BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum 1. Sejarah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan kota memerlukan interaksi dari para pelaku pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan kota termasuk di dalamnya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung. Untuk mengakomodasi kebutuhan warga kota Jakarta, maka sejak tahun 1968, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta telah mengalami beberapa kali restrukturisasi. Saat ini, secara garis besar DPPB Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas pelayanan, penataan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib bangunan. Adapun kronologi restrukturisasi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DPPB) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
93
1960 : Awalnya bernama JawatanPekerjaan Umum yang merupakan instansi yang melaksanakan dan mengawasi seluruh pekerjaan teknis di Kota Jakarta termasuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat.
1968 : Berubah menjadi DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
1971 : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 24 Maret 1971 dibentuk Dinas Tata Kota (DTK) yang merupakan pecahan dari DPU yang mempunyai fungsi pembuatan Rencana Kota dan Pengawasan Pembangunan Kota.
1974 : Dengan makin pesatnya pembangunan di kota Jakarta, sehingga dirasakan semakin perlu adanya pemisahan tugas didalam DTK, maka pada tanggal 27 Februari 1974 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 155Pengawasan Pembangunan Kota (DPPK) DKI D.IV.b2/1/2/1974 dibentuk Dinas Jakarta yang merupakan pecahan dari DTK.
2002 : Kemudian berubah lagi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 47 Tahun 2002 DPPK DKI Jakarta berubah menjadi Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta dengan penambahan fungsi kerja dalam pengawasan lingkungan pemugaran.
2008 : Akhirnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan berubah menjadi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan(DPPB). 94
Tingkat pertumbuhan kota Jakarta yang pesat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan warga kota Jakarta. Perundangundangan terkait dengan penyelenggaraan bangunan diharapkan berjalan berbanding lurus.Realisasinya tidak demikian, banyak permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak terakomodasi oleh ketentuan perundang-undangan. Dinas Pengnawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola kota diharapkan mampu menjawab permasalahan dimaksud.
2. Visi , Misi , dan Tugas Pokok DPPB Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DPPB) Povinsi DKI Jakarta mempunyai visi berupa Terwujudnya Tertib Bangunan di Jakarta Sebagai Kota Metropolitan dengan Mengutamakan Pelayanan Prima dan Kepuasan Masyarakat. Sedangkan, misi DPPB adalah : a)
Mewujudkan tertib bangunan melalui pengawasan atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan serta kelayakan menggunakan bangunan terhadap keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
b)
Mewujudkan pelayanan prima terhadap perizinan bangunan dan kelayakan menggunakan bangunan serta penomoran bangunan.
c)
Memberdayakan potensi masyarakat dan pelaku pembangunan dalam rangka tertib bangunan melalui pengarahan/penyuluhan tentang ketentuan peraturan bangunan.
95
d)
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku pembangunan melalui penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan bangunan yang berlaku.
e)
Mengembangkan SDM yang profesional dan bertanggung jawab.
Tugas pokok DPPB Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPPB Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:
a) penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan; b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan; c) pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan bangunan termasuk bangunan pelestarian; d) pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan termasuk bangunan pelestarian, dan kesesuaian pelaksanaannya; e) Pemeriksaan, penelitian, dan penilaian dokumen pemeliharaan, pengkajian teknis dan rencana teknis pembongkaran bangunan termasuk bangunan pelestarian;
3. Stuktur Organisasi Dinas P2B
96
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2009
B.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P2B 97
Dasar
hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:
1.
Undang – undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 2.
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.
Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,Kolusi dan nipotisme.
4.
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5.
Undang – undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dn Kinerja Instansi pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 98
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 14. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 16. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 17. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Sesuai PP No. 71/2010, kewajiban penyusunan sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Namun demikian, penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan sesuai kebutuhan Dinas.
C. Sistem Akuntansi berbasis akrual pada Dinas P2B Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta mulai
menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yang mulai
99
diterapkan sejak T.A. 2012. Berikut ini adalah data-data akuntansi pada Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta :
1. Akuntansi Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan yang disetor kerekening Kas Daerah (Kasda), bendahara penerimaan diwajibkan menjurnal Tgl
No. Bukti
Kode
Nama Perkiraan
Perkiraan
31-01-2012
001/STS-
3.4.1.0.1.01
Re
Debet
Kredit
f
RK. PPKD
10.864.213.528
RPP/2012
Retribusi Pengawasan Pembangunan
100
10.864.213.528
2.Akuntansi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui
bendahara
pengeluaran,
pengakuan
belanja
terjadi
pada
saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan),GU (Ganti Uang), TU (Tambahan Uang) dan LS (Langsung).
a. Akuntansi Belanja UP / GU /TU
Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu Pada saat diterimanya SP2D GU; atau Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif / Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. di mana pengakuan belanja yang dibayar dari UP diakui pada saat diterimanya SP2D GU. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD.
Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan 101
diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja Langkah – langkah dalam akuntansi belanja UP, GU dan TU adalah sebagai berikut:
Pada saat SKPD memperoleh UP diawal tahun anggaran dari bendahara umum daerah, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal: Tgl No. Bukti
Kode Perkiraan
0027/SPJ 15-03-2012
Nama Perkiraan
debet
kredit
Kas di Bendahara 5.2.1.02.01
/2012
Ref
87.100.000.Pengeluaran
87.100.000.RK-PPKD
Pembayaran Honorarium Tenaga ahli /Instruktur / Nara sumber untuk kegiatan pelaksanaan sidang perencanaan bangunan gedung oleh Tim Ahli Bulan Januari 2012 )
102
( TPAK )
Belanja yang dilakukan dengan menggunakan UP ini dicatat dalam buku jurnal sebagai berikut:
Tgl
No. Bukti
Kode
Nama Perkiraan
REf
Debet
Kredit
Perkiraan
20-02-2012 0217/SP2DUP/2012
Secara
periodik
1.1.1.03.0 Belanja BBm KDO
512.500.0
0
00
( Mobil dan Motor ) Kas Bendahara
512.500.0
Pengeluaran
00
bendahara pengeluaran
Dinas P2B akan membuat
SPJ pengeluaran dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan dan belanja-GU sama dengan jurnal penerimaan dan belanja UP.
TU digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan.Jurnal penerimaan dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.
b.Akuntansi Belanja LS
Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji danTunjangan serta belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK- SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh PPKD. Dalam konteks ini, belanja
yang dilakukan oleh SKPD dananya mengalir langsung dari
rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan 103
kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat SP2D diterbitkan. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah sebagai berikut:
Tgl
No. Bukti
Kode
Nama Perkiraan
Ref
Debet
Kredit
Perkiraan .31-01-
001/SRT-N
2012
/SP2D-LS 2012
5.1.1.01.03.0 /
Gaji Pokok
1.224.331.920.-
01 Tunjangan keluaerga
122.115.927.-
Tunjangan jabatan
76.940.000.-
Tunjangan Umum
78.220.000.-
Tunjangan Khusus (PPH)
36.980.822.-
Tunjangan Beras
86.423.680.-
Pembulantan Gaji
27.925.-
1.625.040.274.-
RK-PPKD
Pembayaran kepada yang berhak atas uang gaji bulan Januari 2012 menurut daftar gaji : 550, suami /istri : 413, anak : 565, jumlah 1.528 jiwa
Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK – SKPD tetap mencatat belanja Gaji dan Tunjangan tersebut dalam jumlah bruto.PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh 104
BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD.
Dalam belanja Barang dan Jasa seringkali terdapat potongan pajak, sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto.PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum, jika pemotongan dan pembayan pajak dilakukan oleh BUD.
3.Akuntansi Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Sedangkan untuk transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan aset, maka PPK mengakui pengurangan aset tersebut dengan membuat jurnal:
105
Kode Tgl
No Bukti
31-12-2012
28/MEMO-
NamaPerkiraan
Ref
Debet
Kredit
Perkiraan 1.5.9.06.00
Aset Tetap Rusak berat
1.3.2.02.00
Alat – alat angkutan
170.000.000..-
12/2012
3.2.2.00.00
3.2.3.00.00
Di invets dalam aset tetap
170.000.000.-.
170.000.000.-
Di investasikan dalam aset
170.000.000.-
lainnya
Jurnal Reklasifikasi aset tetap – kendararaan dinas operasional ke aset rusak berat ,ref .Surat
Kepala Dinas
No.1285 / 077.36 tanggal
18 juli 2012 tentang usul
Penghapusan KDO
Laporan Keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir s.d. tanggal 31 Desember 2012 telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi di atas sesuai dengan PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disajikan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dan merupakan laporan keuangan entitas akuntansi sebelum digabungkan dengan 11 (sebelas) unit entitas akuntansi lain di lingkungan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
Untuk aset tetap, penyusutan belum dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan proses reinventarisasi dan appraisal aset tetap. Penyusutan baru akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014, sebab pada tahun anggaran 2014 proses
106
reinventarisasi dan appraisal telah selesai dilaksanakan (Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007).
4.Akuntansi Selain Kas
Akuntansi selain
kas
pada
SKPD
meliputi
proses
pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi:
a. Koreksi Kesalahan Pencatatan Merupakan koreksi terhadap
kesalahan dalam
membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh PPKSKPD.
Contoh: belanja ATK oleh PPK-SKPD dicatat sebagai belanja dokumen, maka PPK akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:
Kode Tgl
No Bukti
NamaPerkiraan
Ref
Debet
Kredit
Perkiraan 31-12-2012
032/MEMO12/2012
3.2.2.00.00
Belanja Kelengkapan Komputer (
24.579.500.-
-
Flasdisk)
Belanja Alat Kantor 24.579.500.dan Rumah tangga
107
Jurnal Koreksi Belanja Modal Kelengkapan Komputer ( Flasdisk dll ) sebagai barang pakai habis , ref 1418 /SPJ /2012
b. Pengakuan aset, utang dan ekuitas Merupakan pengakuan terhadap perolehan / perubahan nilai/ pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD.
Contoh: penghitungan fisik persedian pada akhir tahun 2012 senilai Rp 2.547.627.280, maka jurnal yang dibuat oleh PPK adalah:
Tgl
No Bukti
Kode Perkiraan
Nama Perkiraan
Ref
Debet
Kredit
-
31-12-
006/MEMO-
2012
1.1.5.00.00
Persediaan
2.547.627.280.-
2.547.627.280.-
12/2012 3.1.3.00.00
Cadangan Persediaan
-
Jurnal penyesuaian Nilai persediaan Per 31
Desember 2012 sesuai berita
acara stockopname tanggal 28 Desember 2012
c..Depresiasi / Penyusutan Aset Tetap Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristikcaset tersebut, dan jurnalnya dibuat pada akhir tahun.
Contoh: jurnal penyusutan kendaraan oleh SKPD adalah:
Tgl
No Bukti
Kode Perkiraan
NamaPerkiraan
108
Ref
Debet
Kredit
......
.......
........
DiinvestasikanDlm Aset Tetap
AkmPeny-Kendaraan
xxx
-
-
xxx
Pada tahun 2012 Dinas P2B belum melaksanakan laporan penyusutan Kendaraaan karena Belum ada peraturan sebagai acuan.
Transaksi yang Bersifat Accrual dan Prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan dating (prepayment).
D. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta
109
1. Flow Chart Proses Akuntansi Dinas P2B Dokumen
Catatan BUKU JURNAL
Laporan BUKU BESAR
LAPORAN KEUANGAN
SP2D- LS & SPJ
BUKU BESAR
Bukti Penerimaan kas
Jurnal Penerimaan kas
Bukti Pengeluaran Kas
Jurnal Pengeluaran Kas
Bukti Memorial
Jurnal Umum
KERTAS KERJA
KUMPULAN REKENING ( ringkasan dan rincian)
KEBIJAKAN
AKUNTANSI
Penjelasan sebagai berikut ;
110
a) LAPORAN REALISASI ANGGARAN b) NERACA DAERAH c) LAPORAN ALIRAN KAS d) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a. Dokumen
1)
Bukti Penerimaan Kas ( Surat Tanda Bukti Pembayaran, STS, Bukti Transfer dan Nota Kredit Bank ) Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan ( Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP- Daerah ), SKR dan Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya.
2)
Bukti Pengeluaran Kas ( Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),dilengkapi dengan SPM ,SPD,Kwintansi , pembayaran & bukti tanda terima barang / jasa ,Nota Debet Bank dan Bukti Transaksi pengeluaran kas
3)
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut ( Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar dan Buku Pembantu )
b.Buku Jurnal
Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi - transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet dan atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing serta referensinya. Penjurnalan didasarkan pada dokumen transaksi dan direkam dengan menggunakan ayat jurnal pada buku jurnal, Jurnal yang berhubungan dengan kas adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas contoh jurnal untuk gaji pegawai sebagai berikut ;
Nama Transaksi
: Belanja Pegawai
No
: 01 111
Tgl Transaksi
No. Bukti
Rekening / Uraian
Ref
Debit
04-01-2012
0000013/GN/SP2-
Gaji Pokok
1.224.331.920.-
Tunjangan
122.115.927.-
Kreit
LS/2012
Keluarga 76.940.000.Tunjangan Umum 78.220.000.Tunjangan Jabatan 36.980.822.Tunjangan 86.423.680.-
Khusus(PPh)
27.925.-
Tunjangan Beras
Pembulatan Gaji 1.625.040.274.-
RK PPKD
Pembayaran kepada yang berhak atas uang gaji bulan januari 2012 menurut daftar gaji terlampir. Pegawai 550, suami / istri : 413, anak 565, jumlah 1.528 jiwa
Nama Transaksi
: Utang
Nomor
: 02 112
Tgl Transaksi
Nomor Bukti
Rekening /uraian
04-01-2012
0000013/GN/POT/SP
RK-PPKD
Ref
Debet
Kredit
175.217.474.-
2D-LS/2012 Utang Taspen
63.956.641.-
Utang Askes
26.928.725.-
Utang Potongan Hari Tua
43.759.286.-
Utang Teperum
3.592.000.-
Utang PPh- Pasal 21 04-01-2012
0000013/GNSET/SP2D-LS/2012
36.980.822.-
Utang Taspen
63.956.641.-
Utang Askes
26.928.725.-
Utang Potongan Hari Tua
43.759.286.-
Utang Teperum
3.592.000.-
Utang PPh- Pasal 21 Rk-PPK
36.980.822.175.217.474.-
o Pemotongan Dana Pensiun ,Askes, THT, Taperum dan PPh 21 atas gaji Bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah
o Penyetoran
Dana Pensiun ,Askes, THT, Taperum dan PPh 21 atas gaji Bulan
Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah
Nama Transaksi
: Pendapatan Retribusi Daerah
Nomor
: 113
Tgl Transaksi
Nomor Bukti
Rekening /uraian
31-01-2012
001/STS-RPP/2012
RK-PPKD Retribusi
Ref
Debet
Kredit
10.864.213.528.Pengawasan
10.864.213.528.-
Bangunan 31-01-1012
001/STS-RPBT/2012
RK-PPKD Retibusi
2.066.685.891.Pengawasan
2.066.685.891.-
Bangunan Tambahan 31-01-2012
001/STS-KMB/2012
RK-PPKD
31.773.596.-
Retribusi
Kelayakan
31.773.596.-
Menggunakan Bangunan 31-01-2012
001/STS-IPTB/2012
RK-PPKD Retribusi
8.250.000.Izin
Pelaku
8.250.000.-
Teknis Bangunan 31-01-2012
001/STS-APB/2012
RK-PPKD Retribusi
5.406.044.Administrasi
5.406.044.-
Perizinan Bangunan 31-01-2012
001/STS-PDR/2012
RK-PPKD
86.000.-
Pendapatan Retribusi
Denda Periznan
86.000.-
Tertentu
1.STS-RPP : Penerimaan Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) Bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah 2.STS-RPBT: Penerimaan Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan Bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah 3.STS-KMB: Penerimaaan Retribusi Kelayakan Bangunan (RKMB) Bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah 4.STS-IPTB : Peneriman Retribusi Pelaku teknis Bangunan (RIPTB) Bulan Januari 2012 Oleh Bendahara Umum Daerah 114
5.STS-APB : Penerimaan Retribusi Administrasi Bangunan (RAPB) Bulan Januari 2012 Oleh Bendahara Umum Daerah 6.STS-PDR: Penerimaaan Denda Bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum
c..Buku Besar ( asumsi digunakan buku besar bentuk 4 kolom)
Nama Rek. : Kas di Bendahara Penerimaan No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Penerimaan Retribusi
10.864.213.528
Penyetoran Retribusi ke Kasda
Kredit
10.964.213.528 10.864.213.528.-
Nama Rek. : Kas di Bendahara Pengeluaran No. Rek.
:
Tgl
Uraian
04-01-2012
Penyetoran dan Pemotongan Taspen, askes, Tabungan Hari Tua , Teperum , PPh pasal 21
0013/GN/SP2DLS/2014
Re f
Debit
Kredit
175.217.474.-
63.956.641.-
Saldo Debit -
Kredit -
26.928.725.43.759.286.3.592.000.36.980.822.-
20-02-2012 31-12-2012
Peneriaan UP Penyetoran Sisa Anggaran Tahun 2012
512.500.000,2.785.397.408.-
512.500.000.2785.397.408.-
Pemotongan Dana Pensiun ,askes .THT, Taperum dan PPh Pasal 21 bulan Januari 2012 oleh Bendahara Umum Daerah
115
Penrimaaan Pencairan UP untuk Prgram 05/Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang keg.007/ biaya BBM KDO Mobil dan Motor
Penyetoran sisa anggaran tahun 2012 sejumlah Rp 2.785.397.408.-
Nama Rek. : Piutang Retribusi No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
31-12-2012
Cadangan Piutang
673.249,998.-
Piutang Retribusi
Kredit
673,249,998,673.249.998
673.249,998.-
Jurnal Penyesuaian Piutang Retribusi yang diterima pelunasannya dari tanggal 1 juli 2012 s.d 31 Dessember 2012
Nama Rek.: Persediaan No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Saldo awal Kenaikan persediaan akhir
1.982.755.610. 564.871.670.-
Nama Rek. : Tanah
116
2.547.627.280.-
Kredit
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Jan 1
Kredit
Saldo awal
Nama Rek. : Gedung dan Bangunan
No. Rek.
Tgl
:
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Jan
Kredit
Saldo awal
-
-
7.720.317.000.-
Peralatan dan mesin
554.351.550.-
-
8.274.668.550.-
1
Nama Rek. : Peralatan dan Mesin
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Saldo awal Pengadaan peralatan dan mesin
6.325.030.200.-
Nama Rek. : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 117
2.060.586.300.-
Kredit
23.506.570.466.-
-
27.771.014.366,-
-
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Saldo awal
Kredit
-
Penyusutan tahun 2012
Nama Rek. : Utang PPh dan PPn
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
04-01-2012
Penyetoran
dan
Pemotongan
175.217.424.-
Kredit
175.217.424.-
-
-
Taspen, askes, Tabungan Hari Tua , Teperum , PPh pasal 21
Nama Rek.
: Ekuitas Dana
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Saldo awal
68.589.727.826.-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Silpa
5.004.647.784.-
Cadangan Piutang
794.875.468.-
Cadangan Persediaaan
564.871.670.-
Nama Rek.
: Ekuitas Dana Investasi 118
74.994.122.748
Kredit
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Saldo awal
Kredit
32.235.136.346.-
Di Invetasikan dalam Aset tetap
4.818.795.450.-
Di Investasikan dalam Aset Lainnya
411.231.720,-
37.465.163.516,-
2.Pembukuan Single Entry (Entitas Akuntansi Anggaran)
Pencatatan secara single entry, untuk mencatat pendapatan LRA dan Belanja hingga dihasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran ( L R A ) SKPD. Terlampir )
Dinas P2B
Buku Belanja -LRA ( Basis Kas )
Tahun Anggaran 2012
Tgl 04-01-
Uraian/Akun Beanja Gaji Pegawai
2012
Bukti
No Akun
NO.000013/
5.1.1.03.001
GN/ SP2DTunjanngan keluarga
Debit
Kredit
1.224.331.92 0.-
5.1.1.03.002 LS /2012 122.115.927.-
Tunjangan Jabatan
5.1.1.03.003 76.940.000.-
119
(
Tunjangan Umum
5.1.1.03.006
78.220.000.-
Tunjangan
5.1.1.03.008
36.980.822.-
5.1.1.03.009
86.423.680.-
5.2.2.03.03
46.012.995.-
– 0027/SPJ/201 5.2.1.02.01
87.100.000.-
Khusus
(PPh)
Tunjangan Beras
15-02-
Belanja Listrik
0000130/SP2
2012
D-LS/2012
15-03-
Belaja
Pegawai
2012
Honorarium
2
(UP/GU/UP 15-03-
Belanja
2012
Dokumentasi, dekorasi
0042PJ/2012
5.2.2.01.16
50.000.-
0123/SPJ/20
5.2.2.05.01
3.162.000.-
dan
publikasi 24-042012
Belanja Jasa servise
12
Dinas P2B
120
Buku Besar – Entitas Akuntansi Anggaran
Tahun Anggaran 2012
Nama Rek. : Pendapatan Retribusi-LRA
No. Rek.
:
Saldo Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit Debit
Penyetoran retribusi ke Kasda dengan
10.864.213.-
Kredit 10.864.213.-
STS No.001 / STS –RPP / 2012
Nama Rek. : Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan
No. Rek.
Tgl
:
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Pembayaran gaji dan tunjangan-
1.625.040.-274.-
SP2D LS No.0000013 / GN SP2D –LS / 2012
Nama Rek. : Belanja Pegawai-Honor 121
1.625.040.274.-
Kredit
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
SPJ No. 0027/SPJ/2012
87.100.000
Kredit
87.100.000
Nama Rek. : Belanja Barang dan Jasa
No. Rek.
Tgl
:
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
15-02-2012
Belanja
Listrik
000130/SP2D-LS/2012 15-03-2012
Belanja
Dokumentasi,
dekorasi dan publikasi
5.2.2.03.0
46.012.995.-
46.012.995.-
50.000.-
46.062.995.-
3.162.000.-
49.224.995.-
3 5.2.2.01.1 6
No.0042/SPJ/2012 24-04-2012
Belanja
Jasa
servise
No.0123/SPJ/2012
5.2.2.05.0 1
Nama Rek. : Belanja Modal 122
Kredit
No. Rek.
:
Tgl
Uraian
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
03-08-2012
Belanja
Modal-Alat
110.000.000
Kredit
110.000.000
Pendingin , SP2D LS No.0006390/SP2DLS/2012
Dinas P2B Neraca Saldo – Entitas AkuntansiAnggaran
Per 31 Desember 2011
No. Rek
Nama Akun/Rek
Debit
4xxx
Pendapatan Retribusi-LRA
5.xxx
Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan
65.868.420568.-
5.xxx
Belanja Barang dan Jasa
11.470.459.000.-
5.xxx
Belanja Modal
Kredit 168.369.127.000.-
9.412.181.258.-
Jumlah Belanja (Debit) dan Pendapatan (Kredit)
86.751.060.828.-
Surplus /Defisit LRA
168.369.127.000.-
81.618.066.174.168.369.127.000.-
168.369.127.000.-
C. Tinjauan Laporan Keuangan Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta 123
Secara spesifik, tujuan laporan keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan,akuntanbilitas entitas pelporan atas sumber daya yang terpercaya kepadanya dan memenuhi kebutuhan informasi bagi pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Laporan
Keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta,
merupakan laporan keuangan yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan setelah melewati masa satu tahun anggaran ( bulan Januari s.d Desember ) Laporan Keuangan terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran,Neraca Dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disajikan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan keuangan Dinas Pengawasan dan penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pengawasan dan Penrtiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta selaku entitas akuntansi, yang terdiri dari;
1.
Laporan Realisasi Anggaran
LRA memuat informasi Mengenai Pendapatan ,Belanja dan pembiayaan Dearah. Informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah,Belanaj Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dilaporkan dalam LRA SKPD, sedangkan informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain – Lain pendapatan yang Sah, Belanja bunga, Belanja
124
Bantan Sosial, Belanja
tak terduga, dan pembiayaan ( Penerimaan
dan Pengeluaran)
dilaporkan dalam LRA PPK ( BUD )
Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir s.d. tanggal 31 Desember 2012 menyajikan informasi realisasi anggaran yang meliputi unsur-unsur pendapatan dan belanja sebagai berikut:
1)
Realisasi pendapatan sebesar Rp. 132.744.117.216,00atau 78,84% dari anggaran sebesar Rp. 168.369.127.000,00
2)
Realisasi belanja adalah Rp 68.631.391.380,00atau 79,11% dari anggaran sebesar Rp 86.751.060.826,00.
3)
Realisasi pendapatan terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp. 128.055.344.918,00 dan denda retribusi sebesar Rp. 4.688.772.298,00. Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 57.459.617.492,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.611.959.388,00 dan belanja modal sebesar Rp.5.559.814.500,00.
2.
Neraca
Neraca memuat informasi mengenai aset, ,Kewajibann dan Ekuitas dana dibawah pengelolaan SKPD.Informasi mengenai Kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran ,Piutang Retribusi , Persediaan , Aset Tetap,Aset Lain – lain, Utang Perhitungan Fihak Ketiga dilaporkan dalam Neraca SKPD sedangkan informasi mengenai Kas Umum Daerah, Investasi Daerah, Dana Cadangan , tuntutan Perbendaharaan, Piutang
125
Perimbangan, Aset Tetap Daerah,
Utang Bunga, Utang Luar Negeri ( Jangka pendek dan Jangka Panjang). Pendapatan diterima dimuka dilaporkan dalam neraca PPKD ( BUD )
Neraca per 31 Desember 2012 mencerminkan posisi keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi unsur aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan, antara lain:
1) Jumlah aset Dinasper 31 Desember 2012 sebesar Rp 48.346.560.428,00, terdiri atas Aset
Lancar
sebesar
Rp
10.881.396.912,00,
Aset
Tetap
sebesar
Rp
36.045.682.916,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 1.419.480.600,00. 2) Jumlah kewajiban Dinasper 31 Desember 2012 sebesar Rp 0,00. 3) Jumlah Ekuitas Dana Dinas per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 48.346.560.428,00 terdiri atas Ekuitas DanaLancar sebesar Rp 74.994.122.748,00, Ekuitas Dana
Investasi sebesar Rp37.465.163.516,00 dan Ekuitas Dana Untuk
Dikonsolidasi –Rp. 64.112.725.836,00.
3.
Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai terkait informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya.
126
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
127
