BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Wilayah Penelitian. 1. Kondisi Geografi Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 Ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan
57
58
Tabel berikut ini menunjukkan kecamatan-kecamatan di daerah Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1 Jumlah desa dan luas wilayah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 No. Kecamatan Jumlah desa/kelurahan Luas kecamatan (Ha) 1. Temon 15 3.629,890 2. Wates 8 3.200,239 3. Panjatan 11 4.459,230 4. Galur 7 3.291,232 5. Lendah 6 3.559,192 6. Sentolo 8 5.265,340 7. Pengasih 7 6.166,468 8. Kokap 5 7.379,950 9. Girimulyo 4 5.490,424 10. Nanggulan 6 3.960,670 11. Kalibawang 4 5.296,368 12 Samigaluh 7 6.929,308 Total 88 58.627,512 Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo,
Nanggulan,
Kalibawang,
dan
Samigaluh.
Jumlah
desa/kelurahan paling banyak dimiliki Kecamatan Temon dan paling sedikit dimiliki Kecamatan Kalibawang. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terlebar yaitu Kecamatan Samigaluh dengan luas wilayah 6.929,308 Ha dan kecamatan yang paling sempit wilayahnya dimiliki Kecamatan Wates dengan luas wilayah 3.200,239 Ha. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0-1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :
59
a. Bagian Utara Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo,
Kokap,
Kalibawang
dan
Samigaluh.
Wilayah
ini
penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. b. Bagian Tengah Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2,15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. c. Bagian Selatan Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0,2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km dan apabila musim penghujan
merupakan
kawasan
(http://www.kulonprogokab.go.id).
rawan
bencana
banjir
60
Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi dan peluang investasi antara lain: 1. Kawasan peruntukan industri. Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan industri ini meliputi: a. Industri besar. Kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Kulon Progo direncanakan di Kecamatan Sentolo meliputi Desa Banguncipto, Desa Sentolo, Desa Sukoreno, Desa Salamrejo, dan Desa Tuksono; Kecamatan
Lendah
meliputi Desa
Ngentakrejo dan Desa Gulurejo; Kecamatan Temon untuk industri bahari; serta Kecamatan Nanggulan. b. Industri kecil dan mikro. Industri kecil dan mikro di Kabupaten Kulon Progo meliputi: 1.) Industri pengelolahan pangan. Industri
pengelolahan
pangan
terdapat
di
Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang. 2.) Industri sandang dan kulit.
61
Industri sandang dan kulit terdapat di Kecamatan Temon,
Wates,
Lendah,
Sentolo,
Nanggulan,
dan
Kalibawang. 3.) Industri kimia dan bangunan Industri kimia dan bangunan terdapat di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. 4.) Industri logam dan jasa. Industri logam dan jasa terdapat di Kecamatan Wates. 5.) Industri kerajinan. Industri kerajinan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. 2. Bandara internasional. Pembangunan Bandara Kulon Progo termasuk dalam program Project Book Bappenas 2010-2014. Artinya hal ini memberi peluang kepada investor swasta maupun asing yang berminat mengelola bandara di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Perhubungan Udara. Nantinya bandara internasional ini akan diberi nama Nyi Ageng Serang, yakni nama pahlawan wanita berasal dari Kulon Progo. Masterplan Bandara Kulon Progo terletak sekitar 30 km sebelah barat dari Kota Yogyakarta dan memiliki runway sepanjang 3.600 meter. Landasan tersebut sangat memadai untuk pesawat ukuran besar dan bertaraf internasional.
62
Rencana implementasi pembangunan bandara internasional tersebut adalah sebagai berikut: a.
Proyek persiapan tahun 2011
b.
Tender tahun 2012
c.
Penandatangan kontrak tahun 2013
d.
Konstruksi tahun 2014-2016
e.
Operasional tahun 2016
3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto Pelabuhan ini terletak di Desa Karangwuni Kecamatan Wates, dengan luas kawasan untuk pengembangan sarana prasarana 83 Ha. Letak pelabuhan ini memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah
dijangkau, terhubung dengan kota-kota di Jawa
bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa selatan. Peluang investasi yang ada di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto meliputi pengalengan ikan, tepung tulang ikan, ikan beku, ikan asap, industri perkapalan, industri alat tangkap ikan, pabrik es, dan penyediaan air bersih. 2. Kondisi Demografi Kabupaten Kulon Progo. Tabel berikut ini adalah tabel yang menggambarkan tentang keadaan penduduk di Kabupaten Kulon Progo.
63
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sensus penduduk tahun 2010 Kabupaten Kulon Progo No. Kecamatan Laki-laki 1. Temon 11.993 2. Wates 21.571 3. Panjatan 16.281 4. Galur 14.408 5. Lendah 18.113 6. Sentolo 22.054 7. Pengasih 21.961 8. Kokap 15.346 9. Girimulyo 10.694 10. Nanggulan 13.197 11. Kalibawang 12.948 12. Samigaluh 12.128 Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010
Perempuan 12.478 22.424 17.116 14.712 18.334 22.471 23.214 15.778 11.199 14.042 13.854 12.553
Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari BPS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010, di Kabupaten Kulon Progo, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2010, mayoritas penduduk berada di Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates. B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. 1. Profil Kantor Pelayananan Terpadu dan BPMPT Kabupaten Kulon Progo. a. Profil Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Klon Progo Kantor Pelayanan Terpadu ini didirikan sebagai implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah.
64
1.) Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh KPT Kabupaten Kulon Progo, antara lain: Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Penggunaan Kios Pasar, Perizinan Penggunaan
Reklame,
Izin
Penelitian,
Izin
Lokasi,
Izin
Penggunaan Kios, Izin Perparkiran, Izin Trayek Insidentil, Izin Trayek, Izin Angkutan Umum, Pelayanan Kesehatan Swasta Bidang Medik, Pemanfaatan
Air
Izin
Rekreasi dan Hiburan Umum,
Tanah
dan
Izin
Pertambangan
Izin
Daerah
Pertambangan Rakyat (IPDPR). 2.) Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No 56 Tahun 2007, mekanisme perizinan di KPT Kabupaten Kulon Progo adalah: a.) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan jenis b.) Izin yang diajukan disertai dengan persyaratan lainnya secara benar dan lengkap kemudian diserahkan ke loket penerima untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya. c.) Apabila permohonan dan persyaratan yang belum lengkap dan/atau belum benar, dikembalikan kepada pemohon oleh petugas loket penerima untuk dilengkapi dan atau dibenarkan. d.) Permohonan dan persyaratan yang sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima dan perkiraan perhitungan biaya untuk disampaikan kepada pemohon melalui loket pengambilan.
65
e.) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dapat dilakukan survey pencocokan data dengan keadaan lapangan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur instansi terkait. f.) Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, atas diterima atau ditolaknya permohonan izin. g.) Permohonan yang diterima diterbitkan Surat Izin, dan bagi perizinan yang ada Retribusinya dibuatkan perhitungan biaya untuk diserahkan kepada pemohon melalui Loket Pengambilan. h.) Berdasarkan perhitungan biaya, pemohon membayar retribusi melalui Loket Pembayaran/Kasir dan selanjutnya pemohon mengambil Surat Izin/Keputusan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran melalui Loket Pengambilan. i.) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/tidak sesuai ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat Penolakan dari Kantor Pelayanan Terpadu. j.) Surat
Penolakan
beserta
berkas
permohonan
tersebut
disampaikan ke pemohon paling lambat 1 (satu) minggu setelah survey. k.) Kantor Pelayanan Terpadu wajib menyampaikan tembusan Surat Izin atau Surat Penolakan kepada Instansi teknis terkait
66
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Izin atau Surat Penolakan diterbitkan. l.) Setiap pemohon wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang benar yang diminta oleh petugas untuk memperjelas permohonan. b. Profil Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
67
Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan penanaman modal; b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan; c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 1.) Jenis pelayanan yang terdapat pada BPMPT Kabupaten Kulon Progo Jenis pelayanan yang terdapat pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo di antaranya terdiri dari: a.) Pendaftaran Penanaman Modal; b.) Izin Prinsip Penanaman Modal; c.) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; d.) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; e.) Izin Lokasi; f.) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); g.) Izin Gangguan (IG); h.) Izin Kursus/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta; i.) Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta; j.) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
68
k.) Izin Usaha Perdagangan (IUP); l.) Izin Penelitian/Riset; m.) Tanda Daftar Gudang (TDG); n.) Izin Usaha Toko Modern (IUTM); o.) Izin Usaha Industri (IUI); p.) Tanda Daftar Industri (TDI); q.) Izin Perluasan Industri (IPI); r.) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); s.) Izin Praktek Perawat; t.) Izin Praktek Bidan; u.) Izin Optik; v.) Izin Praktek Fisiotherapis; w.) Izin Klinik; x.) Izin Rumah Sakit (Khusus Rumah Sakit Klas C dan D); y.) Izin Laboratorium Kesehatan; z.) Izin Apotek; 2.) Mekanisme Perizinan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Mekanisme Perizinan di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a) Pemohon mengambil formulir permohonan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
69
b) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan, diserahkan ke Loket Penerima; c) Apabila berkas belum lengkap dan atau belum benar, Petugas Loket Penerima mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau dibenarkan; d) Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, dan dicatat pada register pendaftaran; e) Berkas diserahkan ke Petugas Administrasi dan dibuatkan perkiraan biaya, dan diserahkan ke pemohon melalui Loket Penerima; f)
Kasi Administrasi Pelayanan menentukan perlu atau tidaknya survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis;
g) Untuk Izin yang memerlukan survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis, Kasi Administrasi Pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Survei; h) Tim Survei melaksanakan klarifikasi data dan atau peninjauan lokasi. Tim Survei dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 187 Tahun 2008; i)
Berdasarkan hasil survei, Tim Survei mengadakan sidang untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan yang dituangkan
dalam
Berita
Acara
Pemeriksaan
Rekomendasi, hasilnya disampaikan kepada Kasi Survei;
dan
70
j)
Kasi Survei memberikan persetujuan diterima atau ditolaknya permohonan, dan menyerahkan berkas kepada petugas administrasi;
k) Untuk Izin yang tidak memerlukan survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis, Kasi Administrasi Pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Administrasi; l)
Untuk Permohonan yang berdasarkan rekomendasi dari Instansi Teknis, penerbitan izinnya masih memerlukan tambahan kelengkapan berkas, Petugas Administrasi membuat Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas dan disampaikan kepada Pemohon melalui Surat atau menghubungi lewat telepon.
m) Untuk Permohonan yang dapat diterbitkan izinnya, Petugas Administrasi membuat Surat Izin/Keputusan dan menghitung retribusi untuk izin yang ada retribusinya. n) Untuk Permohonan yang tidak dapat diterbitkan izinnya, Petugas Administrasi membuat Surat Penolakan. 2. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala;
71
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan. d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perizinan; 2. Sub Bidang Survei; dan 3. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi. e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi,terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan 2. Sub Bidang Data dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
72
Berikut ini adalah bagan tentang susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo: Bagan 1. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kepala Badan Sekretariat
Subid umum & kepegawaian
Bidang penanaman modal
Subid kerja sama & promosi Subid fasilitasi & pengawasan
Bidang pelayanan & pengaduan
Subid perencanaan & keuangan
Bidang pengawasan data & informasi
Subid perizinan
Subid pengawasan
Subid survei
Subid data & informasi
Subid pengaduan & advokasi
73
3. Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu a. Kepala Badan Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. b. Sekretariat. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas : 1. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian; 2. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan; 3. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Badan; 4. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan
kerumahtanggaan,
perlengkapan,
kehumasan serta administrasi kepegawaian.
ketatausahaan,
74
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan umum dan kepegawaian; b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian; c. melaksanakan
kegiatan
surat-menyurat,
kearsipan,
kepustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; d. menyelenggarakan
kegiatan
kerumahtanggaan
yang
meliputi mempersiapkan rapat; menerima tamu; pelayanan telepon; kebersihan; keamanan; dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga; e. melaksanakan perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 1 (satu) hektare; f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi: melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul
penghapusan
sarana
dan
prasarana
kantor;
menginventarisasi, mengatur penggunaan pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris; dan menyusun laporan pengelolaan barang.
75
g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi : kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas. h. melaksanakan fungsi kehumasan Badan; i. menyiapkan bahan sambutan Bupati sesuai bidang tugas; j. melaksanakan administrasi kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana serta program kerja, koordinasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan serta koordinasi administrasi keuangan. Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut : a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan; b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian; c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan; d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan;
76
e. menyiapkan bahan penyusunan alokasi anggaran kegiatan Badan; f. menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan; g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan;
h. menyiapkan bahan sistem pengendalian internal Badan; i. menyiapkan bahan pengendalian program kerja Badan; j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan perencanaan Badan k. menginventarisasi dokumen perencanaan; l. menyiapkan bahan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal; m. menyiapkan bahan koordinasi intern dan ekstern; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; o. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; p. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan q. menyiapkan bahan evaluasi program kerja Badan. r. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); s. menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran;
77
t. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai; u. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; v. mengoordinasikan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dalam mengelola administrasi keuangan; w. menyusun laporan pelaksanan tugas Sub Bagian; dan x. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan. c. Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan kerjasama dan promosi serta fasilitasi dan pengembangan penanaman modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : 1.) menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan promosi; 2.) menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan; dan 3.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Penanaman Modal, membawahkan: 1. Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan promosi penanaman modal. Uraian tugas Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi adalah sebagai berikut :
78
(a.) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan kerjasama dan promosi; (b.) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; (c.) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kerja sama dan promosi penanaman modal; (d.) melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan (e.) perizinan,
pengendalian
pelaksanakan,
dan
sistem
informasi penanaman modal di daerah; (f.) mengidentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; (g.) menyiapkan penyusunan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang unggulan/prioritas; (h.) menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat;
79
(i.) menyiapkan profil-profil investasi proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas; (j.) menyiapkan perjanjian kerjasama dengan investor baik pemerintah maupun swasta domestik dan internasional; (k.) menyiapkan pelaksanaan kerjasama antara daerah dengan provinsi maupun pusat dalam bidang penanaman modal; (l.) menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; (m.) menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal; (n.) menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga; n. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; (o.) melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal; (p.) menyelenggarakan promosi penanaman modal berupa seminar, pameran, temu usaha, dan loka karya dan lainlain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; (q.) menyiapkan bahan media promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik; (r.) melaksanakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil menengah;
80
(s.) menyiapkan pengiriman dan penerimaan misi/delegasi ke dan dari luar daerah/luar negeri; (t.) menyiapkan studi kelayakan proyek penanaman modal; (u.) melaksanakan forum temu usaha bagi pengusaha kecil menengah; dan (v.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang. 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal. Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan adalah sebagai berikut: (a.)
mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
(b.) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; (c.)
menyiapkan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
81
(d.) menyiapkan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal; (e.)
mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil, menengah, besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
(f.)
menyiapkan profil-profil investasi proyek kemitraan;
(g.)
menyusun jenis pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
(h.) melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah; (i.)
menyiapkan pemberian fasilitasi kepada investor/calon investor;
(j.)
menyiapkan
pemberian
kemudahan/insentif
bagi
penanam modal; (k.) menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; (l.)
menyiapkan
pemberian
persetujuan/penolakan
atas
permohonan baik penanaman modal baru/perubahan/ perluasan; (m.) melaksanakan
kegiatan
surat
kepustakaan dan arsip Bidang;
menyurat,
data,
82
(n.)
mengelola keuangan Bidang;
(o.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan (p.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang. d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan. Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas : 1.) menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu; 2.) menyelenggarakan kegiatan survei; 3.) menyelenggarakan kegiatan penanganan aduan dan advokasi; dan 4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Pelayanan dan Pengaduan, membawahkan: 1. Sub Bidang Perizinan. Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan. Uraian tugas Sub Bidang Perizinan adalah sebagai berikut: a) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu;
83
b) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; c) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis perizinan terpadu; d) menyelenggarakan administrasi pelayanan perizinan; e) melaksanakan
pelayanan
penerimaan
pengajuan
permohonan perizinan dan penyerahan izin; f)
melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
g) menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan; h)
melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan
i)
menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
2. Sub Bidang Survei. Sub Bidang Survei mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lokasi. Uraian tugas Sub Bidang Survei adalah sebagai berikut : a) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu; b) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; c) mempersiapkan data permohonan perizinan;
84
d)
melaksanakan peninjauan lokasi;
e)
melaksanakan verifikasi data di lokasi dengan data permohonan;
f)
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait baik daerah, provinsi dan pusat;
g) menyiapkan penilaian dan penyusunan berita acara penilaian
permohonan;
dan
menyusun
laporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang. 3. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan
dan
pengembangan
sistem
informasi dan penanganan aduan. Uraian tugas Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi adalah sebagai berikut: (a.) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan penanganan aduan; (b.) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; (c.) menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan pengaduan;
85
(d.) menyiapkan bahan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan dan advis planning serta pengelolaan dan operasional call center; (e.) menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan; (f.) menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat; (g.) melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan; h. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang; (h.) mengelola keuangan Bidang; (i.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan (j.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi. Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan internal dan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu. Untuk menyelenggarakan fungsinya tersebut, Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai tugas: 1.) menyelenggarakan kegiatan pengawasan; 2.) menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan 3.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
86
Bidang Pengawasan Data dan Informasi, membawahkan: 1. Sub Bidang Pengawasan. Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian penanaman modal dan perizinan terpadu. Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut: (a.)
mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;
(b.) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; (c.)
menyiapkan
pemantauan,
perumusan,
penetapan
pedoman, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan berkoordinasi
penanaman dengan
modal
Pemerintah
dan dan
perizinan Pemerintah
Provinsi; (d.) melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan; (e.)
melaksanakan
pemantauan,
bimbingan,
pembinaan/
penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
87
modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (f.)
menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian penanaman modal dan pengawasan perijinan;
(g.) menyiapkan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; (h.) menyiapkan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan
pelanggaran
atas
ketentuan
peraturan
perundangan; (i.)
menyiapkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan penanaman modal;
(j.)
menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan;
(k.) menyiapkan koordinasi hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan perizinan; (l.)
menyiapkan tindak lanjut hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan perizinan;
(m.) menyiapkan koordinasi dalam rangka pencabutan izin; (n.) menyiapkan bahan keputusan pencabutan izin; dan (o.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
88
2. Sub Bidang Data dan Informasi. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Uraian tugas Sub Bidang Data dan Informasi adalah sebagai berikut: (a.) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi; (b.) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang; (c.) melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan
sistem
informasi
manajemen
penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terintegrasi; (d.) melaksanakan
pengumpulan
dan
pengolahan
data
persetujuan dan realisasi penanaman modal dan perizinan lainnya; (e.) mengumpulkan,
mengolah
dan
menyusun
data
perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala; (f.) menyiapkan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan
89
sistem informasi penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; (g.) melaksanakan pemuthakiran data, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen badan; (h.) melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal; (i.) menyiapkan bahan koordinasi hasil penilaian (evaluasi) pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan; (j.) melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang; (k.) mengelola keuangan Bidang; (l.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan (m.) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; C. Upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang investasi.
1. Penggabungan Kantor Pelayanan Terpadu dengan Kantor Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau sering disebut one stop service yang berdasarkan Peraturan Menteri
90
Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Dengan kewenangan tersebut, keberadaan kelembagaan layanan terpadu merupakan salah satu upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Beragamnya layanan yang terwadahi pada kelembagaan layanan terpadu merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan adalah melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau meningkatnya hakhak masyarakat terhadap pelayanan publik.
91
Tabel berikut ini menunjukkan jumlah izin yang diterbitkan oleh KPT Kabupaten Kulon Progo dan pendapatannya selama periode 20082011. Tabel 3 Jumlah izin yang diterbitkan diterbitkan oleh KPT Kabupaten Kulon Progo dan pendapatannya selama periode 2008-2011. No
Keterangan
Tahun 2008 1434
1.
2009 3869
2010 3744
2011 2831
Izin dengan retribusi 2. Izin non 739 2164 1792 2217 retribusi 3. Nilai 452.860.743 703.700.426 849.979.097 837.880.827 pendapatan Sumber: Draft Renstra BPMPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 20132016. Berdasarkan tabel di atas, jumlah izin dengan retribusi yang dikeluarkan KPT Kabupaten Kulon Progo lebih besar dibandingkan dengan julah izin non retribusi. Nilai pendapatan KPT Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2008-2011 mengalami peningkatan. Selanjutnya berdasarkan jangka waktu pelayanan selama program pelayanan prima 100 hari Bapak Bupati dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) dan wakil bupati Drs. Sutedjo Wiharso maka rata-rata waktu pelayanan untuk lima jenis perizinan utama, yaitu IMB, HO, SITU, SIUP, dan TDP dapat diselesaikan kurang dari jangka waktu yang telah ditandangani dalam pakta integritas. Adapun jangka waktu pelayanan kelima jenis perizinan tersebut di atas yaitu:
92
Tabel 4 Percepatan waktu pelayanan untuk 5 jenis perizinan pada KPT Kabupaten Kulon Progo: No.
Jenis perizinan
Waktu layanan sebelumnya 1. IMB 15 hari 2. SIUP 5 hari 3. TDP 7 hari 4. HO 15 hari Sumber: Draft Renstra BPMPT Kabupaten 2016.
Waktu pelayanan percepatan 7 hari 4 hari 5 hari 6 hari Kulon Progo Tahun 2013-
Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPT Kabupaten Kulon Progo, digabungnya Kantor Perizinan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang investasi. Hal ini didukung dengan keterangan Kepala Sub Bidang Kerja sama dan Promosi beserta staf , Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan, Kepala Sub Bidang Perizinan, dan staf Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Digabungnya Kantor Perizinan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan lembaga baru sehingga dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara maksimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
93
Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal. Hal ini terjadi karena selama ini di Kabupaten Kulon Progo pelaksanaan Pelayanan Perizinan khususnya yang berkaitan dengan investasi masih terpusat pada Kantor Pelayanan Terpadu/KPT sebagai Front Office, dan Kantor Penanaman Modal sebagai Back Office yaitu sebatas pada pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan BKPM baik Standar Pelayanan Penanaman Modal Maupun Izin Prinsip. Dengan adanya penggabungan antara Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu menjadi satu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu maka diharapkan fungsi pelayanan dapat terlaksana secara optimal (Draft Renstra BPMPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2016). Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi, hal ini didukung keterangan Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPT Kabupaten Kulon Progo melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian. Para petugas teknis lapangan bertanggung jawab kepada pengelola PTSP, dan tidak lagi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu. Hal ini penting, karena menyangkut transparansi, kecepatan dan kemudahan layanan perizinan investasi.
94
Tabel berikut ini adalah tabel yang menggambarkan keseluruhan nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sektoral tahun 2012. Tabel 5 Nilai investasi tahun 2012 per sektor/sub sektor di Kabupaten Kulon Progo No. Sektor Investasi (Rp) PRIMER 1. Tanaman pangan & perkebunan 605.827.026.658 2. Peternakan 695.776.136.378 3. Kehutanan 4.217.896.723 4. Perikanan 446.603.422.553 5. Pertambangan 134.842.275.131 Sub total 1.887.226.757.443 SEKUNDER 6. Industri makanan 35.968.649.861 7. Industri tekstil 1.065.205.810 8. Industri barang dari kulit & alas kaki 2.398.000.000 9. Industri kayu 2.035.388.058 10. Industri kertas & percetakan 1.165.365.171 11. Industri kimia & farmasi 15.375.787.282 12. Industri karet dan plastik 13. Industri mineral dan non logam 46.372.745.031 14. Industri logam, mesin, & elektronik 2.959.830.917 15. Industri instrumen kedokteran, presisi & 171.648.309 optik, & jam 16. Industri kendaraan bermotor & alat transpotasi lainnya 17. Industri lainnya 42.633.934.000 Sub total 150.146.554.439 TERSIER 18. Listrik, gas, dan air 37.279.754.884 19. Konstruksi 157.036.720.149 20. Perdagangan & reparasi 337.221.994.450 21. Hotel & restoran 5.828.512.450 22. Transpotasi, gudang, & komunikasi 33.335.498.763 23. Perumahan, kawasan industri, & 33.235.498.763 perkantoran 24. Jasa lainnya 26.300.355.046 Sub total 1.197.788.892.928 Total 3.235.202.204.810 Sumber: Draft Renstra BPMPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 20132016.
95
Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan nilai investasi di Kabupaten Kulon
Progo
berdasarkan
sektoral
tahun
2012
sebesar
Rp
3.235.202.204.810. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Menurut Kepala Sub Bidang Perizinan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang investasi yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, hal lainnya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu satu pintu secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan keterangan
Kepala bidang penanaman modal BPMPT
Kabupaten Kulon Progo dengan cara mengikuti Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama Angkatan II Tahun 2014 yang diadakan oleh Pusdiklat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Cipanas Jawa Barat. Prestasi tersebut diraih BPMPT Kabupaten Kulon
96
Progo berdasarkan hasil evaluasi selama penyelenggarakan Diklat PTSP yang berlangsung pada Senin hingga Sabtu, 3–8 Maret 2014. Diklat PTSP ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari PTSP Kabupaten/Kota/Propinsi di seluruh Indonesia dan diakhiri dengan ujian tertulis maupun ujian praktek. partisipasi BPMPT dalam Diklat PTSP tersebut merupakan upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada stake holder, terutama calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kulon Progo melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya untuk meningkatkan sumber daya manusia pegawai BPMPT Kabupaten Kulon Progo dengan cara mengangkat pegawai sebagai Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, pengangkatan Tenaga Harian Lepas ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang prima. Tenaga Harian Lepas ini ditempatkan sebagai front office yakni petugas penerima berkas permohonan perizinan dan menyerahkan sertifikat izin yang telah selesai diproses. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar pelayanan perizinan yang dilakukan di Unit II BPMPT, Jalan. KHA. Dahlan, Wates, Kulon Progo. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, proses pengangkatan Tenaga Harian Lepas bersifat terbuka dan transparan. Hal ini ditunjukaan dengan pemasangan iklan lowongan penerimaan tenaga harian lepas melalui media.
97
3. Keterbukaan Informasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisrne, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan informasi di BPMPT Kabupaten Kulon Progo dapat diakses di www.bpmpt.kulonprogokab.go.id. yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Website tersebut berisi informasi profil dan organisasi BPMPT, profil daerah Kabupaten Kulon Progo, potensi investasi di Kabupaten Kulon Progo, investasi strategis di Kabupaten Kulon Progo, dan pelayanan perizinan meliputi mekanisme perizinan, jenis perizinan, form perizinan, SOP pelayanan perizinan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya keterbukaan informasi di BPMPT Kabupaten Kulon Progo didukung keterangan Kepala Sub Bidang Perizinan dan Kepala Bidang Penanaman Modal, terhitung mulai 17 Agustus 2013, BPMPT Kabupaten Kulon Progo telah mengimplementasikan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Penerapan SPIPISE didahului dengan pemberian Hak Akses SPIPISE dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. SPIPISE merupakan sistem
98
elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan (untuk Kulon Progo adalah BPMPT), sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPT langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah. Layanan Perizinan secara Online ini merupakan bagian dari National Single Window for Investment (NSWI) yang memungkinkan pemohon izin dapat melakukan tracking terhadap proses perizinan yang diajukan. Selain itu SPIPISE juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Perpajakan dan Bea Cukai, serta Badan Pusat Statistik melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). D. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. 1. Belum optimalnya kepastian hukum di bidang investasi. Belum optimalnya kepastian hukum di bidang investasi, di antaranya belum adanya acuan hukum sebagai landasan operasional di bidang investasi dalam bentuk Peraturan Daerah, aturan-aturan/kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kemudahan, fasilitasi investasi dan jaminan kepastian berusaha dan aturan-aturan yang sifatnya teknis operasional pelaksanaan penanaman modal di daerah. Sedangkan investor memerlukan regulasi yang pasti untuk menanamkan modalnya. Hal ini didukung oleh keterangan dari Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan, dan Kepala Sub Bidang Perizinan yaitu perlu adanya acuan hukum sebagai landasan operasional
99
di
bidang
investasi
dalam
bentuk
Peraturan
Daerah,
aturan-
aturan/kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kemudahan, fasilitasi investasi dan jaminan kepastian berusaha dan aturan-aturan yang sifatnya teknis operasional pelaksanaan penanaman modal di daerah. 2. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana di bidang investasi. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana di bidang investasi, seperti ketersediaan lahan beserta sarana pendukung investasi. Walaupun telah ditetapkan kawasan-kawasan khusus yang berkaitan dengan investasi, namun untuk ketersediaan maupun penguasaan lahan belum jelas dan pasti. Padahal investor di samping membutuhkan regulasi yang pasti yang memadahi, perlu adanya kesiapan masyarakat untuk menerima investor. Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal, banyak masyarakat yang belum menerima investor dan adanya lahan dengan harga tinggi. 3. Terbatasnya fasilitas promosi maupun materi promosi dan terbatasnya data dan informasi investasi. Belum optimalnya pengembangan Electronik- Goverment (E-Gov) yang dapat mendukung Investasi dan pelayanan publik, sehingga Kulon Progo kurang kurang dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Maka untuk memasarkan Kulon Progo di luncurkannya Brand ” KULON PROGO THE JEWEL of JAVA” sebagai brand promosi Kulon Progo yang mengedepankan Kulon Progo sebagai Kawasan di Daerah Istimewa yang diharapkan mampu memedahi investasi strategis yang meliputi Investasi Infrastruktur Dasar, Bandara
100
Internasional, Pelabuhan Perikanan, KI, KEK dan pengembangan kawasan-kawasan laian sesuai dengan RTRW dan KLHS. Dengan peluncuran brand Kulon Progo yang merupakan tindak lanjut dari Blue Marketing Kulon Progo dan Roadmap pemasaran Kulon Progo yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Kulon Progo sebagai daerah tujuan investasi. Hal ini didukung keterangan dari Kepala sub bidang kerja sama dan promosi, anggaran yang ada untuk kegiatan promosi jumlahnya paling kecil dibanding kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu untuk meningkatkan promosi diperlukan media promosi dan materi promosi yang didukung dengan data yang riil, akurat, up-to date dengan dukungan Studi Kelayakan, Detail Enginerring Data (DED), yang didasari dengan kajian-kajian secara ekonomis. Di samping dukungan sarana prasarana wilayah/infratruktur yang memadahi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi. 4. Masih adanya perizinan yang diurus di instansi teknis. Menurut kepala sub perizinan, belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Jenis pelayanan yang belum dilimpahkan ke BPMPT (masih di Bupati atau melekat di SKPD) Kabupaten Kulon Progo meliputi izin membawa benda cagar budaya keluar kabupaten, izin kepemilikan benda cagar budaya, izin praktek kerja lapangan, izin kuliah kerja nyata dan pengabdian masyarakat, izin kerja tenaga kesehatan, izin kerja perawat,
101
izin kerja bidan, izin praktek tenaga ahli optik, izin lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini, izin satuan pendidikan, izin pengeboran air bawah tanah, izin juru bor, izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha penunjang tenaga listrik, izin pendirian depot lokal migas, izin pendirian kilang minyak dan gas bumi, izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin langka, izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, izin usaha pertambangan umum, izin gudang bahan peledak, izin penggunaan alat berat, dan izin kios (BPMPT Tahun 2013). E. Upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendalakendala yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang investasi. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam meningkatkan pelayanan publik bidang investasi, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman
Modal.
Hal
ini
didukung dari
keterangan
Kepala
BidangPenanaman Modal, Kepala Bidang pelayanan dan pengaduan, kepala sub bidang perizinan BPMPT Kabupaten Kulon Progo bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan
102
Kemudahan Penanaman Modal menjadi dalah satu upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam meningkatkan pelayanan publik bidang investasi. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal. Selain itu, dengan dibentuknya perda untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. Perda yang mengatur tentang penanaman modal akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor. Perda dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum. 2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan investasi. Menurut kepala bidang pelayanan dan pengaduan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, dalam melakukan sosialisasi biasanya BPMPT memanggil atau mengumpulkan tokoh masyarakat/kepala desa yang akan terkena dampak pengembangan infrastruktur kawasan industri. Hal ini didukung keterangan kepala bidang penanaman modal dan kepala sub bidang perizinan, BPMPT Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan investasi. Biasanya BPMPT Kabupaten Kulon Progo kendala yang terjadi dalam meningkatkan pelayanan publik bidang investasi.
103
Selanjutnya didukung dari keterangan Kepala sub bidang perizinan, mengadakan sosialisasi biasanya BPMPT memanggil atau mengumpulkan tokoh masyarakat/kepala desa yang akan terkena dampak pengembangan
infrastruktur
masyarakat/kepala
desa
kawasan
yang
akan
industri. terkena
Kemudian dampak
tokoh
investasi
menyampaikan hasil sosialisasi dari BPMPT Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat. 3. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. Program BPMPT Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan promosi dan kerja sama investasi di antaranya dengan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah, Pengembangan potensi unggulan daerah, fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT), koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal
Daerah,
pengingkatan
pelayanan
penanaman
modal,
penyelenggaraan pameran investasi, penyusunan data dan informasi penanaman modal, dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
104
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY bersama SKPD Bidang Penanaman Modal di kabupaten/kota sepakat untuk membangun sebuah website bersama yang mengangkat potensi investasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. BPMPT Kabupaten Kulon Progo ikut andil di dalamnya. Website berfungsi sebagai etalase bagi potensi investasi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota sekaligus sinergi antar SKPD bidang
penanaman modal untuk
memberikan informasi kepada stake holder, terutama investor yang akan melakukan usaha. Website tersebut beralamatkan Error! Hyperlink reference not valid. ini memiliki 2 menu bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
