akuntansi Pemerintah f. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606 tahun 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN Tahun 2005 h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat i.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Depdiknas
84 Dalam tahapan pengendalian pembiayaan ini aspek-aspek yang dinilai meliputi: a. Ketepatan jenis laporan yang dihasilkan b. Ketepatan waktu laporan yang dihasilkan c. Kecukupan bukti dan substansinya dalam mendukung informasi yg dilaporkan d. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Selanjutnya pada tahapan akhir, yaitu pada tahapan pemanfaatan, maka aspekaspek yang menjadi objek monitoring dan evaluasi meliputi: a. Penyerahan hasil kegiatan dekonsentrasi kepada pihak pengguna b. Hak kepemilikan atas hasil-hasil kegiatan dekonsentrasi c. Pemanfaatan hasil kegiatan dekonsentrasi oleh target group d. Pemeliharaan dan peningkatan kemanfaatan hasil kegiatan dekonsentrasi Selain mengevaluasi terhadap ketaatan fungsi-fungsi manajemen, pengendalian juga menilai kinerja yang telah dicapai setelah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan biaya pendidikan. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Badan Penjaminan Mutu, yang menilai kinerja Universitas Syiah Kuala setelah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan
pembiayaan
pendidikan
yang
dimilikinya.
Kinerja
tersebut
menggambarkan kondisi nyata dibandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki. Kondisi yang dimaksudkan meliputi kondisi dari unsur akademik, sarana dan prasarana serta unsur-unsur lainnya berdasarkan kriteria standar minimal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Monitoring dan evaluasi dari aspek mutu dilakukan objektif, tidak memihak, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, monitoring tidak ada unsur kepentingan dari pihak manapun dan memperkuat independensinya. Kegiatan monitoring dilakukan periodik, melalui visitasi dan turun langsung kepada fakultas-fakultas dan unit
85 kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Data dan informasi baik unsur fisik, non fisik, pembelajaran dan pelayanan dianalisis dan diaudit mutunya, disesuaikan dengan kondisi ideal berdasarkan standar idealnya. Wawancara dengan Badan Penjaminan Mutu menjelaskan bahwa indikator kinerja Universitas Syiah Kuala pada tahun 2008, dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 15. Capaian indikator kinerja Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 Dibandingkan dengan Standar Ideal Dikti.. Komponen Persentasi dosen S2 dan S3 Rasio ruang kuliah/mahasiswa Rasio ruang laboratorium/mahasiswa Rasio ruang dosen/dosen Rasio dosen/mahasiswa Unit Cost Biaya Sumber: BJM Unsyiah
Capaian Unsyiah 64,81% 1,08 m2/mhs 1,49 m2/mhs 2,82 m2/dosen 1 dsn/ 17,37 mhs 9.769.782,-/mhs
Standar Ideal Dikti 50,00% 2,00 m2/mhs 10,00 m2/mhs 8,00 m2/dosen 1 dsn/12 mhs 18.000.000,-/mhs
Data di atas menunjukkan sebagian besar sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Syiah Kuala belum memenuhi syarat ideal yang telah ditetapkan melalui standar minimal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Berdasarkan wawancara bahwa salah satu sebab tidak tercapainya rasio ideal sarana dan prasarana serta komponen lainnya pada Universitas Syiah Kuala adalah adanya program-program perluasan daya tampung melalui pembukaan jalur mandiri, ekstensi dan diploma tidak diikuti oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akibatnya sarana dan prasarana yang ada tidak memenuhi standar rasio ideal. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas pembelajaran dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap mutu lulusan. Pengendalian merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja dalam lingkungan organisasi itu sendiri, dimana hasil dari pembuatan laporan dijadikan
86 sebagai input kepada lembaga pengawasan yang menilai ketaatan penggunaan biaya pendidikan terhadap aturan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, maka pengawasan merupakan kegiatan penilaian kinerja yang dilakukan oleh lembaga pengawasan dari ekternal organisasi Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini adalah Inspektorat Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah). Wawancara terhadap responden mengatakan biarpun memilki kesamaan dalam tujuan, tetapi kewenangan fungsi controlling berbeda dengan pengendalian yang dilakukan oleh unit kerja dalam internal organisasi. Adapun kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan adalah:: 1. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; 2. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; 3. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; 4. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya. Wewenang tersebut di atas tidak dimiliki oleh unit kerja pengendalian dalam internal organisasi tetapi hanya dimiliki oleh lembaga pengawasan formal, antara lain: Inspektorat Jenderal Pendidikan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pengawasan Daerah.
87 B. Pembahasan 1) Perencanaan pembiayaan Universitas Syiah Kuala
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Perencanaan adalah rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang akan diharapkan dan apa yang akan dilakukan. Kajian tentang perencanaan pada dasarnya selalu terkait dengan konsep manajemen. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menempati fungsi pertama, bahkan menurut Syaefudin (2006:4), ”Apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan.” Berkenaan dengan pendidikan, maka fungsi perencanaan dalam dunia pendidikan sangat strategis, karena menurut Coombs dalam Syaefuddin (2006:8) bahwa, ”Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya.” Apabila dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan, uraian di atas menggambarkan tentang pentingnya prinsip efektivitas dan efisien dalam kebijakan perencanaan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang telah direncanakan dan ditindaklanjuti dengan implementasinya, memberikan manfaat yang besar baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat maupun pembangunan wilayahnya. Pembuatan kebijakan perencanaan pembiayaan pendidikan menurut Coombs dalam Syaefuddin (2006:9) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: a. Tujuan, apakah yang akan dicapai dengan perencanaan itu? b. Status posisi sistem pendidikan yang ada, bagaimanakah keadaan yang ada sekarang? c. Kemungiknan pilihan alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan. d. Strategi, penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
88 Ada beberapa bentuk desain perencanaan pembiayaan, salah satunya adalah Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) atau Planning, Programming, Budgetting System (PPBS) yang digunakan sebagai model perencanaan di perguruan tinggi. Fattah (2004:54) mengatakan bahwa: PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. PPBS diperkenalkan di Amerika Serika dan menjadi populer pada waktu Robert S. Mc Namara pada tahun 1960. Dan di Indonesia sering dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Implementasi model SP4 berpedoman kepada standar operasional prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengganggaran, dimana proses pembiayaan pendidikan diawal dengan rencana kerja unit-unit satuan pendidikan tinggi. Siklus ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional. Dari hasil penelitian menunjukkan perencanaan pembiayaan pendidikan pada dasarnya berpusat pada tiga komponen utama, yaitu: 1. Dengan perencanaan, ditunjukkan tujuan yang ingin dicapai yang tertuang dalam visi, misi dan sasaran yang harus dicapai. 2. Bagaimanakah perencanaan itu dimulai? 3. Bagaimanakah cara mencapai tujuan (visi, misi dan sasaran) yang harus dicapai itu? Perencanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Syiah Kuala menganut pola perencanaan pendidikan komprehensif, dimana konsep keseluruhan disusun sistemik dan sistematik. Sistemik merupakan pola penyusunan yang menggunakan sistem bottom up, yang melibatkan unsur paling dasar yaitu unit kerja terendah (jurusan, bagian dan fakultas) sampai tingkat universitas. Karena jurusan, bagian dan fakultas merupakan
89 ujung tombak pelayanan pendidikan, mereka harus tahu kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan. Implementasi tersebut adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun teknis perencanaan pada tingkat jurusan, bagian dan fakultas, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tingkat universitas. Rumusan rapat kerja universitas dijadikan sebagai bahan masukan pengembangan pendidikan tinggi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, untuk dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat eksekutif dan legislatif pusat. Sedangkan sistematik, menggunakan pola SP4 yaitu melaksanakan perencanaan pembiayaan pendidikan secara terpadu, berbasis kinerja dan mengacu kepada rencana strategis, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan analisis lingkungan eksternal dan internal yang tertuang dalam analisis SWOT. Data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan menjadi skala prioritas perencanaan pembiayaan pendidikan. Karena dalam merumuskan perencanaan pembiayaan pendidikan akan berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan yang akan mempengaruhi proses perumusan. Oleh karena itu, syarat-syarat dalam membuat perencanaan menurut Syaefudin (2006:83): a. Mampu mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang akan mampu mempengaruhi proses perencanaan. b. Mampu memahami berbagai jenis pendekatan dalam perencanaan sistem pendidikan. c. Mampu memformulasikan suatu rancangan pendidikan yang berorientasi kepada aspek-aspek fisik, manajemen dan kurikulum yang disesuaikan dengan aspek-aspek fisik, ekonomi yang berlaku pada lingkungannya. Adapun
langkah-langkah
dalam
menganalisa
perencanaan
pendidikan menurut Syaefuddin (2006:84): a. Mempelajari bidang telaah dan sistem-sistem sub bidang telaah. b. Mengumpulkan data.
pembiayaan
90 c. Mengolah data. d. Peramalan masa depan. Sehubungan dengan perencanaan pembiayaan yang menggunakan pola SP4, maka Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi berkerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dengan Tim SP4 Perguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan biaya. Hasil koordinasi tersebut, menghasilkan output matriks rencana program dan anggaran tahunan. Matriks rencana, program, kegiatan dan anggaran berdasarkan skala prioritas hasil rapat kerja, dan rencana strategis. Rumusan rencana, program dan kegiatan tahunan tersebut merupakan strategi mencapai visi, misi, tujuan dan berpedoman kepada analisis SWOT. yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembiayaan tahunan. Matriks rencana, program, kegiatan dan anggaran akhirnya dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Tinggi sebagai bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai awal dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berkaitan dengan uraian di atas, pengaplikasian pelaksanaan pembiayaan pendidikan tinggi, diawal dengan penyusunan dokumen usulan program kegiatan dan anggaran Universitas Syiah Kuala yang mengacu kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Usulan tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan masukan untuk mendapatkan pagu sementara yang dialokasikan kepada Universitas Syiah Kuala melalui pertimbangan-pertimbangan kelayakan proposal usulan dengan mengacu kepada kesesuaian isu-isu strategis, data dan informasi yang akurat berdasarkan analisis SWOT.
91 Hal yang mendasar adalah kesesuaian dengan Renstra Pendidikan. Penyusunan dokumen usulan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, melalui koordinasi Tim SP4 Universitas Syiah Kuala. Dokumen usulan program, kegiatan dan anggaran mengacu kepada Renstra Pendidikan, yang merumuskan tiga pilar pembangunan pendidikan yang meliputi: pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Selain itu program, kegiatan dan anggaran yang diusulkan tersebut dialokasikan dari sumber penerimaan yaitu APBN yang meliputi: rutin, pembangunan, PNBP, serta bersumber dari APBD. Pagu pembiayaan pendidikan Universitas Syiah Kuala dituangkan dalam RKAKL pada APBN dan RKA-SKPD pada APBD. Di dalam RKA-KL tersebut tertuang program, kegiatan dan anggaran yang telah disetujui. Sebagai pedomen pelaksanaan pembiayaan, maka RKA-KL atau RKA-SKPD dibahas lebih lanjut untuk dijadikan sebagai DIPA untuk APBN atau DPA untuk APBD. Dengan adanya DIPA atau DPA maka Universitas Syiah Kuala memiliki legalitas untuk melaksanakan pembiayaan.
2) Pelaksanaan pembiayaan Universitas Syiah Kuala
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Tahapan kegiatan setelah dilakukan perencanaan dalam manajemen pembiayaan adalah pelaksanaan atau implementasi. Suhendrayatna (2008:5) mengemukakan bahwa, “Pelaksanaan adalah implementasi dari seluruh kegiatan-kegiatan yang berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan. Untuk berbagai proses disiapkan Standard Operating Procedure (SOP). Proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa langkah pelaksanaan pembiayaan pendidikan terdiri atas:
92 a. Penyiapan program. b. Persetujuan pererencanaan beserta dengan pertimbangan legalnya. c. Pengaturan unit-unit operasional (pengorganisasian). (Syaefudin, 2006:179). Pelaksanaan pembiayaan pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai dengan prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh institusi dalam kerangka sistem pendidikan yang ada. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan Universitas Syiah Kuala mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dan ketentuan lain. Selain itu, juga disebutkan bahwa keuangan negara meliputi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Undangundang memberikan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan pembiayaan, antara lain : a. b. c. d. e.
akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perubahan mendasar dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, perubahan tersebut meliputi beberapa pendekatan, yaitu: a. Pendekatan penyelenggaraan dengan perspektif jangka menengah. b. Pelaksanaan anggaran secara terpadu. c. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Departemen Keuangan, 2003). Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan proses perencanaan dan
93 penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kegiatan pemerintah dengan memberikan pelayanan yang optimal serta lebih efisien. Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai suatu kesatuan yang utuh, menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran rutin, anggaran pembangunan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke dalam satu dokumen perencanaan, yang disebut dengan DIPA atau DPA. Universitas Syiah Kuala melaksanakan DIPA dan DPA didasarkan pada RKA-KL dan RKA-SKPD yang mengakibatkan adanya perubahaan pengelolaan biaya pendidikan dengan dihapuskannya proyek. Orientasi pengelolaan biaya adalah program oriented, bukan project oriented. Agar pelaksanaan anggaran berjalan tertib, lancar, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ditentukan siapa yang menjadi penanggung jawab masing-masing program dan kegiatan. Sumber anggaran baik APBN maupun APBA digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.
Menurut
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN disebutkan bahwa: a. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. b. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. c. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. d. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial. (Departemen Keuangan, 2005).
94 Semua jenis belanja tersebut terserap dalam pembiayaan rutin, pembangunan dalam APBN dan APBD. Menurut Fattah (2004:48), bahwa: Anggaran rutin atau recufrent expenditure adalah anggaran yang ditunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau berulang-ulang, seperti gaji, barang yang harus sering diganti, serta kegiatan operasional yang bersifat reguler pada suatu lembaga. Anggaran pembangunan atau capital expenditure adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, fasilitas belajar lainnya serta bantuan operasional kegiatan penunjang organisasi. Selain biaya rutin dan pembangunan yang berasal dari pemerintah, pembiayaan perguruan tinggi juga memperoleh dana dari masyarakat. (Fattah, 2004:158). Segala bentuk biaya yang berasal dari dana masyarakat dan dikelola untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan penjualan produk barang, jasa atau penyediaan pelayanan. Universitas Syiah Kuala sebagai instutisi penyediaan pelayanan pendidikan, memperoleh PNBP dari penerimaan SPP mahasiswa, kegiatan-kegiatan akademik (misalnya: penerimaan mahasiswa baru, dana tambahan, dana pembangunan serta kegiatan akademik lainnya), penjualan aset dan pemberdayaan potensi perguruan tinggi yang lainnya. Pengelolaan PNBP pada perguruan tinggi mengacu kepada Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, dimana disebutkan bahwa: Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi. Usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri. Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
95 Penggunaan PNBP mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Dengan demikian penggunaan sumber anggaran PNBP harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan-kegiatan di Universitas Syiah Kuala yang dibiayai anggaran PNBP menyentuh pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di samping Anggaran rutin, pembangunan dan PNBP, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap pengembangan pendidikan tinggi, dialokasikan dana untuk program perguruan tiggi. Pelaksanaan APBD mengacu kepada arah kebijakan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 yang menyebutkan : Program pembangunan perguruan tinggi bertujuan pertama, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui programprogram pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor; kedua, meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan IPTEK, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Sekretariat Provinsi NAD, 2007). Jumlah anggaran rutin Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 sebesar Rp 86.262.331.000, semuanya (100,00%) digunakan untuk mendukung pilar penguatan tata kelola, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Pelaksanaan belanja pembangunan sebagian besar (78,22%) atau Rp 29.255.875.000,- dialokasikan untuk mendukung pilar peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pilar pemerataan dan perluasan akses sebesar Rp 6.814.000.000,- atau 18,22%. Untuk mendukung pilar penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik hanya sebesar Rp 1.333.736.000,- atau 3,56%. Pelaksanaan belanja PNBP dialokasikan untuk pilar penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sebesar Rp 35.657.776.000,- atau 66,81%. Sedangkan untuk mendukung
pilar
peningkatan
17.712.125.000,- atau 33,19%.
mutu
relevansi
dan
daya
saing
sebesar
Rp
96 Pembiayaan pendidikan dari APBA dialokasikan untuk mendukung pilar pemerataan dan perluasan askes pendidikan sebesar Rp 8.468.100.000,- atau 26,88%. Untuk mendukung program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing sebesar 23.031.900.000,- atau 73,12%. Keseluruhan jumlah biaya pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2008 sebesar Rp 208.535.987.000,-, dimana Rp 123.253.843.000,- atau 59,10% untuk mendukung pilar penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sebesar 33,57% atau Rp 69.999.900.000,- untuk pilar peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan 7,33% atau Rp 15.282.244.000, untuk pilar pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian menunjukkan sebagian besar digunakan untuk program penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal tersebut dikarenakan dalam pilar tersebut terdapat belanja gaji pegawai besar dengan tunjangan-tunjangannya seluruh pegawai dan karyawan yang relatif besar tertuang dalam belanja rutin . Dari hasil penelitian bahwa unit cost di Universitas Syiah Kuala pada tahun anggaran 2008 hanya sebesar Rp 9.769.782,-/mahasiwa. Hal ini sangat jauh dari ideal. Supriadi (2005:35), mengatakan,”unit cost pendidikan tinggi yang ideal adalah Rp 18 juta per mahasiswa, apabila unit cost tidak memenuhi rasio ideal, maka perguruan tinggi tersebut akan sulit mengembangkan kegiatan akademik dan pelayanan pendidikan”. Hasil wawancara dengan beberapa informan, memberi penjelasan bahwa biaya yang memadai, akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja personil, peningkatan kesejahteraan staf, peningkatan sarana dan prasarana di Universitas Syiah Kuala. Pengaruh positif lainnya akan mampu meningkatkan pelayanan kegiatan belajarmengajar, yang salah satunya ditunjukkan dalam bentuk peningkatan mutu. Hal tersebut juga sesuai dengan hipotesis studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah yang dirumuskan oleh Fattah (2004:111), bahwa :
97 a. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara biaya dengan kualitas belajar mengajar. b. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan dengan mutu hasil belajar. c. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara mutu proses belajar mengajar-mengajar dengan mutu hasil belajar siswa. Berkaitan dengan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pendidikan, bila diimplementasikan dalam peningkatan fungsi manajemen, maka diperlukan suatu konsep efisiensi pendidikan. Fattah (2004:35) mengemukakan bahwa: Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan erat pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam pembiayaan pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktorfaktor input pendidikan yang dapat memacu pencaain prestasi belajar. Untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan tersebut, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain: 1. Menurunkan biaya operasional, 2. Memberikan prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar-mengajar. 3. Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas dan fasilitas belajar. 4. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. (Suhendrayatna, 2008:9). Pengoptimalan fungsi manajemen, melalui penentuan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran, apalagi dikaitkan dengan keterbasan sumber daya.
3) Pengendalian pembiayaan Universitas Syiah Kuala
pendidikan
tahun
anggaran
2008
di
Paradigma pengembangan perguruan tinggi dan pengelolaan keuangan negara menuntut perlunya sistem pembiayaan pendidikan yang komprehennsif, desentralisasi, serta menggunakan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini untuk menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.
98 Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, dilakukan melalui tahapan-tahapan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling melengkapi dan masingmasing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan dengan baik pula. Setiap pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, dilakukan pengawasan sebagai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan pendidikan tinggi. Siagian (2001:41) menjelaskan: Tujuan pengawasan adalah untuk membantu para anggota organisasi mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam diri masing-masing dan memberikan bimbingan, sehingga terjadi modifikasi perilaku negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengawasan tersebut dapat menentukan langkah korektif yang mungkin diperlukan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian lebih tepat sasaran, baik dari aspek waktu, fisik dan aspek lainnya apabila didukung dengan pemantauan atau monitoring yang kontinyu
dan
perkembangan
berkesinambungan. pelaksanaan
Monitong
kegiatan,
dimaksudkan
mengidentifikasi
untuk
serta
mengamati
mengantisipasi
permasalahan yang telah dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil monitoring dijadikan masukan untuk evaluasi, melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.
99 Berpijak pada kondisi di atas, pengawasan, pengendalian, monitong dan pemeriksaan merupakan hal urgen dalam proses manajemen. Dalam kaitan ini Izzettin dalam
Fattah (2000:36)
menyatakan,
”Anggaran dapat
berjalan
efektif
jika
mempertimbangkan aspek partisipasi penyusunan anggaran, yaitu keikutsertaaan semua komponen dalam penyusunan anggaran. Tingkat partisipasi tersebut, pada akhirnya akan mendorong moral kerja dan inisiatif kerja yang baik”. Setelah diadakan monitong, dilaksanakan evaluasi, dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana dapat dinilai dan dapat dipelajari untuk perbaikan dan pelaksanaan rencana pembiayaan pendidikan yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berprinsip kepada transparan dan akuntabel, disertai dengan penyusunan indikator kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembiayaan, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai kegiatan yang berbeda, yaitu: d. Evaluasi pada tahap perencanaan atau ex-ante, yaitu evaluasi dilakukan sebelum diterapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. e. Evaluasi pada tahap pelaksanaan atau in-going, yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. f. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan atau ex-post, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran, hasil dan dampak) program mampu mengatasi masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan). Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
100 Pengendalian dan evaluasi juga merupakan tugas pokok yang diemban oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala. Dalam melakukan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan kegiatan, mengukur kinerja kegiatan dengan berpedoman kepada indikator kinerja, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang strategis. Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara kontinue dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi pada aspek mutu dilakukan dengan tinjauan atau visitasi langsung ke unit-unit kerja, dengan melakukan audit mutu yang objektif, tanpa ada campur tangan dan unsur kepentingan dan meningkatkan independen lembaga jaminan mutu. Selain pengendalian dan evaluasi, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melaksanakan pelaporan. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada stakeholder sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa: a
Berkala dilakukan setiap bulan, 3 bulan (triwulan) dan 6 bulan (semester) atau tahunan. b. Berjenjang adalah satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, dan penanggungjawab program kepada pimpinan. Berjenjang juga mengandung arti dri satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi dan selanjutnya kepada pemerintah pusat. Untuk mendapatkan hasil yang dapat membeirkan informasi secara maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format laporan harus dapat
101 menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui, memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya. Bagian Sistem Informasi yang mempunyai tugas membuat laporan pelaksanaan program kegiatan pengembangan pendidikan, membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Format-format LAKIP tersebut merumuskan dan memberikan informasi tentang capaian dan daya serap pelaksanaan anggaran pendidikan tinggi. LAKIP dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Penyusunan LAKIP mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegaitan ini dilakukan oleh lembaga eksternal, yaitu lembaga pengawasan misalnya Inspektorat Jenderal Pendidikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Merupakan fakta bahwa kompleksnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan disertai dengan penggunaan biayanya, membuat pemerintah tidak mungkin pemerintah dalam hal ini pemimpin dapat mengawasi secara langsung. Potensi atas adanya bias informasi dan penyimpangan akan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memerlukan penyedia informasi obyektif yang dilakukan melalui fungsi pengawasan. Pengawasan tidak lagi sebatas audit dalam lingkup organisasi pelaksana kegiatan, tetapi juga mencakup aktivitas jasa konsultasi dan penjaminan mutunya. Fungsi-fungsi itulah yang kini diemban lembaga pengawasan, baik BPKP, Inspektorat Jenderal maupun Bawasda.
102 Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk: a. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN; b. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui program kehumasan hasil pengawasan; c. Mengembangkan governance system dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan guna memberi dukungan bagi proses pengambilan Kebijakan oleh Presiden. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999). Dengan adanya pengendalian, monitong, evaluasi dan pengawasan, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, serta memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun masyarakat dan wilayah.
