BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum PT. Jasa Rahardja Dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo. PT Jasa Raharja (Persero) dalam menghimpun dan memupuk dana masyarakat melalui iuran dan bantuan wajib, untuk selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan jasa raharja yang merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai “kesengajaan” atau “opzet” dan hal “kurang berhati-hati” atau “culpa”, yang diisyratkan dalam berberbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasal-pasal dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, 1
sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang ditinggalkan, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan. Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal atau cacat seumur hidup, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten’, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah: 1. adanya kesalahan atau kelalaian. Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu; 1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk) 2. segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)
2
3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids) Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak mendukga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan. 2. menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat; 1. adanya wujud dari perbuatan. 2. adanya akibat berupa matinya orang lain 3. adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa : (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamnya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamnya satu tahun;
3
(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,-(K.U.H.P. Pasal90,194,334,361,L.N.1960 No.1.). Adapun unsur-unsur dari Pasal 36 KUHP adalah; 1. adanya kesalahn Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu; 1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk) 2. segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids) 3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids) 2. menyebabkan orang lain terluka Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Pasal 90 KUHP; 1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
4
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian 3. kehilangan salah satu panca indar 4. mendapat cacat berat 5. menderita sakit lumpuh 6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih 7. gugur atau matinya seorang perempuan Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : “Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain undang-undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan
5
lalu lintas di jalan raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi apabila menghentikan kendaraan untuk menolong sikorban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Lebih lanjut undang-undang perlindungan hukum P.T Jasa Rahardja dalam menanggulangi korban ini secara tegas memiliki tanggungjawab tersebut terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas, seperti : 1.
bahwa apabila korban meninggal dunia, maka pihak P.T Jasa Rahardja wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman;
2.
Apabila korban cidera, maka pihak P.T Jasa Rahardja wajib memberikan biaya pengobatan; Namun ada pengecualian diberikan undang-undang, yaitu pihak P.T
Jasa Rahardja wajib memberikan biaya kepada korban dan/atau Keluarga, apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan, disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Keadaan memaksa dalam hal ini adalah peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi untuk menelakkan kejadian 6
kecelakaan lalu lintas. Melihat keadaan masyarakat tersebut yang sebagian besar masih belum dapat menikmati kesejahteraan sosial yang memadai, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, Pemerintah perlu
menyelenggarakan jaminan
kesejahteraan
sosial
(Jamkesos) yang dibawahi langsung oleh PT. Jasa Rahardja bagi masyarakat yang masih tergolong rentan. Jamkesos pada dasarnya merupakan suatu bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah guna memastikan bahwa rakyat miskin dan tidak mampu dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya dan masih dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal hidupnya yang nantinya diakibatkan oleh kecelakaan maupun hal lain. Bentuk dari Jamkesos terbagi dua, yaitu: (1) Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) yang bisa bersifat permanen dan yang bersifat sementara (emergency); dan (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang tidak mampu. BKS permanen diberikan secara terus menerus pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang permanen, seperti lanjut usia terlantar, dan penyandang cacat ganda. Adapun BKS sementara (emergency) diberikan dalam kurun waktu tertentu kepada PMKS non permanen, seperti korban bencana alam dan sosial. Sementara itu, Askesos yang merupakan sistem asuransi sosial, ditujukan untuk melindungi penduduk miskin dari resiko yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan sosialnya, sebagai
7
akibat dari pencari nafkah menderita sakit, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Askesos saat ini masih dalam tahap uji coba dengan keanggotaan bersifat sukarela dan terbatas untuk kelompok tertentu. Rencana ke depan, Askesos akan diterapkan secara nasional, dan dalam bentuk asuransi wajib, berlaku bagi semua orang, dan semua kepala keluarga. Beberapa klasifikasi kecelakaan lalu lintas yang menjadi tanggung jawab pihak PT. Jasa Rahardja sebagai bentuk perlindungan hukum diatas tersebut masing-masing menunjukan angka yang cukup tinggi terutama pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wilayah Polres Gorontalo Kota yang diklasifikasikan dalam angka sedang yang korbannya mengalami cidera luka-luka, dalam perkembanagannya selama lima periode tahun yaitu pada tahun 2010 s/d 2012, yang tertera pada table di bawah ini : Tabel Data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo
KORBAN PERIODE TAHUN
1
NO
Luka Ringan
JUMLAH
%
Kematian
Luka Berat
2010
66
127
663
856
17,51
2
2011
137
155
569
861
17,61
3
2012
138
163
913
1214
24,83
3.410
4.450
2.145
2.931
100%
Jumlah
Sumber data. Satlantas Polres Gorontalo 2012.
8
Ket
:K
: Kematian
LB
: Luka Berat
LR
: Luka Ringan
Tabel diatas, dapat diperhatikan kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 menunjukan angka yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang menunjukan angka yang lebih sedikit. Namun angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang menunjukan angka lebih tinggi dibandingkan tahun – tahun lainnya.
B. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Perlindungan hukum terhadap penanggulangan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo. Berdasarkan penelitian yang disertai dengan wawancara dengan pihak kepolisian Resort Gorontalo Bapak Bripda Esron (pada hari Selasa, 29 Oktober 2013) yang disini berperan sebagai Kasat lantas Polres Gorontalo Kota, dimana faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penaggulangan korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut : 1. Faktor Manusia Faktor manusia merupakan salah satu yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanggulangan korban akibat terjadinya
9
kecelakaan lalu lintas, faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampur semua kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tersebut umumnya dilatar
belakangi karena
ketidaktrampilnya berkendara, rendahnya disiplin dan etika dalam berlalu lintas, serta kondisi fisik dan tingkat emosinya. Dalam berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter, dan kondisi fisik para pengendara sepeda motor berinteraksi dijalan raya. Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Perjalanan yang jauh, kondisi jalan yang rusak berat, cuaca yang panas dan perilaku massa yang dipicu oleh kerumunan puluhan kendaraan bermotor disuatu tempat tertentu dapat membuat kendaraannya lebih buruk. Pengaruh obatobatan dan alkohol juga dapat mempengaruhi pengendara kendaraan. Mengingat dalam keadaan seperti itu, para pengendara kendaraan bermotor sudah tidak fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil keputusan secara benar. Secara teoritis, untuk dapat sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, seseorang harus cukup terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor, menghargai pengendara kendaraan dan pengguna jalan lain, tetap fokus pada perjalanan serta memenuhi rambu-rambu lalu lintas. Namun dalam kenyataannya, persoalan tidaklah sederhana itu karena biasa saja pengendara atau pengguna jalan lain yang ceroboh sehingga kecelakaan lalu lintas yang beresiko kematian terjadi. Setiap
10
orang di masyarakat sangat bias membuat keadaan lalu lintas jalan raya semakin
aman.
Langkah–langkah
yang
dapat
dilakukan
guna
mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dari faktor manusia, yaitu : 1.
Melakukan advokasi baik perorangan maupun kelompok dengan cara pemahaman batasan usia pemakaian kendaraan bermotor;
2.
Melakukam pelatihan baik terhadap lalu lintas sektoral dan lintas sektor maupun terhadap masyarakat;
3.
Melakukan kegiatan reward dan punishment, dengan cara melakukan identifikasi lokasi rawan kecelakaan dan waktu pelaksanaan, kemudian melaksanakan operasi patuh lalu lintas, pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, sebaliknya memberikan penghargaan bagi pengendara kendaraan bermotor yang mematuhi peraturan lalu lintas, secara acak.
4.
Kegiatan pemakaian alat pelindung diri, seperti helm yang mematuhi syarat SNI, Jaket, Sepatu dan sarung tangan dan lain sebagainya.
5.
Kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan cara tidak minum–minuman beralkohol pada saat mengendarai kendaraan bermotor.
11
2. Faktor Kendaraan Kendaraan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kanpas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dan dapat mengakibatkan terlepasnya bagian roda kendaraan. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk menguraangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.
3.
Faktor Sarana dan Prasarana Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya ialah faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecelakaan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengamanan di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan,
12
tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia.jalan berlubang juga sangat membahayakan para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.
4.
Faktor Cuaca dan alam Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi labih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun yang mengakibatkan jarak pandang yang menjadi lebih pendek. Sedangkan faktor alam dapat diakibatkan karena kabut yang dapat menggangu jarak pandang pengendara, tumbangnya pohon besar karena sudah lapuk termakan usia yang dapat mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor berhenti mendadak, longsornya tanah akibat gempa bumi yang biasanya sering terjadi di daerah pegunungan. Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut penerapan konsep sebagai salah satu strategi penanggulangan kecelakaan lalu lintas, berdasarkan kecelakaan situasi dan kondisi saat ini dapat dijabarkan dalam tiga garis besar, yaitu :
13
1.
Pencegahan Kecelakaan lalu lintas Pada tahapan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah fungsi koordinasi, karena salah satu faktor mendasar yang menghambat tercapainya tujuan dari suatu kebijakan lalu lintas adalah minimnya kordinasi lintas instansi maupun pihak-pihak terkait, dimana menyangkut kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo itu tentunya tidak adanya perhatian dari masyarakat terhadap simbol-simbol hukum serta kurang kehatihatiannya masyarakat di jalan. Hal ini berdampak pada munculnya kepentingan tertentu dari setiap
pihak yang seharusnya
bekerjasama tetapi justru bertindak kontradiksi yang cenderung mengarah timbulnya konflik. Faktanya antara lain adanya selisih yang cukup jauh tentang data kecelakaan pada Polri dan data yang ada di Departemen Perhubungan sebagai sumber informasi data lalu lintas yang memiliki kewenangan resmi. Fungsi dan kewenangan setiap pihak yang bertanggung jawab sudah diatur oleh negara baik dalam bentuk perundang-undangan maupun
ketentuan-ketentuan
lain
dalam
bentuk
peraturan.
Sehingga yang perlu ditingkatkan dalam dalam berkoordinasi adalah pengaktifan fungsi masing-masing pihak terkait tanpa mengutamakan kepentingan pribadi dari individu yang berperan dalam instansi tersebut serta dapat menghasilkan suatu produk
14
kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan dimuka unsur-unsur
yang
terlibat
kordinasi
dalam
rangka
upaya
pencegahan lalu lintas adalah Polri, Departemen Perhubungan, Jasa Raharja, Departemen PU, Departemen Pendidikan Nasional, Pemprov atau Pemda setempat, LSM, Perusahaan Transportasi, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama. Diharapkan dari pelaksanaan kordinasi yang baik dan efektif antar pihak-pihak tersebut dapat mengumpulkan berbagai data yang akurat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perumusan suatu kebijakan lalu lintas yang tepat sasaran serta pemanfaatan data-data tersebut sebagai suatu sistem informasi bagi masyarakat maupun pihak terkait. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian, upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polri dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah memberikan penyuluhanpenyuluhan tentang tertib berlalu lintas yang dilakukan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan bahkan ke tingkat Perguruan Tinggi. Seperti yang telah dilakukan dalam beberapa waktu dekat ini penyuluhan lalu lintas dengan tema Police Go To Campus yang telah dilakukan dibeberapa universitas yang ada di Jakarta. Penyuluhan-penyuluhan tersebut diberikan karena mengingat dari usia mereka yang masih terbilang usia produktif dan mengingat
15
banyaknya kecelakaan lalu lintas yang dimana para pelakunya adalah pelajar atau mahasiswa, hal ini terjadi karena mereka belum benar-benar mengerti apa yang disebut dengan tertib lalu lintas. 2. Penerapan Kebijakan Penanggulangan Kecelakaan lalu Lintas Setelah terbentuknya suatu kesepakatan formal dalam bentuk kebijakan maka diperlukan konsep penerapan yang tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai pola kerawanan kecelakaan lalu lintas yang telah diidentifikasi. Permasalahan dalam penerapan kebijakan lalu lintas sebagai upaya penanggulangan kecelakaan adalah perbedaan persepsi tentang pemahaman konsep kebijakan resebut sehingga sering menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem manajemen yang tidak terkendali dengan baik. Elemen-elemen dalam sistem kebijakan lalu lintas masih menyimpang dari sistem kebijakan dalam arti tidak mengaktifkan fungsi masing-masing sebagai pendukung utama siklus sistem yang telah disepakati bersama. Latar belakang terjadinya hal ini antara lain karena minimnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari internal pihak-pihak terkait, kemudian kontinyuitas dari kordinasi tidak berlangsung secara efektif, serta minimnya latar belakang pengetahuan tentang konsep dasar lalu lintas. Secara teori,
konsep, dan regulasi tentang kebijakan
kecelakaan lalu lintas selalu memiliki terobosan atau inovasi yang
16
sangat baik, namun dalam penerapannya seringkali masih mengalami jalan buntu atau missing link, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Oleh karena itu dalam penerapan kebijakan lalu lintas di wilayah
Polres Gorontalo tentang kecelakaan diperlukan
peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat baik secara internal maupun pengawasan oleh pemerintah sebagai pusat control dan kajian dalam pelaksanaan kegiatan. Kejelasan dalam pemberian reward dan punishment merupakan salah satu tolok ukur utama standarisasi keberhasilan.
3.
Penanganan Kecelakaan lalu Lintas. Konsep ideal pada tahapan ini adalah proses setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan penanganan secara cepat, tepat, dan efisien oleh komponen terkait yang bertanggung jawab secara langsung dan berkewajiban untuk bergerak secara simultan pada saat mendapatkan informasi tentang terjadinya kecelakaan. Beberapa komponen terkait dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah Polres Gorontalo sebagai penananggung jawab olah TKP, Rumah Sakit dunda yang bertanggung jawab dalam upaya penanganan pertama (UGD) hingga proses perawatan, serta Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan
17
sesuai klasifikasi korban. Namun fakta yang terjadi dilapangan seringkali tidak menunjukkan hal yang diharapkan tersebut. Melihat perkembangan yang ada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pemerintah melalui instansi yang terkait telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dengan tingkat kecanggihan yang mengikuti trend kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu fakta kontradiksi yang cukup ironis sehingga perlu adanya kajian tentang missing link dalam proses tersebut. Analisa yang dilakukan, beberapa kendala atau faktor penyebab terdinya missing link dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas adalah minimnya sumber daya manusia dalam operasionalisasi kecanggihan fasilitas dan sarana prasarana yang ada, pemeliharaan dan perawatan barang yang tidak konsisten, serta konsep manajemen anggaran yang tidak berorientasi pada kebutuhan logistik. Salah satu contohnya saat ini Polri, Rumah Sakit, dan Jasa Raharja sudah dilengkapi dengan kenderaan dinas penanganan kecelakaan lalu lintas yang menggunakan sistem jaringan satelit dan computer, namun fakta kontradiksi yang sering dapat dilihat secara kasat mata dimana tidak sedikit dari kenderaan dinas tersebut yang hanya menjadi hiasan kantor di halaman parkir karena kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
18
Beberapa fakta diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya pelatihan– pelatihan yang berkelanjutan terhadap operator sistem yang ada, peningkatan anggaran pemeliharaan dan perawatan alat maupun kendaraan, serta melakukan audit rutin terhadap setiap instansi
dalam
penggunaan
sistem
anggarannya.
Dengan
demikian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebaggai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai kualitas target pelayanan terhadaap korban kecelakaan lalu lintas.
19
